P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … fileMedan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Nopember 2017, ... dirasakan kurang atau tidak cukup oleh TERGUGAT untuk biaya

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 23 hal Putusan Nomor386/Pdt/2018/PT MDN

P U T U S A N

Nomor 386/Pdt/2018/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata padapengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

Pembanding , ditulis dan disebut juga Pembanding , lahir di Medan, Tanggal 19

Juli 1980, Jenis Kelamin Perempuan,

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Alamat

dahulu beralamat di Jalan A.R. Hakim No. 19 A/ 7 E,

Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area,

Kota Medan (sesuai KTP, No. NIK.

127110590780000) dan sekarang beralamat di Jalan

A.R. Hakim No. 62, kelurahan Tegal Sari I,Kecamatan

Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada : 1. Dr, Budi Bakti Sitepu, SH., MA.,

MH., 2. Taman Karya, SH., MH., 3. Ramly Tambunan,

SH., MH., dan 4. Eka Sapta Giting, SH., Advokat pada

Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia –

SUMUT, beralamat kantor di Jalan Ayahanda/ Jalan

Pancin Komplek Ruko Istana Walet No. 11, Kota

Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06

Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semulaTergugat konvensi/ Penggugat

Rekonvensi;

M e l a w a n :

Terbanding ditulis dan disebut juga Terbanding, lahir di Medan, tanggal lahir 24

Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan A.R. Hakim

No. 19 A/7 E, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan

Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Armiden

Silitonga, S.H., 2. Hotma SM. Lumbantoruan, S.H. dan

3. Ellen Chandra, S.H., Advokat pada Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) BANKOM SAKTI, beralamat di

Jalan Samudera No. 2 Kota Medan, Provinsi Sumatera

Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02

Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober

2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

pada tanggal 10 Oktober 2017 dalam register Nomor 584/Pdt.G/2017/ PN Mdn,

telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah

mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang telah

melangsungkan perkawinan menurut agama Budha yaitu di hadapan pemuka

agama Budha yang bernama Besan Budiman di Kelenteng Chie Kong Jalan

Garuda No. 58 B Medan pada tanggal 15 November 2005 sehingga

perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan “Perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”;

2. Bahwa atas perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah

dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya seperti yang diterangkan

diatas juga telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.

196/2006 tanggal 27 Februari 2006;

3. Bahwa selama hidup bersama dengan masa perkawinan sebagai suami isteri

antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah di karuniai 3 (tiga) orang

anak bernama :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


a. Anak, laki-laki lahir di Medan tanggal 24-07-2006 yang kelahirannya telah

dicatatkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Medan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 21.909/2006 tanggal 24

Juli 2006;

b. Anak, laki-laki lahir di Medan tanggal 01-10-2009 yang kelahirannya telah

dicatatkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Medan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6.642/U/Mdn/2009 tanggal

02 November 2009;

c. Anak, laki-laki lahir di Medan tanggal 05-08-2012.

4. Bahwa semula masa-masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan

TERGUGAT hidup rukun, damai dalam satu mahligai keluarga yang harmonis

tinggal bersama-sama ayah PENGGUGAT, abang dan kakak ipar

PENGGUGAT dirumah ayah PENGGUGAT yang beralamat di jalan. A.R.

Hakim. No. 19 A/7 E Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area Kota

Medan dan selama tinggal bersama orangtua PENGGUGAT biaya hidup

seperti makan, biaya listik dan air serta kebutuhan lainnya ditanggung oleh

orangtua PENGGUGAT;

5. Bahwa sebagai kepala rumah tangga PENGGUGAT bertanggung jawab untuk

melindungi dan memenuhi segala keperluan hidup sehari-hari keluarga maka

PENGGUGAT dengan tekun bekerja ditempat usaha ayah PENGGUGAT

yaitu bekerja sebagai pembuat mie basah yang mana PENGGUGAT

mendapat upah dari ayah PENGGUGAT sebanyak tiga juta rupiah setiap

bulannya. Upah PENGGUGAT sebesar tiga juta rupiah setiap bulannya ini

dirasakan kurang atau tidak cukup oleh TERGUGAT untuk biaya hidup sehari-

hari sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara TERGUGAT dan

PENGGUGAT dan bahkan oleh TERGUGAT kehidupan keluarga yang serba

kekurangan ini menjadi alasan utama TERGUGAT untuk mengajukan gugatan

cerai terhadap PENGGUGAT;

6. Gugatan cerai TERGUGAT terhadap PENGGUGAT telah diputus oleh

Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan dan Putusan yang mana telah

berkekuatan hukum yang tetap (inkracht) sebagaimana putusan Nomor :

511/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 12 April 2017 yang memutuskan bahwa

perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah putus oleh

karena perceraian dan menetapkan memberikan Hak Asuh Anak kepada

TERGUGAT. Putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dengan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


TERGUGAT oleh karena perceraian juga dibuktikan dengan Kutipan Akta

Perceraian Nomor : 1271-CR-17052017-0001 tertanggal 17 Mei 2017;

7. Bahwa gugatan cerai TERGUGAT pada tanggal 15 September 2016 yang

diajukan di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan terhadap diri

PENGGUGAT hanya berkenaan pada putusnya perkawinan antara

PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan berkenaan dengan Hak Asuh Anak

akibat putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan kwitansi yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2009 Ayah

Pembanding ada membeli sebidang tanah pertapakan diatasnya berdiri satu

pintu rumah batu lantai semen, atap genteng, dua lantai seluas 61m2 (enam

puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Arief Rachman Hakim No. 62

Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Kota Medan dari Saudara Kadir

beralamat di Jalan Amplas No. 15 A Medan;

9. Bahwa atas jual beli tanah tersebut diatas Saudara Kadir ada membuat Surat

Keterangan bahwa benar Saudara Sulianto pada tanggal 16 Januari 2009

membeli sebidang tanah berikut rumah yang ada diatasnya, Surat Keterangan

dimaksud dibuat di Medan pada tanggal 21 Agustus 2017;

10. Bahwa rumah yang dibeli oleh Saudara Sulianto orang tua kandung (Ayah)

Selamat ditulis dan disebut juga Selamat Sulianto telah diserahkan kepada

anaknya Selamat Sulianto dan sesuai Buku Tanah yang dikeluarkan oleh

Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Medan No. 156 tanggal 26 April

1999 dan berdasarkan Akta Jual No. 03/2009 tanggal 23-01-2009 yang dibuat

oleh Mauliddin Shati, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

adalah sah menurut hukum menjadi hak milik dari Saudara Selamat;

11. Bahwa penyerahan tanah dan rumah dari Sulianto kepada anaknya Selamat

Sulianto telah diperkuat dengan pernyataan berdasarkan Surat Pernyataan

yang dibuat tanggal 14 Agustus 2017 oleh Sulianto;

12. Bahwa setelah tanah dan rumah tersebut diserahkan oleh orang tua

PENGGUGAT kepada PENGGUGAT maka pada tahun 2010, PENGGUGAT

dan TERGUGAT pindah kerumah yang dibeli dan diserahkan orang tua

PENGGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut;

13. Bahwa sampai pada saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak mengajukan

gugatan harta gono-gini terhadap 1 (satu) pintu rumah seluas 61m2 (enam

puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Arief Rachman Hakim No. 61

Kelurahan Tegal Sari I Medan yang mana rumah tersebut ditempati dan

dikuasai oleh TERGUGAT, selanjutnya PENGGUGAT telah berulang-ulang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


mengingatkan TERGUGAT untuk keluar dan mengosongkan rumah tersebut

dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa

beban/syarat;

14. Bahwa PENGGUGAT sangat beralasan hukum untuk meminta TERGUGAT

keluar ataupun mengosongkan rumah yang di tempatinya sampai pada saat

ini, karena rumah yang dimaksud adalah milik PENGGUGAT secara pribadi

yang diperoleh sebagai pemberian hadiah dari ayah PENGGUGAT yang

bernama Terbanding sebagai harta bawaan PENGGUGAT bukan harta

bersama maupun gono-gini;

15. Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 (2) mengamanatkan

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Merujuk dari Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan

PENGGUGAT sebagai pemilik atas rumah yang dimaksud seperti yang tertera

dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 156 atas nama PENGGUGAT yang

diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

16. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi permintaan

pengosongan rumah milik PENGGUGAT yang ditempati TERGUGAT tanpa

hak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

(Ohrechtmatige daad);

17. Bahwa harga ekonomi pada saat ini atas 1 (satu) rumah yang jenis, type dan

peruntukannya sebagai ruko (rumah toko) untuk tempat berusaha disekitar

rumah tersebut harga sewa adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta

rupiah) setiap tahunnya tidak dapat dimanfaatkan oleh PENGGUGAT oleh

karena TERGUGAT masih menempati rumah dimaksud;

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (Illusionir),

mohon pada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya Majelis Hakim yang

memeriksa, mengadili perkara aquo dapat meletakkan Sita Pemilikan

(Revindicator Beslag) terhadap sebidang tanah pertapakan diatasnya berdiri

satu pintu rumah batu, lantai semen, atap genteng, 2 (dua) lantai seluas 61m2

(enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Jl. A.R. Hakim No 62 Kel.

Tegal Sari I, Kec. Medan Area Kota Medan;

19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (Illusionir),

mohon pada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya Majelis Hakim yang

memeriksa, mengadili perkara aquo dapat meletakkan Sita Penjagaan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


(Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah pertapakan diatasnya berdiri

satu pintu rumah batu, lantai semen, atap genteng, 2 (dua) lantai seluas 61m2

(enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Jl. A.R. Hakim No 62 Kel.

Tegal Sari I, Kec. Medan Area Kota Medan;

20. Bahwa apabila tergugat lalai/tidak memenuhi permintaan pengosongan rumah

sebagaimana dimaksud, mohon pada Majelis Hakim yang terhormat yang

memeriksa perkara ini agar kiranya Majelis Hakim dapat menghukum

TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangson) kepada PENGGUGAT

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak

putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap (Inkracht);

21. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup,

otentik, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan

terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij

Vooraad);

22. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Agustus 2017 dari Selamat

Sulianto kepada Advokat/Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Bankom Sakti,

maka telah dibuat dua kali Somasi/Peringatan Hukum kepada Lisa Lim yaitu

masing-masing dengan surat No. 062/BS/YLBH/VIII/2017 tanggal 04 Agustus

2017 dan No. 064/BS/YLBH/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, tetapi tidak

ditanggapi oleh TERGUGAT Lisa Lim dan baru pada Peringatan Hukum

(Somasi) kedua, Kuasa Hukum TERGUGAT yakni Lembaga Advokasi Hukum

dan Hak Asasi Manusia (ELHAM) menjawab Somasi yang kedua;

23. Bahwa gugatan ini sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT, maka

selayaknya TERGUGAT dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena alasan-alasan/dalil- dalil tersebut diatas, PENGGUGAT

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“PRIMAIR”

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah surat-surat Kutipan Akta Perceraian, Sertifikat Hak Milik No.

156, kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) pintu rumah atas nama Sulianto

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dan Surat Penyerahan tanah dan rumah dari Pembanding kepada

PENGGUGAT;

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatige daad) oleh karena tidak memenuhi permintaan pengosongan

rumah yang ditempati TERGUGAT tanpa hak;

4. Menyatakan rumah yang ditempati dan dikuasai TERGUGAT adalah milik

PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan rumah sengketa dan

menyerahkannya kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa

beban/syarat;

6. Menyatakan Sita Pemilikan (Revindicator Beslag) yang diletakan atas rumah

tersebut adalah sah dan berharga;

7. Menyatakan Sita Penjagaan (Conservatoir Beslaag) yang diletakan atas harta

kekayaan TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah

dan berharga;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada

PENGGUGAT sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari

apabila TERGUGAT lalai megosongkan dan menyerahkan rumah sengketa

kepada PENGGUGAT yang terhitung sejak putusan dalam perkara ini

berkekuatan hukum yang tetap;

9. Menyatakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta

merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada perlawanan banding maupun

kasasi;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua ongkos perkara yang

timbul dalam gugatan ini.

“SUBSIDAIR”

Atau :

-Apabila Majelis Hakim Persidangan/Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain,

maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal

10 Januari 2018 telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan

Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Bahwa benar pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Medan, sebagaimana Kutipan Akta Perkara No : 196/2016 tanggal 27

Februari 2006

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga (3 )

orang anak yang bernama :

a. Anak, laki- laki lahir dimedan tanggal 24 juli 2006, dan kelahirannya

dicatatkan/ didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Medan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 21.906/2006

tanggal 24 juli 2006

b. Anak, laki- laki lahir dimedan tanggal 1 Oktober 2009 dan kelahirannya


Kota Medan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No:

6.642/U/Mdn/2009 tanggal 2 November 2009

c. Anak, laki-laki lahir dimedan tanggal 5 Agustus 2012

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sebagai suami

isteri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan, dan yang mana

putusan atau yang dimaksud telah berkekuatan hukum tetap atau

(Inkracht), sebagaimana putusan Nomor : 511/Pdt.G/2016/PN. MDN

tanggal 12 April 2017, dan sebagiaman putusan atas putusnya perkawinan

tersebut juga dibuktikan dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1271-

CR-17052017-0001/tanggal 17 Mei 2017.

3. Bahwa selama perkawinan berlangsung sejak tanggal 27 Februari 2006

s/d 12 April 2017 yakni selama dua belas (12) tahun Penggugat dan

Tergugat ada mendapat sebuah rumah beserta tanah seluas 61m2 ( enam

puluh satu meter), dan diatasnya berdiri sebuah rumah tingkat dua

permanent yang terletak dijalan Arief Rachman Hakim N0. 62 Kelurahan

Tegal Sari 1, kecamatan Medan Kota, Kota Medan.

4. Bahwa benar rumah yang dimaksud pada butir 3 ( tiga ) diatas adalah atas

nama Penggugat Terbanding sesuai buku tanah yang dikeluarkan oleh

Badan Pertanahan Nasional Kota Medan No. 156 tanggal 26 April 1999

dan berdasarkan Akta Jual No. 03/2009/tanggal 23 januari 2009 yang

dibuat oleh Mauliddin Shali, SH. Selaku pejabat pembuat akta tanah (

PPAT) adalah syah menurut hukum menjadi hak milik dari saudara

Selamat.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


5. Bahwa Tergugat menolak bahwa rumah yang dimaksud Penggugat adalah

harta pemberian dari Terbanding yang diserahkan kepada anaknya

Selamat yang terletak dijalan AR. Hakim N0. 62 Kelurahan Tegal Sari 1,

kecamatan Medan Kota, Kota Medan, hal ini adalah sangat keliru, bahkan

kelihatan kuasa hukum Penggugat tidak cermat dan teliti, karena nyata-

nyata Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa tanah beserta

rumah diatasnya yang terletak dijalan AR. Hakim N0. 62 Kelurahan Tegal

Sari 1, kecamatan Medan Kota, Medan adalah didapatkan oleh Penggugat

berdasarkan Akta Jual No. 03/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang dibuat

oleh Mauliddin Shali, SH. Selaku pejabat pembuat akta tanah hal secara

tegas diakui oleh Penggugat melalui kuasanya pada gugatan Tergugat

yang tertulis pada hal 3, butir no.10.

