Page 1
Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
P U T U S A N
Nomor 57/Pdt/2015/PTBDG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------
Ir. H. ARIEF WIDODO, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Telaga Bodas Raya,
Blok X, No.8 RT. 03 RW. 18, Kelurahan Kayuringin
Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Bekasi, selanjutnya
disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ; ------
M e l a w a n :
RUDI H.M SAMIN, Pekerjaan Ketua Pemuda Pancasila Depok, Alamat Jalan
KSR Dadi Kusmayadi Cibinong 16914, Bengkel mobil
dengan merk, BRS KEVIN MOTOR, PT Nilam
Sejahtera, RT 05/RW.07, Kelurahan Tengah,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya bernama Bontor O.L Tobing,
S.E.,S.H., Nurasl, S.H., Erwin Irawan, S.H., Iwan
Sugianto, S.H., Anggoro Pribadi, S.H. Renius J.
Simamora, S.H. dan Norman Juntua Simangunsong,
S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di
LUMBAN TOBING & REKAN yang berkedudukan di
Gedung Lina Lt.5 R.504 Jl. H.R Rasuna Said Kav. B7
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 24 Januari 2015 selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Tergugat; --------------------------------
PengadilanTinggitersebut;----------------------------------------------------------
Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok
Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014;-----------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Depok Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk., tanggal 23 Oktober 2014; ------------------
Page 2
Halaman 2 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 13
Nopember 2013 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----------
1. Penggugat menggugat atas perbuatan Tergugat melakukan perbuatan
melaksanakan eksekusi tidak sah tanggal 17 September 2013 , atas tempat
usaha / bengkel mobil / motor milik Penggugat bersama Ir Ronal Nainggolan
yang berada di Kampung Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya
Depok, keberadaan bengkel tersebut sesuai dengan surat ijin tinggal yang
diterbitkan oleh pemilik sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar
Situasi No.9095/1995 dan setelah melakukan eksekusi tidak sah, merusak
rumah, tempat usaha warga yang terletak di Kampung Parung Serap
Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok . Tergugat kemudian
melarang setiap orang untuk memasuki, memanfaatkan lahan yang telah
dieksekusi tidak sah tersebut , dengan memasang banner dimana-mana yang
bertuliskan bahwa barang siapa memasuki dan memanfaatkan lahan yang
telah dieksekusi tidak sah tersebut harus seijin tertulis dari Tergugat. -----------
2. Penggugat menggugat atas perbuatan Tergugat yang bukan Pemilik tanah
telah menawarkan, menyewakan lahan yang telah dieksekusi tidak sah
tersebut kepada setiap orang, termasuk menempatkan penjaga menguasai
tanah a quo. -------------------------------------------------------------------------------------
KRONOLOGIS KEJADIAN : ---------------------------------------------------------------
1. H Muhammad Samin , Abdul Karim, Udje S, Admin ( sebagai Penggugat )
melakukan gugatan dengan proses sebagai berikut : -----------------------------
1.1. Gugatan Perdata di PN Bogor , No.161/Pdt.G/1997/PN Bgr, tanggal
putus 22 November 1997, Tergugat Kemenkominfo/ mass media RRI
menang. -------------------------------------------------------------------------------
1.2. Kemudian Penggugat ( H Muhammad Samin,Abdul Karim, Udje S ,
Admin ) melakukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung
No.603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal putus 25 Mei 1998, Tergugat Kalah .
1.3. Lalu Tergugat Kasasi No.511K/Pdt/2000 tanggal putus 23 Maret
2001, Tergugat Menang. ----------------------------------------------------------
1.4. Kemudian Penggugat mengajukan peninjauan kembali No.588 PK
/Pdt/2002, tanggal putus 22 September 2004 ( Bukti P1 ) , Tergugat
Kalah. ------------------------------------------------------------------------------------
Page 3
Halaman 3 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
1.5. Udje S dan Didin mengajukan gugatan ke PTUN No.71/G
/2002/PTUN Bdg, tanggal putus 31 Oktober 2002. Tergugat
Kemenkominfo/ mass media RRI menang, sehingga keabsahan
sertifikat hak pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi
No.9095/1995 telah lama inkracht th.2002-2013. ----------------------------
1.6. Tergugat menggugat Pidana No.139/Pid.B/2008/PN Bgr, dan
No.140/Pid.B /2008/PN Bgr, kemudian Jaksa Penuntut Umum
melakukan Kasasi No.1554K/Pid/2009 ( Bukti P2) dan No.
1556K/Pid/2009 ( Bukti P3 ) tanggal putus 18 Mei 2010, Udje S dan
Admin dipidana sedangkan Udje S dan Admin belum dieksekusi tetapi
buron / DPO. ---------------------------------------------------------------------------
1.7. Agar mendapat kepastian hukum atas PK No.588PK/Pdt/2002 karena
PK tersebut menggunakan Novum palsu sehingga Udje S dan Admin
dipidana ( Butir 6 tersebut diatas ) , maka Tergugat / Kemenkominfo /
mass media RRI mengajukan PK No.815PK/Pdt/2011 tanggal putus
16 Mei 2012, putusannya adalah PK yang diajukan oleh
Kemenkominfo / mass media RRI ditolak. -------------------------------------
1.8. Kemudian Kemenkominfo untuk mendapat kepastian hukum atas PK
No.588PK/Pdt/2002 yang menggunakan Novum palsu, maka
Kemenkominfo / mass media RRI mengajukan gugatan di PN Depok
No.165/Pdt.G/2011/PN Dpk tanggal putus 26 Desember 2012,
diputuskan Penggugat / Kemenkominfo / mass media RRI,
dikalahkan. -----------------------------------------------------------------------------
1.9. Lalu Kemenkominfo / mass media RRI mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Bandung No.253/Pdt/2013/PT Bdg tanggal putus
27 Agustus 2013, dengan hasil Penggugat / Kemenkominfo / mass
media RRI dimenangkan. ----------------------------------------------------------
1.10. Didalam proses banding tersebut terdapat 4 Terbanding yaitu : ------
1. Ahli waris H Muhammad Samin .
2. Ahli waris A Karim .
3. Udje S .
4. Admin .
Perlu diperhatikan bahwa putusan PK No.588 PK/Pdt/2002 , bahwa
dengan meninggal nya H Muhammad Samin, tertulis didalam putusan
Page 4
Halaman 4 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
PK No.588 PK/Pdt/2002 halaman 1, bahwa H Muhammad Samin
digantikan oleh : A Karim, Udje S, Admin , dan dengan jelas dan
tegas tidak ada sedikitpun disebut Rudi HM Samin sebagai ahli waris
H Muhammad Samin menggantikan H Muhammad Samin , inisiatif
ahli waris H Muhammad Samin untuk maju didalam persidangan
sudah tidak mendapat kesempatan karena perkara yang berlangsung
dengan tegas, Mahkamah Agung RI didalam keputusannya pada
perkara PK No.588 PK/Pdt/2002 halaman 1 dengan tegas
menyatakan bahwa meninggalnya H Muhammad Samin digantikan
oleh A Karim, Udje S , Admin tidak disebutkan adanya ahli waris H
Muhammad Samin menggantikan H Muhammad Samin , jadi ahli
waris H Muhammad Samin tidak ada celah untuk melibatkan diri
didalam perkara No.588 PK/Pdt/2002 ( Bukti P1). ---------------------------
1.11. Bahwa ditegaskan setelah putusan PTUN tanggal 31 Oktober 2002
atas perkara No.71/G/2002/PTUN Bdg ( Bukti P4 ), maka keabsahan
Sertifikat Hak Pakai No.4 / Sukmajaya dengan Gambar Situasi
No.9095/1995 yang terletak di Kampung Parung Serap Kelurahan
Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok telah ditetapkan Sah
sehingga pada saat ini th.2013, penetapan sah nya sertifikat Hak
Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 (Bukti
P-5) Putusan banding perkara No.253/Pdt/2013/PT.Bdg ) telah
inkracht . -------------------------------------------------------------------------------
1.12. Bahwa pada tanggal 17 September 2013 jam 11.30 WIB – 18.00
WIB , Tergugat / Rudi HM Samin melakukan eksekusi yang diawali
dengan pembacaan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri
Depok dengan tidak sah ( Bukti P6 ), dengan melanggar : ----------------
1.12.1. Surat Putusan PTUN perkara No.71/G/2002/PTUN Bdg ( Bukti
P4 ), tanggal 31 Oktober 2002, bahwa penetapan keabsahan
sertifikat hak pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi
No.9095/1995 telah inkracht, jadi tidak seorangpun yang dapat
memasalahkan sertifikat hak pakai No.4 / Sukmajaya dengan
Gambar Situasi No.9095/1995. ------------------------------------------
1.12.2. Putusan PK No.588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004
karena mengabulkan Tergugat / Rudi HM Samin sebagai ahli
waris H Muhammad Samin terlibat didalam perkara a quo,
Page 5
Halaman 5 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
didalam Putusan PK No.588 PK/Pdt/2002 halaman pertama
dengan tegas dan jelas bahwa disebutkan “ dengan
meninggalnya H Muhammad Samin digantikan oleh Abdul
Karim, Udje S, Admin “ . ---------------------------------------------------
1.12.3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25
April 2007 No.04/Pdr/Eks/2005/PN Bgr jo No.161/Pdt/G
/1997/PN Bgr jo No.603/Pdt/1998/PT.Bdg jo No.511 K/Pdt
/2000 jo No.588 PK/Pdt/2002, yang menetapkan penangguhan
eksekusi ( Bukti P6 ), karena telah ditetapkan adanya Novum
Palsu dengan status inkracht yaitu adanya putusan Kasasi
No.1554 K/Pid/2009 dan No.1556 K/Pid/2009 tanggal 18 Mei
2010, maka penetapan penangguhan eksekusi berlaku
selamanya. --------------------------------------------------------------------
1.12.4. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung No. W11.U/3123/
HT.04.10/IX/2013 tanggal 9 September 2013 ( Bukti P7 ) ,
perihal penangguhan eksekusi. ------------------------------------------
1.12.5. Surat Ketua Pengadilan Negeri Depok No.W11.U21/2137
/HK.02/IX/2013 tanggal 16 September 2013 ( Bukti P7 ) perihal
penangguhan eksekusi. ----------------------------------------------------
1.12.6. Surat Ketua Pengadilan Negeri Bogor No.W11.U2/1565/
HT.04.10/IX/2013 tanggal 16 September 2013 ( Bukti P7 ),
perihal penangguhan eksekusi. ------------------------------------------
1.12.7. Putusan Banding perkara No.253/Pdt/2013 tanggal 27 Agustus
2013 yang isinya menetapkan bahwa Sertifikat Hak Pakai No.4
/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 ( Bukti P5 )
adalah Sah, keabsahan sertifikat ini ditetapkan kesekian
kalinya , pada putusan PTUN perkara No.71/G/2002/PTUN
Bdg tanggal 31 Oktober 2002 sudah ditetapkan sah dan
inkracht. ------------------------------------------------------------------------
Dengan jelas bahwa Tergugat telah melaksanakan Eksekusi
dengan tidak sah / melawan hukum , maka apa yang dilakukan
oleh Tergugat / Rudi HM Samin melarang setiap orang
memasuki , memanfaatkan lahan Sertifikat Hak Pakai No.4 /
Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 tanpa ijin
tertulis dari Rudi HM Samin , maka tindakannya melarang
Page 6
Halaman 6 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum , yaitu
penyerobotan tanah, karena pihak yang memanfaatkan dan
akan memasuki lahan sertifikat hak pakai No.4 / Sukmajaya
dengan Gambar Situasi No.9095/1995 adalah pihak yang sah
yang mendapat ijin dari RRI/ Kominfo. ---------------------------------
1.13. Bahwa Tergugat / Rudi HM Samin pada tanggal 10 Oktober 2013 ,
mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan
Negeri Depok atas perkara No.253/Pdt/2013/PT.Bdg yang diputus
tanggal 27 Agustus 2013, perkara tersebut ditingkat banding sebagai
Terbanding adalah : -----------------------------------------------------------------
1. Ahli Waris HM Samin .
2. Ahli Waris A Karim .
3. Udje S .
4. Admin .
Rudi HM Samin mengajukan Kasasi dengan menyatakan dirinya
adalah sebagai Ahli waris HM Samin , sebagaimana diuraikan diatas,
bahwa didalam putusan PK No.588 PK/Pdt/2002 yang diputus tanggal
22 September 2004 tertulis dihalaman 1 yaitu HM Samin meninggal
diganti oleh A Karim , Udje S, dan Admin , tidak ada tertulis Ahli waris
HM Samin ataupun Rudi HM Samin , jadi pengajuan Kasasi Rudi HM
Samin adalah tidak sah. ------------------------------------------------------------
2. Tergugat / Rudi HM Samin dengan langkah-langkah melwan hukum
memajukan dirinya sebagai ahli waris H Muhammad Samin dimulai pada
tahun 2002, untuk melibatkan didalam perkara a quo padahal tidak
sedikitpun dari penetapan hukum bahwa Tergugat / Rudi HM Samin bisa
melibatkan didalam perkara a quo meskipun dirinya memajukan status
sebagai ahli waris HM Samin. ---------------------------------------------------------
3. Bahwa setelah adanya putusan PK No.588 PK/Pdt/2002, Kemenkominfo
/ mass media RRI mengurus / menggugat adanya Novum palsu yang
dilakukan oleh HM Samin , A Karim , Udje S dan Admin, pada tanggal 18
Mei 2010, telah diputus inkracht adanya Novum palsu yang dlakukan
oleh Udje S dan Admin, sedangkan A Karim dan HM Samin meninggal .
4. Tergugat / Rudi HM Samin mengajukan pemohonan Eksekusi, dan
ditindak lanjuti oleh PN Bogor dengan terbitnya putusan Penetapan
tanggal 25 April 2007 No.04/Pdr/Eks/2005/PN Bgr jo No.161/Pdt/G/1997
Page 7
Halaman 7 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
/PN Bgr jo No.603/Pdt/1998/ PT.Bdg jo No.511 K/Pdt/2000 jo No.588
PK/Pdt/2002, adapun isi penetapan adalah Menangguhkan pelaksanaan
Eksekusi Pengosongan terhadap obyek sengketa sampai dengan
perkara pidana pemalsuan surat-surat / Novum PK No.588PK/Pdt/2002
diputus. --------------------------------------------------------------------------------------
Setelah putusan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
diputus , atas perkara No.1554 K/Pid/2009 dan No.1556 K/Pid/2009
diputus tanggal 18 Mei 2010 dengan status inkracht, maka Penetapan
Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25 April 2007 tersebut diatas
mempunyai kekuatan hukum tetap. --------------------------------------------------
5. Bahwa pada putusan banding perkara No.253/Pdt/2013/PT.Bdg yang
diputus tanggal 27 Agustus 2013, isinya menyebutkan Sertifikat Hak
Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995,
penetapan sertifikat sah, penetapan sah sudah dimiliki oleh sertifikat
tersebut yaitu sertifikat itu telah menyandang keabsahan inkracht dengan
keputusan perkara No.71/G/2002/PTUN Bdg yang diputus tanggal 31
Oktober 2002. ------------------------------------------------------------------------------
POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------------------
1. Rudi HM Samin memposisikan dirinya sebagai ahli waris HM Samin,
kemudian karena mengaku dirinya sebagai ahli waris HM Samin lalu
dirinya melibatkan didalam perkara a quo, padahal perkara a quo yang
disebutkan didalam putusan PK No.588PK/dt/2002, bahwa Tergugat /
Rudi HM Samin, setelah meninggalnya HM Samin , maka HM Samin
diganti oleh A Karin, Udje S dan Admin, fungsi ahli waris tidak
mempunyai dampak hukum didalam perkara a quo ,sehingga apa yang
dilakukan oleh Rudi HM Samin melibatkan diri didalam perkara a quo
termasuk mengajukan Kasasi adalah perbuatan melawan hukum , bukan
tindakan mencari keadilan , tetapi tindakannya tersebut adalah mencari
keuntungan untuk diri pribadi dengan mengakal akali hukum , Bukti P9
yaitu surat Kapolresta Depok yang isinya menyatakan bahwa Y Husein
Ibrahim melapor ke Polresta Depok dengan tuduhan bahwa Tergugat
/Rudi HM Samin telah melakukan pemalsuan surat berkaitan dengan
penipuan yaitu menjual tanah a quo padahal tanah tersebut bukan milik
Tergugat / Rudi HM Samin. ------------------------------------------------------------
Page 8
Halaman 8 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
2. Eksekusi yang dimohon oleh yang tidak berhak yaitu Tergugat / Rudi HM
Samin dan dilaksanakan oleh Tergugat / Rudi HM Samin dengan
mendapat persetujuan oleh PN Depok dengan melawan hukum / tidak
sah, eksekusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013. --
3. Setelah berhasil melaksanakan eksekusi dengan tidak sah , Tergugat /
Rudi HM Samin , menguasai lahan Sertifikat Hak Pakai No.4/ Sukmajaya
dengan Gambar Situasi No.9095/1995 dengan tidak sah. ---------------------
4. Penggugat dan korban yang memberi kuasa kepada Penggugat
mempunyai ijin tertulis untuk tinggal dari Pemilik Sertifikat Hak Pakai
No.4 /Sukmajaya. -------------------------------------------------------------------------
Dengan Gambar SituasiNo.9095/1995 yaitu Direktur Utama RRI (Bukti
P9), sedangkan Tergugat tidak mempunyai surat kepemilikan atas tanah
a quo melarang Penggugat dan pemberi kuasa kepada Penggugat untuk
memanfaatkan tanah a quo setelah rumah dan tempat usaha nya dirusak
oleh Tergugat dan kawan-kawan; ----------------------------------------------------
KESIMPULAN : ---------------------------------------------------------------------------
1. Eksekusi tanggal 17 September 2013 jam11.30 WIB – 18.00 WIB
yang dilaksanakan diatas Sertifikat Hak Pakai No.4 / Sukmajaya
dengan Gambar Situasi No.9095/1995, milik Kemenkominfo / mass
media RRI yang keabsahannya telah sah dengan inkracht (Bukti P4),
yang mempunyai penetapan tidak akan dieksekusi (Bukti P6), bahwa
eksekusi yang dilaksanakan tersebut adalah perbuatan melawan
hukum dan tidak sah; ----------------------------------------------------------------
2. Bahwa Tergugat atau Rudi HM Samin adalah pihak yang tidak berhak
melakukan permohonan eksekusi meskipun dirinya mengaku sebagai
ahli waris HM Samin ( Bukti P1 ) , sehingga perbuatan Tergugat atau
Rudi HM Samin melakukan permohonan eksekusi adalah perbuatan
melawan hukum. ----------------------------------------------------------------------
3. Bahwa Tergugat / Rudi HM Samin melakukan eksekusi dengan
merusak Rumah, tempat usaha, merusak Pengadilan Negeri Depok ,
menganiaya petugas Pengadilan Negeri Depok , melakukan
perbuatan makar merusak Negara, menganiaya petugas Negara,
memaksa Negara melakukan perbuatan melawan hukum yaitu
dengan dilaksanakannya eksekusi tidak sah pada tanggal 17
September 2013 di lokasi Kampung Parung Serap Jl.Raya KSU
Page 9
Halaman 9 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya dengan Gambar Situasi
No.9095/1995 Depok , sehingga merugikan diantaranya : ----------------
3.1. Bernama Ir Ronal Nainggolan sesuai dengan foto kerusakan
(Bukti P13), secara materiil sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah) dan secara immateriil sebesar
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yaitu akibat
menderitanya Ir Ronal Nainggolan, yang kini belum punya
rumah karena rumah yang ada hancur , semua alat bengkel
hancur , alat rumah tangga hancur. -------------------------------------
3.2. Bernama Tina Paulina Rajaguguk , 2 rumah tinggalnya rusak
dengan kerugian materiil sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus
tiga puluh juta rupiah), dan secara immateriil sebesar
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ---------------------------
3.3. Bernama Sinaga, rumahnya rusak dengan kerugian materiil
sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian
immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah). ---------------------------------------------------------------------
3.4. Bernama Tuti Yuliastuti , rumahnya dan tempat usaha miliknya
rusak dengan kerugian materiil sebesar Rp.200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) , dan kerugian immateriil sebesar
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ---------------------------
Bernama Jubir, semua peralatan rumah makan, meja kursi,
piring , gelas hancur sehingga dirugikan materiil sebesar
Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ). --------------------------
3.5. Bernama Suhud, rumahnya rusak dengan kerugian materiil
sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan
kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah), karena Pemilik rumah meninggal akibat kaget akan
putusan pengadilan yang berjalan. ---------------------------------------
3.6. Bernama Dumiati, alat rumah tangga rusak, memindahkan
ketempat lain, sehingga mengalami kerugian materiil sebesar
Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah ) dan mengalami
kerugian immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah); ------------------------------------------------------------
Page 10
Halaman 10 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
3.7. Bernama Gatot, rumahya hancur total, alat rumah tangga
hancur sehingga mengalami kerugian materiil sebesar
Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah ) dan
kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah). --------------------------------------------------------------------------
3.8. Bernama Maulani Dalimonte HE, rumahnya hancur mengalami
kerugian sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima
juta rupiah) dan mengalami kerugian immateriil sebesar
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ---------------------------
3.9. Bernama Sita Gultom, rumahnya hancur mengalami kerugian
sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan
mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah); -----------------------------------------------------
3.10. Bernama Lumumba Manalu / Supandi, rumahnya rusak ,
kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah). -----------------------------------------------------
3.11. Bernama Arnelis Dalimonte, rumahnya rusak mengalami
kerugian materiil sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima
juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.350.000.000,00
(tiga ratus lima puluh juta rupiah). ----------------------------------------
3.12. Bernama Rizal Simanjuntak, rumahnya rusak mengalami
kerugian materiil sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima
juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.350.000.000,00
(tiga ratus lima puluh juta rupiah). ----------------------------------------
3.13. Bernama Jhon Naibaho/ Pahotan Sitorus, mengalami kerugian
materiil sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima
juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah). ------------------------------------------------------
3.14. Bernama Herman, mengalami kerugian materiil sebesar
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan
kerugian immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah). ------------------------------------------------------------
Page 11
Halaman 11 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
3.15. Bernama Amirhud Siregar, mengalami kerugian materiil sebesar
Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian
immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah). ---------------------------------------------------------------------
3.16. Bernama Siti Ramadhani Nasution, mengalami kehancuran
rumahnya sehingga menderita kerugian materiil sebesar
Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan
kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah); --------------------------------------------------------------------------
3.17. Bernama Agung, dengan kerugian materiil sebesar
Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian
immateriil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). ---
3.18. Bernama Dadang Effendi, dengan kerugian materiil sebesar
Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian
immateriil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). ---
3.19. Bernama H Rustam, bangunan rumahnya hancur sehingga
kerugian materiil yang dialaminya sebesar Rp.375.000.000,00
(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil
sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
3.20. Bernama Drs Muchdar, mengalami kerugian materiil sebesar
Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian
immateriil sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah). ---------------------------------------------------------------------
3.21. Bernama Tuti binti Usman, kerugian materiil sebesar
Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kerugian
immateriil sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah). --------------------------------------------------------------------------
3.22. Bernama Asni Purba, rumahnya hancur sehingga kerugian
materiil sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh
juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena
suaminya dianiaya oleh pelaku. -------------------------------------------
3.23. Bernama Jhon Adiguna, rumahnya rusak sehingga mengalami
kerugian materiil sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh
Page 12
Halaman 12 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). -----------------------------
3.24. Bernama Lindung Sihombing, kerugian materiil sebesar
Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan kerugian
immateriil sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh
juta rupiah). ---------------------------------------------------------------------
3.25. Bernama Juden Simarmata, kerugian materiil sebesar
Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian
immateriil sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). --
3.26. Kerugian immateriil yang dialami oleh Kemenkominfo / Direktur
Utama RRI karena akibat dari surat untuk tinggal bagi Ir Ronal
Nainggolan dkk di lokasi yang dirusak tersebut ditandatangani
oleh Kemenkominfo / Direktur Utama RRI,oleh karena itu
Kemenkominfo merasa disalahkan oleh Ir Ronal Nainggolan
dkk, Kemenkominfo /Direktur Utama RRI harus dibayar ganti
rugi immateriil sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah ).
3.27. Bahwa akibat perusakan yang dilakukan oleh Tergugat / Rudi
HM Samin , yang terjadi di kantor PN Depok, Penggugat yang
memiliki KTP dan WNI berhak untuk meminta ganti rugi untuk
dibayarkan kepada para korban penganiayaan yaitu Panitera
PN Depok, dan staf nya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah). ---------------------------------------------------------------------
3.28. Bahwa akibat makar atau pemberontakan, yang menyebabkan
Negara terhina , wibawa Negara hancur , dan Negara ditekan
untuk melawan hukum, Penggugat yang memiliki KTP dan WNI
berhak meminta diputuskan agar Tergugat / Rudi HM Samin
membayar ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua
triliun rupiah). ------------------------------------------------------------------
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat atau Rudi HM Samin
dengan menguasai lahan sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya
dengan Gambar Situasi No.9095/1995 (Bukti P8) adalah perbuatan
melawan hukum , dan dampak dari penguasaan lahan tidak sah
tersebut merugikan para warga yang mempunyai surat ijin tinggal
yang diterbitkan oleh RRI / Kemenkominfo, sebanyak 300 KK atau
sebanyak 700 orang, dengan nilai kerugian materiil Penggugat dan
Page 13
Halaman 13 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
warga korban eksekusi tidak sah sebanyak Rp.3.500.000.000,00 (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) dan keugian immateriil sebanyak
Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah). ---------------------
5. Bahwa tindakan Tergugat atau Rudi HM Samin memasang banner
dimana – mana yang bertuliskan dilarang memanfaatkan lahan tanpa
ijin tertulis dari Tergugat atau Rudi HM Samin (Bukti P10) diatas
lokasi lahan sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar
Situasi No.9095/1995 , dengan menempatkan penjaga , termasuk
Tergugat atau Rudi HM Samin menyewakan lahan untuk keramaian
komedi putar dan fasilitas lainnya ( Bukti P11) adalah perbuatan
melawan hukum yaitu dengan menguasai lahan dengan tidak sah. ----
Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, mohon sudilah kiranya Bapak /Ibu
majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut : ---------------------------------
1. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa eksekusi yang dilaksanakan
diatas tanah bersertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar
Situasi No.9095/1995 yang keabsahannya (Bukti P4) telah inkracht dan
penetapan tidak dilakukan eksekusi (Bukti P6) telah inkracht , dan uraian
tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, dan mohon diputus
bahwa eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013 yang
dilaksanakan diatas tanah di Kampung Parung Serap Jl. Raya KSU
Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok diatas sertifikat Hak
Pakai tersebut tidak sah. --------------------------------------------------------------------
2. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat atau Rudi HM Samin (
Bukti 1, karena didalam putusan PK No.588PK/Pdt/2002 halaman 1, tidak
ada disebut ahli waris menggantikan HM Samin ) melakukan permohonan
eksekusi , masuk didalam perkara a quo termasuk mengajukan Kasasi pada
tanggal 10 Oktober 2013 atas perkara Banding No.253/Pdt/2013/PT.Bdg
adalah perbuatan melawan hukum , dan perbuatan Tergugat atau Rudi HM
Samin tersebut adalah perbuatan tidak sah. ------------------------------------------
3. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa tindakan Tergugat atau Rudi HM
Samin menguasai lahan sertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan
Gambar Situasi No.9095/1995 ( Bukti P8 ) dengan memasang banner yang
bertuliskan dilarang memanfaatkan lahan tanpa seijin Tergugat atau Rudi
HM Samin ( Bukti P10 ) , meletakkan penjaga diatas lahan tersebut,
menyewakan lahan , menerima pembayaran atas lahan, menjual lahan ,
Page 14
Halaman 14 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
menjual galian atas tanah lahan , ( yang dimaksud lahan adalah tanah
bersertifikat Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi
No.9095/1995) adalah perbuatan melawan hukum. ---------------------------------
4. Mohon majelis Hakim memutuskan Tergugat atau Rudi HM Samin
membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil sebagaimana yang
diuraikan diatas. -------------------------------------------------------------------------------
5. Mohon majelis Hakim memutuskan akibat perbuatan Tergugat atau Rudi
HM Samin melarang Penggugat memanfaatkan lahan tanah bersertifikat
Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995 ( Bukti
8), membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar
Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi
immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000.000,00 ( tiga puluh
lima milyar rupiah ) dengan tunai, besarnya ganti rugi materiil dan immateriil
yang dimohon seharusnya lebih besar, karena Tergugat atau Rudi HM
Samin tindakannya didalam perkara a quo sudah memosisikan diri
menganggap hukum sudah tidak ada, akhirnya menganggap negara tidak
ada, Tergugat atau Rudi HM Samin semua bisa diselesaikan tanpa dasar
hukum, Pengadilan Negeri Depok dirusak petugasnya dianiaya, Negara
dipaksa untuk melakukan eksekusi , lalu korban dilarang mendekat harta
yang dirusaknya , lalu Tergugat atau Rudi HM Samin memasukkan komedi
putar tanpa ijin pemilik tanah, menjual tanah yang disengketakan, jadi
sepantasnya dan sewajarnya jika Tergugat atau Rudi HM Samin harus
dihukum dengan seberat-beratnya. ------------------------------------------------------
6. Mohon majelis Hakim memutuskan Tergugat atau Rudi HM Samin termasuk
semua orang yang tinggal dilahan karena adanya surat dari Tergugat atau
Rudi HM Samin , meninggalkan lahan tanah bersertifikat Hak Pakai
No.4/Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.9095/1995, menarik semua
penjaganya , setelah perkara ini diputus pada tanggal putusan perkara ini. --
7. Mohon majelis Hakim memutuskan semua akte notaris , surat apapun yang
menyatakan menjual , menyewakan, memberi ijin pemakaian tanah sertifikat
Hak Pakai No.4/Sukmajaya dengan Gambar SituasiNo.9095/1995 ( Bukti
P12 ) baik atas luas sebagian dinyatakan batal demi hukum pada tanggal
putusan perkara ini. --------------------------------------------------------------------------
8. Mohon majelis Hakim memutuskan , bahwa pengajuan Kasasi oleh
Tergugat atau Rudi HM Samin yang diajukan paa tanggal 10 Oktober 2013
Page 15
Halaman 15 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
melalui Pengadilan Negeri Depok dinyatakan cacat hukum dan batal demi
hukum, karena yang dimasalahkan didalam Kasasi oleh Tergugat atau Rudi
HM Samin adalah putusan pengadilan yang sudah inkracht , putusan
pengadilan yang inkracht mempunyai sifat sama dengan UU tidak dapat
dibatalkan diganggu gugat melalui Pengadilan, namun putusan inkracht
dapat digugat di pengadilan jika dibarengi bukti pidana dari putusan pidana
yang sudah inkracht. -------------------------------------------------------------------------
9. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat atau Rudi HM Samin
harus memasang iklan esok hari setelah tanggal putusan dalam luas satu
halaman penuh di harian kompas dengan isi iklan bahwa Tergugat atau
Rudi HM Samin meminta maaf atas terajdinya eksekusi tidak sah yang
dilaksanakan pada tanggal 17 Sepember 2013 diatas tanah bersertifikat
Hak Pakai No.4 /Sukmajaya dengan Gambar Situasi No.90951995 adalah
sah milik Kemenkominfo /mass media RRI, menyatakan bahwa semua surat
penjualan tanah, surat sewa, surat persetujuan sewa , yang telah dilakukan
oleh Tergugat atau Rudi HM Samin dinyatakan batal demi hukum , bahwa
lahan diserahkan sepenuhnya kepada Kemenkominfo / mass media RRI
dalam keadaan kosong (bahwa konsep iklan sepenuhnya diberikan oleh
Penggugat ). -----------------------------------------------------------------------------------
10. Mohon majelis Hakim memutuskan bahwa pengabaian putusan pengadilan
pada perkara butir 4,5,6,7,8 Tergugat harus membayar pada saat 5 hari
sejak perkara ini diputus dengan tunai sebesar Rp.15.000.000.000,00 ( lima
belas milyar rupiah) dan Tergugat atau Rudi HM Samin membayar denda
sebesar Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) per hari keterlambatan
atas pelaksanaan putusan pada butir 4,5,6,7,8. --------------------------------------
11. Mohon majelis Hakim memutuskan sita jaminan atas semua aset Tergugat
atau Rudi HM Samin yang berada dimana pun dan pemaksaan dengan
pengurungan badan Tergugat atau Rudi HM Samin dalam pengawasan
Negara selama kewajiban melaksanakan putusan perkara ini belum selesai
dengan tuntas, sehingga putusan pengadilan atas perkara ini dapat terjamin
pembayarannya; ------------------------------------------------------------------------------
12. Atau Majelis Hakim memutus dengan putusan yang lain dengan seadil
adilnya. ------------------------------------------------------------------------------------------
Page 16
Halaman 16 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan
jawaban sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh
PENGGUGAT didalam GUGATAN, kecuali kebenarannya diakui oleh
TERGUGAT didalam Jawaban ini; --------------------------------------------------------
PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS/TIDAK MEMPUNYAI HAK MENGAJUKAN GUGATAN
(diskualificatoir in person exception); ---------------------------------------------------------
2. Bahwa PENGGUGAT di dalam GUGATAN menyatakan kapasitasnya sebagai
pemilik dari tempat usaha / bengkel mobil / motor yang terletak di atas
lahan di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan
Sukmajaya Depok yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Depok
pada tanggal 17 September 2013; -----------------------------------------------------
3. Bahwa apabila PENGGUGAT bertindak sebagai pemilik dari tanah tersebut,
maka PENGGUGAT harus dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan dan
atau bukti pembelian atas bidang tanah objek eksekusi tersebut atas nama
PENGGUGAT; ----------------------------------------------------------------------------------
4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, demi hukum nama yang
tercatat pada sertifikat berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas
sertifikat tersebut yang merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang sempurna mengenai data fisik dan data yuridis yang
termuat di dalamnya; -----------------------------------------------------------------------
5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam GUGATAN tidak memberikan bukti
yang menyatakan PENGGUGAT merupakan pemilik dari objek eksekusi
tersebut di atas, maka PENGGUGAT sama sekali tidak berkualitas
mengajukan GUGATAN KARENA PENGGUGAT bukanlah pemilik dari objek
eksekusi tersebut; --------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22
September 2004 dinyatakan sebagai berikut: ---------------------------------------
- “ Menyatakan sertipikat Hak Pakai No. 4 yang diterbitkan BPN Bogor,
tangal 24 Agustus 1995 atasnama Departemen Penerangan Republik
Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik
Indonesia Jakarta Cimanggis, batal demi hukum”
Page 17
Halaman 17 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
- “ Menyatakan surat-surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan
Tergugat I (Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq. Direktorat
Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia) selama ini
yang berkaitan dengan tanah garapan Penggugat , Batal demi hukum”
Dengan demikian Penggugat yang mengaku-ngaku memiliki ijin tertulis
dari Direktur RRI memanfaatkan tanah berupa Bengkel yang terletak
diatas objek eksekusi tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar,
sehingga PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai kepentingan atau tidak
berkualitas mengajukan gugatan terkait dengan objek eksekusi tersebut;
7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai hak / tidak memiliki
kualitas untuk mengajukan GUGATAN, maka TERGUGAT mohon kepada
Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak
GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT, atau setidak-tidaknya
menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima; -----------------------------------------
PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK PIHAK TERGUGAT (EXCEPTIO GEMIS
AANHOEDANIGHEID)
8. Bahwa PENGGUGAT didalam gugatan menyatakan bahwa TERGUGAT telah
melakukan perbuatan melaksanakan eksekusi tidak sah atas tanah yang
terletak di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan
Sukmajaya Depok Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya pada tanggal 17
September 2013 dengan cara merusak bangunan rumah dan tempat
usaha milik PENGGUGAT sehingga menyebabkan kerugian bagi
PENGGUGAT; ----------------------------------------------------------------------------------
9. Bahwa faktanya Pelaksanaan eksekusi pembongkaran terhadap semua
bangunan yang berada diatas tanah garapan milik alm. HM Samin yang
terletak di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan
Sukmajaya Depok, dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, atas
perintah Ketua Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan
No.03/Pen.Pdt/del.Eks.Peng/2007/PN.Depok. jo. No. 04Pdt/Eks/2005/
PN.Bgr. jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. jo. 603/Pdt/1998/PT.Bdg. jo. No.
511 K/Pdt/2000 jo. No. 588 PK/Pdt/2002, sebagaimana dituangkan dalam
Berita Acara Eksekusi Pembongkaran tertanggal 17 September 2013; ------
10. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT
sebagai Pihak Tergugat karena TERGUGAT tidak pernah melakukan
eksekusi Pembongkaran sebagaimana yang telah dituduhkan oleh
PENGGUGAT; ----------------------------------------------------------------------------------
Page 18
Halaman 18 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
11. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah keliru menarik pihak Tergugat dalam
GUGATAN A QUO, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang
Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak GUGATAN yang
diajukan oleh PENGGUGAT, atau setidak-tidaknya menyatakan GUGATAN
tidak dapat diterima; -----------------------------------------------------------------------
GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)
12. Bahwa GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dan saling
bertentangan antara posita yang satu dengan lainnya serta bertentangan
antara posita dan petitum gugatan; ----------------------------------------------------
13. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam GUGATAN pada posita yang pada
pokoknya menyatakan bahwa eksekusi tanggal 17 September 2013 atas
tanah Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya dengan gambar Situasi No.
9095/1995 milik RRI/Kominfo adalah perbuatan melawan hukum, namun
dalam Petitum gugatan PENGGUGAT menuntut agar Tergugat membayar
ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga
Milyar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.
35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah); ---------------------------------
14. Bahwa pada Posita halaman 1 didalam gugatan, PENGGUGAT mendalilkan
mengajukan gugatan a quo bertindak untuk diri sendiri sebagai
PENGGUGAT, namun dalam Posita halaman 10 s/d alaman 15 PENGGUGAT
menyatakan dengan dilaksanakan eksekusi tersebut merugikan warga
yang diantaranya bernama Ir. Nainggolan, Tina Paulina Rajaguguk, Sinaga
Tuti Yuliastuti, Suhud, Dumiati, Gatot, Maulani Dalimone HE, Sita Gultom,
Lumumba Manalu / Supandi, Arnelis Dalimonte, Rizal Simanjuntak, Jhon
Naibaho/ Pahotan Sitorus, Herman, Amirhud Siregar, Siti Rahmadhoni
Nasution, Agung, Dadang Effendi, H. Rustam, Drs. Muchdar, Tuti biti H.
Usman, Asni Purba, Jhon Adiguna,, Lindung Sihombing dan Juden
Simarmata, sehingga TERGUGAT harus mengganti kerugian kepada warga
tersebut; ---------------------------------------------------------------------------------------
15. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT
menjadi tidak jelas mengenai siapa yang dirugikan dan siapa yang
menuntut ganti kerugian, oleh karena itu gugatan PENGUGAT adalah
gugatan yang kabur (obscuur libel); ----------------------------------------------------
16. Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas sebagaimana dinyatakan
dalam petitum angka 2 halaman 17 gugatan yang memohon Tergugat
Page 19
Halaman 19 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
mengajukan Kasasi atas perkara banding No. 253/Pdt/2013/PT.Bdg
adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa Petitum tersebut menjadi tidak
jelas karena materi gugatan Penggugat adalah mengenai eksekusi lahan
namun tiba-tiba Penggugat memohon perbuatan Tergugat mengajukan
Kasasi adalah tidak sah, hal tersebut membuat hak apa yang dituntut
Penggugat dan perbuatan melawan hukum apa yang menjadi pokok
gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel); --------------------------
17. PENGGUGAT tidak jelas dan kabur dalam menentukan dasar bagi
PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN aquo, karena seluruh dalil-dalil
posita gugatan yang mengenai Putusan Perkara-perkara di Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung serta Pengadilan Tata
Usaha Negara, adalah dalil yang patut untuk ditolak atau dikesampingkan
karena Penggugat sama sekali bukan sebagai Pihak didalam Perkara-
perkara tersebut oleh karena itu gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang
kabur; ------------------------------------------------------------------------------------------
18. Terhadap GUGATAN yang kabur dan tidak jelas, mahkamah Agung RI telah
mengeluarkan yurisprudensi tetap yang pada kaidah hukumnya
menyatakan bahwa Gugatan yang kabur atau tidak jelas harus dinyatakan
tidak dapat diterima, yurisprudensi tersebut antara lain adalah
Yurisprudensi Mahkamah agung RI tanggal 21 agustus 1973 No.
565K/Sip/1973, yang menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka
gugatan tidak dapat diterima.” -----------------------------------------------------------
19. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil GUGATAN yang diajukan oleh
PENGGUGAT dalam posita tidak jelas dan saling bertentangan satu dengan
yang lainnya serta petitum yang tidak jelas apakah mengenai hak apa
yang dituntut Penggugat dan perbuatan melawan hukum apa yang
menjadi pokok gugatan Penggugat, maka mohon Majelis Hakim Yang
Terhormat yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan gugatan
PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)
GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (EXCEPTIO ONRECHMATIGE
OF ONGEROND)
20. Bahwa pada hakekatnya dalam mengajukan GUGATAN, harus berdasarkan
adanya hubungan timbal balik antara pihak yang mengajukan gugatan
dengan pihak terhadap siapa gugatan ditujukan. Hal tersebut telah
ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana
Page 20
Halaman 20 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 tanggal 13
Desember 1958, yang menyatakan sebagai berikut: ------------------------------
“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan
adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”
21. Bahwa selanjutnya, untuk mengajukan seseorang/ badan hukum menjadi
pihak tergugat di pengadilan harus mempunyai alasan hukum perihal hak
yang dilanggar, sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung
RI No. 995K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1973, yang menyatakan
sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------
“Sedangkan bagi pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang
dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan
sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan”
22. Bahwa didalam GUGATAN, PENGGUGAT tidak menjelaskan adanya sengketa
atau konflik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehubungan dengan
pelaksanaan eksekusi tanggal 17 September 2013 atas tanah Sertipikat
Hak Pakai No. 4/Sukmajaya dengan gambar Situasi No. 9095/1995, akan
tetapi Penggugat hanya menjelaskan adanya sengketa atau konflik antara
alm. HM. Samin dengan pihak Departemen Penerangan Republik
Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik
Indonesia dan tidak menjelaskan ada nya hak-hak PENGGUGAT yang telah
dilanggar oleh Tergugat dengan demikian GUGATAN PENGGUGAT sama
sekali tidak berdasar karena TERGUGAT tidak pernah melakukan
pelanggaran terhadap hak dari PENGGUGAT ; ----------------------------------------
23. Oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum (Onrechmatige Of
Ongerond) dalam mengajukan GUGATAN a quo, maka TERGUGAT mohon
kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk
memutuskan GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk verklaard); -------------------------------------------------------------------
GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM / EX
JURI TERTI)
24. Bahwa pada Posita halaman 10 s/d alaman 15 PENGGUGAT menyatakan
dengan dilaksanakan eksekusi tanggal 17 September 2013 atas tanah
Sertipikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya dengan gambar Situasi No.
9095/1995 milik RRI/Kominfo tersebut merugikan warga yang diantaranya
bernama Ir. Nainggolan, Tina Paulina Rajaguguk, Sinaga Tuti Yuliastuti,
Page 21
Halaman 21 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
Suhud, Dumiati, Gatot, Maulani Dalimone HE, Sita Gultom, Lumumba
Manalu / Supandi, Arnelis Dalimonte, Rizal Simanjuntak, Jhon Naibaho/
Pahotan Sitorus, Herman, Amirhud Siregar, Siti Rahmadhoni Nasution,
Agung, Dadang Effendi, H. Rustam, Drs. Muchdar, Tuti biti H. Usman, Asni
Purba, Jhon Adiguna, Lindung Sihombing dan Juden Simarmata, akan
tetapi PENGGUGAT tidak menarik / mengikut sertakan para warga tersebut
sebagai Pihak dalam Gugatan; ----------------------------------------------------------
25. Bahwa gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak karena tidak menarik /
mengikut sertakan Departemen Penerangan Republik Indonesia, cq.
Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia
sebagai Pihak dalam Perkara a quo yang mana justru Departemen
Penerangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass
Media Radio Republik Indonesia sering kali disebutkan dalam dalil-dalil
gugatan PENGGUGAT; ----------------------------------------------------------------------
26. Bahwa Pelaksanaan Eksekusi atas Objek eksekusi yang telah
dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013 dilakukan oleh Juru sita
Pengadilan Negeri Depok, akan tetapi Penggugat tidak menarik / mengikut
sertakan Pengadilan Negeri Depok sebagai pihak dalam Perkara gugatan
a quo; ------------------------------------------------------------------------------------------
27. Bahwa Oleh karena Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (EX JURI TERTI)
dalam mengajukan GUGATAN a quo, maka TERGUGAT mohon kepada
Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk
memutuskan GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk verklaard); -------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------
28. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan didalam Bagian Eksepsi,
mohon dianggap sebagai satu kesatuan didalam Pokok Perkara; -------------
29. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh
PENGGUGAT didalam GUGATAN, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh TERGUGAT; ----------------------------------------------------------
30. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil kosong PENGGUGAT
halaman 2 GUGATAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat
melakukan perbuatan melaksanakan eksekusi tidak sah tanggal 17
September 2013, atas tempat usaha / bengkel mobil/motor milik
PENGGUGAT bersama Ir. Ronald Nainggolan yang berada di Kampung
Page 22
Halaman 22 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
Serap Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok, merusak,
rumah, tempat usaha warga diatas lahan tersebut; --------------------------------
31. Bahwa faktanya Pelaksanaan eksekusi pembongkaran terhadap semua
bangunan yang berada diatas tanah garapan milik alm. HM Samin yang
terletak di Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan
Sukmajaya Depok, dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, atas
perintah Ketua Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan
No.03/Pen.Pdt/del.Eks.Peng/2007/PN.Depok. jo. No. 04Pdt/Eks/2005
/PN.Bgr. jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. jo. 603/Pdt/1998/PT.Bdg. jo. No.
511 K/Pdt/2000 jo. No. 588 PK/Pdt/2002, sebagaimana dituangkan dalam
Berita Acara Eksekusi Pembongkaran tertanggal 17 September 2013,
dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT pada halaman 2 gugatan tersebut
adalah tidak benar oleh karenanya dalil-dalil tersebut sangat patut ditolak
dan dikesampingkan; ----------------------------------------------------------------------
32. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil kosong PENGGUGAT
pada halaman 2 sampai dengan halaman 8 GUGATAN karena tidak benar
dan hanya mengada-ada saja; ----------------------------------------------------------
33. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan adanya sengketa atau konflik antara
PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi
tanggal 17 September 2013 atas tanah Sertipikat Hak Pakai No.
4/Sukmajaya dengan gambar Situasi No. 9095/1995, akan tetapi
Penggugat hanya menjelaskan adanya sengketa atau konflik antara alm.
HM. Samin dengan pihak Departemen Penerangan Republik Indonesia,
cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia; ---
34. Bahwa seluruh dalil-dalil posita gugatan pada halaman 2 sampai dengan
halaman 8 yang mengenai Putusan Perkara-perkara di Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung serta Pengadilan Tata Usaha
Negara, maupun perkara pidana, adalah dalil-dalil yang patut untuk ditolak
atau dikesampingkan karena PENGGUGAT sama sekali bukan sebagai
Pihak didalam Perkara-perkara tersebut oleh karena itu maka TERGUGAT
mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo
untuk memutuskan GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
verklaard); ------------------------------------------------------------------------------------
Page 23
Halaman 23 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
35. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada
angka 1 halaman 9 GUGATAN yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT
telah dilaporkan ke Polresta Depok oleh Y Husein Ibrahim dengan tuduhan
telah melakukan pemalsuan surat berkaitan dengan penipuan yaitu
menjual tanah a quo padahal tanah tersebut bukan milik TERGUGAT; -------
36. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan tindak pidana yang dituduhkan
pada laporan polisi yang dimaksud, faktanya Laporan Polisi tersebut telah
dihentikan penyidikannya oleh Polres Depok melalui Surat Penghentian
Penyidikan (SP3), oleh karena itu dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 1
halaman 9 tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga sangat
patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang
memeriksa Perkara a quo; ---------------------------------------------------------------
37. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada
angka 2 s/d 4 halaman 9 dan 10 GUGATAN karena tidak benar dan tidak
berdasar hukum; ----------------------------------------------------------------------------
38. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melaksanakan
eksekusi tidak sah dan merusak rumah dan tempat usaha milik
PENGGUGAT yang pada tangal 17 September 2013 adalah sama sekali
tidak benar dan menyesatkan, karena Tergugat sama sekali tidak pernah
melakukan eksekusi dan merusak/membongkar tempat usaha Penggugat,
faktanya pelaksanaan eksekusi pembongkaran terhadap semua bangunan
yang berada diatas tanah garapan milik alm. HM Samin yang terletak di
Kampung Parung Serab Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya
Depok, dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, atas perintah
Ketua Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan
No.03/Pen.Pdt/del.Eks.Peng/2007/PN.Depok. jo. No. 04Pdt/Eks/2005/
PN.Bgr. jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. jo. 603/Pdt/1998/PT.Bdg. jo. No.
511 K/Pdt/2000 jo. No. 588 PK/Pdt/2002, sebagaimana dituangkan dalam
Berita Acara Eksekusi Pembongkaran tertanggal 17 September 2013, oleh
karenanya pelaksanaan eksekusi riil tersebut adalah sah secara hukum;
39. Bahwa dalil PENGGUGAT menyatakan memiliki ijin tertulis untuk tinggal dari
Pemilik lahan objek eksekusi namun PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan
bukti mengenai kepemilikan yang sah atas objek eksekusi tersebut, oleh
karena itu dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasar
karena tanpa alas hak kepemilikannya (recht-titel) yang sah dan berharga
di muka sidang yang terhormat ini, PENGGUGAT bukan merupakan pemilik
Page 24
Halaman 24 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
sah atau pemegang hak atas objek eksekusi tersebut, sehingga tidak
mempunyai hak atau bukan sebagai orang yang sah mempunyai
wewenang bertindak (legal Standi in-judicio) terhadap objek eksekusi
tersebut, maka sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum
PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah menguasai dan
menduduki objek ekseskusi tersebut diatas; -----------------------------------------
40. Bahwa PENGGUGAT bukan merupakan pemilik sah atau pemegang hak
atas objek eksekusi tersebut, sehingga sangat tidak beralasan dan tidak
berdasar hukum apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo terhadap
TERGUGAT dan menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT, tidak ada dasar bagi
PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN a quo karena pengajuan
GUGATAN tidak beralasan secara hukum, tidak cukup bukti, dan mengada-
ada. Justru PENGGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum
terhadap TERGUGAT dengan mengajukan GUGATAN a quo, mengaku-ngaku
sebagai yang mempunyai hak atas lahan objek eksekusi tersebut dan
mendalilkan tuduhan yang tidak benar dan menyesatkan terhadap
Tergugat, bahkan dengan adanya GUGATAN a quo, TERGUGAT telah
mengalami kerugian karena nama baik Tergugat menjadi tercemar akibat
tuduhan Penggugat yang tidak benar tersebut serta aktivitas TERGUGAT
menjadi terhambat terkait dengan adanya gugatan a quo; ----------------------
41. Bahwa oleh karena GUGATAN PENGGUGAT tidak mengandung unsur-unsur
Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT
didalam GUGATAN, maka TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis
Hakim menolak GUGATAN a quo atau setidak-tidaknya menyatakan
GUGATAN tidak dapat diterima; -----------------------------------------------------------
GUGATAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK
42. Bahwa PENGGUGAT mengajukan GUGATAN terhadap TERGUGAT dengan
dalil-dalil kosong dan tidak berdasar hukum serta tuduhan yang tidak
benar tanpa bukti-bukti yang jelas mengenai hal yang dituduhkan serta
mengenai objek yang digugat, hal ini menunjukkan adanya itikad buruk
PENGGUGAT dalam mengajukan GUGATAN dengan upaya agar memperoleh
keuntungan atau ada maksud lain dari PENGGUGAT untuk membuat
TERGUGAT mengalami kerugian materil maupun immateril karena adanya
GUGATAN a quo, berdasarkan hal tersebut maka terbukti bahwa GUGATAN
PENGGUGAT adalah GUGATAN yang diajukan dengan itikad tidak baik dan
Page 25
Halaman 25 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
oleh karenanya sudah sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim Yang
Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menolak GUGATAN a quo; ----------
TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK BERDASAR HUKUM
43. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang pada
pokoknya menyatakan akibat tindakan TERGUGAT menyebabkan
PENGGUGAT menderita kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga
milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp
35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah); -------------------------------
44. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mengalami kerugian karena
PENGGUGAT bukanlah pemilik atas lahan objek yang telah dieksekusi
tersebut, terlebih lagi TERGUGAT tidak pernah melakukan tindakan
perbuatan melawan hukum melakukan eksekusi, dengan demikian tidak
ada tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT;
45. Bahwa GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT tidak tercermin adanya unsur-
unsur perbuatan melawan hukum sama sekali, sehingga tuduhan-tuduhan
PENGGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh TERGUGAT merupakan tuduhan yang sangat keliru dan tidak berdasar
hukum dan tidak terbukti; -----------------------------------------------------------------
46. Bahwa mengingat unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka
tuntutan ganti rugi PENGGUGAT yang hanya didasarkan pada asumsi-
asumsi, tidak konkrit, tidak faktual dan tidak nyata, oleh karenanya
sangatlah berlandaskan hukum apabila GUGATAN PENGGUGAT ditolak untuk
seluruhnya; -----------------------------------------------------------------------------------
TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DIJELASKAN SECARA TERPERINCI.
47. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara terperinci adanya
kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik kerugian material maupun
kerugian immaterial, tuntutan ganti rugi PENGGUGAT hanya berdasarkan
pada asumsi-asumsi belaka, tidak konkrit, tidak faktual dan tidak nyata,
oleh karena itu GUGATAN a quo harus dinyatakan ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: -----------------------------
1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598K/Sip/1971, tanggal 18
Desember 1971:
Page 26
Halaman 26 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat , tidak
dibuktikan secara terperinci, maka gugatan ganti rugi yang telah
diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh pengadilan”
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2
Juni 1971:
“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan
disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang
harus diterima oleh penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan”
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei
1980:
“ Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima
karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang
dituntut”; dan
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28
Mei 1979:
“ Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai
bukti-bukti harus ditolak”
Dengan demikian oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan
unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT
dan tidak merinci kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, maka
TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa
perkara a quo untuk menolak GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT
atau setidak-tidaknya menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima;
PERMOHONAN PEMBEBANAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERALASAN MENURUT
HUKUM
48. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang memohon
agar TERGUGAT dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom)
kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar
rupiah) dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari setiap
keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara aquo;
49. Bahwa permohonan PENGGUGAT yang demikian sangatlah tidak beralasan
menurut hukum dan bertentangan dengan hukum acara Perdata yang
berlaku, terlebih lagi permohonan PENGGUGAT mengenai ganti kerugian
dan dwangsom merupakan permohonan yang berdasarkan ketentuan
Page 27
Halaman 27 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
tidak dapat diajukan secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 No.
791K/Sip/1972 yang pada intinya menegaskan bahwa uang paksa
(dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang,
dengan demikian maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang
Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan yang
diajukan oleh PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak
dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------------
PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR HUKUM.
50. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam
GUGATAN yang pada intinya memohon sita jaminan atas semua asset
TERGUGAT yang berada dimanapun dan pemaksaan dengan pengurungan
badan TERGUGAT selama kewajiban melaksanakan putusan perkara ini
belum selesai sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT; ------------------------
51. Bahwa permohonan PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar hukum
dan sangat mengada-ada saja serta bertentangan dengan Hukum acara
Perdata yang berlaku, PENGGUGAT seolah-olah bertindak selaku Jaksa
Penuntut umum yang menuntut hukuman penjara terhadap TERGUGAT, hal
ini sangat tidak masuk akal sama sekali, PENGGUGAT sangat jelas tidak
memilik pengetahuan mengenai prosedur hukum acara perdata yang
berlaku sehingga mengajukan permohonan yang tidak masuk akal dan
tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku; ------------------------
52. PENGGUGAT tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat dan beralasan untuk
mengajukan sita jaminan, mengingat gugatan PENGGUGAT tidak cukup
bukti mengenai kepemilikan yang sah atau pemegang hak atas objek
eksekusi tersebut , terlebih lagi yang diajukan sebagai sita jaminan oleh
PENGGUGAT tidak ada korelasinya dengan permasalahan didalam GUGATAN
a quo sehingga sangat tidak beralasan hukum, oleh karena itu mohon
Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan
sita jaminan PENGGUGAT; -----------------------------------------------------------------
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, TERGUGAT mohon
agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa
dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan
amar sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------
Page 28
Halaman 28 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk
seluruhnya; -------------------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------
1. Menolak GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya Perkara. -------------------
Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 23 Oktober
2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :--------------------
DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------
- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, bahwa Penggugat tidak
berkualitas mengajukan gugatan untuk kepentingan sendiri dan sebagai
Kuasa; -------------------------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------------------
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan
Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok tanggal 6
Nopember 2014 Pembanding semula Penggugat telah menyatakan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor
182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014, permohonan banding
tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat
pada tanggal 3 Desember 2014; ---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut,
Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 September
2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17
Nopember 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 3 Desember 2014; -----------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding
telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Januari 2015 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Januari
2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama
kepada Pembanding melalui Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Januari
2015; --------------------------------------------------------------------------------------------------
Page 29
Halaman 29 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan memeriksa
berkas perkara Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. melalui Pengadilan Negeri
Bekasi tanggal 18 Nopember 2014, kepada Pembanding semula Penggugat
telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; ------------
Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa
berkas perkara Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Desember 2014 kepada
Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas
perkara sebelum dikirim ke PengadilanTinggi Bandung untuk pemeriksaan
dalam tingkat banding; ---------------------------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi
syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;---------------------------
Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah
mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------
- Bahwa Pembanding/Penggugat mempunyai KTP dan WNI, jadi
Pembanding/Penggugat sah menggugat demi membela kepentingan
Negara, menegakkan Hukum sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, 3;
- Bahwa Pembanding/Penggugat memiliki aset di lokasi eksekusi yang
dihancurkan oleh Terbanding/Tergugat sebagai pemohon eksekusi; ---------
- Bahwa Pembanding/Penggugat mendapat kuasa dari para korban
perusakan akibat eksekusi tidak sah dari parawarga yang jadi korban; ------
- Bahwa dengan demikian Pembanding/Penggugat syah untuk mengajukan
gugatan, dengan memohon penetapan pengadilan agar tanah sah menjadi
tanah negara, dengan menetapkan eksekusi tidak sah dan kemudian
memohon agar Terbanding/Tergugat meninggalkan lokasi sertifikat No 4/
Sukmajaya Depok, termasuk Terbanding/Tergugat membayar semua ganti
rugi materiil dan immaterial kepada Negara, kepada Pengadilan Negeri
Depok dan kepada para korban eksekusi tidak sah; --------------------------------
Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah
mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------
Page 30
Halaman 30 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
- Bahwa putusan Majelis Hakim yang menerima dan mengabulkan eksepsi
Tergugat bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan untuk
kepentingan sendiri dan sebagai kuasa adalah sudah benar dan patut untuk
dikuatkan dalam putusan tingkat banding; ---------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari
dan mencermati alasan yang termuat didalam memori banding Pembanding
semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ada alasan yang sesuai dengan fakta
hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan putusan tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding yang telah diajukan
oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih
lanjut; --------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara
seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok
Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014, maka Majelis Hakim
Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat
Pertama dalam eksepsi karena dalam pertimbangan hukum dalam eksepsi
tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua
keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut; ----------------------
Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar
putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar,
maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini; --------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak
sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan
Hukum Dalam Pokok Perkara yang menyatakan menolak gugatan Penggugat
untuk seluruhnya, oleh karena selain pertimbangan hukum dalam eksepsi
dinyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan juga pemeriksaan dalam pokok perkara
belum dilakukan sehingga dengan demikian Dalam Pokok Perkara harus
dinyatakan tidak dapat diterima; ---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok
Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.Dpk tanggal 23 Oktober 2014 patut dipertahankan
dan dikuatkan dengan perbaikan dalam diktum putusan yang bunyi
selengkapnya akan disebutkan dibawah ini; ------------------------------------------------
Page 31
Halaman 31 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat
berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut
pada amar putusan ini; ---------------------------------------------------------------------------
Mengingat pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR, Undang-undang
Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang
lain yang berkaitan dengan perkara ini;-------------------------------------------------------
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula
Penggugat tersebut; -------------------------------------------------------------
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor
182/Pdt.G/2013/PN.Dpk. tanggal 23 Oktober 2014 yang bunyi
lengkapnya sebagai berikut : --------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------
- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, bahwa
Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan untuk
kepentingan sendiri dan sebagai kuasa; ------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont
Vankelijke Verklaard); -----------------------------------------------------
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat
banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu
rupiah); ------------------------------------------------------------------------
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
PengadilanTinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh kami
H. Lexsy Mamonto, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Karel Tuppu S.H.,M.H.,dan
Eddy Pangaribuan, S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
57/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg, tanggal 10 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu
Page 32
Halaman 32 dari 32 halaman putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT.Bdg.
oleh Dra. Dedeh Sumiati J.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Bandung, tanpa dihadiri kedua belah pihak dan kuasanya; ----------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd Ttd
KarelTuppu, S.H.M.H.H. Lexsy Mamonto, S.H.M.H.
Ttd
Eddy Pangaribuan, S.H.M.H. PANITERA PENGGANTI
Ttd
Dra. DedehSumiati J. Perincianbiayaperkara :
1. Biaya Meterai ..............……….Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan …. .....Rp. 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan ……… Rp. 139.000,00
Jumlah ………………………. Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah)