P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filedengan aturan gereja dan adat istiadat orang batak maupun tradisi yang berlaku; 2. Bahwa selanjutnya, pernikahan tersebut telah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 411/Pdt/2018/PT MDN

P U T U S A N

Nomor 411/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING SEMULA TERGUGAT

L A W A N

TERBANDING SEMULA PENGGUGAT

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

411/Pdt/2018/PT MDN tanggal 15 Nopember 2018 Tentang Penunjukan Majelis

dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

82/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 21 Agustus 2018 dan segala surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April

2018, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam pada tanggal 20 April 2018 di bawah register No. 82/Pdt.G/2018/PN

Lbp yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

pada tanggal 05 November tahun 2011 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), di Pariksabungan dan selanjutnya dilaksanakan sesuai

dengan aturan gereja dan adat istiadat orang batak maupun tradisi yang

berlaku;

2. Bahwa selanjutnya, pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada instansi

yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Perkawinan No. 1 tahun 1974, yaitu di catatkan pada Kantor Catatan Sipil

sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/856/2011

tertanggal 25 November tahun 2011 yang dicatatkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;-

3. Bahwa dengan dilaksanakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

menurut agama dan adat istiadat yang diterima di Indonesia, dan telah pula

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dicatat pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang untuk itu, maka secara

hukum dan ketentuan yang berlaku maka perkawinan tersebut sah secara

hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, tentang Perkawinan;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) anak

perempuan yang bernama Anak yang telah berusia 5 (lima) tahun,

sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-

23052013-0290, tertanggal 23 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;

5. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, kehidupan

rumah tangga telah berjalan dengan baik dan rukun, sebagaimana didambakan

oleh setiap insan manusia dalam membina keharmonisan suatu rumah tangga

yang harmonis dan sejahtera, akan tetapi karena Tergugat tidak memiliki

kepribadian yang baik selayaknya istri yang dapat melayani, dapat

menghormati suami atau setidak-tidaknya patuh pada suami dan bukan pada

orang tua Tergugat atau terutama ibu Tergugat;

6. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

di Sei Rampah selama kurang lebih setahun, dan kemudian atas permintaan

Tergugat pindah ke Pematang Siantar, dan di Pematang Siantar tinggal selama

kurang lebih 2 (dua) tahun, dan atas permintaan Tergugat pindah lagi dan

menyewa rumah di daerah deli serdang (amplas) yang dekat dengan rumah

orang tua Tergugat, agar Tergugat bisa tinggal di rumah orang tuanya setiap

hari dan tidak perduli terhadap suaminya walaupun sudah pulang kerja;

7. Bahwa sebenarnya sejak menikah dan tinggal di Sei Rampah, Penggugat dan

Tergugat sudah sering terjadi keributan yang diawali dengan hal-hal yang

sepele namun menjadi masalah yang besar dan berlanjut, namun Penggugat

selalu saja mengalah dan berharap Tergugat dapat berubah nantinya sebagai

istri yang baik dan dapat menghormati suaminya;

8. Bahwa karena di Sei Rampah Penggugat dengan Tergugat memang masih

menyewa rumah, maka Penggugat berpikir agar dapat hidup dengan tenang

tanpa ada gangguan dari ibu mertua Penggugat, namun demikian tetap tidak

seperti yang diharapkan oleh Penggugat, karena Tergugat tetap masih lebih

suka kerumah orang tuanya daripada tinggal bersama suaminya;

9. Bahwa kemudian kembali pindah ke pematang Siantar, agar lebih jauh lagi dari

keluarga Tergugat kurang lebih dua tahun saja, dan kembali Tergugat pulang

kerumah orang tuanya di Jl. Pertahanan, Patumbak kampung, Deli Serdang

dan tetap bertahan sampai sekarang di Patumbak;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


10. Bahwa ternyata, meskipun sudah tinggal di kampung sendiri di Pematang

Siantar, Penggugat tidak bisa merasakan kebahagiaan dengan Tergugat

karena selalu yang ditemui adalah ketidakharmonisan yang ditandai dengan

seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus

menerus (onhellbare tweespalt) antara suami istri dimana rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat, hampir setiap hari selalu ada keributan, dengan

alasan yang sepele dan tidak jelas, serta anak sendiri pun ikut memusuhi

ayahnya (Penggugat) akibat pengaruh Tergugat;

11. BahwaTergugat juga memiliki karakter yang kasar dan emosi yang tidak

terkendali, sebab Tergugat jika sudah mulai marah-marah, Tergugat selalu

menarik kerah baju Tergugat dan kemudian melakukan pemukulan selayaknya

laki-laki, namun Penggugat tetap bersikap tenang dan tidak mengadakan

perlawanan atau membalas perlakuan Tergugat tersebut, biasanya laki-laki

yang memukul perempuan atau istri, akan tetapi hal ini terbalik, jadi istri yang

memukul suami;

12. Bahwa oleh karena itu, Penggugat dengan Tergugat memiliki perbedaan

pandangan hidup yang sangat mencolok sehingga menyebabkan jurang

pemisah yang dalam, dimana Penggugat sangat menginginkan hidup rumah

tangga yang mampu mandiri tanpa banyak intervensi dari siapapun terutama

dari orang tua istri (ibu tergugat), akan tetapi Tergugat justru sangat patuh

terhadap semua kata ibu Tergugat dan bahkan lebih dekat kepada ibunya

secara fisik dan psikis, daripada suaminya sendiri, sementara Tergugat sudah

berumah tangga dan mengucapkan janji suci di Gereja;

13. Bahwa Tergugat tiba-tiba minggat atau pergi kerumah orang tua Tergugat di

Patumbak (Deli Serdang) pada bulan Agustus 2014 tanpa persetujuan

Penggugat sebagai kepala rumah tangga, Tergugat pergitanpa ijin katanya

mau berobat, akan tetapi dibawa kedokter tidak mau dan lebih memilih

“berobat kampung”. Sementara Penggugat sudah berulang kali membujuk

Tergugat agar mau berobat atau kerumah sakit, dan bahkan orang tua

Penggugat sampai datang untuk membujuk Tergugat untuk berobat, namun

Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dirumah;

14. Bahwa selanjutnya justru Tergugat mengikuti perintah ibunya agar “berobat

kampung” dan tidak menghormati suami maupun mertuanya yang telah susah

payah datang dari kampung hanya untuk membujuk Tergugat agar mau dirawat

di rumah sakit, dan pada saat Tergugat minggat kerumah orang tuanya,

Tergugat juga sekaligus membawa surat-surat penting lainnya seperti Akte

Lahir, Kartu Keluarga..dll;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


15. Bahwa Penggugat kembali mengalah,mengikuti istrinya untuk tinggal di dekat

rumah mertua bersama istri dan anaknya sejak bulan Agustus tahun 2014

dengan menyewa rumah yang dekat dengan rumah orang tua Terggugat,

dengan harapan dan keyakinan barangkali Tergugat dapat berubah dan hidup

layaknya keluarga sejahtera, namun ternyata karakter Tergugat dan sikap yang

ditunjukkan justru semakin parah, dimana Tergugat sudah tidak pernah

memasak dirumah untuk suami dan anak, bahkan selalu pulangnya larut

malam, dan tidak bisa ditanya kenapa pulang larut malam dan jika sudah

dirumah selalu mencari keributan dengan cara teriak-teriak;

16. Bahwa patut diketahui Penggugat sejak awal menikah dengan Tergugat

seluruh gaji berikut tunjangan langsung diberikan Penggugat, sebab ATM

maupun buku rekening atas nama Penggugat ada sama Tergugat, oleh

karenanya Penggugat sangat bingung jika alasan Penggugat untuk memulai

keributan diawali dengan masalah keuangan, ternyata uangnya juga banyak

diberikan sama orang tuanya tanpa setahu Penggugat;

17. Bahwa puncaknya pada tanggal 3 Maret 2015 yang lalu, Penggugat tiba-tiba

pulang kerumah pada malam hari dan langsung membentak Tergugat dengan

menanyakan gaji Penggugat yang agak terlambat cair dari kantor. Kemudian

Penggugat mencoba menenangkan Tergugat agar mau duduk dan tenang

supaya bisa mendengarkan penjelasan Penggugat. Namun Tergugat sudah

terlebih dahulu dilanda emosi dan tidak terkendali sampai “memukul Penggugat

dibagian kepala beberapa kali, menarik kerah baju penggugat, mendorong

Penggugat kedinding dan kepintu rumah, Tergugat juga mengobrak-abrik isi

dirumah, tas berisi laptop Penggugat di lempar ke halaman rumah, menendang

sepeda motor hingga terjatuh, menumpahkan seluruh isi beras serta memukul

dan menendang mobil sampai penyok dan lain-lain”.;

18. Bahwa Tergugat juga langsung menghubungi keluarga Penggugat yaitu

Inangtua dan Inanguda Penggugat, untuk dikumpulkan semua keluarga karena

Tergugat ingin mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat pada malam itu juga, tetapi tidak berapa lama ibu Tergugat tiba-tiba

datang menambah kekacauan di dalam dan diluar rumah, sebab malam itu

tetangga sudah banyak berkerumun menyaksikan keribuatan yang terjadi,

sementara Penggugat hanya bisa diam dan pasrah melihat yang terjadi.

Karena ibu Tergugat tidak kalah ganas dan emosi seperti putrinya (Tergugat);

19. Bahwa ditambah lagi malam itu ibu Tergugat berulang-ulang menyatakan

bahwa dialah (ibu Tergugat) yang memisahkan anaknya dengan Penggugat

dan seketika Terggugat dan ibunya pergi meninggalkan Penggugat dengan

kondisi rumah berantakan;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


20. Bahwa malam itu juga keluarga Penggugat akhirnya tiba dari kampung sekitar

jam 12 malam dirumah Penggugat, dan langsung menghubungi Tergugat

maupun keluarganya sekaligus mendatangi rumah orang tua Tergugat, namun

tidak mendapat respon apapun dari Tergugat maupun keluarga Tergugat,

bahkan pintu dan lampu rumah sengaja dimatikan, dan akhirnya Penggugatpun

kembali ke Pematang Siantar, sebab Penggugat berpikir tidak ada lagi artinya

jika tetap tinggal bersama jika kondisinya tidak dapat diperbaiki kembali, dan

sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi

hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan;

21. Bahwa sebelum gugatan ini daftarkan bahwa Penggugat juga telah pernah

mengajukan gugatan cerai kepada tergugat, akan tetapi gugatannya

mengandung cacat formil (N.O) karena bukti surat ijin cerai Penggugat dari

atasan Penggugat kurang lengkapdan terlambat dikeluarkan, sekarang ijin

cerai dari atasan Penggugat sudah lengkap;

22. Bahwa melihat fakta diatas dimana setiap saat, sikap dan perbuatan Tergugat

yang tidak dapat menghargai Penggugat sebagai suami dengan bersikap

arogan dan mau menang sendiri, bahkan Tergugat sering memperlihatkan

sikap dan perilaku dalam bentuk kekejaman terhadap mental (mental cruelty) yang melukai perasaan (wounds the feeling) dan tekanan batin yang membawa penderitaan (mental distress and suffering) terhadap

Penggugat ;

23. Bahwa meskipun sikap tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah

menunjukkan tanggung jawab maupun kewajiban sebagai seorang ibu rumah

tangga, Penggugat beserta Keluarga besar tetap mengupayakan untuk

berdamai, namun yang didapat justru penolakan dan caci maki dari orang tua

Tergugat terhadap Penggugat dan keluarga;

