P U T U S A N · 2016. 5. 19. · -1- SALINAN P U T U S A N Perkara Nomor 16/KPPU-M/2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa

-1-

SALINAN

P U T U S A N

Perkara Nomor 16/KPPU-M/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya

disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 16/KPPU-M/2015 tentang

Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 6 Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham PT Binsar

Natorang Energi oleh LG International Corp., yang dilakukan oleh: ------------

Terlapor, LG International Corp. yang beralamat di Kantor Pusat di LG

Twin Tower, 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea

Selatan dan beralamat Kantor Perwakilan Jakarta di The City Center Tower

One, Batavia Building, 18 Floor, Suite 03-05, Jalan K.H. Mas Mansyur

Kavling 126, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut

“Terlapor”). --------------------------------------------------------------------------------

telah mengambil keputusan sebagai berikut: ---------------------------------------

Majelis Komisi: --------------------------------------------------------------------------

Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan. ----------------

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan

Pemberitahuan. --------------------------------------------------------------------

Setelah mendengar Keterangan dari Terlapor. --------------------------------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor.-----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara

ini. ------------------------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah

melakukan penyelidikan terhadap pemberitahuan yang dilaporkan oleh

LG International Corp. berkaitan dengan Pengambilalihan Saham PT

Binsar Natorang Energi.-----------------------------------------------------------

2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penyelidikan diidentifikasi

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Binsar

Natorang Energi oleh LG International Corp. ----------------------------------

3. Menimbang bahwa Komisi membuat Laporan Keterlambatan

Pemberitahuan yang disampaikan dan disetujui dalam Rapat Komisi. ---

4. Menimbang bahwa berdasarkan Rancangan Dugaan Pelanggaran Pasal

29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 6

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan

Saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp., Rapat

Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut

menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------------------------------------

5. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut,

Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan melalui

Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor

44/KPPU/Pen/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-M/2015 terkait

Dugaan Pelanggaran Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

dalam Pengambilalihan Saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG

International Corp., dan menetapkan LG International Corp. sebagai

Terlapor (vide bukti A1).-----------------------------------------------------------

6. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan

tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi dan

menugaskan Panitera yang akan membantu Majelis Komisi untuk

melaksanakan tugas dan wewenangnya. ---------------------------------------

7. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan

tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi

melalui Keputusan Komisi Nomor 21/KPPU/Kep.3/III/2016 tanggal 08

Maret 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi

pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-M/2015 (vide

bukti A2). ----------------------------------------------------------------------------

8. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Keputusan

Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan

Perkara Nomor 16/KPPU-M/2015, yang menetapkan jangka waktu

Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 07 (tujuh) hari kerja terhitung

sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 (vide

bukti A4). ----------------------------------------------------------------------------

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan

Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan

Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka

Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis

Komisi yang dilampiri Laporan Keterlambatan Pemberitahuan kepada

Terlapor (vide bukti A5, A6, A7, A8). --------------------------------------------

10. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 yang dihadiri oleh

Investigator dan Terlapor, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis

Komisi I Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda (vide bukti B1): ------

10.1. Pembacaan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan oleh

Investigator kepada Terlapor. -------------------------------------------

10.2. Penyerahan dan/atau Pembacaan Tanggapan Laporan

Keterlambatan Pemberitahuan oleh Terlapor disertai penyerahan

daftar saksi dan/atau ahli beserta alat bukti dari Investigator

dan Terlapor kepada Majelis Komisi. ----------------------------------

11. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 17 Maret 2016,

Investigator membacakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang

pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti I.1): -------------

A. Dugaan Pelanggaran -----------------------------------------------------------

11.1. Objek Perkara adalah Laporan Keterlambatan

Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 6

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam

Pengambilalihan Saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG

International Corp. --------------------------------------------------

11.2. Dugaan Pelanggaran: Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999. -------------------------------------

Pasal 29

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai

penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib

diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan

atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai

penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ---------

(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau

Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai

aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib

diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara

yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha,

atau Pengambilalihan saham perusahaan. -------------------------------

(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas: -----------------------------------------------------------------------------------------

a. nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima

ratus miliar rupiah); dan/atau ----------------------------------------------

b. nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun

rupiah). --------------------------------------------------------------------------------

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi

Rp 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). ----------------

(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan

nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: ------------------------------------

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham

perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan ----

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau

Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain

dan Badan Usaha yang diambilalih. -------------------------------------

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ----------------

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan

tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3),

Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari

keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara

keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh

lima miliar rupiah). --------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa LG International Corp. diduga melakukan

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT

Binsar Natorang Energi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -

a. Bahwa pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi

oleh LG International Corp. memenuhi kriteria

pemberitahuan yang wajib dilaporkan kepada KPPU. --------

b. Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan

selambat-lambatnya terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham.---------

c. Bahwa pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi

oleh LG International Corp. telah berlaku efektif secara

yuridis sejak tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Surat

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: AHU-13441.40.22.2014 perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT

Binsar Natorang Energi. Oleh karena itu, LG International

Corp. wajib untuk melakukan pemberitahuan selambat-

lambatnya pada tanggal 24 Juli 2014. --------------------------

d. Bahwa LG International Corp. baru melakukan

pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 27 Agustus 2014

dan telah didaftarkan dengan nomor register A13714. -------

e. Bahwa dengan demikian, LG International Corp. telah

melakukan keterlambatan selama 20 (dua puluh) hari kerja.

2. Tentang Latar Belakang Pengambilalihan Saham PT Binsar

Natorang Energi oleh LG International Corp. -----------------------

a. Bahwa sebelum LG International Corp. melakukan

pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi, PT

Binsar Natorang Energi memilki pinjaman dari PT Energy

Jaya Persada, PT Bumi Sinergi Internasional, dan LG

International Corp. yang dipergunakan untuk pembiayaan

pengembangan awal proyek seperti Studi Kelayakan,

Perijinan, dan Kegiatan Survey yang dilakukan oleh PT

Binsar Natorang Energi (vide bukti penyelidikan B3).--------

b. Bahwa terkait dana yang dipinjamkan oleh PT Energy Jaya

Persada, PT Bumi Sinergi Internasional, dan LG

International Corp., selanjutnya PT Binsar Natorang Energi

mengkonversi hutang tersebut menjadi saham sebagaimana

diperjanjikan sebelumnya dalam suatu perjanjian (vide

bukti penyelidikan B3, C116). ------------------------------------

c. Bahwa karena ketertarikan LG International Corp. kepada

bisnis dari PT Binsar Natorang Energi yang sedang

mempersiapkan power plant Pembangkit Listrik Tenaga Air

(PLTA) Hasang di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera

Utara, maka LG International Corp. membeli sejumlah

saham baru yang diterbitkan oleh PT Binsar Natorang

Energi (vide bukti penyelidikan B1, B3). ------------------------

d. Bahwa ketertarikan LG International Corp. sesuai dengan

keinginan PT Binsar Natorang Energi untuk mendapatkan

mitra bisnis dalam pengembangan bisnis Pembangkit

Listrik Tenaga Air di Kabupaten Toba Samosir, Sumatra

Utara (vide bukti penyelidikan B3). ------------------------------

e. Bahwa pengembangan PLTA Hasang 2014-2019 telah

dimasukkan kedalam pembiayaan proyek LG International

Corp. (vide bukti penyelidikan B3). ------------------------------

f. Bahwa yang dimaksud dari pembiayaan proyek (project

funding) adalah rencana pembiayaan melalui pinjaman

bank BUMN Korea Selatan tetapi dengan syarat proyek

tersebut sudah dimiliki oleh LG International Corp.

(vide bukti penyelidikan B3). --------------------------------------

3. Tentang Transaksi Pengambilalihan Saham PT Binsar Natorang

Energi ---------------------------------------------------------------------

a. Bahwa sebelum pengambilalihan saham PT Binsar

Natorang Energi oleh LG International Corp., saham dari PT

Binsar Natorang Energi sejumlah 95.000 lembar saham

atau setara dengan Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima

ratus juta rupiah) dimiliki oleh PT Energy Jaya Persada dan

5000 lembar saham atau setara dengan Rp. 500.000.000

(lima ratus juta rupiah) dimiliki oleh PT Bumi Sinergi

Internasional (vide bukti penyelidikan C116). ------------------

b. Bahwa total saham sebelum pengambilalihan saham

sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham dengan total

nominal setara Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

(vide bukti penyelidikan C116). -----------------------------------

c. Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham dari

PT Binsar Natorang Energi sebelum pengambilalihan saham

oleh LG International Corp. adalah 95% (sembilan puluh

lima persen) saham dimiliki oleh PT Energy Jaya Persada

dan 5% (lima persen) saham dimiliki oleh PT Bumi Sinergi

Internasional (vide bukti penyelidikan B3, C116). -------------

d. Bahwa pada tanggal 17 April 2014, PT Binsar Natorang

Energi meningkatkan modal dasar dari Rp. 10.000.000.000

(sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp. 106.573.500.000

(seratus enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima

ratus ribu rupiah) (vide bukti penyelidikan C116). ------------

e. Bahwa peningkatan modal dasar sebesar

Rp. 106.573.500.000 (seratus enam miliar lima ratus tujuh

puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terbagi atas

1.065.753 (satu juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima

puluh tiga) lembar saham yang masing-masing saham

bernilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) (vide bukti

penyelidikan C116). -------------------------------------------------

f. Bahwa peningkatan modal dasar sebesar

Rp. 106.573.500.000 (seratus enam miliar lima ratus tujuh

puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh PT

Binsar Natorang Energi dengan menerbitkan saham baru

sebesar 965.735 (sembilan ratus enam puluh lima ribu

tujuh ratus tiga puluh lima) untuk diambil bagian oleh LG

International Corp. dan para pemegang saham dengan

rincian sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C116): ------

- LG International Corp. sejumlah Rp. 54.352.500.000

(lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta

lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 543.525 (lima

ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima)

lembar saham. -------------------------------------------------

- PT Energy Jaya Persada sejumlah Rp. 37.392.300.000

(tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua

juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 373.923

(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua

puluh tiga) lembar saham. -----------------------------------

- PT Bumi Sinergi Internasional sejumlah

Rp. 4.828.700.000 (empat miliar delapan ratus dua

puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang

terdiri dari 48.287 (empat puluh delapan ribu dua

ratus delapan puluh tujuh) lembar saham. ---------------

g. Bahwa dari modal dasar sebesar Rp. 106.573.500.000

(seratus enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima

ratus ribu rupiah) disetor atau ditempatkan penuh kepada

persero oleh masing masing pemegang saham perseroan

dengan cara sebagai berikut (vide bukti penyelidikan C116):

- Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah)

merupakan setoran lama pemegang saham Perseroan;

- Rp. 37.392.300.000 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus

sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

merupakan setoran saham hasil konversi utang

berdasarkan perjanjian tanggal 16 April 2014 antara

Perseroan dan PT Energi Jaya Persada. -------------------

- Rp. 4.828.700.000 (empat miliar delapan ratus dua

puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)



Perseroan dan PT Bumi Sinergi Internasional. -----------

- Rp. 6.598.900.000 (enam miliar lima ratus sembilan

puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)



Perseroan dan LG Internasional Corp. ---------------------

- Rp. 47.753.600.000 (empat puluh tujuh miliar tujuh

ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

merupakan setoran tunai kedalam rekening Perseroan

oleh LG International Corp. ----------------------------------

h. Bahwa komposisi kepemilikan saham perseroan setelah

pengambilalihan saham oleh LG International Corp. dan

pemegang saham lainnya sebagai berikut (vide bukti

penyelidikan B1, B3, C116): ---------------------------------------

- LG International Corp. sejumlah 543.525 (lima ratus

empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima)

saham dengan nilai nominal Rp. 54.352.500.000 (lima

puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima

ratus ribu rupiah) atau sejumlah 51% (lima puluh satu

persen). ----------------------------------------------------------

- PT Energy Jaya Persada sejumlah 468.923 (empat

ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua

puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga)

saham dengan nilai nominal Rp. 46.892.300.000

(empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan

puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah

44% (empat puluh empat persen). --------------------------

- PT Bumi Sinergi Internasional sejumlah 53.287 (lima

puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh) saham

dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.328.700.000 (lima

miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus

ribu rupiah) atau sejumlah 5% (lima persen).

i. Bahwa dengan memiliki saham sebesar 51% (lima puluh

satu persen), maka LG International Corp. menjadi

pengendali baru dari PT Binsar Natorang Energi. -------------

4. Tentang Badan Usaha Pengambilalih --------------------------------

a. Bahwa LG International Corp. merupakan badan usaha

yang melakukan pengambilalihan saham dengan

dikuasainya 51% (lima puluh satu persen) saham dari PT

Binsar Natorang Energi (vide bukti penyelidikan B1, B3). ---

b. Bahwa LG International Corp. merupakan perusahaan yang

didirikan pada tanggal 1 November 1953 berdasarkan

Hukum Negara Republik Korea Selatan (vide bukti

penyelidikan B3, C115). --------------------------------------------

c. Bahwa LG International Corp. terdaftar dalam bursa efek

Korea Selatan pada bulan Januari 1976 sebagai

perusahaan perdagangan umum berdasarkan peraturan

pemerintah Korea Selatan pada tanggal 12 November 1976.

LG International Corp. melakukan bisnis di bidang ekspor

impor, natural resources, pengembangan bisnis, energy, dan

kegiatan usaha lainnya (vide bukti penyelidikan B3, C115).

d. Bahwa susunan Direksi dan Komisaris dari LG

International Corp. saat ini terdiri dari 3 (tiga) Komisaris

dan 6 (enam) Direktur (vide bukti penyelidikan B3). ----------

e. Bahwa komposisi Pemegang Saham dari LG International

Corp. adalah (vide bukti penyelidikan B3, C114, C115): -----

1. Pemegang Saham Umum (public shareholders) sebesar

60,32%. -----------------------------------------------------------

2. Pemegang Saham Individual (Individual Major

Shareholders) sekitar 27,95%. --------------------------------

3. Dana Pensiun Nasional (National Pension Services)

sebesar 11,73%. -------------------------------------------------

f. Bahwa terkait Pemegang Saham Individual, seluruh

pemegang saham individual sebesar 27,95% dikuasai oleh

keluarga pemilik LG Group (vide bukti penyelidikan B3). ----

g. Bahwa pengambilan keputusan perusahaan diserahkan

sepenuhnya kepada rapat pemegang saham dan setiap

saham memiliki hak suara yang sama (vide bukti

penyelidikan B3). ----------------------------------------------------

h. Bahwa total aset dan penjualan dari LG International Corp.

secara global dirinci sebagai berikut (vide bukti

penyelidikan B3, C19, C20, C21): --------------------------------

Total 2011 2012 2013

Aset 38.737.502.720.000 44.766.423.660.000 56.304.999.635.000

Penjualan 109.656.778.560.000 115.527.616.680.000 139.379.159.870.000

i. Bahwa LG International Corp. melakukan kegiatan usaha di

Indonesia sebelum mengakuisisi PT Binsar Natorang Energi

melalui anak perusahaan (vide bukti penyelidikan B3, C19,

C20, C21, C114): ----------------------------------------------------

1. PT Batubara Global Energy. -----------------------------------

2. PT Mega Global Energy. ----------------------------------------

3. PT Megaprima Persada. -----------------------------------------

4. PT Ganda Alam Makmur. --------------------------------------

5. PT Green Global Lestari.----------------------------------------

6. PT Parna Argomas. ----------------------------------------------

7. PT Indonesia Renewable Resources. --------------------------

8. PT Tutui Batubara Utama. -------------------------------------

j. Bahwa share saham yang dikuasai LG International Corp.

dari anak perusahaan yang berdomisili dan melakukan

kegiatan bisnis di Indonesia adalah (vide bukti penyelidikan

B3, C19, C20, C21):-------------------------------------------------

Perusahaan Equity Interest (31 Des 2011)

Equity Interest (31 Des 2012)

Equity Interest (31 Des 2013)

PT Batubara Global Energy

100% 100% 100%

PT Mega Global Energy

100% 100% 100%

PT Megaprima Persada

75% 75% 75%

PT Ganda Alam

Belum anak perusahaan

60% 60%

Makmur

PT Green Global Lestari

100% 100% 100%

PT Parna Argomas

95% 95% 95%

PT Indonesia Renewable Resources

100% 100% 100%

PT Tutui Batubara Utama

75% 75% 75%

k. Bahwa sebagai informasi, PT Tutui Batubara Utama telah

dijual setelah LG International Corp. mengambilalih saham

PT Binsar Natorang Energi (vide bukti penyelidikan B3). ----

l. Bahwa kepemilikan saham oleh LG International Corp.

terhadap 8 (delapan) perusahaan tersebut yang melebihi

50%, menunjukkan LG International Corp. adalah sebagai

Pengendali. -----------------------------------------------------------

m. Bahwa nilai aset dan penjualan LG International Corp.

secara global berdasarkan Laporan Keuangan Consolidated

LG International Corp. and Its Subsidiaries adalah (vide

bukti penyelidikan B4, B5, B6, B7, B8, C19, C20, C21,

C121, C122, C123): ------------------------------------------------

Perusahaan 2011

Asset Revenue

PT Batubara Global

Energy

356.139.840.000 3.282.780.480.000

PT Mega Global Energy 341.714.240.000 1.067.564.960.000

PT Megaprima Persada 800.330.720.000 1.807.143.520.000

PT Ganda Alam Makmur 0 0

PT Green Global Lestari 178.979.360.000 0

PT Parna Argomas 473.614.400.000 29.423.520.000

PT Indonesia Renewable

Resources

449.702.400.000 19.262.880.000

PT Tutui Batubara

Utama

67.557.280.000 91.406.560.000

Total 2.668.038.240.000 6.297.581.920.000

Perusahaan 2012

Asset Revenue

PT Batubara Global

Energy

302.405.670.000 3.091.149.600.000

PT Mega Global Energy 240.062.550.000 0


PT Ganda Alam Makmur 4.033.773.240.000 0


PT Parna Argomas 709.559.340.000 40.734.330.000


Resources

445.919.460.000 26.593.350.000

PT Tutui Batubara

Utama

53.918.130.000 33.672.870.000

Total 6.955.646.460.000 5.134.963.680.000

Perusahaan 2013

Asset Revenue

PT Batubara Global

Energy

661.794.035.000 3.456.215.105.000





PT Parna Argomas 815.227.085.000 4.231.565.760.000


Resources

220.093.880.000 25.803.075.000

PT Tutui Batubara

Utama

39.807.160.000 0

Total 8.964.842.585.000 9.711.273.015.000

n. Bahwa total penjualan PT Parna Argomas senilai

Rp. 4.231.565.760.000 diklarifikasi karena terdapat

kesalahan input dalam form notifikasi ke KPPU menjadi

Rp. 421.715.760.000 berdasarkan laporan keuangan yang

sudah diaudit (vide bukti penyelidikan B3, C19, C20, C21);

o. Bahwa nilai aset dan penjualan LG International Corp. yang

dihitung berdasarkan laporan keuangan masing masing

anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di

Indonesia (vide bukti penyelidikan B4, B5, B6, B7, B8, C22,

C31, C32, C33, C34, C35, C42, C43, C44, C45, C49, C50,

C69, C74, C75, C79, C80, C83, C84, C87, C88, C89, C90,

C94, C95, C103, C104, C107, C121, C122, C123): -----------

Perusahaan

2011

Asset Revenue

PT Batubara

Global Energy

458.409.091.000 3.311.800.393.000

PT Mega Global

Energy

280.904.744.000 1.088.881.891.000

PT Megaprima

Persada

779.416.411.000 1.827.350.736.000

PT Ganda Alam

Makmur

299.635.910.000 0

PT Green Global

Lestari

572.771.818.000 0

PT Parna

Argomas

475.292.513.000 29.685.379.000

PT Indonesia

Renewable

Resources

446.784.665.960 19.432.384.511

PT Tutui

Batubara Utama

67.798.589.746 92.214.008.173

Total 3.381.013.742.706 6.369.364.791.684

Perusahaan

2012

Asset Revenue

PT Batubara

Global Energy

462.212.561.000 2.842.110.260.000

PT Mega Global

Energy

56.713.038.000 0

PT Megaprima

Persada

696.200.729.000 1.786.288.444.000

PT Ganda Alam

Makmur

838.160.204.000 0

PT Green Global

Lestari

774.356.733.000 0

PT Parna

Argomas

707.272.266.000 37.452.028.000

PT Indonesia

Renewable

Resources

446.892.487.791 24.446.963.226

PT Tutui

Batubara Utama

47.436.739.736 30.960.482.516

Total 4.029.244.758.527 4.721.258.177.742

Perusahaan

2013

Asset Revenue

PT Batubara

Global Energy

634.611.472.000 2.852.965.828.000

PT Mega Global

Energy

58.995.956.000 0

PT Megaprima

Persada

840.093.246.000 1.637.393.127.000

PT Ganda Alam

Makmur

494.244.749.000 0

PT Green Global

Lestari

829.381.333.000 0

PT Parna

Argomas

817.521.015.000 345.274.303.000

PT Indonesia

Renewable

Resources

223.286.014.313 21.128.629.614

PT Tutui

Batubara Utama

39.902.724.590 0

Total 3.936.036.509.903 4.856.761.887.614

p. Bahwa terdapat perbedaan nilai aset dan/atau nilai

penjualan dari LG International Corp. berdasarkan Laporan

Keuangan Consolidated LG International Corp. and Its

Subsidiaries dengan Laporan Keuangan masing masing

anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di

Indonesia. ------------------------------------------------------------

5. Tentang Badan Usaha yang Diambilalih -----------------------------

a. Bahwa PT Binsar Natorang Energi adalah pelaku usaha

sebagai Badan Usaha yang diambilalih (vide bukti

penyelidikan B1, B3, C116). ---------------------------------------

b. Bahwa PT Binsar Natorang Energi merupakan perusahaan

yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal

06 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rusnaldy,

S.H. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dalam Surat Keputusan Nomor AHU-21249.AH.01.01

tertanggal 25 April 2008 (vide bukti penyelidikan C111). ----

c. Bahwa Anggaran Dasar perusahaan PT Binsar Natorang

Energi telah mengalami beberapa kali perubahan,

perubahan terakhir melalui Akta Notaris Nomor 44 tanggal

14 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dimas

Satria, S.H., M.Kn (vide bukti penyelidikan C112, C116). ----

d. Bahwa kegiatan usaha PT Binsar Natorang Energi adalah

Pembangunan Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air di

Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara (vide bukti

penyelidikan C111). -------------------------------------------------

e. Bahwa nilai penjualan dan aset PT Binsar Natorang Energi

tahun 2011–2013 yang dinyatakan dalam rupiah adalah

sebagai berikut (vide bukti penyelidikan B1, C11, C17): -----

Total 2011 2012 2013

Aset 19.461.497.632 45.020.033.643 67.972.486.971

Penjualan 0 0 0

f. Bahwa skema kepemilikan saham perusahaan PT Binsar

Natorang Energi sebelum diambilalih adalah sebagai berikut

(vide bukti penyelidikan C10): ------------------------------------

PT GLOBAL MULTI

INVESTAMA

PT GREEN VIEW

INDONESIA

PT TITAN MULTI POWER PT BUMI TOBASA HIDRO

PT ENERGY JAYA

PERSADA

PT BUMI SINERGI

INTERNASIONAL

PT BINSAR NATORANG

ENERGI

99,98%

99,99%

91,6%

95%

8,4%

5%

6. Tentang Badan Usaha Yang Terafiliasi dengan LG International

Corp. -----------------------------------------------------------------------

a. PT Batubara Global Energy ----------------------------------------

- Bahwa PT Batubara Global Energy merupakan

perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 12

tanggal 09 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris

Marlon Silitonga, S.H. Anggaran dasar tersebut telah

disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor

AHU-00974.AH.01.01 tanggal 8 Januari 2008 (vide bukti

penyelidikan C41, C70, C71). ---------------------------------

- Bahwa Akta PT Batubara Global Energy telah mengalami

beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan

melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham PT Batubara Global Energy Nomor 01

tanggal 03 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris

Yunita Neni Susiandari, S.H., M.Kn. Perubahan akta

tersebut telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah

diberitahukan melalui surat No: AHU-AH.01.10-05903

perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan PT Batubara Global Energi tertanggal 20

Februari 2014 (vide bukti penyelidikan C38, C39). --------

- Bahwa komposisi pemegang saham PT Batubara Global

Energi pada tahun 2007 adalah 99,9% dikuasai oleh LG

International Corp. dan 0,1% dikuasai Young Jung

Moon, sedangkan untuk tahun 2014, komposisi

pemegang saham PT Batubara Global Energi menjadi

99,99% dikuasai oleh LG International Corp. dan 0,01%

dikuasai oleh LG International Singapore Pte. Ltd (vide

bukti penyelidikan C41, C70, C121). -------------------------

b. PT Mega Global Energy ---------------------------------------------

- Bahwa PT Mega Global merupakan perusahaan yang

didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 08

Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Marlon

Sitonga S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 15 Februari

2008 Nomor AHU-07585.AH.01.01. (vide bukti

penyelidikan C65, C101, C102). ------------------------------

- Bahwa Anggaran Dasar PT Mega Global Energy telah

mengalami beberapa kali perubahan, perubahan

anggaran dasar yang terakhir adalah melalui Akta Nomor

31 tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris

Makmur Tridharma, S.H. Perubahan anggaran dasar

tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

melalui Surat Nomor AHU-AH.01.10-15297 (vide bukti

penyelidikan C62, C63). ----------------------------------------

- Bahwa dalam akta perubahan No. 35 tertanggal 27

Oktober 2011 yang dbuat dihadapan Notaris H. Yunardi,

S.H., pemegang saham PT Mega Global Energy adalah PT

Batubara Global Energy 99,95%, LG Intenational

Singapura PTE., LTD sebesar 0,05% (vide bukti

penyelidikan B4, C99).------------------------------------------

- Bahwa PT Batubara Global Energi dikendalikan oleh LG

International Corp. dengan penguasaan saham sebesar

99,99%. -----------------------------------------------------------

c. PT Megaprima Persada ---------------------------------------------

- Bahwa PT Megaprima Persada merupakan perusahaan

yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24A tanggal 22

Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Dinah,

S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri


melalui Surat Keputusan Nomor W7-05178.HT.01.01-

TH.2007 tanggal 08 Mei 2007 (vide bukti penyelidikan

C59, C60, C96). --------------------------------------------------

- Bahwa anggaran dasar tersebut telah mengalami

beberapa perubahan, perubahan terakhir melalui Akta

Nomor 03 tanggal 02 April 2014 yang dibuat dihadapan

Notaris Makmur Tridharma, S.H. (vide bukti

penyelidikan C58).-----------------------------------------------

- Bahwa Pemegang Saham PT Megaprima Persada Energy

sebelum pertengahan tahun 2014 (sebelum akuisisi PT

Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp.)

adalah PT Batubara Global Energy 75% dan PT Multi

Mining Utama 24,08%, serta Soebali Sudjie 0,02%

berdasarkan akta Notaris No. 64 tanggal 26 Agustus

2011 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H.

