P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … fileSalinan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Juli 2018 Nomor 22/Pdt.G ... pasu) secara Adat Batak yang diberkati secara

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 30 hal Putusan Nomor 403/Pdt/2018/PT MDN

P U T U S A N

Nomor 403/Pdt/2018/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata padapengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

Pembanding , umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada KIRNO SIALLAGAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum

KIRNO SIALLAGAN, S.H. & REKAN, berkedudukan dan beralamat Jalan

Sisingamangaraja Nomor 127 A Balige, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19

Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

M e l a w a n :

Tergugat, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) alamat di Samosir, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada PANAHATAN HUTAJULU, S.H. dan CHANDRA T.P. LUBIS, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, baik bersama-sama maupun

sendiri-sendiri, berkantor di Kantor Advokat/Penasihat Hukum

PANAHATAN HUTAJULU, S.H. & REKAN di Jalan Patuan Nagari Nomorr

3 Balige, Kabupaten Toba Samosir dan di Jalan Danau Toba Nomor 36

Laguboti, Kabupaten Toba Samosir; berdasarkan Surat Kuasa Khusu

tanggal 23 Pebruari 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 12 November 2018 Nomor 403/Pdt/2018/PT MDN Tentang Penunjukan

Majelis Hakim untuk meeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Selah membaca berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara dan

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Juli 2018 Nomor

22/Pdt.G/2018/PN Blg, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula

Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat,

serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat

gugatan tanggal 10 Oktober 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 Juli 2018 dalam register Nomor

22/Pdt.G/2018/ PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (tarpasu-

pasu) secara Adat Batak yang diberkati secara Agama Kristen Protestan di

Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Balige tertanggal 21 September

1995, yang telah terdaftar di Kantor Pencataan Sipil Kabupaten Toba Samosir,

sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 4742/01/569/XII/2007, tertanggal 11

Desember 2007;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua)

orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu;

a. anak, lahir pada tanggal 06-01-1996;

b. anak, lahir pada tanggal 24-06-1997;

c. anak, lahir pada tanggal 17-02-2000;

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun

dan harmonis dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan saling

mencintai dan saling menyayangi;

4. Bahwa awal percekcokan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi,

berhubung karena Penggugat belum mempunyai pekerjaan tetap Penggugat

dengan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan mulailah nampak sifat asli

Tergugat yang susah diatur, mau mencuri, kurang kebersihan dan tidak

menghargai Penggugat sebagai kepala Rumah Tangga;

5. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat dengan Tergugat tinggal di Balige

percekcokan terus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan

orangtua Penggugat dan juga pihak keluarga Penggugat yang lain ikut cekcok

dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat dinasihati dan tergugat tidak

mengindahkan;

6. Bahwa walaupun percekcokan terus menerus terjadi antara Penggugat dengan

Tergugat, demi mempertahankan bahtera rumah tangga penggugat dengan

Tergugat Penggugat selalu berusaha menasihati Tergugat agar Tergugat

berubah sikap;

7. Bahwa sekitar tahun 2000 setelah kelahiran anak ke-3 (tiga) orangtua

Penggugat datang ke Balige dan kembali menasihati Tergugat agar merubah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sikap dan menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, akan tetapi sikap

dari pada Tergugat tidak ada perubahan;

8. Bahwa pada tahun 2003 s/d 2011 Penggugat bekerja di Pemadam Kebakaran

Kabupaten Toba Samosir, dan pada tahun 2012 Penggugat pindah tugas ke

Bagian Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir sampai dengan sekarang;

9. Bahwa pada tahun 2003 s/d 2011 pada saat Penggugat bekerja di Pemadam

Kebakaran Kabupaten Toba Samosir, Tergugat sering pulang larut malam

Penggugat ketahui atas laporan dari anak-anak dan dari tetangga;

10. Bahwa demi mempertahankan bahtera rumah tangga penggugat dengan

Tergugat Penggugat selalu berusaha menasihati Tergugat agar Tergugat

berubah sikap;

11. Bahwa pada tahun 2006 kembali terjadi percekcokan antara Penggugat dengan

Tergugat, dimana Penggugat bersikap kasar kepada orangtua Penggugat dan

mengakibatkan orangtua Penggugat jatuh sakit;

12. Bahwa semakin hari Penggugat semakin kecewa terhadap sikap Tergugat,

dimana Tergugat mengancam membunuh Penggugat dengan pisau dan bahkan

Tergugat pernah memeluk-meluk pemain keyboard pada saat ada acara hiburan

pelantikan salah satu organisasi pemuda dilapangan terbuka, sikap dari

Tergugat membuat Penggugat merasa terpukul dan malu, dimana Tergugat

tidak mencerminkan seorang istri yang baik; 13. Bahwa akibat percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh pihak

keluarga Penggugat dengan Pihak keluarga Tergugat berusaha mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat, bahkan walaupun Penggugat kecewa dan merasa

terpukul terhadap sikap Tergugat Penggugat selalu berusaha menasihati agar

Tergugat berubah sikap akan tetapi sikap Tergugat tidak ada perubahan;

14. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Pengugat dan

membawa anak-anak dengan alasan Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama

Penggugat karena tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat tinggal mengontrak

rumah;

15. Bahwa walaupun Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan

membawa anak-anak, akan tetapi Penggugat memberi nafkah Tergugat dan

anak-anak selama 3 (tiga) bulan;

16. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak pernah peduli kepada anak-anak, anak-

anak tidak tahan tinggal bersama Tergugat dan orangtua Penggugat memohon

kepada Tergugat agar anak-anak di kembalikan untuk di asuh Penggugat dan

agar anak-anak tinggal bersama Penggugat;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


17. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Balige

“Kekerasan Rumah Tangga”, oleh pihak kepolisian Polsek Balige

mendamaikan penggugat dengan Tergugat dan membuat Surat Pernyataan

Perdamaian tertanggal 19 Juli 2010 diketahui Lurah Napitupulu Bagasan dan

laporan Tergugat kepada Penggugat “Kekerasan Rumah Tangga”, tersebut

tidak dilanjutkan secara hukum;

18. Bahwa anak-anak yang tidak pernah diperhatikan Tergugat dan Tergugat tidak

pernah peduli, Tergugat hanya mementingkan diri sendiri, anak-anak lebih sering

tinggal bersama Penggugat;

