P U T U S A N Nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg. 2014/Tipikor 1 2014.pdf · (Sekdes) dan oleh saudara WIDI NUGRAHA (selaku Kaur kesra). Yang mengangkat saudara ORIENT TARMIDIN (selaku

halaman 1 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.

P U T U S A N

Nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam

peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara terdakwa : --------------------------------------------------------------------------

Nama Lengkap : ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN ; ------------

Tempat Lahir : Garut ; ----------------------------------------------------------

Umur / Tanggal

Lahir

: 57 Tahun ; ----------------------------------------------------

Jenis Kelamin : Laki-laki ; ------------------------------------------------------

Kebangsaan : Indonesia ; ----------------------------------------------------

Tempat Tinggal : Kp. Lembur Kulon RT/RW 03/01, Desa Cipareuan, Kec.

Cibiuk, Kab. Garut ; ---------------------------------------

Agama : Islam ; ----------------------------------------------------------

Pekerjaan : Kepada Desa Cipareuan ; -----------------------------------

Pendidikan : STM ; -----------------------------------------------------------

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; ----------------------------------------------

2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan; -------------------------------------

3. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 24 September 2013 s/d

tanggal 23 Oktober 2013 (Tahanan Kota) ;--------------------------------------

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 24

Oktober 2013 s/d 22 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;-----------------------

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding tahap I, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari

2014 (Tahanan Kota) ;--------------------------------------------------------------

6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding sejak

tangal 13 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014 ;-------------------------------------


7. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 12 Februari 2014

s/d 12 April 2014 ; ---------------------------------------------------------------------

Terdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh Penasihat

Hukum bernama : YUSEP MULYANA, SH.,MH dan MUSLIM, SH., Advokat

dan Pembela Umum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH Garut) yang

beralamat di Komp. Pataruman Indah Blok B. No. 52 Garut, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2014 ; ----------------------------------------------

Pen Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung

tersebut ; -------------------------------------------------------------------------------------

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung

tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg ; -----------------

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan atas

dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 September 2013 Nomor : Reg. Perk :

PDS-11/GRT/08/2013, sebagai berikut : ------------------------------------------------

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa ATA SUTISNA Bin (Alm) selaku Kepala Desa

Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut yang diangkat berdasarkan Keputusan

Bupati Garut dengan Surat Pengangkatan Nomor : 141.1/KEP.528.BPMPD/

2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan

Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Garut,

terdakwa selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut, pada hari dan

tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan

Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun

2012 bertempat di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut atau setidak-

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang

berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi

berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/ 2010, tanggal


1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya dan

Pengadilan Negeri Semarang, Secara berturut-turut telah melakukan

beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan

mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, terdakwa

selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut sesuai ketentuan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang

Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) mempunyai tugas dan wewenang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain :

a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala

Desa mempunyai wewenang Kepala Desa ;

c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan bersama BPD ;

d. Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuan bersama

BPD ;

e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;

f. Membina kehidupan masyarakat Desa ;

g. Membina Perekonomian Desa ;

h. Mengoordinasikan pembangunan desa secara Partisipasif ;

i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan ;

j. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan ;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut

pada tahun 2012 pernah menerima beras raskin dari dolog untuk alokasi

tahun 2012 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala desa dalam


pendistribusian Raskin di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut seperti

termuat didalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin adalah :

1. Menerima, menyimpan dan menjual beras Raskin kepada RTS-PM

(Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) yang telah ditetapkan

melalui musyawarah Desa dan tercantum dalam Model DPM-1 dengan

harga Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram ;

2. Menyetorkan uang hasil penjualan Raskin Kepada Satker ;

3. Membuat Administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras Raskin;

Tugas kepala desa dalam hal penyaluran/pendistribusian raskin antara lain :

- Sebelum penyaluran raskin tersebut kepala desa telah menyerahkan

daftar RTSPM Berdasarkan hasil sensus PPLS ;

- Setelah beras datang dari Dolog menandtangani BAST (Berita Acara Serah

terima Beras) ;

- Kemudian menugaskan pengelola Raskin yang sebelumnya telah ditunjuk

oleh Kepala Desa Sebagai Pengelola Raskin di Desa untuk memanggil

Ketua RW dan mendistribusikannya kepada RTM Penerima ;

- Setelah beras nyampai ke RTM sasaran kemudian memerintahkan

pengelola untuk menagih uang pembayaran ;

- Kepala menandatangani didalam kwitasnsi pembayaran raskin dari para

ketua Rw ;

- Kepala desa memerintahkan untuk menyetorkan uang hasil penjaualan

raskin apabila dari seluruh ketua Rw telah terkumpul untuk disetorkan ke

Dolog melaui BRI Unit setempat (yang menyetorkan pengelola/saker desa;

Mekanisme pendistribusian beras miskin di Kabupaten Garut adalah Tim

Koordinasi ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) ke

Perum Bulog kemudian Perum Bulog menerbitkan DO untuk masing-masing

Kecamatan atau Desa kepada Satker Raskin lalu berdasarkan DO tersebut

mengambil beras di Gudang dan menyerahkannya kepada pelaksana

distribusi Raskin di titik distribusi oleh Pelaksana distribusi Raskin diserahkan

kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/Bulan dan di catat dalam formulir DPM-2

selanjutnya hasil pendistribusiannya di catat dan dilaporkan kepada tim

Raskin Kecamatan dan Dan mekanisme pendistribusian tersebut ditur dalam

Pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012 ;

- Bahwa Yang dimaksud dengan RTS-PM adalah Rumah tangga Miskin di

desa yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam daftar penerima


manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil

Musyawarah ;

- Bahwa Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. PER-11/PB/2012 Pasal 3 ayat

(1) Pemerintah membeli beras kepada Perusahaan Umum Badan Usaha

Logistik (Perum Bulog) untuk Bulan Januari dan Februari 2012 dengan

harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558/Kg dan sesuai pedoman umum

penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV mekanisme pelaksanaan poin 4.5

pembayaran HPB, beras tersebut dijual kepada masyarakat melalui program

raskin dengan harga Rp. 1.600/Kg sehingga Pemerintah memberi Subsidi

atas penjualan raskin tersebut Rp. 4.958,-/Kg.Sedangkan berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Kementrian Keuangan

Republik Indonesia No. PER-21/PB/2012 Pasal 3 ayat (1) Pemerintah

membeli beras kepada perusahaan Bulog ( Perum Bulog) mulai bulan Maret

2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.500,-/Kg dan sesuai

pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV Mekanisme

Pelaksanaan poin 4.5 Pembayaran HPB, beras tersebut dijual kembali

kepada masyarakat melalui program Raskin dengan harga Rp. 1.600,-/Kg

sehingga pemerintah memberikan subsidi atas penjual beras miskin sebesar

Rp. 5.900,-/Kg ;

- Bahwa mekanisme yang sering ditempuh oleh Desa Cipareuan Kec. Cibiuk

Kab. Garut setiap mendapat jatah beras miskin adalah untuk penerimaan

awal tahun langsung dikirim/disalurkan oleh pihak Bulog, kemudian setelah

diterima oleh Desa dengan disertai BAST (Berita Acara Serah Terima)

kemudian beras didistribusikan kemasing-masing RTS-PM sambil dilakukan

pemungutan biaya yang mesti dibayar oleh RTS-PM, selanjutnya untuk

mendapat jatah beras miskin dilakukan setelah melunasi beras miskin yang

telah diterima sebelumnya dan seterusnya seperti itu untuk mendapat

kiriman berikutnya ;

- Mekanisme penyaluran beras miskin tersebut diatur dalam Petunujuk

Pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan Pemerintah

Daerah Kabupaten Garut ;

- Bahwa untuk Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk pengelolaan atau

penyaluran beras Subsidi (Raskin) melalui RT dan diketahui oleh RW

dilakukan oleh Satker Raskin desa yaitu oleh saudara ORIENT TARMIDIN


(Sekdes) dan oleh saudara WIDI NUGRAHA (selaku Kaur kesra). Yang

mengangkat saudara ORIENT TARMIDIN (selaku satker desa) dan saudara

WIDI NUGRAHA (selaku kaur kesra). yaitu terdakwa sendiri (selaku Kepala

Desa) dan dibuatkan Surat Pengangkatannya dengan Surat Keputusan

Kelapa Desa Cipareuan Kec. Cibiuk No. : 04/SK/2012, tanggal 4 Pebruari

2012 tentang Penunjukan Pengelola Raskin;

- Bahwa yang dilibatkan dalam penyaluran beras raskin di Desa Cipareuan

yaitu Sbb : Dengan Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun

2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. diantaranya :

Penanggung

jawab

:

Kepala Desa Cipareuan (Terdakwa sendiri) ATA

SUTISNA Bin (Alm) bin (Bin) SAHIKARMAN ;

Ketua Satker : Saudara ORIENT TARMIDIN ;

Sekretaris : Saudara DEDI ;

Bendahara : Saudara WIDI NUGRAHA ;

Anggota Pengelola : Saudara SAEPULOH ;

: Saudara DEDI SUHANDI ;

: Saudara ENDANG SUPARMAN ;

: Saudara KAROATMI KARONIA ;

: Saudara AJAT SUDRAJAT ;

: Saudara HOLIDIN ;




- Bahwa jatah beras setiap bulannya untuk Desa Cipareuan tahun 2012

sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ;

- Bahwa Desa Cipareuan Kec. kecamatan Cibiuk telah menerima Beras

raskin alokasi tahun 2012 sebagai berikut :

• Untuk jatah bulan Januari 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah

Tangga Sasaran (RTS) ;

• Untuk jatah bulan Februari 2012 desa Cipareuan tidak menerima beras

bersubsidi ;

• Untuk jatah bulan Maret 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah


• Untuk jatah bulan April 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah



• Untuk jatah bulan Mei 2012 tersangka belum menerima BAST dari

satker yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Karena sedang

mengikuti Pelatihan seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ;

Sedangkan jatah bulan Juni 2012 sebanyak 5.190 Kg untuk 346 Rumah

Tangga Sasaran (RTS). terdakwa belum menerima BAST-nya dari satker yaitu

saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Karena sedang mengikuti Pelatihan

seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ;

- Bahwa harga pembelian raskin dari perum bulog bulan Januari, Maret, April

dan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 11.496.000,-. (sebelas juta empat ratus

sembilan puluh enam ribu rupiah) harga per-kilonya Rp. 1.600,-. (seribu

eman ratus rupiah) dan disalurkan kepada warga desa harga per-kilonya

Rp. 1.750,-. (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-RTS mendapat 15

kg. Sedangkan bulan Juni sebesar Rp. 8.304.000,-. (delapan juta tiga ratus

empat ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk pembayaran jatah beras dalam Program Penyaluran Beras

untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) setiap bulannya pada tahun 2012

dilakukan melalui Transfer Bank BRI ke A.n. HPB RASKIN KAB. GARUT

dengan Nomor Rekening 0104.01.000561.30.7, sedangkan yang

mentransfer uangnya yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) ;

- Bahwa Desa Cipareuan dari bulan Januari 2012 s/d bulan Juni 2012 atau 6

(enam) bulan menerima jatah penyaluran raskin dari Perum Bulog

sebanyak 4 (empat) kali penyaluran diantaranya yaitu :

• Alokasi bulan Januari 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras

Raskin Nomor : 00298/05/10070/ 01/2012 tertanggal 2012 yang

ditandatangani oleh saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan saudara

ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh

tersangka (kepala desa) ;

• Alokasi bulan Maret 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras


ditandatangani oleh saudara SAEPULOH (Kaur Ekbang) dan saudara

ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh

saudara DEDI (selaku kaur pemerintahan) ;

• Alokasi bulan April 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin

Nomor : 00223/05/10070/ 04/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani

oleh (kaur Kesra) dan saudara ZULKARNAIN (Pelaksana Satker Raskin


Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh tersangka (kepala desa) ;

• Alokasi bulan juni 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin

Nomor : 00260/05/10070/ 06/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani

oleh saudara WIDI NUGRAHA (kaur Kesra) dan saudara Iskandar

(Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh Sekdes

(saudara ORIENT TARMIDIN) ;

- Bahwa untuk Alokasi bulan Pebruari 2012 beras raskin telah di jual oleh

terdakwa kepada saksi YONA, terdakwa menerima uang dari satker yaitu

saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) yang mana uang tersebut dari

saudara YONA yang alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya yaitu

sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan terdakwa juga

menandatangani BAST-nya. Kemudian untuk alokasi bulan Mei 2012,

terdakwa juga menjual beras tersebut kepada saksi YONA juga dan

terdakwa menerima uang dari saudara YONA sebesar Rp. 7.000.000,-

( Tujuh juta rupiah ). Dan terdakwa juga menandatangani BAST-nya ;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut yaitu uang penjualan beras

raskin alokasi bulan Pebruari 2012, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan

Pebruari 2012 sekira jam 14.00 Wib di kantor Ds. Sindangsari Kec.

Leuwigoong Kab. Garut yang mana pada waktu itu terdakwa dipanggil oleh

kepala desa Singdangsari yaitu Saudara BAMBANG kemudian terdakwa

langsung ketemu di kantor desa dan dikantor desa tersebut sudah ada

saudara BAMBANG dan saksi YONA dan ada yang mengatakan bahwa beras

raskin alokasi bulan pebruari 2012 untuk Ds Cipareuan akan dijual tetapi

terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang mengatakannya kemudian

terdakwa langsung menelpon saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan

terdakwa langsung menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012 yang

disaksikan oleh saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) Desa Cipareuan.

Sedangkan untuk penjualan beras raskin alokasi bulan Mei 2012 yang juga

terdakwa jual kepada saksi YONA dan terdakwa menjualnya di Rumah saksi

AGUS SUGANDA selaku kepala Desa. Cibiuk Kidul, untuk hari tanggal dan

jamnya terdakwa lupa pada bulan Mei 2012, dan juga di saksikan juga

dengan saksi ORIENT TARMIDIN ( Sekdes Desa. Cipareuan) ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa beras raskin tiap bulannya disalurkan

ke 10 RW di lingkungan Desa Cipareuan alokasi bulan Januari S/d bulan Mei

2012 yaitu sebanyak 7.185 Kg adalah sbb :


• RW. 01 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan

disalurkan ke penerima RTS-PM ;



• RW. 03 mendapat beras sebanyak 9 karung untuk RT dan disalurkan ke

penerima RTS-PM ;








disalurkan ke penerima RTS-PM.







- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penyetoran

alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 dan terdakwa juga tidak

mengetahui duluan mana melakukan penjualan kepada saksi YONA dan

penyetoran ke BRI untuk alokasi bulan tersebut dan terdakwa juga tidak

mengetahui untuk beras raskin alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012

yang di jual kepada saksi YONA apakah pihak bulog mengetahui atau

tidak. yang jelas pada waktu menjual beras raskin kepada saksi YONA yaitu

alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012 tidak dibuatkan bukti penerimaan

uangnya ;

- Bahwa Beras raskin yang diterima oleh desa Cipareuan dari perum bulog

Garut sudah disalurkan ke warga yaitu 4 (empat) kali penyaluran sampai

bulan Juni 2012 ;

- Bahwa yang melakukan pengawalan dari pihak bulog sesuai dengan Berita

Acara Serah Terima (BAST) yaitu saudara ISKANDAR yaitu bulan Januari

2012 dan bulan Maret 2012. Sedangkan yang melakukan penerimaan di


desa Cipareuan bulan Januari 2012 yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes)

dan untuk bulan Maret 2012 yaitu saksi SAEPULOH (Kaur Ekbang). Dan

untuk bulan April 2012 yang melakukan pengawalan dari pihak bulog sesuai

dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu saksi ZULKARNAIN dan

yang melakukan penerimaan di desa Cipareuan yaitu saksi WIDI NUGRAHA.

