S A L I N A N

P U T U S A N

Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi

yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa

Barat-Patimuan-Sidareja dan Paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi, Wilayah I Jawa

Tengah, Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, yang dilakukan oleh: -------------------

1) Terlapor I, Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan

Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan

Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Murbei Barat

I Sumurboto Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor Telp. (024)

7470066, Nomor Faks. (024) 7462588; ---------------------------------------------------------

2) Terlapor II, PT Melista Karya, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A,

Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor Telp. (0282) 533638, Nomor Faks.

(0282) 531904; -------------------------------------------------------------------------------------

3) Terlapor III, PT Panca Darma Puspawira, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki

Rahmat Nomor 18, Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor Telp. (0271)

710386, Nomor Faks. (0271) 718744; ----------------------------------------------------------

4) Terlapor IV, PT Agung Darma Intra, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki

Rahmat Nomor 22, Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor Telp. (0271)

710386, Nomor Faks. (0271) 718744; ----------------------------------------------------------

5) Terlapor V, PT Cahaya Sempurna Sejati, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono

Nomor 168, Kawasan Industri Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor

Telp. (0282) 549198, Nomor Faks. (0282) 546557; dan -------------------------------------

6) Terlapor VI, PT Bumi Redjo, berkedudukan di Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 1,

Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor Telp. (0286) 591239; ----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------

Majelis Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ------------------------------------------------------------

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -------------------------------------------------------------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; --------------------------------------------------------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ------------------------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor; -------

halaman 2 dari 343

S A L I N A N

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya

Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket

Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa Barat-Patimuan-Sidareja dan Paket Pelebaran

Jalan Sidareja-Jeruk Legi, Wilayah I Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2013; -------------------------------------------------------------------------------------

2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan

kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan

pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;--------------------------

3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi

merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -------------------------------------------

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil

Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan

pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ------------------------

5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan

tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk

Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----------------------------------------------------

6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan

Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------

7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

14/KPPU/Pen/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan

Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 (vide bukti A1); -------------------------------------------

8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor

22/KPPU/Kep.3/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi

sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-

L/2015 (vide bukti A2); ---------------------------------------------------------------------------

9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 14/KMK/Kep/V/2015 tentang

Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015, yaitu

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 08

Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 (vide bukti A5); ---------------------------

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan

Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan

Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat

Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A7, A8, A9,

halaman 3 dari 343

S A L I N A N

A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24,

A25, dan B1); --------------------------------------------------------------------------------------

11. Menimbang bahwa pada tanggal 08 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan

Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1); -----------------

12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator,

Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V,

Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I,

Provinsi Jawa Tengah selaku Terlapor I, PT Melista Karya selaku Terlapor II, PT

Panca Darma Puspawira selaku Terlapor III, PT Agung Darma Intra selaku Terlapor

IV, dan PT Bumi Rejo selaku Terlapor VI sedangkan PT Cahaya Sempurna Sejati

selaku Terlapor V tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi tanpa memberikan kuasa

kepada pihak manapun (vide bukti B1); --------------------------------------------------------

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan

Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti

I.A1): ------------------------------------------------------------------------------------------------

13.1 Bahwa Objek Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 adalah 2 (dua) paket Pekerjaan

Pengadaan Barang dan Jasa Kontruksi yang diadakan oleh Kementerian

Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Unit Layanan Pengadaan

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Kelompok Kerja Pengadaan Barang

dan Jasa Kontruksi Wilayah I Propinsi Jawa Tengah dengan metode pemilihan

melalui Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi dan metode penyampaian

penawaran adalah Full E-Procurement, sebagai berikut:

13.1.1 Sumber Dana: APBN Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran

2013

13.1.2 Total HPS: Rp. 84.955.000.000,- (Delapan Puluh Empat Milyar

Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

Dengan rincian paket sebagai berikut:

No Nama Paket Nilai HPS (Rp)

1 Pelebaran Jalan Bts Jabar–Patimuan–Sidareja 41.977.500.000,-

2 Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruklegi 42.977.500.000,-

Total 84.955.000.000,-

13.2 Bahwa terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Melista

Karya, PT Panca Darma Puspawira, PT Agung Darma Intra, PT Cahaya

Sempurna Sejati, dan PT Bumi Rejo. Perilaku tindakan persekongkolan

tersebut dilakukan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama dalam menyusun

halaman 4 dari 343

S A L I N A N

Dokumen Penawaran sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan

usaha tidak sehat. Hal tersebut berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai

berikut: -------------------------------------------------------------------------------------

13.2.1 Tentang Kesepakatan Bersama dalam bentuk tertulis dan

ditandatangani disertai materai (vide bukti dokumen perjanjian tertulis

tanggal 25-01-2013) ----------------------------