19. Bahwa pada tahun 2012 orangtua Penggugat meninggal dunia dan pada saat

pesta adat pemakaman orangtua Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir;

20. Bahwa akaibat perbuat Tergugat kepada Penggugat dan juga kepada anak-

anak, dimana Tergugat tidak ada kasih sayangnya kepada anak-anak dan

kepada keluarga sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi

mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan

Penggugat tidak dapat lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan akhirnya

Penggugat memutuskan dengan tekad yang bulat untuk mengajukan gugatan

perceraian ke Pengadilan Negeri Balige;

21. Bahwa segala tindakan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat menurut

hemat Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

22. Bahwa akibat lalainya Tergugat membina rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sangat beralasan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan ini di

daftarkan di Pengadilan Negeri Balige;

23. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 September

1995 yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria

Kristen Protestan (HKBP) di Balige, yang telah terdaftar di Kantor Pencataan

Sipil Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 4742/01/569/XII/2007, tertanggal 11 Desember 2007, diputuskan karena

perceraian sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun

1974 juncto Peraturan Pelaksanaan No. 9 tahun 1975;

24. Bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan Tergugat tidak mungkin di

pertahankan lagi mohon kiranya Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige

cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan

perkawinan Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


25. Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri di Pemkab Toba Samosir

sehingga mengajukan permohon Izin Cerai kepada atasannya yaitu Bupati

Tobasa cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir selaku atasan

penggugat tertanggal 20 Februari 2018 yang di terima oleh Kasubbag Umum

dan Kepegawaian atas nama Halomoan Silaen ;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan menentukan hari persidangan serta

memanggil para pihak untuk bersidang dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21

September 1995 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja

Huria Kristen Protestan (HKBP) di Balige, yang telah terdaftar di Kantor

Pencataan Sipil Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 4742/01/569/XII/2007, tertanggal 11 Desember 2007 adalah Sah;

3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat

pada pada tanggal 21 September 1995 yang dilangsungkan secara Agama

Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Protestan (HKBP) di Balige, yang telah

terdaftar di Kantor Pencataan Sipil Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 4742/01/569/XII/2007, tertanggal 11 Desember 2007,

dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan dalam Hukum bahwa anak yang bernama;

a. Gebi Anggriani Masniari Napitupulu, lahir pada tanggal 06-01-1996;

b. Esterlina Ferawati Napitupulu, lahir pada tanggal 24-06-1997;

c. Ruben Napitupulu, lahir pada tanggal 17-02-2000;

di karenakan sudah dewasa bebas menentukan pilihannya;

5. Memerintahkan Penggugat menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri

Balige mengenai Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana UPTD, Instansi

Pelaksana tempat Pencacatan Peristiwa Perkawinan dan tempat terjadinya

perceraian ini untuk di pergunakan keperluan pencacatan perceraian Penggugat

dengan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Penggugat sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini

berkekuatan hukum tetap;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et

bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut di

atas, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai

berikut:

DALAM PROVISI :

Bahwa dahulu sekitar pada tahun 2010, Penggugat Tergugat bersama

Ibundanya Penggugat yang bernama ada membuat Surat Pernyataan Perdamaian

tertanggal 19 Juli 2010 dengan Tergugat Pembanding dihadapan Lurah Napitupulu

bagasan Bapak Hulman Napitupulu dan Kapolsek Balige serta disaksikan oleh

beberapa orang Saksi;

Bahwa ada beberapa butir dari Surat Pernyataan Perdamaian antara lain point 3

(tiga) adalah : “Pihak II (suami) akan memberikan uang makan Pihak I dan anak-anak sebanyak Rp 500,000,- / bulan ( setiap bulan ) dan setiap penyerahan uang dibuatkan kwitansi tanda terimanya serta biaya sekolah anak-anak ditanggung oleh pihak II ( suami )”;

Bahwa sampai sekarang ini kurang lebih sepuluh tahun lamanya, Pihak

Penggugat Sulaiman Jusnadi Napitupulu tidak memenuhi (ingkar) terhadap perjanjian

yang telah disepakati, dan bila dihitung jumlahnya adalah besarnya : Rp 500,000,- x 94

bulan = Rp 47,000,000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa sejak diusir ibundanya Penggugat dari rumah kediamannya, Tergugat

Risda Nasrani Br Turnip ada mengontrak tempat tinggal, dan sewa kontrakannya

adalah Rp 3,000,000,- (tiga juta rupiah)/tahun, dan Tergugat telah mengontrak tempat

tinggal tersebut sampai saat ini selama 10 ( sepuluh ) tahun yang diperhitungkan

sebesar : Rp 3,000,000,- x 10 tahun = Rp 30,000,000,- ( tiga puluh juta rupiah );

Bahwa sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut, Tergugat memohon kepada

Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar

terlebih dahulu menghukum Penggugat memenuhi perjanjian yang telah disepakati

yakni agar membayar uang biaya hidup sebesar Rp 47,000,000,- (empat puluh tujuh

juta rupiah) ditambah biaya mengontrak tempat tinggal selama 10 tahun sebesar Rp

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


30,000,000,- ( tiga puluh juta rupiah ) yang jumlah keseluruhan adalah Rp77,000,000,- (

tujuh puluh tujuh juta rupiah);

DALAM EKSEPSI :

Gugatan tidak jelas dan Posita berbeda dengan Petitum :

Bahwa memperhatikan dalil gugatan ( posita ) pada point 23 yang menyatakan :

Bahwa dari hal-hal diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat pada 21 September 1995 yang telah dilangsungkan

secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Protestan ( HKBP ) di Balige,

yang telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan

Akta Perkawinan No.4742/01/569/XII/2007 tertanggal 11 Desember 2007, diputus kan karena perceraian sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksanaan No.9 tahun 1975 ;

Bahwa dalam hukum dan Per-Undang Undangan Indonesia tidak dikenal

dengan Peraturan Pelaksanaan No.9 tahun 1975 oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat tidak jelas, disamping itu bila dicermati lebih jauh dalil-dalil gugatan

