Top Banner
Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------ Ir. H. ARIEF WIDODO, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Telaga Bodas Raya, Blok X, No.8 RT. 03 RW. 18, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ; ------ M e l a w a n : RUDI H.M SAMIN, Pekerjaan Ketua Pemuda Pancasila Depok, Alamat Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cibinong 16914, Bengkel mobil dengan merk, BRS KEVIN MOTOR, PT Nilam Sejahtera, RT 05/RW.07, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Bontor O.L Tobing, S.E.,S.H., Nurasl, S.H., Erwin Irawan, S.H., Iwan Sugianto, S.H., Anggoro Pribadi, S.H. Renius J. Simamora, S.H. dan Norman Juntua Simangunsong, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di LUMBAN TOBING & REKAN yang berkedudukan di Gedung Lina Lt.5 R.504 Jl. H.R Rasuna Said Kav. B7 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2015 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat; -------------------------------- PengadilanTinggitersebut;---------------------------------------------------------- Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014;----------------------------- TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk., tanggal 23 Oktober 2014; ------------------
32

P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Dec 26, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

P U T U S A N

Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------

Ir. H. ARIEF WIDODO, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Telaga Bodas Raya,

Blok X, No.8 RT. 03 RW. 18, Kelurahan Kayuringin

Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Bekasi, selanjutnya

disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ; ------

M e l a w a n :

RUDI H.M SAMIN, Pekerjaan Ketua Pemuda Pancasila Depok, Alamat Jalan

KSR Dadi Kusmayadi Cibinong 16914, Bengkel mobil

dengan merk, BRS KEVIN MOTOR, PT Nilam

Sejahtera, RT 05/RW.07, Kelurahan Tengah,

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dalam hal ini

diwakili oleh kuasanya bernama Bontor O.L Tobing,

S.E.,S.H., Nurasl, S.H., Erwin Irawan, S.H., Iwan

Sugianto, S.H., Anggoro Pribadi, S.H. Renius J.

Simamora, S.H. dan Norman Juntua Simangunsong,

S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di

LUMBAN TOBING & REKAN yang berkedudukan di

Gedung Lina Lt.5 R.504 Jl. H.R Rasuna Said Kav. B7

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 24 Januari 2015 selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Tergugat; --------------------------------

PengadilanTinggitersebut;----------------------------------------------------------

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan

dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok

Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014;-----------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Depok Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk., tanggal 23 Oktober 2014; ------------------

Page 2: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 2 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 13

Nopember 2013 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----------

1. Penggugat menggugat atas perbuatan Tergugat melakukan perbuatan

melaksanakan eksekusi tidak sah tanggal 17 September 2013 , atas tempat

usaha / bengkel mobil / motor milik Penggugat bersama Ir Ronal Nainggolan

yang berada di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya

Depok, keberadaan bengkel tersebut sesuai dengan surat ijin tinggal yang

diterbitkan oleh pemilik sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar

Situasi No.9095/1995 dan setelah melakukan eksekusi tidak sah, merusak

rumah, tempat usaha warga yang terletak di Kampung Parung Serap

Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok . Tergugat kemudian

melarang setiap orang untuk memasuki, memanfaatkan lahan yang telah

dieksekusi tidak sah tersebut , dengan memasang banner dimana-mana yang

bertuliskan bahwa barang siapa memasuki dan memanfaatkan lahan yang

telah dieksekusi tidak sah tersebut harus seijin tertulis dari Tergugat. -----------

2. Penggugat menggugat atas perbuatan Tergugat yang bukan Pemilik tanah

telah menawarkan, menyewakan lahan yang telah dieksekusi tidak sah

tersebut kepada setiap orang, termasuk menempatkan penjaga menguasai

tanah a quo. -------------------------------------------------------------------------------------

KRONOLOGIS KEJADIAN : ---------------------------------------------------------------

1. H Muhammad Samin , Abdul Karim, Udje S, Admin ( sebagai Penggugat )

melakukan gugatan dengan proses sebagai berikut : -----------------------------

1.1. Gugatan Perdata di PN Bogor , No.161/Pdt.G/1997/PN Bgr, tanggal

putus 22 November 1997, Tergugat Kemenkominfo/ mass media RRI

menang. -------------------------------------------------------------------------------

1.2. Kemudian Penggugat ( H Muhammad Samin,Abdul Karim, Udje S ,

Admin ) melakukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung

No.603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal putus 25 Mei 1998, Tergugat Kalah .

1.3. Lalu Tergugat Kasasi No.511K/Pdt/2000 tanggal putus 23 Maret

2001, Tergugat Menang. ----------------------------------------------------------

1.4. Kemudian Penggugat mengajukan peninjauan kembali No.588 PK

/Pdt/2002, tanggal putus 22 September 2004 ( Bukti P1 ) , Tergugat

Kalah. ------------------------------------------------------------------------------------

Page 3: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 3 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

1.5. Udje S dan Didin mengajukan gugatan ke PTUN No.71/G

/2002/PTUN Bdg, tanggal putus 31 Oktober 2002. Tergugat

Kemenkominfo/ mass media RRI menang, sehingga keabsahan

sertifikat hak pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi

No.9095/1995 telah lama inkracht th.2002-2013. ----------------------------

1.6. Tergugat menggugat Pidana No.139/Pid.B/2008/PN Bgr, dan

No.140/Pid.B /2008/PN Bgr, kemudian Jaksa Penuntut Umum

melakukan Kasasi No.1554K/Pid/2009 ( Bukti P2) dan No.

1556K/Pid/2009 ( Bukti P3 ) tanggal putus 18 Mei 2010, Udje S dan

Admin dipidana sedangkan Udje S dan Admin belum dieksekusi tetapi

buron / DPO. ---------------------------------------------------------------------------

1.7. Agar mendapat kepastian hukum atas PK No.588PK/Pdt/2002 karena

PK tersebut menggunakan Novum palsu sehingga Udje S dan Admin

dipidana ( Butir 6 tersebut diatas ) , maka Tergugat / Kemenkominfo /

mass media RRI mengajukan PK No.815PK/Pdt/2011 tanggal putus

16 Mei 2012, putusannya adalah PK yang diajukan oleh

Kemenkominfo / mass media RRI ditolak. -------------------------------------

1.8. Kemudian Kemenkominfo untuk mendapat kepastian hukum atas PK

No.588PK/Pdt/2002 yang menggunakan Novum palsu, maka

Kemenkominfo / mass media RRI mengajukan gugatan di PN Depok

No.165/Pdt.G/2011/PN Dpk tanggal putus 26 Desember 2012,

diputuskan Penggugat / Kemenkominfo / mass media RRI,

dikalahkan. -----------------------------------------------------------------------------

1.9. Lalu Kemenkominfo / mass media RRI mengajukan banding ke

Pengadilan Tinggi Bandung No.253/Pdt/2013/PT Bdg tanggal putus

27 Agustus 2013, dengan hasil Penggugat / Kemenkominfo / mass

media RRI dimenangkan. ----------------------------------------------------------

1.10. Didalam proses banding tersebut terdapat 4 Terbanding yaitu : ------

1. Ahli waris H Muhammad Samin .

2. Ahli waris A Karim .

3. Udje S .

4. Admin .

Perlu diperhatikan bahwa putusan PK No.588 PK/Pdt/2002 , bahwa

dengan meninggal nya H Muhammad Samin, tertulis didalam putusan

Page 4: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 4 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

PK No.588 PK/Pdt/2002 halaman 1, bahwa H Muhammad Samin

digantikan oleh : A Karim, Udje S, Admin , dan dengan jelas dan

tegas tidak ada sedikitpun disebut Rudi HM Samin sebagai ahli waris

H Muhammad Samin menggantikan H Muhammad Samin , inisiatif

ahli waris H Muhammad Samin untuk maju didalam persidangan

sudah tidak mendapat kesempatan karena perkara yang berlangsung

dengan tegas, Mahkamah Agung RI didalam keputusannya pada

perkara PK No.588 PK/Pdt/2002 halaman 1 dengan tegas

menyatakan bahwa meninggalnya H Muhammad Samin digantikan

oleh A Karim, Udje S , Admin tidak disebutkan adanya ahli waris H

Muhammad Samin menggantikan H Muhammad Samin , jadi ahli

waris H Muhammad Samin tidak ada celah untuk melibatkan diri

didalam perkara No.588 PK/Pdt/2002 ( Bukti P1). ---------------------------

1.11. Bahwa ditegaskan setelah putusan PTUN tanggal 31 Oktober 2002

atas perkara No.71/G/2002/PTUN Bdg ( Bukti P4 ), maka keabsahan

Sertifikat Hak Pakai No.4 / Sukmajaya dengan Gambar Situasi

No.9095/1995 yang terletak di Kampung Parung Serap Kelurahan

Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok telah ditetapkan Sah

sehingga pada saat ini th.2013, penetapan sah nya sertifikat Hak

Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 (Bukti

P-5) Putusan banding perkara No.253/Pdt/2013/PT.Bdg ) telah

inkracht . -------------------------------------------------------------------------------

1.12. Bahwa pada tanggal 17 September 2013 jam 11.30 WIB – 18.00

WIB , Tergugat / Rudi HM Samin melakukan eksekusi yang diawali

dengan pembacaan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri

Depok dengan tidak sah ( Bukti P6 ), dengan melanggar : ----------------

1.12.1. Surat Putusan PTUN perkara No.71/G/2002/PTUN Bdg ( Bukti

P4 ), tanggal 31 Oktober 2002, bahwa penetapan keabsahan

sertifikat hak pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi

No.9095/1995 telah inkracht, jadi tidak seorangpun yang dapat

memasalahkan sertifikat hak pakai No.4 / Sukmajaya dengan

Gambar Situasi No.9095/1995. ------------------------------------------

1.12.2. Putusan PK No.588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004

karena mengabulkan Tergugat / Rudi HM Samin sebagai ahli

waris H Muhammad Samin terlibat didalam perkara a quo,

Page 5: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 5 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

didalam Putusan PK No.588 PK/Pdt/2002 halaman pertama

dengan tegas dan jelas bahwa disebutkan “ dengan

meninggalnya H Muhammad Samin digantikan oleh Abdul

Karim, Udje S, Admin “ . ---------------------------------------------------

1.12.3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25

April 2007 No.04/Pdr/Eks/2005/PN Bgr jo No.161/Pdt/G

/1997/PN Bgr jo No.603/Pdt/1998/PT.Bdg jo No.511 K/Pdt

/2000 jo No.588 PK/Pdt/2002, yang menetapkan penangguhan

eksekusi ( Bukti P6 ), karena telah ditetapkan adanya Novum

Palsu dengan status inkracht yaitu adanya putusan Kasasi

No.1554 K/Pid/2009 dan No.1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei

2010, maka penetapan penangguhan eksekusi berlaku

selamanya. --------------------------------------------------------------------

1.12.4. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung No. W11.U/3123/

HT.04.10/IX/2013 tanggal 9 September 2013 ( Bukti P7 ) ,

perihal penangguhan eksekusi. ------------------------------------------

1.12.5. Surat Ketua Pengadilan Negeri Depok No.W11.U21/2137

/HK.02/IX/2013 tanggal 16 September 2013 ( Bukti P7 ) perihal

penangguhan eksekusi. ----------------------------------------------------

1.12.6. Surat Ketua Pengadilan Negeri Bogor No.W11.U2/1565/

HT.04.10/IX/2013 tanggal 16 September 2013 ( Bukti P7 ),

perihal penangguhan eksekusi. ------------------------------------------

1.12.7. Putusan Banding perkara No.253/Pdt/2013 tanggal 27 Agustus

2013 yang isinya menetapkan bahwa Sertifikat Hak Pakai No.4

/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 ( Bukti P5 )

adalah Sah, keabsahan sertifikat ini ditetapkan kesekian

kalinya , pada putusan PTUN perkara No.71/G/2002/PTUN

Bdg tanggal 31 Oktober 2002 sudah ditetapkan sah dan

inkracht. ------------------------------------------------------------------------

Dengan jelas bahwa Tergugat telah melaksanakan Eksekusi

dengan tidak sah / melawan hukum , maka apa yang dilakukan

oleh Tergugat / Rudi HM Samin melarang setiap orang

memasuki , memanfaatkan lahan Sertifikat Hak Pakai No.4 /

Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 tanpa ijin

tertulis dari Rudi HM Samin , maka tindakannya melarang

Page 6: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 6 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum , yaitu

penyerobotan tanah, karena pihak yang memanfaatkan dan

akan memasuki lahan sertifikat hak pakai No.4 / Sukmajaya

dengan Gambar Situasi No.9095/1995 adalah pihak yang sah

yang mendapat ijin dari RRI/ Kominfo. ---------------------------------

1.13. Bahwa Tergugat / Rudi HM Samin pada tanggal 10 Oktober 2013 ,

mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan

Negeri Depok atas perkara No.253/Pdt/2013/PT.Bdg yang diputus

tanggal 27 Agustus 2013, perkara tersebut ditingkat banding sebagai

Terbanding adalah : -----------------------------------------------------------------

1. Ahli Waris HM Samin .

2. Ahli Waris A Karim .

3. Udje S .

4. Admin .

Rudi HM Samin mengajukan Kasasi dengan menyatakan dirinya

adalah sebagai Ahli waris HM Samin , sebagaimana diuraikan diatas,

bahwa didalam putusan PK No.588 PK/Pdt/2002 yang diputus tanggal

22 September 2004 tertulis dihalaman 1 yaitu HM Samin meninggal

diganti oleh A Karim , Udje S, dan Admin , tidak ada tertulis Ahli waris

HM Samin ataupun Rudi HM Samin , jadi pengajuan Kasasi Rudi HM

Samin adalah tidak sah. ------------------------------------------------------------

2. Tergugat / Rudi HM Samin dengan langkah-langkah melwan hukum

memajukan dirinya sebagai ahli waris H Muhammad Samin dimulai pada

tahun 2002, untuk melibatkan didalam perkara a quo padahal tidak

sedikitpun dari penetapan hukum bahwa Tergugat / Rudi HM Samin bisa

melibatkan didalam perkara a quo meskipun dirinya memajukan status

sebagai ahli waris HM Samin. ---------------------------------------------------------

3. Bahwa setelah adanya putusan PK No.588 PK/Pdt/2002, Kemenkominfo

/ mass media RRI mengurus / menggugat adanya Novum palsu yang

dilakukan oleh HM Samin , A Karim , Udje S dan Admin, pada tanggal 18

Mei 2010, telah diputus inkracht adanya Novum palsu yang dlakukan

oleh Udje S dan Admin, sedangkan A Karim dan HM Samin meninggal .

4. Tergugat / Rudi HM Samin mengajukan pemohonan Eksekusi, dan

ditindak lanjuti oleh PN Bogor dengan terbitnya putusan Penetapan

tanggal 25 April 2007 No.04/Pdr/Eks/2005/PN Bgr jo No.161/Pdt/G/1997

Page 7: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 7 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

/PN Bgr jo No.603/Pdt/1998/ PT.Bdg jo No.511 K/Pdt/2000 jo No.588

PK/Pdt/2002, adapun isi penetapan adalah Menangguhkan pelaksanaan

Eksekusi Pengosongan terhadap obyek sengketa sampai dengan

perkara pidana pemalsuan surat-surat / Novum PK No.588PK/Pdt/2002

diputus. --------------------------------------------------------------------------------------

Setelah putusan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

diputus , atas perkara No.1554 K/Pid/2009 dan No.1556 K/Pid/2009

diputus tanggal 18 Mei 2010 dengan status inkracht, maka Penetapan

Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25 April 2007 tersebut diatas

mempunyai kekuatan hukum tetap. --------------------------------------------------