24. Bahwa ditambah lagi permasalahan ini sudah menjadi berita yang sudah

diketahui oleh khayalayak umum, khususnya dikantor Penggugat bekerja yaitu

Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang

Bedagai, sebab Tergugat jika ada masalah sedikit dengan Penggugat,

langsung membuat laporan tertulis kepada PEMKAB SERDANG BEDAGAI

dimana Penggugat bekerja, sehingga membuat Penggugat sering merasa malu

akibat tindakan Tergugat tersebut, akibatnya Penggugat tidak nyaman lagi

hidup bersama dengan Tergugat;

25. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka atasan Penggugat yang

mewakili Pemkab Serdang Bedagai, yaitu Kepala Dinas Ketenagakerjaan,

Koperasi dan Usaha Mikro, sudah berulang kali mengadakan mediasi dengan

Tergugat terkait masalah diatas, namun tidak pernah ada solusi atau titik temu

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


yang tercapai,oleh karenanya Kepala Dinas Ketenagakerjaan, koperasi dan

Usaha mikro Pemerintah Serdang Bedagai yang merupakan atasan Penggugat

telah menyetujui dan memberi izin untuk bercerai sebagaimana yang

diamanatkan oleh ketentuan ”Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun

1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983

tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil”

26. Bahwa oleh karenanya, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

tidak mungkin hidup rukun dan dapat bersatu lagi sebagaimana yang

diamanatkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka patut

kiranya Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

27. Bahwa ditambah lagi Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat dari rumah

telah pergi kerumah orangtua Tergugat di Deli Serdang, Desa Patumbak

Kampung,dan Tergugat juga kembali meninggalkan Penggugat tanggal 03

Maret 2015, oleh karena itu, hal tersebut sesuai dengan 19 huruf b Peraturan

Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang

berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal

lain diluar kemampuannya;

28. Bahwa oleh Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa ijin Penggugat, maka patut kiranya Penggugat dinyatakan

tidak berhak untuk menuntut biaya hidup kepada Penggugat, baik sebelum

putusan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat maupun sesudah memiliki

kekuatan hukum yang mengikat (incraht van gewijsde), karena Tergugat juga

sudah memiliki pekerjaan yaitu pegawai di RS. Putri Hijau di Medan (RUMKIT

TK. II PUTRI HIJAU KESDAM I BB);

29. Bahwa hingga saat ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yaitu Anak masih tinggal bersama dengan Tergugat, namun

Penggugat khawatir dengan masa depan dan psikologi anak tersebut

dikarenakan Tergugat memiliki temperamen yang tinggi dan bertindak

emosional tanpa alasan yang jelas, yang jelas akan berpengaruh terhadap

kejiawaan anak, oleh karenanya demi masa depan anak hasil perkawinan

Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak berada dibawah pengasuhan

Penggugat sebagai ayah kandungnya;

30. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah

dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka

Penggugat juga mohon agar Majelis memerintahkan jurusita Pengadilan, untuk

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


mengirimkan satu set putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Simalungun;

31. Bahwa selanjutnya memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Simalungun mencatatkan perceraian tersebut di buku yang dibuat

untuk itu, agar perceraian antara penggugat dengan tergugat juga telah tercatat

secara administrasi di Kantor Catatan Sipil;

32. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus

karena perceraian dan telah pula dicatatkan pada instansi yang berwenang

untuk itu, maka sangat beralasan pula apabila Majelis Hakim yang

menyidangkan perkara ini menyatakan bahwa Akta Perkawinan No.

477.2/856/2011 tertanggal 25November 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi

atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum atas perkawinan

Penggugat dengan Tergugat;

33. Bahwa oleh karena gugatan ini telah berdasarkan bukti-bukti yang cukup

eksepsionil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka patut dan

beralasan kiranya Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan

terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (uit

voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta diatas, dengan ini dimohonkan

kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk memanggil pihak-pihak yang

terkait untuk hadir pada sidang yang ditentukan untuk itu serta menjatuhkan amar

putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan No. 477.2/856/2011 tertanggal 25

November 2011;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena

Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Akta Perkawinan No. 477.2/856/2011 tertanggal 25 November

2011 dinyatakan tidak berlaku lagi atau setidak-tidaknya tidak berkekuatan

hukum;

5. Memerintahkan Panitera agar mengirimkan Putusan Perceraian tersebut

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;

6. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Simalungun mencatatkan perceraian tersebut di buku yang dibuat untuk itu;

7. Menyatakan hak perwalian jatuh kepada Penggugat atas anak dari Penggugat

dengan Tergugat yang bernama Anak lahir pada tanggal 15 Agustus 2012;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


8. Menyatakan Penggugat tidak berhak untuk menuntut biaya hidup, baik

sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat maupun

sesudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (incraht van gewijsde);

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya

banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ex

Aequo et Bono;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan

eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara secara tertulis dipersidangan tertanggal

2 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSIE

A. Diskualifikasi In Person

Bahwa Penggugat adalah merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)

yang mana dalam nelakukan tindakan hukum yang berakibatkan hukum

haruslah berpedoman sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang

bila tidak dilaksanakan akan menyandang Cacat Formil atas pelanggaran

yang berakibat Gugatan Tidak Sah yang akhirnya Gugatan Tidak Dapat

diterima (in Admissible).

Bahwa dalam point ke 21 dalil-dalil Gugatan Penggugat yang

menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki Ijin Cerai dari atasan

Penggugat. Dapat dijelaskan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan

sesuai dengan PP No. 45 tahun 1990 bahwa seorang Atasan dari seorang

Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya boleh mengeluarkan Surat Izin Cerai

dengan Alasan :

1. Salah satu pihak berbuat Zinah yang dibuktikan dengan keputusan

pengadilan, pernyataan 2 (dua) orang saksi yang melihat perzinahan yang

diketahui serendah- rendahnya oleh Camat atau tertangkap tangan waktu

berzinah dengan segera membuat laporan.