Penggugat, bahwa dalam petitum gugatan tidak ada ditemui putusnya perkawinan

sesuai dengan Pasal 29 Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto

Peraturan Pelaksanaan No.9 tahun 1975 dengan demikian Posita berbeda dengan petitum dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak, atau paling tidak Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk veerklaard) dengan alasan

pernyataan pada posita berbeda dengan petitum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa

yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat

Risda Nasrani Br Turnip secara Agama Kristen di Gereja HKBP Balige pada

tanggal 21 September 1995 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai Kutipan Akta Perkawinan

No.4742/01/569/XII/2007, tertanggal 11 Desember 2007;

3. Bahwa benar dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak yakni : 1. Gebi Anggriani Masniari Napitupulu, 2. Esterlina Ferawati

Napitupulu, 3. Ruben Napitupulu;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


4. Bahwa benar pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah hidup

rukun dan harmonis didasari saling mencintai serta saling menyayangi;

5. Bahwa benar sejak awal perkawinan hingga anak-anak besar Penggugat

Sulaiman Jusnadi Napitupulu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan untuk

menanggulangi biaya hidup sehari-hari Tergugat Risda Nasrani Br Turnip lah

yang kerja keras;

6. Bahwa tidak benar awal percekcokan disebabkan oleh karena Penggugat tidak

mempunyai pekerjaan, tetapi Tergugat pernah cekcok dengan Ibunya

Penggugat yang bernama Alm Juliana Br Hutagaol dan perkara ini telah

berulang-ulang diajukan ke Pengadilan dengan alasan : Bahwa Ibunda nya Penggugat lah yang menyuruh Penggugat supaya Tergugat diceraikan oleh Penggugat, jadi Penggugat tidak benar cekcok terus-menerus dengan Tergugat ;

7. Bahwa sesudah Penggugat diangkat jadi PNS di Pemerintah Kabupaten Toba

Samosir pada sekitar tahun 2006 lantas Penggugat mencari-cari berbagai alasan

antara lain menyatakan bahwa Tergugat susah diatur, sering melakukan

pencurian, kurang bersih dan tidak menghargai suami, kesemua itu memang

alasan-alasan yang dicari-cari oleh Penggugat dan untuk itu Tergugat memohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak dalil-dalil

Penggugat atau paling tidak dikesampingkan;

8. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada point 5 (lima), 6 (enam) dan 7

(tujuh) pada halaman 2 (dua) adalah tidak benar, Penggugat tidak benar cekcok

terus menerus dengan Tergugat. Tergugat Risda Nasrani Br Turnip hanya ada

cekcok dengan Ibundanya Penggugat;

9. Bahwa benar pada sekitar tahun 2003 sampai tahun 2011 Penggugat bekerja di

Pemadam Kebakaran dan pada sektar tahun 2006 Penggugat diangkat menjadi

PNS dengan Kategori K-1, dan benar pada sekitar tahun 2012 Penggugat

dipindah tugaskan ke Bagian Dinas Perhubungan dan masih pada lingkungan

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;

10. Bahwa benar pada sekitar tahun 2003 sampai tahun 2011 Penggugat bekerja

pada Dinas Pemadam Kebakaran dan sering pulang malam hari sebagaimana

dalil Penggugat pada point 9 (sembilan) halaman 2 (dua) dan tidak ada masalah;

11. Bahwa tidak benar dan harus perlu dibuktikan, oleh karena percekcokan

Penggugat dengan Tergugat membuat ibundanya Penggugat jatuh sakit

sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat pada point 11 (sebelas) halaman

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


2 (dua), dan yang benar adalah bahwa ibundanya Penggugat sudah tua dan

uzur;

12. Bahwa lagi-lagi Penggugat membuat dalil-dalil maupun alasan-alasan yang

sangat dipaksakan sebagaimana dalam posita point 12 ( dua belas ) halaman 2 (

dua ) dan oleh karenanya dalil Penggugat ini juga harus ditolak;

13. Bahwa tidak benar pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

dan membawa anak-anak Penggugat / Tergugat tetapi yang benar adalah

Tergugat diusir oleh Ibundanya Penggugat dan kemudian dengan beraneka-

ragam alasan dibuat-buat oleh Penggugat untuk menceraikan Tergugat

semenjak Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah

Kabupaten Toba Samosir sejak tahun 2006 dengan demikian Tergugat

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalil

Penggugat ditolak atau paling tidak dikesampingkan;

14. Bahwa tidak benar Tergugat Risda Nasrani Br Turnip tidak perduli dengan anak-

anak sebagaimana posita point 16 ( enam belas ) halaman 3 ( tiga ) bahkan

sampai sekarang ini Tergugat tetap baik terhadap ke-tiga anak Penggugat /

Tergugat ;

15. Bahwa Ibundanya Penggugat yang bernama Juliana Br Hutagaol yang datang

memohon kepada Tergugat agar anak-anak Penggugat / Tergugat dibawa

kerumah Ibundanya Penggugat, dengan tujuan agar Tergugat tetap diusir oleh

Ibundanya Penggugat;

16. Bahwa memang benar ada Perjanjian Pernyataan Perdamaian tertanggal 19

Juli 2010 antara Penggugat, Tergugat dan Ibundanya Penggugat yang dibuat

dihadapan Lurah Napitupulu Bagasan Hulman Napitupulu dan keluarga, tetapi

Penggugat ingkar akan isi Perjanjian Pernyataan Perdamaian tersebut. Ada

beberapa point dari pernyataan perdamaian tersebut antara lain:

1. Bahwa Penggugat memberi nafkah Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah)

setiap bulannya kepada Tergugat yang setiap penyerahannya dibuatkan

kwitansi, tetapi sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat

yang kalau dihitung sekarang adalah sudah 94 bulan, maka Penggugat

harus membayar 94 x Rp 500,000 = Rp 47,000,000,- ( empat puluh tujuh juta

rupiah ) ;

2. Bahwa yang mengasuh anak adalah Tergugat, tetapi setelah tiga bulan

Ibundanya Penggugat membawa anak-anak Penggugat / Tergugat ;

3. Bahwa pada point 6 (enam) dari Perjanjian Pernyataan Perdamaian tersebut yang merupakan sanksi dari pernyataan Perdamaian tersebut yakni

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


:“Apabila point Nomor 1 s/d 5 tersebut tidak dapat dipenuhi maka Kami (Penggugat) bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI ini “

