P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filesendiri-sendiri selanjutnya disebut Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2018,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN

P U T U S A N

Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT. yang beralamat di Jalan Kota Medan, Kecamatan Medan

Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, S.H.,

Advokat, Law Office Targetz, berkantor di Jalan Banda Aceh

Nomor 35 Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota,

Kota Medan, bertindak baik secara bersama-sama atau

sendiri-sendiri selanjutnya disebut Penerima Kuasa

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2018,

untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula

TERGUGAT;

L A W A N

PENGGUGAT, Perempuan, Umur + 29 Tahun, Agama: Kristen,

Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal: Kota Medan,

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang di Jalan STM

Ujung, Perumahan Eco Park Nomor B32 Desa Suka Maju,

Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANDREAS

BRESMAN SINAMBELA, S.H., HALMAN SIMANULLANG,

S.H., MHD. SAKTI H. TAMBUNAN, S.H., & ANDI NASUTION,

S.H. masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dari KANTOR

HUKUM ANDREAS SINAMBELA & PARTNERS (ASP),

berkantor dan beralamat Office 213 Grand Palladium Mall

Upper Ground Us, 19 Nomor 2, Jalan Kapten Maulana Lubis

Nomor 8, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-

sendiri selanjutnya disebut Penerima Kuasa berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2018, untuk selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

398/Pdt/2018/PT MDN tanggal 13 Desember 2018 Tentang Penunjukan Majelis

dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor

53/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 17 Juli 2018 dan segala surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29

Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan tanggal 30 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor

53/Pdt.G/2018/PN.Mdn, atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah

yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 14 Juni 2013, berdasarkan

agama Kristen Protestandi Gereja HKBP Medan dan kemudian telah

didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 2813/T/MDN/2014 tertanggal 27

Agustus 2014;

2. Bahwa berdasarkan point 1 tersebut di atas maka pernikahan antara

Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan;

3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan

baik dan harmonis, dan bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat

telah lahir 1 (Satu) orang anak yang bernama :

Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 2014, sebagaimana

tercacat dalam Surat Baptisan No. 01 BK/01.1/M/RMB/DX/I/2015.

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kembali bekerja yang

mana pihak Penggugat bekerja di Medan dan sepengakuan Tergugat,

Tergugat bekerja di Papua;

5. Bahwa setelah Penggugat hamil komunikasi Penggugat dan Tergugat

sudah tidak baik sama sekali, komunikasi bisa terjalin hanya 3 hari atau

bahkan hanya 1 kali seminggu untuk berbicara, alasan pihak Tergugat tidak

lancar berkomunikasi adalah sinyal tidak bagus dan perbedaan waktu;

6. Bahwa berdasarkan point 5 Penggugat pada saat itu dalam kondisi sedang

hamil anak pertama, yang mana Penggugat membutuhkan perhatian

khusus dari Tergugat selaku suami dari Penggugat dan pada saat itu pun

usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih berusia 2 bulan

yang seharusnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam

masa romantis dan harmonis;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


7. Bahwa penyebab awal dan utama perkelahiaan antara Penggugat dan

Tergugat, adalah komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat,

yang mana Tergugat selalu berusaha untuk tidak berkomunikasi dengan

Penggugat;

8. Bahwa pada saat Penggugat melahirkan Tergugat memang mendampingi,

namun setelah Penggugat melahirkan Tergugat kembali pergi ke Papua

dengan alasan kerjaan;

9. Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Penggugat seringkali meminta

kepada Tergugat untuk ikut ke Papua melihat tempat tinggal dan tempat

bekerja Tergugat, namun Tergugat tidak mengizinkannya dengan alasan

pihak Perusahaan tidak mengizinkan pegawainya membawa keluarga ke

tempat kerja, karena pekerjaan Tergugat dibagian Migas, pada saat itu pun

Penggugat masih mempercayai Tergugat;

10. Bahwa bukan hanya saat di Tergugat di Papua saja Penggugat tidak boleh

ikut bahkan pada saat Tergugat diberi Tugas pindah ke Palembang,

Penggugat minta ikut untuk jalan-jalan dengan anak Penggugat dan

Tergugat, namun Tergugat selalu memberi alasan tidak diizinkan membawa

keluarga dan jarak kerjanya jauh dari kota;

11. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Penggugat menderita sakit Tumor di

dalam Rahim dan harus di operasi, Penggugat meminta izin berulangkali

kepada Tergugat untuk berobat ke Penang dan menjalani operasi disana,

namun Tergugat tidak merespon dengan baik rencana Penggugat dan

Tergugat tersebut;

12. Bahwa karena Penggugat tidak mendapat respon dari Tergugat untuk

operasi di Penang maka Penggugat berangkat ke Penang tanpa

memberitahu Tergugat, karena Penggugat sudah merasakan sangat sakit,

Penggugat hanya meminta izin kepada Alm. Ayah Tergugat;

13. Bahwa Penggugat menjalani Operasi dan perawatan di Penang tanpa

didampingi Tergugat (selaku suami dari Pengugat), sebelum Operasi

Penggugat sudah minta izin kepada Tergugat melalui SMS namun

diabaikan, hingga masa setelah operasi sampai pemulihan pun Penggugat

tidak didampingi dan diberi perhatian oleh Tergugat, Penggugat hanya bisa

diam dan menahan sakit sendiri;

14. Bahwa setelah menjalani operasi tersebut, Penggugat merasa bahwa

Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap rumah tangga antara

Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat sama sekali tidak pernah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


perhatian terhadap kesehatan Penggugat dan terhadap perkembangan diri

anak antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa awalnya, demi anakPenggugat masih bersabar atas sikap Tergugat

yang tidak mau bertanggungjawab terhadap rumah tangga Penggugat dan

Tergugat;

16. Bahwa ternyata Tergugat juga tidak menyadari kewajibannya menjadi

kepala rumah tangga malah sering menimbulkan percekcokan yang secara

terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa sudah berulangkali Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat

duduk bersama untuk membicarakan hubungan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat kedepannya, tetapi tidak terjadi perdamaian antara Penggugat

dan Tergugat;

18. Bahwa puncak percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin besar

ketika pada tanggal 11 Februari 2016 Penggugat pada saat acara Resepsi

abang Tergugat (Abang ipar Penggugat), yang mana ketika MC acara

tersebut mengusir Penggugat dan anak antara Penggugat dan Tergugat

(Anak) dari barisan keluarga Tergugat yang mana pada saat itu, sedang

berlangsung acara prosesi perkenalan keluarga Tergugat dengan para

undangan resepsi, alasan MC mengusir Penggugat dan anak antara

Penggugat dan Tergugat dari barisan tersebut karena tidak ada nama

Penggugat dan anak antara Penggugat dan Tergugat di daftar nama

barisan prosesi tersebut;

19. Bahwa pada saat kejadian acara resepsi tersebut Tergugat selaku suami

dan ayah hanya diam dan tidak membela Penggugat dan anak antara

Penggugat dan Tergugat, padahal anak antara Penggugat dan Tergugat

menangis karena diusir dari barisan prosesi tersebut dan karena melihat

Tergugat bersikap seperti itu, Penggugat dan anak antara Penggugat dan

Tergugat hanya bisa nangis dan Penggugat membawa pulang anak antara

Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 Keluarga Besar Tergugat datang ke

rumah Penggugat untuk minta maaf atas kejadian di acara tertanggal 11

Februari 2016, awalnya orangtua Penggugat tidak menerima maaf dari

Keluarga besar Tergugat karena orangtua Penggugat kecewa kenapa pada

saat kejadian tidak ada respon apa pun dari Keluarga Besar Tergugat

terlebih dari Tergugat selaku suami dan ayah, namun setelah keluarga

Penggugat dan Tergugat bermusyawarah maka Penggugat dan Keluarga

Penggugat memaafkan Tergugat dan keluarga Tergugat;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


21. Bahwa setelah musyawarah tersebut Tergugat tidak juga berubah bahkan

komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan

musyawarah untuk menasehati Tergugat agar Tergugat lebih peduli kepada

rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan 4 kali setelah

tanggal 11 Februari 2017 tersebut namun tetap saja Tergugat tidak mau

peduli kepada Penggugat dan anak antara Penggugat dan Tergugat;

22. Bahwa Tergugat juga tidak menjalin hubungan yang baik dengan adik-adik

dari Penggugat, ketika di rumah Penggugat ada adik-adik dari Penggugat,

Tergugat selalu makan di kamar dan tidak mau berbicara dengan semua

orang yang ada di rumah;

23. Bahwa Tergugat juga tidak menjalin hubungan yang baik kepada orangtua

Penggugat yang mana orangtua Penggugat merupakan mertua dari

Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menghormati orangtua Penggugat,

tidak pernah memberikan apa pun dan tidak pernah peduli dengan orangtua

Penggugat, padahal Penggugat sangat perhatian dan peduli dengan

orangtua Tergugat;

24. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut di atas, dan ditambah fakta

bahwa + 4 Tahun lamanya Tergugat juga tidak pernah lagi satu ranjang

dengan Penggugat dan tidak peduli sama sekali dengan kondisi Penggugat

dan anak antara Penggugat dan Tergugat maka wajar bilamana Penggugat

menilai bahwa Tergugat tidak memiliki rasa sayang lagi dengan Penggugat

dan anak antara Penggugat dan Tergugat;

25. Bahwa belakang ini Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tua

Tergugat daripada rumah Penggugat yang berada di Jalan STM Ujung,

Perumahan Eco Park Nomor B32 Desa Suka Maju, Kecamatan Medan

Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, hal ini telah memperkuat

benar bahwanya hubungan anatar Penggugat dan Tergugat tidak dapat

dipertahankan lagi;

26. Bahwa fakta-fakta pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan diatas, jelas telah

menunjukan bahwa biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

pecah;

27. Bahwa karena biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat kenyataannya

telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali sehingga apa

yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan, maka tidak ada jalan lain yang

terbaik bagi Penggugat dan Tergugat selain bercerai dan oleh karena itu

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Yang Terhormat Ketua

Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini agar dalam putusannya kelak menyatakan perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