5. Bahwa pada putusan banding perkara No.253/Pdt/2013/PT.Bdg yang

diputus tanggal 27 Agustus 2013, isinya menyebutkan Sertifikat Hak

Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995,

penetapan sertifikat sah, penetapan sah sudah dimiliki oleh sertifikat

tersebut yaitu sertifikat itu telah menyandang keabsahan inkracht dengan

keputusan perkara No.71/G/2002/PTUN Bdg yang diputus tanggal 31

Oktober 2002. ------------------------------------------------------------------------------

POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------------------

1. Rudi HM Samin memposisikan dirinya sebagai ahli waris HM Samin,

kemudian karena mengaku dirinya sebagai ahli waris HM Samin lalu

dirinya melibatkan didalam perkara a quo, padahal perkara a quo yang

disebutkan didalam putusan PK No.588PK/dt/2002, bahwa Tergugat /

Rudi HM Samin, setelah meninggalnya HM Samin , maka HM Samin

diganti oleh A Karin, Udje S dan Admin, fungsi ahli waris tidak

mempunyai dampak hukum didalam perkara a quo ,sehingga apa yang

dilakukan oleh Rudi HM Samin melibatkan diri didalam perkara a quo

termasuk mengajukan Kasasi adalah perbuatan melawan hukum , bukan

tindakan mencari keadilan , tetapi tindakannya tersebut adalah mencari

keuntungan untuk diri pribadi dengan mengakal akali hukum , Bukti P9

yaitu surat Kapolresta Depok yang isinya menyatakan bahwa Y Husein

Ibrahim melapor ke Polresta Depok dengan tuduhan bahwa Tergugat

/Rudi HM Samin telah melakukan pemalsuan surat berkaitan dengan

penipuan yaitu menjual tanah a quo padahal tanah tersebut bukan milik

Tergugat / Rudi HM Samin. ------------------------------------------------------------

Page 8: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 8 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

2. Eksekusi yang dimohon oleh yang tidak berhak yaitu Tergugat / Rudi HM

Samin dan dilaksanakan oleh Tergugat / Rudi HM Samin dengan

mendapat persetujuan oleh PN Depok dengan melawan hukum / tidak

sah, eksekusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013. --

3. Setelah berhasil melaksanakan eksekusi dengan tidak sah , Tergugat /

Rudi HM Samin , menguasai lahan Sertifikat Hak Pakai No.4/ Sukmajaya

dengan Gambar Situasi No.9095/1995 dengan tidak sah. ---------------------

4. Penggugat dan korban yang memberi kuasa kepada Penggugat

mempunyai ijin tertulis untuk tinggal dari Pemilik Sertifikat Hak Pakai

No.4 /Sukmajaya. -------------------------------------------------------------------------

Dengan Gambar SituasiNo.9095/1995 yaitu Direktur Utama RRI (Bukti

P9), sedangkan Tergugat tidak mempunyai surat kepemilikan atas tanah

a quo melarang Penggugat dan pemberi kuasa kepada Penggugat untuk

memanfaatkan tanah a quo setelah rumah dan tempat usaha nya dirusak

oleh Tergugat dan kawan-kawan; ----------------------------------------------------

KESIMPULAN : ---------------------------------------------------------------------------

1. Eksekusi tanggal 17 September 2013 jam11.30 WIB – 18.00 WIB

yang dilaksanakan diatas Sertifikat Hak Pakai No.4 / Sukmajaya

dengan Gambar Situasi No.9095/1995, milik Kemenkominfo / mass

media RRI yang keabsahannya telah sah dengan inkracht (Bukti P4),

yang mempunyai penetapan tidak akan dieksekusi (Bukti P6), bahwa

eksekusi yang dilaksanakan tersebut adalah perbuatan melawan

hukum dan tidak sah; ----------------------------------------------------------------

2. Bahwa Tergugat atau Rudi HM Samin adalah pihak yang tidak berhak

melakukan permohonan eksekusi meskipun dirinya mengaku sebagai

ahli waris HM Samin ( Bukti P1 ) , sehingga perbuatan Tergugat atau

Rudi HM Samin melakukan permohonan eksekusi adalah perbuatan

melawan hukum. ----------------------------------------------------------------------

3. Bahwa Tergugat / Rudi HM Samin melakukan eksekusi dengan

merusak Rumah, tempat usaha, merusak Pengadilan Negeri Depok ,

menganiaya petugas Pengadilan Negeri Depok , melakukan

perbuatan makar merusak Negara, menganiaya petugas Negara,

memaksa Negara melakukan perbuatan melawan hukum yaitu

dengan dilaksanakannya eksekusi tidak sah pada tanggal 17

September 2013 di lokasi Kampung Parung Serap Jl.Raya KSU

Page 9: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 9 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya dengan Gambar Situasi

No.9095/1995 Depok , sehingga merugikan diantaranya : ----------------

3.1. Bernama Ir Ronal Nainggolan sesuai dengan foto kerusakan

(Bukti P13), secara materiil sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga

ratus lima puluh juta rupiah) dan secara immateriil sebesar

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yaitu akibat

menderitanya Ir Ronal Nainggolan, yang kini belum punya

rumah karena rumah yang ada hancur , semua alat bengkel

hancur , alat rumah tangga hancur. -------------------------------------

3.2. Bernama Tina Paulina Rajaguguk , 2 rumah tinggalnya rusak

dengan kerugian materiil sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus

tiga puluh juta rupiah), dan secara immateriil sebesar

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ---------------------------

3.3. Bernama Sinaga, rumahnya rusak dengan kerugian materiil

sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian

immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh

juta rupiah). ---------------------------------------------------------------------

3.4. Bernama Tuti Yuliastuti , rumahnya dan tempat usaha miliknya

rusak dengan kerugian materiil sebesar Rp.200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) , dan kerugian immateriil sebesar

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ---------------------------

Bernama Jubir, semua peralatan rumah makan, meja kursi,

piring , gelas hancur sehingga dirugikan materiil sebesar

Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ). --------------------------

3.5. Bernama Suhud, rumahnya rusak dengan kerugian materiil

sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan

kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah), karena Pemilik rumah meninggal akibat kaget akan

putusan pengadilan yang berjalan. ---------------------------------------

3.6. Bernama Dumiati, alat rumah tangga rusak, memindahkan

ketempat lain, sehingga mengalami kerugian materiil sebesar

Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah ) dan mengalami

kerugian immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah); ------------------------------------------------------------

Page 10: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 10 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

3.7. Bernama Gatot, rumahya hancur total, alat rumah tangga

hancur sehingga mengalami kerugian materiil sebesar

Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah ) dan

kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah). --------------------------------------------------------------------------

3.8. Bernama Maulani Dalimonte HE, rumahnya hancur mengalami

kerugian sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima

juta rupiah) dan mengalami kerugian immateriil sebesar

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ---------------------------

3.9. Bernama Sita Gultom, rumahnya hancur mengalami kerugian

sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan

mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.700.000.000,00

(tujuh ratus juta rupiah); -----------------------------------------------------

3.10. Bernama Lumumba Manalu / Supandi, rumahnya rusak ,

kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.700.000.000,00

(tujuh ratus juta rupiah). -----------------------------------------------------

3.11. Bernama Arnelis Dalimonte, rumahnya rusak mengalami

kerugian materiil sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima

juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.350.000.000,00

(tiga ratus lima puluh juta rupiah). ----------------------------------------

3.12. Bernama Rizal Simanjuntak, rumahnya rusak mengalami

kerugian materiil sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima

juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.350.000.000,00

(tiga ratus lima puluh juta rupiah). ----------------------------------------

3.13. Bernama Jhon Naibaho/ Pahotan Sitorus, mengalami kerugian

materiil sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima

juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah). ------------------------------------------------------

3.14. Bernama Herman, mengalami kerugian materiil sebesar

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan

kerugian immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah). ------------------------------------------------------------

Page 11: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 11 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

3.15. Bernama Amirhud Siregar, mengalami kerugian materiil sebesar

Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian

immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh

juta rupiah). ---------------------------------------------------------------------

3.16. Bernama Siti Ramadhani Nasution, mengalami kehancuran

rumahnya sehingga menderita kerugian materiil sebesar

Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan

kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah); --------------------------------------------------------------------------

3.17. Bernama Agung, dengan kerugian materiil sebesar

Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian

immateriil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). ---

3.18. Bernama Dadang Effendi, dengan kerugian materiil sebesar

Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian

immateriil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). ---

3.19. Bernama H Rustam, bangunan rumahnya hancur sehingga

kerugian materiil yang dialaminya sebesar Rp.375.000.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil

sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

3.20. Bernama Drs Muchdar, mengalami kerugian materiil sebesar

Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian

immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh

juta rupiah). ---------------------------------------------------------------------

3.21. Bernama Tuti binti Usman, kerugian materiil sebesar

Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kerugian

immateriil sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah). --------------------------------------------------------------------------

3.22. Bernama Asni Purba, rumahnya hancur sehingga kerugian

materiil sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh

juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.

1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena

suaminya dianiaya oleh pelaku. -------------------------------------------

3.23. Bernama Jhon Adiguna, rumahnya rusak sehingga mengalami

kerugian materiil sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh

Page 12: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 12 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). -----------------------------

3.24. Bernama Lindung Sihombing, kerugian materiil sebesar

Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan kerugian

immateriil sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh

juta rupiah). ---------------------------------------------------------------------

3.25. Bernama Juden Simarmata, kerugian materiil sebesar

Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian

immateriil sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). --

3.26. Kerugian immateriil yang dialami oleh Kemenkominfo / Direktur

Utama RRI karena akibat dari surat untuk tinggal bagi Ir Ronal

Nainggolan dkk di lokasi yang dirusak tersebut ditandatangani

oleh Kemenkominfo / Direktur Utama RRI,oleh karena itu

Kemenkominfo merasa disalahkan oleh Ir Ronal Nainggolan

dkk, Kemenkominfo /Direktur Utama RRI harus dibayar ganti

rugi immateriil sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah ).

3.27. Bahwa akibat perusakan yang dilakukan oleh Tergugat / Rudi

HM Samin , yang terjadi di kantor PN Depok, Penggugat yang

memiliki KTP dan WNI berhak untuk meminta ganti rugi untuk

dibayarkan kepada para korban penganiayaan yaitu Panitera

PN Depok, dan staf nya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah). ---------------------------------------------------------------------

3.28. Bahwa akibat makar atau pemberontakan, yang menyebabkan

Negara terhina , wibawa Negara hancur , dan Negara ditekan

untuk melawan hukum, Penggugat yang memiliki KTP dan WNI

berhak meminta diputuskan agar Tergugat / Rudi HM Samin

membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua

triliun rupiah). ------------------------------------------------------------------

4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat atau Rudi HM Samin

dengan menguasai lahan sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya

dengan Gambar Situasi No.9095/1995 (Bukti P8) adalah perbuatan

melawan hukum , dan dampak dari penguasaan lahan tidak sah

tersebut merugikan para warga yang mempunyai surat ijin tinggal

yang diterbitkan oleh RRI / Kemenkominfo, sebanyak 300 KK atau

sebanyak 700 orang, dengan nilai kerugian materiil Penggugat dan

Page 13: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 13 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

warga korban eksekusi tidak sah sebanyak Rp.3.500.000.000,00 (tiga

milyar lima ratus juta rupiah) dan keugian immateriil sebanyak

Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah). ---------------------

5. Bahwa tindakan Tergugat atau Rudi HM Samin memasang banner

dimana – mana yang bertuliskan dilarang memanfaatkan lahan tanpa

ijin tertulis dari Tergugat atau Rudi HM Samin (Bukti P10) diatas

lokasi lahan sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar

Situasi No.9095/1995 , dengan menempatkan penjaga , termasuk

Tergugat atau Rudi HM Samin menyewakan lahan untuk keramaian

komedi putar dan fasilitas lainnya ( Bukti P11) adalah perbuatan

melawan hukum yaitu dengan menguasai lahan dengan tidak sah. ----

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Bapak /Ibu

majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut : ---------------------------------

1. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa eksekusi yang dilaksanakan

diatas tanah bersertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar

Situasi No.9095/1995 yang keabsahannya (Bukti P4) telah inkracht dan

penetapan tidak dilakukan eksekusi (Bukti P6) telah inkracht , dan uraian

tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, dan mohon diputus

bahwa eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013 yang

dilaksanakan diatas tanah di Kampung Parung Serap Jl. Raya KSU

Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok diatas sertifikat Hak

Pakai tersebut tidak sah. --------------------------------------------------------------------

2. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat atau Rudi HM Samin (

Bukti 1, karena didalam putusan PK No.588PK/Pdt/2002 halaman 1, tidak

ada disebut ahli waris menggantikan HM Samin ) melakukan permohonan

eksekusi , masuk didalam perkara a quo termasuk mengajukan Kasasi pada

tanggal 10 Oktober 2013 atas perkara Banding No.253/Pdt/2013/PT.Bdg

adalah perbuatan melawan hukum , dan perbuatan Tergugat atau Rudi HM

Samin tersebut adalah perbuatan tidak sah. ------------------------------------------

3. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa tindakan Tergugat atau Rudi HM

Samin menguasai lahan sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan

Gambar Situasi No.9095/1995 ( Bukti P8 ) dengan memasang banner yang

bertuliskan dilarang memanfaatkan lahan tanpa seijin Tergugat atau Rudi

HM Samin ( Bukti P10 ) , meletakkan penjaga diatas lahan tersebut,

menyewakan lahan , menerima pembayaran atas lahan, menjual lahan ,

Page 14: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 14 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

menjual galian atas tanah lahan , ( yang dimaksud lahan adalah tanah

bersertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi

No.9095/1995) adalah perbuatan melawan hukum. ---------------------------------

4. Mohon majelis Hakim memutuskan Tergugat atau Rudi HM Samin

membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil sebagaimana yang

diuraikan diatas. -------------------------------------------------------------------------------

5. Mohon majelis Hakim memutuskan akibat perbuatan Tergugat atau Rudi

HM Samin melarang Penggugat memanfaatkan lahan tanah bersertifikat

Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 ( Bukti

8), membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar

Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi

immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000.000,00 ( tiga puluh

lima milyar rupiah ) dengan tunai, besarnya ganti rugi materiil dan immateriil

yang dimohon seharusnya lebih besar, karena Tergugat atau Rudi HM

Samin tindakannya didalam perkara a quo sudah memosisikan diri

menganggap hukum sudah tidak ada, akhirnya menganggap negara tidak

ada, Tergugat atau Rudi HM Samin semua bisa diselesaikan tanpa dasar

hukum, Pengadilan Negeri Depok dirusak petugasnya dianiaya, Negara

dipaksa untuk melakukan eksekusi , lalu korban dilarang mendekat harta

yang dirusaknya , lalu Tergugat atau Rudi HM Samin memasukkan komedi

putar tanpa ijin pemilik tanah, menjual tanah yang disengketakan, jadi

sepantasnya dan sewajarnya jika Tergugat atau Rudi HM Samin harus

dihukum dengan seberat-beratnya. ------------------------------------------------------

6. Mohon majelis Hakim memutuskan Tergugat atau Rudi HM Samin termasuk

semua orang yang tinggal dilahan karena adanya surat dari Tergugat atau

Rudi HM Samin , meninggalkan lahan tanah bersertifikat Hak Pakai

No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995, menarik semua

penjaganya , setelah perkara ini diputus pada tanggal putusan perkara ini. --

7. Mohon majelis Hakim memutuskan semua akte notaris , surat apapun yang

menyatakan menjual , menyewakan, memberi ijin pemakaian tanah sertifikat

Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar SituasiNo.9095/1995 ( Bukti

P12 ) baik atas luas sebagian dinyatakan batal demi hukum pada tanggal

putusan perkara ini. --------------------------------------------------------------------------

