P U T U S A N Pengadilan Tinggi Medan Pengadilan Tinggi ... fileP U T U S A N Nomor : 38/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak

P U T U S A N Nomor : 38/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat

banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. AGUS SUMANTRI

Tempat lahir : Medan

Umur / Tgl. lahir : 58 tahun / 09 Agustus 1954

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jalan Purnawirawan Nomor : 5A Kelurahan Medan

Estate, Percut Sei Tuan

Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Deli Serdang)

Pendidikan : S - 1 (Fisipol)

Terdakwa ditahan oleh :-----------------------------------------------------------------------------

1. Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal : 13 September

2012, Nomor : Print - 13 / N. 2 / Fd. 1 / 09 / 2012, sejak tanggal : 13

September 2012 s/d tanggal : 02 Oktober 2012.

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi

Sumatera Utara tanggal : 01 Oktober 2012, Nomor : PRINT - 414 / N. 2 / Ft.

1 / 10 / 2012, sejak tanggal : 03 Oktober 2012 s/d tanggal : 11 Nopember

2012.

3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal : 05 Nopember 2012,

Nomor : 59 / Pen. Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn, sejak tanggal : 12

Nopember 2012 s/d tanggal : 11 Desember 2012.


Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal : 04 Desember 2012,

Nomor : 66 / Pen. Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn, sejak tanggal : 12

Desember 2012 s/d tanggal : 10 Januari 2013.

Pengadilan Tinggi Medan


















2

5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, tanggal : 10 Januari

2013 Nomor : Print - 01 / N. 2. 22 / Ft. 1 / 01 / 2013, sejak tanggal : 10

Januari 2013 s/d tanggal : 29 Januari 2013.


Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal : 25 Januari 2013, Nomor :

09 / Pen. Pid. Sus. K / 2013 / PN. Mdn, sejak tanggal : 30 Januari 2013 s/d

tanggal : 28 Februari 2013.

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan

tanggal : 14 Februari 2013, Nomor : 20 / Pid. Sus. K / 2013 / PN. Mdn, sejak

tanggal : 14 Februari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013.


Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal : 01 Maret 2013, Nomor :

20 / Pen. Pid. Sus. K / 2013 / PN. Mdn, sejak tanggal : 16 Maret 2013 s/d

tanggal : 14 Mei 2013.

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera

Utara (I) tanggal : 07 Mei 2013, Nomor : 181 / Pen. Pid. Sus. K / 2013 / PT.

Mdn, sejak tanggal : 15 Mei 2013 s/d tanggal : 13 Juni 2013.

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera

Utara (II) tanggal : 04 Juni 2013, Nomor : 206 / Pen. Pid. Sus. K / 2013 / PT.

Mdn, sejak tanggal : 14 Juni 2013 s/d tanggal : 13 Juli 2013.

11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sejak Tanggal 10 Juli 2013 Sampai 8

Agustus 2013.

12 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sejak Tanggal 9 Agustus

2013 Sampai 7 Oktober 2013.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa dengan

dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah

Kabupaten Deli Serdang secara bersama - sama dengan Ir. FAISAL selaku Kepala

Dinas PU Deli Serdang dan ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deli



















3

Serdang, yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing - masing bertindak

untuk dirinya sendiri, pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah di Komplek Kantor Bupati Deli Serdang Jalan Mawar Lubuk

Pakam atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 5

Undang - Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011, masih

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

tersebut, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut

serta melakukan, secara berturut - turut melakukan rangkaian perbuatan yang

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidak - tidaknya sebagai

perbuatan berdiri sendiri dengan melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang secara

langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekenomian

Negara, khususnya dalam pengelolaan dana APBD Kab. Deli Serdang TA. 2010

dalam hal ini secara melawan hukum telah menyetujui dan menandatangani Surat

Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D - GU) walaupun diketahui bahwa

dalam proses pencairannya yang didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran

Ganti Uang (SPP - GU) yang ditandatangani oleh Elfian selaku Bendahara

Pengeluaran Dinas PU Deli Serdang dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang

(SPM - GU) oleh Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang telah

menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang berlaku karena tidak dilandasi

dengan alat bukti yang sah dan lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan

pengelolaan keuangan Negara / Daerah kemudian setelah dana tersebut keluar

dari Kas Daerah dan beralih ke Rekening Dinas PU Deli Serdang penggunaannya

telah menyimpang dari peruntukan yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kab. Deli Serdang TA. 2010 akibat

adanya insiatif dari Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang untuk

mengalihkan kegiatan - kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam DPA menjadi

kegiatan Swakelola tanpa adanya perencanaan dan melalui tahap pembahasan

serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan DPRD Deli Serdang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, yang kemudian sebagian dananya digunakan untuk

membayar pekerjaan - pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun anggaran

sebelumnya sehingga merugikan keuangan Negara / Daerah khususnya

Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 84.129.479.520,- (delapan puluh empat

milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima



















4

ratus dua puluh rupiah) atau setidak - tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana

tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan SU Nomor : 165 / S / XVIII. MDN / 05 /

2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2008,

2009 dan 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,

dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada TA. 2010 Dinas PU Kab. Deli Serdang telah menerima dana APBD

yang peruntukannya telah ditetapkan untuk kegiatan - kegiatan dalam DPA SKPD

sebesar Rp. 179.534.534.198,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 178.883.145.113,-

sehingga terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp. 651.389.085,- sebagaimana

tertuang dalam Pertanggung jawaban DPA SKPD Nomor 687 tahun 2011 tentang

Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA. 2010 tanggal 16

Agustus 2011 ;

Bahwa dalam pengelolaan APBD TA. 2010, terdakwa Drs. AGUS SUMANTRI

selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang bersama-sama dengan

Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang dan Elfian selaku

Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Deli Serdang (yang disidangkan

dalam berkas perkara terpisah) telah mencairkan dan menggunakan anggaran

diluar peruntukannya semula yakni bagi kegiatan - kegiatan yang ditetapkan dalam

DPA Dinas PU Deli Serdang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2010 yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2010.

Bahwa dalam pengelolaan APBD TA. 2010, Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU

Kab. Deli Serdang telah mengambil inisiatif untuk mengalihkan kegiatan - kegiatan

yang semula telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

menjadi kegiatan Swakelola, padahal diketahuinya bahwa proses untuk

menetapkan suatu kegiatan yang bersifat swakelola terlebih dahulu harus

dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja

(KAK) dan Petunjuk Operasional (PO) untuk selanjutnya perencanaan tersebut

disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas bersama - sama dengan

DPRD Kabupaten Deli Serdang sekaligus memberikan persetujuannya dan

ditetapkan sebagai Peraturan Daerah serta membuat Petunjuk Operasional atas

kegiatan Swakelola tersebut, hal ini sebagaimana tersebut dalam Penjelasan UU

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 17 (1) UU No. 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 39 ayat (3) dan (4) Keputusan



















5

Presiden No. 80 Tahun 2003 dan Lampirannya tentang Persyaratan pelaksanaan

Swakelola ;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ir. Faisal untuk mengalihkan kegiatan

menjadi Swakelola adalah atas dasar pola partisipatif, efisiensi waktu dan biaya

serta keterbatasan dana dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya selaku

Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang ”dalam mengelola hutang dan piutang SKPD”.

Bahwa dengan beralihnya kegiatan menjadi Swakelola, maka proses pencairan

dan keluarnya uang APBD TA. 2010 dari Kas Daerah dan beralih ke Rekening

Dinas PU Deli Serdang tersebut melalui mekanisme Ganti Uang (GU) yang

didasarkan pada Permintaan melalui SPP - GU yang dibuat dan ditandatangani

oleh Elfian selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas Perintah Membayar

melalui SPM - GU oleh Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang yang

menjadi dasar terbitnya SP2D - GU oleh terdakwa Drs. Agus Sumantri, walaupun

dalam setiap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP - GU),

tidak disertai dan dilampirkan dengan alat bukti yang sah dan lengkap berupa

“surat pengesahan SPJ atas penggunaan anggaran dan ringkasan perincian objek

yang disertai dengan bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan bukti

atas penyetoran PPN / PPh. sebelumnya” (vide Pasal 93 ayat (2) PP 58 / 2005

tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

13 Tahun 2006 Pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri No.

900 / 316 / BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur

Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

Daerah) ;

Rincian Pengambilan uang melalui SPP - GU, SPM - GU yang SP2D - GUnya

ditandatangani oleh terdakwa adalah :

1. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 59/GU/SP2D/KEU/2010 sebesar Rp. 6.758.286.476,- yang digunakan untuk :

Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa Rp. 30.262.500,- Uang lembur PNS Rp. 83.300.425,- Uang lembur Non PNS Rp. 46.530.000,- Belanja alat tulis kantor Rp. 90.000.000,- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.500.000,- Belanja surat kabar/majalah Rp. 9.600.000,- Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 12.690.000,- Belanja cetak Rp. 30.680.000,- Belanja pengandaan Rp. 41.325.000,- Belanja sewa Buldozer

(Kode Rek : 5220902) Rp. 750.000.000,-

Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 20.625.000,- Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 9.000.000,-



















6

Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 258.558.750,- Belanja perjalanan Dinas luar daerah Rp. 46.042.250,- Belanja pemeliharaan jalan

(Kode Rek : 5222001) Rp. 3.000.000.000,-

Belanja pemeliharaan jaringan irigasi (Kode Rek : 5222007)

Rp. 544.272.551,-

Belanja jasa konsultansi Rp. 16.500.000,- Belanja modal pengadaan printer Rp. 5.000.000,- Belanja modal pengadaan kamera Rp. 14.000.000,- Belanja Modal pengadaan konstruksi jalan

(Kode Rek : 5232101 ) Rp. 1.448.400.000,-

Belanja Modal Pengadaan konstruksi / pembelian

gedung kantor (Kode Rek : 5232601)

Rp. 300.000.000,-

2. Pada tanggal 28 April 2010 dengan Nomor SP2D : 60/GU/SP2D/KEU/2010 sebesar

Rp.1.033.603.549,- yang digunakan untuk : Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi

(Kode Rek : 5222007) Rp. 482.003.549,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jalan (Kode Rek : 5232101)

Rp. 551.600.000,-

3. Pada tanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor SP2D : 86/GU/SP2D/KEU/2010 sebesar

Rp.3.300.000.000,- yang digunakan untuk : Belanja Bahan Baku Bangunan

(Kode Rek : 5220201) Rp. 3.300.000.000,-


Rp.5.993.350.000,- yang digunakan untuk : Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber Rp. 270.400.000,- Belanja bahan baku bangunan

(Kode Rek : 5220201) Rp. 1.930.000.000,-

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 28.750.000,- Belanja jasa service Rp. 16.700.000,- Belanja pengganti suku cadang Rp. 87.500.000,- Belanja bahan bakar minyak /gas dan pelumas Rp. 60.000.000,- Belanja sewa excavator

(Kode Rek : 5220901) Rp. 100.000.000,-

Belanja sewa buldozer (Kode Rek : 5220902)

Rp. 250.000.000,-

Belanja pemeliharaan jalan (Kode Rek : 5222001)

Rp. 1.500.000.000,-

Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan (Kode Rek : 5222015)

Rp. 250.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 1.500.000.000,-

5. Pada tanggal 6 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 170/GU/SP2D/KEU/2010 sebesar

Rp.4.837.345.000,- yang digunakan untuk : Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber Rp. 135.200.000,- Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 14.375.000,- Belanja jasa service Rp. 23.300.000,- Belanja penggantian suku cadang Rp. 43.750.000,- Belanja bahan bakar minyak /gas dan pelumas Rp. 120.720.000,- Belanja pemeliharaan jalan

(Kode Rek : 5222001) Rp. 3.000.000.000,-



















7

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 1.500.000.000,-


Rp.2.200.000.000,- yang digunakan untuk : Belanja modal pengadaan konstruksi jalan

(Kode Rek : 5232101) Rp. 2.200.000.000,-


Rp.1.200.000.000,- yang digunakan untuk : Belanja pemeliharaan jalan

(Kode Rek : 5222001) Rp. 1.000.000.000,-


Rp. 200.000.000,-


Rp. 1. 155.531.900,- yang digunakan untuk : Belanja pemeliharaan jaringan irigasi

(Kode Rek : 5222007) Rp. 637.401.900,-

Belanja modal konstruksi jaringan irigasi peningkatan sarana dan prasarana irigasi tersebar di Kabupaten Deli Serdang. (Kode Rek : 5232305).

Rp. 518.130.000,-

9. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 222/GU/SP2D/KEU/2010

sebesar Rp.266.915.000.- yang digunakan untuk : Honorarium tenaga ahli/ instruktur / narasumber Rp. 135.200.000,- Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 14.375.000,- Belanja jasa service Rp. 13.350.000,- Belanja penggantian suku cadang Rp. 43.750.000,- Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Rp. 60.240.000,- 10. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 223/GU/SP2D/KEU/2010

sebesar Rp. 7.991.063.425,- yang digunakan untuk : Uang lembur PNS Rp. 83.300.325,- Uang lembur Non PNS Rp. 46.530.000,- Belanja alat tulis kantor Rp. 90.090.000,- Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray

kering) Rp. 3.000.000,-

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.500. 000,- Belanja bahan baku bangunan Rp. 425.000.000,- Belanja bahan / bibit tanaman Rp. 7.500.000,- Belanja bahan material uji laboratorium Rp. 31.700.000,- Belanja telepon Rp. 3.600.000,- Belanja air Rp. 3.000.000,- Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang Rp. 15.000.000,- Belanja surat kabar/majalah Rp. 9.600.000,- Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 12.690.000,- Belanja cetak Rp. 30.580.000,- Belanja penggandaan Rp. 41.325.000,- Belanja sewa meja kursi Rp. 1.200.000,- Belanja sewa tenda Rp. 930.000,- Belanja sewa sound system Rp. 800.000,- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 20.625.000,- Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 9.000.000,-



















8

Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 258.558.750,- Belanja perjalanan Dinas luar Daerah Rp. 36.936.250,- Belanja pemeliharaan jalan

(Kode Rek : 5222001) Rp. 3.500.000.000,-

Belanja pemeliharaan jembatan (Kode Rek : 5222002)

Rp. 500.000.000,-

Belanja pemeliharaan gedung (Kode Rek : 5222003)

Rp. 60.000.000,-


Rp. 162.598.100,-

Belanja modal pengadaan kontruksi jalan (Kode Rek : 5232101)

Rp. 2.436.000.000,-

Belanja modal pengadaan kontruksi / pembelian gedung kantor (Kode Rek : 5232601)

Rp. 200.000.000,-


sebesar Rp. 3.850.000.000.- yang digunakan untuk : Belanja bahan baku bangunan Rp. 1.000.000.000,- Belanja bahan baku bangunan Rp. 250.000.000,- Belanja sewa excavator

(Kode Rek : 5220901) Rp. 750.000.000,-

Belanja sewa bulldozer

(Kode Rek : 5220902) Rp. 400.000.000,-

Belanja jasa konsultasi penelitian Rp. 150.000.000,- Belanja modal pengadaan kontruksi jalan

(Kode Rek : 5232101) Rp. 1.000.000.000,-

Belanja modal pengadaan lampu hias jalan (Kode Rek : 5232401)

Rp. 300.000.000,-


sebesar Rp. 6.567.750.000,- yang digunakan untuk : Belanja pemeliharaan jalan

(Kode Rek : 5222001) Rp. 6.567.750.000,-

13. Pada tanggal 01 September 2010 dengan Nomor SP2D : 253/GU/SP2D/KEU/2010

sebesar Rp. 10.149.481.005,- yang digunakan untuk : Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp. 135.200.000,- Belanja bahan baku bangunan

(Kode Rek : 5220201) Rp. 3.644.334.105,-

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 14.375.000,- Belanja jasa service Rp. 13.350.000,- Belanja penggantian suku cadang Rp. 43.750.000,- Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Rp. 60.240.000,- Belanja sewa excavator

(Kode Rek : 5220901) Rp. 840.000.000,-

Belanja sewa bulldozer (Kode Rek : 5220902)

Rp. 680.000.000,-


Rp. 1.000.000.000,-


Rp. 218.231.900,-


Rp. 200.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan Di atas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 3.000.000.000,-



















9


Rp. 300.000.000,-

14. Pada tanggal 01 Oktober 2010 dengan Nomor SP2D : 316/GU/SP2D/KEU/2010

sebesar Rp. 9.714.797.725,- yang digunakan untuk : Honorarium tenaga ahli / instruktur/ narasumber Rp. 135.200.000,- Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 252.346.250,- Belanja pemeliharaan jembatan

(Kode Rek : 5222002) Rp. 400.000.000,-


Rp. 8.187.633.750,-

Jumlah (terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 739.617.725,-)

Rp. 8.975.180.000,-


sebesar Rp. 636.734.000,- yang digunakan untuk : Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Rp. 76.500.000,- Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Rp. 14.375.000,- Belanja Jasa Service Rp. 13.350.000,- Belanja Penggantian Suku Cadang Rp. 43.750.000,- Belanja Bahan Bakar minyak / Gas dan Pelumas Rp. 60.240.000,- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 3.200.000,- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 4.819.000,- Belanja Pemeliharaan Gedung

(Kode Rek : 522203) Rp. 70.500.000,-

Belanja Pemeliharaan Taman dan Lampu Jalan (Kode Rek : 5222015)

Rp. 200.000.000,-

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor (Kode Rek : 5232601)

Rp. 150.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 1.000.000.000,-

17. Pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan Nomor SP2D : 383/GU/SP2D/KEU/2010


(Kode Rek : 5222001) Rp. 330.000.000,-


Rp. 551.600.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan (Kode Rek : 5232204)

Rp. 5.000.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 2.102.250.000,-

19. Pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 440/GU/SP2D/KEU/2010

sebesar Rp. 110.790.000,- yang digunakan untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

(Kode Rek : 5232101) Rp. 110.790.000,-


sebesar Rp. 616.937.100,- yang digunakan untuk :



















10


Rp. 571.568.100,-


Rp. 45.369.000,-


sebesar Rp. 15.641.000.000,- yang digunakan untuk : Belanja pemeliharaan taman dan lampu jalan

(Kode Rek : 5222015) Rp. 125.000.000,-


Rp. 10.000.000.000,-


Rp. 4.570.000.000,-

Belanja modal konstruksi jaringan irigasi peningkatan sarana dan Prasarana irigasi tersebar di Kabupaten Deli Serdang (Kode Rek : 5232305)

Rp. 946.000.000,-


sebesar Rp. 7.000.000.000,- yang digunakan untuk : Belanja modal pengadaan konstruksi jalan

(Kode Rek : 5232101) Rp. 2.000.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan Diatas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 5.000.000.000,-


sebesar Rp. 188.437.500,- yang digunakan untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 12.000.000,- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 176.437.500,- 24. Pada tanggal 23 Desember 2010 dengan Nomor SP2D : 481/GU/SP2D/KEU/2010

sebesar Rp.14.700.345.875,- yang digunakan untuk : Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 192.600.000,- Uang lembur PNS Rp. 142.514.625,- Uang lembur Non PNS Rp. 40.474.000,- Belanja alat tulis kantor Rp. 82.650.000,- Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray

kering) Rp. 3.000.000,-

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.500.000,- Belanja surat kabar/majalah Rp. 9.600.000,- Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 12.680.000,- Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 7.150.000,- Belanja jasa service Rp. 26.650.000,- Belanja penggantian suku cadang Rp. 102.500.000,- Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp. 120.480.000,- Belanja cetak Rp. 32.140.000,- Belanja penggandaan Rp. 44.625.000,- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 19.107.500,- Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 9.000.000,- Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 282.236.250,- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 52.938.500,- Belanja pemeliharaan jembatan

(Kode Rek : 5222002) Rp. 400.000.000,-


Rp. 100.000.000,-

Belanja jasa konsultan penelitian Rp. 200.000.000,-



















11

Belanja jasa konsultansi Rp. 133.500.000,- Belanja modal pengadaan printer Rp. 7.500.000,- Belanja modal pengadaan kamera Rp. 10.500.000,- Belanja modal pengadaan note kamera Rp. 7.000.000,- Belanja modal pengadaan kontruksi jalan

(Kode Rek : 5232101) Rp. 7.950.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan

penyeberangan Diatas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 4.360.000.000,-


Rp. 200.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung Kantor (Kode Rek : 5232601)

Rp. 150.000.000,-

Sehingga total anggaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan dialihkan ke

Rekening Dinas PU Kab. Deli Serdang, berdasarkan SP2D - GU (Ganti Uang)

yang disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa, walaupun diketahui bahwa

pengajuan SPP - GU & SPM - GU tidak dilandasi dengan bukti - bukti pertanggung

jawaban atas penggunaan uang sebelumnya dan diperuntukkan bagi pembayaran

kegiatan swakelola adalah sebesar Rp. 112.896.218.555,- (seratus dua belas milyar

delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus lima

puluh lima rupiah) ;

Bahwa setelah dana APBD tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke

Rekening Dinas PU Deli Serdang, maka otoritas pengelolaan dan penggunaan

dana APBD tersebut merupakan tanggung jawab Dinas PU Deli Serdang, melalui

penerbitan chek yang disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Faisal dan Elfian selaku

Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deli Serdang (yang

disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ;

Bahwa untuk mengetahui jumlah pekerjaan yang belum dibayarkan pada TA.

berkenaan, Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang telah memerintahkan

Sdr. Sahnan untuk mencatat pekerjaan - pekerjaan yang belum terbayar ke dalam

Daftar hutang per 31 Desember 2010 Dinas PU Kabupaten Deli Serdang yang

menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2010 hanya

sebesar Rp. 86.916.842.322,- dan jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar

Rp. 46.945.712.330,- sehingga masih menyisakan hutang pekerjaan TA. 2010

adalah sebesar Rp. 33.013.089.192,- untuk belanja modal dan Rp. 6.958.040.800,-

untuk belanja barang jasa ;

Rincian realisasi pembayaran sebesar Rp. 46.945.712.330,- yang seharusnya

dilakukan menurut mekanisme Tender namun dialihkan kegiatannya menjadi



















12

Swakelola sebagaimana disampaikan dalam Laporan berupa daftar utang tersebut

adalah :

a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pembayaran upah : Nilai pekerjaan Rp. 1.740.783.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 1.666.184.000,- Pembayaran Bahan : Nilai pekerjaan Rp. 9.423.331.990,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 8.903.929.000,- Total yang dibayarkan Rp. 10.570.113.000,- b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Pembayaran upah : Nilai pekerjaan Rp. 4.977.549.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 2.166.205.730,- Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 1.782.062.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 1.272.000.000,- Total yang dibayarkan Rp. 3.438.205.730,- c. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Pembayaran upah : Nilai pekerjaan Rp. 7.716.868.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 6.178.414.000,- Pembayaran bahan : Nilai pekerjaan Rp. 12.944.816.900, Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 11.250.303.500, Total yang dibayarkan Rp. 17.428.717.500, d. Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Pembayaran Bahan : Nilai pekerjaan Rp. 22.795.156.000, Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 2.953.169.000,- Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 8.957.431.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 1.340.000.000,- Total yang dibayarkan Rp. 4.293.169.000,- e. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pembayaran Bahan : Nilai pekerjaan Rp 1.199.887.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp 370.741.000,- Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 283.194.532,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 88.583.000,- Total yang dibayarkan Rp. 459.324.000,- f. Kegiatan peningkatan pembersihan sungai/kali Pembayaran alat berat : Nilai pekerjaan Rp. 5.825.751.900,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 3.314.800.800,- g. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 529.687.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 472.761.900,- Pembayaran Upah :



















13

Nilai pekerjaan Rp. 1.710.370.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 1.577.238.100,- Total yang dibayarkan Rp. 2.050.000.000,- h. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pembayaran Bahan : Nilai pekerjaan Rp. 2.853.941.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 2.212.137.800,- Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 2.797.556.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 1.800.789.000,- Pembayaran alat berat : Nilai pekerjaan Rp. 209.273.000,- Jumlah Pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 209.273.000,- Total yang dibayarkan Rp. 4.222.199.800,- i. Kegiatan Penataan Prasarana Perkotaan 1.1. LPJU Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 135.165.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 135.165.000,- Pembayaran Bahan : Nilai Pekerjaan Rp. 992.947.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 992.947.000,- Total yang dibayarkan Rp. 1.128.110.500,- 1.2. Taman Pembayaran Upah : Nilai Pekerjaan Rp. 21.474.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 21.474.000,- Pembayaran Bahan : Nilai pekerjaan Rp. 19.598.000,- Jumlah Pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 19.598.000,- Total yang dibayarkan Rp. 41.072.000,-

Bahwa terhadap sisa lebih anggaran TA 2010 atas permintaan dan perintah Ir.

Faisal dan Elfian tanpa persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD Deli Serdang,

telah menggunakan uang APBD TA. 2010 dan 2011 untuk membayar pekerjaan

yang telah dilaksanakan pada TA. 2008, 2009 dengan uraian :

Pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA. 2008 sebesar

Rp. 32.119.126.760,- (terdapat perbedaan jumlah rincian pembayaran yakni

sebesar Rp. 31.283.219.625,-).



sebesar Rp.55.558.907.100).