28. Bahwa terkait dengan anak hasil perkawinan yaitu Anak, oleh karena anak

tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan,

bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka telah sesuai hukum apabila

anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat

setelah perceraian Penggugat dan Tergugat;

29. Bahwa putusan perkawinan karena perceraian tidaklah memutus hubungan

dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya terkait biaya

untuk kelangsungan hidup, pemeliharaan dan pendidikan, oleh karena itu

patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah

dan biaya hidup sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya

dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah atau mengalami

kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan ini

didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada

Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan

Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013, berdasarkan agama Kristen Protestandi

Gereja HKBP Medan dan kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan kutipan Akta

Perkawinan Nomor 2813/T/MDN2014 Tertanggal 27 Agustus 2014, putus

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anakyang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang bernama : Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 2014,

sebagaimana tercacat dalam Surat Baptisan Reg. Nomor 01

BK/01.1/M/RMB/DX/I/2015, ditempatkan dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup, pemeliharaan dan

pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya

dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah atau mengalami kenaikan

sebesar 10% setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di

Pengadilan Negeri Medan sampai anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan agar Pegawai Pencatat

mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu

sebagaimana mestinya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon untuk

memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa

Tergugat mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal

5 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013

telah menerima Pemberkatan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak

Protestan (HKBP) Medan. setelah selesai acara tersebut, dilakukan acara

adat batak toba, yang di hadiri kedua orangtua Penggugat dan Tergugat

serta marga-marga keluarga kedua belah pihak, maupun para undangan

lainnya;

2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, perkawinan Penggugat

danTergugat di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Medan, dengan kutipan akte perkawinan No. 2813 / T / MDN /

2014;

3. Bahwa benar dari hasil buah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

lahir pada tanggal 18 Mei 2014, 1 (satu) orang anak (Putri), yang

bernama Anak;

4. Bahwa Posita Gugatan Penggugat point 3 dan 5 tidak jelas / kabur

(Obcuur Libel), pada point 3 Penggugat, mengatakan kehidupan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis

bahkan lahir dari buah perkawinan 1 (satu) orang anak (Putri) yang

bernama Anak. Akan tetapi point 5 Penggugat mengatakan sejak hamil,

hubungan komunikasi melalui telepon maupun SMS sudah tidak baik lagi

sama sekali, dengan alasan sinyal tidak bagus dan perbedaan waktu.

5. Bahwa sebelum perkawinan dilakukan, Penggugat telah mengetahui

Tergugat bekerja di luar Provinsi (Papua) dan juga berpindah-pindah ke

Provinsi lainnya Pulau Jawa (Jakarta), Sumatera selatan (Palembang),

Kepulauan Natuna;

6. Bahwa tidak benar penyebab awal perkelahian antara Penggugat dan

Tergugat adalah komunikasi yang buruk. Sebaliknya Tergugat selalu

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


menghubungi Penggugat melalui telepon, akan tetapi tidak dapat

dihubungi, dimana keberadaannya, karena Penggugat selalu berpergian

ke Jakarta dan Yogyakarta, Bandung serta ke luar negeri (Malaysia,

Thailand, Jepang, Singapore), tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat

dalam rangka dan tujuan yang tidak jelas. Padahal Penggugat bekerja

sebagai karyawan biasa di Bank Mandiri Medan, yang sepatutnya

memerlukan kehadiran setiap hari untuk bekerja;

7. Bahwa pada bulan 12 November 2017 Tergugat, mengalami musibah

kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai sepeda motor, yang

berakibat tangan kiri Tergugat patah tulang dan di opname di RS

Columbia Asia selama 6 hari, Penggugat tidak peduli dan tidak turut

prihatin maupun merawat, malahan pergi ke pulau Jawa (kota Malang),

dengan tujuan tidak jelas tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat;

8. Bahwa Penggugat mengakui pada point 8 Tergugat cukup bertanggung

jawab terhadap keluarga, pada saat Penggugat melahirkan anak (Anak)

Tergugat datang dari tempat pekerjaannya (Papua) untuk mendampingi

Tergugat. Akan tetapi demi untuk kelangsungan hidup keluarga (mencari

nafkah), serta biaya-biaya kebutuhan pendidikan sekolah dari anak, maka

Tergugat harus kembali sesuai masa waktu cuti yang di berikan

Perusahaan;

9. Bahwa gugatan Penggugat point 10, benar Tergugat tidak memberikan

Penggugat ikut ke Papua maupun ke Palembang untuk jalan-jalan

dengan anak Penggugat, oleh karena pekerjaan Tergugat dibagian

migas, sangat berbahaya dan jauh dari kota, juga tidak ada izin dari

perusahaan (Kualifikasi Khusus untuk masuk ke area kerja) dan tidak

sembarangan orang untuk bisa masuk ke area kerja (Blast Zone).

10. Bahwa p ada point 11 dan 12 gugatan Penggugat mengakui tidak ada

izin dari Tergugat untuk pergi berobat ke Penang untuk operasi tumor

rahim. Akan tetapi sepanjang sepengetahuan Tergugat, Penggugat tidak

ada penyakit tumor rahim, yang ada mengidap penyakit kista yang telah

diangkat pada saat proses melahirkan anak (Anak) dan penyakit

Tuberculosis Paru yang telah dioperasi;

11. Bahwa posita Penggugat yang menjadi awal perkelahian adalah

komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

komunikasi tidak didukung oleh sinyal antara Papua – Medan, selalu

terputus, ini tidaklah dapat dijadikan suatu alasan untuk mengajukan

gugatan perceraian dalam perkawinan ini;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


12. Bahwa gugatan Penggugat pada point 18, 19, 20, 21 pada tanggal 11

februari 2017 permasalahan sebagaimana yang disebutkan pada posita

gugatan, disebabkan salah pengertian tidak ada Tergugat bermaksud

ataupun dengan sengaja untuk mengeyampingkan Penggugat dari

barisan keluarga pada saat prosesi pernikahan abang atau saudara-

saudara Tergugat, dan ini telah diselesaikan secara musyawarah

kekeluargaan. Sehingga alasan ini tidak dapat dipergunakan untuk

dijadikan pertimbangan mengajukan gugatan perceraian;

13. Bahwa posita gugatan Penggugat, pada point 22 dan 23 tidak benar,

Tergugat tidak ada mau menjalin hubungan komunikasi yang baik

dengan adik-adik dari Penggugat yang juga bertempat tinggal bersama-

sama di rumah Penggugat, begitu juga dikatakan Penggugat

orangtuanya tidak pernah diberikan sesuatu, tidak dapat dijadikan alasan

untuk mengajukan gugatan perceraian.

14. Bahwa tidak benar dan sangat tidak masuk akal gugatan Penggugat

mengatakan ±4 tahun lamanya tidak pernah lagi satu ranjang, sedangkan

usia dari hasil buah perkawinan lahir 1 orang putri Anak yang saat ini

masih berusia 4 tahun, ini tidak dapat dijadikan alasan untuk

mengajukan gugatan perceraian.

15. Bahwa gugatan Penggugat pada point 25 mengatakan Tergugat lebih

sering tinggal di rumah orangtua daripada dirumah jalan STM ujung

Medan, ini bukanlah kehendak ataupun keinginan dari Tergugat,

melainkan setiap Tergugat pulang / datang dari Papua ataupun

Palembang kerumah, tidaklah dibukakan pintu maupun dilayani,

sebagaimana kewajiban daripada Penggugat selaku istri yang baik, lebih

eronisnya pada tanggal 16 Januari 2018 Penggugat mengantarkan koper

yang berisi pakaian Tergugat ke alamat rumah, orang tua Tergugat di

pasar II Nomor 34 Tanjung Sari Medan;

16. Bahwa pada point 14 tidak benar Tergugat tidak lagi bertanggung jawab

terhadap Penggugat, tentang kesehatan Penggugat dan perkembangan

diri anak Penggugat dan Tergugat. Sebab setiap bulannya Tergugat

mengirim biaya nafkah kehidupan Penggugat dan anak (Khesya Azelin

Meilani Sipayung), biaya pengobatan kesehatan Penggugat bila

diperlukan serta biaya kebutuhan untuk sekolah Anak;

17. Bahwa seluruh Posita-posita Penggugat tidak ada satu alasan yang

dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana

Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 14, antara lain:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


A. Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, pemadat, penjudi

dan lainnya yang sukar disembuhkan

B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun (dua tahun)

berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal

lain diluar kemampuannya

C. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, cukup beralasan

gugatan Penggugat harus ditolak, dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

53/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 17 Juli 2018 amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;


Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013, berdasarkan agama Kristen Protestandi

Gereja HKBP Medan dan kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan kutipan Akta



3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang bernama :Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 2014,

sebagaimana tercacat dalam Surat Baptisan Reg. No. 01



pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya

dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah atau mengalami kenaikan

sebesar 10% setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di

Pengadilan Negeri Medan sampai anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan kepada Penggugat supaya putusan perceraian ini dilaporkan

oleh Penggugat kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat

60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Kantor

Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat pada Register Akta Perceraian dan

menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 114/2018

tertanggal 25 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan,

Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mdn

tanggal 17 Juli 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan

secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat

pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah

menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 1 Agustus 2018 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Agustus

2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah

menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 27 Agustus 2018 dan

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29

Agustus 2018 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan

diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal

10 September 2018;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah

menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 17

Juli 2018 yang disampaikan melalui Kuasa Hukum Pembanding semula

Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding

semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2018, yang isinya menerangkan

bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal

pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi

kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah

mengajukan memori banding tertanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya

sebagai berikut :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


DALAM POKOK PERKARA

PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG KURANG CUKUP PERTIMBANGAN

(ONVILDOENDE GEMOTIVEERD)

Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie halaman 18 paragraf kedua

menyebutkan : Menimbang, bahwa + 4 tahun lamanya Tergugat juga tidak

pernah lagi satu ranjang dengan Penggugat .....dst, sedangkan usia perkawinan

antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat

baru memasuki usia 5 tahun dan hasil buah perkawinan lahir 1 (satu) orang

anak perempuan bernama Anak, yang saat ini masih berusia 4 tahun, hal ini

tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.

Bahwa didalam pertimbangan hukum juga, hakim mempergunakan suatu

keputusan dengan melakukan penafsiran atau inpertasi waktu 4 tahun lamanya

Pembanding semula Tergugat tidak satu ranjang dengan Terbanding semula

Penggugat, termasuk tidak malakukan hubungan biologis lagi yang terungkap

dipersidangan berdasarkan keterangan saksi orang tua dari Terbanding semula

Penggugat (Parsaoran Hutauruk dan Serfina Br Butar-Butar), ini tidak

dibenarkan untuk ditafsirkan seharusnya Terbanding semula Penggugat

membuktikan secara fakta tentang kebenarannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gustaria Br. Napitupulu yang dihadirkan

Pembanding semula Tergugat dipersidangan telah dapat membuktikan bahwa

Pembanding dan Terbanding selama perkawinan tinggal bersama di rumah

saksi sampai Terbanding semula Penggugat melahirkan seorang anak dan

selama tinggal bersama saksi Pembanding semula Tergugat dan Terbanding

semula Penggugat tidak pernah terjadi percekcokan/pertengkaran.

Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie halaman 22 paragraf pertama

Yurisprudensi MARI No. 1020 K/Pdt/186 tidak tepat dipergunakan sebagai

alasan, karena hanya berdasarkan keterangan saksi dari Terbanding semula

Penggugat orang tua Bapak atau Ibu (Parsaoran Hutauruk dan Serfina Br Butar-

Butar) yang keterangannya atau kesaksiannya hanya mendengar dari

cerita/pemberitahuan Terbanding semula Penggugat, tidak pernah mendengar,

melihat, merasakan secara langsung adanya pertengkaran-pertengkaran di

rumah Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat.

Bahwa sangatlah beralasan untuk dipergunakan menjadikan suatu

pertimbangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan

melihat dan juga berdasar kepada, saat dilakukan pemberkatan pernikahan

Pembanding semula Terggugat dengan Terbanding semula Penggugat yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


beragama Nasrani/Kristen disampaikan di Gereja HKBP Medan tanggal 14 Juni

2013, diucapkan oleh Pendeta yang telah disatukan (Pembanding semula

Tergugat dan Terbanding semula Penggugat) tidak boleh dipisahkan/bercerai

selain karena kematian.

Bahwa berikutnya juga mohon dipertimbangkan Terbanding semula Penggugat

sebelum gugatan dimajukan, Putri Anak yang dilahirkan dari perkawinan

Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tidak

bersekolah lagi di Juita School + 8 bulan dari bulan Januari 2018 sampai bulan

Agustus 2018, sedangkan biaya-biaya untuk pendidikan sekolah tersebut, serta

biaya kehidupan rumah tangga untuk setiap bulannya diberikan (vide bukti T - 5,

T – 6, T - 7, dan terlampir Surat Keterangan).

Bahwa Majelis Hakim dalam amar pertimbangan hukumnya pada halaman 22

paragraf ketiga, tidak mempertimbangkan jawaban pada halaman 1 poin (1) dari

Pembanding semula Tergugat, disamping perkawinan dilangsungkan dengan

pemberkatan di Gereja HKBP Medan juga dilakukan upacara adat Batak Toba;

Bahwa upacara adat Batak Toba yang dilakukan telah mengikat perkawinan

Pembanding dan Terbanding, karena keluarga Pembanding semula Tergugat

telah memberikan sinamot (mahar), sebagai pengganti magis relegius

kekosongan dikalangan keluarga Terbanding semula Penggugat, karena

Terbanding semula Penggugat telah masuk ke keluarga Pembanding semula

Tergugat (marga Sipayung), ataupun telah menjadi paniaran dari marga

Sipayung;

Bahwa dengan demikian yang lahir dari hasil buah perkawinan Pembanding dan

Terbanding (Anak) adalah menjadi ataupun mengikuti garis keturunan

Pembanding semula Tergugat;

Bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat (Penggugat) terhadap

Pembanding semula Tergugat (Tergugat), tidak dibenarkan hukum adat Batak

Toba, karena gugatan tersebut tujuannya untuk meninggalkan keluarga

Pembanding semula Tergugat marga Sipayung, seharusnya dilakukan

Terbanding semula Penggugat penyelesaian secara hukum adat, dan

Terbanding semula Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan 3 (tiga) kali

sinamot (mahar) yang pernah diberikan dan diterima oleh Terbanding semula

Penggugat dari keluarga Pembanding semula Tergugat. Sehingga Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum dan memberikan

pertimbangan hukum dalam perkara a quo dan oleh karena itu Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan memiliki alasan hukum serta keterangan saksi yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kuat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan

banding dalam perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup berdasar Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan

mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding dengan amar

sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding.

- Menerima dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 53/Pdt.G/2018/PN.Mdn

tanggal 17 Juli 2018.