8. Mohon majelis Hakim memutuskan , bahwa pengajuan Kasasi oleh

Tergugat atau Rudi HM Samin yang diajukan paa tanggal 10 Oktober 2013

Page 15: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 15 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

melalui Pengadilan Negeri Depok dinyatakan cacat hukum dan batal demi

hukum, karena yang dimasalahkan didalam Kasasi oleh Tergugat atau Rudi

HM Samin adalah putusan pengadilan yang sudah inkracht , putusan

pengadilan yang inkracht mempunyai sifat sama dengan UU tidak dapat

dibatalkan diganggu gugat melalui Pengadilan, namun putusan inkracht

dapat digugat di pengadilan jika dibarengi bukti pidana dari putusan pidana

yang sudah inkracht. -------------------------------------------------------------------------

9. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat atau Rudi HM Samin

harus memasang iklan esok hari setelah tanggal putusan dalam luas satu

halaman penuh di harian kompas dengan isi iklan bahwa Tergugat atau

Rudi HM Samin meminta maaf atas terajdinya eksekusi tidak sah yang

dilaksanakan pada tanggal 17 Sepember 2013 diatas tanah bersertifikat

Hak Pakai No.4 /Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.90951995 adalah

sah milik Kemenkominfo /mass media RRI, menyatakan bahwa semua surat

penjualan tanah, surat sewa, surat persetujuan sewa , yang telah dilakukan

oleh Tergugat atau Rudi HM Samin dinyatakan batal demi hukum , bahwa

lahan diserahkan sepenuhnya kepada Kemenkominfo / mass media RRI

dalam keadaan kosong (bahwa konsep iklan sepenuhnya diberikan oleh

Penggugat ). -----------------------------------------------------------------------------------

10. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa pengabaian putusan pengadilan

pada perkara butir 4,5,6,7,8 Tergugat harus membayar pada saat 5 hari

sejak perkara ini diputus dengan tunai sebesar Rp.15.000.000.000,00 ( lima

belas milyar rupiah) dan Tergugat atau Rudi HM Samin membayar denda

sebesar Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) per hari keterlambatan

atas pelaksanaan putusan pada butir 4,5,6,7,8. --------------------------------------

11. Mohon majelis Hakim memutuskan sita jaminan atas semua aset Tergugat

atau Rudi HM Samin yang berada dimana pun dan pemaksaan dengan

pengurungan badan Tergugat atau Rudi HM Samin dalam pengawasan

Negara selama kewajiban melaksanakan putusan perkara ini belum selesai

dengan tuntas, sehingga putusan pengadilan atas perkara ini dapat terjamin

pembayarannya; ------------------------------------------------------------------------------

12. Atau Majelis Hakim memutus dengan putusan yang lain dengan seadil

adilnya. ------------------------------------------------------------------------------------------

Page 16: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 16 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan

jawaban sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh

PENGGUGAT didalam GUGATAN, kecuali kebenarannya diakui oleh

TERGUGAT didalam Jawaban ini; --------------------------------------------------------

PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS/TIDAK MEMPUNYAI HAK MENGAJUKAN GUGATAN

(diskualificatoir in person exception); ---------------------------------------------------------

2. Bahwa PENGGUGAT di dalam GUGATAN menyatakan kapasitasnya sebagai

pemilik dari tempat usaha / bengkel mobil / motor yang terletak di atas

lahan di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan

Sukmajaya Depok yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Depok

pada tanggal 17 September 2013; -----------------------------------------------------

3. Bahwa apabila PENGGUGAT bertindak sebagai pemilik dari tanah tersebut,

maka PENGGUGAT harus dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan dan

atau bukti pembelian atas bidang tanah objek eksekusi tersebut atas nama

PENGGUGAT; ----------------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, demi hukum nama yang

tercatat pada sertifikat berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas

sertifikat tersebut yang merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang sempurna mengenai data fisik dan data yuridis yang

termuat di dalamnya; -----------------------------------------------------------------------

5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam GUGATAN tidak memberikan bukti

yang menyatakan PENGGUGAT merupakan pemilik dari objek eksekusi

tersebut di atas, maka PENGGUGAT sama sekali tidak berkualitas

mengajukan GUGATAN KARENA PENGGUGAT bukanlah pemilik dari objek

eksekusi tersebut; --------------------------------------------------------------------------

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22

September 2004 dinyatakan sebagai berikut: ---------------------------------------

- “ Menyatakan sertipikat Hak Pakai No. 4 yang diterbitkan BPN Bogor,

tangal 24 Agustus 1995 atasnama Departemen Penerangan Republik

Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik

Indonesia Jakarta Cimanggis, batal demi hukum”

Page 17: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 17 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

- “ Menyatakan surat-surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan

Tergugat I (Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq. Direktorat

Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia) selama ini

yang berkaitan dengan tanah garapan Penggugat , Batal demi hukum”

Dengan demikian Penggugat yang mengaku-ngaku memiliki ijin tertulis

dari Direktur RRI memanfaatkan tanah berupa Bengkel yang terletak

diatas objek eksekusi tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar,

sehingga PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai kepentingan atau tidak

berkualitas mengajukan gugatan terkait dengan objek eksekusi tersebut;

7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai hak / tidak memiliki

kualitas untuk mengajukan GUGATAN, maka TERGUGAT mohon kepada

Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak

GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT, atau setidak-tidaknya

menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima; -----------------------------------------

PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK PIHAK TERGUGAT (EXCEPTIO GEMIS

AANHOEDANIGHEID)

8. Bahwa PENGGUGAT didalam gugatan menyatakan bahwa TERGUGAT telah

melakukan perbuatan melaksanakan eksekusi tidak sah atas tanah yang

terletak di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan

Sukmajaya Depok Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya pada tanggal 17

September 2013 dengan cara merusak bangunan rumah dan tempat

usaha milik PENGGUGAT sehingga menyebabkan kerugian bagi

PENGGUGAT; ----------------------------------------------------------------------------------

9. Bahwa faktanya Pelaksanaan eksekusi pembongkaran terhadap semua

bangunan yang berada diatas tanah garapan milik alm. HM Samin yang

terletak di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan

Sukmajaya Depok, dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, atas

perintah Ketua Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan

No.03/Pen.Pdt/del.Eks.Peng/2007/PN.Depok. jo. No. 04Pdt/Eks/2005/

PN.Bgr. jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. jo. 603/Pdt/1998/PT.Bdg. jo. No.

511 K/Pdt/2000 jo. No. 588 PK/Pdt/2002, sebagaimana dituangkan dalam

Berita Acara Eksekusi Pembongkaran tertanggal 17 September 2013; ------

10. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT

sebagai Pihak Tergugat karena TERGUGAT tidak pernah melakukan

eksekusi Pembongkaran sebagaimana yang telah dituduhkan oleh

PENGGUGAT; ----------------------------------------------------------------------------------

Page 18: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 18 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

11. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah keliru menarik pihak Tergugat dalam

GUGATAN A QUO, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang

Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak GUGATAN yang

diajukan oleh PENGGUGAT, atau setidak-tidaknya menyatakan GUGATAN

tidak dapat diterima; -----------------------------------------------------------------------

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

12. Bahwa GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dan saling

bertentangan antara posita yang satu dengan lainnya serta bertentangan

antara posita dan petitum gugatan; ----------------------------------------------------

13. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam GUGATAN pada posita yang pada

pokoknya menyatakan bahwa eksekusi tanggal 17 September 2013 atas

tanah Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya dengan gambar Situasi No.

9095/1995 milik RRI/Kominfo adalah perbuatan melawan hukum, namun

dalam Petitum gugatan PENGGUGAT menuntut agar Tergugat membayar

ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga

Milyar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.

35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah); ---------------------------------

14. Bahwa pada Posita halaman 1 didalam gugatan, PENGGUGAT mendalilkan

mengajukan gugatan a quo bertindak untuk diri sendiri sebagai

PENGGUGAT, namun dalam Posita halaman 10 s/d alaman 15 PENGGUGAT

menyatakan dengan dilaksanakan eksekusi tersebut merugikan warga

yang diantaranya bernama Ir. Nainggolan, Tina Paulina Rajaguguk, Sinaga

Tuti Yuliastuti, Suhud, Dumiati, Gatot, Maulani Dalimone HE, Sita Gultom,

Lumumba Manalu / Supandi, Arnelis Dalimonte, Rizal Simanjuntak, Jhon

Naibaho/ Pahotan Sitorus, Herman, Amirhud Siregar, Siti Rahmadhoni

Nasution, Agung, Dadang Effendi, H. Rustam, Drs. Muchdar, Tuti biti H.

