P U T U S A N DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileHalaman 1 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN P U T U S A N NOMOR 419/Pdt/2018/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN

P U T U S A N NOMOR 419/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada

peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

Ir. Mangapul Halomoan Silalahi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama

Kristen Protestan, Alamat Jalan Jemur Andayani

No.230 Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan

Wonocolo Kota Surabaya-Jawa Timur,

Sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I; Dalam hal ini memberi kuasa kepada HERRY

TOBING, SH, MH Advocates & Legal Consultants,

bertempat tinggal di Jalan Nilam VI No.1

P.Simalingkar Medan Propinsi Sumatera-Utara,

dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 14 Nopember 2017,

Lawan Penggurun Davin Kaban, atau disebut juga P. Davin Kaban, Umur 54

tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen

Protestan, Alamat Jalan Pinus Raya No.29

Lingkungan XIII Perumnas Simalingkar, Kelurahan

Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan,

Sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. SUPLINTA GINTING, SH.

2. SURANTA R.TARIGAN, SH, MH.

Advokat dari Kantor Advokat “SUPLINTA GINTING &

REKAN” yang beralamat di Jalan Pales VI No.1 B

Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan

Tuntungan Kota Medan, dalam hal ini bertindak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober

2017;

DAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan, Berkedudukan di

Jalan A.H.Nasution-Medan; Sebagai Turut Terbanding I semula TERGUGAT II; Dalam hal ini memberi kuasa kepada JAILANI, SH,

HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH, MH, SABIRIN,

SH dan HUSNEN, keempatnya memilih alamat pada

Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jend.Besar

Abdul Haris Nasution Medan, baik bersama-sama

maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, dalam

hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 2 Nopember 2017;

2. Pitta Emma Sitompul, SH, Umur 75 tahun, Agama Kristen Protestan,

Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat Jalan Sei Batang

Serangan No.36/57 Kelurahan Babura Kecamatan

Medan Baru Kota Medan; Sebagai Turut Terbanding II semula TURUT TERGUGAT I;

3. Camat Medan Tuntungan, Berkedudukan di Jalan Bunga Melati No.1

Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan

Tuntungan Kota Medan, Sebagai Turut Terbanding III semula TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi Tersebut; 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Nopember 2018

Nomor : 419/PDT/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn,

ditingkat banding;

2. Penetapan hari Sidang Perkara ini tanggal 19 Nopember 2018 Nomor

419/Pdt/2018/PT MDN;

3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018 dan surat-surat lain

yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat

Gugatannya bertanggal 18 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2017 dibawah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


register perkara Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan

terhadap Terbanding semula Tergugat I, II atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah yang menguasai serta mengusahai

sebidang tanah seluas lebih kurang 1.880 M2 yang setempat dikenal dengan

Jalan Ngumban Surbakti No. 6 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan

Selayang (dh. Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan)

Kota Medan dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Pasar IV sekarang

Jalan Ngumban Surbakti;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Brani Ginting sekarang

Tambi Tarigan;

- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Tima Br Sitorus sekarang P.E.

Surbakti;

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Drs. D.T. Sinulingga sekarang

Tambi Tarigan;

2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat melalui transaksi jual beli

dengan Turut Tergugat I secara sah menurut hukum yaitu dengan cara

mengganti rugi dari Turut Tergugat I sesuai dengan Akta Penglepasan Hak

Dengan Ganti Rugi Nomor :03Tgl. 25 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Urus

Simanullang, S.H. Notaris di Medan;

3. Bahwa Turut Tergugat I menguasai tanah tersebut sejak tahun 1979 dengan

membeli dari Cikep Br Pelawi berdasarkan Akta Jual Beli Ganti Rugi

No. 376/MT/1979 Tgl. 6 Mei 1979 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II,

sedangkan Cikep Br Pelawi memperoleh tanah tersebut dari Muller Tanjung

pada tahun 1977 berdasarkan Akte Ganti Rugi No. 279/MT/1977 dan Muller

Tanjung memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah

No. 10376/A/I/20 Tgl. 16 Nopember 1973 yang diterbitkan Bupati Kabupaten

Deli Serdang (dh. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang);

4. Bahwa selama Turut Tergugat I menguasai dan mengusahai tanah tersebut

tidak pernah ada silang sengketa atau pihak pihak yang keberatan atas

tanah tersebut dan tidak ada pihak pihak yang mengaku sebagai pemilik

tanah tersebut;

5. Bahwa pada bulan Juni 2015 tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin

dari Penggugat selaku pemilik tanah tersebut, dimana Tergugat I menguasai

dan mengusahai dengan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


6. Bahwa selain itu juga tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat

selaku pemilik tanah tersebut, dimana Tergugat I telah mengajukan

permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Tergugat II dan Tergugat

II telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dengan

Sertifikat Hak Milik No. 748/Sempakata Tgl. 5 Maret 2007;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dengan mengusahai tanah

milik Penggugat tanpa hak telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat

karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah tersebut yang jika

diperhitungkan setiap bulannya Penggugat seharusnya mendapat

keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengusahai tanah milik

Penggugat tanpa hak telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka

dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan

hukum;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat secara

melawan hukum, maka segala bentuk perikatan yang dibuat oleh Tergugat I

maupun pihak lain yang mendapatkan kuasa dari Tergugat I diatas tanah

seluas kurang lebih 1.880 M2 dinyatakan batal demi hukum atau sekurang

kurangnya tidak berkekuatan hukum;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Imerupakan perbuatan melawan

hukum, maka sangat beralasan menurut hukum sertifikat hak milik No.

748/Sempakata Tgl. 5 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas

nama Tergugat I di atas tanah milik Penggugat dinyatakan cacat hukum atau

sekurang kurangya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

11. Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai tanah Penggugat dengan

melawan hukum, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat I

dihukum untuk menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Penggugat

dalam keadaan aman, baik dan kosong;

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi

Penggugat, maka sangat wajar menurut hukum Tergugat I dihukum untuk

membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan

Tergugat I menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan

aman, baik dan kosong;

13. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat hampa, maka sangat

beralasan menurut hukum agar diletakkan sita dalam perkara ini;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


14. Bahwa untuk menghindari Tergugat Tergugat tidakmenjalankan putusan

yang berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan dihukum Tergugat

Tergugat secara tanggung renteng membayar dwangsom sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai

Tergugat Tergugat menjalankan isi putusan;

15. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat didasari dengan bukti yang cukup,

maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat

dijalankan dengan serta merta (uit voerbarr bij vorraad) meskipun ada

banding, verzet, ataupun kasasi ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan

kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak pihak yang

ada hubungannya dengan perkara ini supaya memeriksa dan mengadili serta

memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini.

3. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemiliktanah seluas lebih

kurang 1.880 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Ngumban Surbakti

No. 6 Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang (dh. Kelurahan

Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan) Kota Medan dengan

batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utaraberbatasan dengan dahulu Jalan Pasar IV sekarang Jalan

Ngumban Surbakti;

- Sebelah Selatanberbatasan dengan dahulu Brani Ginting sekarang

Tambi Tarigan;


Surbakti;


Tambi Tarigan;

4. Menyatakan secara hukum Akta Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.

3 Tgl. 25 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Urus Simanullang, S.H. Notaris di

Medan adalah sah dan berkekuatan hukum;

5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai dan

mengusahai tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 1.880 M2 adalah

perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan secara hukum semua perikatan maupun surat surat yang dibuat

oleh Tergugat I maupun pihak lain yang mendapatkan kuasa dari Tergugat I

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kepada pihak lain diatas tanah seluas lebih kurang1.880 M2 dinyatakan batal

demi hukum atau sekurang kurangnya tidak berkekuatan hukum;

7. Menyatakan sertifikat hak milik No. 748/Sempakata Tgl. 5 Maret 2007 yang

diterbitkan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat dinyatakan cacat

hukum atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

hukum;

8. Menghukum Tergugat I maupun pihak lain yang menguasai tanah seluas

lebih kurang1.880 M2 untuk menyerahkan kepada Penggugat secara baik,

aman dan kosong serta tanpa gangguan dari pihak manapun;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat secara tunai dan

kontan terhitung sejak Mei 2015 sampai dengan Tergugat I menyerahkan

tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong

serta tanpa gangguan dari pihak manapun;

10. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta

walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

12. Menghukum Tergugat Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung

renteng untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex

aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat

tersebut, Pembanding semula Tergugat I, dan Turut Terbanding I semula

Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I telah mengajukan

dan menyerahkan Jawaban sebagai berikut :

JAWABAN PEMBANDING semula TERGUGAT I I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI 1. Exceptio Declinatoir (Eksepsi Kewenangan Absolut).