2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, dan penjudi yang sukar

disembuhkan,yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari 2

(dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang

diketahui oleh pejabat yang berwenang minimal camat, dan juga Surat

Keterangan Dokter atau Polisi yang menerangkan bahwa yang

bersangkutan menjadi pemabok, pemadat atau penjudi.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

diluar kemampuannya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari

Kepala Kelurahan / Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang

berwajib serendah-rendahnya Camat.

4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Salah satu Pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan VISUM et Repertum

dari Dokter Pemerintah.

6. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah

tangga, yang dibuktikan dengan Surat Penryataan dari Kelurahan / Kepala

Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya

Camat.

Dari 6 (enam) point diatas, diduga tak ada satupun yang bisa dapat

dibuktikan oleh Atasan Penggugat (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.

Serdang Bedagai). Oleh karena itu turut dapat diduga bahwa Atasan

Penggugat telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan dikarenakan

kedekatan yang sangat dekat antara Penggugat dan Kepala Dinas dimana

sampai saat ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Serdang Bedagai tetap

membiarkan serta tidak pernah menegur bahkan maupun memberi

peringatan secara tertulis atas perbuatan saudara Irpan Hariono Saragih

yang diduga telah menelantarkan Istri dan Anak (telah dilapor ke Polres

sergai, Inspektorat, Kementrian Perempuan dan Anak, serta Bupati Sergai)

yang hanya memberi nafkah istri Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) - Rp.

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sudah selama 32 (tiga puluh

dua) bulan lebih.

Akibat keberpihakan atasan Penggugat dengan mengeluarkan surat ijin

cerai tanpa melalui proses yang berkeadilan berdasarkan kepada Ketuhanan

Yang Maha Esa, maka turut di duga Atasan penggugat telah melanggar

Pasal 3 UU No. 28 tahum 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang

Penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan

Nepotisme meliputin a. Azas kepastian hukum, b. Azas tertib Penyelenggara

Negara, c. Azas kepentingan umum, d. Azas keterbukaan, e. Azas

Proporsionalitas, f. Azas Profesional dan g. Azas Akuntabilitas.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa untuk menguji bahwa Atasan Penggugat benar benar telah

menjalankan PP No. 45 tahun 1990 dengan mengeluarkan Surat Ijin Cerai

kepada Penggugat, maka kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang

terhormat agar meminta kepada Penggugat untuk mengeluarkan bukti-bukti

yang akurat sesuai dengan peraturan PP No. 45 tahun 1990.

Apabila Surat Ijin Cerai Atasan benar dan sah secara menyakinkan

dikeluarkan tanpa melalui proses yang benar sesuai PP No. 45 tahun 1990

maka dapat disimpulkan bahwa Surat Ijin Cerai dari atasan ini adalah Cacat

Hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk

melakukan Gugatan cerai oleh Penggugat.

Bahwa dengan demikian Penggugat adalah orang yang belum

memenuhi syarat (diskualifikasi) dikarenakan Penggugat belum mempunyai

hak seutuhnya dalam mengajukan Perkara perceraian yang disengketakan,

gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima

secara hukum.

B. Tentang ObscurLibel (Gugatan Kabur)

Bahwa gugatan penggugat tidak terang, formulasi gugatan tidak jelas

sehingga tidak "nemenuhi syarat Formil Gugatan. Adapun Gugatan yang

diajukan Penggugat tidak jelas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru menentukan tempat tergugat

sebagai dasar Gugatan akibatnya adalah Gugatan tidak tepat sasaran.

Pada pokok perkara Perceraian sangat jelas ditentukan bagaiman cara

untuk menentukan subjek gugatan dan menentukan domisili proses

pemanggilan dan tata cara pemanggilan.

Bahwa penggugat dengan menentukan tempat tinggal tergugat ditujukan

beralamat di Jln. Pertanahan Dusun I No. 148 kelurahan Patumbak

Kampung, kecamatan Patumbak, Sumatera Utara. Bahwa alamat ini

adalah alamat orang tua tergugat yang mana tergugat tidak tinggal di

rumah orang tuanya sejak penggugat dan tergugat menikah. Sampai saat

sekarang ini Tergugat masih Istri yang sah dari penggugat yang memiliki

KTP dan Kartu Keluarga yang beralamat di Parik Sabungan Desa/Kel.

Parik Sabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

2. Bahwa bila dicermatin dari ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

undang no. 1 tahun 1974 menyebutkan :

1) Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau Kuasanya

kepada Pengadilan yang didaerah hukumnya meliputi tempat kediaman

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tergugat.

2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak dapat

diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, Gugatan

Percerai diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.

3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri...dst

Pasal 21

(1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b

diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang berdsarkan

gugatannya pada tempat tinggal dan bukan pada tempat kediaman adalah

Gugatan yang keliru dan kabur, sehingga gugatan demikian haruslah

ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah menentukan 2 (dua) dasar gugatan dan

2 (dua) alternative kewenangan untuk mengadili pada tempat kediaman

sehingga bila dikaitkan dengan gugatan penggugat pada point 27 Gugatan

Penggugat pada pokonya gugatan penggugat adalah:

a. Salah satu pihak meninggalkan Pihak Lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut pasal 19 huruf b

b. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam

rumah tangga pasal 19 huruf f.

Bahwa dengan tidak disebutkan dasar hukum kewenangan dari penggugat

untuk memilih wilayah kewenangan hukum maka adalah patut gugatan

dinyatakan kabur dan haruslah di tolak dan setidaknya gugatan tidak dapat

diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Adapun dalam Pokok Perkara bahwa tergugat menyampaikan jawaban sebagai

berikut:

1. Bahwa tergugat menyangkal seluruh dalil dari Penggugat kecuali apa yang

diakuin dengan tegas

2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi, melalui jawaban pokok

perkara ini dinyatakan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari jawaban pada pokok perkara tergugat.