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili,

memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini

berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah

mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2018, yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Tergugat telah membuat pernyataan Banding pada

tanggal 25 Juli 2018 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 17 Juli

2018;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memberikan

putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 53/Pdt.G/2018/PN.Mdn. tanggal

17 Juli 2018 yang pada intinya “Mengabulkan Gugatan Penggugat

Untuk seluruhnya”.

3. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah tepat

dan benar dalam menerapkan Hukum.

4. Bahwa perlu Terbanding sampaikan bahwa memori banding dari

Pembanding sangat tidak sistematis, dan penyusunan kalimatnya tidak

memenuhi ejaan yang benar serta bertele-tele sehingga Terbanding sangat

sulit memahami apa yang menjadi tujuan ataupun maksud dari memori

banding Pembanding.

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan

sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat

dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga

dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan

pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat dalam membuat suatu

putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya

Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan

sangat jelas.

6. Bahwa selanjutnya alasan Pembanding Hal. 3 Paragraf 1 menyatakan bahwa

“pertimbangan Hakim bahwa + 4 Tahun lamanya Tergugat juga tidak pernah

satu ranjang dengan Penggugat......dst, dan Pembanding menyatakan bahwa

usia perkawinan antara Pembanding dan terbanding memasuki usia 5 tahun

dan hasil buah perkawinan lahir 1 (satu) anak perempuan yang saat ini

berusia 4 tahun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan

gugatan perceraian”, bahwa majelis hakim dalam Judex Factie tingkat

pertama telah benar dan berdasar hukum dalam mempertimbangkan

putusannya, dikarenakan hal tersebut telah nyata terungkap dalam

persidangan dan juga dimuat dalam Replik Terbanding semula Penggugat

Hal. 7 Point 22 yang pada pokoknya menyatakan “pernikahan antara

Penggugat dan Tergugat adalah bulan Juni 2013, Penggugat hamil pada

Agustus 2013 dan anak lahir pada Mei 2014, sejak sebelum kelahiran anak

tersebutlah Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu ranjang, jika dihitung

sejak Mei 2014 s/d saat ini sangat tepat perhitungan banwa + 4 tahun

Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu ranjang”;

7. Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat pada Hal 3 paragraf 2

menyatakan bahwa “tidak benar jika Hakim menafsirkan waktu 4 tahun

lamanya Pembanding semula Tergugat tidak satu ranjang dengan

Terbanding semula Penggugat termasuk tidak melakukan hubungan

biologis....dst” bahwa dalil keberatan tersebut adalah dalil yang keliru, dan

kembali Hakim dalam pertimbangannya telah benar menafsirkan bahwa jika

Pembanding dan terbanding tidak pernah satu ranjang bersama, maka

sangat beralasan jika dianggap Pembanding dan terbanding tidak pernah

melakukan hubungan biologis, karena maksud dari dalil gugatan Terbanding

semula Penggugat adalah menyatakan demikian;

8. Bahwa selanjutnya pada hal. 3 paragraf 3 dan 4 pada pokoknya Pembanding

menyatakan bahwa tidak pernah terjadi percekcokan antara Pembanding dan

Terbanding selama Perkawinan berdasarkan keterangan saksi dari

Pembanding, sehingga pertimbangan Judex factie hal. 22 paragraf pertama

tidak tepat dipergunakan sebagai alasan karena hanya berdasar kepada

keterangan saksi Terbanding semula Penggugat yang hanya diketahui

berdasarkan cerita dari Terbanding serta tidak merasakan, melihat dan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


mendengar secara langsung adanya pertengkaran di rumah Pembanding dan

Terbanding, bahwa dalil Pembanding diatas sangat layak untuk tidak

dijadikan Pertimbangan pada Judex Factie tingkat pertama dikarenakan

keterangan saksi yang dimaksud Pembanding diatas dinyatakan hanya oleh

satu orang saksi (GUSTARIA Br. NAPITUPULU) hal ini sesuai dengan asas

Hukum yang menyatakan bahwa “satu saksi bukanlah saksi” dan selanjutnya

dalil tentang keterangan saksi Pembanding semula Tergugat tidak layak juga

dijadikan menjadi bahan mendalilkan Memori Banding,

9. Bahwa dalil keberatan Pembanding semula Tergugat diatas menunjukkan

bahwa Pembanding secara langsung tidak memahami Pertimbangan Hakim

yang dimaksud, bahwa dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “sesuai

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1020 K/PDT/186 dalam kaidah

hukumnya menyatakan: dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

untuk hidup rukun kembali....dst”, bahwa sesuai dengan pertimbangan

tersebut Terbanding sangat sependapat dengan Judex Facie tingkat pertama

dikarenakan hal ini di dukung dengan keterangan Saksi Terbanding semula

Penggugat yaitu (PARSAORAN HUTAURUK & SEREPINA Br. BUTAR-

BUTAR) yang merupakan orang tua dari Terbanding semula Penggugat yang

pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Terbanding semula Penggugat

yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding

semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah terjadi 4 tahun

lamanya dan antara Pembanding dan Terbanding telah diupayakan 4 kali

perdamaian namun selalu gagal;