Sehingga pembayaran tersebut adalah tidak sah dan tidak dibenarkan secara

hukum, karena selain telah melampaui Tahun Anggaran bersangkutan juga

menyalahi peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga menyimpang dari ketentuan dalam Pasal



















14

11 yang menyebutkan “tahun anggaran meliputi masa tahun mulai dari tanggal 1

Januari sampai dengan 31 Desember” dan Pasal 17 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “pengguna anggaran / kuasa

pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam

dokumen pelaksanaan yang telah disahkan”.

Kemudian diketemukan adanya pengalihan uang dari Kas Daerah melalui

penerbitan SP2D - LS ke Rekening Dinas PU Kab. Deli Serdang dengan rincian

sebagai berikut :

1. Nomor : 47/LS-G/SP2D/KEU/2010 tanggal 05 April 2010 sebesar Rp. 352.845.000,-

2. Nomor : 178/LS-G/SP2D/KEU/2010 tanggal 06 September 2010 sebesar Rp. 375.885.000,-

Dengan Total sebesar Rp. 728.730.000,-

Selanjutnya diketemukan bukti berupa Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab.

Deli Serdang No. 106.01.02.000267-0 terdapat transaksi An. saksi Elfian yang

tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan rincian

:

Saksi An. ELFIAN

Tgl. 1 Februari 2010 Rp. 77.968.338,-

Rp. 438.218.000,-

Tgl. 26 Maret 2010 Rp. 37.250.909,-

Tgl. 22 Desember 2010 Rp. 113.722.727,-

Rp. 77.904.545,-

Rp. 58.204.545,-

Rp. 232.818.181,-

Rp. 1.036.087.245,- Bahwa atas perbuatan tersebut para terdakwa yakni terdakwa Drs. Agus Sumantri

bersama - sama dengan Ir. Faisal dan Elfian (masing - masing disidangkan dalam

berkas perkara terpisah) sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam jabatannya

masing - masing adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan -

perbuatan yang disangkakan yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana

diatur dalam pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

yang menyatakan ”pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas

beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang

timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.



















15

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, terdakwa Drs. Agus Sumantri selaku

Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan perbuatan

melawan hukum yang dilakukan dengan cara telah menyetujui dan

menandatangani SP2D - GU yang tidak didukung dengan bukti pertanggung

jawaban atas penggunaan anggaran sebelumnya dan bukti - bukti pembayaran

yang sah dan lengkap serta bukti penyetoran PPN / PPh sebagaimana diatur

dalam Pasal 93 ayat (2) PP 58 / 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 216 (3) huruf c dan d,

serta Surat Edaran Mendagri No. 900 / 316 / BAKD tanggal 5 April 2007 tentang

Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan

pertanggung jawaban keuangan Daerah) yang mengakibatkan timbulnya kerugian

Negara sebesar Rp. 84.129.479.520,- (delapan puluh empat milyar seratus dua

puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh

rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Penggunaan dana APBD TA. 2010 yang menyimpang dari peruntukkannya

yakni pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2008

dan 2009 sebesar Rp. 83.093.392.275,-

- Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab. Deli Serdang No.

106.01.02.000267-0 diketemukan adanya transaksi An. saksi Elfian selaku

Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Deli Serdang sebesar Rp.

1.036.087.245,-

Atau setidak - tidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH

Pidana jo pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum

Daerah Kab. Deli Serdang secara bersama - sama dengan Ir. FAISAL selaku

Kepala Dinas PU Deli Serdang dan ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas

PU Deli Serdang, yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing

bertindak untuk dirinya sendiri, pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah di Komplek Kantor Bupati Deli Serdang Jalan



















16

Mawar Lubuk Pakam atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang

berdasarkan Pasal 5 Undang - Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal

07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkaranya tersebut, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh

melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut - turut melakukan

rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidak -

tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya dalam

pengelolaan dana APBD Kab. Deli Serdang TA. 2010 dalam hal ini secara

melawan hukum telah menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Pencairan

Dana Ganti Uang (SP2D - GU) walaupun diketahui bahwa dalam proses

pencairannya yang didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang

(SPP - GU) yang ditandatangani oleh Elfian selaku Bendahara Pengeluaran Dinas

PU Deli Serdang dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM - GU) oleh Ir.

Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang telah menyimpang dari mekanisme

dan prosedur yang berlaku karena tidak dilandasi dengan alat bukti yang sah dan

lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan Negara /

Daerah kemudian setelah dana tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke

Rekening Dinas PU Deli Serdang penggunaannya telah menyimpang dari

peruntukan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dinas PU Kab. Deli Serdang TA. 2010 akibat adanya insiatif dari Ir. Faisal selaku

Kepala Dinas PU Deli Serdang untuk mengalihkan kegiatan - kegiatan yang

semula telah ditetapkan dalam DPA menjadi kegiatan Swakelola tanpa adanya

perencanaan dan melalui tahap pembahasan serta persetujuan dari Pemerintah

Daerah dan DPRD Deli Serdang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang

kemudian sebagian dananya digunakan untuk membayar pekerjaan - pekerjaan

yang telah dilaksanakan pada Tahun anggaran sebelumnya sehingga merugikan

keuangan Negara / Daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.

84.129.479.520,- (delapan puluh empat milyar seratus dua puluh sembilan juta

empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) atau setidak -

tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI

Perwakilan SU Nomor : 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal



















17

Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada

Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan

kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan uraian sebagai berikut :





tertuang dalam Pertanggung jawaban DPA SKPD Nomor 687 tahun 2011 tentang


Agustus 2011 ;

Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam pengelolaan APBD TA. 2010 pada Dinas PU

dimaksud adalah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang yang

berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) yang

ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang yang dalam pelaksanaan

pembayaran berkewajiban untuk :

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran ;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum

dalam perintah pembayaran ;

c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;

d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah ;

e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan

oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bahwa dalam pengelolaan APBD TA. 2010, Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU

Kab. Deli Serdang telah mengambil inisiatif untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan

yang semula telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

menjadi kegiatan Swakelola, padahal diketahuinya bahwa proses untuk

menetapkan suatu kegiatan yang bersifat swakelola terlebih dahulu harus

dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja

(KAK) dan Petunjuk Operasional (PO) untuk selanjutnya perencanaan tersebut

disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas bersama - sama dengan

DPRD Kabupaten Deli Serdang sekaligus memberikan persetujuannya dan

ditetapkan sebagai Peraturan Daerah serta membuat Petunjuk Operasional atas

kegiatan Swakelola tersebut, hal ini sebagaimana tersebut dalam Penjelasan UU



















18

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 17 (1) UU No. 1 tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara serta pasal 39 ayat (3) dan (4) Keputusan


Swakelola ;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Ir. Faisal untuk mengalihkan kegiatan

menjadi Swakelola adalah atas dasar pola partisipatif, efisiensi waktu dan biaya

serta keterbatasan dana dan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya selaku

Kepala Dinas PU Kab. Deli Serdang ”dalam mengelola hutang dan piutang SKPD”.

Bahwa dengan beralihnya kegiatan menjadi Swakelola, maka proses keluarnya

uang APBD TA. 2010 dari Kas Daerah ke Rekening Dinas PU Deli Serdang

tersebut melalui mekanisme Ganti Uang (GU) yang didasarkan pada Permintaan

melalui SPP - GU yang dibuat dan ditandatangani oleh Elfian selaku Bendahara

Pengeluaran, kemudian atas Perintah Membayar melalui SPM - GU oleh Ir. Faisal

selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang yang menjadi dasar terbitnya SP2D - GU

oleh terdakwa Drs. Agus Sumantri walaupun dalam setiap pengajuan Surat

Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP - GU), tidak disertai dan dilampirkan

dengan alat bukti yang sah dan lengkap berupa “surat pengesahan SPJ atas

penggunaan anggaran dan ringkasan perincian objek yang disertai dengan bukti-

bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan bukti atas penyetoran PPN / PPh.

sebelumnya” (vide pasal 93 ayat (2) PP 58 / 2005 tentang pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 216 (3)

huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri No. 900 / 316 / BAKD tanggal 5 April

2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi,

Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah) ;

Rincian Pengambilan uang melalui SPP - GU, SPM - GU yang SP2D - GU-nya




(Kode Rek : 5220902) Rp. 750.000.000,-



















19

Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 20.625.000,- Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 9.000.000,- Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 258.558.750,- Belanja perjalanan Dinas luar daerah Rp. 46.042.250,- Belanja pemeliharaan jalan

(Kode Rek : 5222001) Rp. 3.000.000.000,-


Rp. 544.272.551,-


(Kode Rek : 5232101 ) Rp. 1.448.400.000,-

Belanja Modal Pengadaan konstruksi / pembelian gedung

kantor (Kode Rek : 5232601)

Rp. 300.000.000,-



(Kode Rek : 5222007) Rp. 482.003.549,-


Rp. 551.600.000,-



(Kode Rek : 5220201) Rp. 3.300.000.000,-



(Kode Rek : 5220201) Rp. 1.930.000.000,-


(Kode Rek : 5220901) Rp. 100.000.000,-


Rp. 250.000.000,-


Rp. 1.500.000.000,-


Rp. 250.000.000,-


Rp. 1.500.000.000,-


Rp.4.837.345.000,- yang digunakan untuk : Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber Rp. 135.200.000,- Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 14.375.000,- Belanja jasa service Rp. 23.300.000,- Belanja penggantian suku cadang Rp. 43.750.000,- Belanja bahan bakar minyak /gas dan pelumas Rp. 120.720.000,-



















20


Rp. 3.000.000.000,-


Rp. 1.500.000.000,-



(Kode Rek : 5232101) Rp. 2.200.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 1.000.000.000,-


Rp. 200.000.000,-



(Kode Rek : 5222007) Rp. 637.401.900,-


Rp. 518.130.000,-



sebesar Rp. 7.991.063.425,- yang digunakan untuk : Uang lembur PNS Rp. 83.300.325,- Uang lembur Non PNS Rp. 46.530.000,- Belanja alat tulis kantor Rp. 90.090.000,- Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering) Rp. 3.000.000,- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.500. 000,- Belanja bahan baku bangunan Rp. 425.000.000,- Belanja bahan / bibit tanaman Rp. 7.500.000,- Belanja bahan material uji laboratorium Rp. 31.700.000,- Belanja telepon Rp. 3.600.000,- Belanja air Rp. 3.000.000,- Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang Rp. 15.000.000,- Belanja surat kabar/majalah Rp. 9.600.000,- Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 12.690.000,- Belanja cetak Rp. 30.580.000,- Belanja penggandaan Rp. 41.325.000,- Belanja sewa meja kursi Rp. 1.200.000,- Belanja sewa tenda Rp. 930.000,- Belanja sewa sound system Rp. 800.000,- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 20.625.000,-



















21

Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 9.000.000,- Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 258.558.750,- Belanja perjalanan Dinas luar Daerah Rp. 36.936.250,- Belanja pemeliharaan jalan

(Kode Rek : 5222001) Rp. 3.500.000.000,-


Rp. 500.000.000,-


Rp. 60.000.000,-


Rp. 162.598.100,-


Rp. 2.436.000.000,-


Rp. 200.000.000,-



(Kode Rek : 5220901) Rp. 750.000.000,-


(Kode Rek : 5220902) Rp. 400.000.000,-


(Kode Rek : 5232101) Rp. 1.000.000.000,-


Rp. 300.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 6.567.750.000,-



(Kode Rek : 5220201) Rp. 3.644.334.105,-


(Kode Rek : 5220901) Rp. 840.000.000,-


Rp. 680.000.000,-


Rp. 1.000.000.000,-


Rp. 218.231.900,-


Rp. 200.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penye-berangan Di atas air

Rp. 3.000.000.000,-



















22

(Kode Rek : 5232204) Belanja modal pengadaan lampu hias jalan

(Kode Rek : 5232401) Rp. 300.000.000,-



(Kode Rek : 5222002) Rp. 400.000.000,-


Rp. 8.187.633.750,-


Rp. 8.975.180.000,-



(Kode Rek : 522203) Rp. 70.500.000,-


Rp. 200.000.000,-


Rp. 150.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 1.000.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 330.000.000,-


Rp. 551.600.000,-


Rp. 5.000.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 2.102.250.000,-



(Kode Rek : 5232101) Rp. 110.790.000,-




















23

sebesar Rp. 616.937.100,- yang digunakan untuk : Belanja pemeliharaan jaringan irigasi

(Kode Rek : 5222007) Rp. 571.568.100,-


Rp. 45.369.000,-



(Kode Rek : 5222015) Rp. 125.000.000,-


Rp. 10.000.000.000,-


Rp. 4.570.000.000,-


Rp. 946.000.000,-



(Kode Rek : 5232101) Rp. 2.000.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan Diatas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 5.000.000.000,-




kering) Rp. 3.000.000,-


(Kode Rek : 5222002) Rp. 400.000.000,-


Rp. 100.000.000,-



















24

Belanja jasa konsultan penelitian Rp. 200.000.000,- Belanja jasa konsultansi Rp. 133.500.000,- Belanja modal pengadaan printer Rp. 7.500.000,- Belanja modal pengadaan kamera Rp. 10.500.000,- Belanja modal pengadaan note kamera Rp. 7.000.000,- Belanja modal pengadaan kontruksi jalan

(Kode Rek : 5232101) Rp. 7.950.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan

penyeberangan Diatas air (Kode Rek : 5232204) Rp. 4.360.000.000,-


Rp. 200.000.000,-


Rp. 150.000.000,-


Rekening Dinas PU Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan SP2D - GU (Ganti

Uang) yang disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa, walaupun diketahui bahwa

pengajuan SPP - GU & SPM - GU tidak dilandasi dengan bukti - bukti

pertanggungjawaban atas penggunaan uang sebelumnya dan diperuntukkan bagi

pembayaran kegiatan swakelola adalah sebesar Rp. 112.896.218.555,- (seratus

dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan belas

ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ;

Bahwa setelah dana APBD tersebut keluar dari Kas Daerah atas persetujuan

terdakwa, dan beralih ke Rekening Dinas PU Deli Serdang, maka otoritas

pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut merupakan tanggungjawab

Dinas PU Deli Serdang, melalui penerbitan cheque yang disetujui dan

ditandatangani oleh Ir. Faisal dan Elfian selaku Pengguna Anggaran dan

Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deli Serdang (yang disidangkan dalam berkas

perkara terpisah) yang penggunaannya telah menyimpang dari peruntukannya

semula yang diketahui dari adanya Laporan berupa Daftar Hutang Dinas PU per

31 Desember 2010 yang dibuat oleh Sdr. Sahnan atas perintah Ir. Faisal guna

mengetahui jumlah pekerjaan yang belum dibayarkan pada TA. berkenaan, yang

menyebutkan bahwa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2010 hanya

sebesar Rp. 86.916.842.322,- dan jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar

Rp. 46.945.712.330,- sehingga masih menyisakan hutang pekerjaan TA. 2010

adalah sebesar Rp. 33.013.089.192,- untuk belanja modal dan Rp. 6.958.040.800,-

untuk belanja barang jasa ;

Rincian realisasi pembayaran sebesar Rp. 46.945.712.330,- yang seharusnya

dilakukan menurut mekanisme Tender namun dialihkan kegiatannya menjadi



















25


adalah :

a. Kegiatan Pembangunan Jalan

Pembayaran upah :

Nilai pekerjaan Rp. 1.740.783.000,-

Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 1.666.184.000,-

Pembayaran Bahan :



Total yang dibayarkan Rp. 10.570.113.000,-

b. Kegiatan Pembangunan Jembatan

Pembayaran upah :



Pembayaran Upah :




c. Kegiatan Pemeliharaan Jalan

Pembayaran upah :



Pembayaran bahan :




d. Kegiatan Pemeliharaan Jembatan



















26

Pembayaran Bahan :



Pembayaran Upah :




e. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembayaran Bahan :


Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 370.741.000,-

Pembayaran Upah :

Nilai pekerjaan Rp. 283.194.532,-


Total yang dibayarkan Rp. 459.324.000,-

f. Kegiatan peningkatan pembersihan sungai/kali

Pembayaran alat berat :



g. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pembayaran Upah :



Pembayaran Upah :






















27

h. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pembayaran Bahan :



Pembayaran Upah :





Jumlah Pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 209.273.000,-


i. Kegiatan Penataan Prasarana Perkotaan

`1.1. LPJU

Pembayaran Upah :



Pembayaran Bahan :

Nilai Pekerjaan Rp. 992.947.000,-



1.2. Taman

Pembayaran Upah :



Pembayaran Bahan :





















28


Kemudian terhadap kelebihan dana APBD TA 2010 yang dikelola oleh Dinas PU

Deli Serdang atas permintaan dan perintah Ir. Faisal dan Elfian yang diberikan

tanpa persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD Deli Serdang, telah digunakan

untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA. 2008 dan 2009

dengan rincian :



sebesar Rp. 31.283.219.625,-).



sebesar Rp.55.558.907.100).


hukum, karena selain telah melampaui Tahun Anggaran bersangkutan juga

menyalahi peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga menyimpang dari ketentuan dalam Pasal

11 yang menyebutkan “tahun anggaran meliputi masa tahun mulai dari tanggal 1

Januari sampai dengan 31 Desember” dan Pasal 17 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “pengguna anggaran / kuasa



Kemudian diketemukan adanya pengalihan uang dari Kas Daerah melalui

penerbitan SP2D - LS ke Rekening Dinas PU Kab. Deli Serdang dengan rincian

sebagai berikut :




Selanjutnya diketemukan bukti berupa Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab.

Deli Serdang No. 106.01.02.000267-0 terdapat transaksi An. saksi Elfian yang

tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya dengan

rincian :

Saksi An. ELFIAN

Tgl. 1 Februari 2010 Rp. 77.968.338,-



















29

Rp. 438.218.000,-

Tgl. 26 Maret 2010 Rp. 37.250.909,-

Tgl. 22 Desember 2010 Rp. 113.722.727,-

Rp. 77.904.545,-

Rp. 58.204.545,-

Rp. 232.818.181,-

Rp. 1.036.087.245,-

Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa Drs. Agus Sumantri bersama - sama

dengan Ir. Faisal dan Elfian (masing - masing disidangkan dalam berkas perkara

terpisah) sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam jabatannya masing-masing

adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan disangkakan yang

mengakibatkan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan ”pejabat yang

menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat

bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti

dimaksud”.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, terdakwa Drs. Agus Sumantri selaku

Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan perbuatan

melawan hukum yang dilakukan dengan cara telah menyetujui dan

menandatangani SP2D - GU yang tidak didukung dengan bukti

pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sebelumnya dan bukti-bukti

pembayaran yang sah dan lengkap serta bukti penyetoran PPN / PPh

sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (2) PP 58 / 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal

216 (3) huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri No. 900 / 316 / BAKD tanggal

5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan

Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah) yang

mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar Rp. 84.129.479.520,- (delapan

puluh empat milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh

sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



dan 2009 sebesar Rp. 83.093.392.275,-

- Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab. Deli Serdang

No.106.01.02.000267-0 diketemukan adanya transaksi An. saksi Elfian



















30

selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Deli Serdang sebesar

Rp. 1.036.087.245,-

Atau setidak - tidaknya sekitar jumlah itu.


diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)

ke - 1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum Daerah

Kabupaten Deli Serdang secara bersama - sama dengan Ir. FAISAL selaku Kepala

Dinas PU Deli Serdang dan ELFIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deli

Serdang, yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing - masing bertindak

untuk dirinya sendiri, pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah di Komplek Kantor Bupati Deli Serdang Jalan Mawar Lubuk

Pakam atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 5

Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011, masih

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

tersebut, “baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut

serta melakukan, secara berturut - turut melakukan rangkaian perbuatan yang

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidak - tidaknya sebagai

perbuatan berdiri sendiri selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri

yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau

untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga

yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga

tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan

perbuatan tersebut”, khususnya dalam pengelolaan dana APBD Kab. Deli Serdang

TA. 2010 dalam hal ini secara melawan hukum telah menyetujui dan

menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D - GU)

walaupun diketahui bahwa dalam proses pencairannya yang didasarkan pada



















31

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP - GU) yang ditandatangani oleh

Elfian selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deli Serdang dan Surat Perintah

Membayar Ganti Uang (SPM - GU) oleh Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli

Serdang telah menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang berlaku karena

tidak dilandasi dengan alat bukti yang sah dan lengkap sebagaimana diatur dalam

ketentuan pengelolaan keuangan Negara / Daerah kemudian setelah dana

tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke Rekening Dinas PU Deli Serdang

penggunaannya telah menyimpang dari peruntukan yang telah ditetapkan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kab. Deli Serdang TA. 2010

akibat adanya insiatif dari Ir. Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang untuk

mengalihkan kegiatan - kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam DPA menjadi

kegiatan Swakelola tanpa adanya perencanaan dan melalui tahap pembahasan

serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan DPRD Deli Serdang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, yang kemudian sebagian dananya digunakan untuk

membayar pekerjaan - pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun anggaran

sebelumnya sehingga merugikan keuangan Negara / Daerah khususnya

Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 84.129.479.520,- (delapan puluh empat

milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima

ratus dua puluh rupiah) atau setidak - tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana

tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan SU Nomor : 165 / S / XVIII. MDN / 05 /

2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengelolaan Keuangan pada Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2008,

2009 dan 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,

dengan uraian sebagai berikut :





tertuang dalam Pertanggungjawaban DPA SKPD Nomor 687 tahun 2011 tentang


Agustus 2011 ;


selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menyetujui dan

menandatangani SP2D - GU (Surat Perintah Pencairan Dana - Ganti Uang) akibat

adanya inisiatif Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang untuk

mengalihkan kegiatan - kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam Dokumen



















32

Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi kegiatan Swakelola, padahal diketahuinya

bahwa proses untuk menetapkan suatu kegiatan yang bersifat swakelola terlebih

dahulu harus dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka

Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk Operasional (PO) untuk selanjutnya perencanaan

tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas bersama - sama

dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang sekaligus memberikan persetujuannya

dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah serta membuat Petunjuk Operasional

atas kegiatan Swakelola tersebut, hal ini sebagaimana tersebut dalam Penjelasan

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 17 (1) UU No. 1 tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara serta pasal 39 ayat (3) dan (4) Keputusan


Swakelola dimana setelah dana tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke

rekening Dinas PU Kab. Deli Serdang penggunaannya telah menyimpang dari

peruntukkannya sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2010 yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2010 ;












atas penyetoran PPN / PPh. sebelumnya” (vide pasal 93 ayat (2) PP 58 / 2005

tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No.13 Tahun 2006 Pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri No.

900 / 316 / BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur

Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

Daerah) ;

Rincian Pengambilan uang melalui SPP - GU, SPM - GU yang SP2D - GUnya




















33



(Kode Rek : 5220902) Rp. 750.000.000,-

Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 20.625.000,- Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 9.000.000,- Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 258.558.750,- Belanja perjalanan Dinas luar daerah Rp. 46.042.250,- Belanja pemeliharaan jalan

(Kode Rek : 5222001) Rp. 3.000.000.000,-


Rp. 544.272.551,-


(Kode Rek : 5232101 ) Rp. 1.448.400.000,-



Rp. 300.000.000,-



(Kode Rek : 5222007) Rp. 482.003.549,-


Rp. 551.600.000,-



(Kode Rek : 5220201) Rp. 3.300.000.000,-



(Kode Rek : 5220201) Rp. 1.930.000.000,-


(Kode Rek : 5220901) Rp. 100.000.000,-


Rp. 250.000.000,-


Rp. 1.500.000.000,-



















34


Rp. 250.000.000,-


Rp. 1.500.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 3.000.000.000,-


Rp. 1.500.000.000,-



(Kode Rek : 5232101) Rp. 2.200.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 1.000.000.000,-


Rp. 200.000.000,-



(Kode Rek : 5222007) Rp. 637.401.900,-


Rp. 518.130.000,-



sebesar Rp. 7.991.063.425,- yang digunakan untuk : Uang lembur PNS Rp. 83.300.325,- Uang lembur Non PNS Rp. 46.530.000,- Belanja alat tulis kantor Rp. 90.090.000,- Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering) Rp. 3.000.000,- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.500. 000,- Belanja bahan baku bangunan Rp. 425.000.000,- Belanja bahan / bibit tanaman Rp. 7.500.000,-



















35

Belanja bahan material uji laboratorium Rp. 31.700.000,- Belanja telepon Rp. 3.600.000,- Belanja air Rp. 3.000.000,- Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang Rp. 15.000.000,- Belanja surat kabar/majalah Rp. 9.600.000,- Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 12.690.000,- Belanja cetak Rp. 30.580.000,- Belanja penggandaan Rp. 41.325.000,- Belanja sewa meja kursi Rp. 1.200.000,- Belanja sewa tenda Rp. 930.000,- Belanja sewa sound system Rp. 800.000,- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 20.625.000,- Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 9.000.000,- Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 258.558.750,- Belanja perjalanan Dinas luar Daerah Rp. 36.936.250,- Belanja pemeliharaan jalan

(Kode Rek : 5222001) Rp. 3.500.000.000,-


Rp. 500.000.000,-


Rp. 60.000.000,-


Rp. 162.598.100,-


Rp. 2.436.000.000,-


Rp. 200.000.000,-



(Kode Rek : 5220901) Rp. 750.000.000,-


(Kode Rek : 5220902) Rp. 400.000.000,-


(Kode Rek : 5232101) Rp. 1.000.000.000,-


Rp. 300.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 6.567.750.000,-



(Kode Rek : 5220201) Rp. 3.644.334.105,-

Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 14.375.000,- Belanja jasa service Rp. 13.350.000,- Belanja penggantian suku cadang Rp. 43.750.000,-



















36

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Rp. 60.240.000,- Belanja sewa excavator

(Kode Rek : 5220901) Rp. 840.000.000,-


Rp. 680.000.000,-


Rp. 1.000.000.000,-


Rp. 218.231.900,-


Rp. 200.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan Di atas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 3.000.000.000,-


Rp. 300.000.000,-



(Kode Rek : 5222002) Rp. 400.000.000,-


Rp. 8.187.633.750,-


Rp. 8.975.180.000,-



(Kode Rek : 522203) Rp. 70.500.000,-


Rp. 200.000.000,-


Rp. 150.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 1.000.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 330.000.000,-


Rp. 551.600.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan Rp. 5.000.000.000,-



















37

(Kode Rek : 5232204) 18. Pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan Nomor SP2D : 384/GU/SP2D/KEU/2010


(Kode Rek : 5222001) Rp. 2.102.250.000,-



(Kode Rek : 5232101) Rp. 110.790.000,-



(Kode Rek : 5222007) Rp. 571.568.100,-


Rp. 45.369.000,-



(Kode Rek : 5222015) Rp. 125.000.000,-


Rp. 10.000.000.000,-


Rp. 4.570.000.000,-


Rp. 946.000.000,-



(Kode Rek : 5232101) Rp. 2.000.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penye-berangan diatas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 5.000.000.000,-




kering) Rp. 3.000.000,-

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.500.000,- Belanja surat kabar/majalah Rp. 9.600.000,- Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 12.680.000,- Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 7.150.000,-



















38

Belanja jasa service Rp. 26.650.000,- Belanja penggantian suku cadang Rp. 102.500.000,- Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp. 120.480.000,- Belanja cetak Rp. 32.140.000,- Belanja penggandaan Rp. 44.625.000,- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 19.107.500,- Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 9.000.000,- Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 282.236.250,- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 52.938.500,- Belanja pemeliharaan jembatan

(Kode Rek : 5222002) Rp. 400.000.000,-


Rp. 100.000.000,-

Belanja jasa konsultan penelitian Rp. 200.000.000,- Belanja jasa konsultansi Rp. 133.500.000,- Belanja modal pengadaan printer Rp. 7.500.000,- Belanja modal pengadaan kamera Rp. 10.500.000,- Belanja modal pengadaan note kamera Rp. 7.000.000,- Belanja modal pengadaan kontruksi jalan

(Kode Rek : 5232101) Rp. 7.950.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penye-

berangan diatas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 4.360.000.000,-


Rp. 200.000.000,-


Rp. 150.000.000,-




pengajuan SPP - GU & SPM - GU tidak dilandasi dengan bukti-bukti

pertanggungjawaban atas penggunaan uang sebelumnya dan diperuntukkan bagi

pembayaran kegiatan swakelola adalah sebesar Rp. 112.896.218.555,- (seratus

dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan belas

ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ;




Dinas PU Deli Serdang, melalui penerbitan chek yang disetujui dan ditandatangani

oleh Ir. Faisal dan Elfian selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran

Dinas PU Deli Serdang (yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang

penggunaannya telah menyimpang dari peruntukannya semula yang diketahui dari

adanya Laporan berupa Daftar Hutang Dinas PU per 31 Desember 2010 yang

dibuat oleh Sdr. Sahnan atas perintah Ir. Faisal guna mengetahui jumlah pekerjaan



















39

yang belum dibayarkan pada TA. berkenaan, yang menyebutkan bahwa nilai

pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2010 hanya sebesar

Rp. 86.916.842.322,- dan jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp.

46.945.712.330,- sehingga masih menyisakan hutang pekerjaan TA. 2010 adalah

sebesar Rp. 33.013.089.192,- untuk belanja modal dan Rp. 6.958.040.800,- untuk

belanja barang jasa ;

Rincian realisasi pembayaran sebesar Rp. 46.945.712.330,- dalam kegiatan


adalah :

a. Kegiatan Pembangunan Jalan Pembayaran upah : Nilai pekerjaan Rp. 1.740.783.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 1.666.184.000,- Pembayaran Bahan : Nilai pekerjaan Rp. 9.423.331.990,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 8.903.929.000,- Total yang dibayarkan Rp. 10.570.113.000,- b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Pembayaran upah : Nilai pekerjaan Rp. 4.977.549.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 2.166.205.730,- Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 1.782.062.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 1.272.000.000,- Total yang dibayarkan Rp. 3.438.205.730,- c. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Pembayaran upah : Nilai pekerjaan Rp. 7.716.868.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 6.178.414.000,- Pembayaran bahan : Nilai pekerjaan Rp. 12.944.816.900,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 11.250.303.500,- Total yang dibayarkan Rp. 17.428.717.500,- d. Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Pembayaran Bahan : Nilai pekerjaan Rp. 22.795.156.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 2.953.169.000,- Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 8.957.431.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 1.340.000.000,- Total yang dibayarkan Rp. 4.293.169.000,- e. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pembayaran Bahan : Nilai pekerjaan Rp. 1.199.887.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 370.741.000,- Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 283.194.532,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 88.583.000,-



















40

Total yang dibayarkan Rp. 459.324.000,- f. Kegiatan peningkatan pembersihan sungai/kali Pembayaran alat berat : Nilai pekerjaan Rp. 5.825.751.900,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 3.314.800.800,- g. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 529.687.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 472.761.900,- Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 1.710.370.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 1.577.238.100,- Total yang dibayarkan Rp. 2.050.000.000,- h. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pembayaran Bahan : Nilai pekerjaan Rp. 2.853.941.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 2.212.137.800,- Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 2.797.556.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 1.800.789.000,- Pembayaran alat berat : Nilai pekerjaan Rp. 209.273.000,- Jumlah Pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 209.273.000,- Total yang dibayarkan Rp. 4.222.199.800,- i. Kegiatan Penataan Prasarana Perkotaan 1.1. LPJU Pembayaran Upah : Nilai pekerjaan Rp. 135.165.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 135.165.000,- Pembayaran Bahan : Nilai Pekerjaan Rp. 992.947.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 992.947.000,- Total yang dibayarkan Rp. 1.128.110.500,-

1.2. Taman Pembayaran Upah : Nilai Pekerjaan Rp. 21.474.000,- Jumlah pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 21.474.000,- Pembayaran Bahan : Nilai pekerjaan Rp. 19.598.000,- Jumlah Pembayaran s/d tahun 2010 Rp. 19.598.000,- Total yang dibayarkan Rp. 41.072.000,-





dengan rincian :



















41



sebesar Rp. 31.283.219.625,-).



sebesar Rp.55.558.907.100).


hukum, karena selain telah melampaui TA. bersangkutan juga menyalahi

peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) sehingga menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 yang

menyebutkan “tahun anggaran meliputi masa tahun mulai dari tanggal 1 Januari

sampai dengan 31 Desember” dan Pasal 17 ayat (1) UU No.1 / 2004 tentang

perbendaharaan negara yang menyebutkan “pengguna anggaran/kuasa



Terdapat penerbitan SP2D LS yang dialihkan ke Rekening Dinas PU Kab. Deli

Serdang dengan rincian sebagai berikut :

1. Nomor : 47 / LS - G / SP2D / KEU / 2010 tanggal 05 April 2010 sebesar Rp. 352.845.000,-

2. Nomor : 178 / LS-G / SP2D / KEU / 2010 tanggal 06 September 2010 sebesar Rp. 375.885.000,-


Bahwa berdasarkan Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab. Deli Serdang No.

106.01.02.000267-0 diketemukan adanya transaksi An. Saksi Elfian yang tidak

jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan rincian :

Saksi An. ELFIAN

Tgl. 1 Februari 2010 Rp. 77.968.338,-

Rp. 438.218.000,-

Tgl. 26 Maret 2010 Rp. 37.250.909,-

Tgl. 22 Desember 2010 Rp. 113.722.727,-

Rp. 77.904.545,-

Rp. 58.204.545,-

Rp. 232.818.181,-

Rp. 1.036.087.245,-

Bahwa atas perbuatan terdakwa, yang dilakukan bersama-sama dengan Ir. Faisal

dan Elfian sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam jabatannya masing -

masing untuk mengeluarkan uang dari Kas Daerah yang tidak sesuai dengan



















42

mekanisme dan menyetujui pembayaran diluar peruntukan yang ditetapkan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Deli Serdang, adalah pihak

yang paling bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian negara

sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan yang menyatakan ”pejabat yang menandatangani dan / atau

mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran

material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, akibat persetujuan dan penandatanganan

SP2D oleh terdakwa Drs. Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah

Kabupaten Deli Serdang yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban

atas penggunaan anggaran sebelumnya dan bukti - bukti pembayaran yang sah

dan lengkap serta bukti penyetoran PPN / PPh sebagaimana diatur dalam Pasal

93 ayat (2) PP 58 / 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat

Edaran Mendagri No. 900 / 316 / BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman

Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan

pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang penggunaannya tidak sesuai dengan

peruntukkannya sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA TA. 2010





yakni pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2008 dan

2009 sebesar Rp. 83.093.392.275,-

- Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab. Deli Serdang No.

106.01.02.000267-0 diketemukan adanya transaksi An. Saksi Elfian selaku

Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Deli Serdang sebesar Rp.

1.036.087.245,-



diancam pidana dalam pasal 8 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH

Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana



















43

Atau :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Drs. AGUS SUMANTRI selaku Bendahara Umum

Daerah Kabupaten Deli Serdang secara bersama - sama dengan Ir. FAISAL

selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang dan ELFIAN selaku Bendahara

Pengeluaran Dinas PU Deli Serdang, yang perkaranya diajukan tersendiri atau

masing - masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada tahun 2010 bertempat di

Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Komplek Kantor Bupati Deli

Serdang Jalan Mawar Lubuk Pakam atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain

yang berdasarkan Pasal 5 Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal

07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkaranya tersebut, “baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh

melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut - turut melakukan

rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidak -

tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri selaku pegawai negeri atau orang selain

pegawai negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara

terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku - buku

atau daftar - daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi khususnya”,

khususnya dalam pengelolaan dana APBD Kab. Deli Serdang TA. 2010 dalam hal

ini secara melawan hukum telah menyetujui dan menandatangani Surat Perintah

Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D - GU) walaupun diketahui bahwa dalam proses

pencairannya yang didasarkan pada Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang

(SPP - GU) yang ditandatangani oleh Elfian selaku Bendahara Pengeluaran Dinas

PU Deli Serdang dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM - GU) oleh Ir.

Faisal selaku Kepala Dinas PU Deli Serdang telah menyimpang dari mekanisme

dan prosedur yang berlaku karena tidak dilandasi dengan alat bukti yang sah dan

lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan Negara /

Daerah kemudian setelah dana tersebut keluar dari Kas Daerah dan beralih ke

Rekening Dinas PU Deli Serdang penggunaannya telah menyimpang dari

peruntukan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dinas PU Kab. Deli Serdang TA. 2010 akibat adanya insiatif dari Ir. Faisal selaku

Kepala Dinas PU Deli Serdang untuk mengalihkan kegiatan - kegiatan yang



















44

semula telah ditetapkan dalam DPA menjadi kegiatan Swakelola tanpa adanya

perencanaan dan melalui tahap pembahasan serta persetujuan dari Pemerintah

Daerah dan DPRD Deli Serdang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang

kemudian sebagian dananya digunakan untuk membayar pekerjaan - pekerjaan

yang telah dilaksanakan pada Tahun anggaran sebelumnya sehingga merugikan

keuangan Negara / Daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.

84.129.479.520,- (delapan puluh empat milyar seratus dua puluh sembilan juta

empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) atau setidak -

tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI

Perwakilan SU Nomor : 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012 perihal

Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada

Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 yang ditujukan

kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada TA. 2010 Dinas PU Kabupaten Deli Serdang telah menerima dana

APBD yang peruntukannya telah ditetapkan untuk kegiatan - kegiatan dalam DPA

SKPD sebesar Rp. 179.534.534.198,- dan telah terealisasi sebesar Rp.

178.883.145.113,- sehingga terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp.

651.389.085,- sebagaimana tertuang dalam Pertanggungjawaban DPA SKPD

Nomor 687 tahun 2011 tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD TA. 2010 tanggal 16 Agustus 2011 ;


selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menyetujui dan

menandatangani SP2D - GU (Surat Perintah Pencairan Dana - Ganti Uang) akibat

adanya inisiatif Ir. FAISAL selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang untuk

mengalihkan kegiatan - kegiatan yang semula telah ditetapkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi kegiatan Swakelola, padahal diketahuinya

bahwa proses untuk menetapkan suatu kegiatan yang bersifat swakelola terlebih

dahulu harus dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka

Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk Operasional (PO) untuk selanjutnya perencanaan

tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan dibahas bersama-sama

dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang sekaligus memberikan persetujuannya

dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah serta membuat Petunjuk Operasional

atas kegiatan Swakelola tersebut, hal ini sebagaimana tersebut dalam Penjelasan

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 17 (1) UU No. 1

tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 39 ayat (3) dan (4)

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan Lampirannya tentang Persyaratan



















45

pelaksanaan Swakelola dimana setelah dana tersebut keluar dari Kas Daerah dan

beralih ke rekening Dinas PU Kabupaten Deli Serdang penggunaannya telah

menyimpang dari peruntukkannya sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah

Nomor 1 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2010 yang ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2010 ;












atas penyetoran PPN / PPh sebelumnya” (vide pasal 93 ayat (2) PP 58 / 2005

tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

13 tahun 2006 Pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat Edaran Mendagri No. 900 /

316 / BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur

Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan

Daerah) ;

Rincian Pengambilan uang melalui SPP - GU , SPM - GU yang SP2D - GUnya




(Kode Rek : 5220902) Rp. 750.000.000,-

Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 20.625.000,- Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 9.000.000,- Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 258.558.750,- Belanja perjalanan Dinas luar daerah Rp. 46.042.250,-



















46


Rp. 3.000.000.000,-


Rp. 544.272.551,-


(Kode Rek : 5232101 ) Rp. 1.448.400.000,-



Rp. 300.000.000,-



(Kode Rek : 5222007) Rp. 482.003.549,-


Rp. 551.600.000,-



(Kode Rek : 5220201) Rp. 3.300.000.000,-



(Kode Rek : 5220201) Rp. 1.930.000.000,-


(Kode Rek : 5220901) Rp. 100.000.000,-


Rp. 250.000.000,-


Rp. 1.500.000.000,-


Rp. 250.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penye-berangan diatas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 1.500.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 3.000.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penye-berangan di atas air

Rp. 1.500.000.000,-



















47

(Kode Rek : 5232204) 6. Pada tanggal 7 Juli 2010 dengan Nomor SP2D : 174/GU/SP2D/KEU/2010 sebesar


(Kode Rek : 5232101) Rp. 2.200.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 1.000.000.000,-


Rp. 200.000.000,-



(Kode Rek : 5222007) Rp. 637.401.900,-


Rp. 518.130.000,-


sebesar Rp. 266.915.000.- yang digunakan untuk : Honorarium tenaga ahli/ instruktur / narasumber Rp. 135.200.000,- Belanja jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 14.375.000,- Belanja jasa service Rp. 13.350.000,- Belanja penggantian suku cadang Rp. 43.750.000,- Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Rp. 60.240.000,- 10. Pada tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nomor SP2D : 223/GU/SP2D/KEU/2010

sebesar Rp. 7.991.063.425,- yang digunakan untuk : Uang lembur PNS Rp. 83.300.325,- Uang lembur Non PNS Rp. 46.530.000,- Belanja alat tulis kantor Rp. 90.090.000,- Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering) Rp. 3.000.000,- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.500. 000,- Belanja bahan baku bangunan Rp. 425.000.000,- Belanja bahan / bibit tanaman Rp. 7.500.000,- Belanja bahan material uji laboratorium Rp. 31.700.000,- Belanja telepon Rp. 3.600.000,- Belanja air Rp. 3.000.000,- Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang Rp. 15.000.000,- Belanja surat kabar/majalah Rp. 9.600.000,- Belanja jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 12.690.000,- Belanja cetak Rp. 30.580.000,- Belanja penggandaan Rp. 41.325.000,- Belanja sewa meja kursi Rp. 1.200.000,- Belanja sewa tenda Rp. 930.000,- Belanja sewa sound system Rp. 800.000,- Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 20.625.000,- Belanja makanan dan minuman tamu Rp. 9.000.000,- Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 258.558.750,- Belanja perjalanan Dinas luar Daerah Rp. 36.936.250,- Belanja pemeliharaan jalan Rp. 3.500.000.000,-



















48

(Kode Rek : 5222001) Belanja pemeliharaan jembatan

(Kode Rek : 5222002) Rp. 500.000.000,-


Rp. 60.000.000,-


Rp. 162.598.100,-


Rp. 2.436.000.000,-


Rp. 200.000.000,-



(Kode Rek : 5220901) Rp. 750.000.000,-


(Kode Rek : 5220902) Rp. 400.000.000,-


(Kode Rek : 5232101) Rp. 1.000.000.000,-


Rp. 300.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 6.567.750.000,-



(Kode Rek : 5220201) Rp. 3.644.334.105,-


(Kode Rek : 5220901) Rp. 840.000.000,-


Rp. 680.000.000,-


Rp. 1.000.000.000,-


Rp. 218.231.900,-


Rp. 200.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penye-berangan Di atas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 3.000.000.000,-


Rp. 300.000.000,-




















49


(Kode Rek : 5222002) Rp. 400.000.000,-


Rp. 8.187.633.750,-


Rp. 8.975.180.000,-



(Kode Rek : 522203) Rp. 70.500.000,-


Rp. 200.000.000,-


Rp. 150.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 1.000.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 330.000.000,-


Rp. 551.600.000,-


Rp. 5.000.000.000,-



(Kode Rek : 5222001) Rp. 2.102.250.000,-



(Kode Rek : 5232101) Rp. 110.790.000,-



(Kode Rek : 5222007) Rp. 571.568.100,-


Rp. 45.369.000,-



















50



(Kode Rek : 5222015) Rp. 125.000.000,-


Rp. 10.000.000.000,-


Rp. 4.570.000.000,-


Rp. 946.000.000,-



(Kode Rek : 5232101) Rp. 2.000.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penye-berangan Diatas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 5.000.000.000,-



sebesar Rp. 14.700.345.875,- yang digunakan untuk : Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Rp. 192.600.000,- Uang lembur PNS Rp. 142.514.625,- Uang lembur Non PNS Rp. 40.474.000,- Belanja alat tulis kantor Rp. 82.650.000,- Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray

kering) Rp. 3.000.000,-


(Kode Rek : 5222002) Rp. 400.000.000,-


Rp. 100.000.000,-

Belanja jasa konsultan penelitian Rp. 200.000.000,- Belanja jasa konsultansi Rp. 133.500.000,- Belanja modal pengadaan printer Rp. 7.500.000,- Belanja modal pengadaan kamera Rp. 10.500.000,-



















51

Belanja modal pengadaan note kamera Rp. 7.000.000,- Belanja modal pengadaan kontruksi jalan

(Kode Rek : 5232101) Rp. 7.950.000.000,-

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penye-

berangan Diatas air (Kode Rek : 5232204)

Rp. 4.360.000.000,-


Rp. 200.000.000,-


Rp. 150.000.000,-




pengajuan SPP - GU & SPM - GU tidak dilandasi dengan bukti - bukti pertanggung

jawaban atas penggunaan uang sebelumnya dan diperuntukkan bagi pembayaran

kegiatan swakelola adalah sebesar Rp. 112.896.218.555,- (seratus dua belas milyar

delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus lima

puluh lima rupiah) ;




Dinas PU Deli Serdang, melalui penerbitan chek yang disetujui dan ditandatangani

oleh Ir. Faisal dan Elfian selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran

Dinas PU Deli Serdang (yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang

penggunaannya telah menyimpang dari peruntukannya semula yang diketahui dari

adanya Laporan berupa Daftar Hutang Dinas PU per 31 Desember 2010 yang

dibuat oleh Sdr. Sahnan atas perintah Ir. Faisal guna mengetahui jumlah pekerjaan

yang belum dibayarkan pada TA. berkenaan, yang menyebutkan bahwa nilai

pekerjaan yang telah dilaksanakan pada TA 2010 hanya sebesar Rp.

86.916.842.322,- dan jumlah uang yang dibayarkan hanya sebesar Rp.

46.945.712.330,- sehingga masih menyisakan hutang pekerjaan TA. 2010 adalah

sebesar Rp. 33.013.089.192,- untuk belanja modal dan Rp. 6.958.040.800,- untuk

belanja barang jasa ;

Rincian realisasi pembayaran sebesar Rp. 46.945.712.330,- dalam kegiatan


adalah :

a. Kegiatan Pembangunan Jalan



















52

Pembayaran upah :



Pembayaran Bahan :




b. Kegiatan Pembangunan Jembatan

Pembayaran upah :



Pembayaran Upah :




c. Kegiatan Pemeliharaan Jalan

Pembayaran upah :



Pembayaran bahan :




d. Kegiatan Pemeliharaan Jembatan

Pembayaran Bahan :





















53

Pembayaran Upah :




e. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembayaran Bahan :



Pembayaran Upah :




f. Kegiatan peningkatan pembersihan sungai/kali




g. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pembayaran Upah :



Pembayaran Upah :




h. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pembayaran Bahan :



















54



Pembayaran Upah :







i. Kegiatan Penataan Prasarana Perkotaan

1.1. LPJU

Pembayaran Upah :



Pembayaran Bahan :




1.2. Taman

Pembayaran Upah :



Pembayaran Bahan :
























55



dengan rincian :



sebesar Rp. 31.283.219.625,-).



sebesar Rp. 55.558.907.100).


hukum, karena selain telah melampaui TA. bersangkutan juga menyalahi

peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) sehingga menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 yang

menyebutkan “tahun anggaran meliputi masa tahun mulai dari tanggal 1 Januari

sampai dengan 31 Desember” dan Pasal 17 ayat (1) UU No. 1 / 2004 tentang

perbendaharaan negara yang menyebutkan “pengguna anggaran / kuasa



Terdapat penerbitan SP2D LS yang dialihkan ke Rekening Dinas PU Kab. Deli

Serdang dengan rincian sebagai berikut :




Bahwa berdasarkan Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab. Deli Serdang No.

106.01.02.000267-0 diketemukan adanya transaksi An. Saksi Elfian yang tidak

jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan rincian :

Saksi An. ELFIAN

Tgl. 1 Februari 2010 Rp. 77.968.338,-

Rp. 438.218.000,-

Tgl. 26 Maret 2010 Rp. 37.250.909,-

Tgl. 22 Desember 2010 Rp. 113.722.727,-

Rp. 77.904.545,-

Rp. 58.204.545,-

Rp. 232.818.181,-



















56

Rp. 1.036.087.245,- Bahwa atas perbuatan terdakwa, yang dilakukan bersama - sama dengan Ir. Faisal

dan Elfian sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam jabatannya masing -

masing untuk mengeluarkan uang dari Kas Daerah yang tidak sesuai dengan

mekanisme dan menyetujui pembayaran diluar peruntukan yang ditetapkan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Deli Serdang, adalah pihak

yang paling bertanggungjawab yang mengakibatkan kerugian negara

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan yang menyatakan ”pejabat yang menandatangani dan / atau

mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran

material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, akibat persetujuan dan penandatanganan

SP2D oleh terdakwa Drs. Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah

Kabupaten Deli Serdang yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban

atas penggunaan anggaran sebelumnya dan bukti - bukti pembayaran yang sah

dan lengkap serta bukti penyetoran PPN / PPh sebagaimana diatur dalam pasal 93

ayat (2) PP 58 / 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 pasal 216 (3) huruf c dan d, serta Surat

Edaran Mendagri No. 900 / 316 / BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman

Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggung

jawaban Keuangan Daerah yang penggunaannya tidak sesuai dengan

peruntukkannya sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA TA. 2010






dan 2009 sebesar Rp. 83.093.392.275,-

- Print-Out Rekening Koran Dinas PU Kab. Deli Serdang

No.106.01.02.000267-0 diketemukan adanya transaksi An. Saksi Elfian

selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Deli Serdang sebesar

Rp. 1.036.087.245,- (satu milyar tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh

ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).




















57


diancam pidana dalam pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH

Pidana jo. pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana ;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2013, yang Menuntut

terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut.:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Agus Sumantri terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama - sama dan

berlanjut melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi

UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam

Dakwaan Kesatu Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6

(enam) tahun tahun, dengan perintah untuk tetap ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),

subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 22 (dua puluh dua) bundel administrasi penggunaan UP (Uang

Persediaan) dan lampirannya berupa SPP (Surat Permintaan

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan

Pengajuan SPP UP / GU dan TU Tahun Anggaran 2008.

2. 24 (dua puluh empat) bundel administrasi penggunaan UP (Uang




3. 26 (dua puluh enam) bundel administrasi penggunaan UP (Uang




4. Daftar Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2010 Kegiatan



















58

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli

Serdang.

5. Rekapitulasi Pemakaian Asoal dari Gudang untuk Kegiatan

Pemeliharaan Jalan Wilayah UPTD I s/d Wilayah UPTD VI Tahun

2010 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.

6. Daftar Kerusakan Jaringan Jalan Wilayah UPTD V Kegiatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Tahun 2010 Dinas Pekerjaan

Umum Kab. Deli Serdang. 7. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2009 Kegiatan


Serdang.

8. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2010 Kegiatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli

Serdang.

9. Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang Bidang

Pekerjaan Umum Tahun 2008, Seksi Pekerjaan Umum, Seksi

Pertamanan, Seksi Peralatan / Perbengkelan.





Pekerjaan Umum Periode Januari 2010 s/d Desember 2010, Seksi

Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan /

Perbengkelan.

12. Laporan Kegiatan Tahun 2008 Seksi Peningkatan Jembatan Bulan

Desember Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang.




14. Daftar SP2D Belanja Langsung LS - BJ Dinas PU Kab. Deli Serdang

Tahun Anggaran 2010


Tahun Anggaran 2011

16. Daftar SP2D UP dan GU Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun

Anggaran 2011.



















59

17. Print Rekening Koran 2008

18. Fotocopy Petikan SK a.n. Ir. Faisal dan Elfian (Copy)

19. Keputusan Kadis tentang penunjukan Pejabat Penataan Keuangan

(Asli)

20. Laporan Keuangan 2009 asli belum di stempel

21. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL Januari

2010 WISMP

22. Laporan Keuangan tahun 2008 (asli)

23. Perincian Objek tahun 2009 (asli)

24. SSP tahun 2010 bulan Desember 2010 (asli)


26. SSP tahun 2009 bulan Juli 2009, Bulan Desember 2009 (asli)

27. SSP tahun 2010 bulan April , Mei, SepTember, November 2010 (asli)

28. Data Pembayaran yang belum Di SPJ kan

29. Foto copy Laporan Jurnal 2008 / buku besar

30. Data Pemberian Pinjaman(suntikan )dana Kegiatan Swakelola

31. Laporan hasil pemeriksaan BPK untuk TA. 2008 No. 966 / 5 / XVIII.

MDN / 09 / 2009 tgl. 15 September 2009

32. RKPA-SKPD Dinas PU TA.2010 Kab. DS (asli)

33. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola Partisipatif

Dinas PU: TD Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehab Jalan dalam

Kondisi TD NJOP 27 April 2009

34. SPJ 2010, REKON 2010, SPD APBD 2010 pertama

35. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan,

Jembatan dan Jaringan Irigasi TA. 2009 (asli)



37. Laporan Keuangan 2010 Dinas PU pertama

38. Laporan tentang pelaksanaan APBD semester TA. 2010 (asli)

39. Laporan Keuangan 2011, 2010 Pemkab. DS (asli)

40. Daftar Belanja Modal: Pembangunan Jalan dan Jembatan

Perdesaan.

41. Daftar Pengadaan Bahan / Material kegiatan Rehab Jembatan dalam

Kondisi TD TA. 2008

42. Daftar Utang per 31 Desember 2008 Dinas Pu Kab. DS

43. Harga Pekerjaan



















60

44. Daftar Utang per 31 Des 2011 Dinas PU Kab. DS

45. Daftar Pembayaran bahan dan upah borong kegiatan Peningkatan

Jaringan Irigasi TA. 2010 (asli)

46. Rehab Pemeliharan Jembatan 2008, Laporan bln Des 2008, 2009,

2010 (asli)

47. Laporan Keuangan semester I TA. 2008,2009 Dinas PU (asli)

48. Daftar Utang TD Jalan 31 Des 2010

49. Buku Agenda Logo Bank SUMUT

50. Anggaran Kas tahun 2011

51. Financial Statement 2009, Buku I dan II

52. DIPA 2008,2009

53. Lap. Keuangan WISMP 2010

54. Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010 (asli)

55. Loan Credit WISMP Project 2010

56. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011

57. Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli)

58. SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP / 2010


60. Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi

implementation

61. Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan Jasa

Konsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola

dan Matriks Perbedaan antara Peraturan Presiden (satu bundel)

62. Tindak lanjut laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kementrian PU

tahun 2009 dan 2010

63. Surat Kuasa Cv SUBSISTANCE ENGINEERING dan prosedur tata

cara permintaan serta pembayaran uang lembur

64. Pembentukan tim perencanaan dan Management Training (TNA)

65. Laporan Auditor Independen Dukungan atas laporan keuangan

WISMP tgl. 31 Des 2010

66. Foto Dokumentasi Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kec.

Pagar Merbau dan desa Paya Bakung kecamatan hamparan perak

(asli)

67. Surat Perjanjian Upah Borong a.n. Rizaldi Adrian ST

68. Addendum / Amandemen Kontrak CV SUBSISTANCE

ENGINEERING nomor kontrak 050 / 1104 / / DPUDS / 2011



















61

69. Surat Notaris a.n. GINA SYAHFITRI Nasution

70. Foto Dokumentasi Bahan di daerah Irigasi Payabakung Kec.

Hamparan Perak

71. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS)

72. Surat Notaris ABIDIN S. PANGGABEAN, SH

73. Proposal Kegiatan Pegadaan Jasa / Upah Rehab Jaringan Irigasi di

Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau

74. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2010 di Kec. Hamparan

Perak, Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa.

75. Buku Kas Umum TA. 2009

76. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan TA. 2010

77. Laporan barang Kuasa Pengguna intra komtabel TA.2010

78. Tanda Terima a.n. S. Chairuddin Nasution, Enri Irwanto ST, Idris

Sinaga, Rachmad Hidayat, Suwadi

79. Surat perjanjian upah borong a.n. Ir. Harapan Tambunan tahun 2010

80. Gambar pelaksanaan kegiatan di Kec. Kutalimbaru TA. 2010 dan

Tanjung Morawa

81. Tanda Terima a.n.Arjit Singh

82. Foto Dokumentasi Pemeliharaan halaman gedung kantor

83. Daftar Realisasi penarikan dana kegiatan pemangunan jalan dan

jembatan TA. 2009 (asli)

84. Laporan Buku Kas Umum TA. 2010

85. Daftar Realisasi pekerjaan tahun 2007 eks Dinas PU Bina Marga

86. Kontrak PT KARYA MURNI PERKASA No. 050 / 6609 / DPUDS /

2010

87. Kontrak CV RAUT AGUNG GROUP No. 050 / 2396 / DPUDS / 2010

88. Kontrak CV RAUT AGUNG GROUP No. 050 / 1445 / DPUDS / 2010

89. Kontrak UD PUTRA KARYA No. 050 / 1794 / DPUDS / 2010

90. Kontrak CV PETANI MAJU No. 050 / 1493.1 / DPUDS / 2010

91. Kontrak PT NATIO INFO SOLUSINDO No. 050 / 6707 / DPUDS /

2010

92. Kontrak CV MARIHOT TUA No. 050 / 2396.2 / DPUDS / 2010

93. Kontrak CV NURFASYADA MORA No. 050 / 1442.6 / DPUDS / 2010

94. Kontrak CV SADEWA No. 050 / 2396.3 / DPUDS / 2010

95. Kontrak CV SADEWA No. 050 / 1493 / DPUDS / 2010

96. Kontrak CV ROYAL No. 050 / 1912 / DPUDS / 2010



















62

97. Kontrak UD SERAMBI No. 050 / 1081 / DPUDS / 2010

98. Kontrak CV GALERI INTI KARYA SEJAHTERA No. 050 / 3037 /

DPUDS / 2010

99. Kontrak CV NATOGU TAHI No.050 / 1442.7 / DPUDS / 2010

100. Kontrak PT KARYA MURNI PERKASA No. 050 / 1325 / DPUDS /

2010

101. Kontrak CV SUBSISTANCE ENGINEERING No. 050 / 1442 /

DPUDS / 2010

102. Kontrak CV GAPURA WITANTRA No. 050 / 1980 / DPUDS / 2010

103. Kontrak CV GLOBAL No. 050 / 1546 / DPUDS / 2010

104. Kontrak CV DORISVA No. 050 / 1442.2 / DPUDS / 2010

105. Kontrak CV GLOBAL No. 050 / 1546.1 / DPUDS / 2010


DPUDS / 2010

107. Kontrak UD PUTRA KARYA No. 050 / 1794. 1 / DPUDS / 2010

108. Kontrak CV RAHAYU No. 050 / 1073.3 / DPUDS / 2010

109. Kontrak CV GALERI INTI KARYA SEJAHTERA No. 050 / 0697. 2 /

DPUDS / 2010

110. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola - Partisipatif

111. Rekapitulasi Pembayaran TA. 2008

112. Kata Pengantar Tahun 2010

113. Anggaran Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. DS Tahun Anggaran

2010

114. Ringkasan Tagihan Swakelola DS (1 lbr) 2010

115. Ringkasan Pembayaran Tagihan Swakelola DS (2 Lbr)

116. Hasil negosiasi harga satuan (2 Lbr) 2009

117. Hasil negosiasi harga bahan (1 Lbr) 2009

118. Rincian harga untuk tambal lubang / patching di jalan besar Tj. Anom

tahun 2010 (2 lbr)

119. Daftar kegiatan tahun 2008 (1 set) 4 lbr

120. Daftar kegiatan UPTD I material 1 set (8 lbr)

121. Buku Besar dan Jurnal Tahun Anggaran 2008

122. Rincian Objek tahun 2010 (22 kegiatan)


124. Laporan keuangan semester satu tahun 2008

125. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL tahun 2010



















63

126. Foto copy DPPA tahun 2008, 2009, 2010

127. MC atas nama UD HIRAMOTHI

128. Gambar pelaksanan kegiatan perkuatan tebing Sei Galang lokasi

Jati Baru Kecamatan Pagar Merbau

129. Gambar pelaksanan kegiatan Rehab Laning dan saluran pasangan

desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa

130. Kapitalisasi perluasan Jaringan Irigasi

131. Daftar hutang per 31 Desember 2011

132. SPKS Rehab Jaringan Irigasi D.I Bandar Dolok

133. Daftar SPK 1 bundel

134. Rekap bahan kegiatan pemeliharaan jalan PT KARYA MURNI

PERKASA 1 bundel

135. Tagihan Pekerjaan 2 bundel Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ELFIAN.

4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar :

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

III. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan pada Tanggal 8 Juli 2013 No. 20/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. AGUS SUMANTRI tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Drs. AGUS SUMANTRI telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang

dilakukan secara bersama - sama dan berkelanjutan“ ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1

(satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus

diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam

rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

;



















64

6. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 22 (dua puluh dua) bundel administrasi penggunaan UP (Uang




2. 24 (dua puluh empat) bundel administrasi penggunaan UP (Uang




3. 26 (dua puluh enam) bundel administrasi penggunaan UP (Uang




4. Daftar Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2010 Kegiatan


Serdang.

5. Rekapitulasi Pemakaian Asoal dari Gudang untuk Kegiatan

Pemeliharaan Jalan Wilayah UPTD I s/d Wilayah UPTD VI Tahun

2010 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Deli Serdang.

6. Daftar Kerusakan Jaringan Jalan Wilayah UPTD V Kegiatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Tahun 2010 Dinas Pekerjaan

Umum Kab. Deli Serdang. 7. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2009 Kegiatan


Serdang.

8. Laporan Pekerjaan Wilayah UPTD V Tahun 2010 Kegiatan


Serdang.


























65

Pekerjaan Umum Periode Januari 2010 s/d Desember 2010, Seksi

Pekerjaan Umum, Seksi Pertamanan, Seksi Peralatan /

Perbengkelan.








Tahun Anggaran 2010


Tahun Anggaran 2011

16. Daftar SP2D UP dan GU Dinas PU Kab. Deli Serdang Tahun

Anggaran 2011.


18. Fotocopy Petikan SK a.n. Ir. Faisal dan Elfian (Copy)

19. Keputusan Kadis tentang penunjukan Pejabat Penataan Keuangan

(Asli)

20. Laporan Keuangan 2009 asli belum di stempel

21. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL Januari

2010 WISMP

22. Laporan Keuangan tahun 2008 (asli)

23. Perincian Objek tahun 2009 (asli)

24. SSP tahun 2010 bulan Desember 2010 (asli)


26. SSP tahun 2009 bulan Juli 2009, Bulan Desember 2009 (asli)

27. SSP tahun 2010 bulan April, Mei, SepTember, November 2010 (asli)

28. Data Pembayaran yang belum Di SPJ kan

29. Foto copy Laporan Jurnal 2008 / buku besar

30. Data Pemberian Pinjaman (suntikan) dana Kegiatan Swakelola

31. Laporan hasil pemeriksaan BPK untuk TA. 2008 No. 966 / 5 / XVIII.

MDN / 09 / 2009 tgl. 15 September 2009

32. RKPA-SKPD Dinas PU TA.2010 Kab. DS (asli)

33. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola Partisipatif

Dinas PU: TD Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehab Jalan dalam



















66

Kondisi TD NJOP 27 April 2009

34. SPJ 2010, REKON 2010, SPD APBD 2010 pertama


Jembatan dan Jaringan Irigasi TA. 2009 ( asli )



37. Laporan Keuangan 2010 Dinas PU pertama

38. Laporan tentang pelaksanaan APBD semester TA. 2010 (asli)

39. Laporan Keuangan 2011, 2010 Pemkab. DS (asli)

40. Daftar Belanja Modal : Pembangunan Jalan dan Jembatan

Perdesaan.

41. Daftar Pengadaan Bahan / Material kegiatan Rehab Jembatan

dalam Kondisi TD TA. 2008

42. Daftar Utang per 31 Desember 2008 Dinas Pu Kab. DS

43. Harga Pekerjaan

44. Daftar Utang per 31 Des 2011 Dinas PU Kab. DS

45. Daftar Pembayaran bahan dan upah borong kegiatan Peningkatan

Jaringan Irigasi TA. 2010 (asli)

46. Rehab Pemeliharan Jembatan 2008, Laporan bln Des 2008, 2009,

2010 (asli)

47. Laporan Keuangan Semester I TA. 2008, 2009 Dinas PU (asli)

48. Daftar Utang TD Jalan 31 Des 2010

49. Buku Agenda Logo Bank SUMUT

50. Anggaran Kas tahun 2011

51. Financial Statement 2009, Buku I dan II

52. DIPA 2008, 2009

53. Lap. Keuangan WISMP 2010

54. Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010 (asli)

55. Loan Credit WISMP Project 2010

56. Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011

57. Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asli)



60. Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi

implementation

61. Standar dan Pedoman Pengadaan Pengerjaan Konstruksi dan Jasa



















67

Konsultasi dan Dokumen Kontrak Lampiran Tata Cara Swakelola

dan Matriks Perbedaan antara Peraturan Presiden (satu bundel)

62. Tindak lanjut laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kementrian PU

tahun 2009 dan 2010

63. Surat Kuasa CV SUBSISTANCE ENGINEERING dan prosedur tata

cara permintaan serta pembayaran uang lembur

64. Pembentukan tim perencanaan dan Management Training (TNA)

65. Laporan Auditor IndependenDukungan atas laporan keuangan

WISMP tgl. 31 Des 2010

66. Foto Dokumentasi Rehab Jaringan Irigasi di Bandar Dolok Kec.

Pagar Merbau dan desa Paya Bakung kecamatan hamparan perak

(asli)

67. Surat Perjanjian Upah Borong a.n. Rizaldi Adrian ST

68. Addendum / Amandemen Kontrak CV SUBSISTANCE ENGINEE-

RING nomor kontrak 050 / 1104 / / DPUDS / 2011

69. Surat Notaris a.n. GINA SYAHFITRI Nasution

70. Foto Dokumentasi Bahan di daerah Irigasi Payabakung Kec.

Hamparan Perak

71. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS)

72. Surat Notaris ABIDIN S. PANGGABEAN, SH

73. Proposal Kegiatan Pegadaan Jasa / Upah Rehab Jaringan Irigasi di

Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau

74. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2010 di Kec. Hamparan

Perak, Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Tanjung Morawa.

75. Buku Kas Umum TA. 2009

76. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan TA. 2010

77. Laporan barang Kuasa Pengguna intra komtabel TA.2010

78. Tanda Terima a.n. S. Chairuddin Nasution, Enri Irwanto ST, Idris

Sinaga, Rachmad Hidayat, Suwadi

79. Surat perjanjian upah borong a.n. Ir. Harapan Tambunan tahun 2010

80. Gambar pelaksanaan kegiatan di Kec. Kutalimbaru TA. 2010 dan

Tanjung Morawa

81. Tanda Terima a.n.Arjit Singh

82. Foto Dokumentasi Pemeliharaan halaman gedung kantor

83. Daftar Realisasi penarikan dana kegiatan pemangunan jalan dan

jembatan TA. 2009 (asli)



















68

84. Laporan Buku Kas Umum TA. 2010

85. Daftar Realisasi pekerjaan tahun 2007 eks Dinas PU Bina Marga

86. Kontrak PT KARYA MURNI PERKASA No. 050/6609/DPUDS/2010

87. Kontrak CV RAUT AGUNG GROUP No. 050/2396/DPUDS/2010

88. Kontrak CV RAUT AGUNG GROUP No. 050/1445/DPUDS/2010

89. Kontrak UD PUTRA KARYA No. 050/1794/DPUDS/2010

90. Kontrak CV PETANI MAJU No. 050/1493.1/DPUDS/2010

91. Kontrak PT NATIO INFO SOLUSINDO No. 050/6707/DPUDS/2010

92. Kontrak CV MARIHOT TUA No. 050/2396.2/DPUDS/2010

93. Kontrak CV NURFASYADA MORA No. 050/1442.6/DPUDS/2010

94. Kontrak CV SADEWA No. 050/2396.3/DPUDS/2010

95. Kontrak CV SADEWA No. 050/1493/DPUDS/2010

96. Kontrak CV ROYAL No. 050/1912/DPUDS/2010

97. Kontrak UD SERAMBI No. 050/1081/DPUDS/2010


DPUDS / 2010

99. Kontrak CV NATOGU TAHI No.050/1442.7/DPUDS/2010

100. Kontrak PT KARYA MURNI PERKASA No. 050/1325/DPUDS/2010

101. Kontrak CV SUBSISTANCE ENGINEERING No. 050 / 1442 /

DPUDS / 2010

102. Kontrak CV GAPURA WITANTRA No. 050/1980/DPUDS/2010

103. Kontrak CV GLOBAL No. 050/1546/DPUDS/2010

104. Kontrak CV DORISVA No. 050/1442.2/DPUDS/2010

105. Kontrak CV GLOBAL No. 050/1546.1/DPUDS/2010


DPUDS / 2010

107. Kontrak UD PUTRA KARYA No. 050/1794.1/DPUDS/2010

108. Kontrak CV RAHAYU No. 050/1073.3/DPUDS/2010

109. Kontrak CV GALERI INTI KARYA SEJAHTERA No. 050 / 0697. 2 /

DPUDS / 2010

110. Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola - Partisipatif

111. Rekapitulasi Pembayaran TA. 2008

112. Kata Pengantar Tahun 2010

113. Anggaran Kas Dinas Pekerjaan Umum Kab. DS Tahun Anggaran

2010

114. Ringkasan Tagihan Swakelola DS (1 lbr) 2010



















69

115. Ringkasan Pembayaran Tagihan Swakelola DS (2 Lbr)

116. Hasil negosiasi harga satuan (2 Lbr) 2009

117. Hasil negosiasi harga bahan (1 Lbr) 2009

118. Rincian harga untuk tambal lubang / patching di jalan besar Tj.

Anom tahun 2010 (2 lbr)

119. Daftar kegiatan tahun 2008 (1 set) 4 lbr

120. Daftar kegiatan UPTD I material 1 set (8 lbr)

121. Buku Besar dan Jurnal Tahun Anggaran 2008



124. Laporan keuangan semester satu tahun 2008

125. Rincian penerimaan dan pengeluaran SP2D BTL dan BL tahun 2010

126. Foto copy DPPA tahun 2008,2009,2010

127. MC atas nama UD HIRAMOTHI

128. Gambar pelaksanan kegiatan perkuatan tebing Sei Galang lokasi

Jati Baru Kecamatan Pagar Merbau

129. Gambar pelaksanan kegiatan Rehab Laning dan saluran pasangan

desa Lengau Seprang Kecamatan Tanjung Morawa

130. Kapitalisasi perluasan Jaringan Irigasi

131. Daftar hutang per 31 Desember 2011

132. SPKS Rehab Jaringan Irigasi D.I Bandar Dolok

133. Daftar SPK 1 bundel

134. Rekap bahan kegiatan pemeliharaan jalan PT KARYA MURNI

PERKASA 1 bundel

135. Tagihan Pekerjaan 2 bundel

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Elfian ;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : H. Bastarial, SH.MH, Panitera

Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 57/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang

menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Rabu tanggal 10

Juli 2013, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



















70

Negeri Medan telah diberitahukan kepada terdakwa/Penasihat Hukum

Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : H. Bastarial, SH.MH, Panitera

Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 58/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang

menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari

Kamis tanggal 11 Juli 2013, permintaan banding mana oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan kepada Jaksa

Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013;

VI. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa

tertanggal 04 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tinggi Medan pada tanggal 10 September 2013, Kontra Memori Banding

mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dengan sempurna

diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal

17 September 2013;

VII. Surat Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Juli 2013, Nomor :

W2.U1/11.631/Pid.Sus.K.01.10/VII/2013, yang meminta kepada Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Medan untuk

mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013, sebelum

berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat

banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, diajukan masih dalam

tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat

sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena mana,

permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra

memori banding tanggal 04 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Medan Tanggal 8 Juli 2013 No. 20/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari

dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita



















71

acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum,

termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juli 2013, No. 20/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn,

maka Hakim Majelis Pengadilan tingkat Banding pada dasarnya sependapat

dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Majelis tingkat Pertama telah

diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, bahwa terdakwa telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “korupsi”, sebagaimana

didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, melanggar Pasal 3 jo

pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No.31 tahun 1999

sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang RI No.20 tahun 2001, karenanya

pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dinilai telah tepat

dan benar tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri

dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali sepanjang

mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Pegadilan Tingkat Pertama,

mengingat perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan, bahwa terdakwa bersama dengan Ir. Faisal dan Elfian (masing-

masing di sidangkan dalam berkas perkara terpisah), telah menggunakan uang

APBD tahun anggaran 2010 dan 2011 untuk membayar pekerjaan yang telah

dilaksanakan pada tahun anggaran 2008, 2009.

Menimbang, Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh terdakwa, Ir.

Faisal dan Elfian adalah tidak sah dan tidak dibenarkan secara hukum, karena

telah melampaui tahun anggaran, juga menyalahi peruntukannya sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang

menyebutkan tahun anggaran meliputi masa masa tahun mulai dari tanggal 1

Januari sampai 31 Desember.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh Majelis

dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak memberi efek jera

kepada terdakwa dan orang lain, yang akan berbuat suatu perbuatan

sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama, penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000

(Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan,



















72

menurut hemat Pengadilan Tinggi, terlalu ringan dengan alasan-alasan sebagai

berikut :

1. Korupsi dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;

2. Bahwa penggunaan dana APBD Deli Serdang tahun 2010 yang menyimpang

peruntukannya, karena digunakan pembayaran pekerjaan yang telah selesai

dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2009, sehingga timbul kerugian negara

sebesar Rp. 83.093.392.275 (Delapan Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Tiga

Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima

Rupiah);

3. Kerugian Negara tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan

Tanggal 8 Juli 2013 No. 20/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, haruslah diperbaiki sekedar

mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan

selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pidana denda, Majelis Pengadilan

Tinggi berpendapat bahwa pidana denda tersebut sangat tidak memadai dengan

perbuatan terdakwa, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan menetapkan pidana

denda tersebut sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari

tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara baik

tingkat pertama maupun tingkat banding, untuk banding besarnya akan

disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 3 jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999

yang telah dirobah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke - 1

KUH Pidana jo. pasal 64 ayat 1 KUH Pidana serta pasal - pasal dari peraturan

yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat

Hukum Terdakwa tersebut;



















73

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Medan tanggal 8 Juli 2013 No: 20/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang

dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang

dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa Drs. AGUS SUMANTRI tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa Drs. AGUS SUMANTRI telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang

dilakukan secara bersama - sama dan berkelanjutan“;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4

(empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5 Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Medan pada Tanggal 8 Juli 2013 No. 20/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn,

untuk selebihnya;

6 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

7 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 oleh

Kami : SAUT H. PASARIBU, SH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, KAREL TUPPU, SH.MH.

Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, Sebagai

Hakim Anggota dan DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn, ROSMALINA SITORUS, SH.MH. dan SAZILI, SH.MSi, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim - Hakim

Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam

peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 282/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

01 Oktober 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim -

Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh HAMONANGAN RAMBE,



















74

SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

KAREL TUPPU, SH.MH. SAUT H. PASARIBU, SH ttd

DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn. ttd

ROSMALINA SITORUS, SH.MH. ttd

SAZILI, SH.MSi.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Dikeluarkan untuk kepentingan dinas

WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.

NIP. 040043391



















P U T U S A N Pengadilan Tinggi Medan Pengadilan Tinggi ... fileP U T U S A N Nomor : 38/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak

Documents