P U T U S A N NOMOR : 41 /PID.SUS.K/2014/PT-MDN DEMI ... · (DPO) agar bermusyawarah untuk membentuk pengurus Gapoktan di Desa Bangai. Hal tersebut terdakwa sampaikan di Kantor Balai

Hal. 1 dari 41 Hal. Put. No.41/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

P U T U S A N NOMOR : 41 /PID.SUS.K/2014/PT-MDN

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

------ PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi

dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa : ------------------------------------------------------------------------

Nama Lengkap : H. HERMANSYAH

Tempat lahir : Gunting Saga

Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Oktober 1960

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab.

Labuhan Batu Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : SPP SPMA

PENAHANAN :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan ;

2. Penuntut Umum tanggal 17 April 2014 No. : Print-

01/N.2.15.6/Fd.1/04/2014 sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan

tanggal 29 April 2014 ;

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan tanggal 30 April 2014 No. 39/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn sejak

tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;

4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Mei 2014 No.

38/Pen/Pid/2014/PN.Mdn sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan

tanggal 28 Juli 2014 ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juli

2014 No. 224/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN sejak tanggal 29 Juli 2014

sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Agustus 2014

No.266/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-Mdn sejak tanggal 18 Agustus 2014

sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 08 September

2014 No.291/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-Mdn sejak tanggal 17 September

2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014 ;

------ PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;--------------------------------------------------

----- Telah membaca : -----------------------------------------------------------------------------

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2014

No.Reg.Perkara: No.PDS-01/RP-RAP/Ft.1/04/2014 yang mendakwa

Terdakwa sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------

PERTAMA : PRIMAIR, ----- Bahwa terdakwa H. HERMANSYAH selaku koordinator pada Balai

Penyuluhan Pertanian Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan

sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 875.1/194/BKP4K.LS/V/2011 tanggal 7 Mei

2011 bersama-sama dengan HAMDAN SIREGAR (DPO), pada tanggal 24

bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Januari tahun 2012 atau

setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain di tahun 2011 sampai

dengan tahun 2012, bertempat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba

Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan

Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011,

sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut

serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut

dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Direktur Jenderal pada Direktorat Jendaral Prasarana dan Sarana

Pertanian Kementerian Pertanian mengirimkan surat dengan Nomor :

31/SR.310/B.4/1/11 tanggal 24 Januari 2011 perihal Desa dan Gapoktan

PUAP 2011 ke Tim Pembina PUAP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

dan menindaklanjuti surat tersebut Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Sumatera Utara mengirimkan surat dengan Nomor :

521.3/265.14/BINUS/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Desa dan

Gapoktan PUAP 2011 ke Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Utara lalu Surat tersebut diterima oleh Kepala Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten

Labuhan Batu Selatan.

Bahwa selanjutnya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan meminta kepada setiap Koordinator PPL untuk

mendata setiap Gapoktan yang ada di wilayah kerjanya dan selanjutnya

mengirimkan nama-nama Gapoktan berikut pengurusnya ke Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Setelah semua data Gapoktan terdata dan terhimpun, selanjutnya Kepala

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Ir. H. RUSTAM E. RAMBE mengirimkan Daftar Nama-nama

Usulan Gapoktan Penerima PUAP 2011 dengan nomor surat :

521.3/67/BKP4K.LS/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 berikut daftar lampiran

Usul Nama-Nama Gapoktan Desa PUAP Untuk Anggaran tahun 2011 Di

Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Sumatera Utara c/q Ketua Tim Pembina PUAP Provinsi Sumatera Utara dan

daftar nama-nama Gapoktan Desa PUAP TA 2011 di Kabupaten

Labuhanbatu Selatan yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut : No. Kecamatan Desa Nama

