Top Banner
Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh P U T U S A N . Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/MS-Aceh BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri, tempat tinggal di Kota Langsa, dahulu Pemohon sekarang Pembanding ; M e l a w a n : TERBANDING, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal, Kota langsa, dahulu Termohon sekarang Terbanding; Mahkamah Syar’iyah Aceh ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhu- bungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat da- lam Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 56/Pdt.G /2011/MS- Lgs tanggal 13 April 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
13

P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Mar 29, 2019

Download

Documents

nguyenmien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

P U T U S A N . Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak

pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2,

pekerjaan Pegawai Negeri, tempat tinggal di Kota

Langsa, dahulu Pemohon sekarang Pembanding ;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1,

Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal, Kota

langsa, dahulu Termohon sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar’iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhu-

bungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat da-

lam Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 56/Pdt.G /2011/MS-

Lgs tanggal 13 April 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil

Ula 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

Page 2: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah

Langsa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah

terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat rekonvensi dengan Pemohon

konvensi masing-masing bernama:

a. A, umur 10 tahun ;

b. B, umur 09 tahun ;

c. C, umur 09 tahun ;

4. Menolak permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Peng-

gugat rekonvensi berupa :

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah) ;

2.2. Mut’ah sejumlah Rp. 500.000,. (lima ratus ribu rupiah) ;

2.3. Kiswah berupa 2 (dua) set pakaian ;

2.4. Maskan sejumlah Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) ;

3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah

terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat rekonvensi dengan Pemohon

konvensi masing-masing bernama :

a. A, umur 10 tahun ;

b. B, umur 09 tahun ;

c. C, umur 09 tahun ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar

biaya kebutuhan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Ter-

gugat Rekonvensi pada diktum angka 3 a, b dan c di atas untuk saat

Page 3: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

ini sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai

anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa untuk mengirim

satu examplar salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN/KUA Keca-

matan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta

tempat perkawinan dilangsungkan ;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp

241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat di hadapan Pa-

nitera Mahkamah Syar’iyah Langsa pada tanggal 27 April 2011 telah me-

ngajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa

Nomor : 56/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 13 April 2011 Miladiyah berte-

patan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1432 Hijriyah, permohonan banding

mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori ban-

ding dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam per-

kara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menu-

rut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan

banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas per-

kara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahka-

mah Syar’iyah Langsa Nomor : 56/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 13 April

Page 4: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1432 Hijriyah,

majelis hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti di

bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan dari hasil pemeriksaan

majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini, majelis hakim tingkat

banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan

telah bercerai secara di bawah tangan dan selama persidangan ber-

langsung majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan

secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana

diamanatkan oleh pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun pada

akhirnya ternyata tetap tidak berhasil (vide berita acara persidangan

tanggal 9 Maret 2011) ;

- bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal

sejak Januari 2011 sampai sekarang (vide berita acara persidangan

tanggal 9 Maret 2011) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terbukti di atas, telah

cukup sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Pembanding dan

Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sesuai dengan

putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret

1999 yang menyatakan “bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu

tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak

Page 5: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupa-

kan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian” ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan-pertim-

bangan hukum yang telah diambil oleh majelis hakim tingkat pertama,

majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan

pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut :

- bahwa dalam kenyataan telah terbukti, baik keluarga maupun orang

dekat dengan para pihak berperkara sejak adanya perselisihan antara

Pembanding dengan Terbanding hingga sekarang ternyata sudah tidak

ada yang mampu merukunkan mereka, sehingga hal itu membuktikan

bahwa tingkat keretakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding

tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak bisa diharapkan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya majelis

hakim tingkat banding berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga

sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan,

maka akan membawa madlarat yang lebih besar ;

- bahwa demikian pula tujuan yang fundamental dibentuknya sebuah

rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara

Pembanding dan Terbanding sebagai suami dan isteri dalam sebuah

rumah tangga yang damai, sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh

suasana kasih sayang (mawaddah warahmah) sebagaimana dimak-

sudkan oleh Al-Qur’an surat Ar- Rum ayat 21 :

ة ورحمة إن في ذلك آليات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مو د

رون لقوم يتفك

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa ia (Allah)

menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu

tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta

Page 6: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

(biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian

adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir (QS. 21) ;

- bahwa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Ta-

hun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa ternyata sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga majelis

hakim tingkat banding berpendapat bahwa perceraian antara Pemban-

ding dan Terbanding adalah merupakan jalan keluar yang dipandang

lebih baik dan maslahah untuk menentukan kehidupan masing-masing

berikutnya yang diharapkan “tasrih bi Ihsan (pisah dengan baik) ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, dapat disimpul-

kan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan

pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Pera-

turan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 70 dan Pasal 82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan

pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2008 tentang Mediasi, sehingga berdasarkan fakta tersebut, majelis

hakim tingkat banding dalam perkara a quo berpendapat permohonan

cerai yang diajukan oleh Pembanding patut dikabulkan, hal ini sesuai

dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999

Nomor : 44 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum : ”bahwa

bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah

terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta

tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang

bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Page 7: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l975 jo Pasal 39 Undang

Undang Nomor 1 Tahun l974, secara yuridis permohonan Pemohon yang

mohon perceraian dengan Termohon, haruslah dikabulkan” ;

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim tingkat banding, juga

sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil menjadi penda-

pat dan pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana yang tersebut

dalam kitab “al-Mar’ah Baina al-Fiqh wa al-Qonun oleh DR.Musthofa As-

Siba’iy halaman 100 yang artinya: “Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang

dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih

terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau

kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehi-

dupan berumah tangga antara suami istri” ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 permohonan Pembanding

tentang hak hadlanah terhadap anak-anak Pembanding dan Terbanding

yang bernama A, umur 10 tahun, B, umur 09 tahun dan C, umur 09 tahun,

majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa ketiga anak tersebut

belum mumayyiz dan belum berusia 12 tahun, maka sesuai dengan Pasal

105 huruf (a) KHI hak hadlanah terhadap ketiga anak tersebut adalah hak

Terbanding, lagi pula tidak ada alasan memindahkan hak hadlanah

tersebut kepada kerabat lain sebagaimana dimaksud Pasal 156 huruf (c)

KHI, oleh karena itu permohonan Pembanding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

majelis hakim tingkat banding dalam perkara a quo perlu menetapkan

mengabulkan permohonan Pembanding sebagian dan menolak selain dan

selebihnya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak memper-

timbangkan tentang memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa

Page 8: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

untuk mengirim salinan Penetapan kepada PPN/KUA Kecamatan, oleh

karena itu dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis

hakim tingkat banding memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah

Langsa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN

/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Dalam Konvensi angka 3 yaitu

menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadlanah terhadap 3

(tiga) orang anak Pembanding dengan Terbanding masing-masing berna-

ma A, umur 10 tahun. B, umur 09 tahun. C, umur 09 tahun adalah amar

yang tidak ada kaitannya dengan pertimbangan hukum Dalam Konvensi,

oleh karenanya amar tersebut harus dikesampingkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan

oleh majelis hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi sebagian tidak te-

pat, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbang-

kannya sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugat rekonvensinya menun-

tut hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

2. Mut’ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

3. Maskan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

4. Kiswah berupa 2 (dua) set pakaian ;

5. Hak asuh 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding ;

Page 9: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

6. Biaya kebutuhan 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding

sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak se-

suai dengan maksud Pasal 149 KHI adalah bekas suami wajib membe-

rikan mut’ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda ;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah seorang Pegawai Negeri

Sipil dengan pangkat / golongan ruang Penata /IIIc sebagaimana

disebutkan dalam Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor :

Kp.02.01/0747/2011 tanggal 29 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai

Negeri Sipil yang menceraikan istrinya wajib menyerahkan gajinya

sepertiga untuk bekas istrinya sampai yang bersangkutan kawin lagi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam kewajiban bekas suami

terhadap bekas istrinya terbatas mengenai mut’ah dan nafkah selama

masa iddah, maka ketentuan kewajiban bekas suami memberikan nafkah

kepada bekas istrinya sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,

harus dipahami sebagai kewajiban mut’ah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

majelis hakim tingkat banding berpendapat dengan memperhatikan Pem-

banding sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/c mempunyai peng-

hasilan tetap, maka berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan mengingat

jasa dan pengabdian Terbanding sebagai seorang istri selama lebih ku-

rang 10 tahun mendampingi Pembanding, melahirkan dan membesarkan

ketiga orang anak dalam suka dan duka, maka layak dan patut dalam

Page 10: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

perkara a quo, kepada Pembanding dibebani kewajiban memberikan

mut’ah kepada Terbanding sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri

selama dalam iddah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) KHI, dan tuntutan

Terbanding dalam gugat rekonvensinya tersebut disetujui oleh Pemban-

ding, maka majelis hakim tingkat banding menetapkan nafkah, maskan

dan kiswah Terbanding dalam bentuk uang sebesar sebagaimana dalam

amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim

tingkat pertama tentang hak hadlanah dan biaya kebutuhan anak Pemban-

ding dan Terbanding sudah benar dan tepat, oleh karenanya majelis hakim

tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan

pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa amar putusan Dalam Konvensi dan Rekonvensi

angka 1, yaitu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa un-

tuk mengirim satu examplar salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN

/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan tidak

tepat, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding menempatkan amar

tersebut pada amar Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan

dalam Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah

Aceh berpendapat telah cukup alasan untuk menguatkan putusan Mahka-

mah Syar’iyah Langsa Nomor : 56 /Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 13 April

2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1432 Hijriyah

dengan memperbaiki amar putusan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Page 11: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No-

mor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk

tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta

ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding ;

Memperbaiki putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 56/Pdt.G/

2011/MS-Lgs tanggal 13 April 2011 Miladiyah bertepatan dengan tang-

gal 9 Jumadil Ula 1432 Hijriyah sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah

Langsa ;

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa untuk mengirim

satu examplar salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN/KUA Keca-

matan yang mewilayahi perkawinan dilangsungkan ;

4. Menolak permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Peng-

gugat rekonvensi berupa :

Page 12: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

2.1. Mut’ah sejumlah Rp. 5.000.000,. (lima juta rupiah) ;

2.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sejumlah Rp.

16.000.000,. (enam belas juta rupiah) ;

3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah

terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat

rekonvensi masing-masing bernama :

a. A, umur 10 tahun ;

b. B, umur 09 tahun ;

c. C, umur 09 tahun ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadlanah

untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekon-

vensi pada diktum angka 3 a, b dan c di atas sekurang-kurangnya Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut

dewasa dan mandiri ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat

pertama sejumlah Rp 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah) :

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat

banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 25 Agustus

2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Ramadlan 1432 Hijriyah

oleh kami M. Ridwan Siregar, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai

Ketua Majelis, Drs. Baidhowi HB. SH. dan Drs. H. Abd. Hamid Pulu-

ngan, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Page 13: P U T U S A N dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Zakiah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang

berperkara.

Hakim Anggota : Ketua Majelis,

Drs. BAIDHOWI HB. SH. M. RIDWAN SIREGAR, SH.

Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Dra. ZAKIAH

Perincian Biaya Banding :

1. Materai ............................................ Rp. 6.000,-

2. Redaksi .......................................... Rp. 5.000,-

3. Leges .............................................. Rp. 5.000,-

4. Biaya Proses ................................... Rp.134.000,-

J u m l a h ....................................... Rp. 150.000,-

------------------------------(seratus lima puluh ribu rupiah)----------------------------