(vide bukti penyelidikan B5, C97). ----------------------------

- Bahwa PT Batubara Global Energi dikendalikan oleh LG


99,99%. -----------------------------------------------------------

d. PT Ganda Alam Makmur -------------------------------------------

- Bahwa PT Ganda Alam Makmur merupakan perusahaan

yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 01

tanggal 03 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris

Linaswati, S.H. Akta tersebut telah mendapatkan

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C-

10451 HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 April 2005

(vide bukti penyelidikan C23, C25, C91). --------------------

- Bahwa Anggaran Dasar PT Ganda Alam Makmur telah

mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir

dilakukan melalui Akta Notaris Nomor 05 tanggal 04

April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Arsin Effendy,

S.H. (vide bukti penyelidikan C24). ---------------------------

- Bahwa Pemegang Saham PT Ganda Alam Makmur

adalah LG International Corp. sebanyak 60% dan PT

Titan Minning Indonesia sebanyak 40% berdasarkan

Akta No. 22 tertanggal 19 Juli 2012 yang dibuat

dihadapan Notaris Engawati Gazali. S.H. (vide bukti

penyelidikan B6, C92).------------------------------------------

e. PT Green Global Lestari --------------------------------------------

- Bahwa PT Green Global Lestari merupakan perusahaan


tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat dihadapan

Notaris Robert Purba, S.H. Anggaran dasar tersebut

telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia tanggal 11 Januari 2010 Nomor

AHU-01374.AH.01.01. (vide bukti penyelidikan C30,

C66). ---------------------------------------------------------------

- Bahwa Anggaran Dasar PT Green Global Lestari telah

mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir

melalui Akta Nomor 105 tanggal 20 Desember 2011 yang

dibuat dihadapan Notaris H. Warman, S.H. (vide bukti

penyelidikan C67).-----------------------------------------------

- Bahwa komposisi pemegang saham PT Green Global

Lestari pada tahun pendirian 2009 adalah 99,95%

dikuasai oleh LG International Corp. dan 0,05% dikuasai

oleh Yong Won Lee. Sedangkan komposisi pemegang

saham pada tahun 2014 berubah menjadi 99,99%

dikuasai oleh LG International Corp. dan 0.01% dikuasai

oleh Song Kwang Ryun (vide bukti penyelidikan C67,

C122). -------------------------------------------------------------

f. PT Parna Agromas ---------------------------------------------------

- Bahwa PT Parna Agromas yang sebelumnya dikenal

dengan PT Patriot Andalas merupakan perseroan

terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor

82 tanggal 12 November 1986 yang dibuat dihadapan

Notaris SP. Henny Shidki, S.H. Akta pendirian tersebut

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik

Indonesia tanggal 18 Mei 1987 Nomor C2-3770-

HT.01.01.TH.1987 (vide bukti penyelidikan C57, C86). ---

- Bahwa PT Patriot Andalas berubah nama menjadi PT

Parna Agromas berdasarkan Akta Notaris Nomor 92

tanggal 12 November 2004 yang dibuat dihadapan

Notaris Esther Mercia Sulaiman, S.H. Perubahan

anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dalam Surat Keputusan Nomor C-

02741.HT.01.04.TH.2005 tanggal 01 Februari 2005 dan

diumumkan dalam Berita Negara Nomor 98, Tambahan

Nomor 12670 tanggal 09 Desember 2005 (vide bukti

penyelidikan C55, C56). ----------------------------------------

- Bahwa Anggaran Dasar PT Parna Agromas telah


dilakukan melalui Akta Notaris Nomor 01 tanggal 03

Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Tanti Lena,

S.H., MKn. Perubahan anggaran dasar tersebut telah

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

melalui Surat Keputusan Nomor AHU-00690.40.20.2014

tanggal 17 April 2014 (vide bukti penyelidikan C51, C52).

- Bahwa Pemegang Saham PT Parna Argomas di tahun

2014 (sebelum akuisisi PT Binsar Natorang Energi oleh

LG International Corp) adalah PT Green Global Lestari

sebanyak 95% dan nyonya Young Ly Hong sebanyak 5%

berdasarkan Akta nNotaris No. 119 tertanggal 30

November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H.

Warman, S.H. (vide bukti penyelidikan B7, C85). ----------

- Bahwa PT Green Global Lestari dikendalikan oleh LG


99,99%. -----------------------------------------------------------

g. PT Indonesia Renewable Resources ------------------------------

- Bahwa PT Indonesia Renewable Resources didirikan

pada tanggal 13 Oktober 2009 berdasarkan Akta Notaris

Nomor 48 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba,

S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri


tanggal 11 November 2009 dengan Surat Keputusan

Nomor AHU-54783.AH.01.01 (vide bukti penyelidikan

C82). ---------------------------------------------------------------

- Bahwa Akta PT Indonesia Renewable Resources telah


dilakukan melalui Akta Notaris Nomor 29 tanggal 21 Mei

2014 yang dibuat dihadapan Notaris Arsin Effendy, S.H.

(vide bukti penyelidikan C81). ---------------------------------

- Bahwa Pemegang Saham PT Indonesia Renewable

Resources pada tahun 2014 (sebelum akuisisi PT Binsar

Natorang Energi oleh LG International Corp.) adalah LG

International Corp. sebesar 99,9%, dan Kim Sang Hwi

sebesar 0,1% berdasarkan Akta Notaris Arsin Effendi,

S.H. No. 29 tanggal 21 Mei 2014 (vide bukti penyelidikan

B8, C81). ----------------------------------------------------------

h. PT Tutui Batubara Utama -----------------------------------------

- Bahwa PT Tutui Batubara Utama adalah perusahaan


tanggal 09 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris

Marlon Silitonga, S.H. dan anggaran dasar tersebut telah

mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat

Keputusan Nomor W7-0972.HT.01.01.TH2007 tanggal 05

September 2007 (vide bukti penyelidikan C47, C76, C77).

- Bahwa Akta PT Tutui Batubara Utama telah mengalami

beberapa perubahan, perubahan terakhir dilakukan

melalui Akta Notaris Nomor 36 tanggal 05 April 2013

yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M.

(vide bukti penyelidikan C78). ---------------------------------

- Bahwa komposisi pemegang saham PT Tutui Batubara

Utama pada tahun pendirian 2007 adalah 60% dikuasai

oleh PT Kimco Energy Utama dan 40% dikuasai LG

International Corp., sedangkan untuk tahun 2014,

komposisi pemegang saham PT Tutui Batubara Utama

menjadi 75% dikuasai oleh LG International Corp. dan

25% dikuasai oleh PT Kimco Energy Utama berdasarkan

Akta Notaris Nomor 36 tanggal 05 April 2013 yang

dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M

(vide bukti penyelidikan C78, C123). -------------------------

7. Tentang Analisis Syarat Pemberitahuan Pengambilalihan

kepada Komisi ------------------------------------------------------------

a. Batasan Nilai ---------------------------------------------------------

- Bahwa Batasan Nilai untuk melakukan pemberitahuan

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Komisi

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor

57/2010 adalah: -------------------------------------------------

Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau

peleburan atau pengambilalihan melebihi

Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus

miliar rupiah); dan/atau -----------------------------------

Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil

penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan

melebihi Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun

rupiah). --------------------------------------------------------

- Bahwa nilai penjualan dan/atau aset hasil

Penggabungan atau Peleburan atau Pengambilalihan

adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang

dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan

dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari

masing masing pihak yang melakukan Penggabungan,

Peleburan, dan Pengambilalihan ditambah dengan nilai

penjualan dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang

secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan

atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (Perkom

Nomor 2 Tahun 2013). ------------------------------------------

- Bahwa dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai

penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai

penjualan dari perusahaan yang melakukan

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, tetapi

juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan

yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang

bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan

sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak

perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang

paling bawah (Perkom Nomor 2 Tahun 2013). --------------

- Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha

Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai

penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini

dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan

merupakan nilai aset dari induk perusahaan (Perkom

Nomor 2 Tahun 2013). ------------------------------------------

- Bahwa nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang

berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai

penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di

wilayah Indonesia (tidak termasuk export), baik yang

berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber

dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset

atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau

nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara

langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk

Tertinggi (Perkom Nomor 2 Tahun 2013). -------------------

- Bahwa dalam hal salah satu pihak yang melakukan

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

memiliki perbedaan yang signifikan antara nilai

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan

nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya

(terdapat selisih lebih besar dari 30%), maka nilai

penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata

rata nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun terakhir

(Perkom Nomor 2 Tahun 2013). -------------------------------

- Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun

terakhir dari LG International Corp yang dihitung

berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai

penjualan yang dinyatakan dalam rupiah dari anak

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di

Indonesia adalah (vide bukti penyelidikan B4, B5, B6,

B7, B8, C22, C31, C32, C33, C34, C35, C42, C43, C44,

C45, C49, C50, C69, C74, C75, C79, C80, C83, C84,

C87, C88, C89, C90, C94, C95, C103, C104, C107,

C121, C122, C123): ---------------------------------------------

Perusahaan

2011

Asset Revenue

PT Batubara

Global Energy

458.409.091.000 3.311.800.393.000

PT Mega Global

Energy

280.904.744.000 1.088.881.891.000

PT Megaprima

Persada

779.416.411.000 1.827.350.736.000

PT Ganda Alam

Makmur

299.635.910.000 0

PT Green Global

Lestari

572.771.818.000 0

PT Parna

Argomas

475.292.513.000 29.685.379.000

PT Indonesia

Renewable

Resources

446.784.665.960 19.432.384.511

PT Tutui

Batubara Utama

67.798.589.746 92.214.008.173

Total 3.381.013.742.706 6.369.364.791.684

Perusahaan

2013

Asset Revenue

PT Batubara

Global Energy

634.611.472.000 2.852.965.828.000

PT Mega Global

Energy

58.995.956.000 0

PT Megaprima

Persada

840.093.246.000 1.637.393.127.000

PT Ganda Alam

Makmur

494.244.749.000 0

PT Green Global

Lestari

829.381.333.000 0

PT Parna Argomas 817.521.015.000 345.274.303.000

PT Indonesia

Renewable

Resources

223.286.014.313 21.128.629.614

PT Tutui Batubara

Utama

39.902.724.590 0

Total 3.936.036.509.903 4.856.761.887.614

- Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan tahun

terakhir dari PT Binsar Natorang Energi yang dinyatakan

dalam rupiah adalah sebagai berikut (vide bukti

penyelidikan B1, C11, C17): -----------------------------------

Perusahaan

2012

Asset Revenue

PT Batubara

Global Energy

462.212.561.000 2.842.110.260.000

PT Mega Global

Energy

56.713.038.000 0

PT Megaprima

Persada

696.200.729.000 1.786.288.444.000

PT Ganda Alam

Makmur

838.160.204.000 0

PT Green Global

Lestari

774.356.733.000 0

PT Parna Argomas 707.272.266.000 37.452.028.000

PT Indonesia

Renewable

Resources

446.892.487.791 24.446.963.226

PT Tutui Batubara

Utama

47.436.739.736 30.960.482.516

Total 4.029.244.758.527 4.721.258.177.742

- Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau

aset tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat

selisih lebih besar dari 30%) dari badan usaha

pengambilalih LG International Corp. ------------------------

Perbedaan 2012-2013

Aset Penjualan

2,26% 2,87%

- Bahwa perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai

aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau

aset tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih

besar dari 30%) dari badan usaha yang diambil alih PT

Binsar Natorang Energi. ----------------------------------------

Perbedaan 2012-2013

Aset Penjualan

50,98 % 0

- Bahwa dengan demikian nilai penjualan dan/atau

asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai penjualan

dan/atau aset 3 (tiga) tahun terakhir dari badan usaha

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih. ----

- Bahwa rata rata nilai aset dan/atau nilai penjualan 3

(tiga) tahun terakhir dari Badan Usaha Pengambilalih LG

International Corp. adalah: ------------------------------------

Total 2011 2012 2013

Aset 19.461.497.632 45.020.033.643 67.972.486.971

Omset 0 0 0

Anak Perusahaan Rata Rata Aset 3

Tahun Terakhir

Rata Rata Penjualan 3 Tahun

Terakhir

PT Batubara Global Energy

518.411.041.333 3.002.292.160.333

PT Mega Global Energy 132.204.579.333 362.960.630.333


PT Ganda Alam Makmur

544.013.621.000 0

PT Green Global Lestari

725.503.294.667 0

PT Parna Argomas 666.695.264.667 137.470.570.000

PT Indonesia

Renewable Resources

372.321.056.021 21.669.325.784

PT Tutui Batubara Utama

51.712.684.691 41.058.163.563

Total 3.782.765.003.712 5.315.794.952.347

- Bahwa rata rata nilai aset dan/atau nilai penjualan 3

(tiga) tahun terakhir dari Badan yang diambilalih PT

Binsar Natorang Energi adalah: -------------------------------

- Bahwa nilai penjualan gabungan dari badan usaha

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih

sebesar Rp. 5.315.794.952.347 (lima triliun tiga ratus

lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta

sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat

puluh tujuh rupiah) telah melebihi batasan nilai

penjualan Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun

rupiah). -----------------------------------------------------------

- Bahwa nilai aset gabungan dari badan usaha


sebesar Rp. 3.826.916.343.127 (tiga triliun delapan

ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus enam belas

juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh

tujuh rupiah) telah melebihi batasan nilai aset

Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar

rupiah. ------------------------------------------------------------

Rata Rata Aset 3 Tahun Terakhir

Rata Rata Penjualan 3

Tahun Terakhir

PT. Binsar Natorang

Energi

44.151.339.415 0

Total Aset Total Penjualan

LG International

Corp.

3.782.765.003.712 5.315.794.952.347

PT Binsar Natorang

Energi

44.151.339.415 0

Total 3.826.916.343.127 5.315.794.952.347

- Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau”

pada batasan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 5

ayat (2) PP Nomor 57/2010 memiliki arti bersifat

kumulatif maupun sifat fakultatif yang berati bisa

keduanya atau salah satunya. --------------------------------

- Bahwa dengan melebihinya nilai aset dan/atau nilai

penjualan gabungan dari badan usaha pengambilalih

dengan badan usaha yang diambilalih dari batasan nilai,

maka LG International Corp. memiliki kewajiban untuk

melakukan pemberitahuan Pengambilalihan saham

kepada KPPU. ----------------------------------------------------

b. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan antara

Perusahaan yang tidak Terafiliasi --------------------------------

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor

57/2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku

Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha,

Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham

antarperusahaan yang terafiliasi. -----------------------------

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor

57/2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: ----

a. hubungan antara perusahaan, baik langsung

maupun tidak langsung, mengendalikan atau

dikendalikan oleh perusahaan tersebut. --------------

b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang

dikendalikan, baik langsung maupun tidak

langsung, oleh pihak yang sama; atau ---------------------

c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham

utama. ------------------------------------------------------------------

- Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk

diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi

LG International Corp. ------------------------------------------

- Bahwa komposisi Pemegang Saham dari Badan Usaha

Pengambilalih LG International Corp. adalah (vide bukti

penyelidikan B3, C114, C115): --------------------------------

1. Pemegang Saham Umum (public shareholders)

sebesar 60,32%. --------------------------------------------


Shareholders) sekitar 27,95%.----------------------------


sebesar 11,73%. --------------------------------------------

- Bahwa LG International Corp. melakukan kegiatan

usaha di Indonesia sebelum mengakuisisi PT Binsar

Natorang Energi melalui anak perusahaan (vide bukti

penyelidikan B3, C19, C20, C21, C114): --------------------

1. PT Batubara Global Energy. ------------------------------

2. PT Mega Global Energy. -----------------------------------

3. PT Megaprima Persada. -----------------------------------

4. PT Ganda Alam Makmur. ---------------------------------

5. PT Green Global Lestari. ----------------------------------

6. PT Parna Argomas. -----------------------------------------

7. PT Indonesia Renewable Resources.---------------------

8. PT Tutui Batubara Utama. --------------------------------

- Bahwa komposisi Pemegang Saham dari Badan Usaha

yang diambilalih PT Binsar Natorang Energi sebelum

pengambilalihan adalah (vide bukti penyelidikan B3,

C116): -------------------------------------------------------------

1. PT Bumi Sinergi International sebesar 5%. ------------

2. PT Energi Jaya Persada sebesar 95%. ------------------

- Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan saham dari

kedua perusahaan tersebut tidak ditemukan hubungan

afiliasi sebelum pengambilalihan saham (vide bukti

penyelidikan B3, C116). ----------------------------------------

- Bahwa dengan demikian maka kewajiban

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada

KPPU berlaku bagi Badan Usaha Pengambilalih. ----------

d. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilaihan pada

perusahaan Joint Venture -----------------------------------------

- Bahwa dalam hal terjadi perubahan pengendali baik dari

nilai saham dan atau jumlah pengendali perusahaan

Joint Venture yang dikarenakan adanya tindakan

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, maka

tindakan tersebut tidak dikecualikan dari PP Nomor

57/2010. ----------------------------------------------------------

- Bahwa PT Binsar Natorang Energi bukan merupakan

perusahaan Joint Venture dari LG International Corp.

maupun anak perusahaannya (vide bukti penyelidikan

C116). -------------------------------------------------------------

e. Analisis Waktu Pemberitahuan -----------------------------------

- Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan telah

berlaku efektif secara yuridis (Perkom Nomor 2 Tahun

2013). --------------------------------------------------------------

- Bahwa Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan

Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis

untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas,

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 133 UU Nomor

40/2007 pada bagian penjelasan adalah tanggal (Perkom

Nomor 2 Tahun 2013): ------------------------------------------

Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran

Dasar dalam terjadi Penggabungan. --------------------

Pemberitahunan diterima Menteri baik dalam hal

terjadi perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor

40/2007 maupun yang tidak disertai perubahaan

Anggaran Dasar; dan --------------------------------------

Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian Perseroan

Terbatas dalam hal terjadi Peleburan. ------------------

- Bahwa jika salah satu pihak yang melakukan

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah

perseroan terbatas dan pihak lain adalah perusahaan

non-perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan


ditandatanganinya pengesahan Penggabungan,

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun

tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif suatu badan

usaha bergabung, melebur dan beralihnya kepemilikan

salah di perusahaan yang diambilalih (Perkom Nomor 2

Tahun 2013). ------------------------------------------------------

- Bahwa terkait layanan permohonan badan hukum di


Kementerian Hukum dan HAM digolongkan menjadi (vide

bukti penyelidikan B2): ------------------------------------------

1. Pengesahan untuk pendirian baru. -----------------------

2. Perubahan anggaran dasar tertentu, berdasarkan UU

Nomor 40 tahun 2007 pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat

persetujuan Menteri. ----------------------------------------

3. Pemberitahuan anggaran dasar selain pasal 21 ayat

(2) UU Nomor 40 tahun 2007, pemberitahuan

anggaran dasar ini cukup diberitahukan kepada

Menteri jadi tidak diperlukan persetujuan Menteri

dan perubahan data (Direksi/Komisaris, pengalihan

saham). --------------------------------------------------------

4. Pembubaran. -------------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 2 UU Nomor 40 tahun

2007 persetujuan oleh Menteri tersebut meliputi (vide

bukti penyelidikan B2): ------------------------------------------

1. Nama perseroan, dan atau tempat kedudukan

perseroan. -----------------------------------------------------

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

3. Jangka waktu berdirinya perseroan. ---------------------

4. Besarnya modal dasar. --------------------------------------

5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor. ----------

6. Status perseroan yang ditutup menjadi perseroan

terbuka atau sebaliknya. -----------------------------------

selain perubahan anggaran dasar tertentu tersebut di atas,

cukup diberitahukan kepada Menteri.---------------------------

- Bahwa pemberlakuan secara efektif untuk pengesahan,

pendirian baru, perubahan anggaran dasar tertentu,

perubahan anggaran dasar selain Pasal 21 ayat 2 UU

Nomor 40 tahun 2007, diatur sejak pengesahan atau

persetujuan Menteri sedangkan untuk perubahan data

perusahaan tidak diatur secara jelas dalam undang-

undang tersebut. Namun dalam Pasal 29 UU Perseroan

Terbatas diatur bahwa Menteri mempunyai kewajiban

mengelola daftar perseroan (nama Pemegang Saham,

Direksi/Komisaris) dan dalam Pasal 56 ayat (3) UU

Perseroan Terbatas, Direktur wajib melaporkan kepada

Menteri Hukum dan HAM terkait perubahan tersebut.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berlaku efektif

perubahan data perseroan berlaku sejak diterbitkannya

surat penerimaan pemberitahuan perubahaan data

perseroan terbatas oleh Menteri Hukum dan HAM (vide

bukti penyelidikan B2). -----------------------------------------

- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia nomor AHU-13441.40.22.2014 tanggal 12

Juni 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Bahwa perubahaan akta karena akuisisi

saham masuk dalam kategori perubahan data

perusahaan karena terdapat perubahan saham dari

perusahaan tersebut (vide bukti penyelidikan B2). --------

- Bahwa data Perseroan PT Binsar Natorang Energi,

diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT

Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp.

berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 12 Juni 2014

(vide bukti penyelidikan C4). ----------------------------------

- Bahwa LG International Corp. melakukan

Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU terkait

pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang

Energi oleh LG International Corp. pada tanggal 27

Agustus 2014 (vide bukti penyelidikan C17). ---------------

- Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender,

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT

Binsar Natorang Energi seharusnya diberitahukan

kepada Komisi paling lambat pada tanggal 23 Juli 2014.

Hari ke

Tanggal/Bulan

Hari ke

Tanggal/Bulan

Hari ke

Tanggal/Bulan

1 12/Juni 11 26/Juni 21 10/Juli

2 13/Juni 12 27/Juni 22 11/Juli

3 16/Juni 13 30/Juni 23 14/Juli

4 17/Juni 14 1/Juli 24 15/Juli






10 25/Juni 20 9/Juli 30 23/Juli

- Bahwa LG International Corp. terlambat melakukan

pemberitahuan kepada KPPU selama 20 (dua puluh) hari

kerja. --------------------------------------------------------------

Hari ke

Tanggal/Bulan Hari ke Tanggal/Bulan

1 24/Juli 11 14/Agustus


3 4/Agustus 13 18/Agustus








- Bahwa sebagai catatan terdapat libur hari raya Idul Fitri

pada tanggal 28–29 Juli 2014 dan cuti bersama tanggal

30–31 Juli 2014 dan 01 Agustus 2014.----------------------

- Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama,

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013,

Nomor 335 Tahun 2013 Nomor 05/SKB/MENPAN-

RB/08/2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti

Bersama tahun 2014 (vide bukti penyelidikan C124). ----

8. Tentang Analisis Pemenuhan Unsur --------------------------------

a. Bahwa untuk membuktikan bahwa LG International

Corp. melanggar Pasal 29 UU Nomor 5/1999 jo. Pasal 6

PP Nomor 57/2010, terlebih dahulu dilakukan analisis

pemenuhan Pasal.------------------------------------------------

b. Bahwa unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5/1999

adalah sebagai berikut: -----------------------------------------

- Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau

pengambilalihan saham. -------------------------------------

- Nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah

tertentu.---------------------------------------------------------

- Wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan

tersebut. --------------------------------------------------------

c. Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau

pengambilalihan saham” ----------------------------------------

- Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau”.

- Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini,

cukup salah satu dari: “Penggabungan”, atau

“Peleburan Badan Usaha”, atau “Pengambilalihan

saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur ini. ----

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, KPPU menerima

pemberitahuan dari LG International Corp. yang

melakukan Pengambilalihan saham (akuisisi) PT

Binsar Natorang Energi (vide bukti penyelidikan C17).

- Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan

saham telah terpenuhi. ---------------------------------------

d. Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi

jumlah tertentu” ---------------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU

Nomor 5/1999, diatur bahwa Ketentuan tentang

penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata

cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) tersebut diatas, diatur dalam Peraturan

Pemerintah. ----------------------------------------------------

- Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan

Pasal 29 UU Nomor 5/1999 tersebut di atas,

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 57/2010 yang

didalamnya memuat mengenai nilai aset dan/atau nilai

penjualan yang melebihi jumlah tertentu. ----------------

- Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi

jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor

57/2010 yang menentukan: ---------------------------------

nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (dua

triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau ------------

nilai penjualan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00

(lima triliun rupiah). ---------------------------------------

- Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP

Nomor 57/2010 tersebut di atas dihitung berdasarkan

penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan

Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan

Usaha yang diambilalih; dan -----------------------------

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh




Usaha yang diambilalih.-----------------------------------

- Bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai

penjualan tersebut di atas untuk mengetahui apakah

nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah

tertentu. --------------------------------------------------------

- Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut

menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha wajib

atau tidak wajib untuk melaporkan ke KPPU. ------------

- Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau”

memiliki arti memiliki sifat kumulatif maupun sifat

fakultatif yang berarti bisa keduanya atau salah

satunya. ---------------------------------------------------------

- Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama

dari unsur ini adalah melebihi atau tidak melebihi

jumlah tertentu yang telah ditentukan tersebut di atas.

- Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset

dan/atau nilai penjualan diperoleh fakta-fakta bahwa

nilai aset dan/atau nilai penjualan badan usaha


sebesar Rp. 3.826.916.343.127 untuk nilai aset dan

Rp. 5.315.794.952.347 untuk nilai penjualan. -----------

- Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham oleh

LG International Corp. telah melebihi jumlah tertentu

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 57/2010.

- Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi

jumlah tertentu” dan unsur “nilai penjualan melebihi

jumlah tertentu” telah terpenuhi. -----------------------------

e. Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-


penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP

Nomor 57/2010 diatur bahwa pemberitahuan

Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha,

atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang

berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya

melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara

tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis


atau Pengambilalihan saham perusahaan. ---------------

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka

pemberitahuan wajib dilakukan: ---------------------------

secara tertulis. ----------------------------------------------

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif.

berlaku efektif secara yuridis. ----------------------------

- Bahwa LG International Corp. memberitahukan secara

tertulis kepada KPPU pada tanggal 27 Agustus 2014

terkait Pengambilalihan Saham PT Binsar Natorang

Energi (vide bukti penyelidikan C17). ----------------------

- Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka

memiliki arti penghitungan 30 (tiga puluh) hari

dihitung sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis.

- Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40/2007,

tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah 12

Juni 2014 sejak diterbitkannya Surat Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

13441.40.22.2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

PT Binsar Natorang Energi (vide bukti penyelidikan

C4). --------------------------------------------------------------

- Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis

perubahan data perseroan PT Binsar Natorang Energi,

maka Terlapor harus sudah melaporkan kepada KPPU

selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2014. --------

- Bahwa LG International Corp. terlambat melakukan

pemberitahuan kepada KPPU selama 20 (dua puluh)

hari kerja.-------------------------------------------------------

Hari

ke

Tanggal/Bulan Hari

ke

Tanggal/Bulan











- Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan

kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau

Pengambilalihan tersebut” tidak dipenuhi oleh LG.

International Corp. --------------------------------------------

f. Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57/2010 berbunyi sebagai

berikut: “Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud

dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha

dkenakan sanksi berupa denda administratif sebesar

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap

hari keterlambatan, dengan ketentuan denda

administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)”. -

g. Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57/2010 mengatur mengenai

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan

keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan,

Pengambilalihan kepada KPPU. --------------------------------

h. Bahwa berdasarkan analisis sebagaimana dijabarkan

diatas, LG International Corp. telah melakukan

pelanggaran terhadap Pasal 29 UU Nomor 5/1999, oleh

karena itu Pasal 6 PP Nomor 57/2010 telah dapat

dikenakan kepada LG International Corp. -------------------

12. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 yang dihadiri oleh

Investigator dan Terlapor, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis

Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Penyerahan

Tanggapan Terlapor atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan serta

mengajukan daftar alat bukti berupa nama Saksi, nama Ahli, dan/atau

dokumen lainnya (vide bukti B2): -----------------------------------------------

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 28 Maret 2016,

Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan

Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide

bukti T1.3): --------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa LG International Corp. adalah perusahaan yang

menggunakan brand dan merek LG yang telah dikenal secara luas

dan telah mendunia. Dalam menjalankan bisnisnya, LG

International Corp. telah membuat aturan disiplin internal (code of

conduct) yang sangat ketat yang mewajibkan seluruh elemen dan

personal LG International Corp. untuk tunduk dan patuh atas

setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini dikenal dengan

sebutan manajemen “Jeong-Do” (atau dalam terjemahan bahasa

Inggris adalah manajemen “Right Way”) yang mengatur seluruh

kegiatan manajemen LG International Corp. tanpa

mempertaruhkan integritas manajemen LG International Corp.

dalam mencapai dan mengejar prinsip pokok manajemen LG

International Corp.. Sebagai pelaksanaan nilai-nilai dari

manajemen Jeong-Do, LG International Corp. telah sukses dan

berhasil melalui pengembangan kemampuan secara konstan dan

berkesinambungan berdasarkan manajemen yang beretika. LG

International Corp. telah berupaya secara maksimal untuk

memajukan manajemen yang mandiri serta memiliki tanggung

jawab yang melekat. Perlu kami tekankan bahwa manajemen LG

International Corp. sangat menghargai dan menghormati hukum

dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan berusaha keras

untuk selalu mematuhi dan mengikuti setiap peraturan yang ada

termasuk dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat yang implementasi dan pelaksanaannya diawasi oleh KPPU. -

2. Bahwa pada tahun 2014, manajemen LG International Corp.

diundang dan LG International Corp. tertarik untuk berinvestasi di

Indonesia. LG International Corp. melihat bahwa PT Binsar

Natorang Energi (“BNE”) dengan Hasang Hydro Power Project

(“Hasang Project”) adalah salah satu perusahaan yang potensial

mewujudkan cita-cita LG International Corp.. Keputusan LG

International Corp. untuk berpartisipasi di Proyek Hasang didasari

oleh adanya peluang bisnis dan untuk berkontribusi atas

kesejahteraan nasional dan perkembangan sosial di Indonesia

melalui pengembangan bisnis yang rasional dan berkelanjutan

dengan menyediakan sumber daya listrik yang stabil dan

berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Proyek Hasang adalah

salah satu program percepatan (fast track) Pemerintah Republik

Indonesia dimana kewajiban PLN terhadap BNE berdasarkan PPA

akan dijamin dan didukung penuh oleh Kementrian Keuangan

Republik Indonesia berdasarkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha

(SKJU)/Business Viability Guarantee Letter (BVGL). Sehubungan

dengan kewajiban pemberitahuan terkait akuisisi, pada awalnya,

LGI berpandangan bahwa transaksi pengambilalihan saham BNE

tidak memenuhi batasan nilai (threshold) yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan. LG International Corp. keliru

memahami ketentuan mengenai batasan nilai (threshold) yang

ditentukan untuk dilaporkan kepada KPPU. Pada saat LG

International Corp. menyadari bahwa LG International Corp. wajib

untuk mengajukan pemberitahuan kepada KPPU, hal tersebut telah

terlambat. Namun, LG International Corp. dengan itikad baik tetap

berupaya melakukan seluruh upaya terbaiknya untuk tunduk dan

patuh pada peraturan tersebut meskipun terlambat. Perlu LG

International Corp. tekankan bahwa LG International Corp. tidak

memiliki agenda tersembunyi, niatan dan tujuan tertentu untuk

dengan sengaja melakukan pemberitahuan kepada KPPU dengan

terlambat. Akan tetapi, LG International Corp. tetap tunduk dan

patuh kepada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia

dengan mengajukan pemberitahuan ke KPPU walaupun terlambat

menyampaikan pemberitahuan tersebut. Apabila LG International

Corp. sebagai pihak yang berupaya mematuhi hukum, dihukum

untuk membayar denda keterlambatan secara maksimal oleh KPPU

hal ini akan berdampak serius terhadap kemampuan finansial LG

International Corp. dalam mendukung BNE membangun Proyek

Hasang secara utuh dan menyeluruh. LG International Corp.

benar-benar ingin sekali mencapai kesuksesan dan tanpa

hambatan dalam bentuk apapun dalam melaksanakan Proyek

Hasang yang merupakan salah satu program fast track pemerintah

Indonesia. Secara singkat, Terlapor perlu sampaikan pembelaan

dan alasan LG International Corp. yang terlambat dalam

penyampaian pemberitahuan ke KPPU sehubungan dengan

pengambilalihan saham BNE, antara lain LG International Corp.:---

1. Bahwa dengan tidak sengaja terlambat menyampaikan laporan

atas pengambilalihan saham BNE. LG International Corp.

dengan itikad baik tetap melakukan pemberitahuan kepada

KPPU setelah pengambilalihan BNE berlaku efektif. --------------

2. Bahwa LG International Corp. memiliki kendala waktu yang

tidak sedikit dalam mempersiapkan dan melengkapi dokumen

yang disyaratkan oleh KPPU sehubungan dengan

pemberitahuan, termasuk daripadanya untuk mempersiapkan

Surat Kuasa yang harus dibuat dihadapan Notaris dan

dikonsularisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di

Korea Selatan. ------------------------------------------------------------

Hal-hal di atas akan LG International Corp. uraikan secara rinci di

bawah ini. Lebih lanjut, LG International Corp. memiliki alasan yang

khusus dan sah untuk memohon pengesampingan sanksi atau sanksi

yang sangat minimum kepada LG International Corp. karena LG

International Corp. berkontribusi dalam program fast track pembangkit

listrik yang didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk

menyediakan kebutuhan energi nasional dan secara langsung telah

berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan

Indonesia. ---------------------------------------------------------------------------

1. Alasan Pertama ---------------------------------------------------------------

a. Bahwa LG International Corp. dengan tidak sengaja terlambat

mengajukan pemberitahuan atas pengambilalihan saham BNE

namun LG International Corp. dengan itikad baik tetap

melakukan pemberitahuan kepada KPPU setelah

pengambilalihan BNE berlaku efektif. ---------------------------------

b. Bahwa LG International Corp. dapat sampaikan bahwa

keterlambatan LG International Corp. dalam melakukan

pemberitahuan pengambilalihan saham BNE kepada KPPU

bukanlah hal yang disengaja. LG International Corp. tidak

memiliki intensi tersembunyi atau apapun sehubungan dengan

keterlambatan ini. Pada awalnya LG International Corp.

menganggap bahwa penyampaian pemberitahuan kepada KPPU

sehubungan dengan pengambilalihan saham BNE tidak wajib

karena LG International Corp. beranggapan bahwa batasan nilai

(threshold) transaksi yang diwajibkan untuk diberitahukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak

terpenuhi. ------------------------------------------------------------------

c. Bahwa awalnya, LG International Corp. berpandangan batasan

nilai akuisisi dihitung dari aset dan/atau turnovers nasional dari

BNE sebagai perusahaan target yang merupakan satu-satunya

anak perusahaan LG International Corp. yang bergerak dibidang

usaha pembangkit tenaga listrik dan tidak harus

memperhitungkan jumlah aset nasional dari anak perusahaan

LG International Corp. lainnya di Indonesia atau BNE dan anak

perusahaannya. Harap dicatat bahwa anak perusahaan lain LG

International Corp. di Indonesia tidak bergerak di bidang usaha

pembangkit tenaga listrik. Dengan perkataan lain, LG

International Corp. pada awalnya tidak memahami batasan nilai

akuisisi yang wajib untuk diberitahukan kepada KPPU. -----------

d. Bahwa walaupun LG International Corp. telah mengambil alih

51% saham BNE dari total saham yang diterbitkan BNE, perlu

dicatat bahwa LG International Corp. tidak mengontrol BNE

secara penuh. BNE secara bersama-sama dikelola oleh LG

International Corp. dan Titan Group sebagai mitra bisnis LG

International Corp. dan pemegang saham lainnya dari BNE. -----

e. Bahwa terlebih lagi, LG International Corp. adalah pemain baru

di bisnis pembangkit listrik dan BNE tidak memiliki pasar yang

dominan di bisnis pembangkit tenaga listrik di Indonesia.

Setelah transaksi akuisisi terjadi, LG International Corp. dan

pemegang saham yang sudah ada juga masih menjalankan

bisnis dan kegiatan operasional perusahaan secara bersama-

sama. Akuisisi ini bukan merupakan akuisisi dimana pihak

pengakuisisi memiliki kontrol mutlak atas bisnis dan operasi

dari BNE. Akuisisi BNE tidak menyebabkan atau memicu

monopoli atau praktik usaha tidak sehat dalam bentuk apapun

berdasarkan hukum persaingan usaha Indonesia. -----------------

f. Bahwa LG International Corp. terlambat menyadari bahwa

meskipun akuisisi BNE tidak menyebabkan atau memicu

tindakan monopoli atau praktik usaha tidak sehat di Indonesia

batasan nilai (threshold) akuisisi pemberitahuan tetap berlaku

dan penghitungannya bukan hanya berlaku atas aset nasional

dan/atau turnovers dari BNE saja, sangat disayangkan jangka

waktu pemberitahuan sepanjang 30 (tiga puluh) hari kerja

setelah akuisisi efektif telah lewat waktu. ----------------------------

2. Alasan Kedua ------------------------------------------------------------------

a. Bahwa LG International Corp. membutuhkan waktu yang tidak

sedikit dalam mempersiapkan dan melengkapi dokumen yang

disyaratkan oleh KPPU sehubungan dengan pemberitahuan.-----

b. Bahwa sedangkan LG International Corp. juga memiliki kendala

dalam mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen pendukung

sebagai lampiran pendukung formulir pemberitahuan kepada

KPPU. Intinya, LG International Corp. memerlukan waktu

dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan dan melengkapi

dokumen yang sangat banyak dan kompleks yang diperlukan

dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU, termasuk

daripadanya Laporan Keuangan BNE, anak-anak perusahaan

tertentu dan surat kuasa. -----------------------------------------------

c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, sebagaimana yang

akan kami mohonkan juga pada akhir surat jawaban ini, kami

memohon kepada Majelis Komisi untuk mengesampingkan

denda atas keterlambatan pemberitahuan ke KPPU atau setidak-

tidaknya memberikan denda yang sangat minimum sehubungan

dengan keterlambatan pemberitahuan atas akuisisi BNE. --------

Permohonan LG International Corp. untuk pengenyampingan atau

permohonan untuk denda minimum adalah berdasarkan: -----------------

1. Alasan Pertama atas Pengesampingan Denda atau Permohonan

Denda Minimum ---------------------------------------------------------------

a. Bahwa LG International Corp. telah berkontribusi dalam

mendukung program percepatan pembangunan tenaga listrik

guna memenuhi kebutuhan energi nasional dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional. ---------------------------------------

b. Bahwa LG International Corp. mohon perhatian Majelis Komisi

KPPU bahwa LG International Corp. sangat mendukung penuh

program Pemerintah Republik Indonesia dalam program

percepatan pembangunan pembangkit listrik yang bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Proyek Hasang

yang dikerjakan oleh BNE adalah salah satu program prioritas

pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan

Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait,

dimana Proyek Hasang termasuk dalam daftar pembangunan

pembangkit listrik yang harus dipercepat dan menggunakan

energi terbarukan. Hal ini dikuatkan dan sejalan dengan

Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor

23/KPPU/PDPT/X/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang

Penilaian Atas Pemberitahuan Pengambilalihan Saham

Perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International

Corp. (“Pendapat KPPU”) pada halaman 8-10. Selain itu,

program ini akan menopang pembangunan dan memacu

pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 6% pertahunnya. ------------------------------

c. Bahwa sebagai pelaku usaha yang mendukung program

pemerintah Indonesia, LG International Corp. berhak didukung

dan berhak atas perlindungan hukum karena LG International

Corp. telah melakukan kewajiban hukum yang ditentukan di

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia. ------------------------------------------------------------------

d. Bahwa LG International Corp. melalui anak perusahaannya

telah melakukan aksi yang konkrit untuk membantu

perekonomian setempat, antara lain: (i) merekrut tenaga kerja

lokal yang akan ditempatkan di sekitar pembangkit listrik, dan

(ii) membeli dan menggunakan bahan baku pendukung dari

masyarakat setempat atau supplier lokal guna mendukung

perekonomian setempat. -------------------------------------------------

e. Bahwa LG International Corp. tidak sengaja terlambat dalam

melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Lebih lanjut sangat

tidak logis LG International Corp. untuk sengaja membuang-

buang uang yang seharusnya dapat dimanfaatkan dalam

mengembangkan bisnis pembangkit listrik di Indonesia untuk

membayar denda keterlambatan pemberitahuan. -------------------

2. Alasan Kedua atas Pengesampingan Denda atau Permohonan Denda

Minimum ------------------------------------------------------------------------

a. Bahwa Pendapat KPPU terkait konsultasi dan pemberitahuan

yang disampaikan Terlapor menyatakan tidak terdapat dugaan

praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang

diakibatkan oleh pengambilalihan saham BNE. ---------------------

b. Bahwa perlu LG International Corp. sampaikan bahwa KPPU

telah melakukan penelitian dan kajian terhadap transaksi

pengambilalihan saham BNE oleh LG International Corp. sesuai

dengan Pendapat KPPU. Penilaian KPPU pada intinya

menyatakan bahwa pengambilalihan saham BNE oleh LG

International Corp. tidak terdapat dugaan praktek monopoli

dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk menghindari

keragu-raguan ijinkan kami kutip pendapat KPPU pada pada

halaman 11 sebagai berikut: --------------------------------------------

“IX. KESIMPULAN ------------------------------------------------------------------------

9.5 Bahwa dengan adanya Power Purchase Agreement antara

PT Binsar Natorang Energi dengan PT PLN (Persero) yang

menyatakan seluruh energi listrik yang dihasilkan oleh PT

Binsar Natorang Energi dijual seluruhnya kepada PT PLN

(Persero) dengan harga yang telah disepakati menunjukkan

PT Binsar Natorang Energi tidak memiliki kekuatan untuk

melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha

tidak sehat. --------------------------------------------------------------------------

X. PENDAPAT KOMISI --------------------------------------------------

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak

terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan

usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan

saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG

International Corp.” --------------------------------------------------------------

c. Bahwa berdasarkan pendapat KPPU di atas, jelas terbukti

pengambilalihan saham BNE oleh LG International Corp. tidak

terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha

tidak sehat. Hal ini penting dicatat, bahwa LG International

Corp. adalah pelaku usaha yang beritikad baik dalam

menjalankan bisnisnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat

berdasarkan penilaian KPPU yang berpendapat bahwa transaksi

yang LG International Corp. lakukan tidak melanggar hukum

persaingan usaha. --------------------------------------------------------

d. Bahwa sifat persaingan dalam industri pembangkit listrik adalah

competition for the market dimana LG International Corp. dan

pelaku usaha lain akan bersaing ketat untuk masuk ke pasar

pembangkit listrik. --------------------------------------------------------

3. Putusan-putusan KPPU mempertimbangkan alasan-alasan pelaku

usaha yang terlambat melakukan pemberitahuan dalam

memutuskan jumlah denda keterlambatan -------------------------------

a. Bahwa sangat adil dan beralasan Majelis Komisi

mempertimbangkan alasan-alasan LG International Corp. yang

terlambat melakukan pemberitahuan sehubungan dengan

akuisisi BNE. Apabila Majelis Komisi menghukum dan

menjatuhkan denda kepada LG International Corp. dengan

perhitungan maksimal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar

Rupiah) per hari dikalikan jumlah hari keterlambatan LG

International Corp., maka sudah dapat dipastikan bahwa LG

International Corp. akan mengalami kerugian yang besar dan

tidak dapat berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya dengan

optimal. Dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan LG

International Corp. untuk membantu memperkuat aspek

finansial perusahaan BNE dalam melakukan aksi korporasi

akan teralokasi untuk membayar denda keterlambatan. Hal ini

tentu akan mengurangi kemampuan LG International Corp.

dalam bersaing dengan pesaing lainnya di bisnis ini. --------------

b. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan di atas, LG

International Corp. sama sekali tidak memiliki niat dan

kesengajaan dalam mengajukan pemberitahuan kepada KPPU

melewati tenggat waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan

yang berlaku, namun LG International Corp. tetap beritikad baik

untuk mengajukan pemberitahuan kepada KPPU, karena LG

International Corp. pada dasarnya berupaya keras untuk

tunduk dan patuh atas setiap ketentuan hukum yang berlaku di

Indonesia termasuk hukum persaingan usaha. Kami mohon

agar Majelis Komisi KPPU Yang Terhomat dapat

mempertimbangkan upaya dan itikad baik LG International

Corp.. -----------------------------------------------------------------------

c. Bahwa LG International Corp. mencatat bahwa KPPU dalam

beberapa putusannya dapat memberikan pertimbangan alasan

pelaku usaha dan memberikan denda yang tidak maksimal.

Dalam putusan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014 antara PT

Muarabungo Plantation dan KPPU, transaksi akuisisi berlaku

efektif pada tanggal 15 Oktober 2012 dan kemudian PT

Muarabungo melaporkan kepada KPPU atas transaksi akuisisi

tersebut pada tanggal 18 Maret 2013. Sehingga total hari

keterlambatan adalah sebanyak 76 (tujuh puluh enam) hari

kerja. Dalam putusannya, KPPU menghukum PT Muarabungo

Plantation sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah). ------

d. Bahwa selanjutnya, KPPU dalam Putusan Case Nomor

07/KPPU-M/2014, antara PT Tiara Marga Trakindo dan KPPU,

dimana KPPU menghukum PT Tiara Marga Trakindo sebesar

Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) meskipun total hari

keterlambatan mencapai 41 (empat puluh satu) hari kerja. -------

e. Bahwa dalam hal ini LG International Corp. terbukti telah

beritikad baik tetap melakukan pemberitahuan setelah transaksi

efektif, mendukung program pemerintah di bidang energi dan

total keterlambatan hari jauh di bawah para pihak yang disebut

di atas. Dengan demikian, sangat beralasan untuk KPPU

memberikan pengesampingan denda atau keringanan denda

kepada LG International Corp.. -----------------------------------------

f. Bahwa berdasarkan putusan-putusan KPPU di atas, jelas bahwa

KPPU dapat memberikan keringanan denda yang tidak

maksimal kepada pelaku usaha yang telah beritikad baik, dalam

hal ini, LG International Corp. telah beritikad baik

menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU meskipun

terlambat. ------------------------------------------------------------------

4. LG International Corp. bersikap baik dan kooperatif selama proses

pemeriksaan --------------------------------------------------------------------

a. Bahwa LG International Corp., BNE dan anak-anak perusahaan

LG International Corp. sangat bersikap kooperatif dan baik

dalam memenuhi panggilan KPPU dan dalam setiap tahapan

proses pemeriksaan oleh Investigator KPPU. Direktur maupun

perwakilannya yang sah dari LG International Corp., BNE dan

anak-anak perusahaan LG International Corp. selalu hadir

dalam setiap proses pemeriksaan yang dijadwalkan okeh KPPU.

Selanjutnya, LG International Corp., BNE dan anak-anak

perusahaan LG International Corp. telah memenuhi seluruh

permintaan Investigator KPPU atas dokumen-dokumen

pendukung tertulis, informasi dan data yang diperlukan oleh

KPPU dalam melengkapi proses pemeriksaannya dan

Laporannya. Bahkan LG International Corp. secara aktif

menghubungi KPPU untuk menanyakan dokumen tambahan

apalagi yang diperlukan oleh KPPU sehubungan dengan

pemeriksaan ini. ----------------------------------------------------------

b. Bahwa selanjutnya, Terlapor mencadangkan hak-haknya untuk

mengajukan bukti, saksi maupun ahli yang diperlukan dalam

proses pemeriksaan perkara ini. Jumlah maupun nama saksi

atau ahli akan kami sampaikan kemudian (apabila ada). ---------

5. PETITUM ------------------------------------------------------------------------

a. Menerima seluruh alat bukti yang diajukan oleh Terlapor dalam

pemeriksaan perkara. ----------------------------------------------------

b. Memohon KPPU pengesampingan denda atau memberikan

keringanan denda atau tidak memberikan denda secara

maksimal sehubungan dengan keterlambatan LG International

Corp. dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU terkait

akuisisi PT Binsar Natoran Energi. ------------------------------------

c. Apabila Majelis Komisi KPPU Yang Terhormat berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ------------

14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan,

Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan

yang disampaikan kepada Rapat Komisi. --------------------------------------

15. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil

Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk

dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 16/KPPU-

M/2015. -----------------------------------------------------------------------------

16. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya

Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 14/KPPU/Pen/III/2016

tanggal 29 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor

16/KPPU-M/2015 (vide bukti A11). ---------------------------------------------

17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 22/KPPU/Kep.3/III/2016

tanggal 29 Maret 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai

Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-

M/2015 (vide bukti A12). ---------------------------------------------------------

18. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-

M/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor

21/KMK/Kep/III/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan

Perkara Nomor 16/KPPU-M/2015, yaitu dalam jangka waktu paling

lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Pemeriksaan Lanjutan

dimulai, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal

15 April 2016 (vide bukti A14). --------------------------------------------------

19. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan

Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan,

Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu

Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi

kepada para Terlapor (vide bukti A15, A16, A17, A18, A19, A20). ---------

20. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Maret 2016, Majelis Komisi

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan

Terlapor (vide bukti B3). ----------------------------------------------------------

21. Menimbang bahwa pada tanggal 04 April 2016, Majelis Komis

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Alat

Bukti berupa surat dan atau dokumen (Enzage) (vide bukti B4). ----------

22. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti

berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator

sebagai berikut;---------------------------------------------------------------------

22.1. Berita Acara Penyelidikan PT Binsar Natorang Energi sebagai

Alat Bukti 1 (vide bukti B1). --------------------------------------------

22.2. Berita Acara Penyelidikan PT Mega Global Energy sebagai Alat

Bukti 2 (vide bukti B4). --------------------------------------------------

22.3. Berita Acara Penyelidikan PT Megaprima Persada sebagai Alat


22.4. Berita Acara Penyelidikan PT Ganda Alam Makmur sebagai Alat


22.5. Berita Acara Penyelidikan PT Parna Agromas sebagai Alat Bukti

5 (vide bukti B7). ----------------------------------------------------------

22.6. Berita Acara Penyelidikan PT Indonesia Renewable Resources

sebagai Alat Bukti 6 (vide bukti B8). -----------------------------------

22.7. Berita Acara Penyelidikan Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagai Alat Bukti 7 (vide bukti B2). ----------

22.8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan

Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Binsar

Natorang Energi Nomor AHU-03918.40.20.2014 sebagai Alat

Bukti 8 (vide bukti C1). --------------------------------------------------

22.9. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

PT Binsar Natorang Energi Nomor AHU-02949.40.21.2014

sebagai Alat Bukti 9 (vide bukti C2). -----------------------------------

22.10. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT

Binsar Natorang Energi Nomor AHU-13441.40.22.2014 sebagai

Alat Bukti 10 (vide bukti C3). -------------------------------------------

22.11. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT

Binsar Natorang Energi Nomor AHU-13441.40.22.2014 sebagai

Alat Bukti 11 (vide bukti C4). -------------------------------------------

22.12. Surat Keputusan Menteri hukum dan HAM tentang Persetujuan

Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Binsar

Natorang Energi Nomor AHU-03918.40.20.2014 sebagai Alat

Bukti 12 (vide bukti C5). -------------------------------------------------

22.13. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

PT Binsar Natorang Energi Nomor AHU-02949.40.21.2014

sebagai Alat Bukti 13 (vide bukti C6). --------------------------------

22.14. Ringkasan Eksekutif Pengambilalihan Sebagian Besar Saham PT

Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp. sebagai Alat

Bukti 14 (vide bukti C7). ------------------------------------------------

22.15. Profil Perusahaan PT Binsar Natorang Energi sebagai Alat Bukti

15 (vide bukti C8). -------------------------------------------------------

22.16. Skema Kepemilikan Badan Usaha Tertinggi (BUIT) PT Binsar

Natorang Energi (setelah Akuisisi oleh LG International Corp.)

sebagai Alat Bukti 16 (vide bukti C9). ---------------------------------

22.17. Skema Kepemilikan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) PT

Binsar Natorang Enenrgi (sebelum Akuisisi oleh LG International

Corp.) sebagai Alat Bukti 17 (vide bukti C10). -----------------------

22.18. Laporan Keuangan PT Binsar Natorang Energi Tahun 2011-2013

sebagai Alat Bukti 18 (vide bukti C11).--------------------------------

22.19. The Seoul Civil District Court Commercial Registration Office


22.20. Skema Kepemilikan Badan Usaha Tertinggi (BUIT) LG

International sebagai Alat Bukti 20 (vide bukti C13). ---------------

22.21. Skema Kepemilikan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) LG

International Corp. dan Anak Perusahaan di Indonesia sebagai

Alat Bukti 21 (vide bukti C14). -----------------------------------------

22.22. Domestic Sales of LG International Corp. in Indonesia sebagai


22.23. Hasang HEPP Project Business Plans 2014-2019 sebagai Alat

Bukti 23 (vide bukti C16). -----------------------------------------------

22.24. Formulir Pemberitahuan Pengembilalihan Saham Perusahaan

(Form A1) sebagai Alat Bukti 24 (vide bukti C17). -------------------

22.25. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT

Ganda Alam makmur Nomor AHU-06164.40.22.2014 sebagai

Alat Bukti 25 (vide bukti C18).------------------------------------------

22.26. Laporan Keuangan LG International Corp. 31 Desember 2011



dan 2011 sebagai Alat Bukti 27 (vide bukti C20). -------------------



22.29. Laporan Keuangan PT Ganda Alam Makmur Tahun 2013 dan

2012 sebagai Alat Bukti 29 (vide bukti C22).-------------------------

22.30. Akta Pendirian PT Ganda Alam Makmur Nomor 01 sebagai Alat


22.31. Akta Pernyataan Keputusan (Resolusi) Para Pemegang Saham PT

Ganda Alam Makmur Nomor 05 sebagai Alat Bukti 31 (vide bukti

C24). ------------------------------------------------------------------------

22.32. Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri

Hukum dan HAM Nomor C-10451 HT.01.01.TH.2005 sebagai


22.33. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Green

Global Lestari Nomor 04 sebagai Alat Bukti 33 (vide bukti C26). -

22.34. Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 05 sebagai Alat Bukti 34

(vide bukti C27). -----------------------------------------------------------

22.35. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan

Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Green Global

Lesta Nomor AHU-06724.40.20.2014 sebagai Alat Bukti 35 (vide

bukti C28). -----------------------------------------------------------------


Green Global Lestari Nomor AHU-24995.40.22.2014 sebagai Alat


22.37. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Green Global Lestari

Nomor 65 sebagai Alat Bukti 37 (vide bukti C30). -------------------

22.38. Laporan Keuangan PT Green Global Lestari Desember 2013 dan


22.39. Laporan Keuangan PT Green Global Lestari Desember 2012 dan


22.40. Laporan Keuangan PT Indonesia Renewable Resources Akhir

Desember 2013 dan 2012 sebagai Alat Bukti 40 (vide bukti C33).





22.43. Akta Pernyataan Keputusan (Resolusi) para Pemegang Saham PT

Indonesia Renewable Resources Nomor 29 sebagai Alat Bukti 43

(vide bukti C36). -----------------------------------------------------------

22.44. Akta Pendirian Perusahaan PT Indonesia Renewable Resources


22.45. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT

Batubara Global Energy Nomor 01 sebagai Alat Bukti 45 (vide

bukti C38). -----------------------------------------------------------------


Batubara Global Energy Nomor AHU-AH.01.10-05903 sebagai


22.47. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan

Hukum Perseroan Nomor AHU-0097.AH.01.01 Tahun 2008


22.48. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Batubara Global Energy


22.49. Consolidated Financial Statements PT Batubara Global Energy

and Subsidiaries 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai Alat Bukti

49 (vide bukti C42). -------------------------------------------------------

22.50. Laporan Keuangan PT Batubara Global Energy 31 Desember

2013 dan 2012 sebagai Alat Bukti 50 (vide bukti C43). ------------

22.51. Financial Statements and Independent Auditor Report PT Tutui

Batubara Utama, for the Ended December 31, 2012 dan 2011


22.52. Financial Statements and Independent Auditor Report PT Tutui

Batubara Utama, for the Ended December 31, 2013 dan 2012


22.53. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tutui

Batubara Utama Nomor 105 sebagai Alat Bukti 53 (vide bukti

C46). ------------------------------------------------------------------------

22.54. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tutui batubara Utama



Tutui Batubara Utama Nomor AHU-11576.40.22.2014 sebagai


22.56. Laporan Keuangan PT Parna Argomas 31 Desember 2011 dan




22.58. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Parna

Argomas Nomor 01 sebagai Alat Bukti 58 (vide bukti C51). -------

22.59. Surat Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

PT Parna Agromas Nomor AHU-00690.40.20.2014 sebagai Alat



Parna Argomas Nomor AHU-03430.40.22.2014 sebagai Alat


22.61. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang

Persetujuan Perubahan Badan Hukum PT Parna Argomas Nomor

AHU-00690.40.20.2014 sebagai Alat Bukti 61 (vide bukti C54).--

22.62. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Patriot Andalas Nomor 92


22.63. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Persetujuan Akta

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Hukum

dan HAM Nomor C-0271 HT.01.04.TH.2005 sebagai Alat Bukti

63 (vide bukti C56). -------------------------------------------------------

22.64. Salinan Akta PT Patriot Andalas Nomor 82 sebagai Alat Bukti 64

(vide bukti C57). -----------------------------------------------------------

22.65. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Prima Persada


22.66. Akta Pendirian PT Megaprima Persada Nomor 24A sebagai Alat


22.67. Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri

Hukum dan HAM Nomor W7-05178 HT.01.01-TH.2007 sebagai



Megaprima Persada Nomor AHU-01688.40.22.2014 sebagai Alat



Mega Global Energy Nomor AHU-AH.01.10.15297 sebagai Alat


22.70. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Global Energy



Mega Global Energy Nomor AHU-AH.01.10-8074 sebagai Alat


22.72. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mega Global Energy


22.73. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Green Global Lestari


22.74. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Green Global Lestari

Nomor 105 sebagai Alat Bukti 74 (vide bukti C67);. ----------------

22.75. Laporan Keuangan PT Green Global Lestari 31 Desember 2014


22.76. Laporan Keuangan PT Green Global Lestari 31 Desember 2012


22.77. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Batubara Global Energy


22.78. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan

Badan Hukum Perseroan PT Batubara Global Energy Nomor

AHU-00974.AH.01.01 Tahun 2008 sebagai Alat Bukti 78 (vide

bukti C71). -----------------------------------------------------------------

22.79. Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT Batubara Global

Energy Nomor 144 sebagai Alat Bukti 79 (vide bukti C72). --------

22.80. Surat Penerimaan PT Batubara Global Energy Nomor AHU-

39412.40.22.2014 sebagai Alat Bukti 80 (vide bukti C73). --------





22.83. Akta Pendirian Perusahaan PT Tutui Batubara Utama Nomor 12


22.84. Surat Kemenkum HAM Pengesahan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas PT Tutui Batubara Utama Nomor W7-09772 HT.01.01-

TH.2007 sebagai Alat Bukti 84 (vide bukti C77). --------------------

22.85. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tutui

Batubara Utama Nomor 36 sebagai Alat Bukti 85 (vide bukti

C78). ------------------------------------------------------------------------

22.86. Laporan Keuangan PT Tutui Batubara Utama 31 Desember 2013


22.87. Laporan Keuangan PT Tutui Batubara Utama 31 Desember 2012


22.88. Akta Pernyataan Keputusan (Resolusi) Para Pemegang Saham PT

Indonesia Renewable Resources Nomor 29 sebagai Alat Bukti 88

(vide bukti C81). -----------------------------------------------------------

22.89. Akta Pendirian PT Indonesia Renewable Resources Nomor 48


22.90. Laporan keuangan PT Indonesia Renewable Resources 31


22.91. Laporan Keuangan PT Indonesia Renewable Resources 31


22.92. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Prana Argomas Nomor 119


22.93. Akta Perseroan Terbatas PT Patriot Andalas Nomor 82 sebagai



2012 sebagai Alat Bukti 94 (vide bukti C87). -------------------------



22.96. Laporan Keuangan PT Ganda Alam Makmur 31 Desember 2013


22.97. Laporan Keuangan PT Ganda Alam Makmur 31 Desember 2012

dan 2011 sebagai Alat Bukti 97 (vide bukti C90). ------------------

22.98. Akta Pendirian PT Ganda Alam Makmur Nomor 01 sebagai Alat

Bukti 98 (vide bukti C91). ----------------------------------------------

22.99. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Ganda Alam

Mandiri Nomor 22 sebagai Alat Bukti 99 (vide bukti C92). -------

22.100. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor

AHU-39928.AH.01.01 Tahun 2012 sebagai Alat Bukti 100 (vide

bukti C93). ----------------------------------------------------------------

22.101. Laporan Keuangan PT Megaprima Persada 31 Desember 2013

dan 2012 sebagai Alat Bukti 101 (vide bukti C94). ----------------

22.102. Laporan Keuangan PT Megaprima Persada 31 Desember 2011

dan 2010 sebagai Alat Bukti 102 (vide bukti C95). ----------------

22.103. Akta Perseroan Terbatas PT Megaprima Persada Nomor 24A

sebagai Alat Bukti 103 (vide bukti C96). -----------------------------

22.104. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT

Megaprima Persada Nomor 64 sebagai Alat Bukti 104 (vide

bukti C97). ----------------------------------------------------------------

22.105. Surat Keputusan Kemenkum HAM Persetujuan Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-45225.AH.01.02 Tahun

2011 sebagai Alat Bukti 105 (vide bukti C98). ----------------------

22.106. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mega Global

Energy Nomor 35 sebagai Alat Bukti 106 (vide bukti C99). ------

22.107. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan

PT Mega Global Energy Nomor AHU-AH.01.10-40740 sebagai

Alat Bukti 107 (vide bukti C100). -------------------------------------

22.108. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mega Global Energy

Nomor 05 sebagai Alat Bukti 108 (vide bukti C101). --------------

22.109. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang

Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor AHU-

07585.AH.01.01.Tahun 2008 sebagai Alat Bukti 109 (vide bukti

C102).----------------------------------------------------------------------

22.110. Laporan Keuangan PT Mega Global Energy 31 Desember 2013

dan 2012 sebagai Alat Bukti 110 (vide bukti C103). ---------------

22.111. Laporan Kuangan PT Mega Global energy 31 Desember 2011

dan 2010 sebagai Alat Bukti 111 (vide bukti C104). ---------------

22.112. Laporan Keuangan LG International Corp. dan Anak

Perusahaan 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai Alat Bukti

112 (vide bukti C105). --------------------------------------------------

22.113. Laporan Keuangan LG International Corp. dan Anak

Perusahaan 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai Alat Bukti

113 (vide bukti C106). --------------------------------------------------

22.114. Summary Of Financial Statement from LGI Entities on 2011-

2013 (in IDR) sebagai Alat Bukti 114 (vide bukti C107). ----------

22.115. Kurs Transaksi Bank Indonesia 2013 sebagai Alat Bukti 115

(vide bukti C108). --------------------------------------------------------


(vide bukti C109). --------------------------------------------------------


(vide bukti C110). --------------------------------------------------------

22.118. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Binsar Natorang Energi

Nomor 10 sebagai Alat Bukti 118 (vide bukti C111). --------------

22.119. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan

Anggaran Dasar PT Binsar Natorang Energi Nomor 44 sebagai


22.120. Ringkasan Anak Perusahaan LG Internasional sebagai Alat

Bukti 120 (vide bukti C113). -------------------------------------------

22.121. Corporate Profile LG International sebagai Alat Bukti 121 (vide

bukti C114). --------------------------------------------------------------

22.122. Articles of Incorporation LG International Corp. 2010 sebagai


22.123. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan

Anggaran Dasar PT Binsar Natorang Energi Nomor 44 sebagai


22.124. Surat Kuasa LG International kepada ABNR untuk Melakukan

Notifikasi sebagai Alat Bukti 124 (vide bukti C117). ---------------

22.125. Surat PT Batubara Global Energy sebagai Alat Bukti 125 (vide

bukti C121). --------------------------------------------------------------

22.126. Surat PT Green Global Lestari sebagai Alat Bukti 126 (vide

bukti C122). --------------------------------------------------------------

22.127. Surat LG International Corp. sehubungan dengan PT Tutui

Batubara Energy sebagai Alat Bukti 127 (vide bukti C123); dan

22.128. Berita Acara Penyelidikan Terlapor LG International Corp.

sebagai Alat Bukti 129 (vide bukti B3). ------------------------------

23. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti

berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor sebagai

berikut: ------------------------------------------------------------------------------

23.1. Notarial Certificate (Surat Kuasa) President Director LG

International Corp. (Chi-Ho Song) kepada Manager (Seong-Wook

Kwon) (vide bukti T1). ----------------------------------------------------

23.2. Notarial Certificate (Surat Kuasa) President Director LG

International Corp. (Chi-Ho Song) kepada Para Advokat dan

Pengacara pada Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Law Firm

(Chandrawati Dewi, S.H., Herry Nuryanto Kurniawan, S.H.,

Teuku Ridzky F. Amin, S.H., LL.M, Bilal Anwari, S.H., LL.M,

M.E. Renintha Karina Widyaputri, S.H., Andhika Indrapraja,

S.H., Rainer Faustine Jonathan, S.H.) (vide bukti T2). -------------

23.3. Tanggapan LG International Corp. (Terlapor) dalam Perkara

Nomor 16/KPPU-M/2015 atas Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

(vide bukti T3). ------------------------------------------------------------

24. Menimbang bahwa pada tanggal 06 April 2016, Majelis Komisi

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan

Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak

Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B5). ------------------------

1. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut

(vide bukti I5): ------------------------------------------------------------------

I. OBYEK PERKARA ------------------------------------------------------------

Bahwa LG International Corp. diduga melakukan keterlambatan

pemberitahuan pengambilalihan saham PT Binsar Natorang

Energi, yang pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------------

1. Bahwa pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi oleh

LG International Corp. memenuhi kriteria pemberitahuan yang

wajib dilaporkan kepada KPPU. ---------------------------------------

2. Bahwa kewajiban tersebut harus telah dilaksanakan selambat-

lambatnya terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal

efektif yuridis pengambilalihan saham. ------------------------------

3. Bahwa pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi oleh

LG International Corp. telah berlaku efektif secara yuridis sejak

tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

13441.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT Binsar Natorang Energi. Oleh

karena itu, LG International Corp. wajib untuk melakukan

pemberitahuan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Juli 2014.

4. Bahwa LG International Corp. baru melakukan pemberitahuan

kepada KPPU pada tanggal 27 Agustus 2014 dan telah

didaftarkan dengan nomor register A13714. ------------------------

5. Bahwa dengan demikian, LG International Corp. telah

melakukan keterlambatan selama 20 (dua puluh) hari kerja. ---

II. DUGAAN PELANGGARAN ---------------------------------------------------

LG International Corp. diduga telah melakukan pelanggaran Pasal

29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya

melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi,

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. --------

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai

penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. -

Pejelasan Pasal: --------------------------------------------------------------

(1) Cukup jelas. ----------------------------------------------------------------------------

(2) Cukup jelas. ----------------------------------------------------------------------------

Jo. Pasal 6 PP Nomor 57/2010 yang berbunyi: -------------------------

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan

secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan

ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda

administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda

administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). -------------------

Pejelasan Pasal: -------------------------------------------------------------

Cukup jelas. ----------------------------------------------------------------------------------

III. FAKTA PERSIDANGAN -----------------------------------------------------

1. Tentang Latar Belakang Pengambilalihan Saham PT Binsar

Natorang Energi oleh LG International Corp. ---------------------

1.1. Bahwa sebelum LG International Corp. melakukan

pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi,

PT Binsar Natorang Energi memilki pinjaman dari PT

Energy Jaya Persada, PT Bumi Sinergi Internasional,

LG International Corp. (vide bukti B1). --------------------

1.2. Bahwa terkait dana yang dipinjamkan oleh PT Energy

Jaya Persada, PT Bumi Sinergi Internasional, dan LG

International Corp., selanjutnya PT Binsar Natorang

Energi mengkonversi hutang tersebut menjadi saham

(vide bukti B1, C116). ----------------------------------------

1.3. Bahwa karena ketertarikan LG International Corp.

kepada bisnis dari PT Binsar Natorang Energi yang

sedang mempersiapkan power plant Pembangkit Listrik

Tenaga Air (PLTA) Hasang di Kabupaten Toba Samosir,

Sumatera Utara, maka LG International Corp. membeli

sejumlah saham baru yang diterbitkan oleh PT Binsar

Natorang Energi (vide bukti B1, C116). --------------------

2. Tentang Transaksi Pengambilalihan Saham PT Binsar

Natorang Energi --------------------------------------------------------

2.1. Bahwa sebelum pengambilalihan saham PT Binsar

Natorang Energi oleh LG International Corp., saham

dari PT Binsar Natorang Energi sejumlah 95.000

lembar saham atau setara dengan Rp. 9.500.000.000

(sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dimiliki oleh

PT. Energy Jaya Persada dan 5000 lembar saham atau

setara dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

dimiliki oleh PT Bumi Sinergi Internasional (vide bukti

C116). -----------------------------------------------------------

2.2. Bahwa total saham sebelum pengambilalihan saham

sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham dengan total

nominal setara Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar

rupiah) (vide bukti C116). ------------------------------------

2.3. Bahwa dengan demikian komposisi pemegang saham

dari PT Binsar Natorang Energi sebelum

pengambilalihan saham oleh LG International Corp.

adalah 95% (sembilan puluh lima persen) saham

dimiliki oleh PT Energy Jaya Persada dan 5% (lima

persen) saham dimiliki oleh PT Bumi Sinergi

Internasional (vide bukti B1, C116). -----------------------

2.4. Bahwa pada tanggal 17 April 2014, PT Binsar Natorang

Energi meningkatkan modal dasar dari

Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) menjadi

Rp. 106.573.500.000 (seratus enam miliar lima ratus

tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (vide

bukti C116). ----------------------------------------------------

2.5. Bahwa peningkatan modal dasar sebesar


tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terbagi

atas 1.065.735 (satu juta enam puluh lima ribu tujuh

ratus tiga puluh lima) lembar saham yang masing

masing saham bernilai Rp. 100.000 (seratus ribu

rupiah) (vide bukti C116). ------------------------------------

2.6. Bahwa peningkatan modal dasar sebesar


tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan

oleh PT Binsar Natorang Energi dengan menerbitkan

saham baru sebesar 965.735 (sembilan ratus enam

puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima) untuk

diambil bagian oleh LG International Corp. dan para

pemegang saham dengan rincian sebagai berikut (vide

bukti C116): ----------------------------------------------------

1. LG International Corp. sejumlah Rp. 54.352.500.000

(lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua

juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 543.525

(lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua

puluh lima) lembar saham. -------------------------------

2. PT Energy Jaya Persada sejumlah

Rp. 37.392.300.000 (tiga puluh tujuh miliar tiga

ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu

rupiah) yang terdiri dari 373.923 (tiga ratus tujuh

puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga)

lembar saham. ----------------------------------------------

3. PT Bumi Sinergi Internasional sejumlah

Rp. 4.828.700.000 (empat miliar delapan ratus dua

puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang

terdiri dari 48.287 (empat puluh delapan ribu dua

ratus delapan puluh tujuh) lembar saham. ------------

2.7. Bahwa dari modal dasar sebesar Rp. 106.573.500.000

(seratus enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta

lima ratus ribu rupiah) disetor atau ditempatkan

penuh kepada persero oleh masing masing pemegang

saham perseroan dengan cara sebagai berikut (vide

bukti C116): ----------------------------------------------------

1. Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah)

merupakan setoran lama pemegang saham

Perseroan. ---------------------------------------------------

2. Rp. 37.392.300.000 (tiga puluh tujuh miliar tiga

ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu

rupiah) merupakan setoran saham hasil konversi

utang berdasarkan perjanjian tanggal 16 April 2014

antara Perseroan dan PT. Energi Jaya Persada.-------

3. Rp. 4.828.700.000 (empat miliar delapan ratus dua

puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)



Perseroan dan PT. Bumi Sinergi Internasional. -------

4. Rp. 6.598.900.000 (enam miliar lima ratus sembilan

puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)



Perseroan dan LG Internasional Corp. ------------------

5. Rp. 47.753.600.000 (empat puluh tujuh miliar tujuh

ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

merupakan setoran tunai ke dalam rekening

Perseroan oleh LG International Corp. ------------------

2.8. Bahwa komposisi kepemilikan saham perseroan

setelah pengambilalihan saham oleh LG International

Corp. dan pemegang saham lainnya sebagai berikut

(vide bukti B1, C116): ----------------------------------------

1. LG International Corp. sejumlah 543.525 (lima ratus

empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima)


(lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua

juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah 51% (lima

puluh satu persen). ----------------------------------------

2. PT Energy Jaya Persada sejumlah 468.923 (empat

ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua

puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga)


(empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan

puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah

44% (empat puluh empat persen). -----------------------

3. PT Bumi Sinergi Internasional sejumlah 53.287 (lima

puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh)

saham dengan nilai nominal sebesar

Rp. 5.328.700.000 (lima miliar tiga ratus dua puluh

delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sejumlah

5% (lima persen). -------------------------------------------

2.9. Bahwa dengan memiliki saham sebesar 51% (lima

puluh satu persen), maka LG International Corp.

menjadi pengendali baru dari PT Binsar Natorang

Energi. ----------------------------------------------------------

3. Badan Usaha Pengambilalih -----------------------------------------

3.1. Bahwa LG International Corp. merupakan badan usaha

yang melakukan pengambilalihan saham dengan

dikuasainya 51% (lima puluh satu persen) saham

dari PT Binsar Natorang Energi (vide bukti B1). -----------

3.2. Bahwa LG International Corp. merupakan perusahaan

yang didirikan pada tanggal 1 November 1953

berdasarkan Hukum Negara Republik Korea Selatan

(vide bukti C115). -----------------------------------------------

3.3. Bahwa LG International Corp. terdaftar dalam bursa

efek Korea Selatan pada bulan Januari 1976 sebagai

perusahaan perdagangan umum berdasarkan peraturan

pemerintah Korea Selatan pada tanggal 12 November

1976. LG International Corp. melakukan bisnis di

bidang ekspor impor, natural resources, pengembangan

bisnis, energi, dan kegiatan usaha lainnya (vide bukti

B1, C115). --------------------------------------------------------

3.4. Bahwa komposisi Pemegang Saham dari LG

International Corp. adalah (vide bukti C114, C115): -----


sebesar 60,32%. --------------------------------------------


Shareholders) sekitar 27,95%.----------------------------


sebesar 11,73%. --------------------------------------------

3.5. Bahwa total aset dan penjualan dari LG. International

Corp. secara global dirinci sebagai berikut

(vide bukti B1, C19, C20, C21): ------------------------------

Total 2011 2012 2013

Aset 38.737.502.720.000 44.766.423.660.000 56.304.999.635.000

Penjualan 109.656.778.560.000 115.527.616.680.000 139.379.159.870.000

3.6. Bahwa LG International Corp. melakukan kegiatan

usaha di Indonesia sebelum mengakuisisi PT Binsar

Natorang Energi melalui anak perusahaan (vide bukti

B1, C19, C20, C21, C114): ------------------------------------

1. PT Batubara Global Energy. ------------------------------

2. PT Mega Global Energy. -----------------------------------

3. PT Megaprima Persada. -----------------------------------

4. PT Ganda Alam Makmur. ---------------------------------

5. PT Green Global Lestari. ----------------------------------

6. PT Parna Argomas. -----------------------------------------

7. PT Indonesia Renewable Resources.---------------------

8. PT Tutui Batubara Utama. --------------------------------

3.7. Bahwa share saham yang dikuasai LG International

Corp. dari anak perusahaan yang berdomisili dan

melakukan kegiatan bisnis di Indonesia adalah (vide

bukti B1, C19, C20, C21): -------------------------------------

Perusahaan Equity Interest

(31 Des 2011)

Equity Interest

(31 Des 2012)

Equity Interest

(31 Des 2013)

PT Batubara

Global Energy

100% 100% 100%

PT Mega Global

Energy

100% 100% 100%

PT Megaprima

Persada

75% 75% 75%

PT Ganda Alam

Makmur

Belum anak

perusahaan

60% 60%

PT Green Global

Lestari

100% 100% 100%

PT Parna

Argomas

95% 95% 95%

PT Indonesia

Renewable

Resources

100% 100% 100%

PT Tutui

Batubara Utama

75% 75% 75%

3.8. Bahwa kepemilikan saham oleh LG International Corp.

terhadap 8 (delapan) perusahaan tersebut yang melebihi

50%, menunjukkan LG International Corp. adalah

sebagai Pengendali. ---------------------------------------------

3.9. Bahwa nilai aset dan penjualan LG International Corp.

secara global berdasarkan Laporan Keuangan

Consolidated LG International Corp. and Its Subsidiaries

adalah (vide bukti B1, C19, C20, C21, C121, C122,

C123): -------------------------------------------------------------

Perusahaan 2011

Asset Revenue

PT Batubara Global

Energy

356.139.840.000 3.282.780.480.000

PT Mega Global Energy 341.714.240.000 1.067.564.960.000


PT Ganda Alam Makmur 0 0


PT Parna Argomas 473.614.400.000 29.423.520.000


Resources

449.702.400.000 19.262.880.000

PT Tutui Batubara

Utama

67.557.280.000 91.406.560.000

Total 2.668.038.240.000 6.297.581.920.000

Perusahaan 2012

Asset Revenue

PT Batubara Global

Energy

302.405.670.000 3.091.149.600.000





PT Parna Argomas 709.559.340.000 40.734.330.000


Resources

445.919.460.000 26.593.350.000

PT Tutui Batubara

Utama

53.918.130.000 33.672.870.000

Total 6.955.646.460.000 5.134.963.680.000

Perusahaan 2013

Asset Revenue

PT Batubara Global 661.794.035.000 3.456.215.105.000

Energy





PT Parna Argomas 815.227.085.000 4.231.565.760.000


Resources

220.093.880.000 25.803.075.000

PT Tutui Batubara

Utama

39.807.160.000 0

Total 8.964.842.585.000 9.711.273.015.000

3.10. Bahwa total penjualan PT Parna Argomas senilai

Rp. 4.231.565.760.000 diklarifikasi karena terdapat

kesalahan input dalam form notifikasi ke KPPU menjadi

Rp. 421.715.760.000 berdasarkan laporan keuangan

yang sudah diaudit (vide bukti C19, C20, C21). -----------

3.11. Bahwa nilai aset dan penjualan LG International Corp.

yang dihitung berdasarkan laporan keuangan masing

masing anak perusahaan yang melakukan kegiatan

usaha di Indonesia (vide bukti B1, C22, C31, C32, C33,

C34, C35, C42, C43, C44, C45, C49, C50, C69, C74,

C75, C79, C80, C83, C84, C87, C88, C89, C90, C94,

C95, C103, C104, C107, C121, C122, C123) : -------------

Perusahaan 2011

Asset Revenue

PT Batubara Global

Energy

458.409.091.000 3.311.800.393.000

PT Mega Global

Energy

280.904.744.000 1.088.881.891.000

PT Megaprima

Persada

779.416.411.000 1.827.350.736.000

PT Ganda Alam

Makmur

299.635.910.000 0

PT Green Global

Lestari

572.771.818.000 0

PT Parna Argomas 475.292.513.000 29.685.379.000

PT Indonesia

Renewable Resources

446.784.665.960 19.432.384.511

PT Tutui Batubara 67.798.589.746 92.214.008.173

Utama

Total 3.381.013.742.706 6.369.364.791.684

Perusahaan 2013

Asset Revenue

PT Batubara Global

Energy

634.611.472.000 2.852.965.828.000

PT Mega Global

Energy

58.995.956.000 0

PT Megaprima

Persada

840.093.246.000 1.637.393.127.000

PT Ganda Alam

Makmur

494.244.749.000 0

PT Green Global

Lestari

829.381.333.000 0

PT Parna Argomas 817.521.015.000 345.274.303.000

PT Indonesia

Renewable Resources

223.286.014.313 21.128.629.614

PT Tutui Batubara

Utama

39.902.724.590 0

Total 3.936.036.509.903 4.856.761.887.614

3.12. Bahwa terdapat perbedaan nilai aset dan/atau nilai

penjualan dari LG International Corp. berdasarkan

Laporan Keuangan Consolidated LG International Corp.

and Its Subsidiaries dengan Laporan Keuangan masing

masing anak perusahaan yang melakukan kegiatan

usaha di Indonesia. ---------------------------------------------

Perusahaan 2012

Asset Revenue

PT Batubara Global

Energy

462.212.561.000 2.842.110.260.000

PT Mega Global

Energy

56.713.038.000 0

PT Megaprima

Persada

696.200.729.000 1.786.288.444.000

PT Ganda Alam

Makmur

838.160.204.000 0

PT Green Global

Lestari

774.356.733.000 0

PT Parna Argomas 707.272.266.000 37.452.028.000

PT Indonesia

Renewable

Resources

446.892.487.791 24.446.963.226

PT Tutui Batubara

Utama

47.436.739.736 30.960.482.516

Total 4.029.244.758.527 4.721.258.177.742

4. Badan Usaha yang Diambilalih --------------------------------------

4.1. Bahwa PT Binsar Natorang Energi adalah pelaku usaha

sebagai Badan Usaha yang diambilalih (vide bukti B1,

C116). -------------------------------------------------------------

4.2. Bahwa PT Binsar Natorang Energi merupakan

perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris

Nomor 10 tanggal 6 Maret 2008 yang dibuat dihadapan

Notaris Rusnaldy, S.H. Akta tersebut telah mendapat

pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan

Nomor AHU-21249.AH.01.01 tertanggal 25 April 2008

(vide bukti C111). -----------------------------------------------

4.3. Bahwa Anggaran dasar perusahaan PT Binsar Natorang

Energi telah mengalami beberapa kali perubahan,

perubahan terakhir melalui Akta Notaris Nomor 44

tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris

Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn (vide bukti C112, C116). -

4.4. Bahwa Kegiatan usaha PT Binsar Natorang Energi

adalah pembangunan konstruksi Pembangkit Listrik

Tenaga Air di Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara

(vide bukti C111). -----------------------------------------------

4.5. Bahwa nilai penjualan dan aset PT Binsar Natorang

Energi tahun 2011–2013 yang dinyatakan dalam

rupiah adalah sebagai berikut (vide bukti B1, C11, C17):

Total 2011 2012 2013

Aset 19.461.497.632 45.020.033.643 67.972.486.971

Penjualan 0 0 0

4.6. Skema kepemilikan saham perusahaan PT Binsar

Natorang Energi sebelum diambilalih adalah sebagai

berikut (vide bukti C10). ---------------------------------------

PT GLOBAL MULTI

INVESTAMA

PT GREEN VIEW

INDONESIA

PT TITAN MULTI POWER PT BUMI TOBASA HIDRO

PT ENERGY JAYA

PERSADA

PT BUMI SINERGI

INTERNASIONAL

PT BINSAR NATORANG

ENERGI

99,98%

99,99%

91,6%

95%

8,4%

5%

5. Badan Usaha Yang Terafiliasi dengan LG International Corp. --

5.1. PT Batubara Global Energy -----------------------------------

5.1.1. Bahwa PT Batubara Global Energy merupakan

perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta

Nomor 12 tanggal 9 Agustus 2007 yang dibuat di

hadapan Notaris Marlon Silitonga, S.H. Anggaran

dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor

AHU-00974.AH.01.01 tanggal 8 Januari 2008

(vide bukti C41, C70, C71). --------------------------

5.1.2. Bahwa Akta PT Batubara Global Energy telah

mengalami beberapa kali perubahan, perubahan

terakhir dilakukan melalui Akta Pernyataan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT

Batubara Global Energy Nomor 1 tanggal 3

Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris

Yunita Neni Susiandari, S.H., M.Kn. Perubahan

akta tersebut telah dicatat oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dan telah diberitahukan melalui surat

No: AHU-AH.01.10-05903 perihal Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT

Batubara Global Energi tertanggal 20 Februari

2014 (vide bukti C38, C39). --------------------------

5.1.3. Bahwa komposisi pemegang saham PT Batubara

Global Energi pada tahun 2007 adalah 99,9%

dikuasai oleh LG International Corp. dan 0,1%

dikuasai Young Jung Moon, sedangkan untuk

tahun 2014, komposisi pemegang saham PT

Batubara Global Energi menjadi 99,99% dikuasai

oleh LG International Corp. dan 0,01% dikuasai

oleh LG International Singapore Pte. Ltd. (vide

bukti C41, C70, C121). -------------------------------

5.2. PT Mega Global Energy ----------------------------------------

5.2.1. Bahwa PT Mega Global merupakan perusahaan

yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor

5 tanggal 8 Januari 2008 yang dibuat di hadapan

Notaris Marlon Sitonga S.H. dan telah

mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Keputusan tanggal 15 Februari

2008 Nomor AHU-07585.AH.01.01 (vide bukti

C65, C101, C102). -------------------------------------

5.2.2. Bahwa anggaran dasar PT Mega Global Energy

telah mengalami beberapa kali perubahan,

perubahan anggaran dasar yang terakhir adalah

melalui Akta Nomor 31 tanggal 17 Maret 2014

yang dibuat dihadapan Notaris Makmur

Tridharma, S.H. Perubahan anggaran dasar

tersebut telah diterima dan dicatat oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU-

AH.01.10-15297 (vide bukti C62,C63). -------------

5.2.3. Bahwa dalam akta perubahan No. 35 tertanggal

27 Oktober 2011 yang dbuat dihadapan Notaris

H. Yunardi, S.H., pemegang saham PT Mega

Global Energy adalah PT Batubara Global Energy

99,95%, LG Intenational Singapura PTE., LTD

sebesar 0,05% (vide bukti C99). ---------------------

5.2.4. Bahwa PT Batubara Global Energi dikendalikan

oleh LG International Corp. dengan penguasaan

saham sebesar 99,99%. -------------------------------

5.3. PT Megaprima Persada -----------------------------------------

5.3.1. Bahwa PT Megaprima Persada merupakan


Nomor 24A tanggal 22 Desember 2006 yang

dibuat di hadapan Notaris Dinah, S.H. dan telah



melalui Surat Keputusan Nomor W7-

05178.HT.01.01-TH.2007 tanggal 8 Mei 2007

(vide bukti C59, C60, C96). --------------------------

5.3.2. Bahwa anggaran dasar tersebut telah mengalami

beberapa perubahan, perubahan terakhir melalui

Akta Nomor 03 tanggal 2 April 2014 yang dibuat

dihadapan Notaris Makmur Tridharma, S.H

(vide bukti C58).----------------------------------------

5.3.3. Bahwa Pemegang Saham PT Megaprima Persada

Energy sebelum pertengahan tahun 2014

(sebelum akuisisi PT Binsar Natorang Energi oleh

LG International Corp.) adalah PT Batubara

Global Energy 75% dan PT Multi Mining Utama

24,08%, serta Soebali Sudjie 0,02% berdasarkan

akta Notaris No. 64 tanggal 26 Agustus 2011

yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H

(vide bukti C97). ----------------------------------------

5.3.4. Bahwa PT Batubara Global Energi dikendalikan

oleh LG International Corp. dengan penguasaan

saham sebesar 99,99%. -------------------------------

5.4. PT Ganda Alam Makmur --------------------------------------

5.4.1. Bahwa PT Ganda Alam Makmur merupakan


Notaris Nomor 1 tanggal 3 Januari 2005 yang

dibuat dihadapan Notaris Linaswati, S.H. Akta

tersebut telah mendapatkan pengesahan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dalam Surat Keputusan

Nomor C-10451 HT.01.01.TH.2005 tanggal 18

April 2005 (vide bukti C23, C25, C91). -------------

5.4.2. Bahwa anggaran dasar PT Ganda Alam Makmur

telah mengalami beberapa kali perubahan,

perubahan terakhir dilakukan melalui Akta

Notaris Nomor 5 tanggal 4 April 2014 yang

dibuat dihadapan Notaris Arsin Effendy, S.H.

(vide bukti C24).----------------------------------------

5.4.3. Bahwa Pemegang Saham PT Ganda Alam

Makmur adalah LG International Corp. sebanyak

60% dan PT Titan Minning Indonesia sebanyak

40% berdasarkan Akta No. 22 tertanggal 19 Juli

2012 yang dibuat dihadapan Notaris Engawati

Gazali. S.H. (vide bukti C92). ------------------------

5.5. PT Green Global Lestari ----------------------------------------

5.5.1. Bahwa PT Green Global Lestari merupakan


Notaris Nomor 65 tanggal 15 Desember 2009

yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba,

S.H. Anggaran dasar tersebut telah mendapatkan

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia tanggal 11 Januari 2010 Nomor AHU-

01374.AH.01.01 (vide bukti C30, C66). ------------

5.5.2. Bahwa anggaran dasar PT Green Global Lestari

telah mengalami beberapa perubahan,

perubahan terakhir melalui Akta Nomor 105

tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat

dihadapan Notaris H. Warman, S.H. (vide bukti

C67). -----------------------------------------------------

5.5.3. Bahwa komposisi pemegang saham PT Green

Global Lestari pada tahun pendirian 2009 adalah

99,95% dikuasai oleh LG International Corp. dan

0,05% dikuasai oleh Yong Won Lee. Sedangkan

komposisi pemegang saham pada tahun 2014

berubah menjadi 99,99% dikuasai oleh LG

International Corp. dan 0.01% dikuasai oleh

Song Kwang Ryun (vide bukti C67, C122). --------

5.6. PT Parna Agromas ----------------------------------------------

5.6.1. Bahwa PT Parna Agromas yang sebelumnya

dikenal dengan PT Patriot Andalas merupakan

perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan

Akta Notaris Nomor 82 tanggal 12 November

1986 yang dibuat dihadapan Notaris SP. Henny

Shidki, S.H. Akta pendirian tersebut telah

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik

Indonesia tanggal 18 Mei 1987 Nomor C2-3770-

HT.01.01.TH.1987 (vide bukti C57, C86). ---------

5.6.2. Bahwa PT Patriot Andalas berubah nama

menjadi PT Parna Agromas berdasarkan Akta

Notaris Nomor 92 tanggal 12 November 2004

yang dibuat dihadapan Notaris Esther Mercia

Sulaiman, S.H. Perubahan anggaran dasar

tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman


dalam Surat Keputusan Nomor C-

02741.HT.01.04.TH.2005 tanggal 1 Februari

2005 dan diumumkan dalam Berita Negara

Nomor 98, Tambahan Nomor 12670 tanggal 9

Desember 2005 (vide bukti C55, C56). -------------

5.6.3. Bahwa anggaran dasar PT Parna Agromas telah

mengalami beberapa perubahan, perubahan

terakhir dilakukan melalui Akta Notaris Nomor

01 tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat dihadapan

Notaris Tanti Lena, S.H., MKn. Perubahan

anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui

Surat Keputusan Nomor AHU-00690.40.20.2014

tanggal 17 April 2014 (vide bukti C51, C52). ------

5.6.4. Bahwa Pemegang Saham PT Parna Argomas di

tahun 2014 (sebelum akuisisi PT Binsar

Natorang Energi oleh LG International Corp.)

adalah PT Green Global Lestari sebanyak 95%

dan nyonya Young Ly Hong sebanyak 5%

berdasarkan Akta nNotaris No. 119 tertanggal 30

November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris

H. Warman, S.H. (vide bukti C85). ------------------

5.6.5. Bahwa PT Green Global Lestari dikendalikan oleh

LG International Corp. dengan penguasaan

saham sebesar 99,99%. -------------------------------

5.7. PT Indonesia Renewable Resources --------------------------

5.7.1. Bahwa PT Indonesia Renewable Resources

didirikan pada tanggal 13 Oktober 2009

berdasarkan Akta Notaris Nomor 48 yang dibuat

dihadapan Notaris Robert Purba, S.H. dan telah



tanggal 11 November 2009 dengan Surat

Keputusan Nomor AHU-54783.AH.01.01 (vide

bukti C82). ----------------------------------------------

5.7.2. Bahwa Akta PT Indonesia Renewable Resources

telah mengalami beberapa perubahan,

perubahan terakhir dilakukan melalui Akta

Notaris Nomor 29 tanggal 21 Mei 2014 yang

dibuat dihadapan Notaris Arsin Effendy, S.H.

(vide bukti C81).----------------------------------------

5.7.3. Bahwa Pemegang Saham PT Indonesia

Renewable Resources pada tahun 2014 (sebelum

akuisisi PT Binsar Natorang Energi oleh LG

International Corp.) adalah LG International

Corp. sebesar 99,9%, dan Kim Sang Hwi sebesar

0,1% berdasarkan Akta Notaris Arsin Effendi,

S.H. Nomor 29 tanggal 21 Mei 2014 (vide bukti

C81). -----------------------------------------------------

5.8. PT Tutui Batubara Utama -------------------------------------

5.8.1. Bahwa PT Tutui Batubara Utama adalah


Notaris Nomor 12 tanggal 9 Juli 2007 yang

dibuat dihadapan Notaris Marlon Silitonga, S.H.

dan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dalam Surat

Keputusan Nomor W7-0972.HT.01.01.TH2007

tanggal 5 September 2007 (vide bukti C47, C76,

C77). -----------------------------------------------------

5.8.2. Bahwa Akta PT Tutui Batubara Utama telah

mengalami beberapa perubahan, perubahan

terakhir dilakukan melalui Akta Notaris Nomor

36 tanggal 5 April 2013 yang dibuat dihadapan

Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. (vide bukti C78).

5.8.3. Bahwa komposisi pemegang saham PT Tutui

Batubara Utama pada tahun pendirian 2007

adalah 60% dikuasai oleh PT Kimco Energy

Utama dan 40% dikuasai LG International Corp.,

sedangkan untuk tahun 2014, komposisi

pemegang saham PT Tutui Batubara Utama

menjadi 75% dikuasai oleh LG International

Corp. dan 25% dikuasai oleh PT Kimco Energy

Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 36

tanggal 5 April 2013 yang dibuat dihadapan

Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. (vide bukti C78,

C123). ----------------------------------------------------

IV. ANALISIS DUGAAN PELANGGARAN-------------------------------------

1. Analisis Syarat Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada

Komisi --------------------------------------------------------------------

1.1. Batasan Nilai ----------------------------------------------------

1.1.1. Batasan Nilai untuk melakukan pemberitahuan

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan

Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat

(2) PP Nomor 57/2010 adalah:-----------------------

(1) Nilai aset badan usaha hasil penggabungan

atau peleburan atau pengambilalihan

melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua

triliun lima ratus miliar rupiah dan/atau. ---

(2) Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil

penggabungan atau peleburan atau

pengambilalihan melebihi Rp.

5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

1.1.2. Nilai penjualan dan/atau aset hasil

Penggabungan atau Peleburan atau

Pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan

dan/atau aset yang dihitung berdasarkan

penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset

tahun terakhir yang telah diaudit dari masing

masing pihak yang melakukan Penggabungan,

Peleburan, dan Pengambilalihan ditambah

dengan nilai penjualan dan/atau aset dari

seluruh badan usaha yang secara langsung

maupun tidak langsung mengendalikan atau

dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan


(Perkom Nomor 2 Tahun 2013). ---------------------

1.1.3. Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai

penjualan tidak hanya meliputi nilai aset

dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang

melakukan Penggabungan, Peleburan, dan

Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau

nilai penjualan dari perusahaan yang terkait

secara langsung dengan perusahaan yang

bersangkutan secara vertikal, yaitu induk

perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk

Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan

anak perusahaan yang paling bawah (Perkom

Nomor 2 Tahun 2013). --------------------------------

1.1.4. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha

Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset

dan/atau nilai penjualan seluruh anak

perusahaan. Hal ini dikarenakan secara

ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan

nilai aset dari induk perusahaan. (Perkom Nomor

2 Tahun 2013). -----------------------------------------

1.1.5. Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang

berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya

dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah

nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak

termasuk export), baik yang berasal dari dalam

maupun penjualan yang bersumber dari luar

wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau

nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset

atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan

secara langsung atau tidak langsung dari Badan

Usaha Induk Tertinggi (Perkom Nomor 2 Tahun

2013). ----------------------------------------------------

1.1.6. Dalam hal salah satu pihak yang melakukan


memiliki perbedaan yang signifikan antara nilai

penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir

dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun

sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari

30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya

dihitung berdasarkan rata rata nilai penjualan

dan/atau aset 3 (tiga) tahun terakhir (Perkom

Nomor 2 Tahun 2013). --------------------------------

1.1.7. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3

(tiga) tahun terakhir dari LG International Corp.

yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai

aset dan/atau nilai penjualan yang dinyatakan

dalam rupiah dari anak perusahaan yang

melakukan kegiatan usaha di Indonesia adalah

(vide bukti B1, C22, C31, C32, C33, C34, C35,

C42, C43, C44, C45, C49, C50, C69, C74, C75,

C79, C80, C83, C84, C87, C88, C89, C90, C94,

C95, C103, C104, C107, C121, C122, C123): -----

Perusahaan 2011

Asset Revenue

PT Batubara Global

Energy

458.409.091.000 3.311.800.393.000

PT Mega Global

Energy

280.904.744.000 1.088.881.891.000


PT Ganda Alam

Makmur

299.635.910.000 0

PT Green Global

Lestari

572.771.818.000 0

PT Parna Argomas 475.292.513.000 29.685.379.000

PT Indonesia

Renewable Resources

446.784.665.960 19.432.384.511

PT Tutui Batubara

Utama

67.798.589.746 92.214.008.173

Total 3.381.013.742.706 6.369.364.791.684

Perusahaan 2012

Asset Revenue

PT Batubara Global

Energy

462.212.561.000 2.842.110.260.000

PT Mega Global

Energy

56.713.038.000 0

PT Megaprima

Persada

696.200.729.000 1.786.288.444.000

PT Ganda Alam

Makmur

838.160.204.000 0

PT Green Global

Lestari

774.356.733.000 0

PT Parna Argomas 707.272.266.000 37.452.028.000

PT Indonesia

Renewable Resources

446.892.487.791 24.446.963.226

PT Tutui Batubara

Utama

47.436.739.736 30.960.482.516

Total 4.029.244.758.527 4.721.258.177.742

Perusahaan 2013

Asset Revenue

PT Batubara Global

Energy

634.611.472.000 2.852.965.828.000

PT Mega Global

Energy

58.995.956.000 0

PT Megaprima

Persada

840.093.246.000 1.637.393.127.000

PT Ganda Alam

Makmur

494.244.749.000 0

PT Green Global

Lestari

829.381.333.000 0

PT Parna Argomas 817.521.015.000 345.274.303.000

PT Indonesia

Renewable Resources

223.286.014.313 21.128.629.614

PT Tutui Batubara

Utama

39.902.724.590 0

Total 3.936.036.509.903 4.856.761.887.614

1.1.8. Bahwa total nilai aset dan/atau nilai penjualan

tahun terakhir dari PT Binsar Natorang Energi

yang dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai

berikut (vide bukti B1, C11, C17): ------------------

Total 2011 2012 2013

Aset 19.461.497.632 45.020.033.643 67.972.486.971

Penjualan 0 0 0

1.1.9. Bahwa perbedaan antara nilai penjualan

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya

tidak signifikan (tidak terdapat selisih lebih besar

dari 30%) dari badan usaha pengambilalih LG

International Corp. ------------------------------------

perbedaan 2012-2013

aset penjualan

2,26% 2,87%

1.1.10. Bahwa perbedaan antara nilai penjualan

dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai

penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya

signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30%)

dari badan usaha yang diambilalih PT Binsar

Natorang Energi. ---------------------------------------

perbedaan 2012-2013

aset penjualan

50,98 % 0

1.1.11. Bahwa dengan demikian nilai penjualan

dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata rata

nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun

terakhir dari badan usaha pengambilalih dengan

badan usaha yang diambilalih. ----------------------

1.1.12. Bahwa rata rata nilai aset dan/atau nilai

penjualan 3 (tiga) tahun terakhir dari Badan

Usaha Pengambilalih LG International Corp.

adalah: ---------------------------------------------------

Anak Perusahaan Rata Rata Aset 3

Tahun Terakhir

Rata Rata

Penjualan 3 Tahun

Terakhir

PT Batubara Global

Energy

518.411.041.333 3.002.292.160.333

PT Mega Global Energy 132.204.579.333 362.960.630.333


PT Ganda Alam

Makmur

544.013.621.000 0

PT Green Global

Lestari

725.503.294.667 0

PT Parna Argomas 666.695.264.667 137.470.570.000

PT Indonesia

Renewable Resources

372.321.056.021 21.669.325.784

PT Tutui Batubara

Utama

51.712.684.691 41.058.163.563

Total 3.782.765.003.712 5.315.794.952.347

1.1.13. Bahwa rata rata nilai aset dan/atau nilai

penjualan 3 (tiga) tahun terakhir dari Badan

yang diambilalih PT Binsar Natorang Energi

adalah: ---------------------------------------------------

Rata Rata Aset 3

Tahun Terakhir

Rata Rata

Penjualan 3 Tahun Terakhir

PT. Binsar Natorang

Energi

44.151.339.415 0

1.1.14. Bahwa nilai penjualan gabungan dari badan

usaha pengambilalih dengan badan usaha yang

diambilalih sebesar Rp. 5.315.794.952.347 (lima

triliun tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus

sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima

puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh

rupiah) telah melebihi batasan nilai penjualan

Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). --

1.1.15. Bahwa nilai aset gabungan dari badan usaha

pengambilalih dengan badan usaha yang

diambilalih sebesar Rp. 3.826.916.343.127 (tiga

triliun delapan ratus dua puluh enam miliar

sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat

puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)

telah melebihi batasan nilai aset

Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus

miliar rupiah. -------------------------------------------

Total Aset Total Penjualan

LG International

Corp

3.782.765.003.712 5.315.794.952.347

PT. Binsar Natorang

Energi

44.151.339.415 0

Total 3.826.916.343.127 5.315.794.952.347

1.1.16. Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan

atau” pada batasan nilai sebagaimana diatur

dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57/2010

memiliki arti bersifat kumulatif maupun sifat

fakultatif yang berati bisa keduanya atau salah

satunya. -------------------------------------------------

1.1.17. Bahwa dengan melebihinya nilai aset dan/atau

nilai penjualan gabungan dari badan usaha

pengambilalih dengan badan usaha yang

diambilalih dari batasan nilai, maka LG

International Corp. memiliki kewajiban untuk

melakukan pemberitahuan Pengambilalihan

saham kepada KPPU. ----------------------------------

1.2. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan antara

perusahaan yang tidak terafiliasi ----------------------------

1.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor

57/2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi

Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau

Pengambilalihan saham antar perusahaan yang

terafiliasi. ------------------------------------------------

1.2.2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor

57/2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi”

adalah: ---------------------------------------------------

a. hubungan antara perusahaan, baik langsung

maupun tidak langsung, mengendalikan atau

dikendalikan oleh perusahaan tersebut. --------

b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang

dikendalikan, baik langsung maupun tidak

langsung, oleh pihak yang sama atau. ---------

c. hubungan antara perusahaan dan pemegang

saham utama. ---------------------------------------

1.2.3. Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu

untuk diuraikan apakah ketentuan kewajiban

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini

berlaku atau tidak bagi LG International Corp. ---

1.2.4. Bahwa komposisi Pemegang Saham dari Badan

Usaha Pengambilalih LG International Corp.

adalah (vide bukti C114, C115): ---------------------


sebesar 60,32%. -------------------------------------


Shareholders) sekitar 27,95%. --------------------

3. Dana Pensiun Nasional (National Pension

Services) sebesar 11,73%. -------------------------

1.2.5. Bahwa LG International Corp. melakukan

kegiatan usaha di Indonesia sebelum

mengakuisisi PT Binsar Natorang Energi melalui

anak perusahaan (vide bukti B1, C19, C20, C21,

C114): ----------------------------------------------------

1. PT Batubara Global Energy. -----------------------

2. PT Mega Global Energy. ----------------------------

3. PT Megaprima Persada. ----------------------------

4. PT Ganda Alam Makmur. --------------------------

5. PT Green Global Lestari. ---------------------------

6. PT Parna Argomas. ----------------------------------

7. PT Indonesia Renewable Resources. -------------

8. PT Tutui Batubara Utama. ------------------------

1.2.6. Bahwa komposisi Pemegang Saham dari Badan

Usaha yang diambilalih PT Binsar Natorang

Energi sebelum pengambilalihan adalah (vide

bukti B1, C116):----------------------------------------

1. PT Bumi Sinergi International sebesar 5%. -----

2. PT Energi Jaya Persada sebesar 95%. -----------

1.2.7. Bahwa berdasarkan komposisi kepemilikan

saham dari kedua perusahaan tersebut tidak

ditemukan hubungan afiliasi sebelum

pengambilalihan saham (vide bukti B1, C116). ---

1.2.8. Bahwa dengan demikian maka kewajiban

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

kepada KPPU berlaku bagi Badan Usaha

Pengambilalih. ------------------------------------------

1.3. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan pada

perusahaan Joint Venture-------------------------------------

1.3.1. Bahwa dalam hal terjadi perubahan pengendali

baik dari nilai saham dan atau jumlah

pengendali perusahaan Joint Venture yang

dikarenakan adanya tindakan Penggabungan,

Peleburan, dan Pengambilalihan, maka tindakan

tersebut tidak dikecualikan dari PP Nomor

57/2010. ------------------------------------------------

1.3.2. Bahwa PT Binsar Natorang Energi bukan

merupakan perusahaan Joint Venture dari LG

International Corp. maupun anak

perusahaannya (vide bukti C116). ------------------

2. Analisis Waktu Pemberitahuan -------------------------------------

2.1. Bahwa pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan


Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan telah

berlaku efektif secara yuridis (Perkom Nomor 2 Tahun

2013). -------------------------------------------------------------

2.2. Bahwa Tanggal Penggabungan, Peleburan, dan

Pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis

untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas,

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 133 UU Nomor

40/2007 pada bagian penjelasan adalah tanggal

(Perkom Nomor 2 Tahun 2013): ------------------------------

Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran

Dasar dalam terjadi Penggabungan. --------------------

Pemberitahunan diterima Menteri baik dalam hal

terjadi perubahaan Anggaran Dasar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor

40/2007 maupun yang tidak disertai perubahaan

Anggaran Dasar dan. --------------------------------------

Pengesahaan Menteri atas Akta Pendirian Perseroan

Terbatas dalam hal terjadi Peleburan. ------------------

2.3. Bahwa jika salah satu pihak yang melakukan

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah

perseroan terbatas dan pihak lain adalah perusahaan

non-perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan


ditandatanganinya pengesahan Penggabungan,

Peleburan, dan Pengambilalihan oleh para pihak.

Adapun tanggal pengesahaan adalah tanggal efektif

suatu badan usaha bergabung, melebur dan beralihnya

kepemilikan salah di perusahaan yang diambilalih

(Perkom Nomor 2 Tahun 2013). ------------------------------

2.4. Bahwa terkait layanan permohonan badan hukum di


Kementerian Hukum dan HAM digolongkan menjadi: ---

1. pengesahan untuk pendirian baru. ---------------------

2. perubahan anggaran dasar tertentu, berdasarkan

UU Nomor 40 tahun 2007 pasal 21 ayat (1) dan ayat

(2). Perubahan anggaran dasar tertentu harus

mendapat persetujuan Menteri.--------------------------

3. pemberitahuan anggaran dasar selain pasal 21 ayat

(2) UU Nomor 40 tahun 2007, pemberitahuan

anggaran dasar ini cukup diberitahukan kepada

Menteri jadi tidak diperlukan persetujuan Menteri

dan perubahan data (Direksi/Komisaris, pengalihan

saham).-------------------------------------------------------

4. pembubaran. ------------------------------------------------

2.5. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat 2 UU No. 40 tahun

2007 persetujuan oleh Menteri tersebut meliputi: --------

1. nama perseroan, dan atau tempat kedudukan

perseroan. ---------------------------------------------------

2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

3. jangka waktu berdirinya perseroan. ---------------------

4. besarnya modal dasar. ------------------------------------

5. pengurangan modal ditempatkan dan disetor. --------

6. status perseroan yang ditutup menjadi perseroan

terbuka atau sebaliknya. ----------------------------------

selain perubahan anggaran dasar tertentu tersebut di

atas, cukup diberitahukan kepada Menteri. ---------------

2.6. Bahwa pemberlakuan secara efektif untuk pengesahan,

pendirian baru, perubahan anggaran dasar tertentu,

perubahan anggaran dasar selain Pasal 21 ayat 2 UU

Nomor 40 tahun 2007, diatur sejak pengesahan atau

persetujuan Menteri sedangkan untuk perubahan data

perusahaan tidak diatur secara jelas dalam undang-

undang tersebut. Namun dalam Pasal 29 UU Perseroan

Terbatas diatur bahwa Menteri mempunyai kewajiban

mengelola daftar perseroan (nama Pemegang Saham,

Direksi/Komisaris) dan dalam Pasal 56 ayat (3) UU

Perseroan Terbatas, Direktur wajib melaporkan kepada

Menteri Hukum dan HAM terkait perubahan tersebut.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berlaku efektif

perubahan data perseroan berlaku sejak diterbitkannya

surat penerimaan pemberitahuan perubahaan data

perseroan terbatas oleh Menteri Hukum dan HAM.-------

2.7. Bahwa perubahaan akta karena akuisisi saham masuk

dalam kategori perubahan data perusahaan karena

terdapat perubahan saham dari perusahaan tersebut. --

2.8. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia nomor AHU-13441.40.22.2014

tanggal 12 Juni 2014 perihal Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Binsar

Natorang Energi, diketahui bahwa pengambilalihan

saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG

International Corp. berlaku efektif secara yuridis pada

tanggal 12 Juni 2014 (vide bukti C4). -----------------------

2.9. Bahwa LG International Corp. melakukan

Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU terkait

pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang

Energi oleh LG International Corp. pada tanggal 27

Agustus 2014 (vide bukti C17). -----------------------------

2.10. Bahwa berdasarkan penghitungan hari kalender,

pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan

PT Binsar Natorang Energi seharusnya diberitahukan

kepada Komisi paling lambat pada tanggal 23 Juli

2014. ------------------------------------------------------------

Hari ke

Tanggal/Bulan

Hari ke

Tanggal/Bulan

Hari ke

Tanggal/Bulan

1 12/Juni 11 26/Juni 21 10/Juli

2 13/Juni 12 27/Juni 22 11/Juli

3 16/Juni 13 30/Juni 23 14/Juli







10 25/Juni 20 9/Juli 30 23/Juli

2.11. Bahwa LG International Corp. terlambat melakukan


hari kerja.-------------------------------------------------------

Hari ke

Tanggal/Bulan Hari ke

Tanggal/Bulan











2.12. Bahwa sebagai catatan terdapat libur hari raya Idul

Fitri pada tanggal 28 – 29 Juli 2014 dan cuti bersama

tanggal 30 – 31 Juli 2014 dan 1 Agustus 2014.----------

2.13. Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja

didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama,

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2013, Nomor 335 Tahun 2013 Nomor

05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 tentang Hari Libur

Nasional dan Cuti Bersama tahun 2014 (vide bukti

C124). -----------------------------------------------------------

V. Analisis Pemenuhan Unsur----------------------------------------------

1. Bahwa untuk membuktikan bahwa LG International Corp.

melanggar Pasal 29 UU Nomor 5/1999 jo. Pasal 6 PP Nomor

57/2010, terlebih dahulu dilakukan analisis pemenuhan

Unsur Pasal. -----------------------------------------------------------

2. Bahwa unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5/1999

adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------

2.1. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau

pengambilalihan saham. -------------------------------------

2.2. Nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah

tertentu.---------------------------------------------------------

2.3. Wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-


penggabungan, peleburan atau pengambilalihan

tersebut. --------------------------------------------------------

3. Unsur “Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau

pengambilalihan saham” --------------------------------------------

3.1. Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau”. -

3.2. Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini,

cukup salah satu dari: “Penggabungan”, atau

“Peleburan Badan Usaha”, atau “Pengambilalihan

saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur ini. ----

3.3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, KPPU menerima

pemberitahuan dari LG International Corp. yang

melakukan Pengambilalihan saham (akuisisi) PT

Binsar Natorang Energi (vide bukti C17). -----------------

3.4. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan

saham telah terpenuhi. ---------------------------------------

4. Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi

jumlah tertentu” ------------------------------------------------------

4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU

Nomor 5/1999, diatur bahwa Ketentuan tentang

penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata

cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) tersebut diatas, diatur dalam Peraturan

Pemerintah. ----------------------------------------------------

4.2. Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan

Pasal 29 UU Nomor 5/1999 tersebut di atas,

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 57/2010 yang

didalamnya memuat mengenai nilai aset dan/atau nilai

penjualan yang melebihi jumlah tertentu. ----------------

4.3. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi

jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor

57/2010 yang menentukan: ---------------------------------

a. nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (dua

triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau. ------------

b. nilai penjualan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00

(lima triliun rupiah). ---------------------------------------

4.4. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP

Nomor 57/2010 tersebut diatas dihitung berdasarkan

penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan



Usaha yang diambilalih dan. -----------------------------

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh




Usaha yang diambilalih.-----------------------------------

4.5. Bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai

penjualan tersebut di atas untuk mengetahui apakah

nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah

tertentu.---------------------------------------------------------

4.6. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut

menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha wajib

atau tidak wajib untuk melaporkan ke KPPU. ------------

4.7. Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau”

memiliki arti memiliki sifat kumulatif maupun sifat

fakultatif yang berarti bisa keduanya atau salah

satunya. ---------------------------------------------------------

4.8. Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama

dari unsur ini adalah melebihi atau tidak melebihi

jumlah tertentu yang telah ditentukan tersebut di atas.

4.9. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset

dan/atau nilai penjualan diperoleh fakta-fakta bahwa

nilai aset dan/atau nilai penjualan badan usaha


sebesar Rp. 3.826.916.343.127 untuk nilai aset dan

Rp. 5.315.794.952.347 untuk nilai penjualan. -----------

4.10. Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham oleh

LG International Corp. telah melebihi jumlah tertentu

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 57/2010.

4.11. Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset melebihi

jumlah tertentu” dan unsur “nilai penjualan melebihi

jumlah tertentu” telah terpenuhi. --------------------------

5. Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan,

peleburan atau pengambilalihan tersebut” -----------------------

5.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP

Nomor 57/2010 diatur bahwa pemberitahuan


atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang

berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya

melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara

tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis


atau Pengambilalihan saham perusahaan. ---------------

5.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka

pemberitahuan wajib dilakukan: ---------------------------

a. secara tertulis. ----------------------------------------------

b. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif.

c. berlaku efektif secara yuridis. ----------------------------

5.3. Bahwa LG International Corp. memberitahukan secara

tertulis kepada KPPU pada tanggal 27 Agustus 2014

terkait Pengambilalihan Saham PT Binsar Natorang

Energi (vide bukti C17). --------------------------------------

5.4. Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka

memiliki arti penghitungan 30 (tiga puluh) hari

dihitung sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis. ---

5.5. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 40/2007,

tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah 12

Juni 2014 sejak diterbitkannya Surat Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

13441.40.22.2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

PT Binsar Natorang Energi (vide bukti C4). ---------------

5.6. Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis

perubahan data perseroan PT Binsar Natorang Energi,

maka Terlapor harus sudah melaporkan kepada KPPU

selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2014. --------

5.7. Bahwa LG International Corp. terlambat melakukan


hari kerja.-------------------------------------------------------

Hari ke

Tanggal/Bulan Hari ke

Tanggal/Bulan











5.8. Bahwa dengan demikian unsur “wajib diberitahukan

kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan atau

Pengambilalihan tersebut” tidak dipenuhi oleh LG

International Corp. --------------------------------------------

6. Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57/2010 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dkenakan sanksi

berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan

ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling

tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar

rupiah)”. ----------------------------------------------------------------

7. Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57/2010 mengatur mengenai

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan

keterlambatan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan,

Pengambilalihan kepada KPPU. ------------------------------------

8. Bahwa berdasarkan analisis sebagaimana dijabarkan diatas,

LG International Corp. telah melakukan pelanggaran

terhadap Pasal 29 UU No. 5/1999, oleh karena itu Pasal 6 PP

Nomor 57/2010 telah dapat dikenakan kepada LG

International Corp. ---------------------------------------------------

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI -----------------------------------

Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat-alat bukti,

dan analisis terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan

tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan

menyatakan: ---------------------------------------------------------------

1. Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar Pasal 29 UU Nomor 5/1999 jo. Pasal 6 PP Nomor

57/2010.--------------------------------------------------------------

2. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU

Nomor 16/KPPU-M/2015 untuk memberikan sanksi kepada

Terlapor sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5/1999 jo.

Pasal 6 PP Nomor 57/2010 sesuai Ketentuan Pasal 47 UU

Nomor 5/1999. ------------------------------------------------------

atau

Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka

kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). ------------

1. Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai

berikut (vide bukti T4): ---------------------------------------------

I. RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN LANJUTAN

TERHADAP PIHAK TERLAPOR -------------------------------

1. Pada hari Kamis, 31 Maret 2016, KPPU memanggil

LG International Corp. untuk menghadap Majelis

Komisi KPPU dalam rangka proses pemeriksaan LG

International Corp. sebagai Pihak Terlapor.

Ringkasan dari proses pemeriksaan silang

sebagaimana dinyatakan dalam bukti B-3 yang

terlampir dalam berkas perkara pada intinya sebagai

berikut: -------------------------------------------------------

1.1. Komposisi pemegang saham pada PT Binsar

Natorang Energi (“BNE atau “Binsar”) sebelum

transaksi akuisisi adalah: (i) PT Energi Jaya

Persada dengan kepemilikan saham sebesar

95%; dan (ii) PT Bumi Sinergi Internasional

dengan kepemilikan saham sebesar 5%. Pihak

Terlapor telah mengakuisisi saham sebesar 51%

dengan cara menyetorkan sejumlah uang yang

merubah komposisi pemegang saham saat itu.

Setelah akuisisi, PT Energi Jaya Persada dan PT

Bumi Sinergi Internasional masing-masing

memiliki saham sebesar 44% dan 5% pada

BNE. ----------------------------------------------------

1.2. Sebelum tanggal 12 Juni 2014, sebagai tanggal

berlaku efektifnya akuisisi, Pihak Terlapor tidak

memiliki saham pada BNE. Pihak Terlapor, LG

International Corp. dan anak-anak

perusahaannya di Indonesia, tidak memiliki

saham baik secara langsung maupun tidak

langsung pada BNE serta tidak ada hubungan

afiliasi. --------------------------------------------------

1.3. Pihak Terlapor menyadari bahwa penyampaian

pemberitahuan mengenai akusisi merupakan

suatu keharusan jauh setelah diterbitkannya

surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia tanggal 12 Juni 2014. --------------------

1.4. Alasan utama mengapa LG International Corp.

terlambat melakukan pemberitahuan mengenai

akuisisi BNE kepada KPPU karena: ---------------

1.4.1. Pertama, LGI tidak mengetahui dengan

baik batasan nilai (threshold)

pemberitahuan sebagaimana diatur

berdasarkan Peraturan KPPU. Ini

merupakan pengalaman pertama bagi

LG International Corp. melakukan

investasi di bidang infrastruktur

ketenagalistrikan di Indonesia dan serta

melaksanakan persiapan dan pengajuan

notifikasi ke KPPU sehubungan dengan

akuisisi. Pada awalnya, Pihak Terlapor

menganggap bahwa akuisisi atas BNE

tidak memenuhi batasan nilai (threshold)

yang dipersyaratkan dan LG

International Corp. percaya bahwa LG

International Corp. tidak melakukan

praktek anti-monopoli. Setelah

mempelajari lebih lanjut peraturan

terkait, Pihak Terlapor berpendapat

batasan nilai (threshold) tersebut telah

terlewati. Segera setelah LG

International Corp. menyadari kondisi

ini, LG International Corp. kemudian

sesegera mungkin mempersiapkan

seluruh dokumen pendukung yang

dipersyaratkan untuk pemberitahuan. --

1.4.2. Kedua, terdapat hari libur nasional Idul

Fitri yang panjang di Indonesia dan di

Korea pada saat-saat yang penting

tersebut. Akibatnya, Pihak Terlapor

kesulitan untuk mempersiapkan dan

mengumpulkan seluruh dokumen yang

dipersyaratkan yang sangat banyak

untuk penyampaian pemberitahuan ke

KPPU, seperti laporan keuangan

perusahaan-perusahaan terkait yang

telah diaudit, Surat Kuasa, dan lain-lain.

1.5. Pihak Terlapor sedang dalam fase awal

penyelesaian Hasang Hydro Power Project

(“Proyek Hasang”). Oleh karenanya, Pihak

Terlapor memohon kebijaksanaan Majelis

Komisi untuk memberikan pengesampingan

denda atau keringanan denda berdasarkan

alasan-alasan sebagai berikut: ---------------------

1.5.1. LG International Corp. tidak memiliki

agenda terselubung sehubungan dengan

keterlambatan menyampaikan

pemberitahuan kepada KPPU. -------------

1.5.2. Proyek Hasang didukung oleh

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu

proyek percepatan. LG International

Corp. telah menandatangani Perjanjian

Pembelian Tenaga Listrik (Power

Purchase Agreement atau “PPA”) dengan

PLN dan Surat Jaminan Kelayakan

Usaha diperkirakan akan segera

diperoleh. -------------------------------------

1.5.3. LG International Corp. berharap dapat

mencapai kesuksesan dalam

melaksanakan Proyek Hasang dengan

BNE tanpa adanya halangan. -------------

1.5.4. Kemudian, LG International Corp. telah

melakukan upaya terbaiknya untuk

memenuhi seluruh ketentuan hukum

dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia pada setiap

waktu dan tetap dengan itikad baik

menyampaikan pemberitahuan

sekalipun telah terlambat. -----------------

2. Berdasarkan alasan dan argumen di atas yang kami

sampaikan kepada Majelis Komisi dalam perkara ini,

terbukti bahwa Pihak Terlapor berhak untuk

memohon kepada Majelis Komisi KPPU yang

terhormat untuk memberikan pengesampingan

denda atau untuk menjatuhkan denda minimum

atas keterlambatan penyampaian pemberitahuan

mengenai akusisi BNE. ------------------------------------

II. KESIMPULAN SECARA LENGKAP ---------------------------

Berdasarkan tanggapan yang diajukan oleh Pihak

Terlapor dan Penyidik KPPU, keterangan para pihak

yang diberikan selama proses pemeriksaan, dan bukti-

bukti yang diajukan selama proses persidangan, dapat

disimpulkan sebagai berikut: ---------------------------------

1. LG International Corp. adalah perusahaan yang

menggunakan brand dan merek LG yang telah

dikenal secara luas dan telah mendunia. Dalam

menjalankan bisnisnya, LG International Corp. telah

membuat aturan disiplin internal (code of conduct)

yang sangat ketat yang mewajibkan seluruh elemen

dan personal LGI untuk tunduk dan patuh atas

setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini

dikenal dengan sebutan manajemen “Jeong-Do”

(atau dalam terjemahan bahasa Inggris adalah

manajemen “Right Way”) yang mengatur seluruh

kegiatan manajemen LG International Corp. tanpa

mempertaruhkan integritas elemen LG International

Corp. dalam mencapai dan mengejar prinsip pokok

manajemen LG International Corp.. ---------------------

2. Sebagai pelaksanaan nilai-nilai dari manajemen

Jeong-Do, LG International Corp. telah sukses dan

berhasil melalui pengembangan kemampuan secara

konstan dan berkesinambungan berdasarkan

manajemen yang beretika. LG International Corp.

telah berupaya secara maksimal untuk memajukan

manajemen yang mandiri serta memiliki tanggung

jawab yang melekat. Perlu kami tekankan bahwa

manajemen LG International Corp. sangat

menghargai dan menghormati hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan

berusaha keras untuk selalu mematuhi dan

mengikuti setiap peraturan yang ada termasuk

dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat yang implementasi dan

pelaksanaannya diawasi oleh KPPU. --------------------

3. Sebagai latar belakang, manajemen LG International

Corp. diundang dan LG International Corp. tertarik

untuk berinvestasi di Indonesia pada tahun 2014.

LG International Corp. melihat bahwa BNE dengan

Proyek Hasang adalah salah satu perusahaan yang

sangat potensial mewujudkan cita-cita LG

International Corp.. ----------------------------------------

4. Keputusan LG International Corp. untuk

berpartisipasi di Proyek Hasang didasari oleh adanya

peluang bisnis dan untuk berkontribusi atas

kesejahteraan nasional dan perkembangan sosial di

Indonesia Indonesia melalui pengembangan bisnis

yang rasional dan berkelanjutan dengan

menyediakan sumber daya listrik yang stabil dan

berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.-------------

5. Terbukti bahwa Proyek Hasang adalah salah

program percepatan yang didukung oleh pemerintah

Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun

2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang

Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan

Gas Serta Transmisi Terkait (“Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun

2012”). Lebih lanjut, BNE dan PLN telah menetapkan

kerjasama mereka dengan menandatangani PPA.

Selanjutnya, Proyek tersebut akan dijamin dan

didukung penuh oleh Kementerian Keuangan

Republik Indonesia berdasarkan Surat Jaminan

Kelayakan Usaha (SJKU)/Business Viability

Guarantee Letter (BVGL), yang diperkirakan akan

segera diterbitkan. -----------------------------------------

6. Pada awalnya, LG International Corp. berpandangan

bahwa transaksi akuisisi BNE tidak memenuhi

batasan nilai (threshold) yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan. Setelah LG

International Corp. mempelajari lebih lanjut

ketentuan mengenai batas nilai (threshold) yang

ditentukan untuk dilaporkan kepada KPPU, LG

International Corp. menyadari bahwa

pemberitahuan mengenai akuisisi atas BNE

diwajibkan. Pada saat LG International Corp.

menyadari bahwa LG International Corp. wajib

untuk mengajukan pemberitahuan kepada KPPU,

hal tersebut telah sangat terlambat. Namun, LG

International Corp. dengan itikad baik tetap

mencoba memberikan upaya terbaiknya untuk

tunduk, patuh, dan taat pada peraturan tersebut

dengan mengajukan formulir pemberitahuan dan

dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada

tanggal 27 Agustus 2014 kepada KPPU meskipun

telah terlambat. ---------------------------------------------

7. Terbukti bahwa LG International Corp. tidak

memiliki agenda, niatan, dan tujuan tersembunyi

tertentu untuk dengan sengaja terlambat

menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU

sehubungan dengan akuisisi BNE. Akan tetapi, LG

International Corp. tetap tunduk dan patuh kepada

peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia

dengan mengajukan pemberitahuan ke KPPU

walaupun terlambat menyampaikan pemberitahuan

tersebut. -----------------------------------------------------

8. Kemampuan finansial LG International Corp. untuk

secara utuh dan menyeluruh mendukung BNE

membangun Proyek Hasang akan secara signifikan

terpengaruh jika Yang Terhormat Majelis Komisi

KPPU memutuskan untuk menghukum LG

International Corp. untuk membayar denda yang

besar. LG International Corp. benar-benar ingin

sekali mencapai kesuksesan dan tanpa hambatan

dalam bentuk apapun dalam melaksanakan Proyek

Hasang yang merupakan salah satu program fast

track pemerintah Indonesia. ------------------------------

9. Secara singkat, LG International Corp. perlu

menyampaikan pembelaan dan alasan

keterlambatan dalam menyampaikan pemberitahuan

ke KPPU sehubungan dengan akuisisi BNE, antara

lain fakta bahwa LG International Corp.:---------------

(i) dengan tidak sengaja terlambat menyampaikan

laporan atas akuisisi saham BNE. LG

International Corp. dengan itikad baik tetap

melakukan pemberitahuan kepada KPPU setelah

akuisisi BNE berlaku efektif. -------------------------

(ii) LG International Corp. memiliki kendala waktu

yang tidak sedikit dalam mempersiapkan dan

melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh

KPPU sehubungan dengan proses

pemberitahuan, termasuk daripadanya untuk

mempersiapkan laporan keuangan LG

International Corp. dan anak-anak

perusahaannya yang telah diaudit, BNE dan

anak-anak perusahaannya, Surat Kuasa yang

harus dibuat dihadapan notaris dan

dikonsularisasi oleh Kedutaan Besar Republik

Indonesia di Korea Selatan, dan dokumen

pendukung lainnya.Apalagi terdapat libur

panjang di Indonesia dan Korea Selatan di saat

yang penting pada waktu yang bersamaan. -------

Hal-hal di atas akan LG International Corp. uraikan

secara rinci di bawah ini. Lebih lanjut, LG International

Corp. juga perlu untuk menegaskan alasan khusus dan

sah mereka untuk memohon Majelis Komisi KPPU Yang

Terhormat untuk mengesampingkan denda atau untuk

menjatuhkan sanksi yang sangat minimum karena LG

International Corp. telah memberikan kontribusi yang

signifikan untuk mendukung Pemerintah Indonesia

dalam program percepatan (fast track) di bidang

ketenagalistrikan untuk memenuhi kebutuhan energi

nasional dan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi Indonesia. ---------------------------------------------

ALASAN PERTAMA ---------------------------------------------------------

LGI TIDAK SENGAJA ATAU TIDAK BERNIAT

MENGAJUKAN PEMBERITAHUAN ATAS

PENGAMBILALIHAN SAHAM BNE TERLAMBAT NAMUN

LG INTERNATIONAL CORP. DENGAN ITIKAD BAIK TETAP

MELAKUKAN PEMBERITAHUAN KEPADA KPPU SETELAH

PENGAMBILALIHAN BNE BERLAKU EFEKTIF ------------------

1. Terbukti bahwa keterlambatan LG International

Corp. dalam melakukan pemberitahuan kepada

KPPU mengenai akuisisi saham BNE bukanlah hal

yang disengaja. LG International Corp. tidak

memiliki agenda atau intensi tersembunyi

sehubungan dengan keterlambatan ini. Pada

awalnya LG International Corp. menganggap bahwa

penyampaian pemberitahuan kepada KPPU

sehubungan dengan pengambialihan saham BNE

tidak wajib karena LG International

Corp.beranggapan bahwa batasan nilai (threshold)

transaksi tidak terpenuhi. -------------------------------

2. LG International Corp. berpandangan batasan nilai

akuisisi dihitung dari aset dan/atau turnovers

nasional dari BNEI sebagai perusahaan target yang

merupakan satu-satunya anak perusahaan LG

International Corp. yang bergerak di bidang usaha

pembangkit tenaga listrik), dan tidak harus

memperhitungkan jumlah aset nasional dari anak

perusahaan LG International Corp. lainnya di

Indonesia atau BNE dan anak perusahaannya.

Harap dicatat bahwa anak perusahaan lain LG

International Corp. di Indonesia tidak bergerak di

bidang usaha pembangkit tenaga listrik. Dengan

perkataan lain, LG International Corp. pada awalnya

tidak memahami batasan nilai akuisisi yang wajib

untuk diberitahukan kepada KPPU. --------------------

3. Walaupun LG International Corp. telah mengakuisisi

51% saham BNE dari total saham yang diterbitkan

BNE, perlu dicatat bahwa LG International Corp.

tidak mengontrol BNE secara penuh, BNE secara

bersama-sama dikelola oleh LG International Corp.

dan Titan group sebagai mitra bisnis LG

International Corp. dan pemegang saham lainnya

dari BNE. ----------------------------------------------------

4. Terlebih lagi, LG International Corp. adalah pemain

baru di bisnis pembangkit listrik dan BNE tidak

memiliki pasar yang dominan di bisnis pembangkit

tenaga listrik di Indonesia. Setelah transaksi akuisisi

terjadi, LG International Corp. dan pemegang saham

yang sudah ada juga masih menjalankan bisnis dan

kegiatan operasional perusahaan secara bersama-

sama. Akuisisi ini bukan merupakan akuisisi di

mana pihak pengakuisisi memiliki kontrol mutlak

atas bisnis dan operasi dari BNE. Akuisisi BNE tidak

menyebabkan atau memicu monopoli atau praktik

usaha tidak sehat dalam bentuk apapun

berdasarkan hukum persaingan usaha Indonesia. ---

5. LG International Corp. terlambat menyadari bahwa

meskipun akuisisi BNE tidak menyebabkan atau

memicu tindakan monopoli atau praktik usaha tidak

sehat di Indonesia batasan nilai (threshold) akuisisi

pemberitahuan tetap berlaku dan penghitungannya

bukan hanya berlaku atas aset nasional dan/atau

turnovers dari BNE saja tetapi untuk seluruh

perusahaan yang dikendalikan, sangat disayangkan

bahwa pengajuan pemberitahuan ke KPPU harus

dilakukan lebih dari 30 hari kerja sejak tanggal

efektif transaksi akuisisi. ---------------------------------

ALASAN KEDUA -------------------------------------------------------------

LG INTERNATIONAL CORP. MEMBUTUHKAN WAKTU

YANG TIDAK SEDIKIT DALAM MEMPERSIAPKAN DAN

MELENGKAPI DOKUMEN YANG DISYARATKAN OLEH

KPPU SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERITAHUAN------------

1. Terbukti bahwa LG International Corp. menghadapi

kendala dalam mengumpulkan dan mempersiapkan

seluruh dokumen pendukung untuk menyampaikan

pemberitahuan kepada KPPU. Pada dasarnya, LG

International Corp. memerlukan waktu dalam

mengumpulkan, mengkonsolidasikan dan

melengkapi dokumen yang sangat banyak dan

kompleks yang diperlukan dalam melakukan

pemberitahuan kepada KPPU, termasuk daripadanya

laporan keuangan BNE yang telah diaudit, dan

laporan keuangan LG International Corp. dan anak-

anak perusahaannya yang telah diaudit, dan surat

kuasa yang harus dinotarisasi di hadapan notaris

publik dan dikonsulerisasi oleh KBRI Indonesia di

Korea Selatan. Pada waktu yang bersamaan,

terdapat hari libur nasional Idul Fitri yang panjang

di Indonesia dan di Korea Selatan. Tidak mungkin

LG International Corp. dapat mengumpulkan dan

mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut dalam

kurun waktu tersebut. ------------------------------------

2. Berdasarkan alasan-alasan di atas, sebagaimana

yang akan kami mohonkan juga pada akhir surat

jawaban ini, kami memohon kepada Majelis Komisi

untuk memberikan pengesampingan denda atas

keterlambatan pemberitahuan ke KPPU atau untuk

menjatuhkan denda yang sangat minimum

sehubungan dengan keterlambatan pemberitahuan

ke KPPU mengenai akuisisi BNE. ------------------------

Permohonanan kami untuk pengenyampingan denda

atau permohonan untuk denda minimum adalah

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: ---------------

ALASAN PERTAMA ATAS PENGESAMPINGAN DENDA

ATAU PERMOHONAN DENDA MINIMUM --------------------------

LG INTERNATIONAL CORP. TELAH BERKONTRIBUSI

MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH INDONESIA

TERKAIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT

LISTRIK GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN ENERGI

NASIONAL DAN MENINGKATKAN PERTUMBUHAN

EKONOMI INDONESIA-----------------------------------------------------

1. LG International Corp. terbukti mendukung penuh

program Pemerintah Republik Indonesia dalam

program percepatan pembangunan pembangkit

listrik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

energi nasional. Proyek Hasang yang dikerjakan oleh

BNE adalah salah satu program prioritas pemerintah

Indonesia dan diatur berdasarkan Peraturan Menteri

Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun

2012 sebagaimana disebutkan di atas, dimana

Proyek Hasang termasuk dalam daftar

pembangunan pembangkit listrik yang harus

dipercepat dan menggunakan energi yang

terbarukan. Hal ini telah dikuatkan dan sejalan

dengan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Nomor 23/KPPU/PDPT/X/2015 tertanggal 22

September 2015 Tentang Penilaian Atas

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan

PT Binsar Natorang Energi Oleh LG International

Corp. (“Pendapat KPPU”) pada halaman 8-10. Selain

itu, program ini akan menopang pembangunan dan

memacu pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia

dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6% per

tahunnya. ----------------------------------------------------

2. Bahwa sebagai pelaku usaha yang mendukung

program pemerintah Indonesia, LG International

Corp. berhak didukung dan berhak atas

perlindungan hukum karena LGI telah melakukan

kewajiban hukum yang ditentukan di dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia. ----------------------------------------------------

3. Terbukti bahwa LG International Corp. melalui anak

perusahaannya telah melakukan aksi yang konkrit

untuk membantu perekonomian setempat, antara

lain: (i) merekrut tenaga kerja lokal yang akan

ditempatkan disekitar pembangkit listrik; atau (ii)

membeli dan menggunakan bahan baku pendukung

dari masyarakat setempat atau supplier lokal guna

mendukung perekonomian setempat. ------------------

4. Terbukti bahwa LG International Corp. tidak sengaja

terlambat dalam melakukan pemberitahuan kepada

KPPU. Lebih lanjut sangat tidak logis bagi LG

International Corp. untuk sengaja agar membayar

denda dimana dana tersebut dapat dimanfaatkan

dan dialokasikan untuk mengembangkan bisnis

pembangkit listrik di Indonesia. -------------------------

ALASAN KEDUA ATAS PENGESAMPINGAN DENDA ATAU

PERMOHONAN DENDA MINIMUM ------------------------------------

PENDAPAT KPPU TERKAIT KONSULTASI DAN

PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN TERLAPOR

MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT DUGAAN PRAKTIK

MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK

SEHAT YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGAMBILALIHAN

SAHAM BNE ------------------------------------------------------------------ .

1. Terbukti bahwa penilaian di Pendapat KPPU pada

intinya menyatakan bahwa akuisisi saham BNE oleh

LG International Corp. tidak terdapat dugaan

praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak

sehat. Untuk menghindari keragu-raguan ijinkan

kami kutip pendapat KPPU pada halaman 11

sebagai berikut: ---------------------------------------------

“IX. KESIMPULAN ------------------------------------------------------

9.5 Bahwa dengan adanya Power Purchase

Agreement antara PT Binsar Natorang Energi dengan

PT PLN (Persero) yang menyatakan seluruh energy

listrik yang dihasilkan oleh PT Binsar Natorang Energi

dijual seluruhnya kepada PT PLN (Persero) dengan

harga yang telah disepakati menunjukkan PT Binsar

Natorang Energi tidak memiliki kekuatan untuk

melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan

usaha tidak sehat. ----------------------------------------------------

X. PENDAPAT KOMISI -----------------------------------------------

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat

tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh

pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar

Natorang Energi oleh LG International Corp.” -------------

Berdasarkan Pendapat KPPU di atas, terbukti bahwa

akuisisi saham BNE oleh LG International Corp.

bukan merupakan praktek monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat. Hal ini penting

dicatat, bahwa LG International Corp. adalah pelaku

usaha yang beritikad baik dalam menjalankan

bisnisnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat

berdasarkan penilaian KPPU yang berpendapat

bahwa transaksi yang LG International Corp.

lakukan tidak melanggar hukum persaingan usaha.

Juga, sekalipun telah terlambat, LG International

Corp. tetap dengan sukarela menyampaikan

pemberitahuan kepada KPPU mengenai akuisisi

BNE. ----------------------------------------------------------

Putusan-Putusan KPPU Mempertimbangkan Alasan-

Alasan Pelaku Usaha Yang Melakukan Pemberitahuan

Dalam Memutuskan Jumlah Denda Keterlambatan ------

1. Sangat adil dan beralasan apabila Majelis Komisi

KPPU mempertimbangkan alasan-alasan LG

International Corp. di atas. Apabila Majelis Komisi

KPPU memutuskan menghukum dan menjatuhkan

sanksi kepada LG International Corp. dengan

perhitungan maksimal denda sebesar

Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per hari

dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan LG

International Corp., maka sudah dapat dipastikan

LG International Corp. akan mengalami kerugian

yang besar dan tidak dapat berkompetisi dengan

pelaku usaha lainnya dengan optimal di Indonesia.

Dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan dan

dialokasikan oleh LG International Corp. untuk

memperkuat aspek finansial perusahaan BNE dan

pengembangan akan teralokasi untuk sepenuhnya

membayar denda yang timbul dari keterlambatan

penyampaian pemberitahuan. Hal ini tentu akan

mengurangi kemampuan LG International Corp.

untuk bersaing dengan pesaing lainnya di bisnis ini.

2. Sebagaimana telah kami sampaikan di atas, LG

International Corp. sama sekali tidak memiliki niat

atau agenda tersembunyi untuk dengan sengaja

terlambat mengajukan pemberitahuan kepada KPPU

melewati tenggat waktu yang ditentukan. Namun

demikian, LG International Corp. tetap

menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU,

karena LG International Corp. pada dasarnya

berupaya keras untuk tunduk, patuh, dan taat pada

setiap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kami mohon agar Majelis Komisi KPPU Yang

Terhormat dapat mempertimbangkan upaya dan

itikad baik LG International Corp.. ----------------------

3. LG International Corp. mencatat bahwa KPPU dalam

beberapa putusannya dapat memberikan

pertimbangan atas alasan pelaku usaha dan tidak

menjatuhkan denda maksimal. Sebagai rujukan,

KPPU dalam Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-

M/2014 antara PT Muarabungo Plantation sebagai

Terlapor dan KPPU, transaksi akuisisi berlaku efektif

pada tanggal 15 Oktober 2012 dan kemudian PT

Muarabungo Plantation melaporkan kepada KPPU

atas transaksi akusisi tersebut pada tanggal 18

Maret 2013. Sehingga total hari keterlambatan

adalah sebanyak 76 (tujuh puluh enam) hari kerja.

Dalam putusannya KPPU menghukum PT

Muarabungo Plantation sebesar Rp. 1.000.000.000

(satu miliar Rupiah). ---------------------------------------

4. KPPU dalam putusan Perkara Nomor 07/KPPU-

M/2014 tertanggal 3 Juni 2014 antara PT Tiara

Marga Trakindo sebagai Terlapor dan KPPU, dimana

KPPU menghukum PT Tiara Marga denda sebesar

Rp.1.000.0000.0000 (satu miliar Rupiah) meskipun

total hari keterlambatan mencapai 41 (empat puluh

satu) hari kerja. ---------------------------------------------

5. Keterlambatan LG International Corp. jauh dibawah

total hari keterlambatan perusahaan-perusahaan

tersebut di atas. Sehingga sangat berdasar dan

beralasan bagi Majelis Komisi untuk mengabulkan

permohonan LG International Corp. atas

pengesampingan denda atau denda yang sangat

minimum. ----------------------------------------------------

6. Dalam hal ini LG International Corp. terbukti telah

telah beritikad baik tetap melakukan pemberitahuan

setelah transaksi efektif secara hukum.

Sebagaimana disampaikan di atas, LG International

Corp. mendukung program pemerintah dibidang

energi dan total keterlambatan hari jauh di bawah

para pelaku usaha yang disebut di putusan atas.

Dengan demikian, sangat beralasan dan sah untuk

LG International Corp. memohon kepada KPPU

untuk memberikan pengesampingan denda, atau

keringanan denda kepada LG International Corp.. ---

7. Berdasarkan putusan-putusan KPPU di atas, jelas

bahwa KPPU dapat memberikan keringanan denda

yang tidak maksimal kepada pelaku usaha yang

telah beritikad baik, dalam hal ini, LG International

Corp. telah beritikad baik menyampaikan

pemberitahuan kepada KPPU meskipun terlambat. --

LG International Corp. bersikap baik dan kooperatif

selama proses pemeriksaan -----------------------------------

1. LG International Corp., BNE dan anak-anak

perusahaan mereka sangat bersikap kooperatif

dalam setiap tahapan proses pemeriksaan oleh

Penyidik KPPU. Direktur maupun perwakilannya

yang sah dari LG International Corp., BNE dan

anak-anak perusahaan LG International Corp. selalu

hadir dalam setiap proses pemeriksaan yang

dijadwalkan oleh KPPU. Selanjutnya, LG

International Corp., BNE dan anak-anak perusahaan

LG International Corp. telah memenuhi seluruh

persyaratan Penyidik KPPU untuk menyampaikan

dokumen-dokumen pendukung tertulis, informasi

dan data yang diperlukan oleh KPPU dalam

melengkapi proses pemeriksaannya dan Laporannya.

Bahkan LG International Corp. secara aktif

menghubungi KPPU untuk menanyakan dokumen

tambahan apalagi yang diperlukan oleh KPPU

sehubungan dengan pemeriksaan ini. ------------------

2. LG International Corp. tidak mempersulit dan

berbelit-belit proses pemeriksaan perkara dan LG

International Corp. mengakui kesalahan yang

terlambat menyampaikan pemberitahuan dan hal ini

secara tegas dan jelas telah diapresiasi oleh Ketua

Majelis Komisi Yang Terhormat di proses

persidangan. ------------------------------------------------

3. LG International Corp. hendak menyimpulkan

bahwa sangat wajar dan berdasar bila Majelis Komisi

memberikan pengesampingan denda atas

keterlambatan penyampaian pemberitahuan

mengenai akuisisi BNE atau untuk menjatuhkan

denda minimum berdasarkan alasan-alasan sebagai

berikut: -------------------------------------------------------

3.1. Pertama, LG International Corp. tidak memiliki

maksud untuk terlambat menyampaikan

pemberitahuan mengenai akuisisi saham BNE.

LG International Corp. telah dengan itikad baik

tetap mencoba menyampaikan pemberitahuan

kepada KPPU sekalipun akuisisi tersebut telah

berlaku efektif. ----------------------------------------

3.2. Kedua, LG International Corp. menghadapi

kendala dalam mempersiapkan dan melengkapi

dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh

KPPU sehubungan dengan pemberitahuan

tersebut, termasuk mempersiapkan laporan

keuangan LG International Corp. dan anak-

anak perusahaannya yang telah diaudit, BNE

dan anak-anak perusahaannya, Surat Kuasa

yang harus dikonsulerisasi oleh KBRI Indonesia

di Korea Selatan, dan dokumen pendukung

lainnya.-------------------------------------------------

3.3. Ketiga, Pihak Terlapor mengalami kesulitan

untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang

dipersyaratkan untuk penyampaian

pemberitahuan ke KPPU karena pada saat itu

terdapat hari libur nasional Idul Fitri yang

panjang di Indonesia dan di Korea Selatan pada

saat yang bersamaan. -------------------------------

3.4. Keempat, LG International Corp. tidak

mengetahui dengan baik batasan nilai

(threshold) pemberitahuan sebagaimana diatur

berdasarkan Peraturan KPPU karena ini

merupakan kali pertama LG International Corp.

melakukan investasi pada infrastruktur

ketenagalistrikan di Indonesia.---------------------

3.5. Kelima, LG International Corp. tidak melakukan

praktik anti-monopoli apapun berdasarkan

Pendapat KPPU. --------------------------------------

3.6. Keenam, LG International Corp. sangat

kooperatif selama proses pemeriksaan di KPPU.

3.7. Ketujuh, LG International Corp. mendukung

Pemerintah Indonesia dalam program

percepatan di Bidang Energi. -----------------------

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah

diuraikan di atas, LG International Corp. mohon kepada

Majelis Komisi KPPU Yang Terhormat untuk memutus

perkara berdasarkan hal-hal berikut ini: -------------------

III. PETITUM ---------------------------------------------------------

1. Menerima setiap alat bukti yang diajukan oleh Pihak

Terlapor dalam perkara ini. -------------------------------

2. Memohon Majelis Komisi KPPU untuk memberikan

pengesampingan denda atau memberikan

keringanan denda atau tidak memberikan denda

secara maksimal sehubungan dengan keterlambatan

LG International Corp. dalam melakukan

pemberitahuan kepada KPPU terkait akuisisi saham

BNE. ----------------------------------------------------------

Atau

Apabila Majelis Komisi KPPU Yang Terhormat

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono). ----------------------------------------------

2. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu

Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan

Komisi Nomor 21/KPPU/Pen/IV/2016 tanggal 18 April

2016 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor

16/KPPU-M/2015 (vide bukti A22). ------------------------------

3. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah

Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi

Nomor 30/KPPU/Kep.3/IV/2016 tanggal 18 April 2016

tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi

pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-

M/2015 (vide bukti A23). ------------------------------------------

4. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan

Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi dan Petikan

Penetapan Musyawarah Majelis kepada Terlapor (vide bukti

A25, A26). ------------------------------------------------------------

5. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah

Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti

dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan,

Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan,

keterangan Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil

Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor

(fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan

dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah

terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor

16/KPPU-M/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi

menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ---------------------------------------

1. Tentang Terlapor. -------------------------------------------------------------------

2. Tentang Dugaan Pelanggaran. ---------------------------------------------------

3. Tentang Aspek Formil. -------------------------------------------------------------

4. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan setelah Pengambilalihan Saham.

5. Tentang Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Kepada Komisi. ------

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999. ---------------------------------------------------------------------------------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas: ----------

1. Tentang Terlapor --------------------------------------------------------------------------

Terlapor, LG International Corp., yang beralamat di Kantor Pusat di LG

Twin Tower, 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea

Selatan dan beralamat Kantor Perwakilan Jakarta di The City Center

Tower One, Batavia Building, 18 Floor, Suite 03-05, Jalan K.H. Mas

Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia.

LG International Corp. terdaftar dalam bursa efek Korea Selatan pada

bulan Januari 1976 sebagai perusahaan perdagangan umum

berdasarkan peraturan pemerintah Korea Selatan pada tanggal 12

November 1976. LG International Corp. melakukan bisnis di bidang

ekspor impor, natural resources, pengembangan bisnis, energi, dan

kegiatan usaha lainnya. ------------------------------------------------------------

2. Tentang Dugaan Pelanggaran ----------------------------------------------------

Dugaan Pelanggaran Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor adalah Keterlambatan

Pemberitahuan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 29 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah

Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham PT Binsar

Natorang Energi oleh LG International Corp.. ----------------------------------

3. Tentang Aspek Formil -------------------------------------------------------------

3.1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun

2010 diatur bahwa pemberitahuan penggabungan, peleburan atau

pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai

penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara

tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

tanggal berlaku efektif secara yuridis. -------------------------------------

3.2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010,

dalam hal tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi

berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan

denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). ----------------

3.3. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham dari Badan Usaha

yang diambilalih PT. Binsar Natorang Energi dan Badan Usaha

Pengambilalih LG International Corp. tidak ditemukan hubungan

afiliasi sebelum pengambilalihan saham, dengan demikian maka

kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada

KPPU berlaku bagi Badan Usaha Pengambilalih. ------------------------

4. Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan Pengambilalihan Saham ----------

4.1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57

Tahun 2010 menyatakan bahwa batasan nilai aset dan/atau nilai

penjualannya untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan

Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan saham

perusahaan lain kepada Komisi apabila: ----------------------------------

4.1.1. Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima

ratus miliar rupiah); dan atau --------------------------------------

4.1.2. Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima

triliun rupiah). --------------------------------------------------------

4.2. Nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

di atas dihitung berdasarkan nilai aset atau nilai penjualan dari:

4.2.1. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil


perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan ----

4.2.2. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung

mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau

Badan Usaha yang mengambillalih saham perusahaan lain

dan Badan Usaha yang diambilalih. -------------------------------

4.3. Nilai penjualan dan/atau aset hasil Penggabungan atau Peleburan

atau Pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset

yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau

aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing masing pihak

yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan

usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan

atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan diatur dalam

Perkom Nomor 2 Tahun 2013. ----------------------------------------------

4.4. Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya

meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang

melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, tetapi

juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang

terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan

secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan

Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak

perusahaan yang paling bawah diatur dalam Perkom Nomor 2

Tahun 2013. --------------------------------------------------------------------

4.5. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Tertinggi yang

dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak

perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak

perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan diatur

dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2013. --------------------------------------

4.6. Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di wilayah

Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang dihitung

adalah nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak termasuk export),

baik yang berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber

dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau nilai

penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan

seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari

Badan Usaha Induk Tertinggi diatur dalam Perkom Nomor 2 Tahun

2013. ----------------------------------------------------------------------------

4.7. Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan,

Peleburan, dan Pengambilalihan memiliki perbedaan yang signifikan

antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan

nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya (terdapat selisih

lebih besar dari 30%), maka nilai penjualan dan/atau asetnya

dihitung berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau aset 3

(tiga) tahun terakhir diatur dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2013. ----

4.8. Bahwa rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir dari Badan Usaha

Pengambilalih LG International Corp. adalah sebesar

Rp. 3.782.765.003.712,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh

dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ribu tujuh ratus

dua belas rupiah) dan nilai penjualan 3 (tiga) tahun terakhir dari

Badan Usaha Pengambilalih LG International Corp. adalah sebesar

Rp. 5.315.794.952.347,00 (lima triliun tiga ratus lima belas miliar

tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh

dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah). --------------------------

4.9. Bahwa rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir dari Badan Usaha

yang diambil alih PT Binsar Natorang Energi adalah sebesar

Rp. 44.151.339.415,00 (empat puluh empat miliar seratus lima

puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus

lima belas rupiah). ------------------------------------------------------------

4.10. Bahwa perhitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan

diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan

Badan Usaha Pengambilalih dengan Badan Usaha yang diambil alih

sebesar Rp. 3.826.916.343.127,00 (tiga triliun delapan ratus dua

puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat

puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) untuk nilai aset

dan Rp. 5.315.794.952.347,00 (lima triliun tiga ratus lima belas

miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima

puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk nilai

penjualan. ----------------------------------------------------------------------

4.11. Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai aset dan nilai penjulan

gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham telah

memenuhi batas minimal nilai aset dan nilai penjualan gabungan

yang wajib dilaporkan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

juncto Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

5. Tentang Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Kepada Komisi----

5.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa pemberitahuan penggabungan,

peleburan atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset

dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib

diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis. ---------

5.2. Bahwa LG International Corp. memberitahukan secara tertulis

kepada KPPU pada tanggal 27 Agustus 2014 terkait pengambilalihan

saham PT Binsar Natorang Energi (vide bukti C17). ---------------------

5.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggal telah berlaku efektif

secara yuridis adalah 12 Juni 2014 sejak diterbitkannya Surat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

13441.40.22.2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal Penerimaan

Pemberitahuan Data Perseroan PT Binsar Natorang Energi (vide

bukti C4). -----------------------------------------------------------------------

5.4. Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis perubahan

data perseroan PT Binsar Natorang Energi, maka Terlapor harus

sudah melaporkan kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal

23 Juli 2014. -------------------------------------------------------------------

5.5. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan terdapat

keterlambatan pemberitahuan penggabungan, peleburan dan

pengambilalihan seham PT Binsar Natorang Energi oleh LG

International Corp. kepada Komisi, selama 20 (dua puluh) hari kerja

sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut di bawah ini: ----------

Hari

ke

Tanggal/Bulan Hari

ke

Tanggal/Bulan











5.6. Bahwa Terlapor dalam Keterangannya pada Sidang Majelis Komisi

tanggal 31 Maret 2016 dan Kesimpulannya telah mengakui terjadi

Keterlambatan Pemberitahuan atau notifikasi kepada Komisi yaitu

pada tanggal 27 Agustus 2014 dan mengakui dugaan pelanggaran

sebagai dimaksud dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti

B3 dan T5). ---------------------------------------------------------------------

5.7. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator

dan Kesimpulan Terlapor mengenai adanya keterlambatan

pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan

saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp.

kepada Komisi selama 20 (dua puluh) hari kerja. ------------------------

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 ---------------------------------------------------------------------------------------------

6.1. Menimbang bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

berbunyi sebagai berikut: ----------------------------------------------------

(1) “Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28

yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi

jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut)” --------

(2) “Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan

serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.----------------------------

6.2. Unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. --------------------------------

6.2.1. Bahwa Pasal 28 ayat (2) menyatakan ”Pelaku usaha dilarang

melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila

tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. -----------------

6.2.2. Bahwa pasal 28 ayat (3) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut

mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang

dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan

ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam

peraturan pemerintah”.-----------------------------------------------

6.2.3. Bahwa yang dimaksud peraturan pemerintah adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. ------------------

6.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan berdasarkan

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010

adalah “perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha

untuk mengambilalih saham badan usaha yang

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha

tersebut. ----------------------------------------------------------------

6.2.5. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4 tentang hukum,

telah terjadi pengambilalihan saham PT Binsar Natorang

Energi oleh Terlapor yang mengakibatkan beralihnya

pengendalian atas PT Binsar Natorang Energi berdasarkan

pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 27 Agustus 2014

(vide bukti C17). ------------------------------------------------------

6.2.6. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham

terpenuhi. -------------------------------------------------------------

6.3. Unsur Nilai Aset atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah

Tertentu. ------------------------------------------------------------------------

6.3.1. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai asset dan

atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah. -----------------------------------------------

6.3.2. Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas,

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor

57 Tahun 2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai

aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu.

6.3.3. Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah

tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57/2010

yang menentukan: ----------------------------------------------------

a. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun

lima ratus miliar rupiah); dan/atau ---------------------------

b. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima

triliun rupiah). ----------------------------------------------------

6.3.4. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 57 Tahun 2010 tersebut di atas dihitung berdasarkan

penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: --------

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha

hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih

saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang

diambilalih; dan --------------------------------------------------

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak

langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan

Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil


perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. -----

6.3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset

dan/atau nilai penjualan penggabungan diperoleh fakta-

fakta bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan badan usaha

pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar

Rp. 3.826.916.343.127 (tiga triliun delapan ratus dua puluh

enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat

puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) untuk nilai

aset dan Rp. 5.315.794.952.347 (lima triliun tiga ratus lima

belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan

ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh

rupiah) untuk nilai penjualan. -------------------------------------

6.3.6. Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan atau nilai

penjualan yang melebihi jumlah tertentu terpenuhi. ----------

6.4. Unsur Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan kepada Komisi. ---

6.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor

57/2010 diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan Badan

Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan

saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau

nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib

diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30

(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif

secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan

Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. --------------

6.4.2. Bahwa LG International Corp. memberitahukan secara

tertulis kepada KPPU pada tanggal 27 Agustus 2014 terkait

Pengambilalihan Saham PT Binsar Natorang Energi (vide

bukti C17). -------------------------------------------------------------

6.4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor

40/2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggal telah berlaku

efektif secara yuridis adalah 12 Juni 2014 sejak

diterbitkannya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU-13441.40.22.2014 tanggal 12 Juni

2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan PT Binsar Natorang Energi (vide bukti C4). ----------

6.4.4. Bahwa berdasarkan telah berlaku efektif secara yuridis

perubahan data perseroan PT Binsar Natorang Energi, maka

Terlapor harus sudah melaporkan kepada KPPU selambat-

lambatnya pada tanggal 23 Juli 2014. ----------------------------

6.4.5. Bahwa berdasarkan analisis sebagaimana dijabarkan di atas,

LG International Corp. telah melakukan pelanggaran

terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

oleh karena itu Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57

Tahun 2010 telah dapat dikenakan kepada LG International

Corp., dengan demikian unsur keterlambatan melakukan

pemberitahuan kepada Komisi terpenuhi. -----------------------

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ----------------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi Terlapor,

Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -------------------

7.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan

sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ---------

7.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah

Nomor 57 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal Pelaku

Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku

Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari

keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara

keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh

lima miliar rupiah)”. ------------------------------------------------------------

7.3. Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan

Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil

keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan

dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan

untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan

serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. -------------------------

7.4. Bahwa Majelis Komisi menetapkan lamanya hari keterlambatan

pemberitahuan pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi

oleh LG International Corp. adalah selama 20 (dua puluh) hari. ------

7.5. Bahwa Pasal 6 PP Nomor 57/2010 mengatur “Dalam hal Pelaku

Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku

Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari

keterlambatan. ----------------------------------------------------------------------------------

7.6. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka LG International Corp.

dapat dikenakan denda atas keterlambatan pemberitahuan

pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG

International Corp. sebesar: -------------------------------------------------

- (20 hari x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp 20.000.000.000,00)

7.7. Bahwa oleh karena Majelis Komisi menilai Terlapor telah bersikap

kooperatif, beritikad baik dan mengakui terjadinya keterlambatan

melakukan pemberitahuan kepada Komisi maka Majelis Komisi

memberikan keringanan denda berupa pengurangan jumlah denda

yang dikenakan sebesar 60% (enam puluh persen). ---------------------

8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup ---------------------------------------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ---------------------------------

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. --------------------

2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp. 8.000.000.000,00

(delapan miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung atau

melalui bagian dari kelompok usaha Terlapor yang berada di

Indonesia, ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang

Persaingan Usaha). ------------------------------------------------------------------

3. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan

dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis

Komisi pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 oleh Majelis Komisi yang

terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi;

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa

tanggal 26 April 2016, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E.,

Febby Kristantri, S.Sos, M.E. dan Rosanna Sarita, S.H. masing-masing

sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd

Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

Ttd

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

Ttd

Febby Kristantri, S.Sos, M.E.

Ttd

Rosanna Sarita, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktur Persidangan

M. Hadi Susanto

P U T U S A N · 2016. 5. 19. · -1- SALINAN P U T U S A N Perkara Nomor 16/KPPU-M/2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa

Documents