Terkait dengan kendaraan yang dipergunakan untuk pengiriman jatah beras

ke Ds Cipareuan yang menyiapkan kendaraannya yaitu bulog sendiri

sedangkan untuk data-data kendaraan yang dipergunakan yaitu kendaraan

Truk ;

- Bahwa yang menandatangani BAST bulan Pebruari 2012 yaitu di kantor Ds.

Sindangsari Kec. Leuwigoong Kab. Garut dan terdakwa menerima BAST

tersebut dari saksi YONA. Sedangkan yang bulan Mei 2012 juga terdakwa

menandatangani BAST dan menerimanya dari saksi YONA di Rumah saksi

AGUS SUGANDA (kepala Desa Cibiuk Kidul) ;

- Bahwa BAST bulan Pebruari 2012 tersebut yaitu BAST yang ditandatangani

oleh terdakwa (selaku pihak Ke II) bukan yang diterima oleh saudara ASEP

SUTISNA (selaku pihak Ke II). Karena di Desa Cipareuan tidak ada

yang namanya saudara ASEP SUTISNA ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi YONA tetapi setelah

diperkenalkan oleh saudara BAMBANG (Kepala Desa Sindangsari) di kantor

desa, terdakwa baru mengetahuinya setelah diperkenalkan oleh saksi

ILHAM. Dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dijual kemana beras raskin oleh saksi

YONA dan terdakwa juga tidak mengetahui kepada siapa beras raskin

tersebut dijual dan terdakwa menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari

2012 dan bulan Mei 2012 kepada saksi YONA hal tersebut diketahui oleh

Panitia Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN

(Sekdes) ;

- Bahwa uang hasil penjualan beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012

terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saudara

ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp. 1.500.000,-. (satu juta lima ratus

ribu rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-. (lima juta lima

ratus ribu rupiah). sedangkan uang hasil penjualan beras raskin alokasi

bulan Mei 2012 terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa

Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp. 2.000.000,-


. (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-. (lima juta

rupiah). Jumlah uang yang tersangka pergunakan yaitu sebesar Rp.

10.500.000,-. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut

dipergunakan untuk keperluan pribadi ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengantian beas raskin untuk alokasi

bulan Pebruari 2012 yaitu pada tanggal 06 Juli 2013 sebanyak 5.190 kg dan

melakukan pengantian untuk bulan mei 2012 yaitu pada tanggal 8

september 2012 sebanyak 7.185 kg ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan beras raskin untuk pengantian alokasi bulan

Pebruari dan bulan Mei 2012 yaitu dari saksi Yona tetapi terdakwa tidak

mengetahui dari mana saksi Yona mendapatkan beras tersebut tetapi yang

jelas terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh

juta rupiah) untuk alokasi bulan Pebruari 2012 dan telah mengembalikan

uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk alokasi pengantian

bulan mei 2013 dan beras pengantian tersebut telah terdakwa salurkan

kepada warga atau RST-PM ;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah Melawan Hukum karena bertentangan

dengan Buku Pedoman Umum Raskin yang dukeluarkan oleh kementrian

koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 dan Peraturan Daerah

Nomor 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan pemilihan,

pengangkatan dan pemberhentian kepala desa BAB VI mengenai larangan

bagi Kepala Desa Pasal 38 antara lain menyatakan bahwa kepala desa

dilarang :

a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan

mendiskriminasikan warga / golongan masyarakat lain ;

b. Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau

jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang

akan dilakukan ;

c. Menyalahgunakan wewenang.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa, ATA SUTISNA Bin

(Alm) SAHIKARMAN serta pihak-pihak yang memang benar memakai beras

raskin tersebut yang bukan haknya dan bukan peruntukannya sebagaimana

item-item yang tercantum dalam RTS-PM ;

- Bahwa menurut keterangan Ahli Drs. ASEP SYAHRUDIN, Bc.AK. Bin (Alm)

IDIN WARDI menerangkan bahwa melakukan Perhitungan Kerugian


Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi

penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan

Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus

2013 yang dimulai sekira jam 09.30 Wib S/d jam 17.00 Wib di kantor Kec.

Cibiuk beserta Tim Pemeriksa dari Kantor Insfektorat Kabupaten Garut

melakukan Audit terhadap penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin

bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Ds. Cipareuan. Data yang

dipergunakan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam

perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyaluran

bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan

Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut tersebut yaitu :

a. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik

Indonesia Nomor : PER-11 / PB / 2012 pasal 3 ayat (1) yang

menyatakan bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum

Badan Usaha Logistik mulai bulan Januari dan Pebruari 2012 dengan

harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558,-. Per kilogram ;

b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik

Indonesia No. : PER-21/PB/2012 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan

bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum Badan Usaha

Logistik mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras

sebesar Rp. 7.500,-. Per kilogram ;

c. Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan oleh

Kementrian Koordionator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik

Indonesia dalam bab IV mekanisnme pelaksaan poin 4.5 pembayaran

harga pembelian beras huruf a yang menyatakan pembayaran HPB

raskin dari RTS-PM pada pelaksaana distribusi raskin dilakukan secara

tunai sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram ;

d. Surat Bupati Garut Nomor : 511.1 / Kep 168 / Admrek tanggal 20

Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d Mei 2012 ;

- Bahwa Ahli juga menerangkan metode yang di gunakan dalam

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait perkara dugaan tindak

pidana korupsi penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan

Pebruari 2012 di Desa Cipareuan yaitu dengan cara menghitung subsidi

dari pemerintah terhadap program raskin sebesar Rp. 6.558,-. dikurangi

harga dititik distribusi, sehingga diperoleh harga subsidi dari pemerintah


sebesar Rp. 4.958,-. Per kilogram beras raskin dan harga subsidi dari

pemerintah tersebut dikaitkan dengan jumlah raskin yang tidak sampai ke

Masyarakat. Sedangkan untuk bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu

dengan cara menghitung subsidi dari pemerintah terhadap program raskin

sebesar Rp. 7.500,-. dikurangi harga dititik distribusi, sehingga diperoleh

harga subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.900,-. Per kilogram beras

raskin dan harga subsidi dari pemerintah tersebut dikaitkan dengan

jumlah raskin yang tidak sampai ke Masyarakat ;

- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan Prosedur penugasan dilakukan

berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Resor Garut melalui Surat

Perihal Permohonan Audit Kerugiam Keuangan Negara Nomor : B / 267 /

VII / 2012 / Polres, tanggal 21 Juli 2012, kemudian insfektur

menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Perintah Insfektur

Kabupaten Garut Nomor. 700 / 922 / Insfektorat tanggal 26 Juli 2012 dan

selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan ke lapangan dan diperoleh

kesimpulan hasil Audit terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan

raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan Kecamatan

Cibiuk Kabupaten Garut ;

- Bahwa kemudian Ahli menerangkan Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara dalam penyimpangan bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei

2012 di Desa Cipareuan yaitu Sbb : Harga Pembelian Beras (HPB)

Pemerintah untuk bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.558,-. Per kilogram

dikurangi harga titik distribusi TD) sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram

sehingga diperoleh Subsidi sebesar Rp. 4.958,-. Per kilogram. Sedangkan

untuk bulan Mei 2012 Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah sebesar

Rp. 7.500,-. Per kilogram dikurangi harga Titik Distribusi (TD) sebesar Rp.

1.600,-. Per kilogram, sehingga diperoleh Subsidi sebesar Rp. 5.900-,. Per

kilogram ;

Kerugian Negara yang ditimbulkan :

Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar

Rp. 4.958,-. diperoleh hasil = Rp. 35.623.230,-. (tiga puluh lima juta eman

ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ;

Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar Rp.

5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga ratus

sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;


Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersangka ATA SUTISNA (Kepala Desa

Cipareuan) telah melakukan upaya-upaya yaitu pada bulan Juli minggu

pertama telah mengganti dan mendistribusikan kembali sebanyak 5.190 Kg

kepada masyarakat Desa Cipareuan selaku RTS-PM ;

Fakta-fakta dapat disimpulkan perhitungan Kerugian Keuangan

Negara Sbb :

Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg - 5.190 Kg = 1.995

Kg;

Alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 1.995 Kg x Subsisi sebesar Rp. 4.958,-.

diperoleh hasil = Rp. 9.891.210,-. (sembilan juta delapan ratus sembilan

puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;

Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar

Rp. 5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga

ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Sedangkan untuk bulan Mei 2012 tidak ada penggantian ;

Jadi jumlah Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam bantuan

raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan sebesar Rp.

52.282.710,-. (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh

ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa dari hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dalam raskin tahun

2012 Desa Cipareuan disebutkan terbukti telah melakukan penyimpangan

dalam penyaluran Program Raskin di Desa Cipareuan tidak sesuai dengan

pedoman umum penyaluran raskin tahun 2012 yang ditindaklanjuti

dengan petunjuk teknis program raskin untuk rumah tangga miskin tahun

2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan Perum

Bulog Sub Divisi Regional Ciamis pada bab I mengenai tujuan dan sasaran

serta bab V terkait Indikator Kinerja yaitu tepat sasaran penerima manfaat

serta Surat Bupati Garut Nomor 5.11.1 / Kep.168 / Admrek tanggal 20

Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d bulan Mei 2012 ;

Dari hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan yaitu berupa

: Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit. Dan penyebab sehingga dapat

menimbulkan Kerugian Keuangan Negara karena beras untuk rumah

tangga miskin yang disubsidi oleh pemerintah tidak sampai kepada rumah

tangga sasaran penerima manfaat ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang ditimbulkan


sebesar Rp. 78.014.730,-. yaitu dari 2 (dua) alokasi bulan Pebruari dan

bulan Mei 2012 telah dikembalikan bulan Juli 2012 minggu pertama

sebesar Rp. 25.732.020,-. (beras raskin yang diberikan sebanyak 5.190

kologram) sehingga Kerugian Negara setelah adanya penggantian yaitu

sebesar Rp. 52.282.710,-. (alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang RI

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20

tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal

64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa ATA SUTISNA Bin (Alm) selaku Kepala Desa

Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut yang diangkat berdasarkan Keputusan

Bupati Garut dengan Surat Pengangkatan Nomor : 141.1/KEP.528.BPMPD/

2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan

Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Garut,

terdakwa selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut, pada hari dan

tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan

Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun

2012 bertempat di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut atau setidak-

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang

berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi

berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/ 2010, tanggal

1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya dan

Pengadilan Negeri Semarang, secara berturut-turut telah melakukan


dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan


yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai

berikut :












d. Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuan

bersama BPD ;






i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan ;

j. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan ;



tahun 2012 ;










3. Membuat Administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras

Raskin;





terima Beras) ;







ketua Rw ;



Dolog melaui BRI Unit setempat (yang menyetorkan pengelola/saker

desa) ;










Pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012 ;




Musyawarah ;



Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. PER-11/PB/2012 Pasal 3

ayat (1) Pemerintah membeli beras kepada Perusahaan Umum Badan

Usaha Logistik (Perum Bulog) untuk Bulan Januari dan Februari 2012

dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558/Kg dan sesuai pedoman

umum penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV mekanisme pelaksanaan

poin 4.5 pembayaran HPB, beras tersebut dijual kepada masyarakat

melalui program raskin dengan harga Rp. 1.600/Kg sehingga Pemerintah

memberi Subsidi atas penjualan raskin tersebut Rp. 4.958,-/Kg.Sedangkan

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Kementrian

Keuangan Republik Indonesia No. PER-21/PB/2012 Pasal 3 ayat (1)

Pemerintah membeli beras kepada perusahaan Bulog ( Perum Bulog)

mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp.

7.500,-/Kg dan sesuai pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012

BAB IV Mekanisme Pelaksanaan poin 4.5 Pembayaran HPB, beras tersebut

dijual kembali kepada masyarakat melalui program Raskin dengan harga

Rp. 1.600,-/Kg sehingga pemerintah memberikan subsidi atas penjual

beras miskin sebesar Rp. 5.900,-/Kg ;



awal tahun langsung dikirim/disalurkan oleh pihak Bulog, kemudian

setelah diterima oleh Desa dengan disertai BAST (Berita Acara Serah

Terima) kemudian beras didistribusikan kemasing-masing RTS-PM sambil

dilakukan pemungutan biaya yang mesti dibayar oleh RTS-PM, selanjutnya

untuk mendapat jatah beras miskin dilakukan setelah melunasi beras

miskin yang telah diterima sebelumnya dan seterusnya seperti itu untuk

mendapat kiriman berikutnya ;













2012 tentang Penunjukan Pengelola Raskin ;




Penanggung

jawab

: Kepala Desa Cipareuan (Terdakwa sendiri) ATA

SUTISNA Bin (Alm) SAHIKARMAN

Ketua Satker : Saudara ORIENT TARMIDIN.

Sekretaris : Saudara DEDI.

Bendahara : Saudara WIDI NUGRAHA.

Anggota

Pengelola

: Saudara SAEPULOH.

: Saudara DEDI SUHANDI.

: Saudara ENDANG SUPARMAN.

: Saudara KAROATMI KARONIA.

: Saudara AJAT SUDRAJAT.

: Saudara HOLIDIN.











bersubsidi ;













- Bahwa harga pembelian raskin dari perum bulog bulan Januari, Maret,

April dan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 11.496.000,-. (sebelas juta empat

ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) harga per-kilonya Rp. 1.600,-.

(seribu eman ratus rupiah) dan disalurkan kepada warga desa harga per-

kilonya Rp. 1.750,-. (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-RTS

mendapat 15 kg. Sedangkan bulan Juni sebesar Rp. 8.304.000,-. (delapan

juta tiga ratus empat ribu rupiah).












ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui

oleh tersangka (kepala desa);





oleh saudara DEDI (selaku kaur pemerintahan) ;

• Alokasi bulan April 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras


ditandatangani oleh (kaur Kesra) dan saudara ZULKARNAIN (Pelaksana

Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh tersangka (kepala

desa) ;



Nomor : 00260/05/10070/ 06/2012 tertanggal 2012 yang

ditandatangani oleh saudara WIDI NUGRAHA (kaur Kesra) dan saudara

Iskandar (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh

Sekdes (saudara ORIENT TARMIDIN) ;





sebesar Rp. 7.000.000,-. (tujuh juta rupiah). Dan terdakwa juga




( Tujuh juta rupiah ).Dan terdakwa juga menandatangani BAST-nya ;




Leuwigoong Kab. Garut yang mana pada waktu itu terdakwa dipanggil

oleh kepala desa Singdangsari yaitu Saudara BAMBANG kemudian

terdakwa langsung ketemu di kantor desa dan dikantor desa tersebut

sudah ada saudara BAMBANG dan saksi YONA dan ada yang mengatakan

bahwa beras raskin alokasi bulan pebruari 2012 untuk Ds Cipareuan akan

dijual tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang mengatakannya

kemudian terdakwa langsung menelpon saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes)

dan terdakwa langsung menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012

yang disaksikan oleh saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) Desa Cipareuan.


terdakwa jual kepada saksi YONA dan terdakwa menjualnya di Rumah

saksi AGUS SUGANDA selaku kepala Desa. Cibiuk Kidul, untuk hari tanggal

dan jamnya terdakwa lupa pada bulan Mei 2012, dan juga di saksikan

juga dengan saksi ORIENT TARMIDIN ( Sekdes Desa. Cipareuan) ;


ke 10 RW di lingkungan Desa Cipareuan alokasi bulan Januari S/d bulan

Mei 2012 yaitu sebanyak 7.185 Kg adalah sbb :







penerima RTS-PM ;





















tidak. yang jelas pada waktu menjual beras raskin kepada saksi YONA

yaitu alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012 tidak dibuatkan bukti

penerimaan uangnya ;



bulan Juni 2012 ;




desa Cipareuan bulan Januari 2012 yaitu saksi ORIENT TARMIDIN


(Sekdes) dan untuk bulan Maret 2012 yaitu saksi SAEPULOH (Kaur

Ekbang). Dan untuk bulan April 2012 yang melakukan pengawalan dari

pihak bulog sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu saksi

ZULKARNAIN dan yang melakukan penerimaan di desa Cipareuan yaitu

saksi WIDI NUGRAHA. Terkait dengan kendaraan yang dipergunakan

untuk pengiriman jatah beras ke Ds Cipareuan yang menyiapkan

kendaraannya yaitu bulog sendiri sedangkan untuk data-data kendaraan

yang dipergunakan yaitu kendaraan Truk ;

- Bahwa yang menandatangani BAST bulan Pebruari 2012 yaitu di kantor

Ds. Sindangsari Kec. Leuwigoong Kab. Garut dan terdakwa menerima

BAST tersebut dari saksi YONA. Sedangkan yang bulan Mei 2012 juga

terdakwa menandatangani BAST dan menerimanya dari saksi YONA di

Rumah saksi AGUS SUGANDA (kepala Desa Cibiuk Kidul) ;

- Bahwa BAST bulan Pebruari 2012 tersebut yaitu BAST yang

ditandatangani oleh terdakwa (selaku pihak Ke II) bukan yang diterima

oleh saudara ASEP SUTISNA (selaku pihak Ke II). Karena di Desa

Cipareuan tidak ada yang namanya saudara ASEP SUTISNA ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi YONA tetapi

setelah diperkenalkan oleh saudara BAMBANG (Kepala Desa Sindangsari)

di kantor desa, terdakwa baru mengetahuinya setelah diperkenalkan oleh

saksi ILHAM. Dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau

family.






(Sekdes) ;


terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu

saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp. 1.500.000,-. (satu juta

lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-. (lima

juta lima ratus ribu rupiah). sedangkan uang hasil penjualan beras raskin

alokasi bulan Mei 2012 terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa

Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar


Rp. 2.000.000,-. (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa sebesar

Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah). Jumlah uang yang tersangka

pergunakan yaitu sebesar Rp. 10.500.000,-. (sepuluh juta lima ratus ribu

rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi ;


bulan Pebruari 2012 yaitu pada tanggal 06 Juli 2013 sebanyak 5.190 kg

dan melakukan pengantian untuk bulan mei 2012 yaitu pada tanggal 8


- Bahwa terdakwa mendapatkan beras raskin untuk pengantian alokasi

bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 yaitu dari saksi Yona tetapi terdakwa

tidak mengetahui dari mana saksi Yona mendapatkan beras tersebut

tetapi yang jelas terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang

Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk alokasi bulan Pebruari 2012 dan

telah mengembalikan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

untuk alokasi pengantian bulan mei 2013 dan beras pengantian tersebut

telah terdakwa salurkan kepada warga atau RST-PM ;



koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 dan Peraturan

Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan pemilihan,



dilarang :





akan dilakukan ;

c. Menyalahgunakan wewenang ;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa, ATA SUTISNA

Bin (Alm) SAHIKARMAN serta pihak-pihak yang memang benar memakai

beras raskin tersebut yang bukan haknya dan bukan peruntukannya

sebagaimana item-item yang tercantum dalam RTS-PM ;









melakukan Audit terhadap penyimpangan dalam penyaluran bantuan

raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Ds. Cipareuan. Data yang

dipergunakan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan

penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa

Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut tersebut yaitu :









Logistik mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras

sebesar Rp. 7.500,-. Per kilogram ;











































kilogram ;




ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).










Negara Sbb :


Kg;

Alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 1.995 Kg x Subsisi sebesar

Rp. 4.958,-. diperoleh hasil = Rp. 9.891.210,-. (sembilan juta delapan ratus

sembilan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;



ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Sedangkan untuk bulan Mei 2012 tidak ada penggantian. Jadi jumlah

Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam bantuan raskin bulan

Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan sebesar Rp. 52.282.710,-.

(lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh

rupiah) ;

- Bahwa dari hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dalam raskin tahun 2012

Desa Cipareuan disebutkan terbukti telah melakukan penyimpangan dalam

penyaluran Program Raskin di Desa Cipareuan tidak sesuai dengan

pedoman umum penyaluran raskin tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan

petunjuk teknis program raskin untuk rumah tangga miskin tahun 2012

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan Perum Bulog Sub

Divisi Regional Ciamis pada bab I mengenai tujuan dan sasaran serta bab V

terkait Indikator Kinerja yaitu tepat sasaran penerima manfaat serta Surat

Bupati Garut Nomor 5.11.1 / Kep.168 / Admrek tanggal 20 Januari 2012

perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d bulan Mei 2012 ;



menimbulkan Kerugian Keuangan Negara karena beras untuk rumah tangga

miskin yang disubsidi oleh pemerintah tidak sampai kepada rumah tangga

sasaran penerima manfaat ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang ditimbulkan sebesar


Rp. 78.014.730,-. yaitu dari 2 (dua) alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei

2012 telah dikembalikan bulan Juli 2012 minggu pertama sebesar

Rp. 25.732.020,-. (beras raskin yang diberikan sebanyak 5.190 kologram)

sehingga Kerugian Negara setelah adanya penggantian yaitu sebesar

Rp. 52.282.710,-. (alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi



tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal

64 ayat (1) KUHPidana ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa, ATA SUTISNA Bin (Alm) SAHIKARMAN selaku

Kepala Desa Cipareuan Kec.Cibiuk Kab. Garut yang diangkat berdasarkan

Keputusan Bupati Garut Nomor Surat Pengangkatan Nomor : 141.1 /

KEP.528.BPMPD/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberhentian

Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Di

Kabupaten Garut, terdakwa selaku kepala desa Cipareuan kec.Cibiuk Kab.

Garut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam

kurun waktu bulan Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang

masih dalam tahun 2012 bertempat di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab.

Garut atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana

Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI No. 191/KMA/SK/XII/2010

tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya dan

Pengadilan Negeri Semarang, Secara berturut-turut telah melakukan


dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai pegawai negeri atau orang

selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum

secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja


menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya,

atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan

oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai

berikut :












d. Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuan

bersama BPD ;






i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan ;

j. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan ;



tahun 2012 ;










3. Membuat Administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras

Raskin;





terima Beras) ;







ketua Rw ;



Dolog melaui BRI Unit setempat (yang menyetorkan pengelola/saker desa;










Pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012;




Musyawarah ;



Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. PER-11/PB/2012 Pasal 3 ayat

(1) Pemerintah membeli beras kepada Perusahaan Umum Badan Usaha

Logistik (Perum Bulog) untuk Bulan Januari dan Februari 2012 dengan

harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558/Kg dan sesuai pedoman umum

penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV mekanisme pelaksanaan poin 4.5

pembayaran HPB, beras tersebut dijual kepada masyarakat melalui program

raskin dengan harga Rp. 1.600/Kg sehingga Pemerintah memberi Subsidi

atas penjualan raskin tersebut Rp. 4.958,-/Kg.Sedangkan berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Kementrian Keuangan

Republik Indonesia No. PER-21/PB/2012 Pasal 3 ayat (1) Pemerintah

membeli beras kepada perusahaan Bulog ( Perum Bulog) mulai bulan Maret

2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.500,-/Kg dan sesuai

pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV Mekanisme

Pelaksanaan poin 4.5 Pembayaran HPB, beras tersebut dijual kembali

kepada masyarakat melalui program Raskin dengan harga Rp. 1.600,-/Kg

sehingga pemerintah memberikan subsidi atas penjual beras miskin sebesar

Rp. 5.900,-/Kg ;



awal tahun langsung dikirim/disalurkan oleh pihak Bulog, kemudian setelah

diterima oleh Desa dengan disertai BAST (Berita Acara Serah Terima)

kemudian beras didistribusikan kemasing-masing RTS-PM sambil dilakukan

pemungutan biaya yang mesti dibayar oleh RTS-PM, selanjutnya untuk

mendapat jatah beras miskin dilakukan setelah melunasi beras miskin yang

telah diterima sebelumnya dan seterusnya seperti itu untuk mendapat

kiriman berikutnya ;













2012 tentang Penunjukan Pengelola Raskin;




Penanggung

jawab

: Kepala Desa Cipareuan (Terdakwa sendiri) ATA

SUTISNA Bin (Alm) SAHIKARMAN

Ketua Satker : Saudara ORIENT TARMIDIN.

Sekretaris : Saudara DEDI.

Bendahara : Saudara WIDI NUGRAHA.

Anggota

Pengelola

: Saudara SAEPULOH.

: Saudara DEDI SUHANDI.

: Saudara ENDANG SUPARMAN.

: Saudara KAROATMI KARONIA.

: Saudara AJAT SUDRAJAT.

: Saudara HOLIDIN.











bersubsidi ;













- Bahwa harga pembelian raskin dari perum bulog bulan Januari, Maret,

April dan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 11.496.000,-. (sebelas juta empat

ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) harga per-kilonya Rp. 1.600,-.

(seribu eman ratus rupiah) dan disalurkan kepada warga desa harga per-

kilonya Rp. 1.750,-. (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-RTS

mendapat 15 kg. Sedangkan bulan Juni sebesar Rp. 8.304.000,-. (delapan

juta tiga ratus empat ribu rupiah) ;













oleh tersangka (kepala desa);





oleh saudara DEDI (selaku kaur pemerintahan) ;

• Alokasi bulan April 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras


ditandatangani oleh (kaur Kesra) dan saudara ZULKARNAIN (Pelaksana

Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh tersangka (kepala


desa) ;


Nomor : 00260/05/10070/ 06/2012 tertanggal 2012 yang

ditandatangani oleh saudara WIDI NUGRAHA (kaur Kesra) dan saudara

Iskandar (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh

Sekdes (saudara ORIENT TARMIDIN) ;





sebesar Rp. 7.000.000,-. (tujuh juta rupiah). Dan terdakwa juga




( Tujuh juta rupiah ). Dan terdakwa juga menandatangani BAST-nya ;




Leuwigoong Kab. Garut yang mana pada waktu itu terdakwa dipanggil

oleh kepala desa Singdangsari yaitu Saudara BAMBANG kemudian

terdakwa langsung ketemu di kantor desa dan dikantor desa tersebut

sudah ada saudara BAMBANG dan saksi YONA dan ada yang mengatakan

bahwa beras raskin alokasi bulan pebruari 2012 untuk Ds Cipareuan akan

dijual tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang mengatakannya

kemudian terdakwa langsung menelpon saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes)

dan terdakwa langsung menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012

yang disaksikan oleh saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) Desa Cipareuan.


terdakwa jual kepada saksi YONA dan terdakwa menjualnya di Rumah

saksi AGUS SUGANDA selaku kepala Desa. Cibiuk Kidul, untuk hari tanggal

dan jamnya terdakwa lupa pada bulan Mei 2012, dan juga di saksikan

juga dengan saksi ORIENT TARMIDIN ( Sekdes Desa. Cipareuan) ;


ke 10 RW di lingkungan Desa Cipareuan alokasi bulan Januari S/d bulan

Mei 2012 yaitu sebanyak 7.185 Kg adalah sbb :







penerima RTS-PM. ;










disalurkan ke penerima RTS-PM.











tidak. yang jelas pada waktu menjual beras raskin kepada saksi YONA

yaitu alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012 tidak dibuatkan bukti

penerimaan uangnya ;



bulan Juni 2012 ;





desa Cipareuan bulan Januari 2012 yaitu saksi ORIENT TARMIDIN

(Sekdes) dan untuk bulan Maret 2012 yaitu saksi SAEPULOH (Kaur

Ekbang). Dan untuk bulan April 2012 yang melakukan pengawalan dari

pihak bulog sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu saksi

ZULKARNAIN dan yang melakukan penerimaan di desa Cipareuan yaitu

saksi WIDI NUGRAHA. Terkait dengan kendaraan yang dipergunakan

untuk pengiriman jatah beras ke Ds Cipareuan yang menyiapkan

kendaraannya yaitu bulog sendiri sedangkan untuk data-data kendaraan

yang dipergunakan yaitu kendaraan Truk ;

- Bahwa yang menandatangani BAST bulan Pebruari 2012 yaitu di kantor

Ds. Sindangsari Kec. Leuwigoong Kab. Garut dan terdakwa menerima

BAST tersebut dari saksi YONA. Sedangkan yang bulan Mei 2012 juga

terdakwa menandatangani BAST dan menerimanya dari saksi YONA di

Rumah saksi AGUS SUGANDA (kepala Desa Cibiuk Kidul) ;

- Bahwa BAST bulan Pebruari 2012 tersebut yaitu BAST yang

ditandatangani oleh terdakwa (selaku pihak Ke II) bukan yang diterima

oleh saudara ASEP SUTISNA (selaku pihak Ke II). Karena di Desa

Cipareuan tidak ada yang namanya saudara ASEP SUTISNA ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi YONA tetapi

setelah diperkenalkan oleh saudara BAMBANG (Kepala Desa Sindangsari)

di kantor desa, terdakwa baru mengetahuinya setelah diperkenalkan oleh

saksi ILHAM. Dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau

family ;






(Sekdes) ;


terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu

saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp. 1.500.000,-. (satu juta

lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-. (lima

juta lima ratus ribu rupiah). sedangkan uang hasil penjualan beras raskin

alokasi bulan Mei 2012 terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa


Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp.

2.000.000,-. (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-.

(lima juta rupiah). Jumlah uang yang tersangka pergunakan yaitu sebesar

Rp. 10.500.000,-. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut

dipergunakan untuk keperluan pribadi ;


bulan Pebruari 2012 yaitu pada tanggal 06 Juli 2013 sebanyak 5.190 kg

dan melakukan pengantian untuk bulan mei 2012 yaitu pada tanggal 8


- Bahwa terdakwa mendapatkan beras raskin untuk pengantian alokasi

bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 yaitu dari saksi Yona tetapi terdakwa

tidak mengetahui dari mana saksi Yona mendapatkan beras tersebut

tetapi yang jelas terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang

Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk alokasi bulan Pebruari 2012 dan

telah mengembalikan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

untuk alokasi pengantian bulan mei 2013 dan beras pengantian tersebut

telah terdakwa salurkan kepada warga atau RST-PM ;



koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 dan Peraturan

Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan pemilihan,



dilarang :





akan dilakukan ;

c. Menyalahgunakan wewenang ;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa, ATA SUTISNA

Bin (Alm) SAHIKARMAN serta pihak-pihak yang memang benar memakai

beras raskin tersebut yang bukan haknya dan bukan peruntukannya

sebagaimana item-item yang tercantum dalam RTS-PM ;









melakukan Audit terhadap penyimpangan dalam penyaluran bantuan

raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Ds. Cipareuan. Data yang

dipergunakan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan

penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa

Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut tersebut yaitu :









Logistik mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras sebesar

Rp. 7.500,-. Per kilogram;











































kilogram ;




ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).










Negara Sbb :


Kg.

Alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 1.995 Kg x Subsisi sebesar Rp. 4.958,-.

diperoleh hasil = Rp. 9.891.210,-. (sembilan juta delapan ratus sembilan

puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;




Sedangkan untuk bulan Mei 2012 tidak ada penggantian ;

Jadi jumlah Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam bantuan

raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan sebesar

Rp. 52.282.710,-. (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh

ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa dari hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dalam raskin tahun

2012 Desa Cipareuan disebutkan terbukti telah melakukan penyimpangan

dalam penyaluran Program Raskin di Desa Cipareuan tidak sesuai dengan

pedoman umum penyaluran raskin tahun 2012 yang ditindaklanjuti

dengan petunjuk teknis program raskin untuk rumah tangga miskin tahun

2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan Perum

Bulog Sub Divisi Regional Ciamis pada bab I mengenai tujuan dan sasaran

serta bab V terkait Indikator Kinerja yaitu tepat sasaran penerima manfaat

serta Surat Bupati Garut Nomor 5.11.1 / Kep.168 / Admrek tanggal 20

Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d bulan Mei 2012 ;



menimbulkan Kerugian Keuangan Negara karena beras untuk rumah

tangga miskin yang disubsidi oleh pemerintah tidak sampai kepada rumah

tangga sasaran penerima manfaat ;


- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang ditimbulkan

sebesar Rp. 78.014.730,-. yaitu dari 2 (dua) alokasi bulan Pebruari dan

bulan Mei 2012 telah dikembalikan bulan Juli 2012 minggu pertama

sebesar Rp. 25.732.020,-. (beras raskin yang diberikan sebanyak 5.190

kologram) sehingga Kerugian Negara setelah adanya penggantian sebesar

Rp. 52.282.710,-. (alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 8 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi



tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal

64 (1) KUHPidana ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 02

Desember 2013, Nomor Reg. Perkara : PDS-11/GRT/11/2013, yang pada

pokonya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI

No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN oleh

karena itu dari dakwaan Primair dan Dakwaan Lebih Subsidair

sebagaimana dimaksud;

3. Menyatakan Terdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.

Pasal 18 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan


Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATA SUTISNA bin (Alm)

SAHIKARMAN selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa

segera ditahan ;

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 ( satu ) berkas asli Surat Keputusan Bupati Garut Nomor :

141.1/Kep.528-BPMPD/2011, tanggal 26 September 2011,

tentang Pengangkatan menjadi Kepala Desa Cipareuan

Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ;

2. 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Cipareuan

Kecamatan Cibiuk Nomor : 04/SK/2012 tanggal 04 Februari

2012, tentang Penunjukan Pengelola Raskin + 1 (satu) lembar

lampiran Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun

2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ;

3. 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin

untuk Desa Cipareuan alokasi pengiriman bulan Januari s/d Juni

2013 ;

4. 1 (satu) berkas Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun

2012 di Desa Cipareuan (DPM-1) ;

5. 1 ( satu ) lembar Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun


6. 1 ( satu) buah Buku Tanda Terima Distribusi Beras Raskin dari

Desa ke RT/RW supaya dikembalikan ke Desa Cipareuan


7. 4 (empat) berkas Fotocopy Daftar Penerima Manfaat Program

Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan ( DPM-2 ). Bulan Januari,

Maret, April dan Juni 2012. Supaya tetap terlampir dalam berkas

perkara ;

8. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 1/02/12 s/d

31/03/12 dari Bank Mandiri An. CV. Tirta Biru Sarana.

Supaya dikembalikan kepada terdakwa ATA SUTISNA bin


SAHIKARMAN ;

7. Menetapkan supayaTerdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN

membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu

Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan ( requisitoir ) Jaksa Tipikor tersebut

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan

mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas telah menjatuhkan putusannya

pada tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 1/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------------

- Menyatakan terdakwa ATA SUTISNA bin (alm) SAHIKARMAN tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut di atas ;

- Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

- Menyatakan terdakwa ATA SUTISNA bin (alm) SAHIKARMAN telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

korupsi yang dilakukan secara berlanjut “ ;

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya

dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Garut Nomor :

141.1/Kep.528-BPMPD/2011, tanggal 26 September 2011, tentang

Pengangkatan menjadi Kepala Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk

Kabupaten Garut ;

1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Cipareuan Kecamatan

Cibiuk Nomor : 04/SK/2012 tanggal 04 Februari 2012, tentang

Penunjukan Pengelola Raskin + 1 (satu) lembar lampiran Susunan

Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun 2012 Desa Cipareuan



3. 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin

untuk Desa Cipareuan alokasi pengiriman bulan Januari s/d Juni

2013 ;

4. 1 (satu) berkas Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun


5. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun


6. 1 (satu) buah Buku Tanda Terima Distribusi Beras Raskin dari Desa

ke RT/RW supaya dikembalikan ke Desa Cipareuan Kecamatan


7. 4 (empat) berkas Fotocopy Daftar Penerima Manfaat Program

Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-2). Bulan Januari ,

Maret, April dan Juni 2012 ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 1/02/12 s/d

31/03/12 dari Bank Mandiri An. CV. Tirta Biru Sarana ;

dikembalikan kepada terdakwa ATA SUTISNA bin

SAHIKARMAN.

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu

rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Bandung Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tertanggal 06 Januari 2014

tersebut baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah

mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Bandung pada tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana Surat Permohonan

Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, dan permintaan banding

tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut baik kepada Penasihat

Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada pada Kejaksaan Negeri Garut pada

tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 27 Januari 2014 secara patut dan seksama

sesuai dengan Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor : 01/Akta.

Pid.Sus/2014/PN.Bdg ; ---------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah

mengajukan surat memori banding tertanggal 5 Februari 2014, memori banding

mana pada tanggal 05 Februari 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Bandung dan memori banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada

tanggal 10 Februari 2014 ; ---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan

dengan cara seksama dan patut adanya kesempatan untuk memeriksa dan

mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari

kerja terhitung mulai tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 30 Januari 2014

(kepada Penuntut Umum) dan tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 03 Februari

2014 (kepada Penasihat Hukum Terdakwa) sebelum berkas perkara dikirim ke

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; ----------------------------------

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Penuntut Umum

dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu

dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang,

oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tersebut

pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan

pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam rumusan diktum putusan tidak memuat kejelasan tentang

pemidanaan yakni status terhadap pelaksanaan putusan,

mengingat selama proses pemeriksaan dipersidangan adalah

tahanan kota hal ini dapat mengakibatkan multitafsir antara Jaksa

selaku eksekutor dengan Terdakwa dalam pelaksanaan

putusan/eksekusi ; ---------------------------------------------------------

2. Sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP tegas

memberikan bagaimana seharusnya suatu diktum/amar dari suatu


putuan sebagaimana huruf K dalam pasal tersebut, hal ini akan

mengakibatkan timbulnya polemik putusan inkracht yang

membuat Hukum tidak berdaya dan akhirnya Negara Hukum

menjadi lumpuh akibat tafsir/penafisan yang keliru ; -----------------

3. Dan untuk menghindari adanya polemik eksekusi putusan inkracht,

maka Hakim selaku pemutus perkara mempunyai kewenangan

Diskresi dan dapat melakukan terobosan hukum untuk mampu

menjawab kebutuhan tersebut ; -----------------------------------------

Dengan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas Penuntut

Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk

mengabulkan permohonan banding dan memutus perkara a quo

sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam

Tuntutan Pidana yang diajukan pada hari Senin tanggal 02

Desember 2013 ; -----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Penuntut

Umum dengan segala fakta-fakta hukum yang menjadi keberatan sebagaimana

pertimbangan diatas, apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis

Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Pengadilan Tinggi keberatan-

keberatan hukum dalam memori banding yang disampaikan

Pembanding/Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara lengkap dan Pengadilan

Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengenyampingkan

pertimbangan hukum dalam perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

Oleh karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding

Pembanding/Penuntut Umum tersebut secara hukum patut untuk

dikesampingkan ; ---------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, Berita Acara

Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Bandung Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 06 Januari 2014 yang

dimintakan banding, memori banding dari Penuntut Umum, serta berdasarkan

fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan dan berdasarkan keterangan

para saksi dibawah sumpah dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta


barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, majelis hakim Pengadilan

Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama

dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih, dan dijadikan sebagai

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat

banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada

Terdakwa perlu diperbaiki dan perhitungan kerugian negara dengan

pertimbangan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan

meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Majelis Tingkat Banding masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang

memberatkan lainnya pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------

1. Perbuatan Terdakwa berdampak kepada kehidupan masyarakat

Miskin ; ----------------------------------------------------------------------

2. Perbuatan Terdakwa melanggar Hak Azasi dan Hak Ekonomi

Masyarakat ; ---------------------------------------------------------------

3. Perbuatan Terdakwa telah menyalah gunakan subsidi beras dari

pemerintah untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan

maksud memenuhi kebutuhan dasar/pokok bagi manusia

disamping sandang dan papan ; ----------------------------------------

Menimbang, bahwa selain berdasarkan hal-hal yang memberatkan

tersebut diatas, maka pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat

Pertama, menurut hemat Pengadilan Tinggi ditinjau dari perbuatan yang

dilakukan Terdakwa masuk dalam kwalifikasi perbuatan berlanjut, menurut teori

hukum pidana matereel dengan memasukan dakwaan Terdakwa tersebut

melanggar pasal 64 ayat (1) KUHP maka pidana penjara kepada Terdakwa patut

di perberat ; ----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan

tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung

Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 06 Januari 2014 yang

dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana


penjara yang dijatuhkan dengan memperberat, sehingga amar selengkapnya

sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ; ---------------------------------------

Menimbang, bahwa hal-hal terhadap kerugian keuangan Negara

dimana Hakim Anggota II tidak sependapat dengan kerugian Negara akibat

perbuatan terdakwa dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara

dihitung berdasarkan nilai subsidi raskin oleh Pemerintah yang tidak sampai

kepada masyarakat ; -----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara yang diakibatkan

oleh perbuatan terdakwa Ata Sutisna Sebagai Kepala Desa Cipareuan

dengan melakukan tindakan tidak menyalurkan beras raskin untuk alokasi bulan

Februari 2012 dan bulan Mei 2012 sebelum dikurangi dengan pengembalian

kerugian keuangan Negara oleh terdakwa sebagai berikut : -------------------------

1. Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg x Rp.

4.958,-. (Subsidi)= Rp. 35.623.230,-. (tiga puluh lima juta enam

ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ; --------------

2. Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Rp. 5.900,-

(subisidi) = Rp.42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga ratus

sembilan puluhsaturibu lima ratus rupiah) ; ----------------------------

3. Total kerugian negara sebelum ada pengembalian oleh terdakwa

adalah Rp35.623.230,-+ Rp42.391.500,-. = Rp 78.014.730,- ; ------

Menimbang, bahwa terdakwa Ata Sutisna Sebagai Kepala Desa

Cipareuan telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dengan

mendistribusikan kembali raskin tersebut untuk alokasi bulan Juli 2012 sebanyak

5.190 Kg dengan menggunakan angka subsidi sebesar Rp 4.958,-/kg, maka

besarnya uang Negara yang telah dikembalikan sebesar 5.190kg x Rp 4.958,- =

Rp25.732.020,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua puluh

rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian keuangan Negara

akibat perbuatan terdakwa Ata Sutisna Sebagai Kepala Desa Cipareuan

sebesar Rp. 78.014.730,- dikurangi Rp. 25.732.020,- = Rp.

52.282.710,- (Lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu

empat ratus lima puluh tiga rupiah) ; ----------------------------------------------

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang kedua yang dilakukan

oleh ahli disebutkan telah dilakukan pengembalian seluruhnya kerugian

keuangan Negara sehingga kerugian Negara menjadi nol namun demikian ahli

tidak tahu kapan dikembalikan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh

terdakwa tersebut karena hanya dari info kantor saja, dan ahli hanya melakukan

pemeriksaan yang pertama saja dan menurut yang ahli ketahui bahwa dalam

pemeriksaan yang kedua, kerugian keuangan Negara telah dikembalikan semua

tapi penghitungannya ahli tidak tahu ; --------------------------------------------------

Menimbang dengan demikian berdasarkan alat bukti lainnya dan

keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara dan kerugian keuangan

Negara yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp 52.282.710,- (Lima

puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima

puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah

melakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telah dilakukan

Penahanan Kota, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) dan pasal

242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Pembanding/Terdakwa

akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan diperintahkan

agar Pembanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun ada upaya hukum

lainnya. Dan berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada

Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---

Mengingat akan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik

Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang


Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Republik

Indonesia Nomor. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta

Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan

dengan perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum

dan Terdakwa tersebut ; --------------------------------------------------

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Bandung,

Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 06 Januari 2014

yang dimintakan banding tersebut,sekedar mengenai lamanya

pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan

memperberat, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut : ----------------------------------------------------------------------

- Menyatakan terdakwa ATA SUTISNA bin (alm)

SAHIKARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan primair tersebut di atas ;-----------

- Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari dakwaan primair

tersebut ;-----------------------------------------------------------------

- Menyatakan terdakwa ATA SUTISNA bin (alm)

SAHIKARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan

secara berlanjut “ ;-------------------------------------------------

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa ATA

SUTISNA bin (alm) SAHIKARMAN tersebut dengan pidana

penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; ----------------------

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ------------


- Menyatakan barang bukti berupa : ----------------------------------

1. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Garut Nomor :

141.1/Kep.528-BPMPD/2011, tanggal 26 September 2011,

tentang Pengangkatan menjadi Kepala Desa Cipareuan

Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ; ---------------------------

2. 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Cipareuan

Kecamatan Cibiuk Nomor : 04/SK/2012 tanggal 04 Februari

2012, tentang Penunjukan Pengelola Raskin + 1 (satu)

lembar lampiran Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin

Desa Tahun 2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk

Kabupaten Garut;---------------------------------------------------

3. 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras

Raskin untuk Desa Cipareuan alokasi pengiriman bulan

Januari s/d Juni 2013 ; --------------------------------------------

4. 1 (satu) berkas Daftar Penerima Manfaat Program Raskin

tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-1) ;-----------------------

5. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Program Raskin

tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-2);------------------------

6. 1 (satu) buah Buku Tanda Terima Distribusi Beras Raskin

dari Desa ke RT/RW supaya dikembalikan ke Desa

Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut;----------------

7. 4 (empat) berkas Fotocopy Daftar Penerima Manfaat

Program Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-2).

Bulan Januari , Maret, April dan Juni 2012 ;--------------------

tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----------------

8. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode1/02/12 s/d

31/03/12 dari Bank Mandiri An. CV. Tirta Biru Sarana;-------

dikembalikan kepada terdakwa ATA SUTISNA bin

SAHIKARMAN ; ---------------------------------------------------


3. Membebani biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat

peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima

ribu rupiah) ; ----------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis

tanggal 6 Maret 2014 oleh kami : KORNEL SIANTURI, SH., M.Hum.,

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

sebagai Ketua Majelis, dan H. SYAMSUL ALI, SH.,MH., Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan DR. H. FONTIAN

MUNZIL, SH.,MH.,ME.,CFP. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang berdasarkan

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Bandung tanggal 14 Februari 2014, Nomor :

1/PEN/TIPIKOR/2014/PT.Bdg. Ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari

Kamis, tanggal 20 Maret 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh SOETJIPTO, Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----------------------------------------

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD TTD

H. SYAMSUL ALI, S.H., MH. KORNEL SIANTURI, S.H., M.Hum.

TTD

Dr. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, S.H., MH., ME., CFP.

Panitera Pengganti,

TTD

S O E T J I P T O.

P U T U S A N Nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg. 2014/Tipikor 1 2014.pdf · (Sekdes) dan oleh saudara WIDI NUGRAHA (selaku Kaur kesra). Yang mengangkat saudara ORIENT TARMIDIN (selaku

Documents