Gapoktan Ketua Sekretaris Bendahara

1. Torgamba Pinang

Damai

Pinang Maju Tumino Wasito yakub Tusiram

Aek Raso Sawit Jaya Selamat Kasiar Sarpan

Sei Meranti Tani Meranti Irawadi Sutasman Suyanto

Rasau Barumun

Jaya

Mahmud

Riyad

Sri Wati

Pohan

AM. Nur

Siregar

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bangai Kesuma Amy

Koyan

Harahap

Kamal

Dasopang

H. Lokot

Bunut Bunut

Sejahtera

Juniran Sutego Amat Saibani

Siregar

2. Silangkitang Ulumahua

m

Warga Bakti Tariono Puji Prianto Karjuli

3. Kampung

Rakyat

Tanjung

Medan

Anugrah

Maju

Sudarma

n

Ricki H.Bangga

Lubis

Teluk Panji

II

Sumber

Rezki

Yatiran Rohmat Markum

Teluk Panji

IV

Maju

Bersama

Rumban

Lumban

gaol

Rizal siagian Alias Tupon

Teluk Panji Panji

Sejahtera

Parluhut

an

siregar

Romansyah Dedi

Teluk Panji

III

Sumber

Makmur

Supardi

Wagiman Swlamat

Suprianto

Teluk Panji

I

Panji

Makmur

H. M.

Adnan

Gianto Suprianto

Tanjung

Selamat

Karya Maju Ramlan Syafrijal

Rambe

Kariaman

hasibuan

Perkebuna

n

TelukPanji

Maju Jaya Sutisno Bahrumsyah

Ritonga

Suhadi

Tanjuung

Mulia

Mulai Jaya Wagino Dosman

Sitorus

Tukino

4. Sei Kanan Sampean Saroha Sakti

Siregar

Saidi rambe Sapar

Tambak

Ujung

Gading

Sepakat

Tani

Tarmiji H.Emsal Damri rambe

Parimburan Parimburan Rahman

Siregar

Amran

Siregar

Utcok

Siregar

Bahwa setelah Usul Nama-Nama Gapoktan Desa PUAP Untuk Anggaran

tahun 2011 Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan diterima oleh Ketua Tim

Pembina PUAP Provinsi Sumatera Utara selanjutnya data tersebut dikirim ke

Sekretariat PUAP Pusat Cq. Direktorat Pembiayaan, Ditjen Prasarana dan

Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bahwa selanjutnya Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor

: 4072.1/Kpts/OT.140/9/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Penetapan

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Tahun 2011 Tahap keempat serta melampirkan daftar nama

Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Nama Gapoktan penerima Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP) tersebut dan selanjutnya dikirimkan ke Ketua Tim Teknis PUAP

Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya diteruskan ke Ketua Tim Teknis

PUAP Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Kepala Dinas Pertanian.

Bahwa kemudian Ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten Labuhanbatu Selatan

melalui Penyedia Mitra Tani (PMT) H. Ramlan Sa’at menghubungi Kepala

BPP masing-masing Kecamatan untuk menyampaikan kepada Gapoktan

Penerima PUAP tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri

Pertanian untuk melengkapi formulir usulan.

Bahwa koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Torgamba yang saat itu

dijabat oleh terdakwa menghubungi Penyuluh Pertanian Lapangan dan

Penyuluh Pendamping yaitu Waldimer Sitorus, SP melalui Handphone

untuk memberikan nomor Handphone Amy’koyan Harahap selaku Ketua

Gapoktan Kesuma dari Desa Bangai, setelah nomor tersebut dihubungi oleh

terdakwa ternyata tidak ada yang menganggkat/menjawab panggilan

tersebut dan selanjutnya terdakwa menghubungi kembali Waldimer Sitorus,SP untuk meminta nomor Handphone yang dapat dihubungi di Desa

Bangai, oleh Waldimer Sitorus, SP kemudian memberikan nomor Hamdan Siregar (DPO).

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi nomor yang dimaksud dan

kemudian dijawab oleh Hamdan Siregar (DPO), selanjutnya terdakwa

menyuruh Hamdan Siregar (DPO) untuk datang ke Kantor BPP Torgamba.

Kemudian Hamdan Siregar (DPO) datang ke kantor BPP torgamba dan

bertemu dengan terdakwa lalu menginstruksikan kepada Hamdan Siregar (DPO) agar bermusyawarah untuk membentuk pengurus Gapoktan di Desa

Bangai. Hal tersebut terdakwa sampaikan di Kantor Balai Penyuluhan

Pertanian Kecamatan Torgamba sewaktu yang bersangkutan datang ke sana

sekira akhir bulan September 2011 dan pada saat itu terdakwa

menyerahkan contoh formulir pembentukan Gapoktan kepada Hamdan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Siregar (DPO). Bahwa Hamdan Siregar (DPO) bukan pengurus atau

anggota dari Gapoktan Kesuma di Desa Bangai sebagaimana diusulkan

sebelumnya oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke Kementerian

Pertanian dan keesokan harinya Hamdan Siregar (DPO) datang ke rumah

terdakwa yang beralamat di Jalan Torganda No. 12 Cikampak Kecamatan

Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pada saat itu Hamdan Siregar (DPO) datang bersama Abdul Hakim Nasution yang nantinya ditunjuk

sebagai Bendahara Gapoktan Kesuma. Pada saat itu Hamdan Siregar

(DPO) membawa Berita Acara Pembentukan Gapoktan yang belum

ditandatangani seperti formulir yang telah terdakwa berikan satu hari

sebelumnya dan terdakwa menandatangani berita acara pembentukan

Gapoktan tersebut, dimana dalam Berita Acara tersebut, Gapoktan Kesuma

berdiri pada tanggal 23 Mei 2011. Adapun yang terdakwa tandatangani yaitu

kolom Koordinator PPL BPP Torgamba dan PPL WKPP/Pendamping, hal

ini karena Penyuluh Pertanian Lapangan Waldimer Sitorus.SP sedang

mengikuti Prajabatan di bulan September 2011.