6. Bahwa sejak dimilikinya rumah yang dimaksud, maka benar Penggugat

dan Tergugat menempati rumah tersebut di jalan AR. Hakim N0. 62

Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.

7. Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat pada perkara A quo,

Maka melalui kuasanya agar Tergugat mengosongkan rumah yang terletak

dijalan AR. Hakim No. 62 Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Kota,

Kota Medan. Yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak–anak

Penggugat serta Tergugat adalah sangat keliru, dan tidak berlandaskan

hukum dan sebagaimana mestinya karena tanah beserta bangunan yang

ada diatasnya yang terletak dijalan AR. Hakim N0. 62 Kelurahan Tegal

Sari 1, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, adalah milik bersama (Harta

Gono-Gini.

8. Bahwa berdasarkan pasal 119 KUHPerdata yang berbunyi : Sejak

dilangsungkanmya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta

bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak

diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta

bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau

diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Lain hal jika sebelumnya dibuat perjanjian Pra Nikah yang menyatakan

bahwa masing -masing pihak ada membawa harta bawaan.

9. Bahwa oleh karena terbukti, dan tak terbantahkan lagi oleh Penggugat,

bahkan secara tegas Penggugat dengan mengaku pada dalil Penggugat,

hal 3 ( tiga) butir 3 (tiga) didalam gugatan Penggugat melalui kuasanya

ada dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual No.63/2009

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tanggal 23 januari 2009 yang dibuat oleh Mauliddin Shali SH. Selaku

pejabat pembuat akta tanah, dikatakan syah menurut hukum menjadi hak

milik dari saudara Selamat yang adalah suami Tergugat sendiri. Yang

terjadi pada masa berlangsungnya perkawinan, dan tegasnya oleh karena

pasal 119 KUHPerdata maka jelasnya tanah rumah yang ada diatasnya

yang terletak dijalan AR. Hakim N0. 62 Kelurahan Tegal Sari 1,

kecamatan Medan Kota, Kota Medan, adalah milik bersama ( harta gono-

gini) antara Penggugat dan Tergugat yang didapatkan tenggang waktu

dalam berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang sudah didalilkan pada uraian terdahulu dalam

konvensi pada perkara A quo, mohon diterima sebagai dalil yang

merupakan satu kesatuan secara mutatis muntandis dengan dalil

rekovensi berikut, sehingga tidak perlu diulangi lagi kecuali untuk

penegasan.

2. Bahwa gugatan rekonvensi ini sesuai dengan syarat-syarat yang

ditentukan menurut hukum utamanya ketentuan pasal 121 ayat (1) Hir, jo

pasal 1 Rv,Jis pasal 132 a ayat (1) Hir.

3. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat konvensi dalam kedudukannya

sekarang sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan gugat balik

terhadap Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang Tergugat

rekonvensi.

4. Bahwa benar Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah

suami isteri dan telah berpisah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri

Medan No : 511/Pdt.G/2016.MDN tanggal 12 April 2017, dan Kutipan Akta

Perceraian No : 1271-CR-17052017 tanggal 12 Mei 2017.

5. Bahwa sebagai buah perkawinan antara Penggugat rekonvensi/Tergugat

konvensi dengan Penggugat konvensi/ Tergugat rekovensi ada dikaruniai

anak yakni :

a. Anak, laki- laki lahir dimedan tanggal 24 juli 2006, dan kelahirannya


Kota Medan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 21.906/2006

tanggal 24 juli 2006

b. Anak, laki- laki lahir dimedan tanggal 1 Oktober 2009 dan kelahirannya


PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Kota Medan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No:

6.642/U/Mdn/2009 tanggal 2 November 2009

c. Anak, laki- laki lahir dimedan tanggal 5 Agustus 2012.

6. Bahwa sebagimana 4 (empat) orang anak Penggugat rekonvensi dengan

Tergugat rekonvensi adalah ada dibawah pengasuhan Tergugat

rekonvensi/ Penggugat konvensi berdasarkan putusan Pengadilan Nomor :

511/Pdt.G/2016/PN.MDN per tanggal 12 April 2017.

7. Bahwa sekalipun Pengadilan Negeri Medan telah menetapkan hak asuh

anak kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi akan tetapi hak itu

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga sampai saat ini

Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi yang mengasuh, memelihara,

dan merawat anak-anak sehingga hak asuh yang ditetapkan Pengadilan

Nomor : 511/Pdt.G/2016/PN.MDN per tanggal 12 April 2017 tidak

dilaksanakan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebagaimana

mestinya.

8. Bahwa akibat tidak dilaksanaka putusan hakim Pengadilan Negeri Medan

yang sudah diceraikan pada butir diatas tadi, sehingga hal ini sangatlah

memberatkan bagi Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi untuk

menanggulangi biaya anak sebagaimana mestinya.

9. Bahwa dengan digugatnya Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi oleh

Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, Maka Penggugat

rekonvensi/Tergugat konvensi mengalami kerugian materil dan immaterial,

dimana nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi menjadi

tercemar, dalam hubungan relasi usaha yang selama ini dijalankan oleh

Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi menjadi terganggu dan telah

mengalami kerugian waktu, tenaga, dan biaya serta pikiran.

10. Bahwa adapun kerugian daripada Tergugat konvensi/ Penggugat

rekonvensi, dapat dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa tanah serta rumah yang ada diatasnya lantai dua (2) permanen

yang terletak di jalan AR. Hakim N0. 62 Kelurahan Tegal Sari 1,

kecamatan Medan Kota, Kota Medan adalah milik bersama daripada

Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Penggugat

konvensi/Tergugat rekonvesi,dan berdasarkan buku tanah yang

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan No. 156

tanggal 26 April 1999 dan berdasarkan Akta Jual No. 03/2009/tanggal

23 Januari 2009 yang dibuat oleh Mauliddin Shali, SH selaku pejabat

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pembuat akta tanah adalah syah menjadi milik Selamat, dan oleh

karenanya menjadi milik harta bersama. (gono-gini) daripada

Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Penggugat

konvesi/Tergugat rekonvensi

b. Bahwa kerugian immaterial Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi,

dan jika kerugian dimaksud dinilai dengan uang, maka jumlahya adalah

sebesar Rp. 250.000.000-, (dua ratus lima puluh juta rupiah)

11. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Tergugat

tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh

karenanya layak menurut hukum, apabila Tergugat rekonvensi/Penggugat

konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi sebesar Rp. 500.000.- (lima

ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai, dan sekaligus terhitung

sejak putusan pengadilan perkara A quo berkekuatan hukum tetap sampai

Tergugat melaksanakan putusan pengadilan perkara dengan baik,

seketika dan sempurna.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat konvensi/Penggugat

konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Medan agar berkenan memeriksa dan memutuskan

C. Dalam Konvensi

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk

seluruhnya

2. Menyatakan syah dan berharga tanah dan rumah yang ada diatasnya

terletak dijalan AR. Hakim N0. 62 Kelurahan Tegal Sari 1, kecamatan

Medan Kota, Kota Medan yang didapatkan Penggugat konvensi

berdasarkan akta jual No. 03/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang dibuat

oleh Mauliddin Shali, SH sebagai pejabat pembuat akta tanah adalah

harta bersama (gono-gini) dari Penggugat rekonvensi/Tergugat

konvensi dengan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

3. Membebankan biaya perkara Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi

D. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat

konvensi untuk seluruhnya

2. Menyatakan perbuatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi adalah

perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) pasal 1365 KUHPerdata

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


3. Menyatakan bahwa tanah beserta rumah yang ada diatasnya yang terletak di

jalan AR. Hakim No. 62 Kelurahan Tegal Sari 1, kecamatan Medan Kota,

Kota Medan adalah harta bersama Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi

4. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi membayar kerugian

Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan

sekaligus

5. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat rekonvensi membayar kerugian

dwangsom sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari

secara tunai, jika tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap Tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini

dengan baik,seketika, dan sempurna.

6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini

7. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan

upaya banding atau kasasi (uit voerbaar bij voerraad)

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon

supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan

keadilan (ex aequo et bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2018 Nomor

584/Pdt.G/2017/PNMedanatas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Konpensi dari Penggugat Konpensi untuk sebagian;

2. Menyatakan surat-surat Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1271-CR-

17052017-0001, tanggal 17 Mei 2017 atas nama Selamat dengan Lisa Lim

dan Sertifikat Hak Milik No. 156 tanggal 04 Maret 1991 atas nama Selamat

serta Kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) tanah seluas 61m2 atas

nama : Terbanding dan Surat Penyerahan tanah dan rumah dari Sulianto

kepada Penggugat adalah menurut hukum;

3. Menyatakan tanah dan rumah dalam perkara a quo yang ditempati dan

dikuasai Tergugat Konpensi adalah milik Penggugat Konpensi;

4. Menyatakan Tergugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan

hukum (onrechmatige daad) karena tidak memenuhi permintaan

pengosongan rumah yang ditempati Tergugat Konpensi tanpa hak;

5. Menghukum Tergugat Konpensi untuk mengosongkan rumah sengketa

dan menyerahkannya kepada Penggugat Konpensi dalam keadaan baik

dan tanpa beban/ syarat;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


6. Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwang

soom) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila

Tergugat Konpensi lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah dan

rumah tersebut kepada Penggugat Konpensi terhitung sejak putusan

dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonpensi ;

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat

Konpensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar

ongkos perkara sejumlah Rp.1.261.000.00,- ( satu juta dua

ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyatan permohonan bandingyang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Mei 2018

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan

permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 2

Mei 2018 Nomor584/Pdt.G/2017/PN Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam

pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa

pada tanggal 4 Agustus 20118 permohonan banding tersebut telah

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak kuasa hukum

Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;

Membaca relaas pemberitahuan kesempatan membaca berkas perkara

(Inzage) Nomor 386/Pdt.G/2017/PN.Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 24

September 2018 dan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi/

Terbandingpada tanggal 14 Agustus 2018. untuk mempelajari berkas perkara di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan

Tinggi Medan;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat

Konvensi/Tergugat Rekonpensi/Pembandingtanggal28 Mei 20118 dan surat

memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak

Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2018,yang pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar yang menjadi alasan-alasan dalam mengajukan Memori Banding

ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa perkara Nomor : 584/Pdt.G/2017/PN.Mdn., telah diputus oleh Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Mei 2018 ;

2. Bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

584/Pdt.G/2017/PN.Mdn., tanggal 02 Mei 2018 tersebut, Tergugat

dK/Penggugat dR/Pembanding keberatan, dan untuk itu pada hari Senin

tanggal 14 Mei 2018 Tergugat dK/Penggugat dR/Pembanding menyatakan

banding dengan menandatangani Akta Permohonan Banding Nomor :

81/2018 ;

3. Bahwa oleh karena permohonan banding beserta Memori Banding ini diajukan

masih dalam tenggang waktu dan sesuai ketentuan Undang-undang yang

berlaku, maka Memori Banding ini formal dapat diterima untuk

dipertimbangkan pada tingkat banding ;

4. Bahwa adapun bunyi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

584/Pdt.G/2017/PN.Mdn., tanggal 02 Mei 2018 atau yang dimohon banding ini

adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Konpensi dari Penggugat konpensi untuk sebagian ;

2. Menyatakan surat-surat Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1271-CR-

17052017-0001 tanggal 17 Mei 2017 atas nama Selamat serta Kwitansi

Pembayaran pembelian 1 (satu) tanah seluas 61 m² atas nama : Sulianto

dan Surat Penyerahan tanah dan rumah dari Sulianto kepada Penggugat

adalah menurut hukum ;

3. Menyatakan tanah dan rumah dalam perkara a quo yang ditempati dan

dikuasai Tergugat Konpensi adalah milik Penggugat Konpensi ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


4. Menyatakan Tergugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan

hukum (onrechmatige daad) karena tidak memenuhi permintaan

pengosongan rumah yang ditempati Tergugat Konpensi tanpa hak ;

5. Menghukum Tergugat Konpensi untuk mengosongkan rumah sengketa

dan menyerahkannya kepada Penggugat Konpensi dalam keadaan baik

dan tanpa beban/syarat;

6. Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwang

soom) sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila

Tergugat Konpensi lalai mengosongkan dan meyerahkan tanah dan rumah

tersebut kepada Penggugat Konpensi terhitung sejak putusan dalam

perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

7. Menolak gugatan Penggugat konpensi untuk selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSI : - Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat

Konpensi untuk seluruhnya III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar

ongkos perkara sejumlah Rp 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh

satu ribu rupiah) ; 5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohon banding ini

sebenarnya adalah putusan yang pertimbangan hukumnya sangat dangkal

(Oenvoeldende gemativereed), tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan

bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di

Indonesia sebab dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata putusan

yang dibanding ini sangat memihak dan berat sebelah oleh karena itu putusan

yang dimohon banding ini tidak dapat dipertahankan lagi pada tingkat banding

dan harus dibatalkan ; 6. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum

putusannya telah salah dan keliru membuat pertimbangan hukum dan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 7. Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru menyatakan tanah dan rumah

dalam perkara a quo yaitu sebidang tanah seluas 61 m² dan bangunan ruko di

atasnya yang terletak di jalan A.R. Hakim No. 62 Kelurahan Tegal Sari I,

Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, yang ditempati dan dikuasai Tergugat

dK/Penggugat dR/Pembanding adalah hanya milik Penggugat dK/Tergugat

dR/Terbanding bukan harta milik bersama (gono gini) dari Tergugat

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dK/Penggugat dR/Pembanding dan Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding,

karena tanah dan rumah dalam perkara a quo dibeli/diperoleh oleh Penggugat

dK/Tergugat dR/Terbanding dari Kadir sebagai penjual pada tanggal 23

Januari 2009 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 03/2009 yang dibuat oleh

dan dihadapan Mauliddin Shati, S.H., dan telah dibukukan ke dalam Sertifikat

Hak Milik No. 156 tanggal 4 Maret 1991 atas nama Selamat (Penggugat

dK/Tergugat dR/Terbanding), dimana Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding

dan Tergugat dK/Penggugat dR/Pembanding pada saat jual beli berlangsung

sudah berstatus sebagai suami istri ; 8. Bahwa Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding dengan Tergugat

dK/Penggugat dR/Pembanding telah melangsungkan perkawinan pada

tanggal 15 November 2005 dimana dalam perkawinan Penggugat

dK/Tergugat dR/Terbanding dengan Tergugat dK/Penggugat dR/Pembanding

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan kemudian Penggugat dK/Tergugat

dR/Terbanding dengan Tergugat dK/Penggugat dR/Pembanding telah

bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No :

511/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 12 April 2017, sehingga dengan demikian

transaksi Jual Beli antara Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding dengan

Kadir tanggal 23 Januari 2009 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 03/2009

yang dibuat oleh dan dihadapan Mauliddin Shati, S.H., adalah terjadi pada

masa perkawinan sehingga sudah menjadi bukti otentik objek yang

diperkarakan merupakan harta bersama antara Penggugat dK/Tergugat

dR/Terbanding dan Tergugat dK/Penggugat dR/Pembanding ; 9. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ayah

Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding yang bernama Sulianto pada tanggal

14 Agustus 2017 yang menerangkan Sulianto lah yang membeli dan

menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding

adalah tidak dapat diterima dan mengada-ada, karena surat pernyataan ini

hanya dibuat secara sepihak, di bawah tangan dan tidak otentik sehingga

diragukan kebenarannya dan tidak dapat diterima menjadi suatu alat bukti

yang sah di persidangan, lagipula surat pernyataan seperti ini kapan dan

siapa sajapun bisa membuatnya ; 10. Bahwa Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadir selaku

penjual tanah objek perkara tanggal 21 Agustus 2017 yang menerangkan

Kadir pada tanggal 16 Januari 2009 telah menjual tanah dan rumah kepada

Sulianto adalah tidak dapat diterima, karena surat keterangan ini juga bukan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


merupakan akta otentik dan hanya dibuat secara sepihak saja sehingga

sangat diragukan kebenarannya dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti

yang sah di persidangan ; 11. Bahwa lagipula Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan

ditandatangani olehTerbanding dan Surat Keterangan tanggal 21 Agustus

2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadir jauh waktunya (lebih kurang 8

tahun) setelah Jual Beli dilakukan antara Penggugat dK/Tergugat

dR/Terbanding dengan Kadir yaitu pada tanggal 23 Januari 2009 sesuai

dengan Akta Jual Beli Nomor : 03/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan

Mauliddin Shati, S.H., sehingga patut diduga Surat Pernyataan dan Surat

Keterangan ini telah direkayasa sedemikian rupa dalam perkara ini ; 12. Bahwa kwitansi tanggal 16 Januari 2009 sebagai tanda terima uang sejumlah

Rp 300.000.000,- dari Terbanding (orang tua Penggugat dK/Tergugat

dR/Terbanding) kepada Kadir atas tanah objek perkara sangat diragukan

kebenarannya dan ada dugaan rekayasa, karena bagaimana mungkin setelah

kwitansi tanggal 16 Januari 2009 tersebut kemudian dibuat kembali Akte Jual

Beli tanggal 23 Januari 2009 antara orang yang berbeda yaitu Penggugat

dK/Tergugat dR/Terbanding dengan Kadir? Terlebih sesuai Surat Pernyataan

Sulianto tanggal 14 Agustus 2017 yang menerangkan Sulianto lah yang

membeli dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dK/Tergugat

dR/Terbanding) sebagai hadiah. Yang menjadi pertanyaan, apabila memang

benar hadiah, kenapa tidak dibuatkan akta hibah saja? Kenapa mesti jual

beli? Dari pertanyaan-pertanyaan ini timbul dugaan bahwa kwitansi tanggal 16

Januari 2009 tersebut juga ada rekayasa, diragukan kebenarannya dan tidak

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan karena kwitansi

tersebut juga bukan merupakan akta/bukti otentik ; 13. Bahwa dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan pada Pengadilan Negeri

Medan yang menjadi pertimbangan penting dalam putusnya perkara ini yaitu :

Akta Jual Beli Nomor : 03/2009 23 Januari 2009 yang dibuat oleh dan

dihadapan Mauliddin Shati, S.H., Surat Pernyataan yang dibuat dan

ditandatangani oleh ayah Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding yang

bernama Sulianto pada tanggal 14 Agustus 2017, Surat Keterangan yang

dibuat dan ditandatangani oleh Kadir selaku penjual tanah objek perkara

tanggal 21 Agustus 2017, dan kwitansi tanggal 16 Januari 2009, maka yang

hanya bisa dipastikan kebenarannya adalah Akta Jual Beli Nomor : 03/2009

tanggal 23 Januari 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Mauliddin Shati,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


S.H., dan telah dibukukan ke dalam Sertifikat Hak Milik No. 156 tanggal 4

Maret 1991 atas nama Selamat (Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding),

sehingga dengan demikian Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani

oleh ayah Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding yang bernama Sulianto

pada tanggal 14 Agustus 2017, Surat Keterangan yang dibuat dan

ditandatangani oleh Kadir selaku penjual tanah objek perkara tanggal 21

Agustus 2017, dan kwitansi tanggal 16 Januari 2009 harus dikesampingkan

karena bukan bukti otentik dan tidak berkekuatan hukum ; 14. Bahwa pendapat Majelis Hakim pada putusan halaman 27 alinea 2 yang

intinya menyatakan dengan upah Rp 3.000.000,- tidak mungkin Penggugat

dK/Tergugat dR/Terbanding mampu membeli objek sengketa adalah suatu

pendapat yang keliru dan terlalu premature, karena pendapat dan kesimpulan

Majelis Hakim hanya atas dalil Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding saja,

padahal Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding tidak ada memberikan alat

bukti baik bukti tertulis maupun saksi perihal penghasilan Penggugat

dK/Tergugat dR/Terbanding yang katanya hanya Rp 3.000.000,- tersebut,

sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim ini tidak dapat diterima

karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah ; 15. Bahwa perbuatan Tergugat dK/Penggugat dR/Pembanding menempati objek

perkara adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena objek

perkara tersebut adalah harta milik bersama antara Penggugat dK/Tergugat

dR/Terbanding dan Tergugat dK/Penggugat dR/Pembanding; Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan serta argumentasi hukum yang telah

diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan

berkenan menjatuhkan putusan hukum atas perkara yang dimohon banding

ini, sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat dK/Penggugat dR/Pembanding

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam Reg.

Perkara Nomor : 584/Pdt.G/ 2017/PN-Mdn., tanggal 02 Mei 2018 atau yang

dimohon banding ini ;

3. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor : 03/2009 tanggal 23 Januari 2009

yang dibuat oleh dan dihadapan Mauliddin Shati, S.H., dan telah dibukukan ke

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dalam Sertifikat Hak Milik No. 156 tanggal 4 Maret 1991 atas nama Selamat

(Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding) ;

4. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ayah

Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding yang bernama Sulianto pada tanggal

14 Agustus 2017, Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh

Kadir selaku penjual tanah objek perkara tanggal 21 Agustus 2017, dan

kwitansi tanggal 16 Januari 2009 tidak dapat diterima karena bukan bukti

otentik yang diragukan kebenarannya ;

5. Menyatakan objek perkara sebidang tanah seluas 61 m² dan bangunan ruko

di atasnya yang terletak di jalan A.R. Hakim No. 62 Kelurahan Tegal Sari I,

Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, yang ditempati dan dikuasai Tergugat

dK/Penggugat dR/Pembanding adalah harta milik bersama (gono gini) dari

Tergugat dK/Penggugat dR/Pembanding dan Penggugat dK/Tergugat

dR/Terbanding ;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat dK/Penggugat dR/Pembanding menempati

objek perkara adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena

objek perkara tersebut adalah harta milik bersama antara Penggugat

dK/Tergugat dR/Terbanding dan Tergugat dK/Penggugat dR/Pembanding ;

7. Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR/Terbanding membayar ongkos

perkara, dan atau apabila Majelis Hukum berpendapat lain, maka putusan

yang seadil-adilnya sesuai hukum dan keadilan ( ex aequo et bono ).

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat

konpensi/Tergugat Rekonpensi /Terbanding yang diterima di Kepaniteraan

Pengdilan Tingi Medan tanggal 26 Oktober 2018 pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Dk/Terbanding adalah sependapat serta

membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan

Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar menurut hukum serta

telah pula memenuhi rasa keadilan hukum.

- Bahwa dengan demikian adalah keliru serta tidak beralasan hokum

apabila tergugat Dkl/Pembanding menyatakan keberatan terhadap

putusan Pengadilan Negeri Medan sebab rtidak ada dasar hukum bagi

tergugat Dk/Pembanding untuk mengajukan keberatan terhadap

pertimbangan hukum.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa apabila diteliti ternyata dalil memori banding tersebut tidak

didukung oleh bukti-bukti hukum sebagaimana dikehendaki oleh hukum

acara perdata sehingga adalah beralsan hukum apabila memori banding

tersebut dikesampingkan demi hukum.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor

584/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula

Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 24 September 2018

dan kepada Terbanding semula Penggugatkonpensi/Tergugat Rekonpensi pada

tanggal 14 Agustus 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan,

sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa permohonan banding dari PembandingsemulaTergugat

Konpensi /Pengugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari

secara cermat dan teliti alasan–alasan yang dikemukakan dalam memori

banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat

Konpensi /Penggugat Rekonpensi dan kontra memori banding, Majelis Hakim

Tingkat Banding tidak menemui hal-hal yang baru karena alasan-alasan yang

termuat dalam memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan

dengan tepat dan benar dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat

pertama bersesuaian dengan fakta persidangan, maka memori banding tersebut

tidak perlu dipertimbangkan lagi didalam putusan Majelis Hakim tingkat

banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang

dimohonkan banding beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal

2 Mei 2018 Nomor: 584/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan telah pula membaca serta

memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Pembanding semula Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi dan suratKontra

memori banding yang diajukan oleh Terbandingsemula Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah

tepat dan benaroleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-

alasan yang menjadi dasar dalam putusan bersesuaian dengan fakta

persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku,dan pertimbangan majelis hakim

tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan

diatas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor 584/Pdt.G/2017/PNMdn tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan

banding tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan

karenanya haruslahdikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/ Pembanding, tetap berada dipihak

yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar

biaya perkara dikedua tingkat pengadilan ini;

Memperhatikan Pasal 35, Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula

Tergugat konpensi /Penggugat Rekonpensi tersebut ;

2. MenguatkanPutusan Pengadilaan Negeri Medan Nomor

584/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan banding

tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpensi

/PenggugatRekonpensi untuk membayar biayaperkara dalam kedua

tingkatPengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah );

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami

H.DASNIEL SH,MH, selaku Ketua Majelis dengan SUMARTONO,SH,MHum dan

AROZIDUHU WARUWU,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 0ktober

2018Nomor386/PDT/2018/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara

inidalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27

Desember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu

olehMASRUKIYAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan

tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota : Hakim Ketua :

Ttd Ttd

SUMARTONO,SH,MHumH .DASNIEL SH,MH

Ttd

AROZIDUHU WARUWU,SH,MH

Panitera Pengganti :

Ttd

MASRUKIYAH,SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … fileMedan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Nopember 2017, ... dirasakan kurang atau tidak cukup oleh TERGUGAT untuk biaya

Documents