17. Bahwa melihat kenyataannya sampai sekarang ini, Penggugat ingkar akan

Perjanjian Pernyataan Perdamaian tersebut, hingga sekian lama juga Tergugat

telah ditelantarkan oleh Penggugat. Dengan demikian sebelum memeriksa

perkara ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar lebih dahulu

menghukum Penggugat melaksanakan Isi Perjanjian Pernyataan Perdamaian

yang telah disepakati tersebut ;

18. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperhatikan anak-anak sebagaimana

posita Penggugat point 18 (delapan belas) halama 3 (tiga), tetapi Ibundanya

Penggugat yang memohon kepada Tergugat supaya anak-anak Penggugat /

Tergugat jangan dilarang datang kerumah Ibundanya Penggugat sesuai dengan

isi Perjanjian Pernyataan Perdamaian yang telah disepakati ;

19. Bahwa benar Ibundanya Penggugat yang bernama Juliana Br Hutagaol telah

meninggal dunia pada tahun 2012, tetapi Penggugat Sulaiman Junaidi

Napitupulu tidak memberi tahu kepada keluarga Tergugat bahkan melarang

supaya keluarga Tergugat jangan hadir pada pemakaman Ibundanya Penggugat

sebagaimana Adat Batak umumnya ;

20. Bahwa Tidak benar Tergugat tidak sayang terhadap Penggugat dan anak-anak

Penggugat / Tergugat, bahwa Penggugat lah yang selalu mencari berbagai

alasan agar dapat menceraikan Tergugat ;

21. Bahwa tindakan Tergugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana

posita pada point 21 ( dua puluh satu ) halaman 3 ( tiga ), dengan demikian

Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menolak dalil tersebut paling tidak,

harus dikesampingkan;

22. Bahwa pada posita point 22 ( dua puluh dua ) halaman 3 ( tiga ) menyatakan “

akibat lalainya Tergugat membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sangat beralasan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp 500,000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sejak gugatan ini didaftarkan di

Pengadilan Negeri Balige “ , harus ditolak, oleh karena dalil gugatan tidak

mempunyai dasar hukum ;

23. Bahwa kemudian, dalil gugatan pada posita point 23 (dua puluh tiga) pada

halaman 3 (tiga) yang menyatakan bahwa “Penggugat berhak menuntut agar

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 September

1995 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Kristen Batak Protestan ( HKBP ) di Balige, yang telah terdaftar di Kantor

Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir , sesuai Kutipan Akta Perkawinan

No.4742/01/569/XII/2007 tertanggal 11 September 2007, diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksanaan No.9 tahun 1975“;

Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar

menolak dalil Penggugat dengan alasan dalil gugatan dari Penggugat tidak jelas;

Bahwa Penggugat menuntut perceraian sesuai dengan Pasal 29 Undang-

Undang PerkawinanNo.1 Tahun 1974, sementara Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah bukan mengatur tentang perceraian, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak Jelas dan harus ditolak ;

Bahwa kemudian Penggugat memohon agar perkawinan diputus karena

perceraian sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun

1974 Juncto Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 tahun 1975, dalam Perundang-

Undangan Indonesia tidak dikenal dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9

tahun 1975, dengan demikian dalil Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan

oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus ditolak ;

24. Bahwa Penggugat Sulaiman Jusnadi Napitupulu mengajukan Gugatan

Perceraian yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Maret

2018, sebagaimana diketahui Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada

Dinas Perhubungan Pemerintahan Kabupaten Tobasa. Dan selaku Pegawai

Negeri sipil, sebelum mengajukan Gugatan perceraian seharusnya Penggugat

memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat sebagaimana yang telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 ayat (1)

disebut : “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat “ . Dalam Penjelasannya dinyatakan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1980 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri

Sipil memberi penjelasan terhadap Pasal 3 ayat ( 1 ) : Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian ( Penggugat ) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan

bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


memperoleh Surat Keterangan terlebih dahulu dari Pejabat sebelum

melakukan perceraian ;

25. Bahwa menurut dalil gugatan Penggugat pada point 25 ( dua puluh lima )

halaman 4 (empat) menyatakan bahwa “Penggugat adalah Pegawai Negeri di

Pemkab Toba Samosir sehingga mengajukan permohonan izin cerai kepada

atasannya yaitu Bupati Tobasa c/q Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba

Samosir selaku atasan Penggugat tertanggal 20 Februari 2018 yang diterima

oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian atas nama Halomoan Silaen “

Bahwa kenyataannya, sampai tanggal 20 Maret 2018, izin cerai dari atasan /

pejabat belum dimiliki oleh Penggugat sebab pada tanggal 20 Maret 2018

Tergugat Risda Nasrani Br Turnip masih dipanggil oleh Dinas Perhubungan

untuk Permintaan keterangan dari Terggugat Risda Nasrani Br Turnip sesuai

dengan Surat dari Dinas Perhubungan Nomor 550/122/Dishub/III/2018 yang

ditanda tangani oleh Drs Marudut Sianipar, jadi ijin persetujuan untuk mengajukan gugatan perceraian belum ada, sementara Gugatan perceraian

telah diajukan pada tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana telah dijelaskan pada

point 24 diatas, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak paling tidak

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa

gugatan penggugat tidak dapat diterima;

26. Bahwa gugatan a quo telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Balige, yang

pertama yang terdaftar dengan Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN-Blg dan yang kedua

adalah yang terdaftar dengan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN-Blg, dan yang ketiga kali

adalah terdaftar dengan Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN-Blg;

27. Bahwa dalam pemeriksaan saksi dipersidangan yakni anak-anak Penggugat /

Tergugat dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2014/PN-Blg , Nomor

57/Pdt.G/2015/PN-Blg dan Nomor 39 / Pdt.G / 2017/PN-Blg ternyata :

1. Bahwa para saksi ( anak-anak Penggugat / Tergugat ) menyatakan dan

memohon kepada Majelis Hakim agar tidak ada perceraian antara

Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa ada WIL ( wanita idaman lain ) dari Penggugat selain Tergugat ;

3. Bahwa yang cekcok adalah Tergugat dengan Ibundanya Penggugat ;

4. Bahwa Ibunda Penggugatlah yang mengusir Tergugat ;

5. Bahwa isi Perjanjian Pernyataan Perdamaian tertanggal 19 Juli 2010 tidak

pernah dilaksanakan oleh Penggugat / ingkar ;

28. Bahwa Pejabat tidak memberikan ijin bercerai kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7

ayat ( 3 ) huruf a, b, c dan d;

29. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983

tantang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal

7 ayat ( 3 ) menyebutkan : Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila; a. Bertentangan dengan ajaran / Peraturan Agama yang dianut Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan ;

b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ;

c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau;

d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat ;

30. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemkab Toba Samosir ,

beragama Kristen sementara dalam ajaran agama yang dianut penggugat

mengajarkan ; “bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh

diceraikan manusia “ (Kitab Injil dalam Mats 19 ayat 6 b); Bahwa Tindakan Penggugat yang telah menggugat Tergugat ( perceraian )

adalah bertentangan dengan ajaran Agama yang dianut oleh Penggugat sendiri,

dan hal ini sangat dilarang bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan point 28

diatas;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat diatas, Tergugat memohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberi

putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

Dalam Provisi :

- Mengabulkan permohonan Provisi secara keseluruhan ;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo

berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-

tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Pembanding semula

Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan replik secara

tertulis, yang kemudian ditanggapi lagi oleh Pembanding semula Tergugat dalam

dupliknya secara tertulis; replik Terbanding semula Penggugat dan duplik Pembanding

semula Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut di persidangan

Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/01/569/XII/2007, tertanggal 11

Desember 2007 yang dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba

Samosir, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/01/4802/KPT/XII/2007, tertanggal 11

Desember 2007 atas nama Geby Angriany Masniari Napitupulu yang dicatatkan

Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/01/4803/KPT/XII/2007, tertanggal 11

Desember 2007 atas nama Esterlina Ferawati Napitupulu, yang dicatatkan Di

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No.1212CLI010720094033, tertanggal 07

Agustus 2009 atas nama Ruben Napitupulu yang dicatatkan Di Kantor Catatan

Sipil Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto kopi Kartu Keluarga No.1212010806090008, tertanggal 06 Maret 2018

yang dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya

diberi tanda P-5;

6. Foto kopi Surat Permintaan Izin Perceraian tertanggal 20 Februari 2018 yang

ditujukan kepada Bupati Tobasa Cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 389/1039/01/TS/2010 tertanggal 29 Juli

2010 yang dibuat Hulman Napitupulu (Lurah Napitupulu Bagasan), selanjutnya

diberi tanda P-7;

8. Foto Copy Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 19 Juli 2010 diketahui

Hulman Napitupulu (Lurah Napitupulu Bagasan), selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Asli Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : 550/354/DISHUB/2018,

tertanggal 22 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sulaiman Jusnadi Napitupulu,

selanjutnya diberi tanda P-10;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


11. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Risda Nasrani Br Turnip,

selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Foto kopi Laporan Hasil Mediasi Nomor 550/326.1/Dishub/V/2018, tertanggal 24

Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Foto kopi Surat Pernyataan, tertanggal 31 Desember 2015, selanjutnya diberi

tanda P-13;

bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan

ternyata telah sesuai, kemudian bukti surat bertanda P-7 sampai dengan P-13 kecuali

P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sementara bukti

surat bertanda P-9 merupakan asli, lalu bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi

meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Terbanding semula

Penggugat telah mengajukan 2 (dua ) orang Saksi, yaitu Saksi Evasion Lamria Sianipar dan saksi binsar Sitorus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding semula

Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa::

1. Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe, tertanggal 21 September 1995 yang

dikeluarkan oleh Gereja HKBP Resort Balige oleh Pendeta Pahala Simanjuntak,

selanjutnya diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan, No. Ak.533.0000569, yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir

tertanggal 11 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1212010307740003, yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 21

Nopember 2007, selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 19 Juli 2010, selanjutnya

diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Orangtua, Nomor :

649/1039/0l/TS/2014 tertanggal 04 - 09 - 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah

Napitupulu, selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Surat Dinas Perhubungan Nomor : 550/122/Dishub/lll/2018 tanggal 13

Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T-6;

bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 kecuali bukti surat bertanda T-5 telah

disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sementara bukti surat bertanda

T-5 merupakan fotokopi dari fotokopi , lalu bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi

meterai secukupnya;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan

Putusannya tanggal 27Juli 2018 Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Blg yang amar

selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21

September 1995 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja

Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) di Balige, yang telah terdaftar di Kantor

Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.

4742/01/569/XII/2007, tertanggal 11 Desember 2007 adalah sah;

3. Menetapkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada pada

tanggal 21 September 1995 yang dilangsungkan secara Agama Kristen

Protestan di Gereja Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) di Balige, yang telah

terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan

Akta Perkawinan No. 4742/01/569/XII/2007, tertanggal 11 Desember 2007 putus

karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak yang bernama;

1. Gebi Anggriani Masniari Napitupulu, lahir pada tanggal 06-01-1996;

2. Esterlina Ferawati Napitupulu, lahir pada tanggal 24-06-1997;

3. Ruben Napitupulu, lahir pada tanggal 17-02-2000;

dikarenakan sudah dewasa bebas menentukan pilihannya atas perceraian


5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan

satu rangkap salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dimana perkawinan ini didaftarkan, untuk

dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua

ratus enam puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang ,bahwa sesuai dengan Relaas pemberitahuan isi Putusan

Nomor 22/Pdt.G/2018.pn Blg pada tanggal 14 Agustus 2018 Jurusita Pengganti

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pada Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan pada kuasa Tergugat

tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Blg

tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Isi Putusan

Diluar Hadir Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Blg pada tanggal 14 Agustus 2018, Juru

Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan kepada

Kuasa Tergugat tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor

22/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat

2018, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor

22/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan

Banding Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Blg, pada pada tanggal 24 Agustus

2018Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan

permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut kepada Kuasa

Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor

22/Pdt.G/2018/PN Blg, pada tanggal 21 September 2018 Kuasa Pembanding

semula Tergugat telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk

menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 24 September 2018 atas memori

banding dari Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa

Pembanding semula Tergugat tersebut pada pokoknya memuat hal-hal sebagai

berikut:

KEBERATAN PERTAMA ;

BAHWA MAJELIS HAKIM TELAH MENYALAHI HUKUM ACARA PERDATA DAN EKSEPSI TERGUGAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN DENGAN BAIK ;

Bahwa secara umum sebelum memutus suatu perkara ( perkara Perdata ),

Majelis Hakim pertama-tama adalah melihat dan mengetahui secara formiil

apakah pemeriksaan perkara ini sudah benar dan baik menurut hukum acara

perdata yang berlaku di Negera Republik Indonesia ini, dan selanjutnya barulah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


memeriksa perkara tersebut secara materiil sebagaimana umumnya memeriksa

perkara perdata ;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara Nomor : 22 / Pdt.G / 2018 / PN-Blg yang

terdaftar di Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Maret 2018, telah diadakan

mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator Bapak Arief Wibowo,S.H ,,M.H dan

pada acara mediasi tersebut tidak tercapai suatu perdamaian hingga

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Dan sebelum pemeriksaan perkara a quo

dilakukan, Majelis Hakim telah menanyakan langsung apakah ada perubahan

ataupun perbaikan atas Gugatan, yang secara tegas dijawab oleh Penggugat

bahwa tidak ada perubahan maupun perbaikan atas Gugatan ;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 23 (dua puluh tiga) halaman 3 ( tiga)

menyatakan : “ Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut

agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 September

1995 yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria

Kristen Protestan ( HKBP ) di Balige, yang telah terdaftar di Kantor Pencatatan

Sipil Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan Akta Perkawinan

No.4742/01/569/XII/2007, tertanggal 11 Desember 2007, karena Perceraian

sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksanaan No.9 tahun 1975 ;

Bahwa Tergugat pada 10 April 2018 mengajukan jawaban atas Gugatan

Penggugat, dan dalam Jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi antara lain

menyatakan bahwa Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

adalah tentang Perjanjian Perkawinan bukanlah mengatur tentang Perceraian

dan kemudian Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 tidak dikenal

dalam ketentuan Hukum dan peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia :

Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, oleh Penggugat dalam repliknya

tertanggal 17 April 2018 pada point 17 ( tujuh belas ) halaman 4 ( empat )

menyatakan ada kesalahan ketik alasan-alasan Penggugat dalam repliknya

tidak dapat diterima akal sehat dan logika hukum, sebab dinyatakan salah ketik

dapat dibenarkan jika kesalahan tersebut atas sebuah huruf,angka ataupun satu kata tetapi dalam perkara a quo bukanlah kesalahan satu huruf, angka atau

satu kata dan oleh karenanya alasan-alasan tersebut haruslah dikesampingkan

dan / atau tidak dapat dibenarkan ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Balige dalam putusan Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN-Blg tidak

mempertimbangkannya dengan baik ( onvoldoende gemotiveerd ), hanya

menyatakan pada halaman 19 alinea 2 : “ Menimbang setelah

menelaah dengan seksama uraian eksepsi Tergugat tersebut serta gugatan

Penggugat maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam perkara a quo

telah jelas dimana Penggugat telah menguraikan dasar-dasar Penggugat

mengajukan gugatan dan apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut

sehingga berdasarkan pertimbangan yang demikian eksepsi Tergugat tidaklah

berdasar dan harus ditolak “, dan oleh karenanya Pembanding / dahulu Tergugat

memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara a

quo agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankeljikveerklaard ) ;

KEBERATAN KE-DUA :

BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMAHAMI DENGAN

BAIK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN

1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN

PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Bahwa Terbanding / dahulu Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil

pada PemKab Toba Samosir dengan pangkat / golongan : III-a . Sebagai

Pegawai Negeri Sipil maka bagi Terbanding / dahulu Penggugat berlaku

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 1990 tentang

perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983

pada Pasal 3 ayat ( 1 ) telah tegas dinyatakan bahwa : “ Pegawai Negeri Sipil

yang akan melakukan perceraian WAJIB memperoleh izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat “ dalam penjelasannya dinyatakan : “ Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian ( Penggugat ) WAJIB memperoleh izin terlebih dari Pejabat , sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian ( Tergugat ) WAJIB memperoleh Surat Keterangan terlebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan Perceraian ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa sampai tanggal 20 Maret 2018 izin untuk menggugat cerai dari atasan /

Pejabat belum dimiliki oleh Terbanding / Penggugat belum ada, sebab pada

tanggal 20 Maret 2018 Pembanding / Tergugat masih dipanggil oleh Dinas

Perhubungan tempat Terbanding / Penggugat bekerja untuk meminta keterangan

dari Pembanding / Tergugat, hal ini dibuktikan dengan Surat dari Dinas

Perhubungan Nomor : 550 / 12.2 / Dishub / III / 2018 yang ditanda tangan i oleh

Drs Marudut Sianipar, sementara Gugatan telah diajukan ke Pengadilan Negeri

Balige pada 5 Maret 2018 ;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 22 /

Pdt.G / 2018 / PN-Blg tanggal 27 Juli 2018 pada halaman 23 alinea 4

menyatakan : “ menurut Pasal 12 Peraturan yang sama, menyatakan bahwa

pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristeri lebih dari seorang

sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat ( 1 ) dilakukan oleh Pejabat secara tertulis

dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima

permintaan izin tersebut “

Bahwa kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam Putusan nya

Nomor : 22 / Pdt.G / 2018 / PN-Blg tanggal 27 Juli 2018 pada alinea 2 ( dua )

halaman 24 menyatakan bahwa : Surat Permintaan Izin Perceraian tertanggal 20

Februari 2018, namun konkritnya izin secara tertulis dari atasan Terbanding /

Penggugat belum ada tetapi Terbanding / Penggugat telah mengajukan Gugatan

Perceraian

Bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 mengamanatkan

paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah permohonan diterima, diizinkan atau ditolak

nya Permohonan Tarbanding / Penggugat harus ada jawabannya secara tertulis

dari atasan dari Terbanding / Penggugat. Artinya adalah tetap ada ijin tertulis atau

tidak ada izin tertulis dari Pejabat yang merupakan atasan langsung dari

Terbanding / Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 ( perkara ini masih dan telah berjalan ) Penggugat / Terbanding mengajukan bukti surat Bukti P-9 yakni Keterangan Izin Perceraian Nomor : 550 / 354 / DISHUB / 2018 yang ditanda tangani oleh NANCY F.M.SIMANJUNTAK,S.Sos ( Kasubbag Keuangan Dinas Perhubungan Pemkab Tobasa ) bukan oleh atasan langsung dari Terbanding / Penggugat pada Dinas Perhubungan PemKab Toba Samosir ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa mengingat Terbanding / Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan

pangkat / Golongan III-a maka izin untuk mengajukan perceraian tidak

dibenarkan ditandatangan i / diterbitkan oleh NANCY F.M.SIMANJUNTAK,S.Sos

( Kasubbag Keuangan ), seharusnya oleh Kepala Dinas Perhubungan PemKab

Toba Samosir dan hal ini telah ditegaskan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor : 45 tahun 1990 yakni Perubahan atas Perturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 13 dinyatakan dengan tegas

bahwa : “ Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu “. Dan

keberatan Pembanding / Tergugat ini telah disampaikan pada kesimpulan yang

diajukan pada tanggal 9 Juli 2018 tetapi oleh Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini tidak menanggapi nya dengan baik ;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 22 / Pdt.G / 2018 / PN-

Blg pada pertimbangan hukum alinea 2 halaman 24 yakni P-11 dan P-12 yakni

Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas Penggugat dan Tergugat. Dan Berita

Acara Pemeriksaan tersebut akan dibawa / disampaikan ke Badan Kepegawaian

Daerah guna diambil kesimpulan, tetapi kesimpulan belum ada, tetapi oleh

Kasubag Keuangan Instansi Penggugat bekerja yakni NANCY F.M

SIMANJUNTAK,S.sos tanpa hak dan melawan ketentuan hukum telah

mengeluarkan Surat Izin cerai dan hal ini telah dibuat bukti surat seolah-olah

atasan langsung dari Terbanding / Penggugat telah memberi izin untuk

menggugat cerai . Dan Pembanding / Tergugat telah mengajukan keberatan

tetapi oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak

mempertimbangkannya dengan baik ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, dan fakta-fakta hukum dapat dipastikan bahwa

ada cacat formil dalam pemeberian Izin kepada Terbanding / Penggugat, selaku

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Pem Kab Toba Samosir, oleh

karenanya Pembanding / Tergugat memohon kepada Majelis yang memeriksa

perkara a quo, kiranya berkenan menolak Gugatan Terbanding / Penggugat atau

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


paling tidak menyatakan Gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima (

Niet Onvankelijkveerklaard ) ;

KEBERATAN KE TIGA :

BAHWA MAJELIS HAKIM TELAH MEMBUAT FOTOCOPY MENJADIKAN BUKTI SURAT TANPA PERNAH MEMPERLIHATKAN ASLINYA DIPERSIDANGAN ;

Bahwa memperhatikan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat yakni P-

10 Berita Acara Pemeriksaan atas nama , P-11 Berita Acara Pemeriksaan atas

nama Risda Nasrani Br Turnip dan P-13 Surat Pernyataan tertanggal 31

Desember 2015 adalah berbentuk Fotocopy tanpa memperlihatkan aslinya

dipersidangan ;

Bahwa mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

3609 K / PDT / 1985 tanggal 9 Desember 1987 yang kaedah hukumnya

menyatakan Bukti Surat merupakan fotocopy yang tidak pernah diajukan atau

tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, dengan

demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengguggat yang merupakan bukti

surat dalam perkara a quo harus dikesampingkan sebagai bukti surat ;

KEBERATAN KE EMPAT :

BAHWA MAJELIS HAKIM MEMBENARKAN PERCERAIAN ANTARA

PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT WALAUPUN BERTENTANGAN DENGAN

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, JO

PERATURAN PEMERINTAH INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 ;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebelumnya yang menyatakan bahwa Gugatan

perceraian diajukan oleh karena keinginan dari orang tua ( ibundanya )

Penggugat, bukan oleh karena percekcokan yang terus menerus antara

Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Gugatan perceraian ini telah berulang kali diajukan oleh Penggugat ;

1. Perkara yang terdaftar dengan Nomor : 22 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg ;

Dalil-dalil / alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian adalah :

a. Ibundanya penggugat yang bernama saksi yang menyuruh supaya

Penggugat agar menggugat cerai Tergugat

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


b. Kurang kebersihan ;

Bahwa dalam perkara ini ternyata keterangan saksi anak-anak Penggugat

/ Tergugat menerangkan dengan tegas bahwa Penggugat memiliki WIL (

Wanita Idaman Lain ) selain Tergugat . Dan perkara oleh Majelis Hakim

menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet

Onvankelijkveerklaard ) ;

2. Perkara yang terdaftar dengan Nomor : 57 / Pdt.G / 2015 / PN-Blg ;

Dalil-dalil Gugatan adalah :

a. Ibundanya Penggugat yang bernama saksi yang menyuruh Pengugat

agar menceraikan Tergugat ;

b. Kurang kebersihan ;

c. Kurang menghargai Penggugat ;

Bahwa dalam perkara ini sama dengan perkara Nomor 22 / Pdt.G / 2014 /

PN-Blg bahwa izin dari atasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

tidak ada . Dalam perkara ini Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Perkara yang terdaftar Nomor : 39 / Pdt.G / 2016 / PN-Blg,

Bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah sama dengan dalilnya dalam

perkara sebelumnya, dan dalam perkara ini Gugatan Penggugat tidak

dapat diterima ;

4. Perkara Nomor : 22 / Pdt.G / 2018 / PN-Blg,

Bahwa dalil Gugatannya sama, dan ada izinnya mengajukan perceraian

tetapi bukan dari atasannya langsung, dan secara formil pemberian izin

tersebut terdapat cacat hukum ;

Bahwa demikian keberatan-keberatan yang termuat dalam MEMORI BANDING

ini kami ajukan, kiranya Majelis Hakim yang terhormat, dapat memberi putusan

dalam perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang dimohonkan pemeriksaan banding

yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 22 / Pdt.G / 2018

/ PN-Blg tanggal 27 Juli 2018 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat / Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

A T A U :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (

exaequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding

Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Blg, pada tanggal 21 September 2018 Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan Memori Banding

yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat kepada Kuasa

Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding

Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Blg, pada tanggal 24 September 2018 Kuasa

Pembanding semula Tergugat telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri

Balige untuk menyerahkan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri

Balige Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Yang tersebut ini , Termohon Banding, Semula Penggugat dalam Perkara

Perdata No 22 / Pdt G / 2018 / PN.BLG, yang di putus pada tanggal 27 Juli 2018, dengan ini melalui Kuasanya Panahatan Hutajulu S.H., dan Chandra T.P Lubis S.H., Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Patuan Nagari No 3

Balige Kabupaten Toba Samosir - di Jalan Danau Toba No 36 Laguboti Toba

Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2018,

bertindak untuk mewakili pemberi kuasa dalam membuat menandatangani serta

mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding

semula Tergugat, yang diterima pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 dan masih dalam tenggang waktu yang di tentukan Undang – Undang. Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Balige Perkara Perdata No.22 /

Pdt.G / 2018 / PN.BLG, Tanggal 27 Juli 2018 yang amar Putusannya sebagai

berikut:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal

21 September 1995 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan

di Gereja Huria Kristen Protestan (HKBP) di Balige, yang telah terdaftar di

Kantor Pencataan Sipil Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan Akta

Perkawinan No. 4742/01/569/XII/2007, tertanggal 11 Desember 2007

adalah Sah;

3. Menetapkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal

21 September 1995 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan

di Gereja Huria Kristen Protestan (HKBP) di Balige, yang telah terdaftar di

Kantor Pencataan Sipil Kabupaten Toba Samosir, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 4742/01/569/XII/2007, tertanggal 11 Desember 2007

putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak yang bernama;

a. anak lahir pada tanggal 06-01-1996;

b. anak, lahir pada tanggal 24-06-1997;

c. anak, lahir pada tanggal 17-02-2000;

di karenakan sudah dewasa bebas menentukan pilihannya atas perceraian


5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk

mengirimkan satu rangkat salinan putusan ini kepada Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dimana

perkawinan ini didaftarkan, untuk dicatat dalam register yang disediakan

untuk itu;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Alasan keberatan Terbanding/Penggugat atas Memori Banding dari

Pembanding/Tergugat dimana Memori Banding Pembanding /Tergugat setelah

dicermati dan dibaca oleh Terbanding tidak ada hal-hal yang dapat membantah

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR : 22 / Pdt.G / 2018 /

PN.BLG TERTANGGAL 27 JuIi 2018 sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Tidak ada lagi kecocokan dan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk

dipertahankan

2. Bahwa dari sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah

ranjang

3. Bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi yang dapat membantah Gugatan

dari Penggugat;

4. Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri di Pemkab Toba

Samosir sehingga mengajukan permohon Izin Cerai kepada atasannya

yaitu Bupati Tobasa cq Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba

Samosir selaku atasan penggugat tertanggal 20 Februari 2018 yang di

terima oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atas nama Nancy F.M

Simanjuntak, S.Sos

5. Bahwa atas permohon Izin Cerai yang diajukan Penggugat tertanggal 20

Februari 2018 tersebut, atasan Penggugat telah memberikan izin

perceraian sebagaimana telah diajukan sebagai bukti yang diberi tanda

Bukti P - 9 yaitu “Asli Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor :

550/354/DISHUB/2018, tertanggal 22 Juni 2018”;

6. Bahwa alasan Tergugat/Pembanding dalam keberatan kedua tentang ijin

Perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerinta RI No 10 tahun 1983 tentang IJIN PERKWINAN DAN

PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SISPIL sebagaimana diatur

dalam Pasal 14 yaitu “ Pejabat dapat mendelegasikan sebagian

wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-

rendahnya Pejabat Eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk

memberikan atau menolak pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan ijin yang diajukan

oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah atau yang dipersamakan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dengan itu” sehingga ijin Perceraian dari Penggugat adalah sah menurut

hukum;

Bahwa berdasarkan ALASAN TERBANDING / PENGGUGAT ASAL DALAM

KONTRA MEMORI BANDING INI mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara

ini agar membuat putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 22 / Pdt.G / 2018 /

PN.BLG, tertanggal 27 Juli 2018;

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos

yang timbul dalam perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori

Banding Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Blg, pada tanggal 24 September 2018 Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan Kontra Memori

Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat kepada Kuasa

Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Membaca

Berkas Perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Blg, pada tanggal 14 September 2018

Juru sita Pada Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan kepada Kuasa

Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk

mempelajari berkas perkara perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan

dilaksanakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa seltelah meneliti Akta Permohonan Banding dan

Relaas-relaas Pemberitahuan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan

tentang duduk perkara, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Terbanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

undang; oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti alasan–

alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat, menurut Pengadilan Tinggi memori

banding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru; lagi pula alasan-alasan yang

termuat dalam memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan

dengan tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat

Pertama, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara yang dimohonkan

banding, termasuk di dalamnya Berita Acara dan Salinan Putusan Pengadilan

Negeri Balige tanggal 27 Juli 2018 Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.Blg Memori

Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kontra

Memori yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, Pengadilan

Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan

Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena putusan Pengadilan Tingkat

Pertama didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan

berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;

oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam

mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri

Balige Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 27 Juli 2018 yang dimohonkan

banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat, tetap sebagai

pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan emperhatikan, Pasal 38, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan

perkara ini:

M E N G A D I L I :

Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula

Tergugat tersebut ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 22/Pdt.G/2017/PN

Blg tanggal 27 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat Pengadilan,yang untuk tingkat banding sejumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2019 oleh kami: H.

DASNIEL, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, SUMARTONO, S.H., M.Hum. dan

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12

Nopember 2018 Nomor 403/PDT/2018/PT MDN ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini pada tingkat banding; Putusan tersebut pada hari Jum’at,

tanggal 11 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh MASRUKIYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara

ini.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd ttd

SUMARTONO, S.H., M.Hum. H. DASNIEL, S.H., M.H.

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


MASRUKIYAH, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,00

- Redaksi : Rp. 5.000,00

- Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

BUKAERI,.SH,.MH.

Nip: 196210061983031005

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … fileSalinan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Juli 2018 Nomor 22/Pdt.G ... pasu) secara Adat Batak yang diberkati secara

Documents