P U T U S A N fileputusan nomor : 107/pdt/2015/pt.mdn hal. 1 dari 97 hal. p u t u s a n nomor : 107/pdt/2015/pt- mdn.- demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Putusan nomor : 107/PDT/2015/PT.MDN

Hal. 1 dari 97 Hal.

P U T U S A N

NOMOR : 107/PDT/2015/PT- MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

S U G I O N O, beralamat di Jl Ampera Raya Gg Kancil No. 25 RT 002 / RW 02

Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, dalam perkara

ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Prof OC Kaligis, SH.MH. pada

Kantor O.C. Kaligis & Associates, Advokat & Legal Consultant,

beralamat di Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit

Permai Blok B-123 dan C-101 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 8 Januari 2013, dan Kuasa Prof. OC. Kaligis

SH.MH tersebut dicabut oleh Penggugat dan diganti Kuasanya

yaitu : 1. Drs. JACK R SIDABUTAR, SH.MM.MSI, 2. JOHN

SIDI SIDABUTAR, SH.MH. 3. BURNI, SH. 4. Drs. RM.

PANGGABEAN SH.MH. Advokat – Pengacara – Konsultan

Hukum baik bersama sama maupun sendiri sendiri berkantor di

Kantor Hukum JBJ & Rekan , beralamat di Plaza Sentral Lantai

9 Jln Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan 12930

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2014,

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula sebagai

PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. PT. TAMAN MALIBU INDAH, beralamat di Jl Taman Malibu Indah Raya

Blok G No.35 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan

Polonia, Medan, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya :

ENDRIATI PRANOTO, SH dan YUANA BERLIYANTY, SH.MH.

Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Endriati Pranoto

& Partner ( “EPP” ) beralamat di Citywalk- Citylofts Lantai 19,

Unit 10 (1910) Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220

bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama sama


Hal. 2 dari 97 Hal.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2013,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING -I semula sebagai

TERGUGAT- I ;

2. YAYASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA “ ADI

UPAYA “ (YASAU), beralamat di Jalan Budi Kemuliaan No. 16

Jakarta Pusat dalam perkara ini diwakili kuasanya : 1. AGUS

MULYADI, SH.MH. 2. YUWONO AGUNG N. SH.MH. 3.

BAMBANG SISWOKO, SH. 4. AZHARI, SH.MH. 5. RIDWAN

YUNARDI, SH. 6. RONALD SAHAD H. SINAGA, SH. 7.

VIRNA SILALAHI, SH. berkantor di Dinas Hukum Markas

Besar TNI Angkata Udara, Jalan Mabes Hankam, Gedung B-2,

Lantai 3, Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur dan Lanud

Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

SK/15/IV/2013 tertanggal 18 April 2013, selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING-II semula sebagai TERGUGAT II ;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN

NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,

yang dahulunya disebut DIRJEN AGRARIA ATAS NAMA

MENTERI DALAM NEGERI, beralamat di Gedung Badan

Pertanahan Nasional Lantai V Jalan Sisingamangaraja Nomor

2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, dalam perkara ini diwakili

kuasanya : 1. SAUT SIMBOLON, SH. 2. HARIS SYAHBANA

PASARIBU, SH. 3. ROTUA NOVIYANTI, SH. 4. SYAFRIDA

AYULITA SIREGAR, SH. 5. ROBERT SILALAHI. berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan

Nomor : 169/SK.12.71/V/2013 tertanggal 01 - 5 - 2013,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-III semula sebagai

TERGUGAT- III ;

4. WALIKOTA MADYA MEDAN DAERAH TINGKAT II, beralamat di Jalan

Kapten Maulana Lubis No. 2, Kebayoran Baru, Sumatera

Utara 20112, dalam hal ini diwakili Kuasanya : 1. SORITUA,

SH. 2. BAMBANG, SH. 3. DALDIRI, SH.MH. 4. ISKANDAR,

SmHk. 5. ALBERTH YASOKHI LASE, SH.MH. 6. DEUS

LEVOLT SIHOMBING, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus


Hal. 3 dari 97 Hal.

Walikota Medan Nomor : 183/5774 tertanggal 11 Maret 2013,

selanjutnya disebu sebagai TURUT TERBANDING semula

sebagai TURUT TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April

2015 No. 107/ Pdt/2015/PT- Mdn.- yang menunjuk Majelis Hakim Tinggi

Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan

banding ;

2. Berkas perkara No. 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- serta surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2013

telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 2013 dalam Register

No.137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- yang pada pokoknya sebagai berikut :

DASAR GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang Kuasa dari 13 (tiga belas) ahli

waris Datuk Muhammad Cheer (selanjutnya disebut “Dt.M.Cheer”), yang

bernama : Datuk Hamsir, Datuk Usman, Datuk Adilsyah, Nyonya

Wanrakayiah Aini, Nyonya Wan Rajemah, Nyonya Wan Intan, Nyonya

Chadijah, Nyonya Datuk Budiah, Mahmudin dan Nyonya Wan Hanisah,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2 (Bukti P1) dan 3 (Bukti P2)

tertanggal 3 Agustus 1987 ;

2. Bahwa Dt. M. Cheer mewariskan tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935

kepada ketiga belas ahli waris berdasarkan penetapan (fatwa) waris No.

013/1990 (Bukti P3) ;

3. Bahwa tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 (selanjutnya disebut “GS

1/1935”) (Bukti P4) adalah alas hak atas tanah seluas 35 Ha yang

terletak di Kampung baru (sekarang dikenal dengan Kelurahan

Sukadamai) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Avros


Hal. 4 dari 97 Hal.

Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad .

Selatan : Pangkalan Mansyur.

Barat : Poloniawey.

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal II Ketentuan-Ketentuan

Konversi menyatakan bahwa Grant Sultan adalah hak atas tanah yang

memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak milik yang

dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 hak turun temurun, terkuat dan terpenuh

yang dapat dipunyai orang atas tanah ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 18 Desember 1989 dari

Sultan Deli (anak kandung dari Alm. Dt. Muhammad Cheer) (Bukti P5)

beserta gambaran situasi tanah Grant Sultan (Bukti P5a) menerangkan

tanah GS 1/1935 diperoleh Dt. M. Cheer melalui penjualan tanah yang

dilakukan oleh Tengku Otteman kepada Dt. M. Cheer berdasarkan Akta

Peralihan Hak yang terdaftar di Kantor Asisten Wedana Kecamatan

Delitua Nomor : 20 GS Nr. 1/HT/1950 tanggal 16 April 1950, dengan

harga Rp. 40.426 ;

6. Bahwa secara melawan hukum, TERGUGAT I telah menguasai dan

menduduki sebagaian dari eks tanah adat (GS 1/1935) seluas 20,1 Ha

melalui penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 oleh

Tergugat III (Bukti P-6) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah Avros ;

Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad ;

Selatan : Pangkalan Mansyur ;

Barat : Poloniawey ;

7. Bahwa secara melawan hukum TERGUGAT I mendirikan bangunan

Perumahan di atas tanah GS 1/1935 yang merugikan pihak

PENGGUGAT ;

8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II,

III dan TURUT TERGUGAT diatas tanah GS 1/1935, adalah akibat

adanya kesalahan lokasi tanah yang menjadi objek penerbitan HGB No.

1 Tahun 1990 a/n TERGUGAT I (error in objecto), dengan riwayat tanah

adat (GS 1/1935) yang seharusnya menjadi dasar kepemilikkan diubah

menjadi “tanah Negara” (Blad C 4,5 dan 6). Berikut uraian sejarah

diperolehnya tanah GS 1/1935 oleh TERGUGAT I ;


Hal. 5 dari 97 Hal.

a. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 1970, TERGUGAT III mengeluarkan

SK No. 1/HPL/DA/70 tentang pemberian Hak Pengelolaan Lahan

(selanjutnya disebut “HPL”) seluas 1.379.659.50 M² (termasuk tanah

GS 1/1935 seluas 35 Ha) untuk kepentingan perluasan pangkalan TNI

AU Polonia Medan ;

b. Bahwa pada tanggal 8 September 1982, Menteri Dalam Negeri

menerbitkan SK No. 150/DJA/82 menyatakan membatalkan/

mencabut kembali Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III

tanggal 3 Pebruari 1970, No. 1/HPL/DA/70 ;

c. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1987 TERGUGAT III telah menerbit

SK Menteri Dalam Negeri No. 78/HP/DA/87 tentang pemberian Hak

Pakai kepada TERGUGAT II dengan pertimbangan tanah tersebut

adalah tanah Negara ;

d. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 194/Polonia/1989 atas nama

TERGUGAT II diterbitkan diatas eks tanah adat (GS. 1/1935), yang

kemudian dijual kepada TERGUGAT I dengan Akta No.

396/PH/MB/1990 tertanggal 6 Juli 1990 dan dibuat Pelepasa Hak

Atas Tanah No. 396/PH/MB/1990 (Bukti P7) ;

e. Bahwa TURUT PENGGUGAT menerbitkan Izin Menerbitkan

Bangunan No. 648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April 1990 secara

melawan hukum atas tanah tersebut (Bukti P8) ;

9. Bahwa dalam kurun waktu sebelum sampai sesudah eks. Tanah GS

1/1935 dijual oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, kemudian

TERGUGAT III dan lembaga lainnya telah melakukan penelitian dan

pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa tanah yang diduduki oleh

TERGUGAT I berasal dari tanah adat (GS 1/1935), yang tersebut

dibawah ini ;

a. Tanggal 26 Pebruari 1991, hasil pemeriksaan No. 38/ND/DV/II, oleh

Deputi Bidang Pengawasan TERGUGAT III menyimpulkan bahwa :

keberadaan atau eksistensi tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935

tercatat atas nama Tengku Otteman dan telah diserahkan kepada Dt.

M. Cheer dan terdaftar di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Delitua

Tahun 1950 ;

b. Tanggal 22 Januari 1989, Laporan Deputi Bidang Pengawasan

TERGUGAT III No. 11/DV/LHP/K/W/91 menyimpulkan bahwa secara

juridis formal diakui adanya tanah ahliwaris Dt. M. Cheer seluas 35


Hal. 6 dari 97 Hal.

Ha, yang terletak di Jl. Karangsari, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan

Medan Baru, Kotamadya Medan. Dan ternyata sebagaian dari tanah

tersebut tumpang tindih dengan tanah Hak Pakai No. 194/Polonia

atas nama TERGUGAT II ;

c. Tanggal 6 Oktober 1989, Laporan Khusus Inspektur Bakorstans

DPB.KDH Tk. 1 Sumatera Utara No. 01/Lapsus/Irstanas/X/198

menyimpulkan bahwa : tanah yang dimaksud dalam Hak Pakai yang

diberikan kepada TERGUGAT II berdasarkan SK TERGUGAT III

(Swarta, SH) No. 78/HP/DA87 tanggal 25 Agustus 1987, bukan

berada diatas tanah yang langsung dikuasai Negara, tetapi diatas

tanah adat (Grant Sultan No. 1 Th. 1935) ;

d. Tanggal 22 Pebruari 1990, hasil penelitian BANAS II POLDAGRI yang

ditandatangani oleh Sofian Harahap, SH., menyimpulkan bahwa :

surat Grant Sultan No. 1 adalah benar tentang hak atas tanah ada

warisan dari Sultan Deli yang diakui sebagai tanah adat ;

e. Tanggal 18 Maret 1998, Laporan hasil Penelitian Tim Asistensi

Hukum Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung) No.

13/TAH/DPA/1998 menyimpulkan bahwa : Tanah HGB No. 1/1990

yang berasal dari Tanah Grant Sultan No.1 Th. 1935 terletak di

Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan,

dan ;

f. Tanggal 1 Desember 1998 Komando Daerah Militer I Bukit Barisan

Topografi mengeluarkan surat keterangan Koordinasi Atas Tanah

(Bukti P9) ;

10. Bahwa setelah TERGUGAT II menjual tanah kepada TERGUGAT I dan

setelah seluruh upaya hukum (perdata, tata usaha Negara, dan pidana)

berkekuatan hukum tetap, lahir pernyataan dari TERGUGAT III yang

menyatakan bahwa tanah Negara (Blad C4, 5, dan 6) tidak berada di

atas tanah yang diduduki oleh TERGUGAT I, Surat TERGUGAT III No.

600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 (Bukti P10) secara tegas

menyatakan :

a. Blad C4 menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan

Anggrung dan Kelurahan Jati ;

b. Blad 5, menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan Jati dan

Kelurahan Polonia ;

c. Blad C6, menunjuk kepada tanah yang berlokasi di Kelurahan


Hal. 7 dari 97 Hal.

Hamdan dan di Jalan Juanda, Kelurahan Sukadamai ;

d. Lokasi Perumahan TERGUGAT I ternyata tidak terdapat pada Blad

C4, 5 dan 6 ;

11. Bahwa TERGUGAT III adalah Instansi yang menerbitkan Sertifikat Hak

Guna Bangunan (HGB) No. 1 Tahun 1990 atas nama TERGUGAT I, dan

pertimbangan yang digunakan dalam penerbitan HGB tersebut adalah

bahwa tanah yang diberikan merupakan eks tanah Negara Blad C4, 5

dan 6. Dengan Demikian Surat TERGUGAT III tersebut pada angka 10

menimbulkan konsekuensi hukum ;

a. Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 atas nama TERGUGAT I telah

menunjuk lokasi tanah yang salah (error in objecto) ;

b. TERGUGAT I telah menguasai dan menduduki tanah yang bukan

haknya ;

c. TERGUGAT I telah menikmati keuntungan-keuntungan diatas tanah

GS 1/1935 yang bukan miliknya ;

d. Akibat dari kesalahan lokasi tanah yang ditunjuk oleh Sertifikat HGB

No.1 Tahun 1990, demi hukum TERGUGAT I dan pada pihak ketiga

yang memperoleh hak-hak dari TERGUGAT I harus keluar dari atas

tanah GS 1/1935 yang didudukinya saat ini ;

12. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15

Desember 1995 No. 56/K/TUN/1995 (Bukti P11) dalam amarnya yang

pada intinya telah memutus sebagai berikut :

a. Menyatakan tidak sah terhadap Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun

1990 atas nama TERGUGAT I dan memerintahkan TERGUGAT III

untuk mencabut Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 tersebut ;

b. Menyatakan tidak sah surat Izin Mendirikan Bangunan No.

648.1/MBU/154 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh TURUT

TERGUGAT dan memerintahkan TURUT TERGUGA untuk mencabut

Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990

tersebut ;

13. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2002 TERGUGAT III telah mengundang

PENGGUGAT dan pihak terkait untuk melaksanakan Rapat perihal

penyelesaian masalah tanah lokasi pembangunan perumahan Taman

Malibu Indak (Bukti P12) ;

14. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2002 telah berlangsung rapat antara

PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan


Hal. 8 dari 97 Hal.

pihak terkait lainnya, dimana Notulen Rapat (Bukti P13) menjelaskan

bahwa 2 (dua) minggu sejak pertemuan ini dilangsungkan akan

dilaksanakan musyawarah antara para pihak terkait, dan apabila dalam

Musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka TERGUGAT III akan

melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI No. 56/K/TUN/1995,

Musyawarah telah dilaksanakan dan tidak tercapai kesepatan di antara

para pihak, namun hingga saat ini Putusan Mahkamah Agung RI No.

56/K/TUN/1995 tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT I, II, III dan TURUT

TERGUGAT ;

15. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 (Bukti P-14) TERGUGAT III

mengeluarkan Surat Nomor 2918/27.1-500/VIII/2012 yang menyatakan :

“Permohonan Saudara untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor 1/Sukadamai tercatat atas nama PT. Taman Malibu

Indah tidak dapat dipertimbangkan” ;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap perbuatan

TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT dapat dikualifisir sebagai

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365

KUHPerdata yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan melanggar

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut” ;

17. Bahwa sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I, II, III dan TURUT

TERGUGAT tersebut PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik

materiil maupun imateriil yang besar. Karenanya PENGGUGAT berhak

menuntut TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT untuk membayar

ganti rugi materiil maupun imateriil secara tunai dan sekaligus dengan

perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Adapun kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar

Rp. 1.005.000.000.000,- (satu trilyun lima milyar rupiah) sesuai

dengan NJOP dengan perhitungan sebagai berikut :

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x luas tanah sebesar 20,1 ha

(201.000 M²) ;

b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang sewenang-wenang dan


Hal. 9 dari 97 Hal.

tidak berdasarkan hukum tersebut, PENGGUGAT juga menderita

kerugian berupa hilangnya waktu, tenaga dan pikiran dan hilangnya

kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (loss income) yang

sebetulnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam

perkara ini PENGGUGAT akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu

sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

18. DALAM PROVISI

Dalam untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi

PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini untuk dapat memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk

menghentikan segala kegiatannya dan kegiatan pihak-pihak yang

memperoleh hak dari TERGUGAT I diatas GS 1/1935 sampai dengan

adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo ;

19. SITA JAMINAN

Bahwa untuk menjamin gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT

nantinya tidak akan sia-sia (illusior), maka PENGGUGAT memohon agar

diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan

milik TERGUGAT I, yakni bangunan Perumahan yang saat ini berdiri

diatas tanah PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur

dalam Pasal 260 ayat (1) RBg ;

20. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1)

RBg yang berbunyi :

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi

wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau boleh

seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut

dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani

olehnya atau oleh kuasa terebut dan disampaikan kepada Ketua

Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal

tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya

yang sebenarnya” ;

Gugatan yang kami ajukan untuk ini sudah seharusnya diterima oleh

Pengadilan Negeri Medan ;

21. Bahwa karena Gugatan dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta


Hal. 10 dari 97 Hal.

yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat

disangkal lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar putusan

ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding,

verzet atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dengan disertai bukti-bukti yang

cukup, maka dengan ini Kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili perkara a quo berkenan memberi putusan dengan amar

putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menghentikan segala

kegiatan yang berada diatas tanah GS 1/1935 sampai dengan adanya

putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 yang

diterbitkan oleh TERGUGAT III dan surat Izin Mendirikan Bangunan No.

648.1/MBU/154 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT

cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pihak yang berhak di atas tanah yang

sekarang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat dan pihak-pihak ketiga

yang memperoleh hak dari Tergugat ;

5. Menghukum TERGUGAT I, II dan III secara tanggung renteng mengganti

kerugian kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil ;

b. Adapun kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar

Rp. 1.005.000.000.000,- (satu trilyun lima milyar rupiah) sesuai

dengan NJOP dengan perhitungan sebagai berikut :

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x luas tanah sebesar 20,1 Ha

(201.000 M²) ;



c. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dan tidak berdasarkan

hukum tersebut, PENGGUGAT juga menderita kerugian berupa

hilangnya waktu, tenang dan pikiran dan hilangnya kesempatan untuk

mendapatkan keuntungan (loss income) yang sebetulnya tidak dapat

dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini PENGGUGAT

akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

6. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan

PENGGUGAT adalah sah dan berharga ;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

meskipun ada upaya banding, verzet atau kasasi (Uitvoerbaar bij

voorraad) ;

8. Menghukum TERGUGAT I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang

timbul akibat adanya perkara ini ;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan

yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I Tergugat-II,

Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengajukan Jawaban masing-masing yang

pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT-I :

- Mohon dalil-dalil yang telah Tergugat I sampaikan dalam pemeriksaan

mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut secara mutatis mutandis merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban ini;

- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat baik dalam Gugatan

maupun dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam pemeriksaan mengenai

Eksepsi Kompetensi Absolut, yaitu dalam Tanggapan Terhadap Eksepsi

Kompetensi Absolut Tergugat I, kecuali yang secara tegas Tergugat I akui

kebenarannya;

I. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi



1. OC Kaligis & Associates TIDAK MEMILIKI KUASA bertindak untuk

dan atas nama Penggugat guna mengajukan Gugatan PMH terhadap

Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait Sertifikat HGB No. 1 Tahun

1990 dan surat IMB No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 di PN Medan,

sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.1. Bahwa Pasal 147 ayat (1) RBg menentukan bagi para pihak

berperkara yang dibantu atau diwakili oleh kuasanya harus

dilengkapi dengan surat kuasa khusus (”SKK”);

1.2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor: 6 Tahun

1994 tentang SKK telah memberikan standard atau ukuran yang

harus menjadi pedoman bagi para pihak berperkara pada badan-

badan peradilan, yaitu:

”Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-

undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu

hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A

sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam

perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

b. dalam perkara pidana ......”

1.3. Bahwa Persona Standi in Judicio Gugatan a-quo, menyatakan:

”Kami Prof. OC. Kaligis, S.H., M.H., pada kantor O.C. Kaligis &

Associates, ... yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

(terlampir) bertindak untuk dan atas nama klien kami SUGIONO ...

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat”

1.4. Bahwa pada hari Senin, 2 September 2013, dihadapan Panitera

Pengganti Perkara No. 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn kami telah melihat

dan mencatat Surat Kuasa Khusus dimaksud dimana dalam Surat

Kuasa No. 002/SK.I/2013 tertanggal 08 Januari 2013, yang telah

didaftarkan pada bagian hukum PN. Medan dengan Reg. No.

523/Penk/2013/PN.Mdn tertanggal 18 Maret 2013, Penggugat

memberikan kuasa kepada OC Kaligis & Associates:

KHUSUS

Untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa, selaku:

PENGGUGAT

1. Untuk mendampingi, membela dan melindungi hak-hak serta



kepentingan hukum Pemberi Kuasa, baik didalam maupun diluar

Pengadilan termasuk, namun tidak terbatas pada upaya mediasai

baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam melakukan

eksekusi tanah Grant Sultan No. 1/1935 (GS No. 1/1935) seluas

kurang lebih 35 HA, tersebut terletak di Kelurahan Sukadamai,

Kecamatan Medan Baru, Kota Medan berdasarkan Putusan

Kasasi Reg. No. 56/K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995

(antara Datuk Hamsir, dkk melawan Kepala Badan Pertanahan

Nasional, dkk);

2. Untuk membuat, mengajukan, menerima, dan menandatangani

surat-surat yang diperlukan untuk itu;

3. Untuk menghadapi pejabat-pejabat di instansi-instansi yang

terkait.