3. Bahwa tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga telah berupaya keras untuk

menjaga Rumah Tangga yang bahagia tanpa ada tekanan dan paksaan

namun tergugat tidak menyangka kalau penggugat menginginkan Mahligai

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Rumah Tangga yang selama ini terbangun dengan baik harus diputuskan

tanpa sebab, untuk meninggalkan tergugat bersama dengan anak hasil

Perkawinan bernama Mikha Hartanti Saragih.

4. Bahwa tergugat bertekad bersatu kembali agar segala permasalahan dapat

diatasin apabila tergugat dan penggugat bersama-sama untuk mengarungi

Bahtera Rumah Tangga, tetapi Penggugat memiliki Niat Lain dan

bagaimana Penggugat tidak lagi memberi nafkah yang cukup kepada istri

dan anaknya selama 32 (tiga puluh dua ) bulan, Penggugat hanya memberi

nafkah Rp. 300.000,- s/d Rp. 600.000,- per bulan.

5. Bahwa belum lagi selama Penggugat meningalkan tergugat, anak

perempuan kami yang bernama Anak berapa kali masuk rumah sakit,

sedangkan tergugat harus merawat, menjaga diri sendiri, membiayai

perawatan dan pendidikan yang keseluruhannya adalah berkat kuasa dari

Tuhan mengingat gaji tergugat hanya sebagai honor di Rumah sakit masih

dibawah UMR Kota Medan, sementara biaya nafkah yang diberi oleh

penggugat sangat-sangat tidak cukup. Sehingga tak jarang tergugat harus

lebih sedikit kerja keras dan mencari tambahan lain yang halal sesuai

keahlian penggugat yaitu Ahli Madya Komputer.

6. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat pada

pokoknya menyangkut pandangan hidup yang sangat mencolok (Point 12

gugatan). Ini sangat-sangat mengada- ngada dan sangat kelihatan Bohong

Besar. Bagaimana mungkin dikatakan perbedaan Pandangan hidup sangat

mencolok, sementara Penggugat dan tergugat menjalin kasih dan asmara

yang cukup lama sekitar 3 (tiga) tahun dan merupakan teman satu kuliah.

Apakah seorang lelaki berani menikahin seorang wanita yang memilikin

perbedaan pandangan hidup yang sangat mencolok ? Jadi apa artinya

selama ini Penggugat berpacaran dengan tergugat selama 3 (tiga) tahun ? .

7. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat pada pokoknya menyangkut

tergugat yang dikatakan tiba-tiba minggat ( Point 13 Gugatan ). Sekali lagi

penggugat memberikan alasan yang tidak masuk diakal dan terkesan

berbohong hanya untuk memuluskan tujuan penggugat untuk bercerai dan

diduga untuk menikah lagi dengan pujaan hatinya yang baru.

Pada saat itu tergugat sedang sakit parah dan hampir lumpuh, mengingat di

Kota Medan lebih lengkap peralatan Medisnya dan ada yang merawat

tergugat dan anaknya yaitu keluarga tergugat serta supaya tidak

merepotkan kerjaan Pengugat, maka tergugat minta ijin dan permisi kepada

Penggugat agar diijinkan berobat. Apakah permintaan ijin kepada suami

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


untuk berobat dengan tujuan baik agar penanganan penyakit tergugat lebih

baik dan ada perawatan yang lebih baik dapat dikatakan tiba-tiba minggat ?.

Dimana Hati kemanusian Penggugat ? Melihat Istri yang sudah hampir

lumpuh tidak dikasih ijin berobat ke medan yang lebih menyakitkan lagi

bahwa Penggugat tidak mengantar tergugat ke Medan. Apakah rasa cinta

dan sayang kepada Istri penggugat sudah hilang ? Apakah penggugat

sengaja menahan tergugat di siantar dengan kurang perawatan serta

pelayanan medis yang lengkap agar cepat dipanggil Yang Maha Kuasa ?.

Hanya Penggugat dan Tuhan yang tahu apa isi hati sebenarnya .

8. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat pada pokonya menyangkut

tergugat tentang seluruh gaji berikut tunjangan langsung diberikan

Penggugat ( Point 16 Gugatan ). Dapat dijelaskan bahwa sewaktu baru

menikah, Penggugat telah resmi jadi seorang ASN / PNS, dan pada waktu

baru menikah bahwa tergugat juga lulus sebagai calon Pegawai Bank

Rakyat Indonesia (BRI). Namun dengan gagahnya dan percaya dirinya

bahwa Penggugat melarang tergugat untuk mengikuti Pendidikan calon

pegawai BRI dengan alasan Penggugat akan memberi semua gaji kepada

tergugat. Sehingga tergugat mengikutin perintah suami dan membatalkan

cita citanya untuk menjadi seorang pegawai BRI. Namun ternyata janji

Penggugat akan memberi seluruh gaji kepada penggugat hanya bertahan

selama kurang lebih 2 ( dua ) tahun saja, dan Petaka menimpa tergugat

ketika mulai terjadi keributan kecil ketika jabatan Penggugat menjadi

Bendahara dan ketika tergugat mengetahui bahwa ada wanita lain yang

merupakan diduga teman wanita khusus penggugat dan satu kantor serta

merupakan anak buah penggugat di Kantor Dinas Tenaga Kerja. Karena

penggugat merupakan bendahara dan teman sangat dekat kepala dinas

tenaga kerja, maka dengan seenaknya dan tanpa hati nurani selama 32

(tiga puluih dua ) bulan ini, Penggugat mengambil sendiri gajinya dan

tunjangan istri serta anak ( melanggar janji awal waktu mau menikah ) dan

dengan merasa tidak bersalah dan tidak berdosa hanya memberi nafkah

Rp.300.000- s/d Rp. 600.000,- per bulan. Apakah ini layak ? seorang

Tukang becak aja bisa menyisihkan pendapatanya untuk anak dan istrinya

sebesar Rp. 40.000,- per hari berarti Rp.1.200.000 per bulan. Ini seorang

bendahara di dinas, seorang Sarjana sosial tega memberi nafkah hanya Rp.