10. Bahwa selanjutnya sebenarnya Pembanding semua Tergugat telah mengakui

dalil Gugatan Terbanding semula Penggugat yang dipertimbangkan oleh

majelis Hakim dalam Judex Factie tingkat pertama, hal ini bersesuaian

dengan Jawaban Pembanding semula Tergugat yang disampaikan pada

persidangan tingkat pertama pada 5 April 2018 hal. 3 point 13 yang pada

pokoknya menyatakan bahwa “....., ironisnya pada tanggal 16 Januari 2018

Penggugat mengantarkan koper yang berisi pakaian Tergugat ke alamat

orang tua Tergugat di Pasar II No. 34 Tanjung Sari Medan” hal ini jelas

menunjukkan bahwa telah teradi perselisihan dan pertengkaran antara

Pembanding dan Terbanding yang dalam persidangan perkara a quo tingkat

pertama terungkap fakta bahwa hal tersebut telah terjadi + 4 tahun lamanya

dan sejak saat ini bahkan Pembanding dan terbanding tidak lagi pernah

tinggal dalam satu rumah;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


11. Bahwa pada hal 3 paragraf 5 Pembanding semula tergugat menyatakan

bahwa “sangat beralasan untuk dipergunakan menjadi suatu pertimbangan

untuk membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan dengan melihat dan

juga berdasar kepada, saat dilakukan pemberkatan pernikahan Pembanding

dengan Terbanding yang beragama Nasrani/Kristen disampaikan di Gereja

HKBP Medan tanggal 14 Juni 2013, diucapkan oleh Pendeta yang telah

disatukan tidak boleh dipisahkan/bercerai selain karena kematian” bahwa

dalil Pembanding tersebut sangat tidak beralasan hukum, bahwa jelasa

dalam pertimbangan Judex Factie tingkat pertama telah memuat hal-hal yang

dapat dijadikan alasan Perceraian yang dimuat dalam yurisprudensi dan

pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, dimana alasan-alasan Terbanding

semula Penggugat dalam Gugatannya telah berdasarkan hukum dan telah

terbukti dalam persidangan sehingga hal tersebut diatas tidak dapat dijadikan

alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap

Perkara a quo;

12. Bahwa selanjutnya pada Hal 4 paragraf 1 Pembanding semula Tergugat

menyatakan bahwa “mohon dipertimbangkan Terbanding semula Penggugat

sebelum gugatan dimajukan, Putri Anak yang dilahirkan dari perkawinan

Pembanding dan Terbanding tidak bersekolah lagi di Juita School + 8 Bulan

dari bulan Januari 2018 s.d Agustus 2018, sedangkan biaya-biaya untuk

pendidikan sekolah tersebut, serta biaya kehidupan rumah tangga untuk

setiap bulannya diberikan (Vide bukti T-5, T-6, T-7, dan terlampir surat

keterangan)” bahwa dalam hal ini Terbanding tidak mengerti dengan

permohonan Pembanding terhadap Terbanding, karena dalam dalilnya

Pembanding menyatakan bahwa “mohon dipertimbangkan Terbanding......dst”, meskipun demikian ijinkan Terbanding menjelaskan

bahwa hal tersebut membuktikan bahwa memang sebelumnya Pembanding

semula Tergugat tidak perduli dan tidak mau tahu tentang Terbanding semula

Penggugat dan anak Pembanding dan Terbanding Anak, bahwa benar

keterangan dari sekolah Djuwita School yang terlampir dalam Memori

banding Pembanding, yang menyatakan bahwa Anak merupakan murid

PRESCHOOL Djuwita Medan, sejak Januari 2017 s.d Januari 2018, yang

perlu digaris bawahi adalah Anak anak dari Pembanding semula Tergugat

dan Terbanding semula Penggugat merupakan murid PRESCHOOL yang

artinya pendidikan Pra sekolah yang dalam pengertian sederhananya adalah

murid play group dan saat gugatan dimajukan hingga saat ini anak dari

Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah

pindah sekolah untuk jenjang berikutnya yaitu PAUD (Pendidikan Anak Usia

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Dini) dan tidak lagi di Djuwita School. Sehingga hal tersebut sama sekali tidak

berhubungan dengan perkara a quo.

13. Bahwa selanjutnya hal. 4 paragraf 2, 3, 4 dan 5 memori banding Pembanding

pada pokoknya menyatakan bahwa “Judex Factie tingkat pertama tidak

mempertimbangkan jawaban Pembanding semula Tergugat halaman 1 point

1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa karena perkawinan

dilangsungkan dengan pemberkatan di Gereja HKBP Medan juga dilakukan

secara adat Batak Toba, sehingga mengikat Terbanding terhadap marga

Pembanding dan anak Pembanding dan Terbanding terhadap marga

Pembanding, dan Pembanding menyatakan bahwa perkara a quo tidak

dibenarkan secara adat batak Toba dan Terbanding semula Penggugat

diwajibkan mengembalikan mahar 3 (tiga) kali lipat dari yang diberikan

Pembanding semula Tergugat. Sehingga Judex Factie tingkat pertama telah

salah dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukumnya”. Bahwa hal

tersebut diatas adalah pernyataan sepihak yang mengada-ada dan tidak

berdasarkan hukum serta bukan merupakan objek/konten yang dimuat dalam

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975.

Sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan

Putusan Judex Factie tingkat pertama;

14. Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengerti maksud dan tujuan dari

Pembanding mengajukan banding dan alasan-alasan dalam memori

bandingnya, di satu sisi Pembanding seolah ingin mempertahankan rumah

tangganya dengan berusaha untuk membatalkan Judex Factie tingkat

pertama, namun disisi lain Pembanding seolah bersikap bahwa Pembanding

ingin menuntut mahar yang telah diberikannya kepada Terbanding bahkan

melipatgandakan jumlahnya menjadi 3 (tiga) kali lipat yang diakibatkan oleh

Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat,

sehingga sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan untuk menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula

Tergugat, dikarenak berdasarkan fakta-fakta yang muncul pada persidangan

tingkat pertama, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah

tepat adanya dan berdasar hukum serta beralasan hukum yang cukup

bahkan kuat, sehingga patut dan wajar apabila permohonan Banding

Pembanding semula Tergugat ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil Pembanding yang

menyatakan Judex Factie Tingkat Pertama Kurang Cukup Pertimbangan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


(Onvildoende Gemotiveerd), adalah tidak berdasar hukum dan harus

dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan layak bilamana

keseluruhan dalil dari pada Pembanding dalam Memori Bandingnya harus

dikesampingkan dan di tolak, dan memohon kepada Majelis Hakim Pada

Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan memutus perkara ini untuk

menyatakan dalam amar putusannya :

- Menolak Permohonan Banding Pembanding;

- Menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk Seluruhnya

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

53/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 17 Juli 2018.

Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon untuk

memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 17 Juli 2018, serta

memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra

memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang

dihubungkan pertimbangan-pertimbanhan Hakim pada Pengadilan Tingkat

Pertama ternyata tidak ditemukan dalil - dalil Pembanding semula Tergugat

yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya

keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding Semula Tergugat

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbag, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding

berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum, Majelis hakim tingkat

pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan

menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang

menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan

tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada

Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum

Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dalam

menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sepanjang mengenai Pokok permasalahan antara Pembanding semula

Tergugat denganTerbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim

pada Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pokok perpasalahan antara

Pembanding Semula Tergugat dengan Terbanding Semula Tergugat telah

tepat dan benar namun Majelis hakim pada Pengadilan tingkat banding

menemukan adanya kekeliruan Pengadilan Tingkat pertama dalam penjatuhan

amar putusan pada poin (5) yang memerintahkan kepada Penggugat supaya

putusan perceraian ini dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Pencatatan

Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan

tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan

berdasarkan laporan tersebut Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat

pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,

sementara Terbanding semula Penggugat pada petitum gugatannya pada poin

(5) menyatakan agar Majelis Hakim, Memerintahkan kepada Panitera

Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan

Sipil Kota Medan agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian ini

dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana mestinya ,

Menimbang, bahwa Pelaporan Terbanding semula Penggugat supaya

putusan perceraian ini dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Pencatatan

Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan

tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan

berdasarkan laporan tersebut Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat

pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,

adalah merupakan kewajiban Terbanding semula Penggugat, karena Undang-

undang , sehingga Pengadilan tidak perlu memerintahkan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan Surat Edaran

Mahakamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Pengadilan ( Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum )

huruf (c) “ Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang administrasi kependudukan Jo Undang- undang Nomor 24 tahun 2013

maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang kurangnya memuat

perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat peristiwa

perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis hakim

tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada pengadilan tingkat

pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang tidak

dimintakan didalam petitum gugatan oleh karenya Majelis hakim pada

Pengadilan tingkat banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 17 Juli 2018,sepanjang

mengenai amar putusan pada poin (5) tersebut sehingga amar putusan

selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat

tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam

Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang

dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Pasal 149 RBg./125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang

bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Tergugat tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN

Mdn, tanggal 17 Juli 2018 yang dimohonkan banding sepanjang mengenai

amar putusan pada poin (5) sehingga amar selengkapnya adalah sebagai

berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;


Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013, berdasarkan agama Kristen

Protestandi Gereja HKBP Medan dan kemudian telah didaftarkan di Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan kutipan Akta



3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang bernama :Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei

2014, sebagaimana tercacat dalam Surat Baptisan Reg. No. 01


PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap

bulannya dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah atau

mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, terhitung sejak

gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai anak tersebut

dewasa;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk

mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan agar Pegawai

Pencatat mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang

diperuntukan untuk itu sebagaimana mestinya ,

6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami : Tigor

Manullang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H.,M.H. dan Dr.

Albertina Ho, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat

banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim

Anggota serta Hamonangan Rambe, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para

Terbanding/Kuasa Hukum;

Hakim Anggota Hakim Ketua

ttd ttd Poltak Sitorus, S.H.,M.H. Tigor Manullang, S.H.,M.H.

ttd

Dr. Albertina.Ho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hamonangan Rambe, S.H.,M.H.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Perincian Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filesendiri-sendiri selanjutnya disebut Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2018,

Documents