1.5. Bahwa dari isi surat kuasa diatas: (a) tidak ada disebutkan siapa-

siapa saja pihak yang digugat oleh Penggugat, dalam hal ini

sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat; (b) tidak ada

disebutkan jenis gugatannya, dan (c) tidak ada disebutkan juga

kompetensi relatifnya, yaitu PN Medan;

1.6. Bahwa berarti surat kuasa yang dinyatakan oleh Kuasa Penggugat

pada bagian Persona Standi in Judicio sebagai SKK, ternyata tidak

sesuai atau tidak memenuhi syarat sebagai SKK (untuk berperkara

di pengadilan), sebagaimana ditentukan Pasal 147 ayat (1) RBg jo

SEMA No. 6 Tahun 1994;

1.7. Bahwa Yurisprudensi Tetap MA RI tentang SKK, menyatakan:

a. Yurisprudensi No. 296K/Sip/1970 dan No. 288PK/Pdt/1986:

Suatu gugatan yang diwakili oleh kuasanya harus didasarkan dan

disertai surat kuasa khusus dan tidak dapat hanya didasarkan

pada surat kuasa umum.

b. Yurisprudensi No. 116K/Sip/1973 tertanggal 16 September 1975:

Surat Kuasa yang isinya: ”Dengan ini kami memberi kuasa

kepada Abdul Salam ... guna mengurusi kepentingan untuk

mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di PN Gresik”,

adalah bukan surat kuasa khusus dan surat gugatan yang

ditandatangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa

tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

1.8. Bahwa lebih jauh, surat kuasa yang tidak sesuai atau tidak



memenuhi syarat sebagai SKK, tidak dapat diperbaiki atau direvisi.

Baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, tidak

dibenarkan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut

untuk memperbaiki surat kuasanya (vide SEMA Nomor: 1 Tahun

1971 perihal: SKK). Oleh karena itu, Gugatan a-quo yang

ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Penggugat berdasarkan

surat kuasa yang tidak bersifat khusus (bukan untuk beracara di

pengadilan), harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat JUGA TIDAK MEMILIKI KUASA untuk mengajukan

Gugatan karena kuasa yang diberikan oleh para ahli waris Datuk

Muhammad Cheer kepada Penggugat hanya ’bersifat umum’.

2.1 Bahwa Penggugat menyatakan dirinya adalah pemegang kuasa dari

13 (tiga belas) orang ahli waris, berdasarkan SKK No. 2 dan No. 3

tertanggal 3 Agustus 1987;

2.2 Bahwa berikut kutipan Surat Kuasa No. 2 dan No. 3, dimana isi

keduanya sama, yaitu:

KHUSUS

”Untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa dalam

kedudukan tersebut, menjual, memindahkan dan menyerahkan

dengan cara apapun juga yang dianggap baik oleh penerima kuasa,

termasuk kepada penerima kuasa sendiri baik sebagian demi

sebagian maupun secara keseluruhan dengan memakai harga serta

syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh penerima kuasa

atas sebidang tanah Grant Sultan Nomor 1...”

2.3 Bahwa ternyata berdasarkan pemberian kuasa tersebut, Penggugat

tidak diberikan kuasa oleh para ahli waris untuk mengajukan

Gugatan PMH terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat di PN

Medan. Surat Kuasa yang dimiliki oleh Penggugat HANYA

bersifat umum saja;

2.4 Bahwa Yurisprudensi Tetap MA RI No: 531K/Sip/1973 tertanggal 25

Juli 1974, menyatakan sebagai berikut:

”Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak

dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, hutang dan semua

kepentingan seseorang, adalah surat kuasa umum yang

bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa



khusus untuk berperkara di depan Pengadilan”

2.5 Bahwa dengan tidak adanya SKK dari para ahli waris Datuk

Muhammad Cheer kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 147

ayat (1) RBg jo SEMA No. 6 Tahun 1994, maka Gugatan a-quo

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Surat Kuasa No. 2 & No. 3 berakhir menurut hukum karena

mayoritas ahli waris Datuk Muhammad Cheer sudah meninggal

dunia dan adanya surat kuasa baru tertanggal 24 Juni 2011.

3.1 Bahwa Pasal 1813 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

”Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya

si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si

kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si

pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si

perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”

3.2 Bahwa + selama 26 (dua puluh enam) tahun sejak surat kuasa No.

2 dan No. 3 ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 1987,

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2011 bahwa 9

(sembilan) dari 13 (tiga belas) orang ahli waris Datuk

Muhammad Cheer sudah meninggal dunia. Yang masih hidup

saat ini hanya 4 (empat) orang saja, yaitu Wah Siyah, Datuk

Adilsyah, Wan Itom dan Wan Intan;

3.3 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata, dengan telah

meninggalnya sebagian besar ahli waris sebagai pemberi kuasa

maka pemberian kuasa tersebut berakhir. Penggugat tidak dapat

lagi mengatakan bahwa dirinya adalah kuasa dari para ahli waris;

3.4 Bahwa fakta lainnya lagi, keturunan dari 9 (sembilan) orang ahli

waris yang sudah meninggal dunia tersebut dan 4 (empat) orang

ahli waris yang masih hidup, sudah memberikan kuasa baru

kepada: (1) Gunawan, S.H., M.Kn; (2) H. Mahruzar, S.E.; (3) Datuk

Rustam; (4) Efendi dan (5) Zulfan Syahyuti, S.E., berdasarkan Surat

Kuasa tertanggal 24 Juni 2011 dan surat kuasa baru ini juga sudah

diketahui oleh Penggugat;

3.5 Bahwa Pasal 1816 KUHPerdata menyatakan:

”Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu

urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang



pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang

belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”

3.6 Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan meninggalnya mayoritas

ahli waris sebagai pemberi kuasa dan adanya surat kuasa baru

tertanggal 24 Juni 2011 maka Surat Kuasa No. 2 dan No. 3 berakhir

menurut hukum. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Dasar Gugatan Penggugat yaitu Grand Sultan No. 1 Tahun 1935,

PALSU.

4.1 Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan berdasarkan Grand

Sultan No. 1 Tahun 1935, yang menurut Penggugat adalah alas hak

atas tanah seluas 35 Ha yang terletak di Kampung Baru (sekarang

dikenal dengan Kelurahan Suka Damai);

4.2 Bahwa telah terbukti Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 adalah

PALSU, berdasarkan Putusan Pidana No:

87/Pid.B/1999/PN.Medan. Berikut amar putusannya:

- Menyatakan terdakwa 1. Datuk Samsir alias Hamsir, 2.

Adilsyah, 3. Datuk Usman, terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ”secara

bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat

authentik Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 yang palsu atau

dipalsukan yang menimbulkan kerugian sebagai perbuatan

berlanjut”;

- Menghukum terdakwa2 oleh karena itu dengan pidana penjara

masing-masing selama 1 tahun 6 bulan;

4.3 Bahwa Putusan Pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (in

kracht van gewijsde) dan isi putusan ini diketahui secara jelas oleh

Penggugat, karena:

a. Penggugat adalah salah seorang saksi yang telah didengarkan

keterangannya dalam persidangan pidana tersebut; dan

b. Polda Sumut pada saat mengembalikan barang bukti Grand

Sultan No. 1 Tahun 1935 atas nama Datuk Muhammad

Cheer kepada Sugiono (in casu Penggugat) telah

memberitahukan kepadanya bahwa barang bukti tersebut

adalah PALSU, sebagaimana Surat Polda Sumut kepada Sdr.

Edi Yunara, S.H. & Rekan (Kuasa Hukum PT. Taman Malibu



Indah) dengan Nomor: B/5470/X/2012/Ditreskrimum, perihal:

Pemberitahuan Barang Bukti Grand Sultan No. 1 Tahun 1935

a.n. DT. Muhammad Cheer, tertanggal 22 Oktober 2012;

Akan tetapi Penggugat tetap mempergunakan Grand Sultan No. 1

Tahun 1935 yang sudah diketahuinya palsu tersebut sebagai

dasar gugatannya;

4.4 Bahwa dengan adanya Putusan Pidana No: 1586 K/Pid/2000 jo No:

19/PID/2000/PT-MDN.- jo No: 87/Pid.B/1999/PN-Mdn.- maka

Gugatan batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dinyatakan

batal dan pokok perkara tidak perlu lagi diperiksa dan harus ditolak.

5. Error in Objecto: Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 tidak ada

menerangkan mengenai lokasi, luas dan batas-batas tanah.

5.1 Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 3 (tiga) Gugatan bahwa

Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 memiliki batas-batas sebagai

berikut:

Utara : Tanah AVROS Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad Selatan : Pangkalan Mansyur Barat : Poloniawey 5.2 Bahwa Putusan Pidana No: 87/Pid.B/1999/PN.Medan, hal.

33 (tiga puluh tiga) menyatakan:

“… menurut keterangan saksi-saksi, maupun terdakwa bahwa

benar Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 tidak ada nomor, lokasi

tidak jelas dan batas-batasnya pun tidak ada, serta cap dan

tanda tangan dari Sultan Deli tidak ada…”

5.3 Bahwa Penggugat MENGAKUI bahwa lokasi, luas dan batas-

batas tanah dibuatnya sendiri berdasarkan ’perkiraan alam dan

peta geometri’. Hal ini DIAKUI juga oleh Datuk Samsir als Hamsir

serta Datuk Usman sebagai terdakwa-terdakwa dalam Perkara

Pidana tersebut;

5.4 Bahwa oleh karena Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 tidak ada

menerangkan mengenai lokasi, luas dan batas-batas tanah maka

Gugatan Penggugat jelas error in objecto sehingga gugatan

tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan

tidak dapat diterima.

6. Exceptio Temporis: Gugatan sudah lewat waktu atau DALUWARSA,

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan



Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

6.1 Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah (”PP No. 24/1997”) secara jelas dan

tegas menentukan sebagai berikut:

”Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat

secara sah atas nama orang, atau badan hukum yang memperoleh

tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak

dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu

5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat

dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak

mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah

atau penerbitan sertifikat tersebut”

6.2 Bahwa BPN Medan menerbitkan Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990

atas nama Tergugat I, pada tanggal 25 Agustus 1990. Maka,

sesuai Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 jangka waktu yang dimiliki

Penggugat sebagai pihak yang merasa memiliki hak atas tanah

tersebut untuk mengajukan gugatan mengenai penguasaan tanah

atau penerbitan sertifikat adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

sejak tanggal 25 Agustus 1990 yaitu sampai dengan tanggal 25

Agustus 1995. Sehingga pengajuan gugatan yang dilakukan

setelah tanggal 25 Agustus 1995 adalah lewat waktu atau

daluarsa;

6.3 Bahwa oleh karena itu, Gugatan Penggugat yang diajukan pada

tanggal 18 Maret 2013 harus dinyatakan tidak dapat diterima

karena telah lewatnya waktu atau daluarsa, sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997.

7. Gugatan penggugat kabur (obscuur libel)

7.1 Tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan

Penggugat yang bersifat kebendaan.

7.1.1 Bahwa berdasarkan Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990,

Tergugat I adalah pemilik tanah yang terletak di Kelurahan

Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan,

dengan luas 201.000,- m2. Keberadaan Tergugat I sebagai

pemilik tanah tersebut dikuatkan lagi dengan Putusan



Perdata No: 63PK/Pdt/2004 jo No: 2714K/Pdt/1998 jo No:

253/Pdt/1997/PT-Mdn jo No: 185/Pdt.G/1996/PN.Mdn;

7.1.2 Bahwa Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 yang menurut

Penggugat merupakan bukti kepemilikan Datuk M. Cheer

atas tanah, berdasarkan Putusan No: 1586 K/Pid/2000 jo No:

19/PID/2000/PT-MDN jo No: 87/Pid.B/1999/PN.Medan sudah

dinyatakan PALSU. Dengan adanya putusan pidana ini,

maka jelas Penggugat tidak memiliki dasar apapun untuk

mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I;

7.1.3 Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara

Tergugat I dengan Penggugat yang bersifat kebendaan maka

gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (obscuur

libel) sehingga sudah selayaknya ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7.2 Tidak ada persesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan.

7.2.1 Bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar

Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara

Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV. Mandar Jaya,

cetakan VIII, hal. 17, menyatakan:

”Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas

mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar

gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum

acara perdata bagian dari gugat ini disebut Fundamenteum

Petendi atau Posita.”

7.2.2 Bahwa pada bagian Petitum, Dalam Pokok Perkara, angka 3

(tiga), Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:

”Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun

1990 yang diterbitkan oleh Tergugat III dan surat Izin

Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 yang

dikeluarkan oleh Turut Tergugat cacat hukum dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat”

7.2.3 Bahwa akan tetapi pada bagian Posita, Penggugat sama

sekali tidak menguraikan alasan-alasan baik yang berdasarkan

keadaan maupun yang berdasarkan hukum terkait surat IMB

No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990;

7.2.4 Bahwa berdasarkan hukum acara perdata, tidak adanya



persesuaian antara Posita dan Petitum merupakan Gugatan

kabur (obscuur libel). Oleh karenanya Gugatan yang demikian

haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Mohon dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi secara

mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak

terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat

kecuali yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya;

3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada bagian Dalam

Eksepsi, angka 3 (tiga) bahwa Surat Kuasa No. 2 dan No. 3 tertanggal 3

Agustus 1987 sudah berakhir menurut hukum. Sehingga, Penggugat

tidak memiliki dasar lagi untuk mengatakan bahwa dirinya adalah

Pemegang Kuasa (vide angka 1 Gugatan). Dengan berakhirnya

pemberian kuasa tersebut, terutama lagi kuasa yang diberikan bersifat

umum, bukan SKK untuk berperkara di pengadilan (vide Eksepsi angka

2) maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan Putusan TUN, Perdata maupun Pidana yang

semuanya sudah berkekuatan hukum tetap terbukti bahwa tanah yang

diwariskan oleh Datuk Muhammad Cheer kepada para ahli warisnya

bukanlah Grand Sultan No. 1 Tahun 1935, akan tetapi Grand Sultan No.

603 Tahun 1935. Oleh karenanya, dalil Penggugat pada angka 2 (dua)

Gugatan haruslah ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3

(tiga), karena Putusan Pidana No: 1586 K/Pid/2000 jo No:

19/PID/2000/PT-MDN jo No: 87/Pid.B/1999/PN.Medan menyatakan

Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 adalah PALSU. Sebenarnya,

Penggugat juga sudah mengetahui bahwa Grand Sultan No. 1 Tahun

1935 tersebut PALSU (vide Eksepsi angka 4.3), akan tetapi

Penggugat tetap mempergunakannya sebagai dasar Gugatan.

Perbuatan Penggugat ini jelas merupakan tindak pidana sekaligus



dapat dikatakan contempt of court. Untuk itu, Majelis Hakim secara ex

officio harus menyatakan gugatan batal demi hukum karena didasarkan

pada bukti palsu dan melaporkan kepada pihak kepolisian adanya

dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan

ini;

6. Bahwa dalil Penggugat mengenai lokasi, luas dan batas-batas tanah

terbukti error in objecto (vide Eksepsi angka 5) sehingga dalil tersebut

haruslah ditolak. Berikut keterangan Sugiono (in casu Penggugat)

sebagai saksi dan 2 orang ahli waris Datuk Muhammad Cheer yang

menjadi terdakwa dalam Perkara Pidana tersebut:

Keterangan Sugiono (in casu Penggugat), pada hal. 14 Putusan Pidana:

”Bahwa pada Grant Sultan tidak ada dijelaskan lokasi tanah serta

gambar lokasi tanah, namun saksi menerangkan mengaku bahwa tanah

Grant Sultan tersebut berlokasi di Polonia dan luas 35 ha, dengan batas-

batas antara lain:

- sebelah utara dengan jalan Avros;

- sebelah selatan dengan rel kereta api;

- sebelah timur dengan sungai Deli;

- sebelah barat dengan Polonia.

Bahwa batas2xnya tersebut diketahui oleh saksi adalah berdasarkan

perkiraan alam dan peta geometri sebab menurut saksi bahwa Grant

Sultan No. 1 Tahun 1935 diterima dalam keadaan rusak dan nomor

tidak bisa dibaca dan lokasi tanah tidak jelas, batas-batasnya dan

gambar lokasi tanahpun tidak jelas”

Keterangan Terdakwa Datuk Samsir als Hamsir, pada hal. 23 Putusan

Pidana:

”Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar pada Grant Sultan No: 1

Tahun 1935 tidak ada dijelaskan secara rinci letak tanah, serta tidak

menjelaskan luas dan batas2 tanah;

Bahwa penjelasan Sugiono kepada terdakwa tanah yang dimaksud

dalam Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 berlokasi di Kampung Baru

Polonia Medan, dengan luas 35 hektar berlokasi di Kampung Baru

Polonia Medan dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan

tanah Avros, sebelah selatan dengan rel kereta api Pangkalan Mansyur;

sebelah timur dengan Sungai Deli; sebelah barat berbatas dengan

Polonia way.



Bahwa batas2x tanah tersebut menurut Sugiono adalah berdasarkan

perkiraan alam dengan peta Geometri Medan”

Keterangan Terdakwa Datuk Usman, pada hal. 26 Putusan Pidana:

”bahwa benar pada Grant Sultan tersebut tidak ada dijelaskan secara

rinci letak, luas dan batas-batas tanah, namun penjelasan Sugiono

kepada terdakwa luas tanah 35 hektar dan batas-batasnya antara lain:

sebelah Utara berbatas dengan tanah Avroos;

sebelah Selatan berbatas dengan Rel Kereta Api Pangkalan Mansyur;

sebelah Timur berbatas dengan Sungai Deli;

sebelah Barat berbatas dengan Polonia Way

bahwa batas2 tersebut diperoleh berdasarkan perkiraan alam dari pada

peta Geometri Medan”

7. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada angka

4 (empat) jika dikaitkan dengan Grand Sultan No. 1 Tahun 1935. Sebab,

saksi-saksi ahli yang sudah didengarkan keterangannya dibawah

sumpah dan keterangan para ahli ini menjadi pertimbangan hukum dalam

Putusan TUN, yaitu: (1) Prof. DR. Budi Harsono, S.H., (2) DR. Maria

S.W. Sumardjono, S.H., MCL. MPA, dan (3) Prof. DR. Mariam

Baduruzman, S.H. pada pokoknya menyatakan (vide hal 43 Putusan PK

TUN):

”Tidak ada lagi bukti bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah

pribadi melainkan semula tanah swapraja, dan dengan hapusnya

Swapraja maka tanah tersebut menjadi tanah negara;

Dalam rangka konversi hak-hak yang ada pada waktu itu antara lain

Grant Sultan dirubah menjadi salah satu hak baru menurut Undang-

undang Pokok Agraria. Akan tetapi hak konversi dan Hak Sewa

Perkebunan besar tidak dikonversi, tetapi untuk selanjutnya diserahkan

kepada Menteri Agraria untuk mengaturnya, karena tanah tersebut

adalah tanah negara;

Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah negara bekas

perkebunan Polonia Estate sebagaimana diuraikan dalam Gewet

Oostkust Van Sumatra Afdeling Medan Blad Lembar C 4, 5 dan 6

yang diketahui oleh De Landmeter 1930. Jadi bukan tanah miliki

pribadi Sultan Deli.

Bahwa dengan hapusnya Swapraja Deli, tanah tersebut beralih menjadi

tanah negara dan penguasaannya ada pada Pemerintah RI dalam hal ini



Menteri Dalam Negeri/Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri/Direktur

Jenderal Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional”

Putusan Perdata juga memberikan pertimbangan hukum yang mirip

dengan pertimbangan hukum diatas (vide Putusan No. 253/Pdt/1997/PT-

Mdn, hal. 13);

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (lima) Gugatan adalah tidak benar.

Penggugat menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. FAKTANYA adalah

surat keterangan tertanggal 18 Desember 1989 sudah tidak berlaku

lagi dengan adanya surat keterangan tertanggal 26 Agustus 1991

dan tertanggal 24 April 1993. Hal ini sudah dipertimbangkan dalam

Putusan Perdata Nomor: 253/Pdt/1997/PT-Mdn, hal 10, sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa selain surat keterangan tersebut tidak mempunyai

nilai pembuktian, ternyata surat keterangan Sultan Deli tanggal 18

Desember 1989 tersebut diatas diluruskan isinya dengan surat

keterangan tanggal 26 Agustus 1991 yang kemudian ditegaskan

dengan surat keterangan tanggal 24 April 1993, yang menerangkan

bahwa tanah yang tersebut dalam Grand Sultan tanggal 23

November 1935 seluas 350.000 m2 tercatat atas nama Tengku

Otteman, tidak terletak di daerah Polonia, sekarang Kelurahan

Sukadamai Kecamatan Medan Baru, karena tanah tersebut terikat

kontrak antara Sultan Mahmud dengan Langkat Associatie diwakili

Machalssky Administratur Deli Maatschappij dan selanjutnya dengan

surat keterangan berikutnya bertanggal yang sama, diterangkan bahwa

tanah yang tersebut dalam Grand Sultan tertanggal 23 November

1935 lokasinya didaerah Marindal, sekarang Kelurahan Harjosari,

Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan”


(enam) dan 7 (tujuh) Gugatan yang pada pokoknya menyatakan

Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat ini

tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada, dengan alasan-

alasan keberatan sebagai berikut:

9.1 Tergugat I adalah pemilik tanah, berdasarkan Sertifikat HGB No. 1

Tahun 1990. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan

data yuridis yang termuat di dalamnya, sesuai bunyi Pasal 32 ayat

(1) PP No. 24/1997;



9.2 Putusan PK TUN, hal. 44 (empat puluh empat) menyatakan: ”...

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25 Agustus 1990 dan

Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 tanggal

3 April 1990 adalah sesuai pula dibuat dengan peraturan

perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dan tidak terbukti

pula melanggar pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun

1986 dan oleh karena itu surat-surat tersebut diataspun adalah

tetap sah”;

9.3 Putusan Perdata No: 63PK/Pdt/2004 jo No: 2714K/Pdt/1998 jo No:

253/Pdt/1997/PT-Mdn jo No: 185/Pdt.G/1996/PN.Mdn menyatakan

Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana

dimaksud dalam Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 dan menyatakan

Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 sah dan berharga.

10. Bahwa haruslah juga ditolak dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dan

9 (sembilan) Gugatan. Sebab dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut

semuanya sudah diperiksa oleh Majelis Hakim TUN dan Majelis Hakim

Perdata dalam perkara terdahulu. Tidak ada hal yang baru, hanya

mengulang-ulang saja.

11. Bahwa dalil Penggugat mengenai ”pernyataan dari Tergugat III yang

menyatakan bahwa tanah negara (Blad C4, 5 dan 6) tidak berada di atas

tanah yang diduduki oleh Tergugat I” (vide angka 10 Gugatan), Tergugat

I dengan tegas menolaknya. Sesuai ketentuan Pasal 3 jo Pasal 4 ayat

(1) PP 24/1997 Tergugat I sebagai pemegang Sertifikat HGB No. 1

Tahun 1990 seharusnya diberikan kepastian hukum dan

perlindungan hukum, bukan sebaliknya. Apalagi Putusan TUN dan

Putusan Perdata pada pokoknya menyatakan Sertifikat HGB No. 1 Tahun

1990 adalah sah. Oleh karenanya, dalil Penggugat pada angka 11

(sebelas) Gugatan haruslah juga ditolak. Surat Tergugat III No.

600.666/04/pkm/2001 tertanggal 17 April 2001 tidak membuktikan

apapun dan harus dikesampingkan;

12. Bahwa Putusan Perkara No. 56 K/TUN/1995 yang didalilkan oleh

Penggugat pada angka 12 (dua belas) Gugatan, bukan merupakan

putusan akhir atau final dalam Perkara TUN. Atas Putusan Kasasi ini,

para pihak berperkara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

dan kemudian Putusan PK No. 27 PK/TUN/1996 menyatakan

MEMBATALKAN Putusan No. 56 K/TUN/1995 tertanggal 15



Desember 1995. Maka, tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat

angka 14 (empat belas) yang menyatakan ada pertemuan pada tanggal

30 Mei 2002 mengenai eksekusi Putusan No. 56 K/TUN/1995;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti tidak ada

Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Tergugat I. Sebaliknya,

Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu

dengan mengajukan Gugatan yang tidak memiliki dasar sama sekali,

bahkan mempergunakan dokumen atau barang bukti yang sudah

dinyatakan palsu oleh Putusan Pidana sebagai dasar Gugatannya.

Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat

dalam Gugatan angka 17 (tujuh belas) haruslah ditolak;

PERMOHONAN DALAM PROVISI

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permohonan provisi yang

dimintakan oleh Penggugat pada angka 18 (delapan belas) Gugatan

karena Penggugat tidak memiliki dasar alasan untuk mengajukan

permohonan ini dan tidak ada tindakan sementara yang harus

diputuskan dalam perkara ini.

PERMOHONAN SITA JAMINAN


(sembilan belas) Gugatan, yang pada pokoknya meminta diletakkan Sita

Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat I.

Unsur “adanya persangkaan yang beralasan” sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 261 ayat (1) RBg tidak terpenuhi dalam Gugatan a-quo.

Sehingga tuntutan ini adalah mengada-ada dan sangat berlebihan.

PERMOHONAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

16. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas

permohonan Penggugat mengenai uitvoerbaar bij voorraad (vide angka

21 Gugatan) karena berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg, permohonan

tersebut hanya dapat dijatuhkan apabila ada suatu tanda alas hak yang

otentik, atau jika telah ada suatu putusan hakim yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa kenyataannya tidak ada satupun tanda alas hak yang otentik

dimiliki oleh Penggugat. Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 yang menurut

Penggugat adalah alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah milik Datuk

Muhammad Cheer sudah dinyatakan PALSU berdasarkan Putusan

Pidana dan Putusan Pidana ini sudah berkekuatan hukum tetap. Serta



tidak ada putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap

yang dimenangkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat

ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat

diterima.

DALAM REKONPENSI

1. Mohon dalil-dalil yang telah Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi

uraikan Dalam Konpensi termasuk dan secara mutatis mutandis merupakan

bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan bagian Dalam

Rekonpensi ini;

2. Bahwa Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan Sertifikat

HGB No. 1 Tahun 1990, adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 201.000

m2 yang terletak di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia,

Kotamadya Medan;

3. Bahwa setelah terbitnya Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 tersebut, pada

tanggal 9 Juli 1991, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai

Penerima Kuasa dari 13 (tiga belas) orang ahli waris Datuk Muhammad

Cheer, sesuai Surat Kuasa No. 2 dan No. 3 mengajukan Gugatan TUN ke

PTUN Jakarta, terdaftar dalam register Perkara No. 076/G/1991/PTUN-JKT.

Adapun pihak-pihak yang digugat adalah:

- Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat I;

- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara sebagai

Tergugat II;

- Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan sebagai Terggugat III;

- Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Daerah Tingkat II Medan

sebagai Tergugat IV;

- Yayasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara ”Adi Upaya”

(Yasau) sebagai Turut Tergugat I dan

- PT. Taman Malibu Indah sebagai Turut Tergugat II (in casu Tergugat I

Konpensi/Penggugat Rekonpensi).

4. Bahwa Perkara TUN ini dimenangkan oleh Para Tergugat dan

putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) (vide

Putusan No: 27 PK/TUN/1996 jo Putusan No: 56 K/TUN/1995 jo Putusan

No: 113/B/1993/PT.TUN.JKT jo Putusan No: 076/G/1991/PTUN-JKT).

Berikut salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim PK TUN terkait

Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 (hal. 44 Putusan PK):

”... Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25 Agustus 1990 dan Izin



Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990 tanggal 3 April 1990

adalah sesuai pula dibuat dengan peraturan perundang-undangan dan

prosedur yang berlaku dan tidak terbukti pula melanggar pasal 53 ayat (2)

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan oleh karena itu surat-surat

tersebut diataspun adalah tetap sah”.

5. Bahwa kemudian, pada tanggal 20 Mei 1996, Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Perdata ke PN

Medan, terdaftar dalam register Perkara Nomor: 185/Pdt.G/1996/PN.Mdn

yaitu antara 13 (tiga belas) orang ahli waris Alm. Datuk M. Cheer sebagai

Penggugat melawan PT. TMI sebagai Tergugat (in casu Tergugat I

Konpensi/Penggugat Rekonpensi) dan Yayasan Adi Upaya (YASAU)

sebagai Tergugat Intervensi;

6. Bahwa Perkara Perdata ini pun dimenangkan oleh Para Tergugat dan

putusannya juga sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Putusan Perdata ini semakin memperkuat kedudukan Tergugat I Konpensi/

Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik tanah, yang telah memutuskan

sebagai berikut:

”Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi/

Pembanding/Terbanding adalah pemilik yang sah terhadap tanah pada

lokasi komplek perumahan Taman Malibu Indah yang terletak di Kelurahan

Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan, seluas

201.000,- sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.

1 tanggal 25 Agustus 1990;

Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25 Agustus

1990 sah dan berharga”

7. Bahwa sekalipun sudah ada Putusan TUN dan Putusan Perdata yang

memperkuat sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum atas

kedudukan Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik

tanah yang sah, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak

menghiraukan atau tidak perduli sama sekali dengan putusan-putusan

tersebut. Pada tanggal 18 Maret 2013, Penggugat Konpensi/Tergugat

Rekonpensi kembali mengajukan Gugatan Perdata terhadap Tergugat I

Konpensi/Penggugat Rekonpensi di PN Medan dengan obyek gugatan yang

sama;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas Penggugat Konpensi/Tergugat

Rekonpensi telah melakukan serangkaian perbuatan secara terus menerus



yang mengganggu keamanan hak milik dan ketenangan hidup dari Tergugat

I Konpensi/Penggugat Rekonpensi. Adapun rangkaian perbuatan secara

terus menerus Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang

merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

8.1 Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGB No. 1

Tahun 1990, telah diakui atau di-claim sebagai milik dari ahli

waris Datuk Muhammad Cheer.

Dalam setiap gugatannya, termasuk Gugatan No.

137/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- Penggugat Konpensi/Tergugat

Rekonpensi selalu mendalilkan bahwa tanah milik Tergugat I

Konpensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan Sertifikat HGB No. 1

Tahun 1990 adalah milik dari ahli waris Datuk Muhammad Cheer,

berdasarkan Grand Sultan No. 1 Tahun 1935;

Terbukti Putusan TUN, Putusan Perdata maupun Putusan Pidana,

di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menyatakan

bahwa tanah yang diwariskan oleh Datuk Muhammad Cheer

kepada para ahli warisnya BUKAN Grand Sultan No. 1 Tahun 1935,

akan tetapi Grand Sultan No. 603 Tahun 1935;

Perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang

mengaku-ngaku atau mengclaim tanah tersebut sebagai milik dari

ahli waris padahal putusan-putusan telah menyatakan dengan tegas

bahwa tanah itu adalah milik Tergugat I Konpensi/Penggugat

Rekonpensi adalah melanggar hak subyektif dari Tergugat I

Konpensi/Penggugat Rekonpensi sehingga keamanan hak

miliknya menjadi terancam dan ketenangan hidupnya menjadi

terganggu.

8.2 Pengakuan/claim tersebut dilakukan oleh Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekopensi dengan kembali

mempergunakan dokumen atau bukti yang sudah dinyatakan

PALSU.

Setelah para ahli waris Datuk Muhammad Cheer mengajukan

gugatan beberapa kali dengan mempergunakan alas hak atau bukti

kepemilikan yaitu Grand Sultan No. 1 Tahun 1935, bahwa pada

tanggal 14 September 1999 tiga orang ahli waris dijatuhi hukuman

pidana, dengan amar putusan sebagai berikut:

”Menyatakan terdakwa 1. Datuk Samsi alias Hamsir, 2.



Adilsyah, 3. Datuk Usman, terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana ”secara bersama-sama

dengan sengaja menggunakan surat authentik Grand Sultan

No. 1 Tahun 1935 yang palsu atau dipalsukan yang

menimbulkan kerugian sebagai perbuatan berlanjut”

Berdasarkan Putusan Pidana ini maka Grand Sultan No. 1 Tahun

1935 adalah PALSU. Namun, sekalipun Pengugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi sudah mengetahui adanya putusan

pidana ini, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi kembali

mengajukan Gugatan dengan dasar gugatan yaitu Grand Sultan No.

1 Tahun 1935 (vide angka 2 dan 3 Gugatan a-quo);

Mengajukan gugatan dengan dasar gugatan yaitu dokumen atau

barang bukti yang sudah dinyatakan palsu, jelas merupakan tindak

pidana dan perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi

ini dapat dikualifikasikan sebagai contempt of court.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, rangkaian perbuatan Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang telah melanggar hak subyektif

Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini mengancam

keamanan hak milik dan mengganggu ketenangan hidup adalah

merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai ketentuan Pasal 1365

KUHPerdata, yang berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu, mengganti kerugian tersebut

yang telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai

berikut:

Kerugian Materiil

Bahwa sesungguhnya kerugian materiil yang sudah dialami oleh Tergugat I

Konpensi/Penggugat Rekonpensi sangat besar karena sejak tahun 1990 an

harus terus melayani gugatan-gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Namun oleh karena peristiwa tersebut

terjadi + 20 tahun yang lalu, maka dokumen-dokumen atau bukti-bukti

pendukung sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya kerugian materiil ini hanya

terkait Gugatan a-quo saja yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) yang terdiri dari tiket pesawat, akomodasi serta biaya-biaya lainnya.

Kerugian Immateriil



Bahwa sebenarnya nama baik tidaklah dapat dinilai dengan uang akan tetapi

karena adanya persyaratan undang-undang maka Tergugat I

Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan kerugian immateriil

sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan, maka Tergugat I

Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan

untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda

milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang bergerak maupun

yang tidak bergerak, yang akan disebutkan kemudian dalam surat terpisah;

11. Bahwa oleh karena gugatan berdasarkan bukti-bukti dan alas hak yang pasti

dan otentik, mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu

(uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding dan kasasi;

PERMOHONAN DALAM PROVISI

12. Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sangat

agresif sekalipun tidak ada dasar hukumnya untuk mengakui/mengclaim

tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990

sebagai milik dari 13 (tiga belas) orang ahli waris Datuk Muhammad Cheer,

maka mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan

dalam Provisi yaitu memerintahkan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat

Rekonpensi untuk menghentikan semua perbuatannya yang tidak berdasar

dan melawan hukum terhadap tanah milik Tergugat I Konpensi/Penggugat

Rekonpensi, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGB No. 1 Tahun

1990;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka dengan ini Tergugat I Konpensi/Penggugat

Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk

memutuskan:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menghentikan

segala tindakan-tindakannya yang tidak berdasar dan melawan hukum terhadap

tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 yang adalah

milik Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

I. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

1.1 Menerima Eksepsi Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;

1.2 Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidak-



tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat

diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1.3 Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat

diterima.

II. DALAM REKONPENSI

2.1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2.2 Menyatakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat No. 1

Tahun 1990, yang berdasarkan Putusan PTUN No: 27 PK/TUN/1996

jo Putusan No: 56 K/TUN/1995 jo Putusan No:

113/B/1993/PT.TUN.JKT jo Putusan No: 076/G/1991/PTUN-JKT telah

dinyatakan bahwa sertifikat tersebut telah dibuat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dan

Putusan Perdata No: 63PK/Pdt/2004 jo No: 2714K/Pdt/1998 jo No:

253/Pdt/1997/PT-Mdn.- jo No: 185/Pdt.G/1996/PN-Mdn.- yang

menyatakan sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 adalah sah dan

berharga adalah benar dan sah secara hukum milik Tergugat I

Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

2.3 Menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

2.4 Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk

membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp.

20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);

2.5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag);

2.6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar

bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding dan kasasi;

2.7 Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar

seluruh biaya perkara.



Jawaban Tergugat II :

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap

hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.

2. Gugatan Penggugat Ne bis In Idem (Exceptio Res Judicata)

Bahwa substansi perkara Nomor Nomor 137/Pdt.G/2013/PN- Mdn.-

adalah sama dengan perkara Nomor 185/Pdt.G/1996/PN.Mdn Jo Nomor

253/PDT/1997/PT-Mdn.- Jo Putusan Kasasi Nomor 2714 K/Pdt/1998 Jo

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/Pdt/2004, dimana gugatan

Penggugat ditolak seluruhnya. Apabila suatu perkara telah pernah

diajukan kepada Pengadilan dan telah dijatuhkan putusan terhadap

perkara tersebut, maka tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk

memperkarakannya kembali. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal

1917 KUHPerdata yang menentukan syarat ne bis in idem yaitu:

a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.

b. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang

berkekuatan hukum tetap.

c. Putusan bersifat positif (telah ditentukan dengan pasti status dan

hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang

disengketakan).

d. Subyek atau Pihak yang berperkara sama.

e. Obyek gugatan sama.

Bahwa perkara perkara Nomor 137/Pdt.G/2013/PN. Mdn apabila

diteliti telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1917

Kuhperdata karena sudah pernah diperkarakan, sudah ada putusan yang

berkekuatan hukum tetap, putusan bersifat positif, subyek atau pihak

sama dan obyek gugatan juga sama dengan perkara Nomor

185/Pdt.G/1996/PN.Mdn.- Jo Nomor 253/PDT/1997/PT.Mdn.- Jo Putusan

Kasasi Nomor 2714 K/Pdt/1998 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor

63 PK/Pdt/2004.

Secara praktek penanganan perkara Ne bis In Idem telah diatur

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang



penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Nebis In Idem.

Bahwa meskipun dalam perkara aquo ada penambahan Pihak

Tergugatnya, namun gugatan Penggugat aquo secara substantif adalah

sama dengan perkara terdahulu, sehingga karenanya gugatan

Penggugat aquo telah diformulasi dengan melanggar ketentuan asas Ne

Bis In Idem. Selain itu keseluruhan persyaratan tersebut di atas telah

dipenuhi dalam perkara ini, sehingga mohon dengan hormat Majelis

Hakim pemeriksa perkara Nomor 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.-

membuktikan dan memutuskan terlebih dahulu perkara ini sebelum

memasuki pokok perkara dengan menyatakan gugatan Para Penggugat

Ne bis In Idem.

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat

(Legal Standing/Actieve Legitimate) dengan alasan-alasan sebagai

berikut:

Dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Dt. M.

Cheer telah mewariskan tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 yang

berasal dari penjualan dari Tengku Otteman berdasarkan akta peralihan

hak tahun 1950 yang terletak di daerah Polonia.

Tanggapan Tergugat II

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan

obyek sengketa mengingat dasar/alas gugatan yang dipakai dalam

perkara aquo merupakan surat palsu. Para Penggugat telah dijatuhi

hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap karena

melakukan perbuatan menggunakan Grand Sultan Nomor 1 Tahun

1935 sebagai surat autentik padahal surat tersebut palsu yang

diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 264 (2) KUHP dan telah

dijatuhi hukuman pidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 87/Pid.B/1999/PN.Medan.- Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Nomor 19/PID/2000/PT-Mdn.- Jo Putusan Kasasi Nomor 1586

K/Pid/2000.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan dirinya

sebagai ahli waris Dt. M. Cheer yang mewariskan tanah seluas 35 Ha

berdasarkan Grant Sultan Nomor 1 tahun 1935, sama sekali tidak

berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada



sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/hubungan

hukum dengan obyek sengketa. Justru dengan digunakannya kembali

Grant Sultan Nomor 1 tahun 1935 dalam gugatan ini dapat menjadi

perkara pidana yang baru, karena Para Penggugat kembali mengulangi

perbuatan menggunakan surat palsu.

4. Gugatan Penggugat Daluwarsa

a. Bahwa andai katapun benar ada (tetapi telah terbukti tidak benar)

objek tanah perkara dimaksud pada Surat Grand Sultan No.1 Tahun

1935, maka sesuai aturan hukum yang berlaku Penggugat sudah

tidak berhak untuk mengajukan gugatan sesuai yang diatur dalam

Pasal 1967 KUHPerdata dengan tegas menyatakan ; “Segala

tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat

perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga

puluh tahun, sedang siapa yang menunjukan akan adanya

daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan sesuatu alas

hak……dstnya” Dan demikian juga yang diatur dalam pasal 32 ayat

(2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 dengan tegas

menyatakan ”dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan

Sertipikat (In Casu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1 Tahun 1990)

secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh

tanah tersebut dengan itikad dan secara nyata menguasainya, maka

pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat

lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5

(lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala

kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tudak mengajukan

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan

Sertipikat tersebut”.

b, Bahwa dengan alasan hukum tersebut jelas bahwa gugatan

Penggugat telah daluwarsa atau lewat waktu untuk diajukan

(expiration), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah

dinyatakan “ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet

onvankelijke veklaard)”.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Tergugat II memohon

kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menerima Eksepsi Tergugat II dan

memutuskan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet



Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara.

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-

dalil yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat, kecuali

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.

3. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 3 yang menerangkan

bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatan pada Grant Sultan Nomor

1 Tahun 1935 adalah alas hak atas tanah seluas 35 Ha yang terletak di

Kampung Baru (sekarang Sukadamai) dengan batas-batas yang

disebutkan Penggugat, disampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa Grant Sultan Nomor 1 Tahun 1935 yang dijadikan dasar

gugatan telah dinyatakan sebagai surat palsu, sehingga Para

Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 87/Pid.B/1999/PN.Medan Jo

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/PID/2000/PT-Mdn Jo

Putusan Kasasi Nomor 1586 K/Pid/2000. Sehingga dasar gugatan

Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum

dalam perkara aquo.

b. Bahwa mengenai batas tanah sengketa yang dinyatakan Para

Penggugat berada di daerah Polonia, sama sekali tidak benar dan

tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Sesuai putusan dalam

perkara Nomor 185/Pdt.G/1996/PN.Mdn Jo Nomor

253/PDT/1997/PT.Mdn Jo Putusan Kasasi Nomor 2714 K/Pdt/1998

Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/Pdt/2004, telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara terdahulu

telah menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam Grand

Sultan tanggal 23 Nopember 1935 lokasinya didaerah Marindal

Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan, bukan di

Polonia.

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 4 yang menerangkan

bahwa berdasarkan UUPA Grant Sultan mempunyai kekuatan yang

sama dengan hak milik, dalil tersebut merupakan penafsiran Para

Penggugat tanpa didasarkan ketentuan hukum. Di dalam Negara



Kesatuan Republik Indonesia entitas Kasultanan/Kerajaan yang secara

hukum diakui keberadaannya hanyalah Kasultanan Yogyakarta,

sedangkan untuk Kerajaan/Kasultanan yang lainnya dengan adanya

Proklamasi Kemerdekaan 1945 hanyalah merupakan simbol

budaya/historis bangsa yang tidak mempunyai kewenangan kekuasaan

dalam pengaturan dalam bidang pemerintahan termasuk dalam

pengaturan hukum tanah. Sehingga tanah yang dahulunya dikuasai oleh

Kasultanan/Kerajaan telah beralih kepada Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian dalil Para Penggugat tidak mempunyai kebenaran

hukum, sehingga mohon diabaikan.

5. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 5 dan 6 tentang

asal tanah dari penjualan Tengku Otteman kepada Dt. Mcheer sesuai

surat keterangan tertanggal 18 Desember 1989 berdasarkan akta

peralihan hak yang terdaftar di Kantor Asisten Wedana Kecamatan

Delitua tanggal 16 April 1950 dan mengenai batas tanah sengketa dapat

disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Surat keterangan tersebut telah diperiksa secara cermat dan teliti

oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor

185/Pdt.G/1996/PN.Mdn Jo Nomor 253/PDT/1997/PT.Mdn Jo

Putusan Kasasi Nomor 2714 K/Pdt/1998 Jo Putusan Peninjauan

Kembali Nomor 63 PK/Pdt/2004 dan dinyatakan bahwa:

1) Surat keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

2) Surat keterangan tersebut telah diluruskan isinya dengan surat

keterangan tanggal 26 Agustus 1991 yang kemudian ditegaskan

dengan surat keterangan tanggal 24 April 1993 yang

menerangkan bahwa tanah yang tersebut dalam Grant Sultan

tertanggal 23 Nopember 1935 seluas 350. 000 M2 tercatat atas

nama Tengku Otteman tidak terletak di daerah Polonia namun

berlokasi di daerah Marindal Sekarang Kelurahan Harjosari

Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan (lihat Putusan

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 253/PDT/1997/PT.Mdn halaman

10 yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Nomor 2714

K/Pdt/1998 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63

PK/Pdt/2004).



- Dengan demikian surat keterangan tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum sama sekali dan mohon diabaikan.

6. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada angka 8 dan 9 mengenai

tuduhan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum dengan

menguasai tanah obyek sengketa dan adanya peralihan hak dari

Tergugat II kepada Tergugat I dapat disampaikan tanggapan:

- Mengenai hal tersebut telah diperiksa secara cermat dan teliti oleh

Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor 185/Pdt.G/1996/PN-Mdn.-

Jo Nomor 253/PDT/1997/PT.Mdn.- Jo Putusan Kasasi Nomor 2714

K/Pdt/1998 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/Pdt/2004

dan dinyatakan bahwa Tergugat I yang memperoleh hak dari

Tergugat II dan menguasai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan

No 1 Tanggal 25 Agustus 1990 atas tanah obyek sengketa adalah

sah yaitu dilindungi hak yang tercantum dalam SHGB tersebut (lihat

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 253/PDT/1997/PT-Mdn.-

halaman 13 yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Nomor 2714

K/Pdt/1998 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63

PK/Pdt/2004).

- Bahwa selain itu mengenai apa yang didalilkan Para Penggugat

pada angka 8 dan 9 telah diperiksa secara cermat dan teliti serta

telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor 076/G/1991/Tn/PTUN-JKT jo Nomor 113/B/1993/PT.TUN-

JKT jo Nomor 56 K/TUN/1995 jo Nomor 27 PK/TUN/1996 jo Nomor

02 PK/TUN/1998 dimana gugatan Penggugat (yang juga Penggugat

dalam perkara aquo) ditolak seluruhnya, putusan mana telah

berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada angka 10, 11 dan 12

mengenai penerbitan SHGB Nomor 1 dan putusan Mahkamah Agung

Nomor 56 K/TUN/1995 tentang pembatalan sertipikat, dapat disampaikan

tanggapan sebagai berikut:

- Mengenai hal tersebut juga telah diperiksa secara cermat dan teliti

oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor

185/Pdt.G/1996/PN.Mdn Jo Nomor 253/PDT/1997/PT.Mdn Jo



Putusan Kasasi Nomor 2714 K/Pdt/1998 Jo Putusan Peninjauan

Kembali Nomor 63 PK/Pdt/2004 pada halaman 13 putusan

Pengadilan Tinggi dinyatakan bahwa :

“ Bahwa Tergugat/Terbanding juga mengajukan putusan

Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali No.

27/PK/TUN/1995 atas putusan Mahkamah Agung Nomor 56

K/TUN/1995 yang dalam pertimbangannya berpendapat:

1. Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah negara bekas

perkebunan Polonia Estate sebagaimana diuraikan dalam

Gewet Ooskust van Sumatera Afdeling Medan Blad, gambar

C.4.5 dan 6 yang diketahui oleh Land Meter 1930, jadi bukan

tanah pribadi Sultan Deli.

2. Bahwa dengan hapusnya Swapraja Deli, tanah tersebut beralih

menjadi tanah negara dan penggunaannya ada pada

Pemerintah RI dalam hal ini Menteri Dalam Negeri/Menteri

Agraria, Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria dan

Kepala Badan Pertanahan Nasional

3. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (yang dikuatkan

dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung) berpendapat

bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding adalah

sebahagian dari tanah bekas perkebunan Polonia Estate yang

dimaksud dalam kontrak antara Sultan Deli dan Associate

Langkat tersebut di atas, bukan tanah yang dimaksud dalam

Grand Sultan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

- Bahwa selain itu mengenai apa yang didalilkan Para Penggugat

juga telah diperiksa secara cermat dan teliti serta telah diputuskan

oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 076/G/1991/Tn/PTUN-

JKT jo Nomor 113/B/1993/PT.TUN-JKT jo Nomor 56 K/TUN/1995 jo

Nomor 27 PK/TUN/1996 jo Nomor 02 PK/TUN/1998 dimana

gugatan Penggugat (yang juga Penggugat dalam perkara aquo)

ditolak seluruhnya, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat

selebihnya karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang ada dan

hanya merupakan pengulangan dari perkara terdahulu yang telah



diperiksa dan diputus secara cermat oleh Majelis Hakim di semua

tingkatan peradilan baik peradilan perdata, tata usaha negara maupun

pidana yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat II Konpensi dalam kedudukannya sekarang Penggugat

Rekonpensi akan mengajukan balas terhadap Para Penggugat Konpensi

dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat II Konpensi / Penggugat

Rekonpensi dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dan mohon dinyatakan terulang dalam Rekonpensi ini.

3. Bahwa sangat jelas gugatan Para Penggugat Konpensi/Tergugat

Rekonpensi hanyalah merupakan tindakan spekulasi yang sama sekali

tidak berdasar pada hukum, dimana Para Penggugat telah berkali-kali

mengajukan gugatan disemua peradilan.

4. Bahwa seperti disebutkan diatas, secara substansial terhadap obyek

sengketa telah diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim terdahulu dan

telah berkekuatan hukum tetap dimana gugatan Para Penggugat ditolak.

Meskipun suatu pengajuan gugatan merupakan perbuatan hukum yang

sah, akan tetapi hal tersebut harus dilandasi dengan itikad baik semata-

mata dalam rangka mempertahankan suatu hak dan bukan mengada-ada

seperti yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

5. Bahwa dengan mengajukan gugatan secara mengada-ada, jelas

merupakan tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada

Tergugat II Konpensi, hal tersebut menyebabkan adanya image seolah-

olah Tergugat II telah melakukan perbuatan semena-mena terhadap

Tergugat Konpensi dan membutuhkan pikiran dan waktu serta biaya yang

terpaksa dikeluarkan serta, yang meskipun nilainya tidak dapat dihitung

secara eksak akan tetapi nilainya tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,-

(sepuluh milyard rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Yang Terhormat Majelis

Hakim berkenan memeriksa gugatan aquo, dan dengan memberikan

keputusan sebagai berikut:



I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II.

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II . DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya

gugatan Penggugat tidak diterima.

2. Menghukum Penggugat membayar beaya perkara.

III. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi.

2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan

melawan hukum kepada Penggugat karena telah mencemarkan nama baik

Penggugat Rekonpensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi secara tunai

kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(sepuluh milyar rupiah) yang dibayar tunai dan sekaligus.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp.

20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan

menjalankan putusan ini terhitung mulai putusan berkekuatan hukum

tetap.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –

adilnya (ex aquo et bono).

Jawaban Tergugat III

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III secara tertulis secara

mutatis dan mutandis merupakan satu bagian dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat III tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan

Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas didalam



jawaban ini ;

3. Bahwa status tanah yang disengketakan adalah Hak Guna Bangunan

Nomor : 1/Sukadamai tercatat atas nama PT. Taman Malibu Indah seluas

201.000 M sesuai dengan Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1990

Nomor : 3122/1990 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara cq. Ketua Badan

Koordinasi Penanaman Modal Daerah Medan tanggal 20 Agustus 1990

Nomor : 593/422/22/K-Pi/1990, yang berasal dari tanah Negara bekas Hak

Pakai No. 194/Polonia ;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta tanggal 16

September 1993 Nomor : 076/G/PTUN-JKT. Jis Putusan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Oktober 1994 Nomor :

113/B/1993/PT. TUN-JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia tanggal 15 Desember 1995 Reg. No. 56/K/TUN/1995 Jo.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juni 1997 Reg.

No. 27/PK/TUN/1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23

Pebruari 1999 No. 02 PK/TUN.1998 tuntutan ahli waris Dt. Muhammad

Cheer (Datuk Hamsir, dkk) untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor : 1/ Sukadamai dinyatakan ditolak, dengan demikian

penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1/Sukadamai tercatat

atas nama PT. Taman Malibu Indah tersebut adalah sah ;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 April

1997 Nomor : 185/Pdt-G/1996/PN-Mdn Jis. Putusan Pengadilan Tinggi

Medan tanggal Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2000 Nomor :

2714 K/Pdt/1998 tuntutan ahli waris Dt. Muhammad Cheer (Datuk

Syamsir, dkk) agar dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah sengketa

dinyatakan ditolak dan PT. Taman Malibu Indah dinyatakan sebagai

pemilik sah tanah sengeketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Banguna

Nomor : 1/ Sukadamai ;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14

September 1999 Nomor : 87/Pid.B/1999/PN-Mdn Jo. Putusan Pengadilan

Tinggi Medan tanggal 8 April 2000 Nomor : 19/Pid/2000/PT-Mdn Jo.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Maret 2002

Nomor : 1586 K/Pid/2000, Datuk Samsir Alias Hamsir, Adilsyah dan Datuk

Usman (Ahli waris Datuk Mohamad Cher) terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama



dengan sengaja menggunakan surat authentic Grant Sultan Nomor 1

Tahun 1935 yang palsu atau dipalsukan yang menimbulkan kerugian

sebagai perbuatan berlanjut ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini ;

Jawaban Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya mendalilkan Turut

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum karena Turut Tergugat

menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648.1/MBU/154/1990

tanggal 3 April 1990 diatas tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai

milik Penggugat sehingga merugikan Penggugat. Untuk itu Penggugat

menuntut dalam petitumnya agar Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.

648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April 1990 yang diterbitkan Turut Tergugat

dinyatakan catat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat a quo tidaklah

beralasan hokum sehingga harus ditolak karena Turut Tergugat dalam


tanggal 3 April 1990 a quo tidaklah ada melakukan perbuatan melawan

hukum yang merugikan Penggugat. Dalam hal ini Turut Tergugat telah

cermat dan teliti serta telah sesuai aturan hukum yang berlaku itu dalam


tanggal 3 April 1990 ;

- Bahwa tidak ada alasan hukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April

1990 yang dimohonkan Tergugat I mengingat segala persyaratan hukum

untuk mendirikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.



648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April 1990 tersebut telah dipenuhi oleh

Tergugat I ;

- Bahwa selain itu pula, alas hak atas tanah lokasi diterbitkannya Surat Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April 1990

tersebut merupakan alas hak yang sah dan tidak ada pencabutan

dan/ataupun dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Tergugat

III), sehingga dengan dipenuhinya segala persyaratan administrasi untuk itu

maka Turut Tergugat menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.

648.1/MBU/154/1990 tanggal 3 April 1990 ;

- Bahwa dalam perkara a quo, Turut Tergugat justru meragukan kapasitas

Penggugat atas gugatan a quo terhadap Turut Tergugat, yakni Penggugat

hanya bertindak selaku pemegang kuasa yang diterima dari ahli waris Datuk

Muhammad Cheer yang diterima tahun 1987, namun tidak jelas kuasa yang

dimaksud, berikut keterangan terkait meninggalnya Datuk Muhammad Cheer

tersebut ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat kemukan tersebut diatas

maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a

quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan

yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusan

tanggal 23 September 2014 No.137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II untuk seluruhnya ;


- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



DALAM REKONPENSI :

TENTANG PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I Konpensi ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi/Tergugat I Konpensi

untuk sebagian ;

- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No, 1 Tahun 1990 sah milik

Penggugat I dalam Rekonpensi/Tergugat I Konpensi ;

- Menolak gugatan Penggugat II dalam Rekonpensi/Tergugat II Konpensi

seluruhnya ;

- Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh

puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa isi putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas telah diberitahukan

dengan seksama kepada Terbanding-III semula Tergugat-III dan Turut

Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Oktober

2014 ;

Telah Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh : ILHAM PURBA,

SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa

pada tanggal 01 Oktober 2014 Penggugat telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September

2014 No. 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- dengan Akte Banding Nomor : 129

/2014 tersebut ;

2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh:

DINNER SINAGA, SH Jurusita Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 dan 10

Desember 2014 yang menerangkan kepada Tergugat-III dan Turut

Tergugat bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 Penggugat telah

mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



medan, dan untuk Tergugat-I dan Tergugat-II permohonan banding tersebut

diberitahukan pada tanggal 23 dan tanggal 28 Januari 2015 ;

3. Memori banding tertanggal 14 Nopember 2014 yang diajukan oleh kuasa

Hukum Pembanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan pada hari dan tanggal itu juga, dan salinannya telah

diserahkan dengan seksama kepada pihak lawannya Tergugat-III dan Turut

Tergugat masing-masing pada tanggal 9 dan 10 Desember 2014,

sedangkan untuk Tergugat-I dan Tergugat-II masing-masing pada 23 Januari

2015 dan tanggal 28 Januari 2015, kemudia Pembanding semula sebagai

Penggugat telah mengajukan Tambahan Memori Bandingnya pada tanggal

5 Mei 2015;

4. Kontra memori banding tertanggal 05 Februari 2015 yang diajukan oleh

Terbanding-I semula Tergugat-I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan pada hari dan tanggal itu juga dan Kontra Memori Banding

Terbanding-II semula sebagai Tergugat-II tertanggal 20 Februari 2015 ;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh :

DINNER SINAGA, SH Jurusita Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 dan 10

Desember 2014 yang menerangkan kepada Terbanding-III semula

Tergugat-III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberi kesempatan

untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 23

September 2014 No. 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- yang dimintakan banding,

sedangkan untuk Terbanding-I semula Tergugat-I dan Terbanding-II semula

Tergugat-II hal yang sama diberitahukan pada tanggal 23 dan 28 Januari

2015 kemudian untuk Pembanding semula Penggugat pada tanggal 02

Februari 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum



Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Nopember 2014 pada pokoknya

mengajukan keberatan sebagai berikut :


Bahwa yang menjadi objek Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam

perkara ini adalah penguasaan secara tidak sah sebagian Tanah Grand Sultan

nomor 1 tahun 1935 milik ahli waris Dt. M.Cheer (Pembanding/Penggugat) yang

saat ini dikuasai PT.Taman Malibu Indah (Terbanding I) seluas 20,1 hecta are

(ha) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 Tahun 1990

yang asal usul tanahnya dipalsukan dari blad C 4,C 5,dan C 6 dengan batas-

batas menurut rujukan kordinat Tofografi Kodam Bukit Barisan tertanggal 01

Desember 1998 sebagai berikut :

- Utara : Jalan Avros

- Timur : Sungai Deli dan T.Ahmad

- Barat : Jalan SMU II / Poloniaway

- Selatan : Rel Kereta Api/Pangkalan Mansyur

- Terletak di titik Kordinat : D = 98o 40’ 40,8” BT

3o 33’ 12,8” LU

E = 98o 40’ 40,0” BT

3o 32’ 40,0” LU

F = 98o 40’ 50,4” BT

3o 32’ 38,4” LU

G = 98o 41’ 0,8” BT

3o 32’ 38,4” LU



Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama, sebagai judex factie yang melakukan

PENILAIAN ATAS PEMBUKTIAN SUATU PERISTIWA HUKUM, telah

melakukan kekeliruan dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan

oleh Pembanding/Penggugat, sehingga terjadi pembenaran semata-mata atas

bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan sengaja

mengenyampingkan (tidak mempertimbangkan) sebagian bukti-bukti yang

diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam peradilan tingkat pertama, supaya

“PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN SECARA MASIF,

TERORGANISIR, STRUKTURAL, INTELEKTUAL ATAS TANAH GRANT

SULTAN NO.1 TAHUN 1935 (GS. 1/1935) YANG DILAKUAKN OLEH PARA

TERBANDING , PANGKOWILU 1 MEDAN CQ. TERBANDING III “ Terbungkus

oleh hak guna bangunan (HGB) no 1 tahun 1990 nama PT. Taman Malibu Indah

(Terbanding I) yang diterbitkan Turut Terbanding dengan cara-cara melawan

hukum yaitu asal-usul pengukuran dan gambar tanah berasal dari Blad C 4, C 5,

C 6, tapi dalam prakteknya error en objecto ( salah lokasi) yaitu diblad C 20,

Blad C 21 dan Blad C 30 yang tidak lain adalah Grand Sultan No.1 Tahun 1935

milik Pembanding/Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan telah

mengabaikan bukti Pembanding/Penggugat yang diajukan dihadapan

persidangan tentang isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

56 K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995, yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 27/ PK/TUN/1996 tanggal 6 Maret 2001 dalam perkara antara Ahli Waris

Datuk Muhammad Cheer yaitu Datuk Hamsir dkk sebagai pemohon kasasi

dahulu Para Penggugat/Terbanding Melawan Kepala Badan Pertanahan

Nasional dkk dalam Perkata Tata Usaha Negara tentang objek Perkara

Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1990 atas

nama PT. Taman Malibu Indah (sekarang Terbanding 1) ;

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56

K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995, yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 27/PK/TUN/1996 tanggal 6 Maret 2001 yang selanjutnya ditindak lanjuti

dengan Surat Pemberitahuan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum



tetap Nomor 076/G/1991/TM/PTUN-JKT tanggal 17 Mei 2001 yang isi amar

putusan MARI Nomor : 56 K/TUN/1995 tanggal 15 Desembar 1995, adalah

sebagai berikut ;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ;----------

1.Datuk Hamsir, 2. Datuk Usman, 3. Datuk Aldisyah, 4.Ny. wan Rakayiah

Aini, 5. Ny. Wan Asbah, 6. Ny. Wan Syamsiah, 7. Ny.Wan Itom (Wan Atun),

8. Ny.Wan Rajemah, 9. Ny.Wan Intan, 10. Ny.Chadijah, 11. Datuk Budiah,

12. Ny.Mahmudin, 13. Ny.Wan Hanisah, dalam hal ini kesemuannya diwakili

oleh kuasanya SUGIONO dan kuasa subsitusi I wayan Suparmin,

S.H.tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara Jakarta tanggal

29 Oktober 1994 No.113/B/1993/PT.TUN-JKT, dan Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara tanggal 16 September 1993 Nomor 076/G/1991/PTUN-JKT.-

DALAM EKSPEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;


1 . Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;

2 . Menyatakan tidak syah surat tanggal 11 April 1991 No.570-1409/DV ;

3. Menyatakan tidak syah Keputusan Menteri dalam Negeri Cq. Direktor

Jenderal Agraria No. 78/HP/DA, tertanggal 25 Agustus 1987 ;

- Memerintahkan Tergugat I cq. Direktorat Jenderal Agraria untuk

mencabut SK No. 78/HP/DA/87 tersebut ;

4 . Menyatakan tidak syah Surat izin Lokasi Nomor : 593.61/152/K/1990, tanggal

13 Maret 1990 atas nama PT. Taman Malibu Indah;

- Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut izin lokasi No.

593.61/152/K/1990 tersebut ;

5. Menyatakan tidak syah Surat Izin Mendirikan Bangunan No.648.1/MBU/154

Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh WalikotaMadya Medan ;

- Memerintahkan Tergugat III WalikotaMadya Medan untuk mencabut

Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990

tersebut ;

6. Menyatakan tidak syah Sertifikat Hak Pakai No.194/Polonia Tanggal 13 April

1989, atas nama Yayasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara “ADI



UPAYA” (YASAU) ;

- Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No.

194/Polonia tersebut ;

7. Menyatakan tidak syah Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 atas nama

PT.Malibu Indah ;

- Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Hak Guna Banguna No.1

Tahun 1990 tersebut ;

8. Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, dan VI, untuk membayar semua

biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, Banding

maupun dalam tingkat Kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan

sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa menurut Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Hanya Putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat

dilaksanakan”. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

56 K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995, yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, berdasarkan penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 27/PK/TUN/1996 tanggal 6 Maret 2001 yang selanjutnya ditindak lanjuti

dengan surat pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum

tetap Nomor 076/G/1991/TM/PTUN-JKT tanggal 17 Mei 2001 yang isi amar

putusn MARI Nomor 56 K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995.

Bahwa menurut Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “ dalam hal

empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat

tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97

ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usah Negara itu tidak mempunyai

kekuatan hukum lagi”. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut bahwa

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1990 atas nama terbanding I

tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Bahwa untuk mendudukkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang

seharusnya dilakukan Majelis Hakim sebelum mengambil keputusan di dalam



perkara Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad eks Pasal 1365 KUH

Perdata) a quo, dalam hal penguasaan tanah a quo yang sekarang diduduki

oleh Terbanding I, Pembanding/Penggugat menyampaikan berbagai kekeliruan

lainnya dari Majelis Hakim di dalam pertimbangan dan putusannya berdasarkan

sejarah tanah atas tanah objek sengketa ;

Sejarah Tanah Atas Tanah objek Sengketa

9. Bahwa sejarah tanah atas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :

9.1 Bahwa Pembanding / Penggugat adalah pemilik tanah sengketa

berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu Surat Grant Sultan Nomor

1 Tahun 1935 atau disingkat GS 1/1935 atas nama Datuk Muhammad

Cheer seluas 35 ha (hektar are) yang terletak di kampung baru

(sekarang dikenal dengan kelurahan Sukadamai) yang berada diatas

Blad C 20,C 21 dan C 30 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Avros

Sebelah Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad

Sebelah Selatan : Pangkalan Mansyur

Sebelah Barat : Poloniaway

Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal II Ketentuan Konversi menyatakan bahwa

Grant Sultan adalah hak milik turun temurun, hak kuat yang mempunyai

kekuatan hukum yang sama dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), oleh karenanya

dasar hukum kepemilikan Pembanding/Penggugat atas tanah objek sengketa

adalah kuat dan sah secara hukum.

9.2 Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah

Syariah Medan Nomor : 013/1990 telah ditetapkan secara hukum ,

bahwa Pembanding/Penggugat ada 13 (tiga belas) orang ahli waris dari

Datuk Muhammad Cheer yaitu : 1. Datuk Hamsir, 2. Datuk Usman, 3.

Datuk Adilsyah, 4.Ny. Wan Rakayiah Aini, 5. Ny. Wan Asbah, 6. Ny.

Wan Syamsiah, 7. Ny.Wan itom (Wan Atun), 8. Ny.Wan Rajemah, 9.

Ny. Wan Intan, 10. Ny.Chadijah, 11.Ny. Datuk Budiah, 12.Ny.

Mahmudin, 13. Ny. Wan Hanisah;



9.3 Bahwa para ahli waris Datuk Muhammad Cheer sebagai pemilik atas

tanah Grant Sultan Nomor. 1 tahun 1935 (GS 1/1935),

berdasarkan Surat Keterangan Sultan Deli, tanggal 18 Desember 1989 ,

menyatakan bahwa GS 1/1935 adalah hasil dari Jual-Beli Tanah antara

Tengku Otteman (Penjual) kepada Datuk Muhammad Cheer (Pembeli)

berdasarkan Akta Peralihan Hak yang terdaftar di Kantor Asisten

Wedana Kecamatan Delitua Nomor 20 GS Nr.1/HT/1950 tanggal 16

April 1950.

9.4 Bahwa tahun 1970 dengan alasan demi kepentingan perluasan

Pangkalan TNI-AU Polonia Medan, Menteri Dalam Negeri melalui Surat

Keputusan Dirjen Agraria No.1/HPL/DA/70 tanggal 3 Februari 1970

mengabulkan permohonan Panglima Komando Wilayah Udara

(Pangkowilu) I Medan tentang pemberian tanah hak pengelolaan (HPL)

seluas 1.379.659,50 m2 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu

enam ratus lima puluh sembilan koma lima puluh meter persegi) di atas

tanah yang terletak di Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan

(termasuk tanah Grant Sultan No.1 tahun 1935 seluas 35 Ha) dengan

syarat (klausul) sebagai berikut :

- Penguasaan atas tanah tersebut adalah untuk melakukan kuasa militer

(SOB) didaerah-daerah daratan dalam radius tiga (3) mil dari titik pusat

landasan pangkalan ;

- Hak pengelolaan berlaku selama/sepanjang tanah tersebut

dipergunakan untuk keperluan pangkalan Angkatan Udara Medan ;

- Jika ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan hak miliknya atas

tanah tersebut,maka pihak AURI harus bersedia membayar ganti rugi

yang layak kepada yang bersangkutan (pemilik tanah) ;

- Peralihan hak Pengelolan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan

kecuali dengan ijin Menteri Dalam Negeri/Dirjen.Agraria ;

- Penerima hak pengelolaan wajib mengembalikan hak

pengelolaannya,baik secara keseluruhan maupun sebagian,apabila

tidak dipergunakan lagi untuk keperluan pangkalan Angkatan Udara



Medan ;

- Pemberian hak tersebut dapat dicabut atau ditinjau kembali,apabila

pemberian hak tersebut ternyata keliru atau tidak tepat lagi,serta

apabila luas tanah yang diberikan tersebut melebihi keperluan.

9.5 Bahwa Tahun 1974 Tanpa seijin Menteri Dalam Negeri, Pangkowilu I

Medan menerbitkan Skep.No.019/B/IV/74 tanggal 1 Juni 1974 tentang

pemberian sebagian tanah hak pengelolaannya (eks tanah GS.1/1935

seluas 219.506 m2) kepada PT.Surya Dirgantara.

9.6 Bahwa Tahun 1976 Dirjen. Agraria menerbitkan SK. No.217/HP/DA/

1976 tentang pemberian tanah hak pakai seluas 219.506 m2 (sebagian

dari eks tanah GS.1/1935) kepada PT.Surya Dirgantara dengan

mempertimbangkan :

- SURAT KUASA AHLIWARIS TENTANG PEMBERIAN KUASA

KEPADA PENERIMA KUASA UNTUK MENGALIHKAN HAK

TANAH ADAT(GS.1/1935), yang dibuat di hadapan Notaris

A.P.Parlindungan,SH.

- Surat keterangan Deli Maatschappij tertanggal 30 Agustus 1982 dan

tanggal 3 Febuari 1946 tentang perjanjian sewa antara perusahaan

Deli Maatschappij dengan Dt.M.Cheer sebagai pemilik ;

- SURAT PERNYATAAN PENANGGALAN HAK NO.76/1974

TANGGAL 17 DESEMBER 1976 dihadapan Kepala Kantor Agraria

Medan, tentang penanggalan hak ahliwaris atas tanah adat

(GS.1/1935) kepada PT.Surya Dirgantara ;

9.7 Bahwa PT.Surya Dirgantara sebagai badan hukum privat yang

diberikan tanah Hak Pakai, tidak dapat meneguhkan hak tersebut

sebab :

- Proses pengalihan tanah hak pengelolaan (sebagian dari eks tanah

adat GS.1/1935) yang diduduki oleh Pangkowilu I Medan, telah

melanggar seluruh ketentuan (klausul) yang ditetapkan oleh



SK.Dirjen.Agraria No.1/HPL/DA/70 ;

- PROSES PEMBERIAN UANG GANTI RUGI KEPADA PEMILIK

TANAH GS.1/1935 YANG BERSIFAT INTIMIDATIF DAN

MANIPULATIF., melanggar seluruh ketentuan tentang pemberian

tanah HPL kepada Pangkowilu I Medan ;

9.8 Bahwa Tahun 1982 Terbit SK Dirjen Agraria No.150/DJA/82 tanggal

8 September 1982 tentang pembatalan tanah hak pengelolaan (HPL)

Pangkowilu I Medan yang isinya menyatakan antara lain :

a) Mencabut/membatalkan hak pengelolaan (HPL) tanah seluas

1.379.659.50 m2 yang diperoleh Pangkowilu I Medan berdasarkan

SK Dirjen.Agraria No.1/HPL/DA/70 ;

b) Memerintahkan Kepala Kantor Agraria Kodya Medan untuk

melakukan pencoretan/penyesuaian dalam Buku Tanah atas

pemberian HPL termaksud, kemudian mecatatnya sebagai tanah

yang dikuasai langsung Negara ;

c) Mempersilahkan Pangkowilu I Medan untuk mengajukan

permohonan Hak Pakai, dengan syarat :

- Tanah yang diberikan harus bebas dari adanya hak-hak pihak

ketiga yang ada di atasnya; dan

- BAGIAN TANAH YANG TERDAPAT HAK-HAK PIHAK KETIGA

DAN SECARA OBJEKTIF TIDAK DIPERLUKAN SEBAGAI

WILAYAH PANGKALAN ANGKATAN UDARA, AKAN

DIKELUARKAN DARI PEMBERIAN HAK PAKAI.

9.9 Bahwa tahun 1988 telah terbit sertifikat Hak Pakai No.194/Polonia

tanggal 13 April 1989 atas nama YASAU tanpa batas waktu (

bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 (2a) UU No.5 Th 1960

tentang Pokok Pokok Agraria ;

9.10 Bahwa tahun 1990 YASAU (terbanding II) menjual tanah adat



(GS.1/1935) kepada PT.TAMAN MALIBU INDAH (Terbanding I)

seharga Rp.5.628.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh

delapan juta rupiah ).

10. Bahwa bukti pengakuan atas keberadaan tanah adat (GS.1.1935) sebagai

tanah yang diduduki sekarang oleh Terbanding I, dibuktikan melalui

penelitian-penelitian dan pernyataan tertulis, baik yang dilakukan sendiri

oleh BPN maupun instansi lainnya ;-

a. Hasil pemeriksaan Deputi Bidang Pengawasan BPN (Badan Pertanahan

Nasional) No.38/ND/DV/I1/91 tanggal 26 Febuari 1991 menyimpulkan :

Keberadaan atau eksistensi tanah Grant Sultan No.1 Th,1935

tercatat atas nama Tengku Otteman dan telah diserahkan kepada

Datuk Muhammad Cheer, dan terdaftar di Kantor Asisten Wedana

Kecamatan Delitua tahun 1950. (Bukti P-15 yang tidak

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama)

b. Analisa dan kesimpulan laporan Deputi Bidang Pengawasan

BPN.No.11/DV/LHP/K/WI/1/91 tanggal 22 Januari 1989 menyimpulkan:

Secara juridis formal diakui adanya tanah ahliwaris Datuk Muhammad

Cheer seluas 35 ha (tiga puluh lima hektar are), yang terletak di

JL.Karangsari, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru,

Kotamadya Medan. Dan ternyata sebagian dari tanah tersebut

tumpang tindih dengan tanah Hak Pakai No.194/Polonia atas nama

YASAU. (Bukti P-29 yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

tingkat pertama).

c. Kesimpulan Laporan Khusus Inspektur Bakorstanas DPB.KDH Tk.I

Sumatera Utara No.01/Lapsus/Irstanas/X/198 tanggal 6 Oktober 1989

menyimpulkan : Bahwa tanah yang dimaksud dalam Hak Pakai yang

diberikan kepada YASAU berdasarkan SK. Mendagri

c/q.Dirjen.Agraria (SARWATA,SH.) No.78/HP/DA87 tanggal 25

Agustus 1987,bukan berada di atas Tanah yang langsung dikuasai

YASAU (TERBANDING II) TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN CARA MEMPERJUALBELIKAN TANAH

YANG BUKAN HAKNYA KEPADA TERBANDING I



oleh Negara, tetapi di atas tanah adat (Grant Sultan No.1 Th.1935).

d. Kesimpulan hasil penelitian BANAS II POLDAGRI tanggal 22 Febuari

1990, ditandatangani Sofian Harahap,SH.menyimpulkan : Surat Grant

Sultan No.1 adalah benar tentang hak atas tanah adat warisan dari

Sultan Deli yang diakui sebagai tanah adat.

e. Laporan hasil penelitian Tim Asistensi Hukum Ketua DPA (Dewan

Pertimbangan Agung) No.13/TAH/DPA/1998 tanggal 18 Maret 1998

menyimpulkan : Tanah HGB No.1/1990 yang berasal dari tanah Grant

Sultan No.1 Th.1935 terletak di kelurahan Sukadamai, Kecamatan

Medan Baru, Kotamadya Medan.

f. Surat pernyataan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam AI Haj (anak/ahliwaris

Tengku Otteman) tanggal 18 Desember 1989 menyatakan : Bahwa

tanah yang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah tersebut adalah

tanah bekas tanah adat (Grant Sultan No.1 Th.1935). (Bukti P-5

yang kemudian dibantah oleh Surat Pernyataan Sultan Deli Azmy

Perkasa Alam AI Haj tanggal 26 April 1993 sebagai bukti T I-13A);

g. Surat Keterangan Ketua YASAU (Letkol.PNB.Sjaefullah) tanggal 16

Juni 1988 menerangkan : Bahwa tanah yang dikuasai oleh YASAU

tersebut adalah bekas tanah adat ( Grant Sultan No.1 Th.1935).

11. Bahwa untuk membuktikan bagaimana YASAU ( Terbanding II) dan Badan

Pertanahan Negara (BPN) sebagai Terbanding III telah MEMANIPULASI

TANAH ADAT (GS.1/1935) MENJADI TANAH NEGARA, sebagaimana

kemudian dipatahkan oleh bukti P-15, P-29, P-10, Pembanding

menyampaikan fakta-fakta hukum tersebut di bawah ini;

a. Dirjen Agraria (SARWATA, S.H.) melalui SK. No.78/HP/DA/87 tanggal

25 Agustus 1987, MEMUTARBALIKKAN FAKTA TANAH ADAT

(GS.1/1935) SEBAGAIMANA SUDAH TERBUKTI PADA ANGKA 4.1.

HURUF C DAN D DI ATAS MENJADI TANAH NEGARA, yang isinya

antara lain :

- Membatalkan SK.No.217/HP/DA/76 tentang pemberian



tanah Hak Pakai kepada PT.Surya Dirgantara (yang telah

dibatalkan oleh SK.No.150/DJA/82) ;

- Memberikan tanah Hak Pakai seluas 201.000.m2 kepada

Yayasan TNI-AU “Adi Upaya” (YASAU);

- Mempertimbangkan bahwa tanah yang dimohonkan dan

diberikan kepada YASAU tersebut adalah tanah Negara;

b. Terbit sertifikat Hak Pakai No.194/Polonia tanggal 13 April 1988 atas

nama YASAU tanpa batas waktu (bertentangan dengan ketentuan Pasal

41 (2a) UU No.5 Th 1960 tentang Pokok Pokok Agraria;

c. Tahun 1990, YASAU (Terbanding II) menjual tanah adat (GS.1/1935)

kepada PT.TAMAN MALIBU INDAH (Terbanding I) seharga

Rp.5.628.000.000,-(lima milyar enam ratus dua puluh delapan juta

rupiah).

12. Bahwa untuk membuktikan BPN sesungguhnya telah memastikan bahwa

tanah yang sekarang diduduki oleh Terbanding I adalah berasal dari tanah

Negara (Blad C4, C5, dan C6), di bawah ini disampaikan fakta-fakta hukum

yang mendukung pernyataan tersebut ;

a. Surat kepala BPN No.570.22-2565, menyatakan Blad C 4,5,dan 6

sebagai asal tanah Hak Pakai No.194/Polonia/1989 atas nama YASAU;

b. Nota Dinas Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah BPN

No.39/ND/PTIP/VU90 tanggal 19 Juni 1990, menyatakan pendapat BPN

bahwa Blad C 4,5, dan 6 adalah asal tanah yang dikuasai oleh YASAU;

c. Nota Dinas Deputi Bidang Hak-Hak atas Tanah No.58/ND/TU/Dep/V1/90

tanggal 20 Juni 1990, tentang konsep pelepasan tanah Hak Pakai

No.194/Polonia/1989 atas nama YASAU kepada PT.Taman Malibu

Indah;

d. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan No. 2.30-3592/J/PKM/89

tanggal 18 September 1989, menyatakan Blad C 4,5,dan 6 sebagai asal



tanah Hak Pakai No.194/Polonia/1989 atas nama YASAU;

13. Bahwa kemudian Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Medan (Terbanding

III) telah membuktikan dirinya bersalah dan mengakibatkan cacat hukumnya

HGB No. 1/1990 atas nama Terbanding I, melalui Surat

No.600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 (Bukti P-10) yang

menyatakan bahwa tanah yang diduduki oleh Terbanding I tidak berada di

atas tanah Negara Blad C4,5, dan 6, sebagaimana tersebut di bawah ini;

a. Blad C 4 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang

terletak/berlokasi sebagian di Kelurahan Anggrung, kecamatan Medan

Polonia yang terletak diantara Sungai Babura, Jalan Jenderal Sudirman

dan dr.Cipto, disebagian Kelurahan Jati, Kecamatan Maimun, yang

terletak diantara JI, Cipto, JI. Ir. H. Juanda, JI. Jenderal Sudirman dan

JI.Mongonsidi;

b. Blad C 5 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang terletak/

berlokasi sebagian di Kelurahan Jati kecamatan Medan Maimun yang

terletak diantara Jalan Jendral Sudirman, jalan Imam Bonjol,jalan

Ir.H.Juanda dan Jalan Walikota dan sebagian dari kelurahan Polonia,

kecamatan Medan Polonia yang terletak diantara Jl. Ir. H. Juanda, Jalan

Imam Bonjol dan perumahan Wisma Arafuru;

c. Blad C 6 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang terletak/

berlokasi sebagian di Kelurahan Hamdan, kecamatan Medan Maimun

yang terletak diantara Jalan Imam bonjol, JI. H.Misbach, Sungai Deli dan

Jl.H. Juanda. Sebagian lagi di kelurahan Sukadamai, kecamatan Medan

Polonia, yang terletak di antara JI. Ir. H. Juanda, Sungai Deli,

Perumahan Taman Polonia dan Jalan Iman Bonjol.

14. Bahwa untuk mendudukkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang

seharusnya dilakukan Majelis Hakim sebelum mengambil keputusan di

dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ( onrechtmatigedaad eks

LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAMAN MALIBU INDAH TERNYATA SALAH LOKASI TANAH, TIDAK TERDAPAT PADA LOKASI TANAH YANG ADA PADA BLAD C 4,5,DAN 6. SEBAGAI DASAR DARI

PENERBITAN SHGB NO.1 TAHUN 1990 ATAS NAMA TERBANDING I



Pasal 1365 KUHPerdata) a quo,dalam hal mempertimbangkan putusan-

putusan peradilan (TUN, Perdata, dan Pidana) sebagai alasan

pembenar terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti Terbanding I, Terbanding

II, Terbanding III dan Turut Terbanding/Penggugat akan menyampaikan

sebagai kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam

pertimbangan dan putusannya ;

14.1 Bahwa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Putusan

No.076/G/1991/PTUN-JKT tanggal 16 September 1993/bukti T I-

2D, Putusan No.113/B/1993/PT.TUN.JKT tanggal 29 Oktober

1994/bukti T I-2C, PK No.27/PK/TUN/1996 tanggal 18 September

2002/bukti T I-2A), telah dengan sendirinya cacat dan batal demi

hokum (ipso jurenietig) sebab :

a. Objek sengketa HGB No.1/1990 atas nama PT. Taman Malibu

Indah (Terbanding I) terbukti bukan eks tanah Negara (Blad C 4,

C5, dan C6); (Bukti P-15 dan P-29, P-10) ;

b. Blad C4, C5, dan C6, sebagai dasar penerbitan HGB No. 1/1990

atas nama PT. Taman Malibu Indah (Terbanding I), terbukti tidak

berada pada lokasi tanah yang diduduki oleh terbanding I; (bukti

P-10,P-15,P-29)

c. Tanah sengketa yang diduduki Terbanding I,terbukti sebagai eks

tanah Adat (GS.1/1935); (Bukti p-15,p-29) ;

d. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.27/PK/TUN/1996

tanggal 18 September 2002/bukti T I-2A), SEBAGAI PUTUSAN

PK YANG KE TIGA, tidak berkekuatan atau batal demi hukum

sebab :

a) Putusan PK No.27/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 (PK

Pertama ) telah batal secara Hukum Formil akibat keterlibatan

kepentingan (CONFLICT INTEREST) Sarwata,S.H. sebagai

Ketua Majelis PK dengan objek perkara (Sarwata, S.H tahun

1987 adalah Pejabat Dirjen Agraria adalah yang telah

mengeluarkan Putusan Dirjen Agraria No.78/HP/DA87 tanggal

25 Agustus 1987); dan batal secara Hukum Material akibat

kesalahan lokasi dalam HGB No.1/1990 an.PT.TMI (vide bukti

P-10,P-15,P-29);

SARWATA,S.H CONFLICT INTERST Putusan PK No.27/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 (PK pertama) telah batal secara Hukum Formil akibat keterlibatan kepentingan (CONFLICT INTEREST) Sarwata, S.H tahun 1987 adalah sebagai Pejabat Dirjen Agraria adalah yang telah mengeluarkan Putusan Dirjen Agraria No.78/HP/DA87 tanggal 25

Agustus 1987



b) Putusan No.02 PK/TUN/1998 (PK kedua), lahir akibat

pelanggaran hukum oleh Sarwata, SH.sebagaimana

dinyatakan dalam Penetapan No.27 PK/TUN/1996 tentang

sususan majelis yang akan menyidang ulang putusan

No.27 PK/TUN/1996.Majelis Hakim PK Kedua

memutuskan niet ontvanklijke verklaard (NO) dengan

alasan/pertimbangan bahwa pasal 66(1) UU.No.14

Th.1985 hanya mengijinkan permohonan PK satu kali;

e. Bahwa kebatalan demi hukum Putuskan No.27/PK/TUN/1996

tanggal 26 Juni 1997 (PK Pertama) juga dikuatkan oleh fakta-

fakta hukum, baik melalui tindakan yang dilakukan oleh ketua

PTUN Jakarta maupun yang dilakukan oleh Kepala BPN,

sebagaimana terbukti di bawah ini :

a) Ketua PTUN Jakarta, berdasarkan Surat No.W7.PTUN-

JKT.Prk.076-533-2001 tentang teguran kepada kepala BPN

untuk mematuhi Putusan Kasasi No.56 K/TUN/1995.Tetapi

teguran ini tidak dilaksanakan oleh Kepala BPN; (Bukti P-32

yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat

pertama);

b) Ketua PTUN Jakarta, berdasarkan Surat No. W7.PTUN-

JKT.Prk.076-840-2001 tentang teguran kepada Kepala BPN

untuk mematuhi Putusan Kasasi No.56 K/TUN/1995. Tetapi

teguran ini tidak dilaksanakan oleh Kepala BPN ;

c) Ketua PTUN Jakarta, berdasarkan Surat No. W7.PTUN-

JKT.Prk.076-286-2002 tentang teguran kepada Kepala BPN

untuk mematuhi Putusan Kasasi No.56 K/TUN/1995. Tetapi

teguran ini tidak dilaksanakan oleh Kepala BPN; (Bukti P-34

yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama) ;



d) Pada akhirnya, Kepala BPN menerbitkan Surat Undangan

No.005-1257 tertanggal 10 Mei 2002 tentang musyawarah

penyelesaian tanah yang diduduki oleh Terbanding I, dengan

agenda sebagai berikut :

- Dalam waktu 2 (dua) minggu sejak pertemuan ini, para

pihak agar mengadakan musyawarah ;

- APABILA DALAM MUSYAWARAH TIDAK TERDAPAT

KESEPAKATAN, MAKA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL AKAN MELAKSANAKAN PUTUSAN

KASASI NO.56 K/TUN/1995 SESUAI DENGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

BERLAKU; (Bukti P-12 dan P-13 yang tidak

dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama)

f. Bahwa Putusan Kasasi TUN No.56 K/TUN/1995 tanggal 15

Desember 1995 adalah putusan akhir yang berkekuatan hukum

tetap (in kracht van gewisjsde), sebagai akibat cacat dan

batalnya Putusan No.27/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 (PK

Pertama) dan Putusan No.27/PK/TUN/1996 tanggal 18

September 2002 (PK Ketiga) demi hukum;

a) Bahwa amar Putusan 56 K/TUN/1995 tanggal 15 Desember

1995 antara lain menyebutkan :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian ;

- Menyatakan tidak sah Surat tanggal 11 April 1991

No.570-1490/DV;

- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri Cq Direktorat Jenderal Agraria No.78/HP/DA/87

tertanggal 25 Agustus 1987;



- Memerintahkan Tergugat I cq Direktorat Jendral Agraria

untuk mencabut SK No.78/HP/DA/87 tertanggal 25

Agustus 1987;

- Menyatakan tidak sah Surat Izin Lokasi

No.596.61/152/K/1990 atas nama Taman Malibu Indah;

- Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Izin lokasi

No.593.61/152/K/1990 tersebut;

- Menyatakan tidak syah Surat Izin Mendirikan Bangunan

No.648.1/MBU/154 tahun 1990 yang dikeluarkan oleh

Walikotamadya Medan;

- Memerintahkan Tergugat III Walikotamadya Medan

untuk mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan

No.648.1/MBU/154 tahun 1990;

- Menyatakan tidak syah Sertifikat Hak Pakai

No.194/Polonia tanggal 13 -------- 1986 atas nama

Yayasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

“ADI UDAYA’ (YASAU);

- Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Sertifikat

Hak Pakai No. 1/Polonia tersebut ;

- Menyatakan tidak syah Hak Guna Bangunan No.1 tahun

1990 atas nama Taman Malibu Indah;

- Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Hak Guna

Bangunan No.1 tahun 1990;

b) Bahwa akibat dari Putusan 56 K/TUN/1995 tanggal 15

Desember 1995 yang membatalkan HGB No.1/1990 atas

nama Terbanding I, maka segala hak hukum Terbanding I

diatas tanah terperkara menjadi batal demi hukum;

14.2 Bahwa Putusan Peradilan Perdata (Putusan Nomor



185/Pdt.G/1996/PN.Mdn tanggal 28 April 1997, Putusan Nomor

253/Pdt1997/PT.Mdn tanggal 25 September 1997, Putusan Nomor

2714 K/Pdt/1998 tanggal 14 Desember 2000, Putusan Nomor 63

PK/Pdt2004 tanggal 24 Pebruari 2006 telah dengan sendirinya batal

demi hukum (ipso jurenietig) sebab :

a. Di seluruh tingkat Peradilan Perdata terbanding I mendalilkan

bahwa tanah yang didudukinya berdasarkan HGB No. 1/1990

adalah eks tanah Negara (Blad C 4, C5, dan C6);

b. Sementara itu terbukti bahwa tanah terperkara yang diduduki

oleh Terbanding I berdasarkan HGB No. 1/1990 tersebut. Bukan

eks tanah Negara (Blad C 4, C5, dan C6) melainkan tanah adat

(GS No. 1/1935), sebagaimana terbukti melalui bukti P-10, P-

15, P-29;

c. Apabila hak hukum Terbanding I harus dikuatkan berdasarkan

putusan Peradilan Perdata tersebut diatas, maka demi hukum

Terbanding I harus menduduki dan menguasai tanah Negara

(Blad C 4, C5, dan C6), bukan eks tanah adat /GS.No.1/1935

yang didudukinya sekarang ini (vide bukti P-10, P-15, P-29);

14.3 Bahwa putusan Peradilan Pidana ( Putusan No. 87/Pid.B/1999/

PN.Mdn tanggal 14 Desember 1999, Putusan No.

19/Pid/2000/PT.Mdn tanggal 8 April 2000, Putusan No. 1586 K/2000

tanggal 5 Maret 2002) dengan sendirinya batal demi hukum (ipso

jurenietig) sebab :

a. Di seluruh Tingkat Peradilan Pidana Terbanding I mendalilkan

bahwa tanah yang didudukinya berdasarkan HGB No. 1/1990

adalah eks tanah Negara (Blad C 4, C5, dan C6);

b. Sementara itu terbukti bahwa tanah terperkara yang diduduki

oleh Terbanding I berdasarkan HGB No. 1/1990 tersebut. Bukan

eks tanah Negara (Blad C 4, C5, dan C6) melainkan tanah adat

(GS No. 1/1935), sebagaimana terbukti melalui bukti P-10, P-



15, P-29;

c. Apabila hak hukum Terbanding I harus dikuatkan berdasarkan

putusan Peradilan Perdata tersebut diatas, maka demi hukum

Terbanding I harus menduduki dan menguasai tanah Negara

(Blad C 4, C5, dan C6), bukan eks tanah adat /GS.No.1/1935

yang didudukinya sekarang ini (vide bukti P-10, P-15, P-29);

d. Akibat terbuktinya bahwa Terbanding I demi hukum harus

menduduki dan menguasai eks tanah Negara (Blad C 4, C5,

dan C6),maka demi hukum unsur-unsur delik pidana (pasal 264,

ayat (2) jo Pasal 263 ayat (2) KUHP) yang mendasari

pemidanaan para ahli waris Dt. M. Cheer gugur dan batal demi

hukum, sebab tanah yang duduki Terbanding I adalah milik para

ahli waris Dt. M. Cheer berdasarkan GS. No. 1/1935);

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang mendukung bukti-bukti

Pembanding/Penggugat, sebagaimana tersebut di atas,

Pembanding/Penggugat akan menyampaikan berbagai kekeliruan Majelis

Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang mendukung unsur

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I, Terbanding

II, Terbanding III dan Turut Terbanding;

a. Bahwa melalui putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari

1919 dalam kasus Lindenbaum versus Cohen, pengertian perbuatan

melawan hukum (onrechtmatigedaad) eks Pasal 1365 KUHPerdata

telah berkembang sebagai berikut :

- Perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain;

- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;

- Perbuatan yang bertentangan, baik terhadap kesusilaan dalam

pergaulan hidup maupun terhadap orang lain atau benda;

b. Bahwa bukti P-12 dan P-13 pada halaman 95 alinea ketiga, dan bukti P-

25 dan P-26 pada halaman 96 (perihal : Undangan Kepala BPN



tentang penyelesaian masalah Putusan MA No. 56 K/TUN/1995) tidak

dipertimbangkan Majelis Hakim dengan alasan “tidak ada hasil

penyelesaiannya”’ dan “hanya berupa Undangan”, adalah suatu

kesalahan yang sangat fatal secara hukum;

Bahwa bukti P-12 dan p-13 adalah Undangan dalam rangka

penyelesaian pendudukan tanah terperkara akibat :

1) KECACATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 27

PK/TUN/1996, akibat keterlibatan langsung SARWATA, SH dengan

objek perkara di dalam perkara No. 27 PK/TUN/1996 (CONFLICT

INTEREST);

2) CACAT HUKUMNYA HGB No. 1/1990 An. PT. TAMAN MALIBU

INDAH, akibat kesalahan lokasi tanah (error in objecto) yang

ditujukan oleh HGB termaksud dalam hal ini telah terjadi

penggelapan sejarah/riwayat tanah adat GS. 1/1990 menjadi tanah

Negara (Blad C4, 5 dan C6);

Bahwa dengan mengabaikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis

Hakim telah sangat keliru dalam melakukan penilaian terhadap bukti-

bukti demi terungkapnya suatu perbuatan melawan hukum secara benar

dan adil;

c. Bahwa bukti P-15 (pada halaman 15 alinea ke ketiga) dan P 29 (pada

halaman 96 alinea kedua) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

dengan alasan “tidak ada aslinya”;

d. Bahwa P-15 (Hasil pemeriksaan Deputi Bidang Pengawasan BPN No.

38/ND/DV/II/91 tanggal 26 Pebruari 1991 menyimpulkan : keberadaan

atau eksistensi tanah Grant Sultan No. 1 Th. 1935 tercatat atas nama

Tengku Otteman dan telah diserahkan pada Datuk Muhammad Cheer,

dan terdaftar di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Delitua Tahun

1950;

e. Bahwa P-19 (Analisa dan kesimpulan laporan Deputi Bidang

Pengawasan BPN. No. 11/DV/LHP/K/WI/1/91 tanggal 22 Januari 1989



menyimpulkan : Secara juridis formal diakui adanya tanah ahliwaris

Datuk Muhammad Cheer seluas 35 Ha (tiga puluh lima hektar area)

yang terletak di Jl. Karangsari, Kelurahan suka Damai, Kec. Medan

Baru, Kota madya Medan dan ternyata sebagaian dari tanah tersebut

tumpang tindih dengan tanah Hak Pakai No. 194/Polonia atas nama

YASAU;

Bahwa berdasarkan kedua alat bukti (P-15 dan P-29) tersebut, majelis

hakim telah dengan sengaja “menggelapkan” fakta-fakta hukum berikut

1) Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 (GS. 1/1935) tidak Palsu;

2) Sebagian dari tanah GS 1/1935 yang seluas 35 Ha., adalah tanah

yang sekarang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah (Terbanding

I);

3) HGB No. 1/1990 An. PT. Taman Malibu Indah, yang merujuk tanah

Negara (Blad C4, C5 dan C6) sebagai objeknya, telah salah lokasi

(error in objecto);

4) Seluruh putusan Peradilan TUN (kecuali Putusan No. 56

K/TUN/1995), Perdata dan Pidana yang di dalam pertimbangannya

menguatkan dalil-dalil “tanah Negara (Blad C4, C5 dan C6), adalah

cacat dan batal demi hukum;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tidak terbantahkan

bahwa para Terbanding (Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding) telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dibawah ini;

a. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kodya Medan

(Terbanding III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal

ini memanipulasi sejarah/riwayat tanah GS.1/1990 menjadi tanah

Negara (Blad C4, C5 dan C6);

b. YASAU atau (Terbanding III) telah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum, dalam hal ini selain menyalahgunakan tanah untuk kepentingan

perluasan Pangkalan AU-Polonia Medan juga melakukan perbuatan



yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. PT. Taman Malibu Indah (Terbanding I) telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum dalam hal ini melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan hak ataupun benda orang lain;

d. Walikota Kotamadya Medan (Turut Terbanding) telah turut melakukan

Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan kewajibannya dan melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan hak ataupun benda orang lain;

17. Bahwa bukti-bukti P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-24, dalam Pengadilan

Tingkat I pada halaman 95 alinea terakhir, juga tidak dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim dengan alasan tidak ada aslinya;

18. Bahwa melihat bagaimana Majelis Hakim telah mengenyampingkan bukti-

bukti yang sangat relevan dalam mengungkapkan perbuatan melawan

hukum dalam perkara aquo, sebagaimana sudah Pembanding/Penggugat

sampaikan diatas, Pembanding/Penggugat merasa tidak perlu lagi

menguraikan fakta-fakta hukum dibalik bukri-bukti P-18, P-19, P-20, P-21,

P-22 dan P-24, sebab :

a. Melalui pengungkapan fakta-fakta hukum dibalik bukti-bukti yang tidak

diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim,

Pembanding/Penggugat sudah membuktikan secara gamblang

bagaimana Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo juga

sangat gamblang (duidelijke als seen koe);

b. Sekalipun, seandainya bukti-bukti tanpa aslinya tersebut tetap tidak

dipertimbangkan, karena alasan bahwa hakim perdata hanya untuk

mencari “KEBENARAN FORMIL” semata-mata,

Pembanding/Penggugat percaya bahwa Majelis Hakim Banding akan

melihat bukti P-10 Surat (No. 600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April

2001 sebagai bukti penutup dalam menentukan bahwa perkara aquo

adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan



diatas Pembanding/Penggugat akan MEMPERTEGAS KEKELIRUAN DAN

KESALAHAN ELEMENTER MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA A QUO,

dengan mengutip pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang

mempertentangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat

dan Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding;

19.1 Bahwa Majelis hakim pada halaman 101 alinea terakhir,

MELEGALISASI KEBERADAAN PUTUSAN PK-KETIGA DALAM

HUKUM ACARA PERDATA demi menghapus kekuatan bukti P-11

(Putusan mahkamah Agung No. 56 K/1995 tanggal 25 Desember

1995) dan bukti P-19 (Penetapan No. 27 PK/TUN/1996 tanggal 6

Maret 2001) dengan bukti T I-2A, T II-1d, T III-3e (Putusan No. 27

PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002);

Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK No. 27/PK/TUN/1996

tanggal 18 September 2002/bukti T I-2A) SEBAGAI PUTUSAN PK

YANG KETIGA, TIDAK BERKEKUATAN HUKUM ATAU BATAL

DEMI HUKUM sebab :

a. Bahwa secara hukum formil, Putusan No. 27 PK/TUN/1996

tanggal 26 Juni 1997 (PK Pertama) telah batal akibat

keterlibatan Ketua Majelis PK Sarwata, SH secara langsung

dengan objek perkara : (Putusan Dirjen Agraria No.

78/HP/DA87 tanggal 25 Agustus 1987 di atas);

b. Bahwa secara hukum materil, HGB No. 1/1990 an. PT. TMI

sebagai Objek Putusan No. 27/PK/TUN/1996 tanggal 18

September 2002 (yang ketiga) tidak menunjuk pada tanah

terperkara yang diduduki Terbanding I (error in objecto) (vide

bukti P-10, P-15, P-29);

c. Bahwa telah ada Putusan No. 02 PK/TUN/1998 (PK KEDUA)

sebelum lahirnya 27 PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002

(PK KETIGA) yang memutuskan niet ontvanklijke verklaard

(NO) dengan alasan / pertimbangan bahwa pasal 66 (1) UU

No.14 Th. 1985 hanya mengizinkan permohonan PK satu kali;



d. Bahwa sifat cacat dan batal demi hukum HGB No. 1/1990 atas

nama Terbanding I, tidak dapat dipulihkan oleh Putusan 27

PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002 (PK KETIGA), tetapi

sebaliknya bahwa sifat cacat dan batal demi hukum HGB No.

1/1990 atas nama Terbanding I justru membatalkan Putusan

No. 27 PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002 (PK KETIGA);

19.2 Bahwa Majelis Hakim pada halaman 102 alinea

pertama,MENGUATKAN KESALAHAN LOKASI TANAH YANG

DIDUDUKI PT.TMI DENGAN BUKTI YANG AMBIGUITY,dengan

cara mengeleminir bukti P-10 (Surat Kantor Pertanahan

No.600.666/04/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 tentang kesalahan

lokasi tanah yang diduduki oleh PT.TMI) dengan bukti T I-13A

(Surat Keterangan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj tanggal 26

Agustus 2001 tentang penarikan kembali Surat Keterangan Sultan

Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj tanggal 18 Desember 1989 yang

menyatakan bahwa tanah yang diduduki oleh PT.Taman Malibu

Indah tersebut adalah Tanah bekas tanah adat ( Grant Sultan No.1

Th.1935);

Bahwa Surat Keterangan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj

tanggal 26 Agustus 2001 SAMA SEKALI TIDAK BERNILAI

SEBAGAI BUKTI HUKUM sebab :

a. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keterangan Sultan Deli Azmy

Perkasa Alam Alhaj tanggal 26 Agustus 2001 tentang

“pelurusan” letak tanah yang diduduki oleh PT.TMI /

Terbanding I dengan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut

adalah eks tanah konsesi (sama dengan tanah Negara), telah

terbit surat keterangan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj

tanggal 18 Desember 1989 yang menyatakan bahwa tanah

yang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah tersebut adalah

tanah bekas tanah adat ( Grant Sultan No. 1 Th. 1935);

b. Bahwa Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj adalah Pihak

Penggugat ( Interveniant) dalam Perkara Perdata No.

185/Pdt.G/1996/PN. Mdn tanggal 28 April 1997antara para ahli



waris datuk Muhammad Cheer sebagai Penggugat

(Pembanding) melawan para Tergugat (Terbanding I, II, dan III)

yang kemudian Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj

mengundurkan diri dari perkara, dan mengeluarkan Surat

Keterangan tanggal 26 Agustus 2001 yang sangat

TENDENSIUS dan KONTROVERSIL;

c. Bahwa hasil analisa dan kesimpulan Laporan Deputi Bidang

Pengawasan BPN No.11/DV/LHP/K/WI/91 tanggal 22 Januari

1989 mengatakan bahwa secara juridis formal diakui adanya

tanah ahli waris Datuk Muhammad Cheer seluas 35 Ha (tiga

puluh lima Hektar are), yang terletak di Jl. Karang sari, Kel.

Sukadamai, Kecamatan Medan baru Kota Madya Medan dan

ternyata sebagian dari tanah tersebut tumpang tindih dengan

tanah Hak Pakai No. 194/Polonia atas nama YASAU;

d. Bahwa Kesimpulan Laporan Khusus Inspektur Bakorstanas

DPB.KDHTk. I Sumatera Utara No. 01/Lapus/Irstanas/X/1989

tanggal 6 Oktober 1989 menyimpulkan : Bahwa tanah yang

dimaksud dalam Hak Pakai yang diberikan kepada YASAU

berdasarkan SK. Mendagri c/q Dirjen. Agraria (SARWATA, SH)

No. 78/HP/DA87 tanggal 25 Agustus 1987, bukan berada diatas

tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, tetapi diatas tanah

adat;

Bahwa MAJELIS HAKIM JELAS TELAH MELANGGAR HUKUM

PEMBUKTIAN, dengan cara menggunakan alat bukti tertulis

dari Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj, yang isi nya

bertentangan dengan bukti tertulis terdahulu (P-5) yang juga

dinyatakan oleh Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj yang

sama (in dubious);

19.3 Bahwa Majelis Hakim, pada halaman 103 alinea kelima,

MENGHAPUS KEPEMILIKAN TANAH GS. 1/1990

BERDASARKAN PUTUSAN PERADILAN PIDANA CACAT

HUKUM, dengan mempertimbangkan bukti P-3 (foto copy Akta

Grant Sultan No. 1 Tahun 1935) dan P-3a (Terjemahan Foto Copy



Akta Grant Sultan No. 1 Tahun 1935) adalah palsu berdasarkan

bukti T-I 4A, TI-4B, TI-4C, TII-3A T 11-3b, T11-3c, TIII-5a TIII-5b,

T111-5c, dan bukti T-1-9 (Putusan Peradilan Pidana);

Bahwa Putusan Peradilan Pidana (Putusan

No.87/Pid.B/1999/PN.Mdn tanggal 14 September 1999 Putusan

No. 19/PID/2000/PT.Mdn tanggal 8 April 2000, Putusan No. 1586

K/Pid/5 Maret 2002 dengan sendirinya batal demi hukum (ipso

jurenietig) sebab :

a. Bahwa di seluruh tingkat Peradilan Pidana, Terbanding I

mendalilkan bahwa tanah yang didudukinya berdasarkan

tanah HGB No. 1/1990 adalah eks tanah Negara (Blad C4, C5,

dan C6) dengan kata lain, hak hukum terbanding I untuk

mempidanakan pembanding lahir/ada, akibat absahnya eks

tanah Negara (Blad C4, C5, dan C6) sebagai tanah yang

dikuasai diduduki oleh Terbanding I berdasarkan HGB No.

1/1990;

b. Bahwa terbukti bahwa tanah terperkara yang diduduki oleh

Terbanding I berdasarkan HGB No. 1/1990 tersebut, bukan

eks tanah Negara (Blad C4, C5, dan C6) melainkan eks tanah

adat (GS No. 1/1935), sebagaimana terbukti melalui bukti P-

10, P-15, P-29;

c. Bahwa dalam hal hak hukum Terbading I dikuatkan

berdasarkan Putusan Peradilan Perdata tersebut diatas, maka

demi hukum Terbanding I harus menduduki dan menguasai

tanah Negara (Blad C4, C5, dan C6) yaitu diatas tanah yang

ditunjukkan oleh bukti P-10), bukan eks tanah adat/GS.No.

1/1935 yang didudukinya sekarang ini;

d. Bahwa dalam hal Terbanding I demi hukum harus menduduki

dan menguasai eks tanah Negara (Blad C4, C5, dan C6),

maka demi hukum unsur-unsur delik pidana (Pasal 264, ayat

(2) jo Pasal 263 ayat (2) KUHP) yang mendasari pemidanaan

para ahli waris Datuk Muhammad Cheer gugur dan batal demi



hukum, sebab tanah yang diduduki oleh Terbanding I adalah

tanah milik para ahli waris Datuk Muhammad Cheer

berdasarkan Gs. No. 1/1935. Dengan kata lain, unsur kerugian

yang menjadi factor utama dalam delik Pasal 264, ayat (2) jo

Pasal 263 ayat (2) KUHP sama sekali tidak terpenuhi;

e. Secara substansial/material, kepalsuan GS. 1/1990 tidak dapat

dibuktikan oleh Hakim Peradilan Pidana, kecuali sebatas

pembuktian formalitas berdasarkan putusan Peradilan TUN

(kecuali Putusan No. 56 K/TUN/1995), Peradilan perdata, dan

Surat Keterangan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj, yang

secara keseluruhan sama sekali tidak bernilai hukum;

19.4 Bahwa berdasarkan uraian Pembanding diatas, terbukti bahwa

Majelis Hakim (judex factie tingkat pertama) dalam perkara a quo

telah sangat keliru dan salah secara hukum elementer, sehingga

penolakan Majelis Hakim terhadap tuntutan Pembanding pada

Petitum ke-1, ke-2, ke-3, dst.nya dalam gugatan di Pengadilan

Negeri Medan dalam pokok perkara adalah tidak berdasarkan

pertimbangan hukum yang benar;

20. Bahwa dalil-lalil yang diajukan pembanding/penggugat di dalam memori

banding ini, secara mutatis mutandis, merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan baik terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim

Pertama, dalam konvensi maupun Dalam Rekonvensi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas (fakta-fakta yang terurai

menyertai bukti-bukti yang diajukan pembanding), sebagaimana telah terurai

dalam Memori Banding ini, Pembanding/Penggugat mohon agar majelis hakim

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan

memberi putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 137/Pdt.G/2013/

PN.Mdn tanggal 17 September 2014;



2. Mengadili Sendiri : Menerima dan Mengabulkan isi Permohonan Banding dari

Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

pada kedua tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Medan;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Banding yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (Ex auquo et bono).

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Tambahan Memori

Banding pada tanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya mengajukan keberatan

sebagai berikut :

PERKARA PIDANA TIDAK MUTLAK BERPENGARUH TERHADAP PERKARA PERDATA !

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum dalam

putusan perkara ini dimana Hakim yang mengadili perkara ini telah melakukan

kekeliruan yang sangat fatal yakni mendasarkan pertimbangannya atas Putusan

perkara pidana yang menyatakan bahwa Grant Sultan No.1/1935 yang dalam

kekuasaan Pembanding palsu karena seyogyanya Hakim majelis Pengadilan

Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus jeli melihat dan

focus kepada aspek perdata, bukan perkara pidana dijadikan dasar

pertimbangan untuk memutus perkara perdata ini, konon pula Putusan Pidana

tersebut sangat kontraversial yang mempertimbangkan bahwa Grant Sultan

No.1 tahun 1935 tidak ada nomor, lokasi tidak jelas dan batas-batasnya pun

tidak ada, serta cap dan tanda tangan dari Sultan Deli tidak ada lalu hal tersebut

digunakan Hakim pidana sebagai alasan dan berkesimpulan bahwa Grant

Sultan a quo palsu dan sungguh sangat ironis pertimbangan hakim pidana yang

mengadili perkara pidana yang berhubungan dengan perkara ini; (Lihat

pembahasan unsur dengan sengaja) dalam putusan perkara pidana No.

87/Pid.B/1999/Pn. Mdn/ bukti TI-4C);

Bahwa demikian pula dalam mempertimbangkan unsure

memakai/menggunakan yang isinya tidak benar, atau dipalsukan, seolah-olah



benar dan tidak dipalsukan pada hakekatnya pertimbangannya adalah sama

dengan pertimbangan dalam unsur “dengan sengaja” tersebut diatas;

Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada Grant Sultan yang aslinya kalau

memang milik Pembanding dianggab palsu karena memang satu-satunya Grant

No. 1/1935 adalah milik Pembanding dan bahkan laboratorium Kriminologi

Kepolisian Republik Indonesia menyatakan antara lain Keabsahan atau

kewajaran dokumen bukti tidak dapat ditentukan oleh karena usia tinta dan usia

kertas tidak dapat diperiksa sehingga tidak dapat mengidentifikasi surat Grant

tersebut (Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB:

1627/DTF/IX/2001/bukti P-18) jadi wajarlah kalau tanggal atau nomornya tidak

tampak akan tetapi yang jelas bahwa Cap/stempel Sultan Deli sangat nampak

jelas tertera dalam Grant Sultan (bukti dalam berkas P-3);

Bahwa, kalau secara jernih ditelisik dari putusan-putusan dalam perkara

ini terutama dalam perkara pidana a quo ternyata persoalan pasti dapat

disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara perdata murni tanpa ada aspek

pidananya sama sekali dan oleh karena telah terjadi kriminalisasi terhadap

perkara ini maka terjadilah Putusan sesat yang memang menjadi musibah buat

para terpidana akan tetapi putusan pidana tersebut karena cacat hukum, maka

putusan tersebut tidak mengikat terhadap hak kepemilikan dan hak perdata

pembanding terhadap tanah sengketa sehingga sangat keliru apabila putusan

perkara pidana tersebut dijadikan pertimbangan utama untuk menolak gugatan

pembanding semula penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selain Putusan Pidana

menurut hukum tidak mutlak mempengaruhi perkara perdata konon pula

putusan pidana tersebut kontraversial maka mohon agar Pengadilan Tingkat

banding mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Medan a quo

yang selalu mengatakan palsu dan palsu termasuk akibat putusan pidana

tersebut yang jelas-jelas keliru dan selanjutnya mohon Pengadilan tingkat

banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan a quo sehingga

gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;



LETAK LOKASI TANAH SENGKETA :

Bahwa walaupun tentang kesalahan letak lokasi ini telah secara panjang

lebar kuasa pembanding uraikan didalam memori banding tertanggal 14

Nopember 2014 namun oleh karena lemah dan sangat kelirunya pertimbangan

hukum hakim pada tingkat pertama yang mengadili perkara a quo maka

Pembanding harus memengemukakan kepada yang terhormat Majelis Hakim

Tingkat Banding yang mengadili perkara ini bahwa hakim tingkat pertama telah

tidak objektif dalam mempertimbangkan surat-surat bukti Pembanding dahulu

Penggugat tentang kesalahan letak lokasi tanah sengketa yang dikuasai oleh

Terbanding I/Tergugat I antara lain bukti P-21, P-22, P-23, P-24, dst, namun

justru surat-surat bukti Tergugat/Para Tergugat yang menguntungkan Tergugat

I/Terbanding I yang dipaksakan untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat I/Para

Tergugat untuk dijadikan pertimbangan untuk menolak gugatan Penggugat

seluruhnya tanpa dengan teliti mempertimbangkan surat-surat bukti dari

Penggugat dan bahkan keterangan satu orang saksi saja masih dapat dijadikan

sebagai bukti walaupun saksi tersebut adalah saksi yang diajukan oleh

Penggugat maka harus dianggap unus testis ulus testis;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini beralasan

hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini

untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn

tanggal 23 September 2014 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan

mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Memori banding dan tambahan memori banding

yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut,

setelah dipelajari dengan seksama, Pengadilan Tinggi tidak melihat hal-hal

baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang

dimohonkan banding, dan menilai alasan keberatan yang diuraikan dalam

Memori Banding dan tambahan Memori Banding tersebut hanya tentang

pembuktian saja dan hal tersebut merupakan ulangan belaka yang sudah

pernah diajukan dalam jawab menjawab dan Konklusi dari Pembanding semula

Penggugat, dan secara cermat dan yuridis telah cukup dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak

akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi dalam mengadili perkara ini pada tingkat



banding ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh

Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II adalah

sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Terbanding I berkeberatan dan menolak dengan tegas semua

dalil-dalil Pembanding yang diuraikan didalam Memori Bandingnya;

2. Bahwa semua alasan atau dalil-dalil Terbanding I baik yang terdapat

dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, Jawaban, Duplik, Akta Bukti maupun

Kesimpulan adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari

Kontra Memori Banding ini;

3. Bahwa pada hal. 2 Memori Banding, Kuasa Pembanding menyatakan

sebagai berikut: “… Kami yang bertandatangan dibawah ini Mardiman

Sane, S.H., M.H., … berdasarkan Surat Kuasa Khusus substitusi

(terlampir) bertindak untuk dan atas nama klien kami SUGIONO,

beralamat di …. dalam hal ini bertindak sebagai kuasa Para Ahli Waris

Datuk Muhammad Cheer yaitu Datuk Hamsir dkk, berdasarkan Surat

Kuasa Autentik Nomor 2 tanggal 3 Agustus 1987 jo Surat Kuasa No. 3

Tanggal 3 Agustus 1987…”.

Terbanding I menolak dengan tegas keberadaan Kuasa Pembanding

sebagai „kuasa substitusi‟ Sugiono (in casu Pembanding/Penggugat).

Sebab Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Sugiono untuk berperkara di

Pengadilan dengan mengatasnamakan para ahli waris Datuk M. Cheer

yaitu Surat Kuasa No. 2 dan No. 3 keduanya tertanggal 3 Agustus

1987 mengandung cacat hukum yang nyata yang mengakibatkan

surat kuasa tersebut batal demi hukum, yaitu sebagai berikut:

3.1 Sugiono TIDAK DIBERIKAN KUASA untuk berperkara di

Pengadilan oleh para ahli waris Datuk M. Cheer, termasuk juga

mengajukan Memori Banding atas Putusan Perkara No.

137/Pdt.G/2013/PN.Mdn (vide Bukti P-1 dan P-2/Bukti T1-7A dan



T1-7B). Sebenarnya kuasa yang diberikan kepada Sugiono hanya

kuasa yang bersifat umum saja. Tidak ada kuasa khusus untuk

berperkara di pengadilan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal

147 ayat (1) RBg jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat

Kuasa Khusus;

3.2 Disamping Sugiono tidak memiliki kuasa khusus, bahwa Pemberi

Kuasa dalam Surat Kuasa No. 2 dan No. 3 TIDAK SAMA atau

BERBEDA dengan isi Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar‟iyah Medan Nomor: 013/1980 tertanggal 9 Januari 1980 yang

telah menetapkan 13 (tiga belas) orang anak Datuk M. Cheer (vide

Bukti P-4/T1-18A). Dari bukti surat ini TERBUKTI bahwa ada

beberapa anak Datuk M. Cheer yang TIDAK MEMBERIKAN KUASA

kepada Sugiono;

3.3 Mayoritas Pemberi Kuasa sudah meninggal dunia. Sepengetahuan

Terbanding I, yang masih hidup hanya tinggal 2 (dua) atau 3 (tiga)

orang saja. Bahwa dengan sudah meninggalnya mayoritas Pemberi

Kuasa maka menurut ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata pemberian

kuasa tersebut berakhir menurut hukum.

Oleh karena telah TERBUKTI bahwa Sugiono tidak memiliki kuasa

khusus untuk berperkara di pengadilan dan ia juga tidak menerima kuasa

dari semua anak Datuk M. Cheer, maka Surat Kuasa No. 2 dan No. 3

tersebut tidak sah (terlebih lagi mayoritas Pemberi Kuasa sudah

meninggal dunia). Surat kuasa yang tidak sah ini jelas tidak dapat

dipergunakan atau dijadikan dasar oleh Sugiono untuk memberikan

kuasa substitusi kepada Shane & Co maupun yang lainnya. Untuk itu,

telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menolak

permohonan Banding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas dalil Pembanding pada



angka 1, hal. 3 Memori Banding yang menyatakan:

”Bahwa yang menjadi obyek Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam

perkara ini adalah Penguasaan secara tidak sah sebagian Tanah Grand

Sultan nomor 1 tahun 1935 milik ahli waris Dt. M. Cheer

(Pembanding/Penggugat) yang saat ini dikuasai PT. Taman Malibu Indah

(Terbanding I) seluas 20,1 hecta are (ha) berdasarkan Sertifikat Hak

Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 Tahun 1990 yang asal usul tanahnya

dipalsukan dari blad C4, C5 dan C6 dengan batas-batas...”

dan Terbanding I mensomeer Pembanding untuk membuktikan dalilnya

diatas mengenai adanya ‟penguasaan secara tidak sah sebagian tanah

GS No. 1/1935 oleh Terbanding I‟ dan ‟asal usul tanah yang dipalsukan‟.

Jika Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya ini maka dalil-

dalil tersebut adalah bohong atau fitnah dan tentunya berimplikasi

pidana;

5. Bahwa sebagaimana telah Terbanding I uraikan dalam Jawaban

tertanggal 30 September 2013, baik pada bagian Dalam Eksepsi maupun

Dalam Pokok Perkara bahwa Gugatan Penggugat lah (in casu

Pembanding) yang Error In Objecto sebab GS No. 1/1935 yang

Pembanding claim sebagai bukti kepemilikan dirinya atas tanah milik

Terbanding I sesungguhnya TIDAK ADA MENERANGKAN MENGENAI

LOKASI, LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH (vide bukti yang diajukan

oleh Pembanding sendiri yaitu Bukti P-3 dan P-3a).

Tidak adanya disebutkan mengenai lokasi, luas dan batas-batas tanah

dalam GS No. 1/1935 DIAKUI juga oleh Para Terdakwa dalam Perkara

Pidana No. 87/Pid.B/1999/PN.Medan yang nota bene anak-anak Datuk

M. Cheer (vide Bukti T1-4C, hal. 23 dan 26).

Bahkan Sugiono sendiri pun (in casu Pembanding) sudah

MENGAKUINYA ketika ia menjadi saksi didepan persidangan pidana



dimana ia memberikan keterangan sebagai berikut (vide Bukti T1-10):

”bahwa pada Grant Sultan tidak ada dijelaskan lokasi tanah serta

gambar lokasi tanah, namun saksi menerangkan mengaku bahwa tanah

Grant Sultan tersebut berlokasi di Polonia dan luas 35 ha, dengan batas-

batas antara lain.......................”

”bahwa batas-batas tersebut diketahui oleh saksi adalah berdasarkan

perkiraan alam dan peta geometri sebab menurut saksi bahwa Grant

Sultan No. 1 Tahun 1935 diterima dalam keadaan rusak dan nomor tidak

bisa dibaca dan lokasi tanah tidak jelas, batas2xnya dan gambar

lokasi tanah pun tidak jelas”

Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi

maka Majelis Hakim Pidana menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

”Menyatakan terdakwa 1. Datuk Samsir alias Hamsir, 2. Adilsyah, 3.

Datuk Usman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tidak pidana ”secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat

authentik Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 yang palsu atau dipalsukan

yang menimbulkan kerugian sebagai perbuatan berlanjut...”

Putusan Pidana ini sudah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T1-4A,

T1-4B dan T1-4C);

Dengan telah TERBUKTI bahwa tidak ada disebutkan lokasi, luas dan

batas-batas tanah dalam GS No. 1/1935 akan tetapi Pembanding terus

menerus mengatakan tanah milik Terbanding I sebagai miliknya maka

pernyataan Pembanding tersebut jelas hanya ‟mengaku-ngaku‟ saja;



6. Bahwa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Terbanding I adalah

Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 (vide Bukti T1-11). Sertifikat ini telah

diperiksa keabsahan dan prosedur penerbitannya oleh Majelis Hakim

TUN dan didalam salah satu pertimbangan hukumnya Majelis Hakim

menyatakan sebagai berikut:

”... Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25 Agustus 1990

dan Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990

tanggal 3 April 1990 adalah sesuai pula dibuat dengan peraturan


pula melanggar pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986

dan oleh karena itu surat-surat tersebut diataspun adalah tetap

sah...”

Putusan TUN ini pun sudah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T1-2A,

T1-2B, T1-2C dan T1-2D);

7. Bahwa tidak hanya mengenai keabsahan dan prosedur penerbitan

Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 saja yang sudah diperiksa di

Pengadilan, sengketa kepemilikan (hak) atas tanah juga sudah diperiksa

dan diadili oleh Majelis Hakim Perdata di Pengadilan Negeri Medan.

Berikut ini sebagian amar Putusan Perdatanya dan Putusan ini juga

sudah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T1-3A, T1-3B, T1-3C dan T1-

3D):

”Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam

konpensi/ Pembanding/Terbanding adalah pemilik yang sah

terhadap tanah pada lokasi komplek perumahan Taman Malibu

Indah yang terletak di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan

Polonia, Kotamadya Medan, seluas 201.000,- sebagaimana

dimaksud dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25

Agustus 1990;



Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25 Agustus

1990 sah dan berharga”

8. Bahwa haruslah juga ditolak atau dikesampingkan dalil Pembanding

pada angka 2 dan 3 Memori Banding sebab Majelis Hakim didalam

Putusannya sudah memberikan pertimbangan hukum yang cukup sesuai

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk bukti-bukti

yang diajukan oleh Pembanding dan tidak ada bukti yang

dikesampingkan.

Sementara dalil Pembanding pada angka 3 yang menyatakan: ”...

Terbungkus oleh Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1 Tahun 1990 nama

PT. Taman Malibu Indah (Terbanding I) yang diterbitkan Turut

Terbanding dengan cara-cara melawan hukum yaitu asal-usul

pengukuran dan gambar tanah berasal dari Blad C4, C5, C6 tetapi dalam

prakteknya error in objecto (salah lokasi) yaitu diblad C20, Blad C21 dan

Blad C30 yang tidak lain adalah Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 milik

Pembanding/Penggugat)” menunjukkan bahwa Pembanding tidak perduli

dan tidak mau menghormati hukum yang ada atau berlaku, dhi putusan-

putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga dalil ini demi

hukum haruslah dikesampingkan;

9. Bahwa dalil Pembanding pada angka 4 Memori Banding yang

menyatakan: ”... Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri

Medan telah mengabaikan bukti Pembanding/Penggugat yang diajukan

dihadapan persidangan tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 56 K/TUN/1995 tertanggal 15 Desember 1995...”,

adalah tidak benar sehingga Terbanding I menolaknya dengan tegas.

Majelis Hakim sudah mempertimbangkan Putusan No. 56 K/TUN/1995

didalam Putusannya, dengan menyatakan (vide hal. 97 s/d 100):

”Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kasasi atas Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara:



56 K/TUN/1995 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tertanggal

15 Desember 1995 (bukti P-11 dan bukti T1-2B, TII-1c, TIII-3c, TT-5)

yang amarnya sebagai berikut .........................................................”

”Menimbang, bahwa atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 56

K/TUN/1995 tanggal 15 Desember 1995 tersebut dahulu Para Termohon

Kasasi/Para Tergugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

kepada Mahkamah Agung RI yang terdaftar dengan Nomor: 27

PK/TUN/1996”

”Menimbang, bahwa putusan perkara Peninjauan Kembali No. 27

PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002 (bukti TI-2A, TII-1d, TIII-3e,

TT-6) amarnya berbunyi........................”

“Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali No. 27

PK/TUN/1996 tanggal 18 September 2002 (bukti T1-2A, TII-1d, TIII-3e,

TT-6) terhadap gugatan yang diajukan Penggugat telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, dan gugatan Penggugat dalam perkara No.

076/G/1991/PTUN-JKT tertanggal 16 September 1993 jo. Nomor:

113/B/1993/PT.TUN-JKT tanggal 29 Oktober 1994 jo. Nomor: 56

K/TUN/1995 tertanggal 15 Desember 1995 dinyatakan tidak dapat

diterima”

10. Bahwa mengenai dalil Pembanding yang menyatakan: ”... Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56 K/TUN/1995 tertanggal

15 Desember 1995, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

berdasarkan penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

27/PK/TUN/1996 tertanggal 6 Maret 2001...” (vide angka 4, 5 dan 6

Memori Banding) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum.

Jelas, suatu Putusan dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum

tetap, tidaklah berdasarkan pada Penetapan MA.

Lagipula fakta hukumnya adalah Putusan No: 56 K/TUN/1995 SUDAH

DINYATAKAN BATAL berdasarkan Putusan No: 27PK/TUN/1996.



Dengan telah dibatalkannya Putusan No: 56 K/TUN/1995 ini maka

putusan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht

van gewijsde) adalah Putusan No: 27 PK/TUN/1996. Jadi sangat keliru

dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Penetapan Nomor:

27/PK/TUN/1996 menetapkan Putusan No. 56 K/TUN/1995 sebagai

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang benar

adalah Penetapan Nomor: 27/PK/TUN/1996 menetapkan susunan

Majelis PK yang baru untuk memeriksa dan mengadili ulang pemeriksaan

perkara dalam tingkat PK.

Untuk jelasnya, berikut kutipan lengkap Penetapan tersebut:

”Menimbang, bahwa Ketua Majelis dalam perkara tersebut, yaitu mantan

Ketua Mahkamah Agung Sarwata, S.H. ternyata adalah pejabat yang

semasa berkedudukan sebagai Direktur Jenderal Agraria Departemen

Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Agraria Nomor

78/HP/DA/1987 tanggal 25 Agustus 1987;

”Menimbang, bahwa Surat Keputusan a-quo adalah justru obyek gugatan

yang diajukan dalam perkara Peninjauan Kembali Reg. Nomer

27/PK/TUN/1996 tersebut, sehingga berdasarkan Undang-undang No. 5

Tahun 1986 pasal 79 (Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha

Negara) juncto Undang-undang No. 14 Tahun 1985 pasal 429 (Undang-

undang tentang Mahkamah Agung) terdapat adanya konflik kepentingan,

setidak-tidaknya kepentingan tidak langsung;

”Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan perkara tersebut harus

dinyatakan batal DAN pemeriksaan perkara dalam tingkat

Peninjauan Kembali Reg. Nomor 27/PK/TUN/1996 harus diulang

kembali dengan sususan Majelis PK yang lain;

MENETAPKAN:

1. H. Toton Soeprapto, S.H. Ketua Majelis

2. Hj. Asma Samik Ibrahim, S.H. Hakim Agung

Anggota

3. Ny. Chairani A. Wani, S.H. Hakim Agung Anggota



untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut diatas.

Oleh karena telah TERBUKTI bahwa Putusan No. 27/PK/TUN/1996

adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka putusan ini

lah yang harus dilaksanakan oleh semua pihak (tidak hanya pihak

berperkara saja) sesuai asas erga omnes. Sehingga haruslah

dikesampingkan dalil Pembanding pada angka 7 Memori Banding;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan terbukti bahwa

tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Terbanding I saat ini adalah milik

Terbanding I, BUKAN milik Pembanding sebagaimana yang didalilkannya

pada angka 8 Memori Banding. Dengan demikian dalil Pembanding

mengenai ‟Sejarah Tanah Atas Tanah Objek Sengketa‟ (vide angka 9

Memori Banding) haruslah dikesampingkan, dengan alasan-alasan

sebagai berikut:

11.1 Pada angka 5 diatas, Terbanding I sudah menguraikan secara

lengkap dan rinci mengenai GS No. 1/1935 yang sudah dinyatakan

sebagai surat authentik palsu atau dipalsukan berdasarkan Putusan

Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dimana dalam

pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pidana menyatakan bahwa

GS No. 1/1935 tersebut tidak ada menyebutkan mengenai lokasi

tanah, luas tanah dan batas-batas tanah. Namun pada angka 9.1

Memori Banding, Pembanding dengan TANPA DASAR menyatakan

sebagai berikut:

”Bahwa Pembanding/Penggugat adalah pemilik tanah sengketa

berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu Grant Sultan Nomor 1

Tahun 1935 atau disingkat GS 1/1935 atas nama Datuk Muhammad

Cheer seluas 35 ha (hektar are) yang berada diatas Blad C 20, C 21

dan C 30 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Avros



Sebelah Timur : Sungai Deli dan Tanah T. Achmad

Sebelah Selatan : Pangkalan Mansyur

Sebelah Barat : Poliniaway”

11.2 Demikian juga dengan dalil Pembanding pada angka 9.2 Memori

Banding dimana Pembanding menyebutkan 13 (tiga belas) nama

ahli waris Datuk M. Cheer berdasarkan Salinan Keputusan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Medan Nomor 013/1980,

padahal nama-nama tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan

bukti yang ada dan hal ini jelas menunjukkan ketidakjujuran

Pembanding dalam pemeriksaan perkara ini (vide Bukti P-4/T1-

18A).

No.

Dalil Pembanding

pada angka 9.2 Memori Banding

Berdasarkan Bukti P-4/T1-18A

1 Datuk Hamsir Dt. Zainal

2 Datuk Usman Dt. Maheran

3 Datuk Adilsyah Dt. Hanif

4 Ny. Wan Rakayiah Aini Dt. Hamsir

5 Ny. Wan Asbah Dt. Adilsyah

6 Ny. Wan Syamsiah Dt. Usman

7 Ny. Wan Itom (Wan Atun) Wan Asbah

8 Ny. Wan Rajemah Wan Rabayiah Aini

9 Ny. Wan Intan Wan Syamasiah

10 Ny. Wan Chadijah Wan Itom

11 Datuk Budiah Wan Rajemah

12 Ny. Mahmudin Wan Baserah

13 Ny. Wan Hanisah Wan Intan



11.3 Kemudian pada angka 9.3 Memori Banding, Pembanding

mendalilkan bahwa ”... berdasarkan Surat Keterangan Sultan Deli

tanggal 18 Desember 1989, menyatakan bahwa GS 1/1935 adalah

hasil dari Jual Beli Tanah antara Tengku Otteman (Penjual) kepada

Datuk Muhammad Cheer (Pembeli)...”. Dalil ini juga tidak benar dan

semakin menunjukkan ketidakjujuran Pembanding dalam proses

perkara.

Fakta hukumnya adalah Surat Keterangan Sultan Deli tertanggal 18

Desember 1989 ”sudah ditinjau kembali dan dibetulkan” oleh

Sulltan Deli sendiri dengan mengeluarkan Surat Keterangan Sultan

Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj tertanggal 26 Agustus 1991 dan 24

April 1993 (vide BuktI T1-13A dan T1-13B);

11.4 Terhadap dalil Pembanding pada angka 9.4 s/d 9.10, Terbanding I

menolaknya dengan tegas akan tetapi tidak akan Terbanding I

tanggapi satu persatu karena hal tersebut sudah diperiksa dan

diadili didalam pemeriksaan perkara TUN (vide Bukti T1-2A s/d T1-

2D);

12. Bahwa tidak ada kekeliruan dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama

pada saat mempertimbangkan putusan-putusan yang ada yaitu Putusan

TUN, Putusan Perdata dan Putusan Pidana dan putusan-putusan

dimaksud bukan merupakan ‟alasan pembenar‟ terhadap dalil-dalil Para

Terbanding sebagaimana didalilkan Pembanding pada angka 14 Memori

Banding. Putusan adalah hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh

semua orang khususnya pihak berperkara. Jika pihak berperkara tidak

mau menghormati putusan-putusan yang sudah in kracht maka sampai

kapan pun perkara tersebut tidak akan pernah selesai/berakhir.

12.1 Tidak benar dan tidak berdasarkan dalil Pembanding yang

menyatakan bahwa tanah milik Terbanding I ”bukan eks tanah

negara”, tetapi ”eks tanah adat (GS 1/1935)” (vide angka 14.1 huruf

a s/d c Memori Banding).

Bahwa dalam Putusan TUN, Majelis Hakim telah memberikan



pertimbangan hukum mengenai asal tanah milik Terbanding I

dimana pertimbangan hukum tersebut berdasarkan keterangan-

keterangan yang sudah disampaikan oleh 3 (tiga) orang saksi ahli di

dalam persidangan Perkara TUN No. 076/G/1991/PTUN-JKT, yaitu:

(1) Prof. DR. Budi Harsono, S.H., (2) DR. Maria S.W. Sumardjono,

S.H., MCL. MPA, dan (3) Prof. DR. Mariam Baduruzman, S.H. dan

berikut adalah pertimbangan hukumnya (vide Bukti T1-2A, hal. 43):

”Tidak ada lagi bukti bahwa tanah sengketa tersebut adalah

tanah pribadi melainkan semula tanah swapraja, dan dengan

hapusnya Swapraja maka tanah tersebut menjadi tanah negara;

Dalam rangka konversi hak-hak yang ada pada waktu itu antara lain

Grant Sultan dirubah menjadi salah satu hak baru menurut Undang-

undang Pokok Agraria. Akan tetapi hak konversi dan Hak Sewa

Perkebunan besar tidak dikonversi, tetapi untuk selanjutnya

diserahkan kepada Menteri Agraria untuk mengaturnya, karena

tanah tersebut adalah tanah negara;

Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah negara bekas

perkebunan Polonia Estate sebagaimana diuraikan dalam

Gewet Oostkust Van Sumatra Afdeling Medan Blad Lembar C 4,

5 dan 6 yang diketahui oleh De Landmeter 1930. Jadi bukan

tanah milik pribadi Sultan Deli.

Bahwa dengan hapusnya Swapraja Deli, tanah tersebut beralih

menjadi tanah negara dan penguasaannya ada pada Pemerintah RI

dalam hal ini Menteri Dalam Negeri/Menteri Agraria, Menteri Dalam

Negeri/Direktur Jenderal Agraria dan Kepala Badan Pertanahan

Nasional”

Jadi TERBUKTI tanah milik Terbanding I sebagaimana dimaksud

dalam Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 adalah tanah negara.

Tidak benar dan tidak berdasar juga dalil Pembanding pada angka

14.1 huruf d s/d f yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan

No. 27/PK/TUN/1996 sebagai Putusan PK yang ketiga. Dalil



Pembanding ini dapat menyesatkan siapapun orang yang membaca

Memori Banding tersebut. Oleh karenanya, dibawah ini Terbanding I

akan menjelaskan fakta-fakta yang sebenarnya, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1997, Permohonan PK yang

diajukan oleh BPN, dkk (dahulu Para Termohon Kasasi /Para

Pembanding/Para Tergugat) diputus oleh Majelis Hakim PK No.

27/PK/TUN/1996, yang terdiri dari: Sarwata, S.H. sebagai Ketua

Majelis, H. German Hoediarto, S.H. dan TH. Ketut Suraputra

sebagai Anggota Majelis. Dalam Putusan PK ini, Majelis Hakim

menyatakan batal Putusan No. 56 K/TUN/1995;

- Bahwa pada tanggal 13 November 1997, 13 (tiga belas) orang

ahli waris Datuk M. Cheer mengajukan Permohonan PK (dahulu

Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat). Permohonan PK ini

terdaftar dalam Reg Perkara No. 02 PK/TUN/1998. Kemudian

pada tanggal 23 Februari 1999, Majelis Hakim PK menjatuhkan

putusan dengan amar: Permohonan PK yang diajukan oleh 13

(tiga belas) orang ahli waris Datuk M. Cheer tidak dapat diterima.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim memutuskan tidak

menerima permohonan PK tersebut adalah sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini adalah

permohonan Peninjauan Kembali yang kedua sedangkan

berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985

permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali,

dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa

permohonan Peninjauan Kembali ini formal tidak dapat diterima”

- Bahwa kemudian, pada tanggal 6 Maret 2001, Wakil Ketua

Mahkamah Agung RI, Drs. H. Taufiq, S.H., M.H., mengeluarkan

Penetapan No. 27/PK/TUN/1995, yang pada pokoknya

menyatakan Putusan Perkara No. 27/PK/TUN/1995 tertanggal

13 Agustus 1997 dinyatakan batal DAN pemeriksaan perkara

tingkat Peninjauan Kembali Reg No. 27/PK/TUN/1995 harus

diulang kembali dengan susunan Majelis yang lain atau yang

baru (vide kutipan lengkap isi Penetapan pada angka 10 diatas);



- Bahwa pada tanggal 18 September 2002, Majelis Hakim PK

yang baru yaitu Bagir Manan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ny.

Hj. Asma Samik Ibrahim, S.H. & Ny. Chairani A. Wani, S.H.

sebagai Anggota Majelis telah memeriksa ulang Permohonan PK

yang diajukan oleh BPN dkk dimana nomor perkaranya tetap

sama, hanya tanggal putusan saja yang berbeda sehingga

menjadi:

Putusan No: 27 PK/TUN/1996, tertanggal 13 Agustus 1997

Putusan No: 27 PK/TUN/1996, tertanggal 18 September 2002

(vide Bukti T 1 –2A).

dan amar Putusan diantaranya menyatakan membatalkan

Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1995 No. 56

K/TUN/1995.

Dengan demikian TERBUKTI bahwa Peninjauan Kembali dalam

Perkara TUN hanya 1 (satu) kali, BUKAN 3 (tiga) kali

sebagaimana didalilkan Pembanding dan Putusan No.

27/PK/TUN/1996 tertanggal 18 September 2002 adalah putusan

final yang harus dihormati oleh semua pihak. Sehingga dalil

Pembanding pada angka 14.1 huruf e Memori Banding tentang

surat-surat Ketua PTUN Jakarta dan Ketua BPN dan dalil

Pembanding pada huruf f Memori Banding yang menyatakan

Putusan TUN No. 56 K/TUN/1995 adalah putusan akhir yang

berkekuatan hukum haruslah dikesampingkan seluruhnya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian ditas TIDAK TERBUKTI dalil

Pembanding pada angka 14.1 Memori Banding yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Putusan TUN cacat dan batal demi

hukum;

12.2 Tidak benar dan tidak berdasar juga dalil Pembanding pada angka

14.2 Memori Banding sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.

Telah terbukti bahwa tanah milik Terbanding I berdasarkan Sertifikat



HGB No. 1/1990 adalah tanah negara, BUKAN tanah adat (GS No.

1/1935). Berikut adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Perdata

didalam Putusannya:

”Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tanah yang terikat kontrak

dengan associatie Langkat luasnya meliputi tanah yang sekarang

dikuasai Tergugat/Terbanding/Pembanding maka atas tanah

tersebut khususnya tanah yang dikuasai

Tergugat/Terbanding/Pembanding, tidak lagi dapat diterbitkan Grant

Sultan dan dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat

bahwa lokasi tanah tersebut dalam Grant Sultan tanggal 23

November 1935 tidak terbukti ditanah terperkara” (vide Bukti T1-

3C).

Oleh karena Putusan Perdata ini juga sudah berkekuatan hukum

tetap maka demi hukum Pembanding harus menghormati dan

mentaatinya, bukan malah mengeluarkan pernyataan bahwa

putusan perdata tersebut ‟dengan sendirinya batal demi hukum‟;

12.3 Tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Pembanding pada

angka 14.3 huruf a Memori Banding yang menyatakan bahwa ”di

seluruh tingkat peradilan pidana, Terbanding I mendalilkan bahwa

tanah yang didudukinya berdasarkan HGB No. 1/1990 adalah eks

tanah Negara (Blad C4, C5 dan C6)” karena didalam sidang pidana,

pihak berperkara adalah Jaksa Penuntut Umum berhadapan

dengan (melawan) Terdakwa. Jadi, tidak ada keterlibatan

Terbanding I didalam sidang pidana tersebut dan lagi yang diperiksa

adalah mengenai keabsahan GS No. 1/1935.

Juga tidak benar dan mengada-ada dalil Pembanding pada angka

14.3 huruf b dan c Memori Banding. Karena sebagaimana telah

Terbanding I sampaikan pada angka 12.1 diatas bahwa tanah milik

Terbanding I adalah tanah negara, BUKAN tanah eks adat (GS No.

1/1935).

Demikian juga dengan dalil Pembanding pada angka 14.3 huruf d,

tidak benar dan mengada-ada. Bahwa telah terbukti lokasi tanah

Pembanding tidak diketahui dimana keberadaannya (vide Bukti P-3

& P-3a) akan tetapi Pembanding dengan ‟seenaknya‟ (tanpa dasar)



menyatakan bahwa Terbanding I telah menduduki tanah milik

Pembanding;


angka 15 Memori Banding. Sama sekali tidak ada kekeliruan Majelis

Hakim didalam memeriksa dan mengadili perkara a-quo. Putusan telah

dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dengan didukung bukti-

bukti yang sah:

a. Berdasarkan dalil Pembanding pada angka 15 huruf a, membuktikan

bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Bukti P-12 dan P-13

serta Bukti P-25 dan P-26. Jika bukti-bukti tersebut tidak

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalil Pembanding

maka pada bagian pertimbangan hukum sama sekali tidak akan

didapati atau ditemukan bukti-bukti dimaksud. Nyatanya, pada hal. 95

Putusan, Bukti P-12 dan P-13 telah dipertimbangkan dan pada hal. 96

Putusan, Bukti P-25 dan P-26 juga telah dipertimbangkan;

b. Bukti P-15 dan P-29 juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

didalam Putusannya. Pertimbangan hukumnya adalah bukti surat

tersebut tidak dipertimbangkan karena tidak ada aslinya.

Pertimbangan hukum ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888

KUHPerdata dan yurisprudensi tetap MA RI, yang secara lengkap

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta

aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan

serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-

salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang

mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Yurisprudensi MA RI No. 3609 K/Pdt/1985 menyatakan:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak



pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat

bukti”

Yurisprudensi MA RI No. 701 K/Sip/1974 menyatakan:

”Karena judex facti mendasarkan putusannya melulu atas surat-

surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang diajukan oleh

kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apapun

secara sah dari mana ternyata bahwa potokopi-fotokopi tersebut

sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang

penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan

oleh penggugat dan tergugat yang karena itu sebenarnya judex

facti telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukh yang

tidak sah”

Terbanding sangat keberatan dengan dalil Pembanding yang

menyatakan: ”... berdasarkan kedua alat bukti (P-15 dan P-29)

tersebut, Majelis Hakim telah dengan sengaja ”menggelapkan” fakta-

fakta hukum”, dengan alasan keberatan sebagai berikut:

1) GS No. 1/1935 dinyatakan sebagai surat authentik palsu atau

dipalsukan adalah berdasarkan Putusan Pidana yang telah

berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T1-4A s/d T1-4C). Jadi

sangat tidak benar dan mengada-ada ketika Pembanding

mendalilkan sebaliknya (tidak palsu);

2) TELAH TERBUKTI bahwa GS No. 1/1935 tidak ada menyebutkan

lokasi, luas dan batas-batas tanah. Lalu atas dasar apa

Pembanding menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh

Terbanding I sebagian adalah tanah GS No. 1/1935?

3) Karena bukti kepemilikan tanah Pembanding yaitu GS No. 1/1935

sudah dinyatakan sebagai surat authentik palsu atau dipalsukan

maka lokasi atau letak tanah Pembanding lah yang tidak jelas atau

tidak diketahui dimana keberadaannya;

4) Hukum menentukan bahwa putusan yang sudah berkekuatan

hukum tetap harus dihormati dan diataati tanpa pengecualian.

Sehingga dalil Pembanding pada angka 15 huruf e, yang

menyatakan: ”Seluruh putusan Peradilan TUN (kecuali Putusan



No. 56 K/TUN/1995) Perdata, dan Pidana yang di dalam

pertimbangannya menguatkan dalil-dalil ”tanah Negara” (Blad C4,

C5 dan C6) adalah cacat dan batal demi hukum” , sangat keliru

dan tidak berdasar.


angka 16 Memori Banding yang menyatakan Terbanding I telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan hak ataupun benda orang lain, karena:

14.1 Terbanding I adalah pemilik tanah yang sah sebagaimana dimaksud

dalam Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990;

14.2 Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 menyatakan: ”Sertifikat

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis

yang termuat di dalamnya”;

14.3 Sertifikat HGB No. 1 Tahun 1990 ini sudah diperiksa dan diadili oleh

Majelis Hakim TUN, dimana pada hal. 44 Putusan No.

27/PK/TUN/1996, menyatakan:

”... Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25 Agustus 1990

dan Izin Mendirikan Bangunan No. 648.1/MBU/154 Tahun 1990

tanggal 3 April 1990 adalah sesuai pula dibuat dengan peraturan


pula melanggar pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986

dan oleh karena itu surat-surat tersebut diataspun adalah tetap sah”.

14.4 Kemudian, Majelis Hakim Perdata telah menjatuhkan putusan atas

sengketa kepemilikan tanah tersebut dengan menyatakan sebagai

berikut:

”Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam

konpensi/Pembanding/Terbanding adalah pemilik yang sah

terhadap tanah pada lokasi komplek perumahan Taman Malibu

Indah yang terletak di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan

Polonia, Kotamadya Medan, seluas 201.000,- sebagaimana



dimaksud dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25

Agustus 1990;

Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 25

Agustus 1990 sah dan berharga”

14.5 Sedangkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pembanding

telah dinyatakan sebagai surat authentik palsu atau dipalsukan

berdasarkan Putusan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Jadi, Pembanding tidak memiliki bukti apapun.

Oleh karena itu, TERBUKTI bahwa Terbanding I adalah pemilik yang sah

atas tanah dan putusan-putusan yang ada memperkuat atau

mempertegas kedudukan Terbanding I tersebut sehingga terhadap

Terbanding I harus diberikan kepastian hukum dan keadilan;

15. Bahwa dalil Pembanding pada angka 17 dan 18 Memori Banding

haruslah ditolak atau dikesampingkan karena sebagaimana telah

Terbanding I jelaskan pada angka 13.b diatas bahwa bukti surat yang

tidak memiliki aslinya (hanya photocopy saja) tidak memiliki nilai

pembuktian dan harus dikesampingkan sesuai ketentuan Pasal 1888

KUHPerdata dan Yurisprudensi Tetap MA RI;

16. Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas seluruh dalil Pembanding

pada angka 19 Memori Banding namun Terbanding I tidak akan

menanggapinya satu persatu lagi karena dalil-dalil tersebut hanyalah

mengulang-ulang saja.

DALAM REKONPENSI

17. Mohon dalil-dalil yang telah Terbanding I ajukan pada bagian Dalam

Pokok Perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari bagian Rekonpensi ini;

18. Bahwa ternyata didalam Memori Bandingnya, Pembanding sama sekali

tidak menolak atau keberatan dengan Putusan Majelis Hakim pada

bagian Dalam Rekonpensi. Atau dengan kata lain, Pembanding

MENGAKUI amar Putusan yang berbunyi:

”Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 Tahun 1990 sah milik



Penggugat I dalam Rekonpensi/Tergugat I Konpensi”

Dengan adanya PENGAKUAN Pembanding ini maka telah cukup alasan

bagi Majelis Hakim Banding untuk menolak permohonan banding yang

diajukan oleh Pembanding.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding I mohon agar Pengadilan Tinggi

Medan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding atau

setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

137/Pdt.G/2013/PN.Mdn;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

Terbanding-I semula Tergugat-I dan Terbanding-II semula Tergugat-II tersebut

diatas pada pokoknya dengan tegas menyangkal/membantah kebenaran

Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut sekaligus

membenarkan pertimbangan-hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 23 September 2014 No. 137/Pdt.G/2014/PN-Mdn.- yang dimohonkan

banding, oleh karena itu Kontra Memori Banding tersebut tidak akan

dipertimbangkan lebih lanjut lagi dalam memutus perkara ini pada tingkat

banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas

perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara persidangan surat-surat bukti

dan keterangan para saksi demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili perkara No.

137/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- tanggal 23 September 2014

yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai

berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-petimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili perkara ini pada

tingkat pertama dinilai oleh Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar karena :



--- Secara yuridis Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi

tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

--- Bahwa adapun bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3 dan P-

3a, dalam Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 tidak memuat batas-batas

lokasi tanah, maka Grant Sultan tersebut secara yuridis tidak mempunyai

kekuatan hukum pembuktian ;

--- Selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh

Penggugat yaitu : SYAMSUL ANWAR, Staf ahli Bidang Pertanahan yang

duduk di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dan di lingkungan Badan

Pertanahan Nasional (BPN) menerangkan bahwa Grant Sultan yang tidak

ada nomornya dan batas-batas tanah dan lokasi, maka surat tersebut tidak

sah, dan Grant Sultan tidak mungkin overlap dengan konsesi ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, dihubungkan pula dengan

bukti-bukti : T.1-4a, T.1 4b, T.1-4c, T.II-3a, T.II-b, T.II-3c, T.III-5a, T.III-b, T.III-

5c, dan bukti T.1-9, bahwa Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 yang dijadikan

sebagai alat bukti oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi

adalah Palsu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

87/Pid.B/1999/PN.Mdn tanggal 14 September 1999 dikuatkan Putusan

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19 /Pid./2000/PT-Mdn tanggal 8 April 2000

dan dikuatkan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1586/K/Pid/2000

tanggal 5 Maret 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan

Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September

2014 No. 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn yang dimohonkan banding ini telah tepat

dan benar dan telah cukup mempertimbangkannya dengan nilai-nilai yuridis,

sosiologis dan filosofis, dari semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

kemudian mengambil kesimpulan dan menjatuhkan putusannya dengan : “

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya “, dan Mengabulkan

gugatan Penggugat-I dalam Rekonpensi/Tergugat-I Konpensi untuk

sebahagian “, oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri

tersebut dianggap telah tepat dan benar, sehingga dengan demikian



pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan

oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam

mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan

Negeri tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula sebagai Penggugat

berada pada pihak yang kalah, maka oleh karena itu ia harus dihukum untuk

membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 no.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Undang-undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009

Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara

ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

tersebut

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2014

Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN-Mdn yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 oleh kami Dr.

H.SOEDARMADJI, SH, M.Hum.- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

sebagai Ketua Majelis, DHAMA E. DAMANIK, SH.MH.- dan DAHLIA

BRAHMANA, SH. MH.- sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil



Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 Nomor

107/PDT/2015/PT-MDN.- dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh

SUSILA WARDHANI. SH.- Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Medan

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara

maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

d t o d t o

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.- Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.-

d t o

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.-

Panitera Pengganti,

d t o

SUSILA – WARDHANI,SH.-

Ongkos – ongkos :

1. Meterai ..................... Rp. 6.000,-

2. Redaksi ......................Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan ............Rp 139.000,-

Jumlah ............. Rp.150.000,-

P U T U S A N fileputusan nomor : 107/pdt/2015/pt.mdn hal. 1 dari 97 hal. p u t u s a n nomor : 107/pdt/2015/pt- mdn.- demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Documents