- Bahwa setelah memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat

secara cermat dan jelas, bahwa muara surat gugatan Penggugat adalah

mempersoalkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.748 atas nama

Ir.Mangapul Halomoan Silalahi (ic.Tergugat I) untuk dinyatakan batal atau

cacat hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak berkekuatan

hukum;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa sedangkan yang diklaim oleh Penggugat dalam surat gugatan

tersebut adalah tanah seluas 1.880 m2 yang telah dituangkan dalam

Sertipikat Hak Milik No.748 atas nama Ir.Mangapul Halomoan Silalahi

yang sekaligus sebagai pemilik sah dan saat ini telah dikuasai dan

diusahai oleh Tergugat-I;

- Bahwa dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik No.748 atas

nama Ir.Mangapul Halomoan Silalahi tertanggal 5-3-2007 yang

dipersoalkan Penggugat adalah merupakan wewenang yang sifatnya

ABSOLUT oleh Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,

mengadili dan memutuskan atas keabsahan Sertipikat;

- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyangkut tentang

PEMBATALAN SERTIPIKAT No.748/Sempakata tanggal 5 Maret 2007

atas nama Ir.Mangapul Halomoan Silalahi (Tergugat-I) tidaklah pada

tempatnya dimajukan ke Persidangan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-

A Khusus;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon

kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus c/q

yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk memberikan Putusan Sela

dalam perkara ini dengan amarnya menyatakan :

“Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tidak berwenang mengadili

perkara ini”;

2. Plurium Litis Consortium (kekurangan para pihak).

- Bahwa menyangkut para pihak yang ditarik Penggugat dalam surat

gugatan masih kurang lengkap, hal tersebut terlihat pada dalil posita

gugatan yang menyatakan bahwa objek tanah sengketa yang diklaim

sebagai milik Penggugat seluas 1.880 m2 diperoleh dari Tutut Tergugat-I

(ic.Pitta Emma Sitompul, SH) yang selanjutnya oleh Turut Tergugat-I

memperoleh objek tanah sengketa tersebut dari CIKEP BR PELAWI dan

sedangkan CIKEP BR PALAWI memperolehnya dari MULLER TANJUNG

yang kesemuanya dibuat dihadapan URUS SIMANULLANG, SH Notaris

di Medan;

- Bahwa dengan demikian Penggugat seharusnya menarik dan mengikut

sertakan CIKEP BR.PELAWI, MULLER TANJUNG dan juga URUS

SIMANULLANG, SH Notaris di Medan sebagai pihak Tergugat kedalam

surat gugatan Penggugat;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa dengan tidak terpenuhi SYARAT FORMIL maka standar surat

gugatan Penggugat menurut Hukum Acara yang berlaku dinyatakan

CACAT FORMIL, sehingga menurut hukum yang berlaku surat gugatan

Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

3. Obsuur Libel (kabur).

- Bahwa posita gugatan pada angka 1, Penggugat mengklaim bahwa ada

menguasai dan mengusahai objek sengketa tanah seluas 1.880 m2 yang

terletak di Jalan Ngumban Surbakti No.6 Kelurahan Sempakata,

Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan yang telah diperoleh dari

Turut Tergugat-I (ic.Pitta Emma Sitompul, Sh) dengan cara Ganti Rugi

dihadapan Urus Simanullang, SH Notaris di Medan dengan Nomor Akta

Pelepasan Nomor : 03 tanggal 25 Mei 2015;

- Bahwa sedangkan pada posita surat gugatan Penggugat pada angka 7,8

dan 9 yang menyatakan bahwa Tergugat-I telah menguasai dan

mengusahai objek sengketa tanah tersebut sampai saat ini;

- Bahwa selanjutnya, posita gugatan Penggugat menyatakan tanah objek

sengketa yang di klaim Penggugat adalah seluas 1.880 m2 sedangkan

dari sisi lain objek sengketa tanah seluas 1.857 m2 telah dikuasai dan

diusahai Tergugat-I dengan mengacu pada Sertipikat Hak Milik

No.748/Sempakata tertanggal 5 Maret 2007;

- Bahwa dengan demikian patut dan beralasan jika surat gugatan yang

dimajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

4. Ne Bis In Idem.

- Bahwa surat gugatan yang dimajukan Penggugat dengan Nomor Perkara

: 614/Pdt.G/2017/PN.Mdn, sebelumnya Penggugat telah mengajukan

gugatan terhadap Tergugat-I dengan Perkara Nomor :

391/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah diputus tertanggal 13 September 2016

dan oleh Penggugat tidak mengajukan upaya banding yang sebagaimana

tertuang pada catatan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa sedangkan objek gugatan pada perkara a quo sama dengan

objek gugatan pada perkara perdata nomor 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn

yang diajukan Penggugat, oleh sebab itu sangat patut jika gugatan

Penggugat tertanggal 18 Oktober 2017 tidak dapat diterima;

- Bahwa selanjutnya, materi dan muara surat gugatan Penggugat dalam

perkara a quo sama persis dengan perkara yang sebagaimana tertuang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pada perkara perdata nomor : 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang sifatnya

pengulangan dalil-dalil perkara;

- Bahwa Penggugat mengemukakan beberapa Yurisprudensi Mahkamah

Agung Republik Indonesia yang pada intinya menyangkut tentang ne bis

in idem yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1973.



- Bahwa dengan demikian patut jika surat gugatan yang dimajukan

Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Tergugat-I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil surat gugatan

Penggugat baik yang dituangkan dalam posita maupun petitum kecuali

dengan tegas ada diakui di Persidangan;

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis

mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;

- Bahwa objek sengketa tanah seluas 1.880 m2 yang terletak di Jalan

Ngumban Surbakti No.6 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan

Tuntungan Kota Medan yang diklaim Penggugat sebagai pemilik, oleh

Tergugat-I dengan tegas menolaknya karena jauh sebelum Penggugat

mengganti rugi objek sengketa tersebut diatas dari Turut Tergugat-I, oleh

Tergugat-I telah menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut

hingga saat ini selaku pemilik sah;

- Bahwa bagaimana mungkin Tergugat-I harus minta izin dari Penggugat

dalam pengajuan permohonan pengurusan Sertipikat Hak Milik kepada

Tergugat-II (ic.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan) sedangkan

penguasaan fisik atas objek tanah sengketa lebih dahulu Tergugat-I dari

pada Penggugat, untuk itu dalil Penggugat dalam posita surat gugatan

pada angka 6 (enam) merupakan dalil yang mengada-ngada;

- Bahwa kepemilikan Tergugat-I atas objek sengketa mengacu pada

Sertipikat Hak Milik (SHM) No.748/Sempakata tertanggal 5 Maret 2007

atas nama Ir.Mangapul Halomoan Silalahi, maka dengan demikian tidak

benar jika Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) yang setiap bulannya yang sebagaimana didalilkan

Penggugat dalam posita surat gugatannya pada angka 7 (tujuh);

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa dengan demikian kepemilikan Tergugat-I atas objek sengketa

tersebut diatas tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan Tergugat-I dapat

dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On recht

matigedaad);

- Bahwa menyangkut kepemilikan Tergugat-I atas tanah objek sengketa

mengacu pada Sertipikat Hak Milik No.748/Sempakata tertanggal 5 Maret

2007 telah dibuktikan tidak adanya ditemukan cacat hukum atas warkah

persyaratan untuk permohonan dalam hal pengajuan penerbitan

Sertipikat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait dalam hal ini

Badan Pertanahan Kota Medan (ic.Tergugat-II);

- Bahwa menyangkut tentang dalil pada posita dan juga petitum surat

gugatan Penggugat yang memohon sebagaimana pada angka 9

(sembilan) dan 10 (sepuluh) yang intinya menyatakan Sertipikat Hak Milik

No.748/Sempakata tertanggal 5 Maret 2007 dinyatakan batal demi

hukum, cacat hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak

berkekuatan hukum, Tergugat-I menyatakan hal yang sangat mengada-

ngada yang tidak mungkin terjadi yang bukan kapasitas Pengadilan

Negeri menyatakan batal atau cacat hukum alas Hak Tergugat-I berupa

Sertipikat Hak Milik No.748/Sempakata tertanggal 5 Maret 2007

melainkan kapasitas atau wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

memutus perkara ini perkenankan Tergugat-I menyampaikan beberapa

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai acuan

bahwa perkara ini merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.321

K/Sip/1978 tertanggal 31 Januari 1981 “Pengadilan Negeri tidak

berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh

instansi lain”.


K/Sip/1968 “Pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh

instansi Agraris secara sah, bukanlah wewenang Pengadilan Negeri

melainkan wewenang Administrasi pihak yang dimenangkan oleh

Pengadilan harus minta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada

instansi Agraria berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah

diperolehnya”;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN



K/Sip/1973 tertanggal 6 Januari 1976 “Karena pengeluaran Sertipikat

itu semata-mata wewenang Administrasi dan bukan wewenang

Pengadilan, sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi,

bukan Pengadilan”;


K/Sip/1971 tertanggal 3 Nopember 1971 “Karena pembatalan suatu

surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara

tidak sah, tidak termasuk wewenang Pengadilan, melainkan semata-

mata termasuk wewenang Administrasi, sehingga pihak yang

berkehendak untuk membatalkan surat bukti sertipikat tanah tersebut

haruslah mengajukan permohonan untuk itu kepada instansi Agraria

berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya itu”;

- Bahwa selanjutnya menyangkut dalil Penggugat dalam posita dan

petitum gugatan tentang dwangsom yang dimintakan oleh Penggugat

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tegas ditolak Tergugat-I

dan juga yang menyangkut tentang serta merta yang sebagaimana

tertuang pada posita surat gugatan Penggugat pada angka 14 (empat

belas);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat-I mohon yang

terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a

quo kiranya berkenan untuk menolak surat gugatan Penggugat untuk

seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONPENSI.

