Home >Documents >P U T U S A N - kppu.go.id SALINAN P U T U S A N Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 Komisi Pengawas...

P U T U S A N - kppu.go.id SALINAN P U T U S A N Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 Komisi Pengawas...

Date post:12-Feb-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • SALINAN

    P U T U S A N Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi

    yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

    tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut

    UU Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dalam Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan

    Tenggarong–Samboja, Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja yang

    dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan

    Timur Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh :

    1) Terlapor I, Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong,

    Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan

    Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Jenderal Akhmad

    Yani, Tenggarong, Indonesia; ------------------------------------------------------------------

    2) Terlapor II, PT Hatmo Nugroho Sentoso, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta

    Km. 1 No. 34, Loa Janan Illir, Kecamatan Loa Janan, Samarinda, Indonesia; -----------

    3) Terlapor III, PT Permata Hati, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 1 No.

    34, Loa Janan Illir, Kecamatan Loa Janan, Samarinda, Indonesia; -------------------------

    4) Terlapor IV, PT Sumber Anugrah Raya, berkedudukan di Jalan Pesut No. 94, RT.

    7, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Indonesia; ----------------------------------

    telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------

    Majelis Komisi: -----------------------------------------------------------------------------------------

    Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------------

    Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------

    Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----------------------------------------------------------

    Setelah mendengar keterangan para Ahli; ------------------------------------------------------------

    Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -------------------------------------------------------

  • SALINAN

    halaman 2 dari 62

    Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----------------------------

    Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; ---------------------------

    Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----------------------

    TENTANG DUDUK PERKARA

    1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya

    dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dalam

    Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Tenggarong–Samboja, Perbatasan dengan

    Balikpapan Kecamatan Samboja, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

    Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010; -------------------------

    2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan

    kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan

    pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------

    3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi

    merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ------------------------------------------

    4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil

    Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan

    pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ------------------------

    5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan

    tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk

    Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------------

    6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan

    Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; --------

    7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

    07/KPPU/Pen/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan

    Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011 terhitung sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai

    dengan tanggal 01 April 2011 (vide bukti A2, A16); ----------------------------------------

    8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua

    Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor

    52/KPPU/Kep/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi

  • SALINAN

    halaman 3 dari 62

    sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-

    L/2011 (vide bukti A3); --------------------------------------------------------------------------

    9. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor

    36/K/ST/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 yang menugaskan Panitera untuk

    membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan (vide bukti A4); ----------

    10. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan

    Surat Tugas Nomor 173/SJ/ST/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 yang menugaskan

    Investigator untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan (vide

    bukti A5); ------------------------------------------------------------------------------------------

    11. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011

    menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 03/KMK/Kep/II/2011 tentang

    Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011, yaitu

    dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

    21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 (vide bukti A16); --------------

    12. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan

    Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan

    Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat

    Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A 7 s/d A14,

    A 17 s/d A 20); ------------------------------------------------------------------------------------

    13. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2011, Majelis Komisi melaksanakan

    Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan

    Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1); ----------------

    14. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator,

    Terlapor III (PT Permata Hati), dan Terlapor IV (PT Sumber Anugrah Raya) (vide

    bukti B1); -------------------------------------------------------------------------------------------

    15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan

    Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : (vide bukti

    A1); --------------------------------------------------------------------------------------------------

    15.1 Bahwa terdapat dugaan persekongkolan secara vertikal yang dilakukan oleh

    (Terlapor II) PT Hatmo Nugroho Sentoso dan (Terlapor I) Panitia tender untuk

    memenangkan (Terlapor II) PT Hatmo Nugroho Sentoso dalam pelelangan

    proyek Pembangunan Jalan Tenggarong-Samboja Perbatasan dengan

  • SALINAN

    halaman 4 dari 62

    Balikpapan dengan cara sengaja tidak menggugurkan (Terlapor II) PT Hatmo

    Nugroho Sentoso meskipun dalam dokumen penawarannya tidak melampirkan

    ijazah atas nama orang yang diajukan sebagai General Superintenden dan

    Pelaksana; -----------------------------------------------------------------------------------

    15.2 Bahwa alat bukti yang mendukung terbuktinya pelanggaran pasal 22 tersebut

    adalah: ---------------------------------------------------------------------------------------

    15.2.1. Dokumen; -------------------------------------------------------------------------

    15.2.1.1. Dokumen Lelang, bahwa terdapat persyaratan pendidikan

    minimal terkait Daftar Personil;---------------------------------------

    15.2.1.2. Dokumen Penawaran Terlapor II, bahwa tidak ditemukan lembar

    ijazah untuk atas nama orang yang diajukan sebagai General

    Superintenden dan Pelaksana;------------------------------------------

    15.2.2. Petunjuk; --------------------------------------------------------------------------

    Bahwa Panitia Tender secara sengaja tidak menggugurkan Terlapor II

    meskipun dalam dokumen penawarannya tidak melampirkan ijazah

    atas nama orang yang diajukan sebagai General Superintenden dan

    Pelaksana, hal tersebut diduga untuk memfasilitasi Terlapor II menjadi

    pemenang Tender;---------------------------------------------------- -----------

    15.2.3. Keterangan Terlapor; -------------------------------------------------------------

    15.2.3.1. Bahwa didalam BAP Panitia menegaskan terkait penilaian

    Personil, yang dilakukan dalam penilaian adalah pengecekan

    terhadap nama personil, pendidikan, dan SKA/SKT;---------------

    15.2.3.2. Bahwa terkait temuan tidak adanya lembar ijazah untuk personil

    General Superintend

Embed Size (px)
Recommended