300.000,- s/d Rp.600.000,- per bulan ? Dimana rasa kemanusian dan

keadilan bagi tergugat dan anaknya dimana pemerintah telah menghitung

secara baik dan benar agar istri dan anak dari keluarga ASN / PNS bisa

hidup layak dan sejahtera.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


9. Bahwa penggugat dalam gugatannya (point 24 gugatan) merasa malu

dikantor tempat kerja penggugat. Hal yang sangat-sangat wajar sekali serta

sangat manusiawi apabila ada seorang wanita yang lemah dan memiliki

seorang anak BALITA tidak dinafkahi selama 32 (tiga puluh dua) bulan baik

secara materi maupun batin mendatangi suami. Dan setelah di datangi

serta disomasi oleh pengacara Tergugat, tetap saja saudara penggugat

tidak mau peduli dan tidak mau bermediasi kepada penggugat. Sehingga

wajar sekali tergugat melaporkan perbuatan penggugat ini ke Seketaris

daerah Sergai, Inspektorat Sergai, Bupati Sergai, Kementrian Perempuan

dan anak serta Polres Sergai. Dengan harapan penggugat jangan

menelantarkan Istri dan Anaknya dan mau mmberikan nafkahyang layak

kepada Istri dan anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan.

10. Bahwa berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981

" Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan

pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena

perkawinan adalah perjanjian yang mengikat dan sacral yang

menyatukannya dari berbagai keluarga dan memutuskannya tidak boleh

diukur dengan pertengkaran biasa dari salah satu pihak saja".

11. Bahwa Tergugat memohon kepada Yang Mulia majelis hakim yang

menyidangkan Perkara ini, sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan agar selama

berlangsungnya Gugatan cerai ini ( Ini merupakan Gugatan Cerai yang

ke 3 dari penggugat ), Yang Mulia Majelis hakim menentukan dan

memerintahkan saudara penggugat memberi nafkah layak diberikan kepada

tergugat yang mana setelah dihitung dengan biaya sewa rumah, makan,

sekolah anak, biaya transport, biaya listrik, biaya asuransi dan biaya sosial

lainnya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta per bulan ) terlebih dahulu, hal ini

disebabkan merupakan tanggung jawab penggugat dan hak dasar bagi

tergugat.

12. Bahwa demikian pula anak hasil perkawinan antara Penggugat dan

tergugat bernama Anak yang selama ini dirawat, dipelihara dan dijamin

kesehatannya oleh tergugat patutlah tetap dibawah asuhan tergugat dan

pernyataan penggugat akan dibawah pengasuhannya akan menambah

penderitaan bagi anak tergugat sebab prilaku penggugat tidak patut

diteladani sebagai contoh untuk masa depan anak.

13. Bahwa menurut Putusan Mahkamah agung Nomor. 126 K/Pdt/2001 tanggal

28 Agustus 2003 menyebutkan : Anak yang masih dibawah umur

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pemeliharaannya seyogiannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab

dengan si anak yaitu IBU".

Dari apa yang terurai diatas maka berdasarkan apa yang telah tertuang pada

Eksepsi dan jawaban ini, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya yang

mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi keputusan

PRIMAR

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsie dari Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat

menerima GugatanPenggugat ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan atau : Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, maka

Mohon Keadilan yang seadil adilnya.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex

aequo et bono)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

82/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2018 amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi tergugat tersebut

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 05 November tahun 2011 di Gereja

Kristen Protestan Simalungun (GKPS), di Pariksabungan dan perkawinan

tersebut sudah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Simalungun seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.

477.2/856/2011 tertanggal 25 November tahun 2011adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 05 November tahun 2011 di Gereja

Kristen Protestan Simalungun (GKPS), di Pariksabungan dan perkawinan

tersebut sudah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Simalungun seperti tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.

477.2/856/2011 tertanggal 25 November tahun 2011, putus karena perceraian

dengan segala akibat hukumnya ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau

Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat

pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan

putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang

diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian

tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli

Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang

perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 586.000,- (lima

ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 26/2018 tertanggal 31

Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 21

Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah

dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4

Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan

memori bandingnya pada tanggal 20 September 2018 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 September 2018

serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa

Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah

menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 30 Oktober 2018 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16

Nopember 2018;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal

21 Agustus 2018 yang disampaikan melalui Pembanding semula Tergugat pada

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tanggal 20 September 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula

Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2018, yang isinya menerangkan bahwa dalam

tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut

kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa

dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi

Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding

semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan

memori banding tertanggal 20 September 2018, yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa perkara gugatan yang dilakukan oleh Penggugat / Terbanding kepada

Tergugat / Pembanding sebelumnya telah pernah disidangkan di Pengadilan

Negeri Simalungun dan telah diputus dengan ditolaknya gugatan Penggugat /

Terbanding;

- Bahwa terhadap gugatan ini, Tergugat / Pembanding telah menyampaikan

dalam eksepsinya bahwa tempat tinggal Tergugat / Pembanding bukanlah di

Dusun I Jl. Pertahanan No. 148 Kelurahan Patumbak Kampung, Kecamatan

Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, karena itu adalah merupakan tempat

tinggal dari orang tua Tergugat / Pembanding, sehingga Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili Perkara Gugatan Nomor

82/Pdt.G/2018/PN Lbp;

- Bahwa adapun Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai eksepsi

kompetensi relatif ini mendasarkan pada relas panggilan yang diserahkan

kepada Kepala Desa Patumbak Kampung yang mana kemudian Tergugat /

Pembanding dapat hadir di persidangan dengan menunjuk Kuasa Hukum

adalah merupakan pertimbangan yang keliru, dimana seharusnya Jurusita

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam lebih teliti untuk mengecek di Kantor Lurah /

Desa Patumbak Kampung apakah memang Tergugat / Pembanding berdomisili

didaerah tersebut atau kah tidak, bukan kah juga hal tersebut telah disampaikan

oleh Tergugat / Pembanding dalam Eksepsi, mengapa Majelis Hakim tidak

cermat untuk memperhatikan hal tersebut, padahal itu merupakan hal yang fatal

karena menyangkut hal kewenangan mengadili (kompetensi relatif), sehingga

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Majelis Hakim pemeriksa Perkara Perdata Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Lbp telah

melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara tersebut;

- Bahwa Tergugat / Pembanding sebelumnya tinggal di Kabupaten Simalungun,

kemudian dalam beberapa tahun belakangan ini telah pindah dan bekerja di

Medan, diluar kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili

perkara perdata yang menyangkut diri Tergugat / Pembanding;

- Bahwa berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat / Pembanding

memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan u/p Majelis Hakim Tingkat

Banding yang mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Perkara

Perdata Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Lbp tersebut karena telah menyalahi

ketentuan Hukum Acara yang berlaku, atau apabila Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah

mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Oktober 2018, yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding didalam perkara

ini telah diberitahukan kepada terbanding pada hari Kamis tanggal 04 Oktober

2018 yang lalu sesuai dengan “Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori

Banding Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Lbp,tertanggal 04Oktober 2018”;

2. Bahwa sedangkan akta Memori Banding ditanda tangani tertanggal 20

September 2018 oleh pembanding didalam perkara ini juga telah diserahkan

Memori Banding kepada terbanding pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018

sesuai dengan “Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding

Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Lbp,tertanggal 04 Oktober 2018”;

3. Bahwa Terbanding juga telah mengajukan “Kontra Memori Banding” dalam

Perkara Aquo ini sebagaimana ditentukan dan menurut cara-cara yang

ditetapkan oleh undang-undang untuk itu, sehingga patut dan beralasan

kiranya menurut hukum apabila “Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

Terbanding dinyatakan dapat diterima.”;

4. Bahwa Terbanding/Penggugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas

dan membantah semua dalil dan pendapat pembanding yang diajukan oleh

pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 20 September 2018.;

5. Bahwa selanjutnya Terbanding/Penggugat menyatakan menerima putusan

judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 20 Agustus 2018,

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


− Menolak eksepsi Tergugat.;

Dalam Pokok Perkara :

− Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebahagian ;

− Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

dilangsungkan pada tanggal 05 November tahun 2011 di Gereja Kristen

Protestan Simalungun (GKPS), di pariksabungan dan perkawinan tersebut

sudah di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Simalungun seperti tertuang di dalam kutipan Akta Perkawinan No.

477.2/856/2011 tertanggal 25 November tahun 2011 adalah Sah Secara

Hukum. ;

− Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

dilangsungkan pada tanggal 05 November tahun 2011 di Gereja Kristen

Protestan Simalungun (GKPS), di pariksabungan dan perkawinan tersebut

sudah di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Simalungun seperti tertuang di dalam kutipan Akta Perkawinan No.

477.2/856/2011 tertanggal 25 November tahun 2011, Putus karena

Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

− Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

atau Pejabat yang di tunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helaian

salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanpa materai,

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Simalungun untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan

Perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke

Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

− Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan

perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil

Kabupaten Deli Serdang Paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan

Pengadilan tentang perceraian tersebut memeperoleh kekuatan hukum

tetap ;

− Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar segala biaya

perkara yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng sebesar

Rp.586.000,-(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

6. Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dengan tegas argumentasi dari

Tergugat/Pembanding yang menyatakan dirinya tidak beralamat di Jalan

Pertahanan No.140 Kelurahan Patumbak kampong Kec. Patumbak Kab.Deli

Serdang, dan mengatakan itu adalah rumah orang tuanya, hal mengenai letak

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


rumah orang tuanya di alamat tersebut memang benar, akan tetapi

Tergugat/Pembanding juga tinggal sama dengan orang tua nya, terbukti

bahwa Surat panggilan yang disampaikan oleh juru sita Pengadilan sampai

dan diterima oleh Pembanding/ Tergugat ;

7. Bahwa kemudian Pembanding/Tergugat juga telah datang ke Pengadilan

bersama dengan Kuasa Hukum untuk menghadiri mediasi di Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam, dan benar bahwa Perkara ini memang pernah diajukan

di Pengadilan Negeri simalungun, pada saat itu Tergugat masih beralamat di

Pematang Siantar, sekarang Tergugat/Pembanding telah tinggal di Patumbak

di rumah orang tuanya.;

8. Bahwa memang benar Penggugat/Terbanding pernah mengajukan Gugatan

Cerai ke Pengadilan Negeri Simalungun, akan tetapi Gugatan Penggugat

diputus (N.O)/Niet Ontvankelijke Verklaard, dikarenakan Surat izin dari atasan

Penggugat pada saat itu kurang lengkap dan dianggap cacat formil,

sedangkan Gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk pakam dalam Perkara

No.82.Pdt.G/2018/PN-Lbp, Permohonan izin cerai dari Penggugat/Terbanding

sudah lengkap dan telah disetujui oleh atasan ;

9. Bahwa Perkara aquo ini sudah diajukan Eksepsi tentang Kompetensi relative

dalam Perkara No.82.Pdt.G/2018/PN-Lbp, akan tetapi Pengadilan menolak

Eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut karena Gugatan yang diajukan oleh

Penggugat/Terbanding adalah di alamat Tergugat atau ditempat domisili

Tergugat/Pembanding, untuk itu yang berhak dan berwenang mengadili

Perkara perceraian adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, oleh karena itu

Pengadilan Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara

Aquo ini, untuk itu wajar dan pantas Eksepsi Tergugat di tolak ;

10. Bahwa pada Poin 1 (pertama) dalam Memori Banding jika

Pembanding/Tergugat cermat, hal tersebut sudah Terbanding/Penggugat

jawab dengan jelas sebelumnya dalam jawaban atau Kesimpulan pada

Persidangan sebelumnya, perihal gugatan Terbanding/Penggugat di

Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sim,

gugatannya mengandung cacat formil (N.O) karena bukti surat ijin cerai

Terbanding/Penggugat dari atasan Terbanding/Penggugat kurang lengkap dan

terlambat dikeluarkan, dan pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Lbp ijin cerai dari

atasan Terbanding/Penggugat sudah lengkap dan telah diajukan sesuai

dengan aturan dan tata cara izin perceraian dari atasan, apabila Pegawai

Negeri Sipil ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


11. Bahwa pada poin ke 2 (dua) pada pokoknya Pembanding/Tergugat

mendalilkan tentang alamat Pembanding/Tergugat, dimana Pembanding

menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat tidak tinggal di ditempat orang

tuanya di Dusun I Jl. Pertanahan No.148 Kelurahan Patumbak Kampung,

Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, namun faktanya

Pembanding/Tergugat telah datang dan menghadiri persidangan dalam proses

gugatan aquo, dan bahkan secara inpersoon telah menghadiri secara

langsung proses mediasi di Pengadilan beberapa waktu yang lalu;

12. Bahwa dalam poin ke 3 (tiga) dan Ke 4 (empat) tidak benar dalil-dalil

Pembanding/Tergugat yang selalu mengatakan Pembanding/Tergugat tidak

tinggal di Dusun I Jl. Pertanahan No.148 Kelurahan Patumbak Kampung,

Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sehingga Juru Sita dianggap

keliru dan Pihak Majelis Hakim dianggap Melampaui wewenang adalah dalil-

dalil yang Mengada-ada, maka seharusnya dengan di tanda tangani relaas

panggilan persidangan oleh kepala desa patumbak kampung, kemudian

disampaikan kepala desa kepada Tergugat/Pembanding sudah sah, kemudian

secara inpersoon Penggugat/Terbanding menghadiri secara langsung proses

mediasi di Pengadilan beberapa waktu yang lalu ;

13. Bahwa kemudian dalam persidangan perkara tersebut Pembanding/Tergugat

sudah menunjuk kuasa hukumnya guna mewakili kepentingan hukumnya,

artinya bahwa Pembanding/Tergugat berdomisili di alamat tersebut sehingga

Pembanding/Tergugat tahu ada gugatan yang diajukan ke

Pembanding/Tergugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

14. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan, karena

tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan terungkap selama proses

persidangan, dalil-dalil alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding

didalam memori bandingnya tertanggal 20 September 2018;

15. Bahwa selain itu, dalil mengenai alamat domisili Pembanding/Tergugat tidak

tinggal di rumah orang tuanya adalah dalil yang mengada-ada, Pernyataan

Pembanding/Tergugat sendiri pada saat proses perkara di Pengadilan Negeri

Simalungun dengan Nomor : 43/Pdt.G/2017/PN.Sim yang lalu, dimana

Pembanding/Tergugat mencantumkan dan Menyatatakan alamatnya tidak lain

adalah alamat rumah orang tuanya di Dusun I Jl. Pertanahan No.148

Kelurahan Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli

Serdang yang berada wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.;

16. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding/Tergugat telah tidak

mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, maka Majelis

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Hakim tingkat pertama mempertimbangkan nilai-nilai yuridis sudah tepat, Maka

dari itu sungguh dalil yang terlalu mengada-ada dan memaksakan kehendak

pribadi mengatakan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyalahi ketentuan

Hukum Acara yang berlaku, maka alangkah bijaknya jika

Pembanding/Tergugat yang harus lebih banyak membaca dan mempelajari

sehingga lebih paham tentang Hukum Acara yang berlaku.;

17. Bahwa dengan demikian penggugat/Terbanding sangat sependapat Putusan

Judex Factie dalam Perkara ini, karena telah sesuai dengan proses Hukum

Acara, baik pada tingkat mediasi, maupun pada tingkat pemeriksaan Perkara

di Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, jelas adanya judex facti

tidaklah keliru dan tidak salah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat

dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya

berkenan mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding yang

sebelumnya adalah Tergugat;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 20 Agustus

2018Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Lbp;

Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul

dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2018, serta memori banding

dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum

Tergugat semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang dapat

membatalkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak perlu

dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi menilai atau menyetujui dan

sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan Hukum yang telah memuat dan

menguraikan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, serta

alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama

, oleh karena itu dianggap telah tercantum pula dalam Putusan ditingkat banding

ini ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis

Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan

putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2018 dapat

dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah

dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap

dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam

Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang dalam

tingkat banding ditentukan dalam amar putusan nanti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan

perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula

Tergugat;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

82/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh kami : H. Dasniel, S.H.,

M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum., dan Aroziduhu Waruwu,

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

tanggal 7 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim

Anggota serta Nirwan Sembiring, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding/Kuasa Hukum;

Hakim Anggota Hakim Ketua

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Sumartono, S.H., M.Hum ., H. Dasniel, S.H., M.H.,

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Nirwan Sembiring, S.H., M.H.,

Perincian Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN … filedengan aturan gereja dan adat istiadat orang batak maupun tradisi yang berlaku; 2. Bahwa selanjutnya, pernikahan tersebut telah

Documents