- Bahwa semua yang telah diuraikan pada bagian Konpensi diatas, mohon

dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi;

- Bahwa dengan adanya gugatan yang dimajukan oleh Tergugat

Rekonpensi maka nama baik dari pada Penggugat Rekonpensi tercemar

dilingkungan tempat tinggalnya dan disamping hal tersebut

konsentrasinya terganggu dalam melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari

sehingga mengganggu kesehatannya, dan untuk itu patut dan beralasan

jika Penggugat Rekonpensi menuntut ganti kerugian sebesar

Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah dan

mengajukan gugatan dalam konpensi maka Penggugat Rekonpensi telah

dan mengeluarkan biaya untuk Jasa Advokat/Penasehat Hukum dalam

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


penanganan perkara a quo sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta

rupiah);

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, cukup

beralasan bagi Tergugat-I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi untuk

memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara’

II. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian

kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus yaitu :

a. Kerugian Materil berupa biaya Jasa Advokat/Penasehat Hukum

Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dalam penanganan

perkara;

b. Kerugian Immaterial sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar

biaya perkara;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et

bono);

JAWABAN TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.)

- Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil gugatan

Penggugat maka yang menjadi objek gugatan Penggugat tentang

penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 748/Sempakata terdaftar atas

nama Insinyur Mangapul Halomoan Silalahi (Ic. Tergugat I) yang

menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1

Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat II

sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.

748/Sempakata, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk

diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah

bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat

(1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili

perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu

beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijke Verklaard) ;

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalil gugatan Penggugat Hal 2 No. 2 Penggugat memperoleh

tanah Aquo berdasarkan transaksi Jual Beli dengan dengan Akta

Penglepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 03 tanggal 25 Mei

2015 dengan Turut Tergugat I, yang dibuat dihadapan Urus

Simanullang, S.H., Notaris di Medan.

Dengan demikian, Urus Simanullang, S.H., selaku Notaris di Medan

harus diikutkan sebagai para pihak dalam perkara aquo, sehingga

menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis

Consortium). Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

No. 365 K/Sip/1984 menyatakan : “Bahwa penting untuk

mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan

Hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit ”.

3. Tentang Ne bis in Idem

Bahwa obyek perkara aquo yang terdaftar dengan register perkara No.

614/Pdt.G/2017/PN.Mdn telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri

Medan dengan register Perkara No. 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn, dalam

perkara antara Penggurun Davin Kaban sebagai Penggugat, melawan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Ir. Mangapul Halomoan Silalahi sebagai Tergugat I, Kepala Kantor

Badan Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat II, dan Pitta Emma

Sitompul, S.H. sebagai Turut Tergugat, dan telah diputus tanggal 13

September 2016, dan oleh pihak Penggugat tidak ada mengajukan

upaya hukum Banding sampai dengan batas waktu yang telah

ditentukan, sebagaimana tertuang pada catatan putusan tersebut dan

dengan demikian bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum

tetap.

Bahwa sedangkan obyek gugatan pada perkara aquo sama dengan

obyek gugatan pada perkara perdata Nomor : 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn

yang diajukan oleh Penggugat, oleh sebab itu sangat patut jika gugatan

Penggugat tertanggal 19 Oktober 2017 tersebut tidak dapat diterima.

4. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas,

berkaitan tidak jelas kedudukan, kualitas dan kapasitas serta dasar

hukum pemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat, sehingga

Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan

gugatan aquo dan menurut hukum Penggugat tidak berhak atas

tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar

namanya dalam Sertipikat-Sertipikat aquo ;

- Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat

menceritakan riwayat ataupun dasar perolehan kepemilikan tanah

penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap sertipikat-sertipikat

tanah objek perkara aquo, disamping itu Tergugat II menanggapi

bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terkesan direkayasa

serta tidak adanya kejelasan dalam mengajukan gugatan terhadap

Tergugat II (Ic. Kantor Pertanahan Kota Medan) serta dasar yang

membuktikan bahwa Penggugatlah yang berhak terhadap Sertipikat

Hak Milik No. 748/Sempakata terdaftar atas nama Insinyur

Mangapul Halomoan Silalahi (Ic. Tergugat I).

- Sehingga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat

(1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9

Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai

kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu

kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo, Tergugat II

tegaskan bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum untuk mengajukan

gugatan.

- Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut diatas Tergugat II

(ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) menghunjuk kepada

Yurispudensi Mahkamah Agung RI No.442 K/Sip/1973 bertanggal 8

Oktober 1973 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“ Gugatan dari seseorang yang tidak berhak memajukan gugatan

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ”

5. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan

Bahwa terhadap penerbitan atas tanah Sertipikat aquo telah

menempuh prosedur sebagaimana yang ditentukan didalam ketentuan

Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7,

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu telah

dilaksanakan pemeriksaan data fisik dan data juridis atas bidang tanah

aquo, dan ternyata atas tanah aquo tidak ada hubungan hukumnya

dengan pihak Tergugat II, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik No.

748/Sempakata sah dan berkekuatan hukum, sehingga dengan

demikian berdasarkan hukum atas penerbitan dan peralihan Sertipikat

tersebut tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, maka beralasan

hukum kiranya jika Majelis Hakim aquo menyatakan untuk menolak

gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa TERGUGAT II tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan

Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas

didalam jawaban ini ;

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara

mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini,

oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;

3. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah sangat tidak berdasarkan

hukum serta Penggugat hanya mendalilkan sebagai pihak yang berhak

atas tanah aquo dimana sampai saat ini belum terbukti keabsahan dan

kejelasan bukti kepemilikan Penggugat tersebut, dengan demikian dalam

hal ini oleh penggugat harus terlebih dahulu memiliki dasar hukum

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pemilikan yang digunakan sebagai dasar hukum gugatan yang sah

sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya ;

4. Bahwa benar Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

748/Sempakata pada tanggal 5-3-2007, terdaftar atas nama Insinyur

MANGAPUL HALOMOAN SILALAHI, berasal dari Pemberian hak atas

tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA, berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 471-520.1-22.01-

2007 tanggal 07 Februari 2007, sesuai Surat Ukur No.

22/Sempakata/2007 tanggal 22-02-2007, seluas 1.857 m², terletak di

Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan

Selayang, Kota Medan;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan terhadap

sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang

berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria jo. Pasal 14, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1,

Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan

data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat,

sehingga proses penerbitan dan peralihan Sertipikat aquo tidak ada

merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk

menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi

hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena

itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;

III. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT II mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari TERGUGAT II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya,

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka

TERGUGAT II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya

(Ex Aequo et bono).

Jawaban Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I 1. Saya sebelumnya adalah pemilik tanah yang disengketakan dalam perkara

ini dimana tanah tersebut saya peroleh dengan cara jual beli pada tahun

1979 dari sdri.Cikep Br Pelawi berdasarkan Akta Jual Beli Ganti Rugi

No.376/MT/1979 Tgl.6 Mei 1979 yang dibuat dihadapan Camat Medan

Tuntutungan.

2. Selama saya kuasai sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2015 tidak ada

pernah orang atau pihak yang mengaku sebagai pemilik dan tanah tersebut

dahulu dijadikan sawah dan tidak ada pernah bangunan di atas tanah

tersebut.

3. Pada tahun 2015 tanah tersebut saya jual kepada Penggurun Davin Kaban

(Penggugat) sesuai dengan Akta Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi

Nomor 03 Tgl.25 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Urus Simanullang, SH.

4. Kemudian saya mendapat informasi dimana setelah saya jual kepada

Penggugat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, pada hal sewaktu tanah

tersebut saya kuasai tidak pernah ada keberatan atau tidak pernah

Tergugat mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.

5. Disamping itu juga saya sama sekali tidak mengenal Tergugat dan saya

tidak pernah memperjual belikan tanah tersebut kepada Tergugat, saya

hanya memperjual belikan tanah tersebut kepada Penggugat.

6. Tindakan Tergugat yang mengaku sebagai pemili tanah tersebut dan

menguasai tanah tersebut adalah tindakan melawan hukum dan

bertentangan dengan hukum karena sejak tahun 1979 sampai dengan

tahun 2015 tanah tersebut adalah milik saya secara sah dan sejak tahun

2015 sampai dengan sekarang ini tanah tersebut adalah milik Penggugat

secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

614/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018 amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;.

2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik tanah seluas lebih

kurang 1.880 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Ngumban Surbakti

No. 6 Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang (dh. Kelurahan

Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan) Kota Medan dengan

batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Pasar IV sekarang Jalan

Ngumban Surbakti;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Brani Ginting sekarang Tambi

Tarigan;


Surbakti;


Tambi Tarigan;

3. Menyatakan secara hukum Akta Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 3

Tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Urus Simanullang, S.H.

Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat- I yang menguasai dan

mengusahai tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 1.880 M2 adalah

perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan secara hukum semua perikatan maupun surat surat yang

dibuat oleh Tergugat I maupun pihak lain yang mendapatkan kuasa dari

Tergugat I kepada pihak lain diatas tanah seluas lebih kurang 1.880 M2

dinyatakan batal demi hukum atau sekurang kurangnya tidak berkekuatan

hukum;

6. Menyatakan sertifikat hak milik No. 748/Sempakata Tanggal 5 Maret 2007

yang diterbitkan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I maupun pihak lain yang menguasai tanah seluas

lebih kurang 1.880 M2 untuk menyerahkan kepada Penggugat secara baik,

aman dan kosong serta tanpa gangguan dari pihak manapun;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar dwangsom dan ganti rugi sebesar

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat

secara tunai dan kontan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap

hingga sampai dengan Tergugat I menyerahkan tanah tersebut kepada

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong serta tanpa gangguan

dari pihak manapun;

9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI : - Menolak gugatan rekonpensi Penggugat.dr/Tergugat-I dk;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Menghukum Penggugat.dr/Tergugat-I dk dan Tergugat- II. Serta Turut

Tergugat-I dan Turut Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar

segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini

ditaksir sebesar Rp. 3.870.000,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu

rupiah).

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn (diluar hadir) kepada Tergugat I yang

dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Medan pada SELASA tanggal 07 Agustus 2018, yang diterima oleh Staf

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Badan

Pertanahan Kota Medan untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri

Medan nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn (diluar hadir) kepada Turut Tergugat II

yang dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Medan pada SELASA tanggal 07 Agustus 2018, yang diterima oleh Pegawai di

Bagian Pemerintahan pada Kantor Camat Medan Tuntungan bernama Sri

Sulasih untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah

memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan

permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/2018, yang menyatakan bahwa Kuasa

Pembanding semula Tergugat I pada Selasa tanggal 05 Juni 2018 telah

mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh

Pengadilan Negeri Medan Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Mei

2018, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;

2. Relas pemberitahuan banding Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn jo Nomor

97/2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding

semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada Rabu tanggal 08

Agustus 2018;





kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat II pada Selasa tanggal

07 Agustus 2018;





kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada Selasa

tanggal 07 Agustus 2018;





kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada Selasa

tanggal 07 Agustus 2018;

6. Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I yang

diterima dengan Tanda Terima Memori banding Nomor 614/Pdt/2017/PN

Mdn oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada Senin tanggal 23 Juli

2018, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah

dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada Rabu

tanggal 08 Agustus 2018; kepada pihak Turut Terbanding I semula

Tergugat II pada Selasa tanggal 07 Agustus 2018; kepada pihak Turut

Terbanding II semula Turut Tergugat I pada Selasa tanggal 07 Agustus

2018; dan kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II

pada Selasa tanggal 07 Agustus 2018;

7. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang diterima

dengan Tanda Terima Kontra memori Banding Nomor 614/Pdt.G/2017/PN

Mdn oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada Kamis tanggal 06

September 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan

kepada pihak Pembanding semula Tergugat I secara sah dan seksama

pada Rabu tanggal 03 Oktober2018 Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat II pada Rabu tanggal 03

Oktober 2018; kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I

pada Rabu tanggal 03 Oktober 2018; dan kepada pihak Turut Terbanding

III semula Turut Tergugat II pada Rabu tanggal 03 Oktober 2018;

8. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor Nomor

614/Pdt.G/2017/PN Mdn jo Nomor 97/2018, yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada hari Rabu

tanggal 08 Agustus 2018, yang telah memberikan kesempatan kepada

Kuasa Pembanding semula Tergugat I; kepada Terbanding semula

Penggugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari

sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan

Tinggi Medan;

9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor Nomor

614/Pdt.G/2017/PN Mdn jo Nomor 97/2018 yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada hari

Selasa tanggal 07 Agustus 2018 kepada pihak Turut Terbanding I semula

Tergugat II; kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I; dan

kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II; yang telah

memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat

belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke

Pengadilan Tinggi Medan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diajukan dalam

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding

semula Tergugat I tanggal 23 Juli 2018, yang diterima Panitera Pengadilan

Negeri Medan tanggal 23 Juli 2018, memohon agar Pengadilan Tinggi

mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI : I. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS,

SALAH DALAM HAL MEMBERIKAN PENILAIAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MENYANGKUT EKSEPSI . 1. Exceptio Declinatoir (Eksepsi Kewenangan Absolut) .

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan

Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 25 alinea 2 (dua) yang

menyatakan : “Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan

absolute yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II oleh Majelis

Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 13 Februari 2018 yang

amar adalah menolak eksepsi kewenangan/kompetensi absolute yang

diajukan Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan Pengadilan

Negeri Medan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara aquo, sehingga putusan sela tersebut merupakan satu

kesatuan dengan Putusan dalam perkara a quo”;

- Bahwa yang dipersoalkan PENGGUGAT/TERBANDING-I dalam surat

gugatan yang terdahulu memohon agar Sertipikat Hak Milik No. 478

tertanggal 5 – 3 – 2007 atas nama Ir. Mangapul Halomoan Silalahi

dinyatakan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak

berkekuatan hukum (Petitum gugatan pada angka 6), dan juga

dinyatakan cacat hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum (Petitum gugatan angka 7) ;

- Bahwa dalam hal untuk menyatakan tentang batal dan cacatnya alas

hak atas tanah Sertipikat tersebut diatas merupakan sikap dan

kewenangan dari pada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha

Negara setelah terlebih dahulu meneliti tentang prosedur permohonan

pengajuan surat permulaan mulai tahap pertama, tahap kedua dan

tahap ketiga yang merupakan tahap akhir yang telah ditentukan

ketentuan yang berlaku dan bukan kewenangan dari pada Majelis

Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang

sebagaimana telah diuraikan pada putusan tertanggal 31 Mei 2018

dalam perkara No. 614/Pdt.G/2017/PN-Mdn ;

- Bahwa dengan demikian tidak patut dan tidak layak jika Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa, mengadili

yang selanjutnya memutus perkara ini dengan putusan sela tanggal 13

Februari 2018 yang menyatakan : ”berwenang mengadili perkara a

quo“, yang seyogianya masuk wilayah hukum Peradilan Tata Usaha

Negara ; 2. Plurium Litis Consortium (Kekurangan para pihak).

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 614/Pdt.G/2017/PN.Mdn

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tertanggal 31 Mei 2018 pada halaman 25 alinea 3 (tiga) yang

menyatakan : “Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I dan

Tergugat II yang sama-sama mendalilkan adanya kekurangan para

pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo

menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tentang siapa saja yang perlu

digugatnya sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat dan jikapun

dalam pembuktian perkara a quo ternyata ada pihak lain yang ternyata

penting harus digugat Penggugat maka hal itu telah menyangkut

pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi kurang pihak

yang didalikan Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak”;

- Bahwa untuk membuktikan gugatan PENGGUGAT/ TERBANDING-I

dalam hal yang menyangkut objek tanah terperkara oleh

PENGGUGAT/TERBANDING-I seyogianya harus mengikut sertakan

apa yang telah dan didalilkan PEMBANDING/TERGUGAT-I pada

JAWABAN terdahulu dengan tujuan supaya jelas alur cerita gugatan

PENGGUGAT/TERBANDING-I dan hal tersebut oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus patut dan layak untuk

mengabulkannya ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Medan Kelas I-A Khusus dalam memberikan pertimbangan hukumnya

mengacu pada riwayat/sejarah tanah mulai dari kepemilikan tanah

atas nama Muller Tanjung, Cikep Br. Pelawi, dan Urus Manullang, SH,

Notaris di Medan dan sedangkan oleh PENGGUGAT/TERBANDING-I

yang sama sekali tidak menarik nama-nama tersebut sebagai para

pihak dalam perkara a quo ;

- Bahwa disamping para pihak tersebut diatas yang ditarik sebagai

pihak dalam perkara a quo, seyogianya Bupati Deli Serdang ditarik

sebagai pihak selaku pihak pemerintah yang telah dan mengeluarkan

Surat Keterangan Tanah atas nama Muller Tanjung, maka patut dan

beralasan hukum ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena

pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo telah dan mengacu

pada sejarah/riwayat objek tanah perkara tersebut ; 3. Ne bis In Idem.

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 614/Pdt.G/2017/PN.Mdn

tertanggal 31 Mei 2018 pada halaman 25 pada alinea 4 (empat) yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


menyatakan : “Menimbang, bahwa tentang eksepsi Nebis Idem yang

diajukan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II, menurut pendapat

Majelis Hakim eksepsi tersebut telah menyangkut pembuktian dalam

pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara

sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak”;

- Bahwa adanya perkara a quo yang sebagaimana tertuang dalam

Register Nomor : 614/Pdt.G/2017/PN.Mdn, sebelumnya telah dan

dimajukan PENGGUGAT/TERBANDING-I dengan Register Nomor :

391/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan objek yang sama dan telah dan diputus

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

tertanggal 13 September 2016 dengan Register Nomor :

391/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah berkekuatan hukum tetap, dan

namun demikian dalam pertimbangan hukum tersebut diberikan

kepada PENGGUGAT/TERBANDING-I yang pada intinya : “untuk

menarik Camat Medan Tuntungan sebagai pihak dalam perkara (Bukti

Surat T.I – 2 pada Pertimbangan Hukum halaman 24 alinea 3 )“.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

dalam memutus Perkara Register Nomor : 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn

dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menarik camat Medan

Tuntungan sebagai pihak adalah : “untuk membuktikan adanya

kejanggalan yang sangat prinsipil atas alat bukti surat dari

Penggugat/Terbanding-I yang diperlihatkan pada persidangan

terdahulu yaitu P-5 dan P-4 berupa perbedaan stempel dari Camat

Medan Tuntungan yang sangat urgen untuk sijelaskan oleh Camat

Medan Tuntungan (Bukti Surat T.I – 2 pada pertimbangan hukum

halaman 23 alinea 4 )”;

- Bahwa namun demikian dipersidangan perkara a quo TURUT

TERGUGAT-II/TURUT TERBANDING-II tidak pernah menghadiri

persidangan yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan

Kelas I-A Khusus sampai diputuskan perkara a quo tertanggal 31 Mei

2018, sedangkan pihak TERGUGAT-II/TERBANDING-II (Camat

Medan Tuntungan) sangat diharapkan untuk menghadiri persidangan

guna memperjelas maksud dari adanya perbedaan stempel tersebut ;

- Bahwa bagaimana mungkin oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri

Medan Kelas I-A Khusus dalam perkara a quo dalam pertimbangan

hukumnya menyatakan PENGGUGAT/TERBANDING-I sebagai

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pemilik objek tanah sengketa yang dipermasalahkan sedangkan oleh

TURUT TERGUGAT-II/TURUT TERBANDING-II tidak pernah

menghadiri hari persidangan yang ditentukan, sedangkan dasar

diajukannya kembali perkara a quo tidak terlepas dari ketidak hadiran

oleh Camat Medan Tuntungan dalam perkara a quo, dan hal tersebut

terkesan Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

mengabaikan bukti surat T.I-2 yang telah diperlihatkan

PEMBANDING/TERGUGAT-I didepan persidangan ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian PEMBANDING/TERGUGAT-I

tersebut diatas menyangkut Eksepsi, patut dan beralaskan hukum jika

yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera-Utara c/q, yang

terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara ini pada tingkat banding untuk menerima Eksepsi untuk

seluruhnya ; II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS,

KURANG CERMAT DAN TELITI MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan

Kelas I-A Khusus, pada halaman 27 alinea 1, 2 dan 3 yang pada

intinya menyatakan bahwa sebelum adanya perkara a quo

PENGGUGAT/TERBANDING-I telah mengajukan gugatan yang

ditujukan kepada PEMBANDING yang kapasitasnya sebagai

TERGUGAT-I, TERBANDING-II kapasitasnya sebagai TERGUGAT-II,

TURUT TERBANDING-I kapasitasnya sebagai TURUT TERGUGAT

dan telah diputus tertanggal 13 September 2016 dengan Nomor :

391/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah berkekuatan hukum tetap ;

- Bahwa selanjutnya, inti dari putusan Nomor : 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn

tertanggal 13 September 2016 tersebut yaitu “Menarik Camat Medan

Sunggal sebagai pihak dalam perkara“ , dengan alasan yang

sebagaimana tertuang pada Putusan No. 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn

halaman 23 alinea 4 (empat) yang menyatakan : “Menimbang, bahwa

selanjutnya dalam Surat Keterangan Tanah tanggal 16 Nopember

1973 No. 103376/A/20 (bukti P-5) ada catatan yang diperbuat oleh

Camat Medan Tuntungan tanah tersebut telah diganti rugikan kepada

Drs.D.T.Sinulingga kurang lebih 1.500 m2 Akte Camat tanggal 5

Nopember 1977 No. 277/MT/1977 dan catatan tanah tersebut telah

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


diganti rugikan kepada Cikep br Pelawai kurang lebih 1.880 m2

tanggal 19 Nopember 1977 No. 279/MT/1977, kemudian pada Akte

Ganti Rugi tanggal 19 Nopember 1977 No. 279/MT/1977 (bukti P-4)

ada catatan tanah ini telah diganti rugikan kepada PITTA EMMA

SITOMPUL luas lebih kurang 1.880 Akte No. 376/MT/1979 tanggal 6

Mei 1979 kemudian dibuatkan Akta Jual Beli Ganti Rugi yang sama

Nomor dan tanggalnya, masing-masing bukti-bukti tersebut ada tanda

tangan Camat Medan Tuntungan atas nama Drs.Aman Ginting tetapi

terdapat perbedaan stempel Camat pada bukti P-5 dengan P-4, oleh

Karena itu peranan Camat Drs.Aman Ginting sangat urgen

menjelaskan peralihan hak atas tanah tersebut”;

- Bahwa bukti surat diperlihatkan PENGGUGAT/TERBANDING-I P-5

dengan P-4 adanya perbedaan stempel Camat Medan Tuntungan

(vide Putusan No. 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn Halaman 23 alinea 4 ),

PEMBANDING/TERGUGAT-I mengkwatirkan adanya cara-cara yang

tidak patut dan tidak layak pada bukti surat yang diajukan dan

diperlihatkan TERBANDING-I/PENGGUGAT dipersidangan dengan

prinsip menghalalkan semua cara dengan maksud dan tujuan yang

tidak baik ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

dalam perkara a quo mengabaikan dasar dan acuan gugatan

TERBANDING-I/PENGGUGAT tertanggal 18 Oktobrer 2017 yang tidak

memerintahkan TERBANDING-I/PENGGUGAT untuk menghadirkan

TURUT TERGUGAT-II/TERBANDING-II (vide Camat Medan

Tuntungan) guna mempertanyakan bukti surat P-5 dan P-4, karena

mulai dibukanya sidang pertama sampai dengan putusan tidak pernah

dihadiri TERBANDING-II/TURUT TERGUGAT-II yang seharusnya

dihadiri yang sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan No.

391/Pdt.G/2015/PN.Mdn tertanggal 13 September 2016 halaman 24

alinea 3 (tiga) ;

- Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 29 alinea 1 (satu) yang

menyatakan : “Menimbang, bahwa transaksi hak tanah perkara

dengan ganti rugi dari Turut Tergugat-I kepada Penggugat, adalah

pelepasan hak tanah perkara dengan ganti rugi yang ketiga, dengan

lama penguasaan seluruhnya sebelum Turut Tergugat-I melepaskan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


hak kepada Penggugat, relatif lama yakni selama 42 (empat puluh

dua) tahun dengan rincian :

1. Penguasaan Muller Tanjung, pemilik pertama sejak tanggal 6

Nopember 1973 s/d 19 Nopember 1977 ;

2. Penguasaan Cikep Br. Pelawi, pemilik kedua sejak tanggal 19

Nopember 1977 s/d 6 Mei 1979 ;

3. Penguasaan Turut Tergugat I pemilik ketiga, sejak tanggal 6 Mei

1979 s/d 25 Mei 2015“;


Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 29 alinea 3 (tiga) yang

menyatakan : “Menimbang, bahwa sebaliknya di pihak lain sesuai bukti

T.I – 1, bahwa Tergugat-I memperoleh tanah perkara sesuai Sertipikat

Hak Milik No. 748, tanggal 5 Maret 2007 adalah pada tanggal 7

Pebruari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kota

Medan No. 471-520.1-22.01-2007, sehingga pemilikan Tergugat-I baru

selama kurang lebih 11 tahun, dan sesuai ketentuan pasal 164 Rbg

dan Pasal 35 ayat (1), (2), dan ayat (4) PP. 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

(1). Dokumen-dokumen yang merupakan ........dst

(2). Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar

nama dan dokumen-dokumen......... dst”;

- Bahwa dengan kedua pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tersebut diatas (halaman

29 alinea 1 dan 3) bahwa kepemilikan PENGGUGAT/TERBANDING-I

atas objek tanah perkara selama 42 tahun, dan sedangkan

PEMBANDING/TERGUGAT-I yaitu 11 tahun adalah hal yang tidak

tepat dan salah adanya, karena justru lebih baru kepemilikan objek

tanah perkara TERBANDING-I/PENGGUGAT yang hanya kurang lebih

3 tahun terhitung dari tahun 2015 s/d tahun 2018 dan bukan 42 tahun

yang sebagaimana didalilkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Medan Kelas I-A khusus tersebut diatas sedangkan kepemilikan dari

pada PEMBANDING/TERGUGAT-I atas objek tanah perkara tersebut

kurang lebih 11 (sebelas) tahun terhitung dari 2007 s/d tahun 2018

(sekarang ini), dan tidak tepat jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Medan Kelas I-A Khusus hanya memperhitungkan waktu penguasaan

fisik objek tanah perkara dari atas buat TERBANDING-I/PENGGUGAT

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dan sedangkan untuk PEMBANDING/TERGUGAT-I perhitungan

hanya penguasaan fisik tanah perkara hanya dari PEMBANDING/

TERGUGAT-I dan mengenyampingkan penguasaan fisik dari

RENGSIA MARTHA SITUMORANG yang merupakan orangtua dari

PEMBANDING/TERGUGAT-I ;

- Bahwa selanjutnya yang menyangkut “ PENGUASAAN TANAH “,

selama 42 tahun bahwa penguasaan fisik tanah objek perkara tersebut

tidak pernah dikuasai dan diusahai langsung oleh pihak

PENGGUGAT/TERBANDING-I dan juga para pihak-pihak yang

diuraikan oleh TERBANDING-I/PENGGUGAT dalam surat gugatan

tertanggal 18 Oktober 2017 dan juga dalam dalil-dalil pertimbangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus (perkara a

quo) dan sedangkan dalam kenyataannya hanya PEMBANDING/

TERGUGAT-I yang saat ini masih menguasai dan menguasahai objek

tanah perkara tersebut yang sebelumnya adalah dikuasai dan diusahai

oleh orangtua PEMBANDING/TERGUGAT-I yang bernama RENGSIA

MARTHA SITUMORANG ;

- Bahwa perhitungan tentang waktu kepemilikan PEMBANDING/

TERGUGAT-I yang telah didalilkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Medan Kelas I-A Khusus pada pertimbangan hukum tersebut selama

kurang lebih 11 tahun hal yang sangat tidak tepat karena sebelum

Pembanding/TERGUGAT-I selaku pemilik objek tanah perkara

beralaskan Sertipikat Hak Milik No. 748 tertanggal 5 – 3 – 2007 lebih

dahulu dikuasai oleh “RENGSIA MARTHA SITUMORANG sekitar

tahun 1978 yang merupakan orangtua kandung dari pada

Pembanding/Tergugat – I (Ir. Mangapul Halomoan Silalahi)“, dan

sedangkan oleh RENGSIA MARTHA SITUMORANG memperolehnya

dari MULLER TANJUNG dengan ganti rugi, dan selanjutnya tahun

1996 oleh RENGSIA MARTHA SITUMORANG menghibahkan kepada

PEMBANDING/TERGUGAT-I selaku anak kandung, hal tersebut telah

dan diperlihatkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan

(TERBANDING-II/TERGUGAT-II ) pada persidangan terdahulu

seketika pada acara pengajuan alat bukti surat dari pihak

TERBANDING-II/TERGUGAT-II dan hanya Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Medan Kelas I-A Khusus tidak cermat meneliti alat bukti surat

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan oleh pihak pemerintah

dalam hal ini Badan Pertanahan Kota Medan ;

- Bahwa dengan demikian bagaimana mungkin oleh TERBANDING-I

/PENGGUGAT pemilik objek tanah perkara dengan mengacu pada

surat ganti rugi No. 03 tanggal 25 Mei 2015 yang pada saat itu

PEMBANDING/TERGUGAT-I telah menguasai dan mengusahai fisik

objek tanah perkara dan hal tersebut telah dibuktikan

PEMBANDING/TERGUGAT-I melalui alat bukti surat T.I – 2 pada

halaman 19 (Sembilan belas) berupa keterangan saksi : PESTA BR. LIMBONG, NURHAYATI BR. HARIANJA dan HERMON SITUMEANG yang dihadirkan PEMBANDING/TERGUGAT-I pada

persidangan terdahulu untuk menerangkan objek tanah sengketa

dalam perkara perdata No : 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang sama

dengan objek tanah perkara pada perkara a quo ;

- Bahwa dalam kesaksian PESTA BR. LIMBONG dipersidangan

tersebut menerangkan bahwa yang mengusahai/mengelolah tanah

objek sengketa milik PEMBANDING/TERGUGAT-I tersebut adalah

yang bernama BR. SITUMEANG. dan dilanjutkan oleh PESTA BR.

LIMBONG mulai dari tahun 2000 s/d 2015 setelah adanya izin dari

orangtua PEMBANDING/TERGUGAT-I selaku pemilik dengan cara

menanami padi yang saat itu tidak ada merasa keberatan atas apa

dilakukan oleh PESTA BR. LIMBONG atas tanah objek perkara

tersebut dan termasuk para pihak-pihak yang tertuang didalam materi

gugatan TERBANDING-I/PENGGUGAT ;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 31 alinea 4

(empat), pertimbangan hukum halaman 31 dan 32 alinea 5 (lima) yang

bunyi adalah sebagai berikut :

a. Pertimbangan hukum halaman 31 alinea 4 (empat) : “Menimbang,

bahwa demikian dalam hubungan dengan persoalan kedua diatas,

berdasarkan keterangan saksi Penggugat sebagai pihak yang

berbatasan langsung dengan objek perkara yakni saksi 1. Tambi

Yusuf Tarigan bahwa ........dst,......, tanah perkara masih kosong

belum ada berdiri bangunan dan saksi P.E Surbakti menerangkan

tidak tahu dibawah 2007 Mangapul Silalahi menguasai tanah

tersebut”;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


b. Pertimbangan hukum halaman 31 dan 32 alinea 5 (lima)

“Menimbang, bahwa didalam pembuktian kepemilikan hak atas

tanah berlaku stelsel Pembuktian Negatif dalam pengertian bahwa

walaupun diakui bahwa kepemilikan Sertipikat Hak Milik atas tanah

sebagai bukti yang paling kuat tetapi....... dst”;

- Bahwa dengan demikian kedua pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 31 alinea 4

(empat) dan pertimbangan hukum halaman 31 dan 32 alinea 5 (lima)

tersebut diatas patut dikesampingkan termasuk saksi-saksi yang

dihadirkan oleh TERBANDING-I/PENGGUGAT, jika Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa,

mengadili dan memutus perkara a quo tingkat pertama mengacu bukti

surat PEMBANDING/TERGUGAT-I (vide bukti surat T.I – 2) Putusan

Pengadilan Negeri Medan Kelas I–A Khusus Nomor 391/Pdt.G/2015/

PN.Mdn tanggal 13 September 2016 halaman 17 s/d 19 tentang

keterangan para saksi yang dihadirkan PEMBANDING/TERGUGAT-I

yang bernama : 1. NURHAYATI BR. HARIANJA, 2. HERMON SITUMEANG, 3. PESTA BR. LIMBONG ;

- Bahwa perlu kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ketua

Pengadilan Tinggi Sumatera-Utara c/q yang terhormat Majelis Hakim

yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat

banding bahwa saksi yang bernama PESTA BR. LIMBONG tidak

dapat dihadirkan PEMBANDING/TERGUGAT-I saat itu untuk

memberikan kesaksian dalam Perkara Perdata No.

614/Pdt.G/2017/PN.Mdn (Perkara a quo) karena tidak mengetahui

tempat tinggalnya sekarang ini sedangkan saksi bernama PESTA BR.

LIMBONG merupakan saksi mahkota bagi

PEMBANDING/TERGUGAT-I untuk menjelaskan objek tanah perkara

yang dikuasai oleh PEMBANDING/TERGUGAT-I mengacu pada

sertipikat No. 748 tertanggal 5 – 3 – 2007 sebelumnya SAKSI dalam

perkara perdata No. 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah diputus

tanggal 13 September 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap ;


Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 31 alinea 1 (satu) yang

menyatakan : “Menimbang, bahwa hal-hal yang dinyatakan Tergugat II

tentang adanya asli surat-surat tanah dan bukti-bukti surat sebagai

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


riwayat tanah objek sengketa ternyata tidak ada didalam warkah tanah

yang diperlihatkan Tergugat II dipersidangan sementara sesuai

ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 PP No. 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran tanah disyaratkan dokumen itu harus ada sebagai dasar

pendaftaran hak sehingga surat keputusan pemberian hak milik oleh

Tergugat II kepada Tergugat I sesuai bukti T.II – 11 yang selanjutnya

menerbitkan bukti T.II – 1 adalah didasarkan pada suatu hal yang tidak

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum”;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan

Kelas I-A Khusus pada halaman 31 alinea 3 (tiga) yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa bukti selebihnya yang diajukan Tergugat – II

adalah hanya bukti untuk dapatnya Tergugat I memproses secara

administratif permohonannya pada Tergugat II dan bukan merupakan

bukti awal kepemilikan hak maka bukti-bukti tersebut haruslah

dikesampingkan”;

- Bahwa dalam hal pengajuan surat permohonan oleh

PEMBANDING/TERGUGAT-I merupakan permohonan awal dalam hal

pengurusan penerbitan sertipikat kepada Badan Pertanahan Kota

Medan (TERBANDING-II/TERGUGAT-II) telah dan didaftarkan yang

sebagaimana ditentukan oleh ketentuan yang berlaku hingga dengan

terbitnya alas hak tanah berupa Sertipikat No. 748 tertanggal 5 – 3 –

2007 atas nama Ir. Mangapul Halomoan Silalahi dan hal tersebut telah

dibuktikan oleh Badan Pertanahan Kota Medan pada bukti surat T.II –

10 dan T.II -11 dan hanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Medan Kelas I-A Khusus tidak cermat menelitinya;

- Bahwa selanjutnya, bagaimana mungkin oleh pihak pemerintah dalam

hal ini Badan Pertanahan Kota Medan membuat berita acara,

melakukan pengukuran dan juga menerbitkan alas hak berupa

sertipikat kepada pihak PEMOHON jika permohonan bukti awal tidak

ada diterima oleh Badan Pertanahan Kota Medan dari PEMOHON ;

- Bahwa selanjutnya, bagaimana mungkin Badan Pertanahan Kota

Medan memberikan sertipikat kepada PEMOHON dengan begitu saja

tanpa memperlihatkan asli dari pada bukti awal surat permohonan

yang diterima Badan Pertanahan Kota Medan dari PEMOHON, bahwa

sedangkan permohonan untuk tahap ketiga yang merupakan tahap

akhir berupa asli dari surat tahap pertama harus sudah diserahkan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


PEMOHON kepada Badan Pertanahan Kota Medan dan selanjutnya

Badan Pertanahan Kota Medan menyerahkan sertipikat tersebut

kepada PEMOHON dan hal tersebut merupakan prosedur yang sudah

dan ditetapkan oleh ketentuan dalam lingkungan Badan Pertanahan

Nasional;

- Bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tentang pertimbangan

hukumnya yang tertuang pada halaman 31 alinea 1 (satu), 3 (tiga)

yang pada intinya menyatakan : “....tidak dapat dipertanggung

jawabkan terbitnya alas hak sertipikat hak milik No. 748 tertanggal 5 –

3 – 2007 dan selanjutnya dikesampingkan“, hal tersebut merupakan

dalil pertimbangan hukum yang mengada-ada dan tidak benar adanya;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta fakta hukum MEMORI

BANDING yang diajukan PEMBANDING/TERGUGAT-I tersebut

diatas, mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q,

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

untuk memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat-I;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus

No. 614/Pdt.G/2017/PN.Mdn tertanggal 31 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-I seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI.

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI .

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Tergugat I tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya

memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa

perkara ini menolak permohonan banding dan memori banding dari

Pembanding semula Tergugat I tersebut dan menerima kontra memori banding

dari Terbanding semula Penggugat serta menguatkan putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018 yang

dimintakan banding tersebut, karena seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh

Pembanding PADA INTINYA dalam persidangan atas perkara a quo pada

peradilan tingkat pertama, telah Pembanding kemukakan seluruhnya dan telah

pula mendapat pertimbangan yang cermat oleh Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula

Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat

tersebut, baik dalam Eksepsi, dalam pokok perkara dan dalam Rekonpensi,

Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : Mengenai Keberatan Ad I :

Yudex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah dalam

hal memberikan penilaian atas pertimbangan hukum menyangkut eksepsi

mengenai :

1. Exceptio Declinatoir (Eksepsi Kewenangan Absolut);

2. Plurium Litis Consortium (Kekurangan para pihak);

3. Ne bis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Ad I tersebuat diatas,

yang pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- yang berwenang memerikssa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan

Tata Usaha Negara, karena pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 478

tertanggal 5 – 3 – 2007 atas nama Ir. Mangapul Halomoan Silalahi

dinyatakan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak berkekuatan

hukum merupakan sikap dan kewenangan dari pada Majelis Hakim pada

Pengadilan Tata Usaha Negara;

- dan seyogianya mengacu pada riwayat/sejarah tanah mulai dari

kepemilikan tanah atas nama Muller Tanjung, Cikep Br. Pelawi, maka Urus

Manullang, SH, Notaris di Medan dan Bupati Deli Serdang sebagai pihak

selaku pihak pemerintah yang telah dan mengeluarkan Surat Keterangan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Tanah atas nama Muller Tanjung harus ditarik sebagai pihak dalam perkara

ini;

- serta sebelum perkara Nomor : 614/Pdt.G/2017/PN.Mdn ini, telah pernah

dimajukan PENGGUGAT/TERBANDING-I dengan perkara Nomor :

391/Pdt.G/2015 /PN.Mdn dengan objek yang sama dan telah diputus oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tertanggal 13

September 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perkara ini

adalah ne bis in idem, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan

tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tentang kewenangan Absolut Pengadilan Tingkat Pertama

dalam putusan Sela dalam perkara ini tanggal 13 Pebruari 2018 telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena perkara ini bukan

mengenai pembatalan sertifikat, melainkan adalah sengketa mengenai

kepemilikan;

- Bahwa mengenai pihak-pihak yang harus diikutkan sebagai pihak

dalam gugatan, siapa saja yang harus digugat, adalah kewenangan

dari Penggugat untuk menentukan atas dasar adanya hubungan

hukum yang nyata merugikan hak-haknya;

- Bahwa mengenai perkara ini sebagai ne bis in idem dengan perkara

nomor 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap,

maka ternyata putusan terdahulu tersebut (Bukti T.I-2) amarnya adalah

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO = Niet Onvankelijke

Verklaard), dimana perkara pokok belum diputus, sehingga masih

boleh diajukan kembali dengan gugatan baru dan disempurnakan, dan

putusan yang demikian tidak termasuk kriteria ne bis in idem;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mepelajari

dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

pertimbangannya tentang Eksepsi dalam putusan Sela Nomor

614/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 13 Pebruari 2018 tersebut, ternyata telah

tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dan alasan keberatan

pada Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dalam

ekspsi ini hanya pengulangan saja, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan

mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Sela Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam

memutuskan perkara ini dalam eksepsi ditingkat banding dan merupakan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga amar putusan Sela

mengenai eksepsi tersebut haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara : Mengenai Keberatan Ad II :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Ad II tersebut yang

mengatakan bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat dan

kurang teliti dalam pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalil pokok keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam

Memori bandingnya pada pokoknya adalah :

- Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat meneliti bukti-

bukti surat P-5 dengan P-4 adanya perbedaan stempel Camat Medan

Tuntungan, dan meskipun Camat Medan Tuntungan telah dimasukkan

dalam perkara ini sebagai pihak Turut Tergugat II (sekarang Turut

Terbanding III), akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan;

- objek tanah perkara telah dikuasai oleh Terbanding semula Penggugat

selama 42 tahun dan oleh Pembanding semula Tergugat I selama 11 tahun

adalah pertimbangan yang tidak tepat dan salah adanya, karena justru

lebih baru kepemilikan objek tanah perkara oleh Terbanding I semula

Penggugat yaitu hanya kurang lebih 3 tahun terhitung dari tahun 2015 s/d

tahun 2018 dan bukan 42 tahun sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Pertama, sedangkan kepemilikan dari Pembanding semula

Tergugat I atas objek tanah perkara tersebut kurang lebih 11 (sebelas)

tahun terhitung dari 2007 s/d tahun 2018 (sekarang ini), dan tidak tepat jika

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya memperhitungkan waktu

penguasaan fisik objek tanah perkara dan mengenyampingkan

penguasaan fisik dari RENGSIA MARTHA SITUMORANG yang merupakan

orang tua dari Pembanding semula Tergugat I dan dalam kenyataannya

hanya Pembanding semula Tergugat I yang sampai saat ini masih

menguasai dan menguasahai tanah objek perkara tersebut, karena

sebelum Pembanding semula Tergugat I selaku pemilik objek tanah

perkara beralaskan Sertipikat Hak Milik No. 748 tertanggal 5 - 3 - 2007,

lebih dahulu telah dikuasai oleh RENGSIA MARTHA SITUMORANG sekitar

tahun 1978, dan kemudian menghibahkannya kepada Pembanding semula

Tergugat I selaku anak kandungnya;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- bagaimana mungkin oleh Terbanding I semula Penggugat pemilik objek

tanah perkara dengan mengacu pada surat ganti rugi No. 03 tanggal 25

Mei 2015 yang pada saat itu Pembanding semula Tergugat I telah

menguasai dan mengusahai fisik objek tanah perkara dan hal tersebut

telah dibuktikan Pembanding semula Tergugat I melalui alat bukti surat T.I

– 2 pada halaman 19 (Sembilan belas) berupa keterangan saksi : PESTA BR. LIMBONG, NURHAYATI BR. HARIANJA dan HERMON SITUMEANG yang dihadirkan Pembanding semula Tergugat I pada

persidangan terdahulu untuk menerangkan objek tanah sengketa dalam

perkara perdata No : 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang sama dengan objek

tanah perkara pada perkara a quo;

- pengurusan penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Kota Medan

telah didaftarkan oleh Pembanding semula Tergugat I sebagaimana

ditentukan oleh ketentuan yang berlaku hingga dengan terbitnya alas hak

tanah berupa Sertipikat No. 748 tertanggal 5 – 3 – 2007 atas nama Ir.

Mangapul Halomoan Silalahi dan hal tersebut telah dibuktikan oleh Badan

Pertanahan Kota Medan pada bukti surat T.II – 10 dan T.II -11 dan hanya

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat menelitinya;

- bagaimana mungkin oleh pihak pemerintah dalam hal ini Badan

Pertanahan Kota Medan membuat berita acara, melakukan pengukuran

dan juga menerbitkan alas hak berupa sertipikat kepada pihak PEMOHON

jika permohonan bukti awal tidak ada diterima oleh Badan Pertanahan Kota

Medan dari PEMOHON;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Ad II dari Pembanding semula

Tergugat I tersebut, yaitu mengenai pokok perkara dapat dibenarkan karena

Majellis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru memberikan

pertimbangan hukum berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan dan

terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat I ada

menerangkan bahwa : “sebelum Pembanding/TERGUGAT-I selaku pemilik

objek tanah perkara beralaskan Sertipikat Hak Milik No. 748 tertanggal 5 – 3

– 2007 lebih dahulu dikuasai oleh “RENGSIA MARTHA SITUMORANG

sekitar tahun 1978 yang merupakan orangtua kandung dari pada

Pembanding/Tergugat – I (Ir. Mangapul Halomoan Silalahi)“, dan sedangkan

oleh RENGSIA MARTHA SITUMORANG memperolehnya dari MULLER

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


TANJUNG dengan ganti rugi, dan selanjutnya tahun 1996 oleh RENGSIA

MARTHA SITUMORANG menghibahkan kepada PEMBANDING/ TERGUGAT-I selaku anak kandung, hal tersebut telah dan diperlihatkan

oleh Badan Pertanahan Kota Medan (TERBANDING-II/TERGUGAT-II ) pada

persidangan terdahulu seketika pada acara pengajuan alat bukti surat dari

pihak TERBANDING-II/TERGUGAT-II dan hanya Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Medan Kelas I-A Khusus tidak cermat meneliti alat bukti surat yang

diajukan dan diperlihatkan dipersidangan oleh pihak pemerintah dalam hal ini

Badan Pertanahan Kota Medan”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

setelah mencermati penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 748 atas nama

Pembanding semula Tergugat I adalah berdasarkan Keputusan Kepala

Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 471.520.1.22.01.2007 tentang

Pemberian Hak Milik Atas Nama Insinyiur Mangapul Halomoan Silalahi Atas

Tanah Terletak di Kota Medan, dan bukan berdasarkan Akta Hibah dari

orang tau Pembanding semula Tergugat I sebagai mana disebutkan, dan jika

Akta Hibah tersebut benar-benar ada, maka Pemberian Hak atas tanah yang

dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana dalam T. I - 1 jo T.II – 1 yaitu

Sertifikat Hak Milik Nomor 748 dan T.II – 11, ternyata di bukti T.I -2 (bukti

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2015/PN Mdn tidak ada bukti Surat Hibah

tersebut diperlihatkan dicantumkan oleh Terbanding II semula Tergugat II

(Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan) sebagai Surat bukti;

- Bahwa mengenai kebertan tentang perbedaan stempel Camat dalam bukti P-

4 (tanggal 19 Nopember 1977) dan P-5 ( untuk tanggal yang sama 19

Nopember 1977) tersebut oleh Camat yang sama yaitu Drs. Aman Ginting,

sebagai Camat Medan Tuntungan, sedangkan Camat Medan Tuntungan

dalam perkara ini sudah dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat II (karena

dalam perkara nomor 391/Pdt.G/2015/PN Medan tidak dijadikan pihak

sehingga perkara tersebut di NO (Niet Onvankelijke Verklaard)/tidak dapat

diterima karena kurang pihak), akan tetapi dalam perkara ini pihak Camat

Medan Tuntungan sebagai pihak Turut Tergugat II tidak pernah hadir

dipersidangan, sehingga adanya perbedaan stempel tersebut sampai saat ini

tidak dapat dijelaskan, maka hal tersebut harus dibuktikan secara pidana,

kenapa satu lembaga (kantor) mempunyai dua stempel yang berbeda dalam

waktu yang sama oleh orang yang sama;

- Bahwa mengenai lamanya penguasaan dan pengusahaan tanah secara

fiisik, meskipun bukan menunjukkan bahwa yang menguasai dan atau yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


menguasai dan atau mengusahai tersebut tidak otomatis sebagai pemilik dari

tanah tersebut, akan tetapi dalam perkara ini dapat dijadikan bukti

persangkaan bahwa dari semula yang dari semula ternyata mulai dari orang

tua Pembanding semula Tergugat I dan sampai saat ini adalah orang yang

menguasai dan menyuruh orang mengusahai tanah tersebut selama ini, dan

sudah lebih dari 30 tahun, ternyata tidak ada gangguan dalam penguasaan

tanah tersebut dalam perkara ini, dan juga apabila dibandingkan antara bukti

P – 1 sebagai Pelepasan Hak Ganti Rugi dari EMMA SITOMPUL disebut juga

PITTA EMMA SITOMPUL yang dibuat dihadapan Notaris Urus Manullang,

SH dengan Akta Nomor 03 tanggal 23 Mei 2015, dengan bukti T.II – 11 yang

dibuat tanggal 07 Pebruari 2007 jo T.I -1 jo T.II – 1 (Sertifikat Nomor 748),

maka adalah jelas bahwa Pembanding semula Tergugat I yang lebih dahulu

memperoleh hak atas tanah tersebut, sehingga meskipun hibah yang

didalilkan Pembanding semula Tergugat I bukan yang mendasari terbitnya

Sertifikat Hak Milik Nomor 748, dimana dapat pula diyakini bahwa penerbitan

sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II telah

sesuai dengan prosedure yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti T-I.1, Sertifikat

Hak Milik Nomor 748 atas nama Ir.Mangapul Halomoan Silalahi, yang

diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2007, dan baru ada mempermsalahkan pada

tanggal 28 Juli 2015 melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan, maka dapat

dikatakan dalam waktu 8(delapan) tahun tidak pernah ada mempermasalahkan

tanah yang telah bersertifikat tersebut (vide pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997);

Menimbang, bahwa kewenangan Badan Pertanahan Nasional

menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah di dalam hukum

administrasi negara di implementasikan dalam bentuk beshicking atau

ketetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final. Beshicking dapat dalam

bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Surat Keputusan

Pembatalan Hak Atas Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah dll. yang berakibat

hukum timbulnya hak. Putusan pengadilan pada hakikatnya adalah suatu

ketetapan yang diputus oleh pengadilan atas suatu perkara yang bersifat

kontentiosa melalui tahapan pengajuan gugatan, jawaban, pembuktian surat

dan saksi, sampai dengan kesimpulan, yang bertujuan untuk mengakhiri atau

menyelesaikan perkara dengan menetapkan sebagai hukum mengenai

peristiwa yang menjadi objek perkara dan wujud hubungan hukum antara pihak-

pihak yang berperkara dengan objek perkara (tanah), maka putusan pengadilan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dalam kasus pertanahan juga menetapkan hak atau hubungan hukum antara

orang dengan tanah yang menjadi objek suatu perkara.

Menimbang, bahwa bahwa sertipikat adalah sebagai alat bukti yang kuat

dan sah serta keberadaan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 ini harus

diterapkan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang agar terciptanya

kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi pemilik sertipikat hak atas

tanah dan hanya apabila ternyata ada kesalahan dalam penerbitan sertipikat

tanah, harus melalui mekanisme hukum untuk memperbaiki akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-

bukti surat-surat dan Saksi-saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara

Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

614/Pdt.G/2017/PN Mdn tangggal 31 Mei 2018, memori banding bertanggal 23

Juli 2018 .dan kontra memori banding bertanggal 06 September 2018 yang

diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, MajeIis Hakim Pengadilan Tingkat

Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada

Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah salah menerapkan

peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan hukum tidak sebagaimana

mestinya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan

Tingkat Pertama tersebut haruslah dikesampingkan dan Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan

pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga gugatan Terbanding semula

Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan karenanya gugatan tersebut

harus ditolak seluruhnya dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah

ini;

Tentang Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tentang Rekonvensi

tersebut telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, maka

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-

pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan

perkara ini dalam rekonvensi ditingkat banding dan dianggap termuat dalam

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


putusan ini, sehingga amar putusan sepanjang mengenai rekonvensi tersebut

haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada

dipihak yang kalah, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk

membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan dalam tingkat

banding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus

lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata

untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het

Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.),

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ,

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I

tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 614/Pdt.G/2017

/PN Mdn, tanggal 31 Mei 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI : DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Sela Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 13

Pebruari 2018 tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensir/Tergugat-I

dalam Konpensi tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan

dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 oleh kami

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. DASNIEL,S.H.,M.H. dan POLTAK SITORUS, S.H.,M.H, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Hj. YUDI AGUSTINI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta Para Turut

Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

Ttd. Ttd.

H. DASNIEL,S.H.,M.H. SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H. Ttd.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. YUDI AGUSTINI, S.H.,M.H. Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

3. Biaya Pemberkasan Rp.139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

P U T U S A N DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN … fileHalaman 1 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN P U T U S A N NOMOR 419/Pdt/2018/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

Documents