Bahwa pengurus Gapoktan Kesuma atas nama Hamdan Siregar (DPO) datang ke kantor H. RAMLAN SA’AT, S.Pdi yang merupakan Penyelia

Mitra Tani (PMT) Labuhanbatu Selatan untuk membuat dokumen

persyaratan usulan Gapoktan menjadi penerima PUAP 2011, setelah H. RAMLAN SA’AT, S.Pdi bertemu dengan saudara Hamdan Siregar (DPO)

dan mengatakan bahwa dirinyalah sebagai ketua Gapoktan Kesuma dari

Desa Bangai, oleh PMT kemudian menghubungi terdakwa bahwa Ketua

Gapoktan Kesuma yang sebenarnya adalah Amikoyan Harahap, mengapa

yang disuruh datang Hamdan Siregar (DPO), oleh terdakwa kemudian

mengatakan itu saja dibuat, nanti kalau ada masalah saksiyang

bertanggungjawab. Oleh H. RAMLAN SA’AT, S.Pdi kemudian membantu

melengkapi dokumen persyaratan usulan Gapoktan menjadi penerima

PUAP.

Bahwa berkas persyaratan yang dilengkapi sebagai berikut :

1. Usulan Gapoktan menjadi Penerima PUAP, ditanda tangani oleh Hamdan

Siregar sebagai Ketua Gapoktan, Emri Harahap, S.Ag selaku Kepala

Desa Bangai, dan H. Hermansyah selaku Koordinator BPP Torgamba.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


2. Rencana Usaha Bersama, ditanda tangani oleh Ketua Gapoktan dan

Ketua Tim Teknis PUAP Labuhan Batu Selatan.

3. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pertanian dan Gapoktan

Kesuma, ditanda tangani oleh Ketua Gapoktan dan Pejabat Pembuat

Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian.

4. Surat Perintah Kerja, ditanda tangani oleh Ketua Gapoktan dan Pejabat

Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana

dan Sarana Pertanian.

5. Berita Acara Serah Terima Uang BLM PUAP, ditanda tangani oleh Ketua

Gapoktan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

6. Pakta Integritas, ditanda tangani oleh Ketua Gapoktan dan Pejabat



7. Kwitansi / Bukti Pembayaran, ditanda tangani oleh Ketua Gapoktan dan

Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Ketua Tim Teknis Labuhan Batu

Selatan selaku mengetahui.

8. KTP Pengurus Gapoktan dan Buku Tabungan.

Bahwa didalam formulir 1 dalam usulan gapoktan menjadi penerima PUAP

Hamdan Siregar (DPO) membuat data pendirian Gapoktan Kesuma pada

tanggal 23 Mei 2011 dengan jumlah anggota 120 orang petani dan berasal

dari 6 kelompok tani dan selanjutnya usulan tersebut dikirimkan ke Dinas

Pertanian selaku Tim Teknis PUAP Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk di

Verifikasi dan setelah lengkap dan benar kemudian dibuat berita acara

verifikasi dokumen administrasi pencairan dana BLM PUAP 2011 di tingkat

Kabupaten/Kota pada tanggal 19 Oktober 2011. Selanjutnya usulan gapoktan

menjadi penerima PUAP di kirim ke Ketua Tim Pembina PUAP Provinsi

Sumatera Utara untuk dilakukan verifikasi dokumen administrasinya.

Bahwa setelah verifikasi dokumen usulan Gapoktan menjadi penerima PUAP

2011 selesai di verifikasi di tingkat Provinsi kemudian usulan tersebut di kirim

ke Direktorat Pembiayaan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Kementerian Pertanian. Selanjutnya syarat usulan Gapoktan menjadi

penerima PUAP 2011 diverifikasi di tingkat pusat kemudian Direktorat

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Pembiayaan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

langsung mentransfer Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2011 Tahap

keempat ke rekening Gapoktan Kesuma sebesar Rp.100.000.000,- (seratus

juta rupiah) melalui Bank BRI Unit Asam Jawa Rantau Prapat.

Bahwa Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2011 masuk kerekening Gapoktan

Kesuma. Selanjutnya Hamdan Siregar (DPO) beserta Abdul Hakim Nasution melakukan penarikan dana dalam dua tahap yaitu pada tanggal 26

Januari 2012 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pada

tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya Hamdan Siregar (DPO) membelanjakan uang Gapoktan

tersebut untuk membeli 11 (sebelas) ekor lembu tanpa ada Rencana Usaha

Bersama (RUB) dan Kemudian Hamdan Siregar menjual ternak lembu

dengan cara dibayar secara angsur kepada orang lain yang bukan

merupakan Anggota Gapoktan, yaitu kepada :

1. MARATAON, sebanyak 2 ekor lembu, dengan ketentuan DP Rp.

1.000.000,-/ekor, dan angsuran Rp. 500.000,-/ekor.

2. HASAN BASRI, sebanyak 2 ekor lembu.

3. HAJI AMIN, sebanyak 5 ekor lembu.

Bahwa uang penjualan lembu tersebut juga dipergunakan Hamdan Siregar

(DPO) untuk kepentingan pribadinya dan lembu tersebut tidak pernah

disalurkan secara bergulir kepada Kelompok Tani yang tergabung dalam

Gapoktan Kesuma yang sebenarnya sebagaimana yang diusulkan pada awal

tersebut akan tetapi salah dipergunakan oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengusulkan Gapoktan Kesuma yang diketua

oleh Amy Koyan tetapi diganti oleh terdakwa dengan Hamdan Siregar (DPO)

yang tidak berhak menerima bantuan tersebut dan hal tersebut telah

bertentangan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

16/Permentan/O.T.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

: 11/ Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan

Menteri Pertanian Nomor : 09/PERMENTAN/OT.140/2/2011 Tentang

Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, sebagai orang yang melakukan

atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memperkaya diri

terdakwa sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga

mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.

100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Penyimpangan Dana

Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

(BLM-PUAP) pada Gapoktan Kesuma Desa Bangai Kecamatan Torgamba

Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor S-170/PW02/5/2013 tanggal 17

Desember 2013.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana. SUBSIDAIR : ----- Bahwa terdakwa H. HERMANSYAH selaku koordinator pada Balai



2011 bersama-sama dengan HAMDAN SIREGAR (DPO), pada waktu dan

tempat sebagaimana dakwaan primair, sebagai orang yang melakukan atau

yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

dengan cara-cara sebagai berikut :--

Bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Labuhan Batu Selatan meminta kepada setiap Koordinator PPL

untuk mendata setiap Gapoktan yang ada di wilayah kerjanya dan

selanjutnya mengirimkan nama-nama Gapoktan berikut pengurusnya ke


PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Kehutanan atas permintaan dari Direktur Jenderal pada Direktorat Jendaral

Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan Surat

Nomor : 31/SR.310/B.4/1/11 tanggal 24 Januari 2011 perihal Desa dan

Gapoktan PUAP 2011 ke Tim Pembina PUAP Kabupaten/Kota Provinsi

Sumatera Utara dan Surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

dengan Surat Nomor : 521.3/265.14/BINUS/I/2011 tanggal 25 Januari 2011

perihal Desa dan Gapoktan PUAP 2011 ke Tim Teknis PUAP

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa kemudian setelah semua data Gapoktan terdata dan terhimpun,

selanjutnya Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Ir. H. RUSTAM E. RAMBE mengirimkan Daftar

Nama-nama Usulan Gapoktan Penerima PUAP 2011 dengan nomor surat :








1. Torgamba Pinang

Damai

Pinang Maju Tumino Wasito

yakub

Tusiram



Rasau Barumun Jaya Mahmu

d Riyad

Sri Wati

Pohan

AM. Nur

Siregar

Bangai Kesuma Amy

Koyan

Harahap

Kamal

Dasopang

H. Lokot

Bunut Bunut

Sejahtera

Juniran Sutego Amat

Saibani

Siregar

2. Silangkitang Ulumahuam Warga Bakti Tariono Puji Prianto Karjuli

3. Kampung

Rakyat

Tanjung

Medan

Anugrah Maju Sudarm

an

Ricki H.Bangga

Lubis

Teluk Panji

II

Sumber Rezki Yatiran Rohmat Markum

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Teluk Panji

IV

Maju Bersama Rumban

Lumban

gaol

Rizal siagian Alias Tupon

Teluk Panji Panji

Sejahtera

Parluhut

an

siregar

Romansyah Dedi

Teluk Panji

III

Sumber

Makmur

Supardi

Wagiman Swlamat

Suprianto

Teluk Panji

I

Panji Makmur H. M.

Adnan

Gianto Suprianto

Tanjung

Selamat


Rambe

Kariaman

hasibuan

Perkebunan

TelukPanji

Maju Jaya Sutisno Bahrumsyah

Ritonga

Suhadi

Tanjuung

Mulia


Sitorus

Tukino


Siregar

Saidi rambe Sapar

Tambak

Ujung

Gading

Sepakat Tani Tarmiji H.Emsal Damri

rambe


Siregar

Amran

Siregar

Utcok

Siregar
















PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN













tersebut dan selanjutnya terdakwa menghubungi kembali Waldimer Sitorus,SP untuk meminta nomor Handphone yang dapat dihubungi di Desa

Bangai, oleh Waldimer Sitorus, SP kemudian memberikan nomor Hamdan

Siregar (DPO).





bertemu dengan terdakwa lalu menginstruksikan kepada Hamdan Siregar

(DPO) agar bermusyawarah untuk membentuk pengurus Gapoktan di Desa




menyerahkan contoh formulir pembentukan Gapoktan kepada Hamdan

Siregar (DPO). Bahwa Hamdan Siregar (DPO) bukan pengurus atau







sebagai Bendahara Gapoktan Kesuma. Pada saat itu Hamdan Siregar (DPO) membawa Berita Acara Pembentukan Gapoktan yang belum

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN









Bahwa pengurus Gapoktan Kesuma atas nama Hamdan Siregar (DPO)

datang ke kantor H. RAMLAN SA’AT, S.Pdi yang merupakan Penyelia Mitra Tani (PMT) Labuhanbatu Selatan untuk membuat dokumen

persyaratan usulan Gapoktan menjadi penerima PUAP 2011, setelah H.

RAMLAN SA’AT, S.Pdi bertemu dengan saudara Hamdan Siregar (DPO)

dan mengatakan bahwa dirinyalah sebagai ketua Gapoktan Kesuma dari Desa Bangai, oleh PMT kemudian menghubungi terdakwa bahwa Ketua






PUAP.










Pertanian.




PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN




































PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN













Bahwa uang penjualan tersebut juga dipergunakan Hamdan Siregar (DPO)

untuk kepentingan pribadinya dan lembu tersebut tidak pernah disalurkan

secara bergulir kepada Kelompok Tani yang tergabung dalam Gapoktan

Kesuma yang sebenarnya sebagaimana yang diusulkan pada awal tersebut

akan tetapi salah dipergunakan oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengusulkan Gapoktan Kesuma diketua

oleh Amy Koyan tetapi terdakwa gantikan dengan Hamdan Siregar (DPO)

yang tidak berhak menerima bantuan tersebut dan hal tersebut telah

bertentangan Peraturan Menteri Pertanian Nomor






Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, sebagai orang yang melakukan

atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan

menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain dengan

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan, sehingga mengakibatkan negara mengalami

kerugian keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Atas Kasus Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Masyarakat

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) pada Gapoktan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Kesuma Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu

Selatan Nomor S-170/PW02/5/2013 tanggal 17 Desember 2013.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur

dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999. ATAU ; KEDUA, ----- Bahwa terdakwa H. HERMANSYAH selaku koordinator pada Balai



2011 bersama-sama dengan HAMDAN SIREGAR (DPO), pada waktu dan

tempat sebagaimana dakwaan primair diatas, “sebagai orang yang melakukan

atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk

pemeriksaan administrasi”, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Labuhan Batu Selatan meminta kepada setiap Koordinator PPL

untuk mendata setiap Gapoktan yang ada di wilayah kerjanya dan

selanjutnya mengirimkan nama-nama Gapoktan berikut pengurusnya ke


Kehutanan atas permintaan dari Direktur Jenderal pada Direktorat Jendaral

Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan Surat

Nomor : 31/SR.310/B.4/1/11 tanggal 24 Januari 2011 perihal Desa dan

Gapoktan PUAP 2011 ke Tim Pembina PUAP Kabupaten/Kota Provinsi

Sumatera Utara dan Surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

dengan Surat Nomor : 521.3/265.14/BINUS/I/2011 tanggal 25 Januari 2011

perihal Desa dan Gapoktan PUAP 2011 ke Tim Teknis PUAP

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa kemudian setelah semua data Gapoktan terdata dan terhimpun,

selanjutnya Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian,

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Perikanan dan Kehutanan Ir. H. RUSTAM E. RAMBE mengirimkan Daftar

Nama-nama Usulan Gapoktan Penerima PUAP 2011 dengan nomor surat :








1. Torgamba Pinang

Damai

Pinang Maju Tumino Wasito yakub Tusiram



Rasau Barumun

Jaya

Mahmud

Riyad

Sri Wati

Pohan

AM. Nur

Siregar

Bangai Kesuma Amy

Koyan

Harahap

Kamal

Dasopang

H. Lokot

Bunut Bunut

Sejahtera

Juniran Sutego Amat

Saibani

Siregar

2. Silangkitang Ulumahuam Warga Bakti Tariono Puji Prianto Karjuli

3. Kampung

Rakyat

Tanjung

Medan

Anugrah

Maju

Sudarma

n

Ricki H.Bangga

Lubis

Teluk Panji

II

Sumber

Rezki

Yatiran Rohmat Markum

Teluk Panji

IV

Maju

Bersama

Rumban

Lumbang

aol

Rizal siagian Alias

Tupon

Teluk Panji Panji

Sejahtera

Parluhuta

n siregar

Romansyah Dedi

Teluk Panji

III

Sumber

Makmur

Supardi

Wagiman Swlamat

Suprianto

Teluk Panji

I

Panji

Makmur

H. M.

Adnan

Gianto Suprianto

Tanjung

Selamat


Rambe

Kariaman

hasibuan

Perkebunan Maju Jaya Sutisno Bahrumsyah Suhadi

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


TelukPanji Ritonga

Tanjuung

Mulia


Sitorus

Tukino


Siregar

Saidi rambe Sapar

Tambak

Ujung

Gading

Sepakat Tani Tarmiji H.Emsal Damri

rambe


Siregar

Amran

Siregar

Utcok

Siregar



























tersebut dan selanjutnya terdakwa menghubungi kembali Waldimer

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Sitorus,SP untuk meminta nomor Handphone yang dapat dihubungi di Desa

Bangai, oleh Waldimer Sitorus, SP kemudian memberikan nomor Hamdan Siregar (DPO).





bertemu dengan terdakwa lalu menginstruksikan kepada Hamdan Siregar (DPO) agar bermusyawarah untuk membentuk pengurus Gapoktan di Desa




menyerahkan contoh formulir pembentukan Gapoktan kepada Hamdan Siregar (DPO). Bahwa Hamdan Siregar (DPO) bukan pengurus atau







sebagai Bendahara Gapoktan Kesuma. Pada saat itu Hamdan Siregar (DPO) membawa Berita Acara Pembentukan Gapoktan yang belum








Bahwa pengurus Gapoktan Kesuma atas nama Hamdan Siregar (DPO)

datang ke kantor H. RAMLAN SA’AT, S.Pdi yang merupakan Penyelia Mitra Tani (PMT) Labuhanbatu Selatan untuk membuat dokumen

persyaratan usulan Gapoktan menjadi penerima PUAP 2011, setelah H.

RAMLAN SA’AT, S.Pdi bertemu dengan saudara Hamdan Siregar (DPO)

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dan mengatakan bahwa dirinyalah sebagai ketua Gapoktan Kesuma dari Desa Bangai, oleh PMT kemudian menghubungi terdakwa bahwa Ketua






PUAP.










Pertanian.


















PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

































Bahwa uang penjualan lembu tersebut juga dipergunakan Hamdan Siregar

(DPO) untuk kepentingan pribadinya dan lembu tersebut tidak pernah

disalurkan secara bergulir kepada Kelompok Tani yang tergabung dalam

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Gapoktan Kesuma yang sebenarnya sebagaimana yang diusulkan pada awal

tersebut akan tetapi salah dipergunakan oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengusulkan Gapoktan Kesuma yang diketua

oleh Amy Koyan tetapi diganti oleh terdakwa dengan Hamdan Siregar (DPO)

yang tidak berhak menerima bantuan tersebut dengan cara terdakwa

memanggil Hamdan Siregar (DPO) dan kemudian memberikan Contoh

formulir pendirian Gapoktan untuk diisi sebagai persyaratan formal untuk

memanipulasi pendirian Gapoktan Kesuma yang diketuai oleh Hamdan

Siregar (DPO) agar Gapoktan Kesuma yang diketua Hamdan Siregar (DPO)

tersebut memperoleh dana PUAP tahun 2011.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagai orang yang melakukan

atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah memalsu

buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

sebagian atau seluruhnya, terdakwa mengusulkan kepada yang bukan

berhak menerima dana tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah), dimana hal tersebut yang seharusnya sesuai dengan Usulan bahwa

Gapoktan Kesuma yang diketua oleh Amy Koyan yang berhak menerima,

akan tetapi diganti oleh terdakwa dengan Hamdan Siregar (DPO) dan hal

tersebut sehingga telah bertentangan Peraturan Menteri Pertanian Nomor






----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur

dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat 1

Ke-1 KUHPidana.

II. Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan

dipersidangan tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


1. Menyatakan Terdakwa H. Hermansyah secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang –

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –

Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana

dalam Surat Dakwaan Pertama Primair ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Hermasyah selama 4

(empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa H. Hermansyah untuk membayar denda sebesar

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan

kurungan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Usulan Gapoktan Menjadi Penerima PUAP (Formulir 1)

2. Rencana Usaha Bersama (RUB) PUAP.

3. Perjanjian Kerjasama Antara Kementrian Pertanian dan Gapoktan

Kesuma tentang Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan

Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) Nomor :

56/12.1222/PPP/PK-PUAP/11/2011 tanggal 03 November 2011.

4. Surat Perintah Kerja Nomor 56/12.1222/PPP/SPK-PUAP/11/2011

tanggal 03 November 2011.

5. Berita Acara Serah Terima Uang BLM PUAP Nomor

56/12.1222/PPP/BA-PUAP/11/2011 TANGGAL 03 November 2011.

6. PAKTA INTEGRITAS tertanggal 03 November 2011.

7. Kwitansi / Bukti Pembayaran pada bulan November 2011.

8. Foto Copy KTP Ketua Gapoktan, Sekretaris Gapoktan, dan

Bendahara Gapoktan

9. Foto Copy buku Tabungan Simpedes BRI No. Rek 5360-01-004760-

53-2 atas nama Gapoktan Kesuma.

10. Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011

dengan nomor : 0392/018-08.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember

2010.

11. Surat Keputusan Kepala Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang

Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja

Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun

Anggaran 2011.

12. Surat Keputusan Mentri Pertanian No: 637/kpts/OT.160/1/2011

Tentang Penetapan Penyelia Mitra Tani Tahun 2011 Program

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Kementrian

Pertanian tanggal 31 Januari 2011.

13. Petunjuk Operasional Kegiatan Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun

Anggaran 2011 kementrian Pertanian DITJEN Prasarana dan Sarana

Pertanian Program Penyedia dan Pengembangan Prasarana dan

sarana Pertanian Penyaluran Dana Untuk Gapoktan PUAP tanggal

27 oktober 2011.

14. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02024/1747/SPP-

LS/KPA.PSP/XI/2011 tanggal 28 November 2011 untuk Pembayaran

penyaluran Dana Bantuan Langsung masyarakat Pengembangan

usaha agribisnis Perdesaan ( BLM-PUAP) untuk 5 Gapoktan di

Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

15. Daftar nama-nama usulan Gapoktan Penerima PUAP 2011 kepada

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara c/q Ketua tim

Pembina PUAP Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Februari 2011.

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/ Permentan/OT.140/3/2011

Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor

09/ PERMENTAN/OT.140/2/2011 Tentang Pedoman Umum

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tanggal 07

Maret 2011.

17. Keputusan Menteri Pertanian Pertanian Nomor :

2211/Kpts/OT.140/4/2011 Tentang Penetapan Gabungan Kelompok

Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun

2011 Tahap Kedua.

18. Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor :

2924/Kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 Tentang Penetapan

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Bantuan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP) Tahun 2011 Tahap Ketiga.


4072.1/Kpts/OT.140/9/2011 tanggal 27 September 2011 Tentang

Penetapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2011 Tahap Keempat.

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 16/Permentan/OT.140/2/2008

Tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP).

21. Daftar Permintaan Pembayaran Nomor : 1747 / SPP-

LS/KPA.PSP/XI/2011 tangggal 21 Nopember 2011.

22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :

1747/SPTB/KPA.PSP/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011.

23. Daftar Normatif Kelompok Tani Penerima Bansos dari Kementrian

Pertanian tanggal 21 Nopember 2011.

24. Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Departemen Pertanian Unit Ditjen.

Prasarana dan Sarana Pertanian tanggal 21 Nopember 2011.

25. Cetak Rekening Koran Gapoktan Kesuma.

26. Undangan Rapat masyarakat Gapoktan Kesuma tanggal 11 April

2012.

27. Surat Perjanjian antara Hamdan Siregar dengan Anastas Mi’koyan

Harahap perihal Penyaluran Dana PUAP kepada Kelompok Tani di

Desa Bangai tanggal 18 april 2012.

28. Surat kuasa kepada saudara Ir. Boston Malaka Butar-butar dari Ketua

Kelompok Tani di Desa Bangai tanggal 05 april 2012.

29. Berita Acara Verifikasi Dokumen Administrasi Pencairan Dana BLM

PUAP 2011 di Tingkat Kabupaten/Kota.

30. Data Rekapitulasi RUB Gapoktan.

31. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 1743 Tahun 2011 tanggal

11 oktober 2011 Tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani

Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan

Usaha Agribisnis Pedesaan dan Penyuluhan Pendamping Tahun

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


2011.

32. Nota Tugas Nomor : 875.1/194/BKP4K.LS/V/2011 tanggal 03 Mei

2011 yang Menerangkan Pengangkatan Hermansyah sebagai

Koordinator BPP Pinang Awan Kecamatan Torgamba.

33. Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani Desa Bangai

Kecamatan Torgamba tanggal 23 Mei 2011.

34. Daftar Hadir Pembentukan Gabungan Kelompok Tani Desa Bangai

tanggal 23 Mei 2011.

35. Berita Acara Rapat tentang Penjelasan Dari Masyarakat Penerima

Dana Bantuan Gapoktan tanggal 29 Oktober 2012.

36. Foto Copy Daftar Hadir Musyawarah Penyelesaian Masalah

Gapoktan Kesuma Bangai tanggal 29 Oktober 2012.

37. Surat perihal penjelasan pengurus Gapoktan dari kepala desa

tanggal 19 oktober 2012.

38. Data Kelompok Tani Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2011.

39. Daftar Inventarisasi Kelompok Tani Tahun 2008 Kecamatan

Torgamba Kabupaten Labuhan Batu.

40. Daftar usul nama-nama Gapoktan di BPP Torgamba Tahun 2010

tanggal 04 Januari 2010.

41. Daftar usul nama-nama Gapoktan Desa PUAP untuk Anggaran

Tahun 2010 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 13 Januari

2010.

42. Kwitansi an. Hasan Basri tentang pembayaran 2 (dua) ekor lembu

tanggal 29 September 2012.

43. Kwitansi Pembelian Lembu DP Rp. 2.000.000,- tanggal 19 – 03 –

2012. Dari Hasan Basri Siregar kepada Hamdan Siregar

44. Kwitansi cicilan pembelian lembu Rp. 1.000.000,- tanggal 27 – 08 –

2012. Dari Hasan Basri Siregar kepada Hamdan Siregar.



46. Kwitansi cicilan pembelian lembu Rp. 1.000.000,- tanggal …. – 05 –




PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


48. Foto Copy Kwitansi an. Taon Siregar tentang pembayaran 2 (dua)

ekor lembu tanggal 15 Oktober 2012.


PUAP 2011 di tingkat Provinsi.

50. Usulan Desa/Gapoktan Program Usaha Agribisnis pertanian tahun

Anggaran 2011 Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera

Utara.

51. Surat Nomor : 2991/TU.220/I.10.2/10/11 tanggal 11 oktober 2011

perihal Penyelesaian dokumen persyaratan BLM PUAP Tahap IV.

52. Hasil Verifikasi PUAP Pusat SK V Tahun 2011 di Provinsi Sumatera

Utara.

53. Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian Kementrian Pertanian mengirimkan surat dengan Nomor :

31/SR.310/B.4/1/11 tanggal 24 Januari 2011 perihal Desa dan

Gapoktan PUAP 2011 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

54. Surat Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Nomor :

521.3/265.14/BINUS/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Desa

dan Gapoktan PUAP 2011 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

ke Ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya Terdakwa H. Hermansyah dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Tipikor Medan tanggal 18 Agustus 2014 Nomor :

39/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa H. HERMANSYAH tersebut di atas tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang

didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair ;

Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair tersebut ;

Menyatakan Terdakwa H. HERMANSYAH tersebut telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi Secara

Bersama-sama ” ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena salahnyaitu dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus

diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :














Bendahara Gapoktan





2010.






Anggaran 2011.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN










27 oktober 2011.













Maret 2011.





2011 Tahap Kedua.








PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN







Perdesaan (PUAP).











2012.














2011.




PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN



















2010.

















PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN




Utara.




Utara.









Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas

lainnya ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

IV. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera /

Sekretaris Pengadilan Tipikor Medan Nomor : 46/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-

Mdn dan Nomor : 47/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang menerangkan

bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri tersebut ;----------------------------------------------------------------

V. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor :

46/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn dan Nomor : 47/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-

Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding

mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2014 ;-------------------------------------

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


VI. Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2014 diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

tanggal 29 Agustus 2014, Memori Banding mana pada tanggal 01

September 2014 telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa

melalui Penasehat Hukum Terdakwa ;---------------------------------------------------

VII. Memori Banding tertanggal September 2014 diajukan oleh Penasehat

Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Medan pada tanggal 19 September 2014, Memori Banding mana telah

dikirimkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan dengan

surat pengantar tanggal 22 September 2014 No. W2.U-

6081/HN.01.10/IX/2014 untuk disampaikan dengan sempurna kepada Jaksa

Penuntut Umum ;-------------------------------------------------------------------------------

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 28

Agustus 2014 Nomor : W2.U1/12.625/Pid.Sus.K.01.10/VIII/2014, yang

menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum

Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas

perkara Nomor : 39/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7

(tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-------------------------------------------

------- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 22 Agustus 2014, telah

diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut

secara formal dapat diterima ;--------------------------------------------------------------------

------ Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori

Banding tanggal 28 Agustus 2014, yang pada pokoknya memohon : -------------

1. Menyatakan Terdakwa H. Hermansyah secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang N0mor : 20 tahun

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Pasal

55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama Primair ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Hermansyah selama 4

(empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa H. Hermansyah untuk membayar denda sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan

kurungan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :














Bendahara Gapoktan





2010.






Anggaran 2011.


PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN









27 oktober 2011.













Maret 2011.





2011 Tahap Kedua.









PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN






Perdesaan (PUAP).











2012.














2011.





PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


















2010.


















PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN



Utara.




Utara.









(Tetap terlampir didalam berkas perkara) ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa H. Hermansyah dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----------------------------------------

------ Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan

Memori Banding tanggal 19 September 2014, yang pada pokoknya memohon : -

Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya ;---------

Menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Agustus 2014 Nomor :

39/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn karena tidak sesuai denga fakta dan bukti-bukti

persidangan ;

Menyatakan Pembanding H. Hermansyah tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama

melakukan tindak pidana Korupsi “ ;

Memulihkan Hak Pembanding dalam kemampuan (Rehabilitasi) Kedudukan

dan harkat dan martabatnya ;--------------------------------------------------------------

- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;------------------------------------------

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


------ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan

seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum

Terdakwa, yang ternyata tidak ada alasan-alasan hukum yang dapat

mematahkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan

alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis

Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan

atau keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Penasehat

Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;------------------------------------

------ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tipikor Medan

tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 39/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, serta Memori

banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa H. Hermansyah, terbukti

secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut

diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam

memutus perkara ini didalam peradilan tingkat banding ;---------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal

18 Agustus 2014 Nomor: 39/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn harus dikuatkan ;------------

------- Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

tahanan, oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-------Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan pantaslah

dikurangi seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

------ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan

dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan ;---------------------------------------------------------------------------

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


------ Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo dan Undang-Undang RI No.

20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana dan pasal-pasal dalam

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan

lainnya yang bersangkutan ;----------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I: - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat

Hukum Terdakwa ;-----------------------------------------------------------------------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2014, Nomor: 39/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn

yang dimintakan banding tersebut ;-------------------------------------------------------

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;------------------------

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua

tingkat peradilan sedang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;------------------------------------------------------------------------------

------ DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis

pada hari : JUM’AT, tanggal 03 OKTOBER 2014 oleh Kami : JANNES

ARITONANG, SH.MH., Hakim Tinggi Tipikor Hakim Ketua Majelis, AMRIL SH, M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Medan, Dr. MANGASA MANURUNG, SH, M. Kn, ROSMALINA SITORUS, SH, MH dan SAZILI, SH, M. Si, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan

sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 September 2014 Nomor :

293/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 20 OKTOBER 2014 oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

dan dibantu oleh HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH, Panitera Muda Hukum

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa. ----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis, Ttd. Ttd. AMRIL, SH, M.Hum. JANNES ARITONANG, SH.MH.

Ttd. Dr. MANGASA MANURUNG, SH, M.Kn. Ttd. ROSMALINA SITORUS, SH, MH. Ttd. SAZILI, SH, M. Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

P U T U S A N NOMOR : 41 /PID.SUS.K/2014/PT-MDN DEMI ... · (DPO) agar bermusyawarah untuk membentuk pengurus Gapoktan di Desa Bangai. Hal tersebut terdakwa sampaikan di Kantor Balai

Documents