Usman, Asni Purba, Jhon Adiguna,, Lindung Sihombing dan Juden

Simarmata, sehingga TERGUGAT harus mengganti kerugian kepada warga

tersebut; ---------------------------------------------------------------------------------------

15. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT

menjadi tidak jelas mengenai siapa yang dirugikan dan siapa yang

menuntut ganti kerugian, oleh karena itu gugatan PENGUGAT adalah

gugatan yang kabur (obscuur libel); ----------------------------------------------------

16. Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas sebagaimana dinyatakan

dalam petitum angka 2 halaman 17 gugatan yang memohon Tergugat

Page 19: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 19 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

mengajukan Kasasi atas perkara banding No. 253/Pdt/2013/PT.Bdg

adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa Petitum tersebut menjadi tidak

jelas karena materi gugatan Penggugat adalah mengenai eksekusi lahan

namun tiba-tiba Penggugat memohon perbuatan Tergugat mengajukan

Kasasi adalah tidak sah, hal tersebut membuat hak apa yang dituntut

Penggugat dan perbuatan melawan hukum apa yang menjadi pokok

gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel); --------------------------

17. PENGGUGAT tidak jelas dan kabur dalam menentukan dasar bagi

PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN aquo, karena seluruh dalil-dalil

posita gugatan yang mengenai Putusan Perkara-perkara di Pengadilan

Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung serta Pengadilan Tata

Usaha Negara, adalah dalil yang patut untuk ditolak atau dikesampingkan

karena Penggugat sama sekali bukan sebagai Pihak didalam Perkara-

perkara tersebut oleh karena itu gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang

kabur; ------------------------------------------------------------------------------------------

18. Terhadap GUGATAN yang kabur dan tidak jelas, mahkamah Agung RI telah

mengeluarkan yurisprudensi tetap yang pada kaidah hukumnya

menyatakan bahwa Gugatan yang kabur atau tidak jelas harus dinyatakan

tidak dapat diterima, yurisprudensi tersebut antara lain adalah

Yurisprudensi Mahkamah agung RI tanggal 21 agustus 1973 No.

565K/Sip/1973, yang menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka

gugatan tidak dapat diterima.” -----------------------------------------------------------

19. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil GUGATAN yang diajukan oleh

PENGGUGAT dalam posita tidak jelas dan saling bertentangan satu dengan

yang lainnya serta petitum yang tidak jelas apakah mengenai hak apa

yang dituntut Penggugat dan perbuatan melawan hukum apa yang

menjadi pokok gugatan Penggugat, maka mohon Majelis Hakim Yang

Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan gugatan

PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIO ONRECHMATIGE

OF ONGEROND)

20. Bahwa pada hakekatnya dalam mengajukan GUGATAN, harus berdasarkan

adanya hubungan timbal balik antara pihak yang mengajukan gugatan

dengan pihak terhadap siapa gugatan ditujukan. Hal tersebut telah

ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana

Page 20: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 20 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 tanggal 13

Desember 1958, yang menyatakan sebagai berikut: ------------------------------

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan

adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”

21. Bahwa selanjutnya, untuk mengajukan seseorang/ badan hukum menjadi

pihak tergugat di pengadilan harus mempunyai alasan hukum perihal hak

yang dilanggar, sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung

RI No. 995K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1973, yang menyatakan

sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------

“Sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang

dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan

sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan”

22. Bahwa didalam GUGATAN, PENGGUGAT tidak menjelaskan adanya sengketa

atau konflik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehubungan dengan

pelaksanaan eksekusi tanggal 17 September 2013 atas tanah Sertipikat

Hak Pakai No. 4/Sukmajaya dengan gambar Situasi No. 9095/1995, akan

tetapi Penggugat hanya menjelaskan adanya sengketa atau konflik antara

alm. HM. Samin dengan pihak Departemen Penerangan Republik

Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik

Indonesia dan tidak menjelaskan ada nya hak-hak PENGGUGAT yang telah

dilanggar oleh Tergugat dengan demikian GUGATAN PENGGUGAT sama

sekali tidak berdasar karena TERGUGAT tidak pernah melakukan

pelanggaran terhadap hak dari PENGGUGAT ; ----------------------------------------

23. Oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum (Onrechmatige Of

Ongerond) dalam mengajukan GUGATAN a quo, maka TERGUGAT mohon

kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk

memutuskan GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk verklaard); -------------------------------------------------------------------

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM / EX

JURI TERTI)

24. Bahwa pada Posita halaman 10 s/d alaman 15 PENGGUGAT menyatakan

dengan dilaksanakan eksekusi tanggal 17 September 2013 atas tanah

Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya dengan gambar Situasi No.

9095/1995 milik RRI/Kominfo tersebut merugikan warga yang diantaranya

bernama Ir. Nainggolan, Tina Paulina Rajaguguk, Sinaga Tuti Yuliastuti,

Page 21: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 21 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

Suhud, Dumiati, Gatot, Maulani Dalimone HE, Sita Gultom, Lumumba

Manalu / Supandi, Arnelis Dalimonte, Rizal Simanjuntak, Jhon Naibaho/

Pahotan Sitorus, Herman, Amirhud Siregar, Siti Rahmadhoni Nasution,

Agung, Dadang Effendi, H. Rustam, Drs. Muchdar, Tuti biti H. Usman, Asni

Purba, Jhon Adiguna, Lindung Sihombing dan Juden Simarmata, akan

tetapi PENGGUGAT tidak menarik / mengikut sertakan para warga tersebut

sebagai Pihak dalam Gugatan; ----------------------------------------------------------

25. Bahwa gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak karena tidak menarik /

mengikut sertakan Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq.

Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia

sebagai Pihak dalam Perkara a quo yang mana justru Departemen

Penerangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass

Media Radio Republik Indonesia sering kali disebutkan dalam dalil-dalil

gugatan PENGGUGAT; ----------------------------------------------------------------------

26. Bahwa Pelaksanaan Eksekusi atas Objek eksekusi yang telah

dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013 dilakukan oleh Juru sita

Pengadilan Negeri Depok, akan tetapi Penggugat tidak menarik / mengikut

sertakan Pengadilan Negeri Depok sebagai pihak dalam Perkara gugatan

a quo; ------------------------------------------------------------------------------------------

27. Bahwa Oleh karena Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (EX JURI TERTI)

dalam mengajukan GUGATAN a quo, maka TERGUGAT mohon kepada

Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk

memutuskan GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk verklaard); -------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------

28. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan didalam Bagian Eksepsi,

mohon dianggap sebagai satu kesatuan didalam Pokok Perkara; -------------

29. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh

PENGGUGAT didalam GUGATAN, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui

kebenarannya oleh TERGUGAT; ----------------------------------------------------------

30. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil kosong PENGGUGAT

halaman 2 GUGATAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat

melakukan perbuatan melaksanakan eksekusi tidak sah tanggal 17

September 2013, atas tempat usaha / bengkel mobil/motor milik

PENGGUGAT bersama Ir. Ronald Nainggolan yang berada di Kampung

Page 22: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 22 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok, merusak,

rumah, tempat usaha warga diatas lahan tersebut; --------------------------------

31. Bahwa faktanya Pelaksanaan eksekusi pembongkaran terhadap semua

bangunan yang berada diatas tanah garapan milik alm. HM Samin yang

terletak di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan

Sukmajaya Depok, dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, atas

perintah Ketua Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan

No.03/Pen.Pdt/del.Eks.Peng/2007/PN.Depok. jo. No. 04Pdt/Eks/2005

/PN.Bgr. jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. jo. 603/Pdt/1998/PT.Bdg. jo. No.

511 K/Pdt/2000 jo. No. 588 PK/Pdt/2002, sebagaimana dituangkan dalam

Berita Acara Eksekusi Pembongkaran tertanggal 17 September 2013,

dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT pada halaman 2 gugatan tersebut

adalah tidak benar oleh karenanya dalil-dalil tersebut sangat patut ditolak

dan dikesampingkan; ----------------------------------------------------------------------

32. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil kosong PENGGUGAT

pada halaman 2 sampai dengan halaman 8 GUGATAN karena tidak benar

dan hanya mengada-ada saja; ----------------------------------------------------------

33. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan adanya sengketa atau konflik antara

PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi

tanggal 17 September 2013 atas tanah Sertipikat Hak Pakai No.

4/Sukmajaya dengan gambar Situasi No. 9095/1995, akan tetapi

Penggugat hanya menjelaskan adanya sengketa atau konflik antara alm.

HM. Samin dengan pihak Departemen Penerangan Republik Indonesia,

cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia; ---

34. Bahwa seluruh dalil-dalil posita gugatan pada halaman 2 sampai dengan

halaman 8 yang mengenai Putusan Perkara-perkara di Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung serta Pengadilan Tata Usaha

Negara, maupun perkara pidana, adalah dalil-dalil yang patut untuk ditolak

atau dikesampingkan karena PENGGUGAT sama sekali bukan sebagai

Pihak didalam Perkara-perkara tersebut oleh karena itu maka TERGUGAT

mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo

untuk memutuskan GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

verklaard); ------------------------------------------------------------------------------------

Page 23: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 23 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

35. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada

angka 1 halaman 9 GUGATAN yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT

telah dilaporkan ke Polresta Depok oleh Y Husein Ibrahim dengan tuduhan

telah melakukan pemalsuan surat berkaitan dengan penipuan yaitu

menjual tanah a quo padahal tanah tersebut bukan milik TERGUGAT; -------

36. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan tindak pidana yang dituduhkan

pada laporan polisi yang dimaksud, faktanya Laporan Polisi tersebut telah

dihentikan penyidikannya oleh Polres Depok melalui Surat Penghentian

Penyidikan (SP3), oleh karena itu dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 1

halaman 9 tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga sangat

patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang

memeriksa Perkara a quo; ---------------------------------------------------------------

37. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada

angka 2 s/d 4 halaman 9 dan 10 GUGATAN karena tidak benar dan tidak

berdasar hukum; ----------------------------------------------------------------------------

38. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melaksanakan

eksekusi tidak sah dan merusak rumah dan tempat usaha milik

PENGGUGAT yang pada tangal 17 September 2013 adalah sama sekali

tidak benar dan menyesatkan, karena Tergugat sama sekali tidak pernah

melakukan eksekusi dan merusak/membongkar tempat usaha Penggugat,

faktanya pelaksanaan eksekusi pembongkaran terhadap semua bangunan

yang berada diatas tanah garapan milik alm. HM Samin yang terletak di

Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya

Depok, dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, atas perintah

Ketua Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan

No.03/Pen.Pdt/del.Eks.Peng/2007/PN.Depok. jo. No. 04Pdt/Eks/2005/

PN.Bgr. jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. jo. 603/Pdt/1998/PT.Bdg. jo. No.

511 K/Pdt/2000 jo. No. 588 PK/Pdt/2002, sebagaimana dituangkan dalam

Berita Acara Eksekusi Pembongkaran tertanggal 17 September 2013, oleh

karenanya pelaksanaan eksekusi riil tersebut adalah sah secara hukum;

39. Bahwa dalil PENGGUGAT menyatakan memiliki ijin tertulis untuk tinggal dari

Pemilik lahan objek eksekusi namun PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan

bukti mengenai kepemilikan yang sah atas objek eksekusi tersebut, oleh

karena itu dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasar

karena tanpa alas hak kepemilikannya (recht-titel) yang sah dan berharga

di muka sidang yang terhormat ini, PENGGUGAT bukan merupakan pemilik

Page 24: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 24 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

sah atau pemegang hak atas objek eksekusi tersebut, sehingga tidak

mempunyai hak atau bukan sebagai orang yang sah mempunyai

wewenang bertindak (legal Standi in-judicio) terhadap objek eksekusi

tersebut, maka sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum

PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah menguasai dan

menduduki objek ekseskusi tersebut diatas; -----------------------------------------

40. Bahwa PENGGUGAT bukan merupakan pemilik sah atau pemegang hak

atas objek eksekusi tersebut, sehingga sangat tidak beralasan dan tidak

berdasar hukum apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo terhadap

TERGUGAT dan menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT, tidak ada dasar bagi

PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN a quo karena pengajuan

GUGATAN tidak beralasan secara hukum, tidak cukup bukti, dan mengada-

ada. Justru PENGGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum

terhadap TERGUGAT dengan mengajukan GUGATAN a quo, mengaku-ngaku

sebagai yang mempunyai hak atas lahan objek eksekusi tersebut dan

mendalilkan tuduhan yang tidak benar dan menyesatkan terhadap

Tergugat, bahkan dengan adanya GUGATAN a quo, TERGUGAT telah

mengalami kerugian karena nama baik Tergugat menjadi tercemar akibat

tuduhan Penggugat yang tidak benar tersebut serta aktivitas TERGUGAT

menjadi terhambat terkait dengan adanya gugatan a quo; ----------------------

41. Bahwa oleh karena GUGATAN PENGGUGAT tidak mengandung unsur-unsur

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT

didalam GUGATAN, maka TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis

Hakim menolak GUGATAN a quo atau setidak-tidaknya menyatakan

GUGATAN tidak dapat diterima; -----------------------------------------------------------

GUGATAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK

42. Bahwa PENGGUGAT mengajukan GUGATAN terhadap TERGUGAT dengan

dalil-dalil kosong dan tidak berdasar hukum serta tuduhan yang tidak

benar tanpa bukti-bukti yang jelas mengenai hal yang dituduhkan serta

mengenai objek yang digugat, hal ini menunjukkan adanya itikad buruk

PENGGUGAT dalam mengajukan GUGATAN dengan upaya agar memperoleh

keuntungan atau ada maksud lain dari PENGGUGAT untuk membuat

TERGUGAT mengalami kerugian materil maupun immateril karena adanya

GUGATAN a quo, berdasarkan hal tersebut maka terbukti bahwa GUGATAN

PENGGUGAT adalah GUGATAN yang diajukan dengan itikad tidak baik dan

Page 25: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 25 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

oleh karenanya sudah sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim Yang

Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menolak GUGATAN a quo; ----------

TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK BERDASAR HUKUM

43. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang pada

pokoknya menyatakan akibat tindakan TERGUGAT menyebabkan

PENGGUGAT menderita kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga

milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp

35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah); -------------------------------

44. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mengalami kerugian karena

PENGGUGAT bukanlah pemilik atas lahan objek yang telah dieksekusi

tersebut, terlebih lagi TERGUGAT tidak pernah melakukan tindakan

perbuatan melawan hukum melakukan eksekusi, dengan demikian tidak

ada tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT;

45. Bahwa GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT tidak tercermin adanya unsur-

unsur perbuatan melawan hukum sama sekali, sehingga tuduhan-tuduhan

PENGGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh TERGUGAT merupakan tuduhan yang sangat keliru dan tidak berdasar

hukum dan tidak terbukti; -----------------------------------------------------------------

46. Bahwa mengingat unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka

tuntutan ganti rugi PENGGUGAT yang hanya didasarkan pada asumsi-

asumsi, tidak konkrit, tidak faktual dan tidak nyata, oleh karenanya

sangatlah berlandaskan hukum apabila GUGATAN PENGGUGAT ditolak untuk

seluruhnya; -----------------------------------------------------------------------------------

TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DIJELASKAN SECARA TERPERINCI.

47. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara terperinci adanya

kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik kerugian material maupun

kerugian immaterial, tuntutan ganti rugi PENGGUGAT hanya berdasarkan

pada asumsi-asumsi belaka, tidak konkrit, tidak faktual dan tidak nyata,

oleh karena itu GUGATAN a quo harus dinyatakan ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: -----------------------------

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598K/Sip/1971, tanggal 18

Desember 1971:

Page 26: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 26 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat , tidak

dibuktikan secara terperinci, maka gugatan ganti rugi yang telah

diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh pengadilan”

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2

Juni 1971:

“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan

disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang

harus diterima oleh penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan”

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei

1980:

“ Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima

karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang

dituntut”; dan

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28

Mei 1979:

“ Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai

bukti-bukti harus ditolak”

Dengan demikian oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan

unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT

dan tidak merinci kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, maka

TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa

perkara a quo untuk menolak GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT

atau setidak-tidaknya menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima;

PERMOHONAN PEMBEBANAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERALASAN MENURUT

HUKUM

48. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang memohon

agar TERGUGAT dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom)

kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar

rupiah) dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari setiap

keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara aquo;

49. Bahwa permohonan PENGGUGAT yang demikian sangatlah tidak beralasan

menurut hukum dan bertentangan dengan hukum acara Perdata yang

berlaku, terlebih lagi permohonan PENGGUGAT mengenai ganti kerugian

dan dwangsom merupakan permohonan yang berdasarkan ketentuan

Page 27: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 27 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

tidak dapat diajukan secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 No.

791K/Sip/1972 yang pada intinya menegaskan bahwa uang paksa

(dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang,

dengan demikian maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang

Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan yang

diajukan oleh PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak

dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------------

PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR HUKUM.

50. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam

GUGATAN yang pada intinya memohon sita jaminan atas semua asset

TERGUGAT yang berada dimanapun dan pemaksaan dengan pengurungan

badan TERGUGAT selama kewajiban melaksanakan putusan perkara ini

belum selesai sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT; ------------------------

51. Bahwa permohonan PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar hukum

dan sangat mengada-ada saja serta bertentangan dengan Hukum acara

Perdata yang berlaku, PENGGUGAT seolah-olah bertindak selaku Jaksa

Penuntut umum yang menuntut hukuman penjara terhadap TERGUGAT, hal

ini sangat tidak masuk akal sama sekali, PENGGUGAT sangat jelas tidak

memilik pengetahuan mengenai prosedur hukum acara perdata yang

berlaku sehingga mengajukan permohonan yang tidak masuk akal dan

tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku; ------------------------

52. PENGGUGAT tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat dan beralasan untuk

mengajukan sita jaminan, mengingat gugatan PENGGUGAT tidak cukup

bukti mengenai kepemilikan yang sah atau pemegang hak atas objek

eksekusi tersebut , terlebih lagi yang diajukan sebagai sita jaminan oleh

PENGGUGAT tidak ada korelasinya dengan permasalahan didalam GUGATAN

a quo sehingga sangat tidak beralasan hukum, oleh karena itu mohon

Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan

sita jaminan PENGGUGAT; -----------------------------------------------------------------

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, TERGUGAT mohon

agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa

dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan

amar sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------

Page 28: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 28 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk

seluruhnya; -------------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------

1. Menolak GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----

2. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya Perkara. -------------------

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 23 Oktober

2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :--------------------

DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, bahwa Penggugat tidak

berkualitas mengajukan gugatan untuk kepentingan sendiri dan sebagai

Kuasa; -------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------------------

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok tanggal 6

Nopember 2014 Pembanding semula Penggugat telah menyatakan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor

182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014, permohonan banding

tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat

pada tanggal 3 Desember 2014; ---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut,

Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 September

2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17

Nopember 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terbanding pada tanggal 3 Desember 2014; -----------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding

telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Januari 2015 yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Januari

2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama

kepada Pembanding melalui Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Januari

2015; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 29: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 29 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan memeriksa

berkas perkara Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. melalui Pengadilan Negeri

Bekasi tanggal 18 Nopember 2014, kepada Pembanding semula Penggugat

telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke

Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; ------------

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa

berkas perkara Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Desember 2014 kepada

Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas

perkara sebelum dikirim ke PengadilanTinggi Bandung untuk pemeriksaan

dalam tingkat banding; ---------------------------------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi

syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;---------------------------

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah

mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------

- Bahwa Pembanding/Penggugat mempunyai KTP dan WNI, jadi

Pembanding/Penggugat sah menggugat demi membela kepentingan

Negara, menegakkan Hukum sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, 3;

- Bahwa Pembanding/Penggugat memiliki aset di lokasi eksekusi yang

dihancurkan oleh Terbanding/Tergugat sebagai pemohon eksekusi; ---------

- Bahwa Pembanding/Penggugat mendapat kuasa dari para korban

perusakan akibat eksekusi tidak sah dari parawarga yang jadi korban; ------

- Bahwa dengan demikian Pembanding/Penggugat syah untuk mengajukan

gugatan, dengan memohon penetapan pengadilan agar tanah sah menjadi

tanah negara, dengan menetapkan eksekusi tidak sah dan kemudian

memohon agar Terbanding/Tergugat meninggalkan lokasi sertifikat No 4/

Sukmajaya Depok, termasuk Terbanding/Tergugat membayar semua ganti

rugi materiil dan immaterial kepada Negara, kepada Pengadilan Negeri

Depok dan kepada para korban eksekusi tidak sah; --------------------------------

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah

mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------

Page 30: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 30 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

- Bahwa putusan Majelis Hakim yang menerima dan mengabulkan eksepsi

Tergugat bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan untuk

kepentingan sendiri dan sebagai kuasa adalah sudah benar dan patut untuk

dikuatkan dalam putusan tingkat banding; ---------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari

dan mencermati alasan yang termuat didalam memori banding Pembanding

semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ada alasan yang sesuai dengan fakta

hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding yang telah diajukan

oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih

lanjut; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara

seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok

Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014, maka Majelis Hakim

Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat

Pertama dalam eksepsi karena dalam pertimbangan hukum dalam eksepsi

tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut; ----------------------

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar

putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar,

maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini; --------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak

sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan

Hukum Dalam Pokok Perkara yang menyatakan menolak gugatan Penggugat

untuk seluruhnya, oleh karena selain pertimbangan hukum dalam eksepsi

dinyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan juga pemeriksaan dalam pokok perkara

belum dilakukan sehingga dengan demikian Dalam Pokok Perkara harus

dinyatakan tidak dapat diterima; ---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok

Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk tanggal 23 Oktober 2014 patut dipertahankan

dan dikuatkan dengan perbaikan dalam diktum putusan yang bunyi

selengkapnya akan disebutkan dibawah ini; ------------------------------------------------

Page 31: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 31 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat

berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut

pada amar putusan ini; ---------------------------------------------------------------------------

Mengingat pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR, Undang-undang

Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang

lain yang berkaitan dengan perkara ini;-------------------------------------------------------

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula

Penggugat tersebut; -------------------------------------------------------------

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor

182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014 yang bunyi

lengkapnya sebagai berikut : --------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, bahwa

Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan untuk

kepentingan sendiri dan sebagai kuasa; ------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont

Vankelijke Verklaard); -----------------------------------------------------

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar

biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat

banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu

rupiah); ------------------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

PengadilanTinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh kami

H. Lexsy Mamonto, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Karel Tuppu S.H.,M.H.,dan

Eddy Pangaribuan, S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

57/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg, tanggal 10 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu

Page 32: P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN ... · Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg. P U T U S A N Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN

Halaman 32 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.

oleh Dra. Dedeh Sumiati J.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Bandung, tanpa dihadiri kedua belah pihak dan kuasanya; ----------------------------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd Ttd

KarelTuppu, S.H.M.H.H. Lexsy Mamonto, S.H.M.H.

Ttd

Eddy Pangaribuan, S.H.M.H. PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. DedehSumiati J. Perincianbiayaperkara :

1. Biaya Meterai ..............……….Rp. 6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan …. .....Rp. 5.000,00

3. Biaya Pemberkasan ……… Rp. 139.000,00

Jumlah ………………………. Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah)