P U T U S A N Nomor : 4/TIPIKOR/201Nomor : …...Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2015/PT.BDG Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi No.Reg.Perk

P U T U S A NP U T U S A NP U T U S A NP U T U S A N

Nomor : 4/TIPIKOR/201Nomor : 4/TIPIKOR/201Nomor : 4/TIPIKOR/201Nomor : 4/TIPIKOR/2015555/PT. BDG./PT. BDG./PT. BDG./PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDDEMI KEADILAN BERDDEMI KEADILAN BERDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung yang

memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan

tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam

perkara terdakwa,

I. Nama Lengkap : KARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.Pd

Tempat Lahir : Bandung

Umur/ tanggal lahir : 58 tahun / 31 Januari 1955

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Zamrud A-1 No.7 Rt.005/012 Kel.

Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung

Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah)

Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

II. Nama Lengkap : PAULUS NOCHPAULUS NOCHPAULUS NOCHPAULUS NOCH BOLLABOLLABOLLABOLLA

Tempat Lahir : Cimahi Bandung

Umur/ tanggal lahir : 56 tahun / 31 Mei 1958

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Pasir Kumeli Atas No.23 Rt.001/022 Kel.

Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terhadap Terdakwa I telah dilakukan penahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ; ---------------------------------------------

2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; ----------------------------------

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak 11 September

2014 sampai dengan 10 Oktober 2014 ; -----------------------------------------

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2015/PT.BDG

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung

sejak 11 Oktober 2014 sampai dengan 09 Desember 2014 ; ---------------

5. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak

Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai

dengan tanggal 08 Januari 2015 ; --------------------------------------------------

Terhadap Terdakwa II telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06

September 2014 ; -----------------------------------------------------------------------

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan

tanggal 17 September 2014 ; --------------------------------------------------------

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 11

September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ; ----------------

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung

sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember

2014 ; --------------------------------------------------------------------------------------

5. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak

Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai

dengan tanggal 08 Januari 2015 ; --------------------------------------------------

Pada pemeriksaan peradilan tingkat banding, Terdakwa I didampingi oleh

Penasihat Hukum : (1) M.H. BAHRUL HIDAYAT, SH, MH., (2) HERI HAERUL

KUSDINAR, SH, (3) AIRLANGGA GAUTAMA, SH, dari Kantor Hukum APSARA

NUSANTARA, beralamat di Jln. Wartawan I No. 22 B Turangga - Kota Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2014 ; --------------------

Pengadilan TinggiPengadilan TinggiPengadilan TinggiPengadilan Tinggi tersebut ; ------------------------------------------------------------

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor :

4/PEN/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini ; ---------------------------------------------------------

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta

turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Bandung tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 83/Pid.Sus/TPK/2014/

PN.Bdg ; ------------------------------------------------------------------------------------------------


Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Cimahi No.Reg.Perk : PDS-01/CIMAH/08/2014 ttaannggggaall 2299 AAgguussttuuss 22001144 dimana

Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR PRIMAIR PRIMAIR PRIMAIR

Bahwa terdakwa I KARNAWATI, S.PdI KARNAWATI, S.PdI KARNAWATI, S.PdI KARNAWATI, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar

Negeri Baros Mandiri 5 Kota Cimahi berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi

Nomor : 821.27/KEP.133-KKD/2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan

Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi tanggal 01 Juni 2009

bersama-sama dengan terdakwa II PAULII PAULII PAULII PAULUS NOCH BOLLAUS NOCH BOLLAUS NOCH BOLLAUS NOCH BOLLA selaku Ketua Komite

Sekolah Dasar Negeri Baros Mandiri 5 Kota Cimahi berdasarkan Surat

Keputusan Kepala SD Negeri Baros Mandiri 5 No. 246/SD.BM-5/X/2012 tanggal

23 Oktober 2012 sebagai pengawas pekerjaan, pada bulan Nopember 2012

sampai dengan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

kurun waktu tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Sekolah Dasar Negeri

Baros Mandiri 5 Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara

tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya,

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta

melakukan,melakukan,melakukan,melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkasecara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkasecara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkasecara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri ya diri ya diri ya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan KKKKeuangan euangan euangan euangan

Negara atau Negara atau Negara atau Negara atau PPPPerekonomian Negaraerekonomian Negaraerekonomian Negaraerekonomian Negara, , , , perbuatan para terdakwa dilakukan dengan

cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 909/KEP.291-

Disdikpora/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang penetapan penerimaan Dana

Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar Negeri dan Swasta

Kota Cimahi tahun 2012, dalam Keputusan tersebut SD Negeri Baros

Mandiri 5 mendapatkan bantuan dari Dana Alokasi Khusus sebesar

Rp.556.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) untuk

Rehabilitasi 8 ruang kelas, dengan metode yang digunakan dalam kegiatan

optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan Dana Alokasi Khusus adalah

Swakelola.

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2012, terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd.

selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baros Mandiri 5 Kota Cimahi mengajukan


proposal untuk rehabilitasi 11 ruang kelas yang rusak kepada Kepala Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Cimahi. Terhadap proposal tersebut

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan peninjauan dan

pendataan ruangan serta memanggil terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd.

dengan maksud memberitahukan bantuan untuk SD Negeri Baros Mandiri 5

yang disetujui hanya sebanyak 8 ruang kelas dari yang diajukan 11 ruang

kelas.

- Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2012

tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan

Nomor 56 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana

Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2012 untuk sekolah

dasar/sekolah dasar luar biasa menyatakan bahwa:

1.1 Komite Sekolah Komite Sekolah Komite Sekolah Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010. Dalam

konteks DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Komite

Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan

pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

1.2 Panitia Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi antara lain Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi antara lain Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi antara lain Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi antara lain

sebagai berikutsebagai berikutsebagai berikutsebagai berikut ::::

a. Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan atau

rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, pembangunan ruang

kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan dengan

mekanisme swakelola sesuai dengan peraturan perundangan.

b. Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan atau


kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan sesuai dengan

standar dan spesifikasi teknis.

c. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala

kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau

pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis.

Buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya

dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah dan

dapat dilihat sewaktu-waktu oleh semua anggota masyarakat.


d. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan

realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau

pembangunan yang menggunakan dana tersebut serta hasil

pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat, dan

Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 54 tahun 2010 yang dirubah

dengan Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan Barang /Jasa

Pemerintah pada Pasal 5 Menyatakan

2.1 ” Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip”

a. Efisien, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus

diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam

waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung

jawabkan;

b. Efektif, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus

sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan

sasaran yang ditetapkan;

c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan

mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang

Pendidikan;

d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Bidang

Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan;

e. Kepatutan, yaitu penjabaran kegiatan DAK Bidang Pendidikan

harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan

f. Manfaat, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Bidang

Pendidikan yang sejalan dengan prioritas nasional yang

menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan

desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi

kesejahteraan masyarakat;

2.2 Lampiran II huruf C bagian L ayat (4) a menyatakan “Seluruh

hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak

dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan”.

3. Surat Perjanjian antara Dinas Pendidikan dan olahraga Kota Cimahi

dengan SD Negeri Baros Mandiri 5 Nomor : 909/3534-Disdikpora/2012

tanggal 26 November 2012 tentang pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi

berat ruang kelas SD (Swakelola) pada kegiatan Optimalisasi Sarana


dan prasarana Pendidikan tahun anggaran 2012 dalam pasal 2 ayat 2

disebutkan “Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Pedoman Petunjuk

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis”.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis

Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor : 56 Tahun 2011 dan

Perubahan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya

Nomor : 61 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Bidang Pendidikan tahun 2013 untuk SD dan SDLB, selanjutnya

terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. selaku Kepala Sekolah mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor. 246/SD.BM-5/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang

pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah Rehabilitasi Berat Ruang

Kelas Sekolah Dasar SD Negeri Baros Mandiri 5 Bantuan Dana Alokasi

Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar Kota Cimahi Tahun Ajaran

2012, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Penanggung jawab : KARNIAWATI, S.Pd (Kepala sekolah SDN Baros

Mandiri 5)

II. Tim Perencana : ERGA SETA SETIAWAN

III. Tim Pelaksana :

1. DEDI SUTADI, Spd (Ketua Pelaksana)

2. YOYO (Sekretaris)

3. RINA SRI MULYANI, Spd (Bendahara)

4. AGUS (Penanggung jawab teknis)

5. FRITZ GULTOM (Pejabat pengadaan)

IV. Tim Pengawas :

1. PAULUS NOCH BOLLA

2. EDI

3. SRI YUNI

4. CUCU

5. ROSMAWAR

- Bahwa setelah terbentuknya Panitia Pembangunan Sekolah Rehabilitasi

Berat 8 ruang kelas, kemudian pihak sekolah yakni SDN Baros Mandiri 5

melakukan MOU dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

(Disdikpora) Kota Cimahi dalam bentuk Surat Perjanjian (Kontrak) No.

909/3534-Disdikpora/2012 tanggal 26 November 2012 dengan nilai sebesar

Rp.556.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) yang

ditandatangani oleh saksi HENDRA GUNAWAN, S.Sos selaku KPA (Kuasa

Pengguna Anggaran) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga


(Disdikpora) Kota Cimahi dan terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd selaku Kepala

Sekolah SDN Baros Mandiri 5 sebagai Penanggungjawab dalam Pelaksana

Pembangunan Rehab 8 Ruang Kelas SD Negeri Baros Mandiri 5.

- Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) No. 909/3534-Disdikpora/2012 tanggal 26

November 2012 tersebut digunakan sebagai persyaratan untuk permohonan

pencairan tahap ke I sebesar 40% dengan nominal sebesar

Rp.222.400.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu

Rupiah).

- Bahwa setelah dana cair dan masuk ke rekening sekolah SDN Baros

Mandiri 5 selanjutnya pada bulan Nopember 2012 pihak sekolah

melaksanakan pekerjaan pembangunan Rehab Berat 8 Ruang Kelas yang

dikerjakan oleh terdakwa II PAULUS NOCH BOLLA.

- Bahwa terdakwa II PAULUS NOCH BOLLA sebagai pengawas dalam

susunan Panitia Pembangunan Sekolah Rehabilitasi Berat 8 ruang kelas

SDN Baros Mandiri 5 yang dibentuk oleh terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd.

selaku Kepala Sekolah SDN Baros Mandiri 5.

- Bahwa mekanisme pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa atau Pihak

Kedua berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 909/3534-Disdikpora/

2012 tanggal 26 November 2012 tentang pelaksanaan pembangunan

pekerjaan Rehab Berat 8 Ruang Kelas SD Negeri Baros Mandiri 5 Tahun

Anggaran 2012 pada pasal 5 ayat (3) berbunyi “Penyaluran Dana dapat

dilakukan dengan cara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut” :

1. Kepada Pihak Kedua dapat diberikan uang muka sebesar 40 % ( empat

Puluh Persen) dari nilai Kontrak, apabila Pihak Kedua telah menyiapkan

Tim Swakelola.

2. Tahap II pencairan dapat dilakukan 30% apabila pekerjaan telah

mencapai 30% (tiga puluh Persen).

3. Tahap III pencairan dapat dilakukan 30% apabila pekerjaan telah

mencapai 60%.

- Bahwa terhadap pembangunan pekerjaan Rehab Berat 8 Ruang Kelas SD

Negeri Baros Mandiri 5 Tahun Anggaran 2012 dilakukan pencairan

anggaran dengan termin sebagai berikut :

� Tahap I pembayaran dilakukan 40 % tanggal 03 Desember 2012

sebesar Rp. 222.400.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua juta empat ratus

ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 909/3749-

Disdikpora/2012 antara saksi Hendra Gunawan, S.Pd selaku KPA

dengan terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. selaku Kepala Sekolah.


� Tahap II pembayaran dilakukan 30% tanggal 27 Desember 2012

sebesar Rp. 166.800.000,- sesuai dengan Surat Perintah Membayar

(SPM) Nomor : 418/SPM/LS-BL.BM/1.01.01/IV/2012 pada saat

pekerjaan tersebut 30 %.

� Tahap III pembayaran dilakukan 30% tanggal 10 April 2013 sebesar

Rp.113.311.600,- sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor : 0052/SPM/LS.BJ/1.01.01/I/2013, dan Surat Perintah Membayar

(SPM) Nomor : 0052/SPM/LS.BJ/1.01.01/I/2013 sebesar Rp.53.488.400,

pada saat pekerjaan tersebut 70 %.

- Bahwa untuk pembayaran tahap II dan tahap III dilengkapi dengan bukti

Laporan Perkembangan Pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa I

KARNIAWATI, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baros Mandiri 5.

- Bahwa pekerjaan Rehab Berat 8 Ruang Kelas SD Negeri Baros Mandiri 5

telah selesai 100 % pada tanggal 04 Februari 2013 sesuai dengan Berita

Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Pendidikan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Poli Teknik Bandung

(Polban) pada tanggal 20 November 2013, ditemukan kualitas hasil

pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis dan dari hasil pemeriksaan

kuantitas terjadi kekurangan volume pada material bangunan pekerjaan

rehabilitasi SDN Baros Mandiri 5 dengan perincian sebagai berikut :

1.1.1.1. Pekerjaan atapPekerjaan atapPekerjaan atapPekerjaan atap

a. Pada pekerjaan rangka atap volume kayu baru yang dipasang

adalah 5.23 m³ yang seharusnya dalam kontrak adalah 21.24 m³

sehingga ada selisih sebesar 16.01 m³ (kayu bekas bongkaran)

atau setara dengan nilai nominalnya Rp. 89.053.726,Rp. 89.053.726,Rp. 89.053.726,Rp. 89.053.726,----

b. Pada pekerjaan penutup atap yang terpasang adalah 500.64 m² dari

yang seharusnya dalam kontrak adalah 682.35 m², dari luas 500.64

m² tersebut sebagian adalah genteng lama yang hanya di cat

dengan volume 228 m² dan yang baru hanya berjumlah 3000 bh /

genteng atau 272.64 m². Sehingga volume ada selisih sebesar

Rp.Rp.Rp.Rp.6.725.107,6.725.107,6.725.107,6.725.107,---- dari kualitas material adalah selisih sebesar

Rp.5.331.780,-

c. pada pekerjaan genteng ada kerugian kualitas genteng sebesar

(37.010 – 13.625) x 228 = Rp. 5.331.780,Rp. 5.331.780,Rp. 5.331.780,Rp. 5.331.780,----

2.2.2.2. Pekerjaan PlafondPekerjaan PlafondPekerjaan PlafondPekerjaan Plafond

Untuk pekerjaan rangka plafond, penutup plafond dan list plafond sudah

sesuai dengan volume kontrak, bahkan yang terpasang melebihi


volume kontrak, namun dari ukuran kayu yang dipasang adalah (5 x 7)

cm terdapat dari selisih dari hasil analisa harga satuan, yang

seharusnya volume kayu adalah 0.0023 m³ untuk tiap 1m² rangka

plafond, tetapi yang terpasang adalah ukuran kayu 5 x 7 cm x 4 = 0.014

m² untuk tiap 1 m² rangka plafond, akibatnya analisa harga satuan

berkurang sebesar Rp. 35.924,Rp. 35.924,Rp. 35.924,Rp. 35.924,---- jika dikalikan volume kontrak sebesar

368.34 m², maka ada selisih harga sebesar Rp. 13.232.422Rp. 13.232.422Rp. 13.232.422Rp. 13.232.422,-

3.3.3.3. Pekerjaan DindingPekerjaan DindingPekerjaan DindingPekerjaan Dinding

a. Pada pekerjaan dinding yaitu pemasangan bata terdapat selisih

sebesar 248.94 m², dalam volume kontrak pasang bata yang harus

dipasang adalah 414.94 m² tetapi dari hasil pemeriksaan hanya

terpasang dengan volume 166.01 m², sehingga selisih jumlah

nominalnya adalah Rp. 23.225.635,Rp. 23.225.635,Rp. 23.225.635,Rp. 23.225.635,----

b. Untuk pekerjaan plesteran volume kontrak adalah 951.90 m² yang

dikerjakan sesuai dengan pemeriksaan 104.24 m² sehingga ada

selisih volume sebesar 847.66 m² atau setara dengan nilai

nominalnya adalah Rp. 26. 082.421,Rp. 26. 082.421,Rp. 26. 082.421,Rp. 26. 082.421,----

c. Untuk pekerjaan acian volume kontrak adalah 951.90 m yang telah

dikerjakan adalah 352.83 m, sehingga ada selisih volume sebesar

599.08 m atau setara dengan nominal Rp. 13.257.529,Rp. 13.257.529,Rp. 13.257.529,Rp. 13.257.529,----

d. Untuk sub item pekerjaan cat dinding didalam kotrak tidak

melakukan pekerjaan cat dasar sehingga volume yang dikerjakan

sebesar 352.83 m² harus dikurangi dengan harga analisa satuan

cat dasar yaitu Rp. 1.887 / m², sehingga ada selisih yaitu 352.83 m²

x Rp. 1887 = Rp. 665.790,Rp. 665.790,Rp. 665.790,Rp. 665.790,----

4.4.4.4. Pekerjaan PintPekerjaan PintPekerjaan PintPekerjaan Pintu dan Jendela u dan Jendela u dan Jendela u dan Jendela

a. Untuk pekerjaan pintu dan jendela yang terdapat selisih volume,

yaitu untuk kusen dengan volume kayu 0.18 m³ atau dengan

nominal Rp. 1.208.628,Rp. 1.208.628,Rp. 1.208.628,Rp. 1.208.628,----

b. Untuk daun pintu ada selisih volume sebesar 3.73 m² atau dengan

nominal Rp. 1.514.750,Rp. 1.514.750,Rp. 1.514.750,Rp. 1.514.750,

c. Untuk daun jendela ada selisih volume sebesar 9.03 m² dengan


d. Untuk cat kusen dan jendela selisih volume sebesar 118.09 m atau

dengan nominal Rp. 6.024.465,Rp. 6.024.465,Rp. 6.024.465,Rp. 6.024.465,----


5. Pekerjaan Mechanical dan Electrical5. Pekerjaan Mechanical dan Electrical5. Pekerjaan Mechanical dan Electrical5. Pekerjaan Mechanical dan Electrical

a. Untuk panjang kabel type NYM yang terpasang pada setiap ruangan

kelas adalah 128.3 m yang seharusnya dalam kontrak adalah 281.6

m sehingga terdapat selisih volume sebesar 153.3m, atau dengan


b. Untuk pekerjaan instalasi air kotor, tidak ditemukan ada pekerjaan

tersebut sehingga selisih volume yang didapatkan sebesar 190.40 m

atau setara denagn nominal Rp. 24.060.848,Rp. 24.060.848,Rp. 24.060.848,Rp. 24.060.848,----

6. Pekerjaan Meubel6. Pekerjaan Meubel6. Pekerjaan Meubel6. Pekerjaan Meubel

a. Pada pekerjaan meubel berupa kursi, meja dan politer sudah sesuai

dengan volume dalam kontrak sehingga tidak ada selisih volume

antara yang dikerjakan dengan volume dalam kontrak.

TOTAL SELISIH KUALITAS MATERIAL TOTAL SELISIH KUALITAS MATERIAL TOTAL SELISIH KUALITAS MATERIAL TOTAL SELISIH KUALITAS MATERIAL yang didapatkan adalah

a. Pada Pekerjaan Genteng sebesar RP. 5.331.780,-

b. Pada Pekerjaan Rangka Plafond Rp. 13.232.423,-

c. Pada Pekerjaan Cat dinding sebesar Rp. 665.790,-

Rp. 19.229.993,Rp. 19.229.993,Rp. 19.229.993,Rp. 19.229.993,----

TOTAL SELISIHSELISIHSELISIHSELISIH Pemeriksaan dengan kontrak adalah sebesar

Rp.194.987.866,Rp.194.987.866,Rp.194.987.866,Rp.194.987.866,---- ditambah dengan selisih kualitas material sebesar

Rp.Rp.Rp.Rp.19.229.993,19.229.993,19.229.993,19.229.993,---- maka, didapatkan TOTAL sebesar Rp. 214.217.859,Rp. 214.217.859,Rp. 214.217.859,Rp. 214.217.859,---- (dua (dua (dua (dua

ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh

sembilan rupiah).sembilan rupiah).sembilan rupiah).sembilan rupiah).

- Bahwa terhadap pembangunan rehabilitasi 8 ruang kelas tersebut terdapat

selisih antara volume rencana anggaran biaya (kontrak) dengan pekerjaan

yang terpasang sebesar Rp. 214.217.859,- (dua ratus empat belas juta dua

ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan).

- Bahwa terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. telah mengambil alih seluruh

pengelolaan dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan rehab berat 8

ruang kelas SD Negeri Baros Mandiri 5 yang seharusnya menjadi tanggung

jawab saksi Rina Sri Mulyani selaku Bendahara berdasarkan Surat





2012.

- Bahwa terdakwa II PAULUS NOCH BOLLA telah mengambil alih

pelaksanaan fisik dan pengadaan barang yang seharusnya menjadi


tanggung jawab saksi Agus Mulyadi selaku Penanggung Jawab berdasarkan

Surat Keputusan Nomor. 246/SD.BM-5/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012

tentang pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah Rehabilitasi Berat

Ruang Kelas Sekolah Dasar SD Negeri Baros Mandiri 5 Bantuan Dana

Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar Kota Cimahi Tahun

Ajaran 2012.

- Bahwa perbuatan terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. bersama-sama dengan

terdakwa II PAULUS NOCH BOLLA yang tidak mengfungsikan Panitia

Pembangunan Sekolah (PPS) tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan

pembangunan rehab 8 ruang kelas di SD Negeri Baros Mandiri 5

menyebabkan ditemukannya kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan

spesifikasi teknis maupun kuantitas terdapat kekurangan volume pada

material bangunan sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis




Khusus Bidang Pendidikan tahun 2013 untuk SD dan SDLB dan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor : 54 tahun 2010 tentang perubahan Perpres

Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pada

Pasal 5 dan Lampiran II huruf C bagian L ayat (4) a serta Surat Perjanjian

antara Dinas Pendidikan dan olahraga Kota Cimahi dengan SD Negeri

Baros Mandiri 5 tentang pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi berat ruang

kelas SD (Swakelola) pada kegiatan Optimalisasi Sarana dan prasarana

Pendidikan tahun anggaran 2012 dalam pasal 2 ayat 2.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. bersama-sama

dengan terdakwa II PAULUS NOCH BOLLA tersebut diatas telah

memperkaya terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. dan/atau terdakwa II PAULUS

NOCH BOLLA sebesar Rp. 214.217.859,Rp. 214.217.859,Rp. 214.217.859,Rp. 214.217.859,---- (dua (dua (dua (dua ratus empat belas juta dua ratus empat belas juta dua ratus empat belas juta dua ratus empat belas juta dua

ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang

diperoleh dari selisih antara volume rencana anggaran biaya (kontrak)

dengan pekerjaan yang terpasang sehingga menimbulkan Kerugian

Keuangan Negara sebesar Rp.Rp.Rp.Rp. 214.217.859,214.217.859,214.217.859,214.217.859,---- (dua ratus empat belas juta (dua ratus empat belas juta (dua ratus empat belas juta (dua ratus empat belas juta

dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau

setidak-tidak sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli dari

Poli Teknik Bandung (Polban) pada tanggal 20 November 2013.

Bahwa Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan

diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20


Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana ; -------------------------------------------------------------------------------------------

SUBSIDAIRSUBSIDAIRSUBSIDAIRSUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I KARNAWATII KARNAWATII KARNAWATII KARNAWATI selaku kepala Sekolah Dasar Negeri

Baros Mandiri 5 Kota Cimahi berdasarkan 821.27/KEP.133-KKD/2009 tentang

Penganggakatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Kota

Cimahi tanggal 01 Juni 2009 bersama-sama dengan terdakwa II PAULUS NOCH II PAULUS NOCH II PAULUS NOCH II PAULUS NOCH

BOLLABOLLABOLLABOLLA, selaku ketua komite Sekolah Dasar Negeri Baros Mandiri 5 Kota Cimahi

berdasarkan Surat Keputusan Kepala SD Negeri Baros Mandiri 5 No. 246/SD.BM-

5/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 sebagai pengawas pekerjaan, pada bulan

Nopember 2012 sampai dengan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu

waktu dalam kurun waktu tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Sekolah

Dasar Negeri Baros Mandiri 5 Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan

memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01

Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan

Negeri Surabaya, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan,

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat mkarena jabatan atau kedudukan yang dapat mkarena jabatan atau kedudukan yang dapat mkarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau erugikan keuangan negara atau erugikan keuangan negara atau erugikan keuangan negara atau

perekonomian perekonomian perekonomian perekonomian Negara,Negara,Negara,Negara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara

sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 909/KEP.291-

Disdikpora/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang penetapan penerimaan Dana

Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar Negeri dan Swasta

Kota Cimahi tahun 2012, dalam Keputusan tersebut SD Negeri Baros

Mandiri 5 mendapatkan bantuan dari Dana Alokasi Khusus sebesar

Rp.556.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) untuk

Rehabilitasi 8 ruang kelas, dengan metode yang digunakan dalam kegiatan

optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan Dana Alokasi Khusus adalah

Swakelola.

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2012, terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd.

selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baros Mandiri 5 Kota Cimahi mengajukan


proposal untuk rehabilitasi 11 ruang kelas yang rusak kepada Kepala Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Cimahi. Terhadap proposal tersebut

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan peninjauan dan

pendataan ruangan serta memanggil terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd.

dengan maksud memberitahukan bantuan untuk SD Negeri Baros Mandiri 5

yang disetujui hanya sebanyak 8 ruang kelas dari yang diajukan 11 ruang

kelas.

- Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2012

tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan

Nomor 56 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana

Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2012 untuk sekolah

dasar/sekolah dasar luar biasa menyatakan bahwa:

1.1 Komite Sekolah Komite Sekolah Komite Sekolah Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010. Dalam

konteks DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Komite

Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan

pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

1.2 Panitia Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi antara lain Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi antara lain Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi antara lain Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi antara lain

sebagai berikut:sebagai berikut:sebagai berikut:sebagai berikut:

a. Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan atau


kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan dengan

mekanisme swakelola sesuai dengan peraturan

perundangan.

b. Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan atau


kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan sesuai

dengan standar dan spesifikasi teknis.

c. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala

kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau

pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis.

Buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya

dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah dan

dapat dilihat sewaktu-waktu oleh semua anggota masyarakat.


d. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan

realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau

pembangunan yang menggunakan dana tersebut serta hasil

pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat, dan

Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 54 tahun 2010 yang dirubah

dengan Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan Barang /Jasa

Pemerintah pada Pasal 5 Menyatakan

2.1 ” Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip” :

a. Efisien, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus

diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam

waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung

jawabkan;

b. Efektif, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus

sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan

sasaran yang ditetapkan;

c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan

mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang

Pendidikan;

d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Bidang

Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan;

e. Kepatutan, yaitu penjabaran kegiatan DAK Bidang Pendidikan

harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan

f. Manfaat, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Bidang

Pendidikan yang sejalan dengan prioritas nasional yang

menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan

desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi

kesejahteraan masyarakat.

2.2 Lampiran II huruf C bagian L ayat (4) a menyatakan “Seluruh

hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak

dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan”.

3. Surat Perjanjian antara Dinas Pendidikan dan olahraga Kota Cimahi

dengan SD Negeri Baros Mandiri 5 tentang pelaksanaan pekerjaan

rehabilitasi berat ruang kelas SD (Swakelola) pada kegiatan

Optimalisasi Sarana dan prasarana Pendidikan tahun anggaran 2012


dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan ” Pihak Kedua bersedia untuk

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) dan Pedoman Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis”.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis




Khusus Bidang Pendidikan tahun 2013 untuk SD dan SDLB, selanjutnya

terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. selaku Kepala Sekolah mengeluarkan Surat





2012, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Penanggung jawab : KARNIAWATI, S.Pd (Kepala sekolah SDN Baros

Mandiri 5)

II. Tim Perencana : ERGA SETA SETIAWAN

III. Tim Pelaksana : 1. DEDI SUTADI, Spd (Ketua Pelaksana)

2. YOYO (Sekretaris)

3. RINA SRI MULYANI, Spd (Bendahara)

4. AGUS (Penanggung jawab teknis)

5. FRITZ GULTOM (Pejabat pengadaan)

IV. Tim Pengawas : 1. PAULUS NOCH BOLLA

2. EDI

3. SRI YUNI

4. CUCU

5. ROSMAWAR

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya

Nomor : 56 Tahun 2011 dan Perubahan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri

Pendidikan dan Budaya Nomor : 61 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun 2013 untuk SD

dan SDLB dimana panitia yang telah terbentuk mempunyai tugas sebagai

berikut :

1. Terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. selaku Penanggung Jawab

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang pelaksanaan

kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan;


b. Menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi ;

c. Mengangkat Panitia Pembangunan Sekolah yang bertugas

melaksanakan pembangunan Rehab 8 Ruang Kelas secara

musyawarah, demokratis dan transparan;

d. Menerbitkan surat keputusan penetapan Panitia Pembangunan;

e. Melaporkan penerimaan dana bantuan kepada Dinas Pendidikan

Kota Cimahi segera setelah dana bantuan masuk ke rekening

sekolah;

f. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi

Khusus (DAK) di sekolahnya; dan

g. Melakukan serah terima aset milik negara dengan Dinas

Pendidikan Kota Cimahi setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

2. Terdakwa II PAULUS NOCH BOLLA selaku Komite Sekolah :

a. Melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah

No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah No. 66 Tahun 2010. Dalam konteks DAK Bidang

Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Komite Sekolah memiliki tugas

dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka

transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan

di tingkat sekolah.

- Bahwa setelah terbentuknya Panitia Pembangunan Sekolah Rehabilitasi

Berat 8 ruang kelas, kemudian pihak sekolah yakni SDN Baros Mandiri 5

melakukan MOU dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

(Disdikpora) Kota Cimahi dalam bentuk Surat Perjanjian (Kontrak) No.

909/3534-Disdikpora/2012 tanggal 26 November 2012 dengan nilai

sebesar Rp.556.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah)

yang ditandatangani oleh saksi HENDRA GUNAWAN, S.Sos selaku KPA

(Kuasa Pengguna Anggaran) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga (Disdikpora) Kota Cimahi dan terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd.

selaku Kepala Sekolah SDN Baros Mandiri 5 sebagai Penanggungjawab

dalam Pelaksana Pembangunan Rehab 8 Ruang Kelas SD Negeri Baros

Mandiri 5.

- Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) No. 909/3534-Disdikpora/2012 tanggal 26

November 2012 tersebut digunakan sebagai persyaratan untuk permohonan

pencairan tahap ke I sebesar 40% dengan nominal sebesar


Rp.222.400.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu

Rupiah).

- Bahwa setelah dana cair dan masuk ke rekening sekolah SDN Baros

Mandiri 5 selanjutnya pada bulan Nopember 2012 pihak sekolah

melaksanakan pekerjaan pembangunan Rehab Berat 8 Ruang Kelas yang

dikerjakan oleh terdakwa II PAULUS NOCH BOLLA.

- Bahwa terdakwa II PAULUS NOCH BOLLA sebagai pengawas dalam

susunan Panitia Pembangunan Sekolah Rehabilitasi Berat 8 ruang kelas

SDN Baros Mandiri 5 yang dibentuk oleh terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd.

selaku Kepala Sekolah SDN Baros Mandiri 5.

- Bahwa mekanisme pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa atau Pihak

Kedua berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 909/3534-Disdikpora/

2012 tanggal 26 November 2012 tentang pelaksanaan pembangunan

pekerjaan Rehab Berat 8 Ruang Kelas SD Negeri Baros Mandiri 5 Tahun

Anggaran 2012 pada pasal 5 ayat (3) berbunyi “Penyaluran Dana dapat

dilakukan dengan cara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut” :

1. Kepada Pihak Kedua dapat diberikan uang muka sebesar 40 % (empat

Puluh Persen) dari nilai Kontrak, apabila Pihak Kedua telah

menyiapkan Tim Swakelola.

2. Tahap II pencairan dapat dilakukan 30% apabila pekerjaan telah

mencapai 30% (tiga puluh Persen).

3. Tahap III pencairan dapat dilakukan 30% apabila pekerjaan telah

mencapai 60%.

- Bahwa terhadap pembangunan pekerjaan Rehab Berat 8 Ruang Kelas SD

Negeri Baros Mandiri 5 Tahun Anggaran 2012 dilakukan pencairan

anggaran dengan termin sebagai berikut :

1. Tahap I pembayaran dilakukan 40 % tanggal 03 Desember 2012

sebesar Rp. 222.400.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua juta empat

ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor

909/3749-Disdikpora/2012 antara saksi Hendra Gunawan, S.Pd selaku

KPA dengan terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. selaku Kepala Sekolah.

2. Tahap II pembayaran dilakukan 30% tanggal 27 Desember 2012

sebesar Rp. 166.800.000,- sesuai dengan Surat Perintah Membayar

(SPM) Nomor : 418/SPM/LS-BL.BM/1.01.01/IV/2012 pada saat

pekerjaan tersebut 30 %.

3. Tahap III pembayaran dilakukan 30% tanggal 10 April 2013 sebesar

Rp. 113.311.600,- sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor : 0052/SPM/LS.BJ/1.01.01/I/2013, dan Surat Perintah


Membayar (SPM) Nomor : 0052/SPM/LS.BJ/1.01.01/I/2013 sebesar

Rp. 53.488.400,- pada saat pekerjaan tersebut 70 %.

- Bahwa untuk pembayaran tahap II dan tahap III dilengkapi dengan bukti

Laporan Perkembangan Pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa I

KARNIAWATI, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baros Mandiri 5.

- Bahwa pekerjaan Rehab Berat 8 Ruang Kelas SD Negeri Baros Mandiri 5

telah selesai 100 % pada tanggal 04 Februari 2013 sesuai dengan Berita

Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Pendidikan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Poli Teknik Bandung

(Polban) pada tanggal 20 November 2013, ditemukan kualitas hasil

pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis dan dari hasil pemeriksaan

kuantitas terjadi kekurangan volume pada material bangunan pekerjaan

rehabilitasi SDN Baros Mandiri 5 dengan perincian sebagai berikut:

a. Pekerjaan atapPekerjaan atapPekerjaan atapPekerjaan atap

a. Pada pekerjaan rangka atap volume kayu baru yang dipasang

adalah 5.23 m³ yang seharusnya dalam kontrak adalah 21.24 m³

sehingga ada selisih sebesar 16.01 m³ (kayu bekas bongkaran) atau

setara dengan nilai nominalnya Rp. 89.053.726,Rp. 89.053.726,Rp. 89.053.726,Rp. 89.053.726,----

b. Pada pekerjaan penutup atap yang terpasang adalah 500.64 m² dari

yang seharusnya dalam kontrak adalah 682.35 m², dari luas 500.64

m² tersebut sebagian adalah genteng lama yang hanya di cat

dengan volume 228 m² dan yang baru hanya berjumlah 3000 bh /

genteng atau 272.64 m². Sehingga volume ada selisih sebesar

Rp.6.725.107,- dari kualitas material adalah selisih sebesar

Rp.5.331.780,-

c. pada pekerjaan genteng ada kerugian kualitas genteng sebesar

(37.010 – 13.625) x 228 = Rp. 5.331.780,-

b. Pekerjaan PlafondPekerjaan PlafondPekerjaan PlafondPekerjaan Plafond

Untuk pekerjaan rangka plafond, penutup plafond dan list plafond

sudah sesuai dengan volume kontrak, bahkan yang terpasang melebihi

volume kontrak, namun dari ukuran kayu yang dipasang adalah (5 x 7)

cm terdapat dari selisih dari hasil analisa harga satuan, yang

seharusnya volume kayu adalah 0.0023 m³ untuk tiap 1m² rangka

plafond, tetapi yang terpasang adalah ukuran kayu 5 x 7 cm x 4 =

0.014 m² untuk tiap 1m² rangka plafond, akibatnya analisa harga

satuan berkurang sebesar RRRRp. 35.924,p. 35.924,p. 35.924,p. 35.924,---- jika dikalikan volume kontrak

sebesar 368.34 m², maka ada selisih harga sebesar Rp. 13.232.422Rp. 13.232.422Rp. 13.232.422Rp. 13.232.422,-


c. Pekerjaan DindingPekerjaan DindingPekerjaan DindingPekerjaan Dinding

a. Pada pekerjaan dinding yaitu pemasangan bata terdapat selisih

sebesar 248.94 m², dalam volume kontrak pasang bata yang harus

dipasang adalah 414.94 m² tetapi dari hasil pemeriksaan hanya

terpasang dengan volume 166.01 m², sehingga selisih jumlah

nominalnya adalah Rp. 23.225.635,Rp. 23.225.635,Rp. 23.225.635,Rp. 23.225.635,----

b. Untuk pekerjaan plesteran volume kontrak adalah 951.90 m² yang

dikerjakan sesuai dengan pemeriksaan 104.24 m² sehingga ada

selisih volume sebesar 847.66 m² atau setara dengan nilai

nominalnya adalah Rp. 26. 082.421,-

c. Untuk pekerjaan acian volume kontrak adalah 951.90 m yang telah

dikerjakan adalah 352.83 m, sehingga ada selisih volume sebesar

599.08 m atau setara dengan nominal Rp. 13.257.529,-

d. Untuk sub item pekerjaan cat dinding didalam kotrak tidak

melakukan pekerjaan cat dasar sehingga volume yang dikerjakan

sebesar 352.83 m² harus dikurangi dengan harga analisa satuan cat

dasar yaitu Rp. 1.887 / m², sehingga ada selisih yaitu 352.83 m² x

Rp. 1887 = Rp. 665.790,Rp. 665.790,Rp. 665.790,Rp. 665.790,----

d. Pekerjaan Pintu dan Jendela Pekerjaan Pintu dan Jendela Pekerjaan Pintu dan Jendela Pekerjaan Pintu dan Jendela

a. Untuk pekerjaan pintu dan jendela yang terdapat selisih volume,

yaitu untuk kusen dengan volume kayu 0.18 m³ atau dengan


b. Untuk daun pintu ada selisih volume sebesar 3.73 m² atau dengan

nominal Rp. 1.514.750,

c. Untuk daun jendela ada selisih volume sebesar 9.03 m² dengan

nominal Rp. 2.893.031,-

d. Untuk cat kusen dan jendela selisih volume sebesar 118.09 m atau

dengan nominal Rp. 6.024.465,Rp. 6.024.465,Rp. 6.024.465,Rp. 6.024.465,----

e. PekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan Mechanical dan ElectricalMechanical dan ElectricalMechanical dan ElectricalMechanical dan Electrical

a. Untuk panjang kabel type NYM yang terpasang pada setiap ruangan

kelas adalah 128.3 m yang seharusnya dalam kontrak adalah 281.6

m sehingga terdapat selisih volume sebesar 153.3m, atau dengan


b. Untuk pekerjaan instalasi air kotor, tidak ditemukan ada pekerjaan

tersebut sehingga selisih volume yang didapatkan sebesar 190.40 m

atau setara denagn nominal Rp. 24.060.848,Rp. 24.060.848,Rp. 24.060.848,Rp. 24.060.848,----


f. Pekerjaan MeubelPekerjaan MeubelPekerjaan MeubelPekerjaan Meubel

a. Pada pekerjaan meubel berupa kursi, meja dan politer sudah sesuai

dengan volume dalam kontrak sehingga tidak ada selisih volume

antara yang dikerjakan dengan volume dalam kontrak.

TOTAL SELISIH KUALITAS MATERIAL TOTAL SELISIH KUALITAS MATERIAL TOTAL SELISIH KUALITAS MATERIAL TOTAL SELISIH KUALITAS MATERIAL yang didapatkan adalah

a. Pada Pekerjaan Genteng sebesar Rp. 5.331.780,-

b. Pada Pekerjaan Rangka Plafond Rp. 13.232.423,-

c. Pada Pekerjaan Cat dinding sebesar Rp. 665.790,-

Rp. Rp. Rp. Rp. 19.229.993,19.229.993,19.229.993,19.229.993,----

TOTAL SELISIHSELISIHSELISIHSELISIH Pemeriksaan dengan kontrak adalah sebesar

Rp.194.987.866,Rp.194.987.866,Rp.194.987.866,Rp.194.987.866,---- ditambah dengan selisih kualitas material sebesar

Rp.Rp.Rp.Rp.19.229.993,19.229.993,19.229.993,19.229.993,---- maka, didapatkan TOTAL sebesar Rp. 214.217.859,Rp. 214.217.859,Rp. 214.217.859,Rp. 214.217.859,---- (dua (dua (dua (dua

ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh ratus empat belas juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh

sembilan rupiah).sembilan rupiah).sembilan rupiah).sembilan rupiah).

- Bahwa terhadap pembangunan rehabilitasi 8 ruang kelas tersebut terdapat

selisih antara volume rencana anggaran biaya (kontrak) dengan pekerjaan

yang terpasang sebesar Rp. 214.217.859,- (dua ratus empat belas juta dua

ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan).

- Bahwa terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. telah mengambil alih seluruh


ruang kelas SD Negeri Baros Mandiri 5 yang seharusnya menjadi tanggung

jawab saksi Rina Sri Mulyani selaku Bendahara berdasarkan Surat





2012.

- Bahwa terdakwa II PAULUS NOCH BOLLA telah mengambil alih

pelaksanaan fisik dan pengadaan barang yang seharusnya menjadi

tanggung jawab saksi Agus Mulyadi selaku Penanggung Jawab berdasarkan

Surat Keputusan Nomor. 246/SD.BM-5/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012

tentang pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah Rehabilitasi Berat

Ruang Kelas Sekolah Dasar SD Negeri Baros Mandiri 5 Bantuan Dana

Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar Kota Cimahi Tahun

Ajaran 2012.

- Bahwa perbuatan terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. bersama-sama dengan

terdakwa II PAULUS NOCH BOLLA yang tidak mengfungsikan Panitia


Pembangunan Sekolah (PPS) tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan

pembangunan rehab 8 ruang kelas di SD Negeri Baros Mandiri 5

menyebabkan ditemukannya kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan

spesifikasi teknis maupun kuantitas terdapat kekurangan volume pada

material bangunan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, karena :

1. Terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. selaku Penanggung Jawab sesuai

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor : 56

Tahun 2011 dan Perubahan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri

Pendidikan dan Budaya Nomor : 61 tahun 2012 tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun

2013 untuk SD dan SDLB dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor :

54 tahun 2010 tentang perubahan Perpres Nomor : 70 tahun 2012

tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 dan

Lampiran II huruf C bagian L ayat (4) a serta Surat Perjanjian antara

Dinas Pendidikan dan olahraga Kota Cimahi dengan SD Negeri Baros

Mandiri 5 tentang pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi berat ruang kelas

SD (Swakelola) pada kegiatan Optimalisasi Sarana dan prasarana

Pendidikan tahun anggaran 2012 dalam pasal 2 ayat (2) seharusnya

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi

Khusus (DAK) di sekolahnya dan tidak mengambil alih seluruh


ruang kelas SD Negeri Baros Mandiri 5 serta menerima hasil pekerjaan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

2. Terdakwa II PAULUS NOCH BOLLA selaku Komite Sekolah sesuai

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor : 56

Tahun 2011 dan Perubahan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri

Pendidikan dan Budaya Nomor : 61 tahun 2012 tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun

2013 untuk SD dan SDLB dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor :

54 tahun 2010 tentang perubahan Perpres Nomor : 70 tahun 2012

tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 dan

Lampiran II huruf C bagian L ayat (4) a serta Surat Perjanjian antara

Dinas Pendidikan dan olahraga Kota Cimahi dengan SD Negeri Baros

Mandiri 5 tentang pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi berat ruang kelas

SD (Swakelola) pada kegiatan Optimalisasi Sarana dan prasarana

Pendidikan tahun anggaran 2012 dalam pasal 2 ayat (2) seharusnya


melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah, bukan

melaksanakan pekerjaan pembangunan rehab berat 8 ruang kelas SD

Negeri Baros Mandiri 5 tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. bersama-sama

dengan terdakwa II PAULUS NOCH BOLLA tersebut diatas telah

menguntungkan terdakwa I KARNIAWATI, S.Pd. dan/atau terdakwa II

PAULUS NOCH BOLLA sebesar Rp.214.217.859,Rp.214.217.859,Rp.214.217.859,Rp.214.217.859,---- (dua ratus empat belas (dua ratus empat belas (dua ratus empat belas (dua ratus empat belas

juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah)

yang diperoleh dari selisih antara volume rencana anggaran biaya (kontrak)

dengan pekerjaan yang terpasang sehingga menimbulkan Kerugian

Keuangan Negara sebesar Rp. 214.217.859,Rp. 214.217.859,Rp. 214.217.859,Rp. 214.217.859,---- (dua ratus empat belas juta (dua ratus empat belas juta (dua ratus empat belas juta (dua ratus empat belas juta

dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau

setidak-tidak sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli dari

Poli Teknik Bandung (Polban) pada tanggal 20 November 2013.

Bahwa Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan

diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; ---

Telah membaca surat tuntutan pidana ( requisitoir ) Penuntut Umum No.

Reg. Perkara : PDS-01/CMH/05/2014 tanggal 26 Nopember 2014, yang pada

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I KARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.Pd bersama-sama dengan

Terdakwa II PAULUS NOCH BOLLAPAULUS NOCH BOLLAPAULUS NOCH BOLLAPAULUS NOCH BOLLA tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Korupsi Korupsi Korupsi sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18

Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----------------------------

2. Membebaskan Terdakwa I KARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.Pd dan Terdakwa II PAULUS PAULUS PAULUS PAULUS

NOCH BOLLA NOCH BOLLA NOCH BOLLA NOCH BOLLA dalam dakwaan Primair ; -------------------------------------------------


3. Menyatakan Terdakwa I KARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.Pd dan Terdakwa II PAULUS PAULUS PAULUS PAULUS

NOCH BOLLANOCH BOLLANOCH BOLLANOCH BOLLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana Korupsi Korupsi Korupsi Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

dakwaan Subsidiair Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHPidana ; --------------------------------------------------------------------

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I KARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.Pd

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah segera ditahan 2 (dua) tahun dengan perintah segera ditahan 2 (dua) tahun dengan perintah segera ditahan 2 (dua) tahun dengan perintah segera ditahan

dan denda sebesar Rp.50.000.000,Rp.50.000.000,Rp.50.000.000,Rp.50.000.000,---- (lima puluh juta rupiah), (lima puluh juta rupiah), (lima puluh juta rupiah), (lima puluh juta rupiah), Subsidair 3333 (tiga) (tiga) (tiga) (tiga)

bulan kurungan ; --------------------------------------------------------

5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II PAULUS NOCH BOLLAII PAULUS NOCH BOLLAII PAULUS NOCH BOLLAII PAULUS NOCH BOLLA

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar

Rp.50.000.000,Rp.50.000.000,Rp.50.000.000,Rp.50.000.000,---- (lima pul(lima pul(lima pul(lima puluh juta rupiah), uh juta rupiah), uh juta rupiah), uh juta rupiah), Subsidair 6 (enam) 6 (enam) 6 (enam) 6 (enam) bulan kurungan ;

----------------------------------------------------------------------------------------

6. Membayar uang pengganti khusus untuk terdakwa II Paulus Noch Bolla

sebesar sebesar Rp. 206.413.859,Rp. 206.413.859,Rp. 206.413.859,Rp. 206.413.859,---- (dua ratus e(dua ratus e(dua ratus e(dua ratus enam juta empat ratus tiga nam juta empat ratus tiga nam juta empat ratus tiga nam juta empat ratus tiga

belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terperinci sebesar belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terperinci sebesar belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terperinci sebesar belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terperinci sebesar

Rp.Rp.Rp.Rp.106.997.859,106.997.859,106.997.859,106.997.859,---- (seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu (seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu (seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu (seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu

delapan ratus lima puluh sembilan) ditambah dengan Rp. 99.416.000,delapan ratus lima puluh sembilan) ditambah dengan Rp. 99.416.000,delapan ratus lima puluh sembilan) ditambah dengan Rp. 99.416.000,delapan ratus lima puluh sembilan) ditambah dengan Rp. 99.416.000,----

(sembila(sembila(sembila(sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah) n puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah) n puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah) n puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dengan

ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling

lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan

hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika

harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut

maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 1 1 1 (satu) tahun dan 6 (satu) tahun dan 6 (satu) tahun dan 6 (satu) tahun dan 6

(enam) bulan(enam) bulan(enam) bulan(enam) bulan ; -------------------------------------------

7. Menyatakan barang bukti Berupa:

1. 1 (satu) lembar legalisir petikan dari surat keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 306.L/VI/76 tanggal 30 September

1976.


2. 1 (satu) lembar legalisir petikan Keputusan Walikota Cimahi Nomor :

821.27/Kep.133-KKD/2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala

Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi tanggal 01 Juni 2009.

3. 1 (satu) lembar legalisir Lampiran I Keputusan Walikota Cimahi Nomor :

821.27/Kep.133-KKD/2009 tanggal 01 Juni 2009.

4. 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/431-

KKD/2009 tanggal 19 Juni 2009.

5. 1 (satu) eksemplar asli P.H.O Kegiatan Optimalisasi Sarana dan

Prasarana Pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pekerjaan Rehabilitasi

8 Ruang Kelas SDN Baros Mandiri 5 Tahun 2012.

6. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Perubahan Pekerjaan Kegiatan

Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Pekerjaan Rehabilitasi 8 Ruang Kelas SDN Baros Mandiri 5 Tahun

2012.

7. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap 1 Kegiatan



2012.

8. 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap 2

Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Pekerjaan Rehabilitasi 8 Ruang Kelas SDN Baros Mandiri

5 Tahun 2012.

9. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap 3 Kegiatan



2012.

10. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Sekolah (246/SD.BM-

5/X/2012) tanggal 23 Oktober 2012 tentang Panitia Pembangunan

Sekolah Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar SD Negeri Baros

Mandiri 5 Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk

Sekolah Dasar Kota Cimahi Tahun Ajaran 2012.

11. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Sekolah (046/SD.BM-

5/IV/2013) tanggal 12 April 2013 tentang Panitia Pembangunan Sekolah

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar SD Negeri Baros Mandiri 5

Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk Sekolah

Dasar Kota Cimahi Tahun Ajaran 2012.

12. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran telah terima dari Bendahara Rehab

Bantuan DAK Tahun 2012; uang sebesar Rp. 99.416.000,- (sembilan


puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah) untuk

pembayaran Pengeluaran Pembelian Barang Material dan Upah Pegawai

Tahap 3 tanggal 23 April 2013.

13. 1 (satu) lembar surat pernyataan menyatakan pada hari ini Kamis, 24 April

2013 menyerahkan sepenuhnya sisa saldo biaya pelaksanaan Baros

Mandiri 5 Tahap I sampai dengan Tahap III sebesar Rp. 67.585.815,-

(enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus

lima belas rupiah) tertanggal 24 April 2013.

14. 1 (satu) lembar kuitansi asli telah terima Kuasa Pengguna Anggaran uang

sejumlah Rp. 166.800.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus

ribu rupiah) untuk pembayaran tahap II (30%) pekerjaan rehabilitasi berat

ruang kelas SDN Baros Mandiri 5 pada Kegiatan Optimalisasi Sarana dan

Prasarana Pendidikan Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 909/3534-

Dissikpora/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dengan nilai sebesar

Rp.566.000.000,-

15. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 900/279-SDN.Baros Mandiri 5/XII/2012

perihal Permohonan Pembayaran Tahap 2 (30%) tertanggal Desember

2012.

16. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penjelasan Kegiatan Rehab Ruang Kelas

DAK Tahun Anggaran 2012 Kota Cimahi Nomor : 909/4146-Disdikpora/

2012 tanggal 28 Desember 2012 untuk pembayaran termijn 40%.

17. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 909/-

Disdikpora/2012 tahun 2012 untuk pembayaran termin 30%.

18. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penggunaan Dana Rehabilitasi Ruang

Kelas Peralihan Tahap III Tahun 2012.

19. 1 (satu) buah buku tabungan asli Bank BJB; PPS DAK 2012 SDN Baros

Mandiri 5 dari tanggal 26/11/12 – 08/03/13.

20. 1 (satu) buah buku tabungan asli Bank BJB; PPS DAK 2012 SDN Baros

Mandiri 5 dari tanggal 09/01/13 – 22/05/13.

21. 1 (satu) buah asli kuitansi telah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran

uang sejumlah Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat

ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin uang muka 40% pekerjaan

rehabilitasi berat ruang kelas SDN Baros Mandiri 5 pada kegiatan

optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan sesuai surat perjanjian

nomor : 909/3534-Disdikpora/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dengan

nilai sebesar Rp. 556.000.000,-.

22. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Antara Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kota Cimahi dengan SDN Baros Mandiri 5 tentang


Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD (Swakelola)

pada Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun

Anggaran 2012 Nomor : 909/3534-Disdikpora/2012 tanggal 26 November

2012.

23. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Antara Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kota Cimahi dengan SDN Baros Mandiri 5 tentang Lanjutan

Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD (Swakelola)

pada Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun

Anggaran 2013 Nomor : 909/0083.4-Disdikpora/2013 tanggal 11 Januari

2013.

24. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 909/3749-

Disdikpora/2012 tanggal 27 November 2012.

25. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 418/SPM/LS-

BL.BM/1.01.01/IV/2012 tanggal 27 Desember 2012 jumlah SPM yang

dibayarkan Rp. 166.800.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan

ratus ribu rupiah).

26. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota

Cimahi dari Kuasa BUD; Nomor : 2562/SP2D/LS-DAK/1.01.01/IV/2012

tanggal : Cimahi, 04 Desember 2012 Tahun Anggaran 2012; jumlah yang

dimintakan Rp. 222.400.000,-.

27. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 286/SPM/LS-

BL.BM/1.01.01/IV/2012 tanggal 26 Nopember 2012 jumlah SPM yang

dibayarkan Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus

ribu rupiah).


Cimahi dari Kuasa BUD; Nomor : 3585/SP2D/LS-DAK/1.01.01/IV/2012

tanggal : Cimahi, 29 Desember 2012 Tahun Anggaran 2012; jumlah yang



Cimahi dari Kuasa BUD; Nomor : 0329/SP2D/BL/2013 tanggal : Cimahi,

18 April 2013 Tahun Anggaran 2013; jumlah yang dimintakan

Rp.113.311.600,-.

30. 1 (satu) buah buku asli Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran

2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa.

31. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 978/Kep.381-

Disdikpora/2013 tentang Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang


Pendidikan Dasar Untuk Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Serta Sekolah

Menengah Pertama Negeri dan Swasta Kota Cimahi Tahun Anggaran

2013.

32. 1 (satu) buah buku fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan

Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa.

33. 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap 2

Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Pekerjaan Rehabilitasi 8 Ruang Kelas SDN Baros Mandiri

5 Tahun 2012.

34. 1 (satu) lembar surat pernyataan menyatakan Pada hari ini Kamis, 24

April 2013 menyerahkan seluruhnya sisa saldo biaya pelaksanaan Baros

Mandiri 5 Tahap I sampai dengan Tahap III sebesar Rp. 67.585.815,-

(enam puluh tuju juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus

lima belas rupiah) tertanggal 24 April 2013.

35. Uang tunai sejumlah Rp. 37.220.000,- ( tiga puluh tuju juta dua ratus dua

puluh ribu rupiah)

36. Uang tunai sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Dari Poin 01 sampai poin 04 dikembalikan kepada terdakwa I Karniawati, Dari Poin 01 sampai poin 04 dikembalikan kepada terdakwa I Karniawati, Dari Poin 01 sampai poin 04 dikembalikan kepada terdakwa I Karniawati, Dari Poin 01 sampai poin 04 dikembalikan kepada terdakwa I Karniawati,

S.Pd.S.Pd.S.Pd.S.Pd.

Dari poin 05 sampai dengan poin 19 dikembalikan kDari poin 05 sampai dengan poin 19 dikembalikan kDari poin 05 sampai dengan poin 19 dikembalikan kDari poin 05 sampai dengan poin 19 dikembalikan kepada saksi Rina Sri epada saksi Rina Sri epada saksi Rina Sri epada saksi Rina Sri

Mulyani Hadi.Mulyani Hadi.Mulyani Hadi.Mulyani Hadi.

Poin 20 sampai dengan poin 31 dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.Poin 20 sampai dengan poin 31 dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.Poin 20 sampai dengan poin 31 dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.Poin 20 sampai dengan poin 31 dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.

Dari poin 32 sampai dengan poin 34 tetap terlampir dalam berkas perkara atas Dari poin 32 sampai dengan poin 34 tetap terlampir dalam berkas perkara atas Dari poin 32 sampai dengan poin 34 tetap terlampir dalam berkas perkara atas Dari poin 32 sampai dengan poin 34 tetap terlampir dalam berkas perkara atas

nama terdakwa I Karniawati dan terdakwa II Paulus Noch Bolla.nama terdakwa I Karniawati dan terdakwa II Paulus Noch Bolla.nama terdakwa I Karniawati dan terdakwa II Paulus Noch Bolla.nama terdakwa I Karniawati dan terdakwa II Paulus Noch Bolla.

Poin 3Poin 3Poin 3Poin 35 sampai dengan poin 36 dirampas untuk Pemerintah Kota Cimahi Cq. 5 sampai dengan poin 36 dirampas untuk Pemerintah Kota Cimahi Cq. 5 sampai dengan poin 36 dirampas untuk Pemerintah Kota Cimahi Cq. 5 sampai dengan poin 36 dirampas untuk Pemerintah Kota Cimahi Cq.

SD. Baros Mandiri 5 Kota Cimahi dan di pergunakan untuk menutupi uang SD. Baros Mandiri 5 Kota Cimahi dan di pergunakan untuk menutupi uang SD. Baros Mandiri 5 Kota Cimahi dan di pergunakan untuk menutupi uang SD. Baros Mandiri 5 Kota Cimahi dan di pergunakan untuk menutupi uang

pengganti.pengganti.pengganti.pengganti.

7. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 18

Desember 2014 Nomor : 83/Pid.sus/TPK/2014/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :


1. Menyatakan Terdakwa I KARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.Pd dan Terdakwa II PAULUS PAULUS PAULUS PAULUS

NOCH BOLLANOCH BOLLANOCH BOLLANOCH BOLLA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer ; -

2. Membebaskan Terdakwa I KARNKARNKARNKARNIIIIAWATIAWATIAWATIAWATI, S.Pd, S.Pd, S.Pd, S.Pd dan Terdakwa II PAULUS PAULUS PAULUS PAULUS

NOCH NOCH NOCH NOCH BOLLABOLLABOLLABOLLA oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ; -----------------

3. Menyatakan Terdakwa I KARNKARNKARNKARNIIIIAWATIAWATIAWATIAWATI, S.Pd, S.Pd, S.Pd, S.Pd dan Terdakwa II PAULUS PAULUS PAULUS PAULUS

NOCH BOLLANOCH BOLLANOCH BOLLANOCH BOLLA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “KORUPSI” secara bersama-sama sebagaimana

dakwaan subside ; -------------------------------------------------------

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KARNKARNKARNKARNIIIIAWATIAWATIAWATIAWATI, S.Pd, S.Pd, S.Pd, S.Pd tersebut

dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 4 (empat) Bulan, serta

denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ; --------------

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II PAULUS NOCH BOLLAPAULUS NOCH BOLLAPAULUS NOCH BOLLAPAULUS NOCH BOLLA tersebut

dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, serta denda sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak

dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan ; --------------------------------

6. Menghukum Terdakwa II PAULUS NOCH BOLLAPAULUS NOCH BOLLAPAULUS NOCH BOLLAPAULUS NOCH BOLLA untuk membayar uang

pengganti sebesar Rp. 206.413.859,- (dua ratus enam juta empat ratus tiga

belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan jika

uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan

jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama

1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan ; --------------------------------------------------------

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------------------------

8. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ; ------------------------------------------

9. Menetapkan barang bukti berupa :

(1) 1 (satu) lembar legalisir petikan dari surat keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 306.L/VI/76 tanggal 30

September 1976.

(2) 1 (satu) lembar legalisir petikan Keputusan Walikota Cimahi Nomor :

821.27/Kep.133-KKD/2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan

Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi tanggal 01

Juni 2009.


(3) 1 (satu) lembar legalisir Lampiran I Keputusan Walikota Cimahi

Nomor : 821.27/Kep.133-KKD/2009 tanggal 01 Juni 2009.

(4) 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :

800/431-KKD/2009 tanggal 19 Juni 2009.

dikembalikan kepada terdakwa I Karniawati, S.Pd.dikembalikan kepada terdakwa I Karniawati, S.Pd.dikembalikan kepada terdakwa I Karniawati, S.Pd.dikembalikan kepada terdakwa I Karniawati, S.Pd.

(5) 1 (satu) eksemplar asli P.H.O Kegiatan Optimalisasi Sarana dan

Prasarana Pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pekerjaan

Rehabilitasi 8 Ruang Kelas SDN Baros Mandiri 5 Tahun 2012.

(6) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Perubahan Pekerjaan Kegiatan


(DAK) Pekerjaan Rehabilitasi 8 Ruang Kelas SDN Baros Mandiri 5

Tahun 2012.

(7) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap 1

Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dana

Alokasi Khusus (DAK) Pekerjaan Rehabilitasi 8 Ruang Kelas SDN

Baros Mandiri 5 Tahun 2012.

(8) 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap 2




(9) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap 3




(10) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Sekolah (246/SD.BM-

5/X/2012) tanggal 23 Oktober 2012 tentang Panitia Pembangunan

Sekolah Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar SD Negeri

Baros Mandiri 5 Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang

Pendidikan Untuk Sekolah Dasar Kota Cimahi Tahun Ajaran 2012.

(11) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Sekolah (046/SD.BM-

5/IV/2013) tanggal 12 April 2013 tentang Panitia Pembangunan

Sekolah Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar SD Negeri

Baros Mandiri 5 Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang

Pendidikan Untuk Sekolah Dasar Kota Cimahi Tahun Ajaran 2012.

(12) 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran telah terima dari Bendahara

Rehab Bantuan DAK Tahun 2012; uang sebesar Rp. 99.416.000,-

(sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah)


untuk pembayaran Pengeluaran Pembelian Barang Material dan

Upah Pegawai Tahap 3 tanggal 23 April 2013.

(13) 1 (satu) lembar surat pernyataan menyatakan pada hari ini Kamis, 24

April 2013 menyerahkan sepenuhnya sisa saldo biaya pelaksanaan

Baros Mandiri 5 Tahap I sampai dengan Tahap III sebesar

Rp.67.585.815,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima

ribu delapan ratus lima belas rupiah) tertanggal 24 April 2013.

(14) 1 (satu) lembar kuitansi asli telah terima Kuasa Pengguna Anggaran

uang sejumlah Rp. 166.800.000,- (seratus enam puluh enam juta

delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tahap II (30%)

pekerjaan rehabilitasi berat ruang kelas SDN Baros Mandiri 5 pada

Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai

Surat Perjanjian Nomor : 909/3534-Dissikpora/2012 tanggal 26

Nopember 2012 dengan nilai sebesar Rp. 566.000.000,-

(15) 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 900/279-SDN.Baros Mandiri

5/XII/2012 perihal Permohonan Pembayaran Tahap 2 (30%)

tertanggal Desember 2012.

(16) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penjelasan Kegiatan Rehab Ruang

Kelas DAK Tahun Anggaran 2012 Kota Cimahi Nomor : 909/4146-

Disdikpora/2012 tanggal 28 Desember 2012 untuk pembayaran

termijn 40%.

(17) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 909/-

Disdikpora/2012 tahun 2012 untuk pembayaran termin 30%.

(18) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penggunaan Dana Rehabilitasi

Ruang Kelas Peralihan Tahap III Tahun 2012.

dikembalikan kepada saksi Rina Sri Mulyani Hadi.dikembalikan kepada saksi Rina Sri Mulyani Hadi.dikembalikan kepada saksi Rina Sri Mulyani Hadi.dikembalikan kepada saksi Rina Sri Mulyani Hadi.

(19) 1 (satu) buah buku tabungan asli Bank BJB; PPS DAK 2012 SDN

Baros Mandiri 5 dari tanggal 26/11/12 – 08/03/13.

(20) 1 (satu) buah buku tabungan asli Bank BJB; PPS DAK 2012 SDN

Baros Mandiri 5 dari tanggal 09/01/13 – 22/05/13.

(21) 1 (satu) buah asli kuitansi telah terima dari Kuasa Pengguna

Anggaran uang sejumlah Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua

juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin uang muka

40% pekerjaan rehabilitasi berat ruang kelas SDN Baros Mandiri 5

pada kegiatan optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan sesuai

suear perjanjian nomor : 909/3534-Disdikpora/2012 tanggal 26

Nopember 2012 dengan nilai sebesar Rp. 556.000.000,-.


(22) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Antara Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dengan SDN Baros Mandiri 5

tentang Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD

(Swakelola) pada Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 909/3534-Disdikpora/2012

tanggal 26 November 2012.

(23) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Antara Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dengan SDN Baros Mandiri 5

tentang Lanjutan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang

Kelas SD (Swakelola) pada Kegiatan Optimalisasi Sarana dan

Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 909/0083.4-

Disdikpora/2013 tanggal 11 Januari 2013.

(24) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 909/3749-

Disdikpora/2012 tanggal 27 November 2012.

(25) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 418/SPM/LS-

BL.BM/1.01.01/IV/2012 tanggal 27 Desember 2012 jumlah SPM yang

dibayarkan Rp. 166.800.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan

ratus ribu rupiah).

(26) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Pemerikntah Kota

Cimahi dari Kuasa BUD; Nomor : 2562/SP2D/LS-DAK/1.01.01/IV/

2012 tanggal : Cimahi, 04 Desember 2012 Tahun Anggaran 2012;

jumlah yang dimintakan Rp. 222.400.000,-.

(27) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 286/SPM/LS-

BL.BM/1.01.01/IV/2012 tanggal 26 Nopember 2012 jumlah SPM yang

dibayarkan Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat

ratus ribu rupiah).

(28) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota

Cimahi dari Kuasa BUD; Nomor : 3585/SP2D/LS-DAK/1.01.01/IV/

2012 tanggal : Cimahi, 29 Desember 2012 Tahun Anggaran 2012;

jumlah yang dimintakan Rp. 166.800.000,-.

(29) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Pemerikntah Kota

Cimahi dari Kuasa BUD; Nomor : 0329/SP2D/BL/2013 tanggal :

Cimahi, 18 April 2013 Tahun Anggaran 2013; jumlah yang dimintakan

Rp. 113.311.600,-.

(30) 1 (satu) buah buku asli Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang


Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah

Dasar Luar Biasa.

(31) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Walikota Cimahi Nomor :

978/Kep.381-Disdikpora/2013 tentang Penerima Dana Alokasi

Khusus Bidang Pendidikan Dasar Untuk Sekolah Dasar Negeri dan

Swasta Serta Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Kota

Cimahi Tahun Anggaran 2013.

dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.

(32) 1 (satu) buah buku fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang

Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah

Dasar Luar Biasa.

(33) 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap 2




(34) 1 (satu) lemabr surat pernyataan menyatakan Pada hari ini Kamis, 24

April 2013 menyerahkan seluruhnya sisa saldo biaya pelaksanaan

Baros Mandiri 5 Tahap I sampai dengan Tahap III sebesar Rp.

67.585.815,- ( enam puluh tuju juta lima ratus delapan puluh lima ribu

delapan ratus lima belas rupiah) tertanggal 24 April 2013.

tetap terlampir dalam berkas perkaratetap terlampir dalam berkas perkaratetap terlampir dalam berkas perkaratetap terlampir dalam berkas perkara; ; ; ;

(35) Uang tunai sejumlah Rp. 37.220.000,- ( tiga puluh tuju juta dua ratus

dua puluh ribu rupiah)

(36) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

dirampas untuk dirampas untuk dirampas untuk dirampas untuk Negara cq. Negara cq. Negara cq. Negara cq. Pemerintah Kota Cimahi Cq. SDPemerintah Kota Cimahi Cq. SDPemerintah Kota Cimahi Cq. SDPemerintah Kota Cimahi Cq. SDNNNN Baros Baros Baros Baros

Mandiri 5 Kota CimahiMandiri 5 Kota CimahiMandiri 5 Kota CimahiMandiri 5 Kota Cimahi;;;;

10. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa I

melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung

pada tanggal 29 Desember 2014, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor

: 30/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Bdg, permintaan banding Penuntut Umum dan


Terdakwa I tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada

Terdakwa I dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 30 desember 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding

tertanggal 13 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Januari 2015,

memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada

Terdakwa I pada tanggal 16 Januari 2015 ; ---------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah

mengajukan memori banding tertanggal 14 Januari 2015 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Bandung pada tanggal 14 Januari 2015 secara seksama ; -------------------------------

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori

banding tertanggal 16 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Januari

2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan

patut kepada Terdakwa I pada tanggal 19 Januari 2015 ; ---------------------------------

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah

diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari

berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 7 ( tujuh ) hari kerja

terhitung mulai tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari

2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Bandung ; -----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung

tersebut dijatuhkan pada tanggal 18 Desember 2014 dengan dihadiri oleh

Penuntut Umum maupun terdakwa I dan Penasihat Hukumnya, dan selanjutnya

Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa I Karniawati, S.Pd

mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2014, sedangkan

Panitera/Sekretaris menerangkan bahwa permohonan banding dari Penuntut

Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa I telah melampaui batas waktu

sebagaimana yang telah ditentukan, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tindak Pidana Korupsi permohonan banding tersebut tersebut masih


terpenuhi, karena batas akhir pernyataan banding yaitu tanggal 25 Desember

2014 merupakan hari Natal sedangkan tanggal 26 Desember 2014 libur bersama,

kemudian tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 jatuh pada hari

Sabtu dan Minggu, dengan demikian permohonan banding dari Penuntut Umum

maupun terdakwa I tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding

dari Penuntut Umum maupun terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Memori Banding Memori Banding Memori Banding Memori Banding Jaksa Jaksa Jaksa Jaksa Penuntut Umum Penuntut Umum Penuntut Umum Penuntut Umum tertanggal 13

Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Bandung tanggal 14 Januari 2015 tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa

Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam

perkara ini, namun mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I Penuntut

Umum berpendapat masih terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa

keadilan ; -----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat oleh karena Terdakwa I

dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah juga sebagai penanggung jawab

dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rehab berat 8 ruang kelas SD

Negeri Baros Mandiri 5 tidak memfungsikan panitia yang telah dibentuk oleh

Terdkwa I sendiri, melainkan mengambil alih pelaksanaan pekerjaan

pembangunan rehab tersebut bersama-sama dengan terdakwa PAULUS NOCH

BOLLA serta mengambil alih seluruh pengelolaan dana yang seharusnya menjadi

tanggung jawab Sdri. Rina Sri Mulyani selaku bendahara, sementara itu terdakwa

PAULUS NOCH BOLLA mengambil alih pelaksanaan fisik dan pengadaan barang

yang seharusnya menjadi tanggung jawab Sdr. Agus Mulyadi selaku penanggung

jawab teknis dan Sdr. Fritz Gultom selaku pejabat pengadaan barang ; --------------

Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut berakibat pada hasil kegiatan yang

tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana dalam pelaksanaan

pekerjaan rehab 8 ruang kelas terdapat penambahan 2 ruang kelas yang tidak

terdapat didalam RAB dan sampai dengan selesai pekerjaan penambahan ruang

kelas tersebut tidak terdapat Berita Acara Perubahannya, selain itu hasil dari

pelaksanaan rehab 8 ruang kelas SD Negeri Baros Mandiri 5 dari 8 ruang kelas, 2

(dua) ruang kelas tidak bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar dikarenakan

ruangan kelas tidak memenuhi standar nasional ; -------------------------------------------


Menimbang, bahwa Memori Banding Penasehat Hukum TerdakwaMemori Banding Penasehat Hukum TerdakwaMemori Banding Penasehat Hukum TerdakwaMemori Banding Penasehat Hukum Terdakwa IIII

tertanggal 14 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Bandung tanggal 14 Januari 2015 tersebut pada pokoknya

berkeberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama ; -----------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang

muncul dalam persidangan ;

• Bahwa petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) tentang

Rehab Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun anggaran 2012 yang

diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 61

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 56 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah

Dasar Luar Biasa yang menyatakan ”apabila terdapat sisa dana dalam

pelaksanaan DAK pendidikan maka sisa dana tersebut dapat digunakan

untuk menambah volume atau sasaran sesuai dengan peruntukannya”

(lampiran I Peraturan Menteri tersebut, khususnya huruf VII angka 5) ;

• Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : saksi Edi Setiadi,

S.Pd.MM, saksi Hj. Hartati, S.Pd.Msi, saksi Hendra Gunawan, S.Sos

yang menerangkan bahwa perubahan volume pekerjaan rehab 8 ruang

kelas menjadi 10 kelas didasarkan Konsultan Pengawas sesuai dengan

Juknis Nomor 56 tahun 2011 dan nomor 616 tahun 2012 pada Bab 7

acuan pengadaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 nomor 5

halaman 11 ;

• Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Ir. Iskandar MT dalam

laporannya hanya menghitung 8 ruang kelas saja tidak menghitung 10

ruang kelas yang direhabilitasi serta hanya melakukan investigasi

terhadap struktur bangunan, sedangkang bagian yang tertanam yaitu

struktur bawah (pondasi) tidak dilakukan ; Pengukuran dan perhitungan

volume seluruh pekerjaan hanya dilakukan terhadap item-item yang

terbuka/terlihat tidak terhadap item-item yang tertanam/tertutup/tidak

dapat terlihat diasumsikan sesuai dengan gambar RAB ;

• Bahwa berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum, dakwaan dan

tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat membuktikan

secara nyata adanya kerugian negara seperti yang disyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan ;


Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa I

tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan jawaban-jawaban sebagai berikut :

• Bahwa keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sudah

pernah diuraikan dalam nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum

Terdakwa dipersidangan dan telah kami tanggapi didalam replik/

tanggapan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga

materi yang dituangkan dalam memori banding tersebut telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dan Penasehat

Hukum Terdakwa I dalam Memori Bandingnya tersebut diatas akan

dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini ; -------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangkan unsur-unsur pasal dalam

dakwaan Primair, dakwaan Primair, dakwaan Primair, dakwaan Primair, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum

sedemikian oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang pada kesimpulan akhirnya

menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh

karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat

diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam

memeriksa dan memutus perkara ini ; --------------------------

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangkan unsur-unsur pasal dalam

dakwaan Subsidairdakwaan Subsidairdakwaan Subsidairdakwaan Subsidair, , , , Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan

hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan

unsur pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada dakwaan subsidair

telah terpenuhi, sehingga Terdakwa I harus dinyatakan terbukti melakukan tindak

pidana dalam dakwaan tersebut - adalah juga telah dipertimbangkan secara tepat

dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama demikian

tersebut juga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat

Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -------------------------------------


Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak tidak tidak tidak

sependapatsependapatsependapatsependapat dengan pidana yang dijatuhkan dan memandang perlu untuk

memperbaiki karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih dianggap terlalu

ringan dengan alasan sebagai berikut : --------------------------------------------------------

Bahwa oleh karena Terdakwa I dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah

juga sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan

rehab berat 8 ruang kelas SD Negeri Baros Mandiri 5 tidak memfungsikan panitia

yang telah dibentuk oleh Terdkwa I sendiri, melainkan mengambil alih

pelaksanaan pekerjaan pembangunan rehab tersebut bersama-sama dengan

terdakwa PAULUS NOCH BOLLA serta mengambil alih seluruh pengelolaan dana

yang seharusnya menjadi tanggung jawab Sdri. Rina Sri Mulyani selaku

bendahara, sementara itu terdakwa PAULUS NOCH BOLLA mengambil alih

pelaksanaan fisik dan pengadaan barang yang seharusnya menjadi tanggung

jawab Sdr. Agus Mulyadi selaku penanggung jawab teknis dan Sdr. Fritz Gultom

selaku pejabat pengadaan barang ; -------------------------------------------------------------

Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut berakibat pada hasil kegiatan yang

tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana dalam pelaksanaan

pekerjaan rehab 8 ruang kelas terdapat penambahan 2 ruang kelas yang tidak

terdapat didalam RAB dan sampai dengan selesai pekerjaan penambahan ruang

kelas tersebut tidak terdapat Berita Acara Perubahannya, selain itu hasil dari

pelaksanaan rehab 8 ruang kelas SD Negeri Baros Mandiri 5 dari 8 ruang kelas, 2

(dua) ruang kelas tidak bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar dikarenakan

ruangan kelas tidak memenuhi standar nasional ; -------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karenanya penjatuhan pidana yang diputuskan

oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dirasakan belum memenuhi tujuan-

tujuan pemidanaan dan juga belum memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki

masyarakat Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas

korupsi, sehingga pemidanaan demikian akan diperbaiki dengan memperberat

sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ; ----------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut terdahulu,

maka keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 18

Desember 2014 Nomor : 83/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, atas nama TTTTerdakwa erdakwa erdakwa erdakwa

Karniawati, S.PdKarniawati, S.PdKarniawati, S.PdKarniawati, S.Pd yang dimintakan banding dalam perkara ini akan diperbaiki


sekedar mengsekedar mengsekedar mengsekedar mengenenenenai lamanya piai lamanya piai lamanya piai lamanya pidana penjara dana penjara dana penjara dana penjara yang selengkapnya sebagaimana

tersebut dalam amar putusan perkara ini ; -----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada diluar tahanan, sedangkan

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara maka berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 tahun 1981 harus

diperintahkan supaya ditahan ; -------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP

kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul

pada kedua tingkat peradilan ; --------------------------------------------------------------------

MemperhatikanMemperhatikanMemperhatikanMemperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana juncto Undang-

Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana [ KUHAPKUHAPKUHAPKUHAP ] serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait

perkara ini ; ---------------------------------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L IM E N G A D I L IM E N G A D I L IM E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut UmumPenuntut UmumPenuntut UmumPenuntut Umum dan Terdakwa I Terdakwa I Terdakwa I Terdakwa I

tersebut ; ----------------------------------------------------------------------------------

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung

tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 83/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas

nama Terdakwa KARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.PdKARNIAWATI, S.Pd yang dimintakan banding dalam

perkara ini, sekedar mengenai pidana pidana pidana pidana yang dijatyang dijatyang dijatyang dijatuhkanuhkanuhkanuhkan, , , , sehingga

selengkapnya :

1. Menyataka Terdakwa KARNIAWATI, S.Pd KARNIAWATI, S.Pd KARNIAWATI, S.Pd KARNIAWATI, S.Pd tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam dakwaan primer ; --------------------------------------------

2. Membebaskan Terdakwa KKKKARNIAWATI, S.PdARNIAWATI, S.PdARNIAWATI, S.PdARNIAWATI, S.Pd oleh karena itu dari

dakwaan primer tersebut ; -------------------------------------------------------

3. Menyatakan Terdakwa KARNIAWATI, S.Pd KARNIAWATI, S.Pd KARNIAWATI, S.Pd KARNIAWATI, S.Pd tersebut telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan subsidair ; -


4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARNIAWATI, S.Pd KARNIAWATI, S.Pd KARNIAWATI, S.Pd KARNIAWATI, S.Pd tersebut

dengan pidana penjara selama 2 (dua) 2 (dua) 2 (dua) 2 (dua) tahun, serta denda sebesar

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika

denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ; -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -------------------

6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ; ---------------------------------

7. Menetapkan barang bukti berupa :

(1) 1 (satu) lembar legalisir petikan dari surat keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor :

306.L/VI/76 tanggal 30 September 1976.

(2) 1 (satu) lembar legalisir petikan Keputusan Walikota Cimahi

Nomor : 821.27/Kep.133-KKD/2009 tentang Pengangkatan

Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah

Kota Cimahi tanggal 01 Juni 2009.

(3) 1 (satu) lembar legalisir Lampiran I Keputusan Walikota

Cimahi Nomor : 821.27/Kep.133-KKD/2009 tanggal 01 Juni

2009.

(4) 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :

800/431-KKD/2009 tanggal 19 Juni 2009.

dikembalikan kepada terdakwa I Karniawati, S.Pd.dikembalikan kepada terdakwa I Karniawati, S.Pd.dikembalikan kepada terdakwa I Karniawati, S.Pd.dikembalikan kepada terdakwa I Karniawati, S.Pd.

(5) 1 (satu) eksemplar asli P.H.O Kegiatan Optimalisasi Sarana

dan Prasarana Pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pekerjaan Rehabilitasi 8 Ruang Kelas SDN Baros Mandiri 5

Tahun 2012.

(6) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Perubahan Pekerjaan

Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Pekerjaan Rehabilitasi 8 Ruang

Kelas SDN Baros Mandiri 5 Tahun 2012.

(7) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap

1 Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan



(8) 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan

Tahap 2 Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pekerjaan

Rehabilitasi 8 Ruang Kelas SDN Baros Mandiri 5 Tahun

2012.


(9) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap

3 Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan



(10) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Sekolah

(246/SD.BM-5/X/2012) tanggal 23 Oktober 2012 tentang

Panitia Pembangunan Sekolah Rehabilitasi Berat Ruang

Kelas Sekolah Dasar SD Negeri Baros Mandiri 5 Bantuan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk

Sekolah Dasar Kota Cimahi Tahun Ajaran 2012.

(11) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Sekolah

(046/SD.BM-5/IV/2013) tanggal 12 April 2013 tentang Panitia

Pembangunan Sekolah Rehabilitasi Berat Ruang Kelas

Sekolah Dasar SD Negeri Baros Mandiri 5 Bantuan Dana

Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk Sekolah

Dasar Kota Cimahi Tahun Ajaran 2012.

(12) 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran telah terima dari

Bendahara Rehab Bantuan DAK Tahun 2012; uang sebesar

Rp. 99.416.000,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus

enam belas ribu rupiah) untuk pembayaran Pengeluaran

Pembelian Barang Material dan Upah Pegawai Tahap 3

tanggal 23 April 2013.

(13) 1 (satu) lembar surat pernyataan menyatakan pada hari ini

Kamis, 24 April 2013 menyerahkan sepenuhnya sisa saldo

biaya pelaksanaan Baros Mandiri 5 Tahap I sampai dengan

Tahap III sebesar Rp. 67.585.815,- (enam puluh tujuh juta

lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima belas

rupiah) tertanggal 24 April 2013.

(14) 1 (satu) lembar kuitansi asli telah terima Kuasa Pengguna

Anggaran uang sejumlah Rp. 166.800.000,- (seratus enam

puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

tahap II (30%) pekerjaan rehabilitasi berat ruang kelas SDN

Baros Mandiri 5 pada Kegiatan Optimalisasi Sarana dan

Prasarana Pendidikan Sesuai Surat Perjanjian Nomor :

909/3534-Dissikpora/2012 tanggal 26 Nopember 2012

dengan nilai sebesar Rp. 566.000.000,-


(15) 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 900/279-SDN.Baros

Mandiri 5/XII/2012 perihal Permohonan Pembayaran Tahap 2

(30%) tertanggal Desember 2012.

(16) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penjelasan Kegiatan Rehab

Ruang Kelas DAK Tahun Anggaran 2012 Kota Cimahi

Nomor: 909/4146-Disdikpora/2012 tanggal 28 Desember

2012 untuk pembayaran termijn 40%.

(17) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pembayaran Nomor :

909/-Disdikpora/2012 tahun 2012 untuk pembayaran termin

30%.

(18) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Penggunaan Dana

Rehabilitasi Ruang Kelas Peralihan Tahap III Tahun 2012.

dikembalikan kepada saksi Rina Sri Mulyani Hadi.dikembalikan kepada saksi Rina Sri Mulyani Hadi.dikembalikan kepada saksi Rina Sri Mulyani Hadi.dikembalikan kepada saksi Rina Sri Mulyani Hadi.

(19) 1 (satu) buah buku tabungan asli Bank BJB; PPS DAK 2012

SDN Baros Mandiri 5 dari tanggal 26/11/12 – 08/03/13.

(20) 1 (satu) buah buku tabungan asli Bank BJB; PPS DAK 2012

SDN Baros Mandiri 5 dari tanggal 09/01/13 – 22/05/13.

(21) 1 (satu) buah asli kuitansi telah terima dari Kuasa Pengguna

Anggaran uang sejumlah Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua

puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

termin uang muka 40% pekerjaan rehabilitasi berat ruang

kelas SDN Baros Mandiri 5 pada kegiatan optimalisasi sarana

dan prasarana pendidikan sesuai suear perjanjian nomor :

909/3534-Disdikpora/2012 tanggal 26 Nopember 2012

dengan nilai sebesar Rp. 556.000.000,-.

(22) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Antara Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dengan SDN

Baros Mandiri 5 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi

Berat Ruang Kelas SD (Swakelola) pada Kegiatan

Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun

Anggaran 2012 Nomor : 909/3534-Disdikpora/2012 tanggal

26 November 2012.

(23) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Antara Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dengan SDN

Baros Mandiri 5 tentang Lanjutan Pelaksanaan Pekerjaan

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD (Swakelola) pada

Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan


Tahun Anggaran 2013 Nomor : 909/0083.4-Disdikpora/2013

tanggal 11 Januari 2013.

(24) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pembayaran Nomor :

909/3749-Disdikpora/2012 tanggal 27 November 2012.

(25) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor :

418/SPM/LS-BL.BM/1.01.01/IV/2012 tanggal 27 Desember

2012 jumlah SPM yang dibayarkan Rp. 166.800.000,-

(seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

(26) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana

Pemerintah Kota Cimahi dari Kuasa BUD; Nomor : 2562/

SP2D/LS-DAK/1.01.01/IV/2012 tanggal : Cimahi, 04

Desember 2012 Tahun Anggaran 2012; jumlah yang

dimintakan Rp.222.400.000,-.

(27) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor :

286/SPM/LS-BL.BM/1.01.01/IV/2012 tanggal 26 Nopember

2012 jumlah SPM yang dibayarkan Rp. 222.400.000,- (dua

ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).


Pemerintah Kota Cimahi dari Kuasa BUD; Nomor :

3585/SP2D/LS-DAK/ 1.01.01/IV/2012 tanggal : Cimahi, 29

Desember 2012 Tahun Anggaran 2012; jumlah yang



Pemerikntah Kota Cimahi dari Kuasa BUD; Nomor : 0329/

SP2D/BL/2013 tanggal : Cimahi, 18 April 2013 Tahun

Anggaran 2013; jumlah yang dimintakan Rp. 113.311.600,-.

(30) 1 (satu) buah buku asli Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah

Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa.

(31) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Walikota Cimahi Nomor :

978/Kep.381-Disdikpora/2013 tentang Penerima Dana

Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Untuk Sekolah

Dasar Negeri dan Swasta Serta Sekolah Menengah Pertama

Negeri dan Swasta Kota Cimahi Tahun Anggaran 2013.

dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.dikembalikan kepada saksi Edi Setiadi, S.Pd.


(32) 1 (satu) buah buku fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk

Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa.

(33) 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan

Tahap 2 Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pekerjaan

Rehabilitasi 8 Ruang Kelas SDN Baros Mandiri 5 Tahun

2012.

(34) 1 (satu) lembar surat pernyataan menyatakan Pada hari ini

Kamis, 24 April 2013 menyerahkan seluruhnya sisa saldo

biaya pelaksanaan Baros Mandiri 5 Tahap I sampai dengan

Tahap III sebesar Rp. 67.585.815,- (enam puluh tuju juta lima

ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah)

tertanggal 24 April 2013.

tetap terlampir dalam berkas perkaratetap terlampir dalam berkas perkaratetap terlampir dalam berkas perkaratetap terlampir dalam berkas perkara; ; ; ;

(35) Uang tunai sejumlah Rp. 37.220.000,- ( tiga puluh tuju juta

dua ratus dua puluh ribu rupiah)

(36) Uang tunai sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta

rupiah).

dirampas untuk dirampas untuk dirampas untuk dirampas untuk Negara cq. Negara cq. Negara cq. Negara cq. Pemerintah Kota Cimahi Cq. SDPemerintah Kota Cimahi Cq. SDPemerintah Kota Cimahi Cq. SDPemerintah Kota Cimahi Cq. SDNNNN Baros Baros Baros Baros

Mandiri 5 Kota CimahiMandiri 5 Kota CimahiMandiri 5 Kota CimahiMandiri 5 Kota Cimahi;;;;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; --------------------------------------------------

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Bandung, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, oleh HARTONO ABDUL HARTONO ABDUL HARTONO ABDUL HARTONO ABDUL

MURADMURADMURADMURAD, SH., MH, SH., MH, SH., MH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DJAMER PASARIBUDJAMER PASARIBUDJAMER PASARIBUDJAMER PASARIBU, SH., , SH., , SH., , SH.,

Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan H. HENING TYASTANTOH. HENING TYASTANTOH. HENING TYASTANTOH. HENING TYASTANTO, SH., MH., SH., MH., SH., MH., SH., MH.,,,,

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Bandung masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan

Tinggi Bandung Nomor 4/PEN/TIPIKOR/2015/PT.BDG tertanggal 23 Februari

2015, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

SeninSeninSeninSenin, tanggal , tanggal , tanggal , tanggal 16 Maret 201516 Maret 201516 Maret 201516 Maret 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri


para Hakim Anggota serta dibantu oleh NURDIANA, SH.NURDIANA, SH.NURDIANA, SH.NURDIANA, SH. sebagai Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIMHAKIMHAKIMHAKIM----HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISHAKIM KETUA MAJELISHAKIM KETUA MAJELISHAKIM KETUA MAJELIS

DJAMER PASARIBUDJAMER PASARIBUDJAMER PASARIBUDJAMER PASARIBU, SH.,, SH.,, SH.,, SH., HARTONO ABDUL MURADHARTONO ABDUL MURADHARTONO ABDUL MURADHARTONO ABDUL MURAD, SH., MH. , SH., MH. , SH., MH. , SH., MH.

H. HENING TYASTANTOH. HENING TYASTANTOH. HENING TYASTANTOH. HENING TYASTANTO, SH., MH. , SH., MH. , SH., MH. , SH., MH. PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI

NURDIANA, SH.NURDIANA, SH.NURDIANA, SH.NURDIANA, SH.

P U T U S A N Nomor : 4/TIPIKOR/201Nomor : …...Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2015/PT.BDG Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi No.Reg.Perk

Documents