P R O S I D I N G - snpap.fkip.uns.ac.idsnpap.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/PROSIDING-SEMNAS...P R O S I D I N G Seminar Nasional ... Tim Redaksi: 1. Editor : Prof. Dr.

ii

“Berkarakter Kuat dan Cerdas” FKIP, UNS Surakarta

Surakarta, 19 September 2015 Seminar Nasional PAP “Pengembangan Ilmu

dan Profesi Administrasi Perkantoran: Peluang dan Tantangan” www.snpap.fkip.uns.ac.id

P R O S I D I N G

Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran

“Pengembangan Ilmu dan Profesi Administrasi

Perkantoran : Tantangan dan Peluang”

Tim Redaksi :

1. Editor : Prof. Dr. Muhyadi

Prof. Dr. Tjutju Yuniarsih, SE., M.Pd

2. Perancang Sampul : Arif Wahyu Wirawan, S.Pd

Jumiyanto Widodo, S.Sos., M.Si

3. Penata Letak : Arif Wahyu Wirawan, S.Pd

Chairul Huda Atma D, S.Pd

4. Pencetak dan Produksi : Wisnu Wibisono, S.Pd

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

iii




P R O S I D I N G


“Pengembangan Ilmu dan Profesi Administrasi Perkantoran :

Tantangan dan Peluang”

Tim Redaksi :

1. Editor : Prof. Dr. Muhyadi

Prof. Dr. Tjutju Yuniarsih, SE., M.Pd

2. Perancang Sampul : Arif Wahyu Wirawan, S.Pd

Jumiyanto Widodo, S.Sos., M.Si

3. Penata Letak : Arif Wahyu Wirawan, S.Pd

Chairul Huda Atma D, S.Pd

4. Pencetak dan Produksi : Wisnu Wibisono, S.Pd

ISBN : 978-602-73280-0-6

Penerbit :

Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran

FKIP – UNS Surakarta

Jl. Ir. Sutami No.36 A Surakarta 57126

Telp . : (0271) 648939 Ext 128

Fax . : (0271) 648939

Cetakan : Tunggal, September 2015

Hak cipta dilindungi dalam undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara

apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

iv




K A T A P E N G A N T A R

Perkembangan penggunaan istilah “administration” sekarang sudah umum pula diterapkan di berbagai kalangan sebagaimana pernyataan Stephen P Robbins (1980) “in business administration, public administration, health administration, educational administration, and so on, it appears logical and consistent to use administration rather than management” Robins lebih senang menggunakan istilah adminstrasi baik untuk kalangan perniagaan atau organisasi-organisasi yang mengejar keuntungan maupun untuk kalangan pemerintahan dan organisasi-organisasi sosial, yang tidak semata-mata atau sama sekali tidak, mengejar keuntungan.

Menggunakan pendekatan administrasi merupakan solusi sesungguhnya dalam pemecahan suatu masalah. Sehingga Sondang P. Siagian menegaskan bahwa tegak robohnya suatu negara dan bahkan maju-mundurnya peradaban manusia, serta timbul tenggelamnya bangsa-bangsa didunia tidak dikarenakan peperangan atau malapetaka lainnya, akan tetapi akan tergantung pada baik-buruknya administrasi yang dimiliki.

Memberikan gambaran secara eksplisit mengenai urgensi Pengembangan Ilmu dan Profesi Administrasi Perkantoran : Tantangan dan Peluang yang dikemas dalam seminar nasional kali ini bisa dipahami sebagai usaha memahami bersama implementasi administrasi dalam bidang-bidang pengorganisasian, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan hubungan masyarakat mampu mejawab tantangan pengembangan sektor publik maupun privat, pendidikan maupun praktisi.

Menimbang adanya tantangan demi perkembangan lebih lanjut tersebut maka semakin menunjuk pada pentingnya forum ilmiah seminar nasional ini diselenggarakan dan didokumentasikan dalam bentuk Prosiding dengan mengakomodir tema : Pendidikan dan Administrasi Perkantoran, Sistem Informasi Administrasi Perkantoran, Komunikasi Perkantoran, Manajemen Perkantoran, Kehumasan dan Manajemen Pelayanan, serta Manajemen Administratif.

Surakarta, 19 September 2015

v




SAMBUTAN KETUA PANITIA SNPAP 2015 FKIP UNS

Yang sangat kami hormati Dekan FKIP UNS (diwakili oleh Wakil Dekan 1) Yang turut sangat kami hormati Para pembicara SNPAP Yang kami hormati dan sayangi Dewan Dosen Prodi PAP FKIP UNS Yang turut kami hormati dan banggakan Presenter Makalah SNPAP Yang turut kami banggakan dan sayangi peserta SNPAP 2015 Assalamu’alaikum wr.wb.

Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan untuk kita semuanya yang sungguh tidak bisa kita perhitungkan banyaknya. Termasuk pada hari ini kita mendapat anugerah terselenggarakannya Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran (SNPAP) 2015 FKIP UNS. Seminar ini dapat terselenggara berkat kerjasama segenap pihak terutama secara internal dewan dosen PAP FKIP UNS yang secara kompak mensuport keberhasilan penyelenggaraan seminar ini dan tentunya Panitia yang memotori teamwork bekerja dengan baik. Untuk itu terimakasih banyak kami ucapkan dengan setulus hati.

Sesungguhnya kegiatan SNPAP ini memiliki maksud tujuan untuk mendudukkan Administrasi khususnya Administrasi Perkantoran sebagaimana mestinya dan menggali potensi-potensinya dalam bidang keilmuan dan praktek kehidupan yang memberikan kesuksesan dan kejayaan untuk kita. Oleh karenanya tema yang diangkat adalah : Pengembangan Ilmu dan Profesi Administrasi Perkantoran : Tantangan dan Peluang.

Mengingat pentingnya kegiatan ini bagi setiap orang maka panitia telah berusaha mengundang segenap lembaga pendidikan di level sekolah dan perguruan, praktisi dan juga pemerhati. Sosialisasi dilakukan melalui kontak langsung dan media komunikasi jaringan. Sekiranya belum mendapat sambutan gegap gempita, tapi kehadiran dari para peserta hari ini telah membuat kami berbesar hati. Kami ucapkan selamat dan sukses untuk segenap yang hadir di kegiatan SNPAP ini. Hal tersebut memotivasi kami untuk melanjutkan kegiatan ini di tahun-tahun mendatang dengan format yang lebih baik dan strategis lagi serta bertekad mengaplikasikan/merealisir blue print hasil SNPAP kali ini.

SNPAP 2015 kali ini menghadirkan para pembicara yang merupakan pakar dibidangnya antara lain : 1. Dr. Kusdi Raharjo, DEA (Ketua AIBI (Asosiasi Ilmu Adminsitrasi Bisnis

Indonesia) juga Dosen di Universitas Negeri Malang. 2. Syswitika Rahayu, S.Pd., MM ( Manajer Sertifikasi LSP di ASPI) 3. Dr. Andre N. Rahmanto, M.Si. (Kaprodi PAP FKIP)

vi




Agar aspek keilmuan SNPAP 2015 ini dapat terdokumentasi dengan baik maka digelar presentasi pemakalah yang hingga batas pendaftaran terkumpul cukup banyak hingga terbagi dalam 3 group pararel. Masing-masing terkelompokkan dalam Group berikut ini : 1. Paralel Group A : Komunikasi Perkantoran,Kehumasan dan Manajemen

Pelayanan, Manajemen SDM dan Kepemimpinan Akan dimoderatori : Tutik Susilowati, S.Sos., M.Si.

2. Pararel Group B : Pendidikan dan Administrasi Perkantoran, Akan dimoderatori : Dr. Joko Santosa Th, M.Pd

3. Pararel Group C : Sistem Informasi Administrasi Perkantoran, Manajemen Administratif, Manajemen Perkantoran Akan dimoderatori : Jumiyanto Widodo, S.Sos., M.Si Peserta Pemakalah dapat melihat penempatan dirinya dalam group : yang

mana ? dari booklet yang sudah diberikan oleh panitia. Pada akhirnya kami selaku ketua panitia mengucapkan banyak terimaksih

untuk segenap pihak yang telah mendukung suksesnya kegiatan SNPAP ini sekaligus memohon maaf atas kelemahan, kekurangan dan kekhilafan kami sebagai panitia penyelenggara karena sungguh tidak ada gading yang tak retak. Semoga awal yang baik ini dapat berlanjut dengan proses, output dan outcame yang baik pula. Selamat dan sukses mengikuti kegiatan SNPAP 2015

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

vii





“Pengembangan Ilmu dan Profesi Administrasi Perkantoran :

Tantangan dan Peluang”

Pembicara Utama :

1. Dr. Kusdi Raharjo, DEA (Ketua AIBI)

2. Siwystika Rahayu, S.Pd., MM. (Asesor kompetensi Bidang Administratif

Profesional dan Sekretaris Indonesia)

3. Dr. Andre N. Rahmanto, S.Sos, M.Si (Ketua Prodi PAP FKIP UNS)

viii




MATERI PEMBICARA UTAMA PENGEMBANGAN ILMU DAN PROFESI ADMINISTRASI PERKANTORAN:

PERSPEKTIF ADMINISTRASI BISNIS Kusdi Raharjo

PENDAHULUAN Sumberdaya manusia (SDM) merupakan elemen terpenting dalam

pembangunan nasional. Peran SDM mengalami perubahan seiring jalannya waktu. Aspek ini pernah dikesampingkan pada awal era industri yang menempatkan manusia sebagai factor produksi seperti layaknya factor produksi yang lain seperti: mesin, material, gedung, dll. Namun perubahan telah menggeser pandangan tersebut dan sekarang para ahli sepakat bahwa manusia merupakan unsur utama keberhasilan di berbagai sektor pembangunan.

Manusia adalah makhluk ekonomi (homoeconomicus), karenanya pembangunan ekonomi menjadi perhatian utama dari setiap negara mengingat dampaknya sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Stabilitas politik, keamanan, dan sosial sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan ekonomi. Muara dari pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Walaupun belakangan ini telah banyak digugat, dimensi ekonomi masih ditempatkan sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu negara.

Ekonomi merupakan tolok ukur utama keberhasilan pembangunan nasional. Dampak aspek ekonomi terhadap kehidupan masyarakat sangat luas. Kondisi ekonomi yang tidak baik akan mendorong terjadinya kriminalitas dan menurunnya kualitas hidup. Para ahli sepakat bahwa aktifitas bisnis merupakan motor utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk mendukung terciptanya daya saing bisnis yang berkelanjutan tentunya menuntut ketersediaan sumberdaya yang memadai, tak terkecuali SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Perubahan masif telah terjadi pada berbagai sisi kehidupan sejak dasa warsa delapan puluhan. Berakhirnya perang dingin antara blok barat (Amerika Serikat dengan sekutu utamanya di Eropa) dengan blok timur (Uni Sovyet dan negara-negara komunis lainnya), mendorong terjadinya transformasi bukan hanya pada tatanan politik tetapi juga aspek yang lain, diantaranya adalah: ekonomi, bisnis, teknologi, dan sosial. Kondisi demikian tentu saja menuntut ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkungan saat ini.

Beberapa dekade terakhir bisnis menjadi perbincangan berbagai pihak di tanah air baik itu politisi, akademisi, maupun praktisi bisnis itu sendiri. Hal ini terjadi mengingat aktifitas bisnis merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pengertian bisnis itu sendiri mengacu

ix




pada perilaku yang berorientasi pada tujuan untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya produktif dengan cara membeli, membuat, dan menjual untuk memperoleh laba.

Aktifitas bisnis dalam suatu negara sangat ditentukan oleh sistem ekonomi yang diadopsi oleh negara bersangkutan. Berbicara sistem ekonomi, kita mengenalnya ada tiga, yaitu kapitalis, sosialis, dan kombinasi antara keduanya. Setiap sistem memiliki pandangan yang berbeda terhadap peluang (bisnis). Pada sisem kapitalis setiap individu (rakyat) diberi kesempatan yang sama untuk mencari dan memanfaatkan peluang (equal in opportuny). Tanggung jawab pemerintah menciptakan peluang (bisnis) melalui regulasi dan mendorong rakyatnya untuk memanfaatkan peluang tersebut. Kegiatan bisnis diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Pada sistem ini aktifitas bisnis dikendalikan oleh mekanisme pasar sehingga terjadi persaingan yang ketat. Campur tangan (intervensi) pemerintah pada pasar minim. Bila pasar berfungsi dengan baik (efisien), sistem ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya. Konsep ini sangat ideal bagi negara yang kapasitas individunya relatif seimbang, maksudnya kesenjangan kapasitas antar warga masyarakat relatif kecil. Bila pengetahuan dan ketrampilan rakyat masih belum merata, penggunaan pendekatan ini akan mempertinggi kesenjangan, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Aliran kedua lebih menekankan pada distribusi hasil pembangunan, rakyat memiliki hak yang sama terhadap apa yang dicapai oleh negara dalam bidang ekonomi (equal in result). Pelaku bisnis adalah pemerintah melalui badan usaha milik negara. Hasilnya didistribusikan secara relatif adil kepada masyarakat melalui mekanime yang diatur oleh pemerintah. Dengan demikian peran negara (pemerintah) dalam pembangunan ekonomi sangat dominan karena bertindak sebagai aktor dan juga regulator. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bisnis sangat rendah. Dominasi negara dalam aktifitas bisnis yang begitu besar pada sistem ini hanya menghasilkan pertumbuhan yang medioker karena sumberdaya (termasuk SDM) yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal. Mengingat hasil yang rendah tersebut, konsep kesamaan akan hasil bermakna pula sebagai berbagi kemiskinan (shared poverty).

Model selanjutnya adalah kombinasi antara keduanya. Bila dua konsep terdahulu merupakan titik ekstrem dalam suatu kontinum, model ketiga berada di antara ke duanya. Dalam praktek, tidak ada negara yang menggunakan secara murni konsep kesamaan peluang maupun konsep kesamaan hasil. Yang lazim ada adalah kecenderungan ke kiri (kesamaan hasil) atau ke kanan (kesamaan peluang).

Mencermati tiga model di atas, sistem yang diadopsi Indonesia adalah yang ketiga dengan cenderung ke arah kapitalis (kesamaan peluang). Dengan sistem demikian maka untuk menunjang kesuksesan pembangunan ekonomi diperlukan sumberdaya manusia dan sumberdaya organisasi yang memadai di

x




bidang bisnis. Lembaga pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menyiapkan sumberdaya tersebut sesuai dengan kebutuhan. ORGANISASI DAN ADMINISTRASI DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

Di era peradaban modern, kita (manusia) hidup, mulai sejak lahir sampai meninggal, dalam lingkungan organisasi. Fenomena ini menunjukan bahwa organisasi memiliki kontribusi sangat besar dalam kehidupan manusia. Bahkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan pembangungan sangat ditentukan oleh aspek organisasi. Keberhasilan pembangunan suatu negara lebih ditentukan oleh bagaimana organisasi secara umum di negara tersebut beroperasi secara efektif dan efisien, bukan oleh melimpahnya sumberdaya alam. Hal ini terbukti negara-negara yang miskin akan sumberdaya alam memperoleh kesuksesan dalam pembangunan karena didukung oleh organisasi yang baik.

Administrasi diperlukan oleh organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Seiring meningkatnya peran organisasi semakin penting pula arti administrasi dalam kehidupan manusia. Bahkan administrasi sudah ada sejak zaman purba namun telah mengalami banyak perubahan mengikuti perjalanan waktu. Walaupun administrasi begitu penting bagi kita namun masih sering terjadi kesalahan (ketidak-tepatan) pemaknaan, maka perlu pelurusan konsep administrasi. Selama ini administrasi sering dirancukan dengan managemen. Pendapat Dunsire (1973) dan Hogdkinson (1978) menegaskan bahwa dalam bisnis, administrasi berbeda dari manajemen. Sedangkan Mc Cleskey (2011) menempatkan manajemen sebagai bagian dari administrasi dalam implementasi penata-kelolaan perusahaan. Berikut diuraikan pendapat dari tokoh-tokoh tersebut.

Administration is the function of industry concerned with the determination of corporate policy, co-ordination of production, finance and distribution, the settlement of the compass of the organization and the ultimate control of the executive… Management is the function of industry concerned with the carrying out of policy within the limits set up by administration and the employment of the organization for particular objects set before it (Dunsire, 1973, 43).

Untuk organisasi bisnis, administrasi diartikan adalah fungsi industri

yang berkaitan dengan penetapan kebijakan perusahaan, koordinasi produksi, keuangan dan distribusi, penentuan arah organisasi dan kontrol tertinggi eksekutif. Sementara, manajemen adalah fungsi industri yang bertugas melaksanakan kebijakan dalam batas-batas yang ditetapkan administrasi dan menggerakkan sumberdaya organisasi ke arah tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, administrasi ditempatkan pada tugas-tugas organisasional yang bersifat penentuan setting

xi




dan arah bagi suatu perusahaan untuk beroperasi secara optimal. Sementara manajemen bertugas menerjemahkannya setting tersebut ke level operasional atau pelaksanaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan manajemen adalah bergerak dalam batas-batas yang ditetapkan oleh administrasi.

Hodgkinson merupakan pakar administrasi yang sangat cermat memperhatikan hal ini (perbedaaan administrasi vs manajemen). Dia melihat ada kerancuan, ketika adminitrasi dan manajemen tidak dibedakan secara tegas. Oleh karena itu dia mengusulkan pembedaan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Gambar 1. Domain Keilmuan Adminsitrasi

Sumber: Hodgkinson, C (1978), Toward a Philosophy of Administration, Oxford: Basil Blackwell, hal. 4

Hodgkinson (1978: 5) mendefinisikan administrasi sebagai: ”those aspects dealing more with the formulation of purspose, the value-laden issues, and the human component of organizations”. Administrasi adalah aspek-aspek organisasi yang lebih berurusan dengan formulasi tujuan, masalah-masalah yang menyangkut nilai, dan komponen manusia dalam organisasi. Sementara manajemen diartikan, “those aspects wich more routine, definitive, programmatic, and susceptible to quantitative methods.” Manajemen adalah aspek-aspek organisasi yang lebih rutin, definitif, terprogram, dan cenderung kepada metode kuantitatif.

Art

Policy

Values

Upper

Echelons

Strategy

Qualitative

Human

Reflective

Generalism

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-------

-----------------

-----------------

--

-----------------

-

-----------------

-

Science

Execution

Facts

Lower

Echelons

Tactics

Quantitative

Material

Active

Specialism

MA

NA

GE

ME

NT

AD

MIN

ISTR

ATI

ON

xii




Pandangan Hodgkinson ini tampaknya relevan, mengingat lingkungan organisasi dewasa ini menuntut cara pandang yang lebih luas daripada sekedar masalah efektivitas dan efisiensi sebagaimana sangat ditekankan oleh manajemen. Organisasi tidak cukup hanya dipandang sebagai proses internal saja. Analisis stakeholders yang sekarang hampir merupakan suatu ‘kewajiban’ dalam pengelolaan organisasi, telah membuktikan hal itu. Organisasi yang hanya memperhatikan aspek internal seolah-olah ditakdirkan akan mati, atau setidak-tidanya mengalami suatu kemunduran (decline) dibandingkan posisinya terdahulu. Di sini Hodgkinson meyakini bahwa administrasi-lah yang terutama bertugas atau bertanggung-jawab terhadap aspek-aspek ekternal itu. Dia menekankan bahwa administrasi terutama bergerak pada upper level sebagai penentu arah dan kebijakan organisasi.

Mc Cleskey memiliki pandangan yang berbeda dibanding dua tokoh sebelumnya. Berdasarkan hasil petualangan akademiknya dia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa unified pattern of administration memiliki dua komponen utama, yaitu governing (penata-kelolaan) dan administrative process (proses administratif. Yang pertama, berada ditangan pihak yang memiliki wewenang penata-kelolaan (governing authority). Mereka inilah yang mengendalikan organisasi (perusahaan) secara keseluruhan. Kewenangan ini dimiliki oleh pemilik, dewan direksi, panglima (TNI), dewan gubernur atau jabatan lain yang setara dengan itu baik untuk organisasi bisnis, pendidikan, publik, militer, rumah sakit, dll. Kewenangan pengelolaan ini memberikan pengawasan dan pengarahan organisasi (perusahaan) agar dalam mewujudkan sasaran dapat menggunakan sumberdaya yang menjadi kewenangannya secara efisien.

Komponen ke dua dari unified pattern of administration adalah proses administratif dengan prinsip menetapkan organisasi dan staff yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan penata-kelolaan. Proses ini dimulai dari investigasi (penelitian) terhadap fakta yang selajutnya digunakan untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian menurut Mc Cleskey administrasi meliputi penata-kelolaan dan proses administratif, yang tak lain adalah “manajemen”. Pendapat ini sejalan dengan dua pemikir terdahulu bahwa administrasi bergerak pada level atas organisasi. Perbedaannya adalah bahwa menurut yang terakhir eksekusi atas kebijakan yang dibuat oleh pemegang otoritas penata-kelolaan masih menjadi ranahnya administrasi (proses administratif). Dari sini nampak jelas bahwa tokoh pertama dan ke dua membedakan secara tegas antara administrasi dan manajemen, sedangkan sumber ke tiga menegaskan bahwa administrasi merupakan manajemen ditambah dengan fungsi penata-kelolaan. Berdasarkan konsep administrasi seperti dipaparkan di atas, di mana posisi administrasi perkantoran?

xiii




PERAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DALAM ORGANISASI Administrasi perkantoran merupakan proses pengawasan operasi harian

(daY –to –day operations) sebuah kantor. Setiap organisasi, seberapapun ukurannya, pasti memiliki kantor, yaitu tempat di mana operasi organisasi berpusat. Mengacu pada pemikiran Mc Cleskey di atas maka pengetahuan dan ketrampilan administrasi perkantoran diperlukan oleh semua jenjang dalam organisasi. Tugas ini dipegang oleh administrator kantor dengan nomenklatur berbeda-beda.

Salah satu tugas utama administrasi kantor adalah menangani karyawan di kantor bersangkutan. Tugas ini meliputi: mensupervisi staff, menjamin ketersediaan sumberdaya yang diperlukan staff untuk melaksanakan tugasnya (resource allocation), menyelesaian masalah yang muncul secara tidak terduga di kantor bersangkutan, memberikan bantuan dan dukungan terhadap staff bila menghadapi masalah dalam penyelesaian pekerjaan, mengevaluasi kinerja staff, merekomendasikan pengembangan staff, mengusulkan promosi & kenaikan gaji staff, dll. Mencermati tugas administrasi perkantoran ini jelas bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja unit ini (administrasi perkantoran).

Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak lama lagi akan efektif berlaku, mulai Januari 2016. Negara-negara di kawasan ini mengharmonisasikan tarif masuk untuk produk dan jasanya sehingga hambatan mobilisasi komoditas antar negara menjadi semakin hilang. Dengan berlakunya MEA ini akan merubah business lanscape di kawasan ini. Persaingan di segala sektor bisnis akan menjadi semakin ketat karena pelakunya bukan hanya dari negara bersangkutan tetapi juga dari negara lain di regional ini . Pelaku bisnis harus bersaing dengan pelaku dari negara lain di kawasan ini untuk mempertahankan pasar yang sekarang sedang di kuasai. Organisasi (perusahaan) harus mampu beroperasi secara efektif dan efisien agar dapat bersaing dengan kompetitor baru di sektor bersangkutan. Untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik memerlukan dukungan SDM yang memiliki kompetensi di bidang administrasi perkantoran.

Dalam merumuskan kompetensi yang diperlukan terlebih dahulu perlu ditetapkan peran apa yang akan diambil oleh seseorang dalam kehidupan profesionalnya. Mengingat administrasi perkantoran diperlukan mulai dari jenjang yang paling bawah sampai ke jenjang tertinggi dalam organisasi tentu saja tuntutan kompetensi setiap jenjang berbeda. Lembaga pendidikan untuk merumuskan kompetensi lulusan perlu terlebih dahulu menetapkan peran yang akan diambil lulusan dengan pengalaman 0 tahun. Penentuan (penetapan) peran dapat menggunakan bagan organisasi sebagai alat bantu mengingat administrasi perkantoran diimplementasikan dalam organisasi. Dari peran inilah selanjutnya dirumuskan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pekerjaan agar berhasil dengan baik.

xiv




Demikian paper ini dibuat dimaksudkan untuk menjadi bahas diskusi bagi peserta seminar sehingga menghasilkan rumusan model pendidikan dan pelatihan bidang administrasi perkantoran yang sesuai dengan tuntutan sekarang.

xv




REKONSTRUKSI ILMU DAN PROFESI ADMINISTRASI PERKANTORAN

Dr. Andre Rahmanto, Msi.

There are apps that can “replace” admins but still someone has to use them. Boss can use the app to do everything that I am doing himself

but still does he have a time to waste it on that? (Sasa Todorovic)

Administrasi perkantoran telah memiliki sejarah panjang sebagai

sebuah bidang ilmu. Sedikit perbedaannya dengan bidang lain, administrasi perkantoran lebih banyak dipelajari sebagai jenis pendidikan vokasional yang mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja. Baik di dalam maupun di luar negeri program studi administrasi perkantoran (office administration) umumnya diselenggarakan pada jenjang yang kurang lebih setara dengan pendidikan diploma di Indonesia

1. Mungkin karena orientasi praktisnya,

sehingga sulit menemukan publikasi ilmiah yang khusus mengenai administrasi perkantoran seperti buku-buku teks terbaru maupun jurnal internasional.

Di kalangan akademis hingga saat ini masih sering menjadi perdebatan apakah rumpun keilmuannya menginduk pada ilmu administrasi ataukah ilmu manajemen

2. Siagian (1983:5) menyatakan manajemen

merupakan inti administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi. Administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan namun kegiatannya dapat dibedakan. Administrasi memiliki tugas menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai (organizational goals) dan menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi (general and overall policies). Sedangkan manajemen hakekatnya berfungsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Pendapat lain dari Sheldon (2003) misalnya, membedakan tiga istilah yaitu administrasi, manajemen dan organisasi. Administrasi menurut Sheldon, fokus pada penentuan kebijakan perusahaan, pengkoordinasian, penentuan arah dan pengawasan dari pimpinan. Manajemen bertugas melaksanakan kebijakan dalam batas yang telah ditetapkan administrasi dan penggunaan organisasi bagi sasaran khusus yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan

1 Kecuali Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran sesuai pembagian Rumpun Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi DIKTI, merupakan jenis program studi akademik. Lihat SE Direktur Belmawa Dikti Nomor 0404/E3.2/2015. 2 Mengacu pada pembagian rumpun keilmuan diatas, Administrasi dan Manajemen

keduanya termasuk pada ilmu terapan. Sedangkan Ekonomi termasuk dalam kelompok ilmu Sains Sosial.

xvi




organisasi adalah susunan mesin yang efektif, manajemen pimpinan serta administrasi pengarahan yang efektif.

Dari sejumlah literatur, kemunculan awal administrasi perkantoran

dapat ditelusuri misalnya dari Kallaus (1988) serta Gie (1990) bahwa William Leffingwell yang pertama mengembangkan administrasi perkantoran secara ilmiah dan sering disebut sebagai father of office administration, adalah pengikut jejak manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederiick W Taylor. Bukunya yang pertama berjudul Scientific Office Management (1917) berisi tentang lima prinsip yang diterapkan dalam pekerjaan kantor yaitu plan the work, schedule the work, execute the work, measure the work, reward the work. Leffingwell memberikan definisinya sebagai berikut:

Office management as a function, is the branch of the art and science of management which is concerned with the efficient performance of office work, whenever and wherever that work is to be done (Leffingwell & Robinson, 1985). Jika dilihat dari sejarah tersebut jelas bahwa administrasi

perkantoran dikembangkan dari ilmu manajemen dan dari background dunia bisnis. Kedekatan administrasi perkantoran dengan administrasi/manajemen bisnis juga dapat dilihat pada pernyataan sebuah lembaga kredibel di Inggris, Institute of Administrative Management (IAM)yang memberikan definisi sebagai berikut:

Administration, also referred to as business administration, is the management of an office, business, or organisation. It involves the efficient organisation of people, information, and other resources to achieve organisational objectives.Information is key to business operations, and people are the resources who make use of information to add value to an organisation. This means that companies will struggle without some type of administrative management. Administrative management is the process of managing information through people. This usually involves performing the storage and distribution of information to those within an organisation.

Administrasi, yang juga mengacu pada administrasi bisnis, adalah manajemen kantor, bisnis, atau organisasi. Ini melibatkan organisasi yang efisien dari orang, informasi, dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Informasi adalah kunci untuk operasi bisnis, dan orang-orang adalah sumber yang memanfaatkan informasi untuk menambah nilai suatu organisasi. Ini berarti bahwa perusahaan akan mengalami kesulitan tanpa adanya manajemen

http://www.instam.org/about/what-is-administrative-management

http://www.instam.org/about/what-is-administrative-management

xvii




administratif. Manajemen administratif adalah proses pengelolaan informasi melalui orang. Hal ini melibatkan melakukan penyimpanan dan distribusi informasi dalam sebuah organisasi.

3

Pendapat IAM tersebut menguatkan akar manajemen darikajian

perkantoran. Meskipun sebenarnya perdebatan mengenai induk administrasi atau manajemen tidak terlalu relevan bagi perkembangan studi perkantoran. Bidang kajian yang menjadi concern perkantoran dapat dipelajari dalam dua induk tersebut. Bahkan administrasi dan manajemen secara filsafat ilmu memiliki kesamaan objek formal yaitu proses pengendalian kerjasama manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu (Nawawi, 1994: 13).

4 Sebagaimana Gie (1990) mengatakan, baik di Amerika Serikat

maupun Inggris, istilah manajemen perkantoran dan administrasi perkantoran dapat dipakai silih berganti dengan arti yang sama. Justru lebih penting adalah memperjelas pengertian dan bidang garap administrasi perkantoran itu sendiri. Dari Manajemen Kantor ke Manajemen Administratif

Dalam perkembangan kajian perkantoran, sejak tahun 1970-an sebenarnya terdapat perubahan pandangan atau perluasan fungsi manajemen perkantoran. Sugandha (1986:19) mengatakan, pengertian sempit mengenai manajemen perkantoran pada masa sebelumnya yang hanya berarti tata usaha telah berkembang menjadi konsep administrasi kantor yang melayani keperluan seluruh organisasi secara bulat (terintegrasi). Pandangan ini melihat kantor sebagai pemberi bantuan (auxiliary process) yang disiapkan untuk mendukung pucuk pimpinan. Paham baru yang dikenal dengan administrative service mempersatukan fungsi dalam kantor yang tadinya terpisah.

Peranan yang dilakukan kantor dalam organisasi modern berkaitan dengan produk kantor yaitu informasi, untuk melayani kebutuhan pimpinan dan seluruh bagain lain dari organisasi dalam pembuatan keputusan. Sebutan administrative (diterjemahkan dalam istilah Indonesia, lagi-lagi menjadi administrasi) digunakan untuk lebih memperjelas pelayanan yang diberikan kantor yang fungsinya telah meluas, tidak hanya urusan tata usaha saja, tetapi juga menciptakan sistem dan prosedur, terutama dengan adanya penemuan teknologi baru. Tugas manajer kantor yang sebelumnya hanya

3http://www.instam.org/about/what-does-an-administrative-manager-do 4 Sejumlah literatur menggunakan istilah Administrative Office Management.

Lihat Quible (2001), Odgers (2002), Kallaus & Kelling (1988), Terry (1975). Atau Administrative Management sebagaimana digunakan oleh Institute of Administrative Management (IAM) yang berpusat di London.

http://www.instam.org/about/what-does-an-administrative-manager-do

xviii




mengurus tata usaha saja, telah berubah menjadi manajer administrasi5 yang

tugasnya fokus pada pengkoordinasian semua fungsi pimpinan dalam seluruh batang tubuh suatu organisasi, mulai dari atas sampai bawah, melalui penataan dan penyajian informasi.

Jadi jelaslah kerancuan istilah dalam bidang ilmu perkantoran ini salah satunya berasal dari penggunaan istilah administrasi itu sendiri yang beragam-ragam artinya sehingga menimbulkan persepsi yang beragam pula. Terlebih makna administrasi sendiri yang cenderung mengalami penyempitan. Di Indonesia administrasi

6 sampai sekarang lebih banyak

dimaknai sebagai administratie (dari bahasa Belanda) yang berarti clerical works (Tata Usaha)

7. Namun lebih baik kiranya apabila istilah yang digunakan

di Indonesia untuk administrasi perkantoran dapat disamakan mengacu pada perkembangan terbaru yang ada di belahan dunia lain.

Selanjutnya bagaimana dengan jenjang pendidikan bidang administrasi perkantoran? Pendidikan tertinggi di luar negeri untuk bidang perkantoran lazimnya adalah Diploma Manajemen Perkantoran (Office Management/ Administration). Meskipun hasil penelusuran penulis pada laman internet terdapat beberapa diselenggarakan pada level Sarjana (Bachelor). Di Inggris, pendidikan perkantoran umumnya dikaitkan dengan pendidikan bisnis dan pendidikan manajemen pada umumnya (Gie, 1990: 285). Sehingga pada level lanjutan (sarjana atau pascasarjana) lazimnya

5Istilah aslinya administrative management, administrative office

management, administrative service management dan administrative system 6LIhat Ensiklopedi Administrasi (Westra, dkk, 1981: 9), aktivitas catat

mencatat keterangan dalam bahasa Indonesia kini telah lazim dipakai istilah tatusaha. Oleh karena itu istilah administratie hendaknya tidak diterjemahkan menjadi administrasi agar tidak dikacaukan dengan pengertian dan terjemahan istilah administration dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda istilah administratie juga secara khusus dipakai dalam arti pemerintah atau pemerintahan (bestuur) dari suatu negara, termasuk badan-badan pemerintah lainnya dalam lingkungan negara itu. Dalam pengertian ini administratie dapat disamakan dengan istilah Inggris public administration dan dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi negara. 7Namun perkembangan terakhir, Jurusan Administrasi Negara UGM sejak

tahun 2010 juga telah merubah namanya menjadi jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik. Salah satu alasannya, kata “administrasi‟ pada administrasi publik dianggap semakin kurang relevan, baik karena substansi yang terkandung di dalam makna kata “administrasi‟ itu sendiri dan juga semakin terdegradasinya kata “administrasi‟ di masa kini. Lihat Widianingrum (2010), http://mkp.fisipol.ugm.ac.id/

xix




melanjutkan pada program studi S2/S3 administrasi bisnis atau ilmu manajemen.

Di Indonesia dengan adanya program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran sebenarnya memiliki tugas yang lebih, dibandingkan dengan prodi administrasi perkantoran pada jenjang diploma atau politeknik. Prodi PAP selama ini selain menghasilkan lulusan sebagai guru pada level SMK (sekolah menengah kejuruan) perlu memikirkan secara komprehensif pendidikan untuk sumber daya manusia bidang perkantoran di Indonesia. Mendesak kiranya membenahi pendidikan administrasi perkantoran di Indonesia mulai dari level SMK sampai pendidikan tinggi. Dengan keberadaan asosiasi profesi seperti ASPAPI maupun komunitas akademis lainnya kita patut berharap untuk dapat menghasilkan blueprint pendidikan bidang administrasi perkantoran yang mampu mengikuti perkembangan akademis maupun dunia kerja global

8.

Elaborasi pada berbagai bidang kajian yang ada perlu dilakukan, karena sifat kajian Perkantoran selama ini bersifat praktis, apakah kajian-kajian tersebut dapat ditarik pada level teoritik sehingga memungkinkan bidang kajian perkantoran dipelajari pada level S2-S3? Selain itu kajian perkantoran juga banyak berkait dengan bidang ilmu lainnya di luar ilmu manajemen, misalnya bidang korespondensi berkaitan dengan bidang komunikasi bisnis, kearsipan berkaitan dengan ilmu informasi, sistem informasi berkaitan dengan informatika/komputer, perbekalan & tata ruang kantor berkaitan dengan ilmu arsitek, desain interior, ergonomi dan psikologi, dan seterusnya. Dengan banyaknya interseksi tersebut kajian perkantoran harus menentukan ciri khas bahan kajian sehingga diperoleh capaian pembelajaran yang unik diantara bidang-bidang lain tersebut. Bukan tidak mungkin kajian perkantoran juga diperluas berdasarkan kenyataan perkembangan profesi di lapangan. Satu contoh dengan adanya jabatan/profesi corporate secretary

9 misalnya, maka tugas dan fungsi profesi

8Benchmarking dapat dilakukan dengan beberapa kampus penyelenggara

seperti UITM Malaysia atau beberapa college di negara lain. Sedangkan beberap asosiasi profesi perkantoran di luar negeri antara lain: Australian Institute of Office Professionals (AIOP), International Association of Administratve Professionals (IAAP), Indian Association of Secretaries and Administrative Professionals (IASAP), Association of Secretaries (AOS), Malaysian Associatio of Professional Secretaries and professonals (MAPSA), European Management Assistnats (EUMA), Association of Administrstive Assistants Canada (AAA), The Office Professional (OP), South African Secretaries and PA's Association (SASPA), dst. 9Sekretaris Perusahaan (corporate secretary)merupakan pihak penghubung

yang menjembatani kepentingan antara Perseroan dengan pihak eksternal,

http://www.aiop.com.au/

http://www.iaap-hq.org/

http://www.iasapindia.com/

http://www.uk.secretaries.co.uk/

http://www.mapsa-malaysia.com/

http://www.euma.org/

http://www.aaa.ca/

http://www.theofficeprofessional.com/

http://www.saspa.co.za/

xx




tersebut dapat menjadi masukan bahan kajian bagi pengembangan pendidikan administrasi perkantoran pada level yang lebih tinggi.

Permasalahan lainnya yang juga penting adalah soal output lulusan administrasi perkantoran di Indonesia. Hasil penelitian Sudira (2009) mengungkapkan bahwa terdapat kegagalan efisiensi pendidikan SMK jurusan sekretaris. Di Jakarta saja terdapat 577 SMK dengan 23 Bidang/program keahlian. Program keahlian sekretaris memiliki jumlah siswa terbanyak 30.850 orang yang tersebar di 192 SMK. Setiap tahun SMK di Jakarta meluluskan sekitar 10.000 orang sekretaris/ tenaga administrasi perkantoran, sementara kebutuhan tenaga sekretaris/tenaga administrasi perkantoran di perusahaan-perusahaan hampir semua mensyaratkan pendidikan minimal lulusan D3 Sekretaris

10. Akibatnya lulusan SMK program keahlian sekretaris tidak bisa

menjadi sekretaris sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan D-3 sekretaris atau D-4 sekretaris dan harus telah memiliki pengalaman satu tahun. Selain itu persyaratan menjadi sekretaris juga terdapat non schooling factors seperti jenis kelamin, tinggi badan dan paras sebagai faktor yang sangat menentukan. Kenyataan tersebut mungkin sudah kita ketahui bersama, namun bagaimana kebijakan pendidikan merespon fakta tersebut menjadi tugas kita bersama yang bergelut dalam bidang pendidikan administrasi perkantoran. Masa Depan Profesi Perkantoran

Disamping masalah tersebut, terdapat peluang dalam profesi bidang perkantoran karena faktanya pekerjaan administratif juga berkembang pada level manajerial. Munculnya jabatan seperti manajer administrasi, manajer kantor, corporate secretary atau di sektor publik ada sekretaris desa, sekretaris kecamatan, sekretaris daerah, sekretaris kabinet hingga sekretaris negara sesungguhnya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan administrasi perkantoran menyediakan wadah pendidikan hingga level

terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra Perseroan dan pemenuhan tanggung jawab oleh Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi, sedangkan fungsinya mencakup tugas-tugas kesekretariatan Perseroan, hubungan investor dan masyarakat, legal dan penegakan kepatuhan terhadap otoritas industri dan pasar modal serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 10

Penelusuran singkat pada tiga website lowongan pekerjaan terbesar di Indonesia: jobstreet.com. jobsdb.com serta karir,com menemukan hasil yang sama dengan hasil penelitian tersebut, sebagian besar lowongan kerja mempersyaratkan minimal lulusan D-3. Pada ketiga situs tersebut, dengan mengentry kata “sekretaris” total terdapat 145 lowongan kerja, sedangkan dengan keywords “administrasi” terdapat 1184 lowongan kerja. (Diakses pada tanggal 13/09/2015 Pukul 08.12).

xxi




tertinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia calon-calon pengisi posisi tersebut. Denyer (dalam Gie, 1990: 273) sangat relevan mengatakan bahwa kecenderungan dewasa ini manajemen perkantoran menjadi lebih ilmiah, lebih teknologis dan lebih merupakan tugas terspesialisasi menurut haknya sendiri.

Dalam dunia profesi luasnya rentang wewenang manajer administrasi perkantoran menciptakan banyak istilah posisi pekerjaan/jabatan yang berbeda, walaupun tugas-tugasnya masih berada dalam area administrasi perkantoran, misalnya Manajer Administrasi Kantor, Manajer Administrasi, Manajer Kantor, Administrasi Kantor, Manajer Layanan Kantor, dan lain-lain. Bahkan berbagai lembaga pendidikan di luar negeri telah membuka spesialisasi pendidikan administrasi yang lebih spesifik seperti Legal Administrative serta Medical Administrative.

Secara umum menurut Odgers (2005) manajer administrasi bertanggung jawab mengelola informasi, sistem informasi, teknologi maupun sumber daya manusia yang ada untuk memaksimalkan produktivitas bagian administrasi yang dipimpinnya. Sedangkan Oliverio (2007) membagi kompetensi perkantoran menjadi empat kelompok yaitu: word processing (producing written docoments such as letters or reports by using software programs and computers); data processing (collecting, organizing, analyzing and summarizing data) information management (organizing, maintaining and accesing data) and transmission (sharing information both withn and outside the organization) serta general managing and communicating.

Sebuah survei yang dilakukan oleh IAAP tahun 2011 terhadap 3.376 responden administrative professionals bisa dijadikan perbandingan, bahwa di luar negeri (khususnya di Amerika) penamaan istilah profesi terkait profesi administrasi perkantoran juga sangat beragam, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

xxii




Pada tabel diatas terlihat bahwa penyebutan executive asisstant (28,88%) dan administrative assistant(25,44%) adalah sebutan profesi yang paling banyak digunakan dalam bidang ini, selain istilah lain yang sangat variatif. Sedangkan jenis industri yang dimasuki oleh responden sebagain besar adalah sektor pendidikan 13,68%, pemerintahan 12, 56 % serta lembaga kesehatan sebesar 12, 29 %.

Satu hal yang perlu diyakini, meskipun semakin banyak tugas organisasi akan diambil alih oleh mesin atau teknologi baru, khususnya kegiatan yang bersifat rutin, namun peranan manusia dalam proses administrasi tidak akan berkurang. Hanya sifatnya yang mungkin akan berubah. Fungsi pengambilan keputusan dan banyak lainnya masih dan selamanya akan hanya dapat dijalankan oleh manusia. Manajer administrasi atau apapun namanya harus menyadari perannya yang sangat beragam (multitask) termasuk mengembangkan sistem perkantoran yang senantiasa berkembang, sehingga harus selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi maupun pengetahuan baru menyangkut organisasinya.

xxiii




Mengingat keragaman fungsinya, manajer kantor/manajer administrasi ini diharapkan juga memiliki multitalent. Beberapa softskills yang diharapkan adalah kemampuan komunikasi, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan kemampuan, integritas, assertivitas, fleksibilitas, akurasi dan kemampuan untuk mengatasi tekanan. Tidak kalah pentingnya manajer administrasi juga harus bisa mengembangkan lingkungan serta tata ruang kantor

11 yang dapat membuat pegawai nyaman dan semakin produktif

serta meminimalkan resistensi pegawai atas penerapan sistem baru. Kemampuan beradaptasi serta memfasilitasi pegawai lainnya untuk mempelajari setiap inovasi maupun kebijakan selalu akan menjadi tantangan bagi manajer administrasi.

Profesi administrasi perkantoran telah berkembang baik secara vertikal, yang berarti menempatkan lulusan bidang ini tidak hanya berada pada posisi pada entry-mid level tetapi bisa sampai top level (posisi manajerial administrative manager, corporate secretary dsb.), maupun berkembang secara horizontal dengan adanya profesiadministrasi perkantoran untuk bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan/medis, hukum, pemerintahan, sosial dan sebagainya. Untuk itu diperlukan sinergi antar dunia pendidikan dan profesi sehingga kajian administrasi perkantoran bisa menunjukkan eksistensinya serta memberikan kontribusi pada persoalan-persoalan nyata dan dirasakan manfaatnya di sektor bisnis maupun publik.

Jika komunitas ilmiah administrasi perkantoran berharap di masa depan ilmu ini dapat dikembangkan secara mandiri maka tentu bukanlah hal yang mustahil. Jika kita mau sedikit googling saja, akan kita temukan banyak bidang kajian Perkantoran telah dipelajari dan diteliti oleh bidang ilmu lain. Judul-judul artikel tersebut bisa jadi inspirasi, peluang sekaligus tantangan bagi kajian Perkantoran untuk merumuskan body of knowledge-nya yang khas. Namun tentu saja diperlukan kerja keras untuk mendapatkan pengakuan publik seperti misalnya tersedianya hasil-hasil riset serta buku-buku teks yang memadai dan up to date untuk menunjang berkembangnya ilmu tersebut sehingga output lulusannya juga benar-benar dibutuhkan oleh pasar.

DAFTAR PUSTAKA

11

Terdapat perubahan signifikan pada desain dan layout kantor di berbagai perusahan dalam beberapa tahun terakhir. Tren tersebut salah satu hal yang layak dikaji dalam bidang Perkantoran. Lihat salah satu contohnya, http://kantorunik.blogspot.co.id/2014/01/desain-unik-kantor-twitter-di-san.html

http://kantorunik.blogspot.co.id/2014/01/desain-unik-kantor-twitter-di-san.html


xxiv




Gie, The Liang. 1990. AdministrasiPerkantoran Modern. Yogyakarta:

YayasanStudiIlmudanTeknologi Kallaus, Norman F, Keeling, Lewis B. 1988. Administrative Office

Management9th

Edition. Cincinnati: South Western Publishing Nawawi, Hadari. 1994. IlmuAdministrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia Odgers, Pattie. 2005. Administrative Office Management. Complete Course 5

th

edition. Ohio:South-Western Publishing Oliverio, Mary Ellen, Pasewark& White. 2007. The Office Procedure and

Technology 5th

Edition. Ohio: South-Western Cengage Learning Sheldon, Oliver. 2003. The Philosophy of Management. Newyork: Routledge Siagian, Sondang P. 1983. FilsafatAdministrasi. Jakarta: GunungAgung ________________. 2001. KerangkaDasarIlmuAdministrasi. Jakarta:

RinekaCipta Sugandha, Dann. 1986. Manajemen Administrasi Suatu Pendekatan Sistem

dalam Manajemen Perkantoran. Bandung: SinarBaru Westra, Pariata, Sutarto, IbnuSyamsi. 1981. Ensiklopedi Administrasi. Jakarta:

GunungAgung http://id.kalbe.co.id/TentangKami/TataKelolaPerusahaan/SekretarisPerusahaandanHubunganInvestor.aspx http://kantorunik.blogspot.co.id/2014/01/desain-unik-kantor-twitter-di-san.html

http://id.kalbe.co.id/TentangKami/TataKelolaPerusahaan/SekretarisPerusahaandanHubunganInvestor.aspx

http://id.kalbe.co.id/TentangKami/TataKelolaPerusahaan/SekretarisPerusahaandanHubunganInvestor.aspx



xxv




MATERI KESEKERTARISAN SIWYSTIKA RAHAYU, M.Pd., M.M.

Sekretaris adalah seseorang yang membantu seorang pemimpin atau

badan pimpinan atau perusahaan, terutama untuk penyelenggaraan kegiatan administratif yang akan menunjang kegiatan manajerial seorang pemimpin atau kegiatan operasional perusahaan.

Kesekretarisan adalah satuan organisasi yang melakukan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisai dicapai dengan lancar. Sekretaris organisasi bertindak sebagai Kepala Sekretariat yang mempunyai wewenang membuat rencana, membuat keputusan, mengorganisir bawahan dan sarananya, serta melakukan pengawasan, memberi perintah, menyelenggarakan sistem komunikasi yang baik, melakukan pengarahan, penyempurnaan organisasi dan tata kerja. RUANG LINGKUP, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS A. Ruang Lingkup

Meneyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan surat menyurat yang meliputi pembuatan surat, penerimaan, pengolahan, pendistribusian, dan penyimpanan.

Menyelenggarakan tata hubungan baik secara intern maupun extern.

Menyelenggarakan rapat-rapat.

Menyelenggarakan pengaturan penerimaan tamu/kunjungan. B. Tugas Administratif Kesekretariatan

Memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik intern maupun ekstern.

Mengamankan rahasia perusahaan/organisasi.

Mengelola dan memelihara dokumentasi perusahaan atau organisasi yang berguna bagi kelancaran fungsi manajemen (POAC).

C. Fungsi Sekretaris

Mengadakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen.

Sebagai alat pelaksana pusat ketatausahaan.

Sebagai alat komunikasi organisasi/perusahaan.

Sebagai pusat dokumentasi. KEDUDUKAN SEKRETARIS DALAM ORGANISASI a. Peran Strategis b. Peran Teknis c. Peran Pendukung

xxvi




KUALIFIKASI/SYARAT-SYARAT SEKRETARIS a. Syarat Pengetahuan b. Syarat Keterampilan c. Syarat Kepribadian

Tugas seorang sekretaris adalah membantu pimpinan dalam

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis, tetapi cukup penting artinya bagi pimpinan. Seorang pemimpin akan sangat memerlukan bantuan sekretaris dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor seperti: a. Menerima tamu b. Menerima telepon c. Mengambil dikte dan melatinkan d. Menyimpan surat

Untuk seorang pemimpin mengharapkan bahwa yang diberikan oleh seorang sekretaris akan berbeda tergantung dari bidang usaha yang diberikan oleh pimpinan, misalnya direktur dari perusahaan percetakan akan berbeda lembaga bantuan hukum. Pada umumnya pekerjaan-pekerjaan sekretaris dikelompokkan : a. Tugas-tugas yang bersifat rutin b. Tugas-tugas khusus c. Tugas-tugas yang bersifat kreatif d. Melakukan hubungan dan kerja sama

Seorang sekretaris harus selalu berusaha mencari apa yang baik unuk menumbuhkan hubungan dan kerja sama yang baik antara sekretaris dengan pimpinannya dalam batas-batas kedinasan.

PENGEMBANGAN DIRI SEORANG SEKERTARIS A. Arti dan pentingnya pengembangan sekertaris dalam realisasinya dapat

dilakukan, baik oleh dirinya sendiri maupun atas prakarsa organisasi. Salah satu diantaranya yaitu dengan melalui pendidikan dan latihan yang mencakup : 1. Pre Service Training

Adalah latihan yang diberikan pada waktu seseorang belum menempati suatu jabatan tertentu, yaitu meliputi : a. Pendidikan formal yang diselenggarakan umum. b. Latihan pra jabatan, latihan ini dilaksanakan oleh organisasi

atau perusahaan, tempat sekretaris bekerja. 2. In Service Training

Yaitu latihan yang dilakukan pada saat sekretaris sedang menduduki jabatannya.

B. Tujuan pengembangan sekretaris adapun tujuan pengembangan dan latihan sekretaris pada dasarnya untuk memperoleh 3 hal : 1. Menambah pengetahuan

xxvii




2. Menambah ketrampilan 3. Merubah sikap

C. Mengembangkan diri dalam jabatan agar sekretaris dapat berhasil dengan baik, pada dasarnya tergantung kepada 3 faktor yang secara langsung mempengaruhi sekretaris dalam bidang kesekretarisan, yaitu : 1. Kemampuan untuk dapat mengerjakan bermacam – macam tugas

pekerjaan secara efisien. 2. Kepribadian yang menarik 3. Kemauan untuk bekerja

TUGAS – TUGAS SEKRETARIS Tugas seorang sekretaris dapat dikelompokkan kedalam 8 macam yaitu :

Tugas – tugas rutin

Tugas – tugas khusus

Tugas – tugas Istimewa

Tugas – tugas resepsionis

Tugas keuangan

Tugas social

Tugas Insidental

Tugas sekretaris dalam business meeting PRINSIP TERPENTING SEKRETARIS “Tutup Mulut Rapat – Rapat, Pasang Mata Awas – Awas, Buka Telinga Lebar – Lebar” SEKRETARIS HARUS MAMPU :

Membagi waktu kerja dengan keluarga

Menjadi ujung tombak dalam perusahaan / organisasi

Menentukan arah dan tujuan perusahaan / organisasi

Pandai menyimpan rahasia

Siap full kontek dan ready to fight in every moument

Dan lain – lain TUGAS POKOK SEKRETARIS :

Membantu pimpinan

Menyiapkan agenda rapat

Menyusun administrasi / pembukuan perusahaan

Mengatur daftar kegiatan perusahaan / organisasi

Dan lain sebgainya HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKANOLEH SEORANG SEKRETARIS :

Memberikan kesempatan bukan kepada yang berhak

Memberikan informasi perusahaan / organisasi kepada yang bukan haknya

Watak keras kepala dan menang sendiri

Jangan mudah terpengaruh oleh orang lain

Dan lain sebagainya

xxviii




YANG DIMAKSUD DENGAN RAPAT

Merupakan suatu pembahasan untuk merumuskan jalan keluar dalam menghadapi masalah

Pertemuan yang sudah diagendakan (dijadwal) untuk membahas permasalahan dan memutuskan cara yang akan ditempuh

Kegiatan yang sudah terperinci agendanya dalam kerangka pembahasan masalah yang dihadapi hingga pemutusan jalan keluat yang akan dihadapi dan lain sebagainya.

MACAM – MACAM FORMASI RAPAT

Bentuk huruf U : Peserta membentuk huruf “U” dengan posisi pimpinan rapat berada di barisan paling depan

Bentuk huruf I : Posisi seperti huruf I dengan pimpinan tinggal berada di barisan paling depan

Bentuk huruf T : Posisi peserta rapat membentuk huruf T, dengan posisi pimpinan berada di depan

Dan lain sebagainya CARA PENJELASAN MATERI DALAM RAPAT

Materi harus bisa dipahami terlebihi dahulu oleh diri sendiri

Menggunakan bahsa yang mudah dipahami oleh peserta rapat

Menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan tiap pokok pembahsan rapat

Memunculkan karakter yang bisa dijadikan sebagai ciri khas

Materi disampaikansecara singkat, padat dan jelas

Dan lain sebagainya Cara mengambil keputusan dalam rapat yaitu sebagai berikut:

Musyawarah untuk mufakat: keputusan yang akan diambil harus bisa diputuskan dengan mantap dan bisa diterima oleh semua peserta rapat.

Votting merupakan keputusan yang akan diambil berdasarkan suara terbanyak

Sifat Otoriter Pimpinan Rapat merupakan pimpinan rapat dapat mengambil keputusan dengan jalan sendiri, dengan menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin, dan lain sebagainya.

Prinsip dalam rapat adalah setiap keputusan yang akan diambil

merupakan kunci keberhasilan pada masa yang akan datang. Sifat pimpinan rapat harus memegang prinsip: Serius tapi santai, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, harus bisa meyakinkan peserta rapat dan jangan sampai terpengaruh, waktu adalah nyawa yang harus dimanfaatkan dengan baik.

xxix




Menangani kegiatan humas dan keprotokolan A. Memahami Fungsi dan peranan humas (PR)

Istilah yang sering digunakan dalam hubungan masyarakat (PR): Komunikasi, Media komunikasi, Public, Peristiwa public Fungsi Public Relation 1. Mempunyai hasrat, kehendak dan spirasi masyarakat 2. Memberikan nasihat tentang suatu yang sebaiknya dikehendaki oleh

public 3. Mengusahakan hubungan yang memuaskan antara public dengan

petugas pemerintah 4. Memberikan penerangan atau penjelasan tentang lingkup kerja suatu

dinas pemerintah B. Sikap dalam melaksanakan tugas

Beberapa hal yang harus diperhatikan seorang sekretaris antara lain: 1. Keterampilan kesekretarisan 2. Mempunyai Inisiatif dan cara berfikir logis 3. Ingatan yang baik 4. Memperluas wawasan 5. Ketelitian 6. Pertimbangan atau perhitungan sebelum melakukan tindakan 7. Menyelesaikan pekerjaan secara sempurna.

C. Penampilan diri sekretaris Kriteria umum seseorang untuk dapat mengembangkan kepribadiannya: a. Mampu mengaktualisasikan diri b. Mampu melihat secara objektif c. Memiliki pandangan hidup d. Menghargai orang lain e. Peka akan tujuan f. Memiliki rasa humor

D. Sikap yang berhubungan dengan kepribadian: handal, jujur, ketekunan dan kerajinan, sikap membawa diri, pandai menyesuaikan diri, memperhatikan dan menjaga kerapihan diri.

xxx




SUSUNAN PANITIA SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

Pelindung : Dekan FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

Penanggung

Jawab

: Ketua Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran

Ketua : 1. Anton Subarno, S.Pd, M.Pd. 2. Jumiyanto Widodo, S.Sos.,M.Si. 3. Wisnu Wibisono

Sekretaris : 1. Dra. Patni Ninghardjanti, M.Pd. 2. Moch. IqbalAndriansyah 3. Dwi Maryati 4. Dwi Ningrum 5. Suci Nurrohayati

Bendahara : 1. Susantiningrum, S.Pd., SE.,M.AB. 2. Agus Ahmad Faisal 3. Rima Ari Fatimah 4. Robiatul Adawiyyah

Sie Publikasi

dan Humas

: 1. Tutik Susilowati, S.Sos, M.Si. 2. Arif Wahyu Wirawan 3. Sigit Permansah 4. ArdhianWicaksono Pambudi 5. Muhamad Satari 6. Singgih Rakasiwi 7. Nur Rahmi Akbarani

Sie Konsumsi

: 1. Dr. C. Dyah S. Indrawati, M.Pd. 2. Intan Kurnia 3. Rima Ari Fatimah 4. Isti SetyaRini

Sie Acara : 1. Dr. Tri Murwaningsih, M.Si. 2. Dr. Hery Sawiji, M.Pd. 3. Yoga NurRohman 4. Roulina BR Sihaloho 5. SitiAimatul 6. AnisaKristiningsih 7. RatriAminurasih 8. Rahajeng Putri Prameswari 9. Aura Fadilah

xxxi




10. Riskawati

Sie

Perlengkapan

dan

Dokumentasi

: 1. Didik Winarko 2. Wimbang Tantomo R 3. Fauzan Rizkianto 4. Romadhoni Setyo N 5. King Abdul Aziz 6. Wisnu Nugroho

Persidangan : 1. Dr. Andre N. Rahmanto, S. Sos, M.Si. 2. Drs. Sutaryadi, M. Pd. 3. Tri Wahyuni 4. Intan Mustikaningtyas 5. Hera Dwi S 6. Nur Sakinah Rojiyah 7. Boby Anggit S

Penerima

Tamu

: 1. Dr. Djoko Santosa TH, M.Pd. 2. Dr. Wiedy Murtini, M.Pd. 3. Drs. Ign. Wagimin, M. Si 4. Ervinda Kusumaningtyas

xxxii




JADWAL KEGIATAN SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

19 SEPTEMBER 2015

Waktu Kegiatan Tempat

07.00 – 08.30 Registrasi Aula Gedung F

FKIP UNS

08.30 – 09.00 Pembukaan Oleh MC Aula Gedung F

FKIP UNS

09.00–09.30 Coffe break Aula Gedung F

FKIP UNS

09.30 – 12.00

Acara Inti (diskusi panel) Pembicara I (Dr. Kusdi Raharjo, DEA) Pembicara II (Siwystika Rahayu, S.Pd., MM.) Pembicara III ( Dr. Andre N. Rahmanto, S.Sos, M.Si )

Aula Gedung F FKIP UNS

12.00-13.00 Isoma Aula Gedung F

FKIP UNS

13.00-16.00 Presentasi Call Paper Aula Gedung F

FKIP UNS

16.00-16.30 Penutup Aula Gedung F

FKIP UNS

PANITIA SNPAP 2015

PAP FKIP UNS

xxxiii




DAFTAR PEMAKALAH SESI PARALEL

Paralel Group A Komunikasi Perkantoran,Kehumasan dan Manajemen Pelayanan, , Manajemen SDM dan Kepemimpinan

Pararel Group B Sistem Informasi Administrasi Perkantoran, Manajemen Administratif, Manajemen Perkantoran

Pararel Group C Pendidikan dan Administrasi Perkantoran

Paralel Group A Moderator : Tutik Susilowati, S.Sos., M.Si

No Nama Pemakalah Judul Instansi

1 Triesninda Pahlevi, Brilian Rossy

Peran Public Relations (PR) dalam mengkomunikasikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Pembangun Citra Positif Perusahaan

FE Unesa Surabaya

2 Durinta Puspasari, Durinda Puspasari

Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran melalui Pembelajaran Two Stay-Two Stray (TS-TS)

FE Unesa Surabaya

3 Saidun Hutasuhut Kompetensi Penting Penentu Kinerja Industri Kecil

FE Universitas Negeri Medan

4 Wiedy Murtini Peningkatan Kualitas Sumber Manusia Administasi Perkantoran Melalui KKNI dan Keterpakaian Lulusan di Pasar Kerja

FKIP UNS Surakarta

5 Endang Sungkawati Ratnawati

Mengelola Sumber Daya Manusia pada Koperasi Wanita (Penilaian Kinerja Kopwan Berdasarkan Aspek Organisasi)

FEB Universitas Wisnuwardhana Malang

6 Mirana Sari, Ismiyati, Wisudani Rahmaningtyas

Pembelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)

FE Unnes Semarang

Paralel Group B Moderator : Jumiyanto Widodo, S.Sos, M.Si.

No Nama Pemakalah Judul Instansi

1 Jumiyanto Widodo Memberdayakan Prestasi Siswa melalui Upaya

FKIP UNS Surakarta

xxxiv




Pengelolaan Manajemen Sekolah

2 Agung Kuswantoro Model Elektronik Arsip (E Arsip) Pembelajaran di SMK Jurusan Administrasi Perkantoran

Universitas Negeri Semarang

3 Trenda Aktiva Oktariyanda, Galih W. Pradana

Penerapan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka Standarisasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

FIS Unesa Surabaya

4 Sutaryadi, Patni Ninghardjanti, C. Dyah S.I.

Pengembangan Model Alat Ukur Kesuksesan Implementasi E-Library pada Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Untuk meningkatkan Kompetensi Siswa

Alumni S2 Administrasi Pendidikan UPI, Himpunan evaluasi Pendidikan Indonesia UKD Jateng, FKIP UNS Surakarta

5 Tri Murwaningsih, Tutik Susilowati, Susantiningrum

Analisis Kebutuhan Pengembangan Laboratorium Administrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi

FKIP UNS Surakarta

6 Fitrotun Niswah, Eva Hany Fanida

Quick Wins: Mekanisme Layanan Administrasi Perkantoran

FIS Unesa Surabaya

7 Anton Subarno Elektronik-Dokumen Sebagai Langkah Praktis Efisiensi Organisasi di Universitas Sebelas Maret

FKIP UNS Surakarta

Paralel Group C Moderator : Dr. Joko Santoso Th, M. Pd

[No Nama Pemakalah Judul Instansi

1 Suharto Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian

SMK Swadaya Temanggung

xxxv




Administrasi Perkantoran

2 Meirinawati, Indah Prabawati

Manajemen Kearsipan untuk Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efisien

FIS Unesa Surabaya

3 Tri Nugroho B.S, C Dyah S.I, Andre N.R

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Administrasi Kepegawaian Siswa melalui Kolaborasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share dengan Talking Stick

SMK N 1 Boyolali, FKIP UNS Surakarta

4 Endang Ganggowati, S.Pd

Meningkatkan Hasil Belajar Mengelola Kas Kecil Siswa Administrasi Perkantoran melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving Based Learning

SMK N 1 Boyolali

5 Chairul Huda A.D, Djoko Santoso Th

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Administrasi Kepegawaian Siswa melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning pada Implementasi program Microsoft Excel

Prodi Magister Pendidikan Ekonomi UNS, FKIP UNS Surakarta

6 Patni Ninghadjanti, Nonoh Siti Aminah, Hartiyah Wuryani

Analisis Ujian Sekolah Sebagai Dasar Administrasi Kebijakan Kabupaten Banjarnegara

FKIP UNS Surakarta, Pengurus HEPI UKD Jateng, Tim Pengembang Dinas Kab. Banjarnegara

7 Arif Wahyu Wirawan, Jumiyanto Widodo

Meningkatkan Hasil Belajar Administrasi Kepegawaian Siswa melalui Penerapan Pendekatan Scientific dengan Media Software Prezi

Prodi Magister Pendidikan Ekonomi UNS, FKIP UNS Surakarta

8 Wisnu Wibisono Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif

Prodi Magister Pendidikan

xxxvi




Tipe Team Quiz dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa

Ekonomi UNS,

9 Andre N Rahmanto, C. Dyah S Indrawati, Jumiyanto Widodo

Pengembangan Bahan Ajar Administrasi Perkantoran Berbasis Kurikulum 2013 Pada Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta

FKIP UNS Surakarta,

xxxvii




D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................. iv SAMBUTAN KETUA PANITIA SNPAP 2015 FKIP UNS............................... v PEMBICARA UTAMA ............................................................................... vii MATERI PEMBICARA .............................................................................. viii SUSUNAN PANITIA SNPAP 2015 FKIP UNS ............................................. xxx SUSUNAN ACARA SNPAP 2015 FKIP UNS ............................................... xxxii DAFTAR PEMAKALAH SESI PARALEL ....................................................... xxxiii DAFTAR ISI .............................................................................................. xxxvii

01. Model Elektronik Arsip (E Arsip) Pembelajaran di SMK Jurusan Administrasi Perkantoran Agung Kuswantoro – Universitas Negeri Semarang.................... 1

02. Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran melalui Pembelajaran Two Stay-Two Stray (TS-TS) Durinta Puspasari, Durinda Puspasari

FE Unesa Surabaya .......... 11

03. Kompetensi Penting Penentu Kinerja Industri Kecil Saidun Hutasuhut – FE Universitas Negeri Medan ..................... 22

04. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran Suharto – SMK Swadaya Temanggung ........................................ 37

05. Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Administrasi Kepegawaian Siswa melalui Kolaborasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share dengan Talking Stick Tri Nugroho B.S, C Dyah S.I, Andre N.R SMK N 1 Boyolali, FKIP UNS Surakarta ............................................................................. 48

06. Peran Public Relations (PR) dalam mengkomunikasikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Pembangun Citra Positif Perusahaan Triesninda Pahlevi, Brilian Rossy

FE Unesa Surabaya ..................... 59

07. Penerapan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka Standarisasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Trenda Aktiva Oktariyanda, Galih W. Pradana –

FIS Unesa

Surabaya ........................................................................................ 71

08. Analisis Ujian Sekolah Sebagai Dasar Administrasi Kebijakan Kabupaten Banjarnegara

xxxviii




Patni Ninghadjanti, Nonoh Siti Aminah, Hartiyah Wuryani FKIP

UNS Surakarta, Pengurus HEPI UKD Jawa Tengah, Tim Pengembang Dinas Kabupaten Banjarnegara ................................ 79

09. Pengembangan Model Alat Ukur Kesuksesan Implementasi E-Library pada Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Untuk meningkatkan Kompetensi Siswa Sutaryadi, Patni Ninghardjanti, C. Dyah S.I – Alumni S2 Administrasi Pendidikan UPI, Himpunan evaluasi Pendidikan Indonesia UKD Jateng, FKIP UNS Surakarta

.................................. 94

10. Pembelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) Mirana Sari, Ismiyati, Wisudani Rahmaningtyas – FE Unnes Semarang ....................................................................................... 107

11. Analisis Kebutuhan Pengembangan Laboratorium Administrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi Tri Murwaningsih, Tutik Susilowati, Susantiningrum –FKIP UNS Surakarta ........................................................................................ 120

12. Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Administrasi Kepegawaian Siswa melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning pada Implementasi program Microsoft Excel Chairul Huda Atma D, Djoko Santoso Th – Prodi Magister Pendidikan Ekonomi UNS, FKIP UNS Surakarta ............................. 128

13. Meningkatkan Hasil Belajar Administrasi Kepegawaian Siswa melalui Penerapan Pendekatan Scientific dengan Media Software Prezi Arif Wahyu Wirawan, Jumiyanto Widodo - Prodi Magister Pendidikan Ekonomi UNS, FKIP UNS Surakarta.............................. 135

14. Meningkatkan Hasil Belajar Mengelola Kas Kecil Siswa Administrasi Perkantoran melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving Based Learning Endang Ganggowati – SMK N 1 Boyolali ........................................ 141

15. Quick Wins: Mekanisme Layanan Administrasi Perkantoran Fitrotun Niswah, Eva Hany Fanida – FIS Unesa Surabaya………………………………………………………………… 155

16. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Quiz dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Wisnu Wibisono

– Prodi Magister Pendidikan Ekonomi

UNS………………………………………………………………………. ..................... 169

17. Manajemen Kearsipan untuk Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efisien

xxxix




Meirinawati, Indah Prabawati – FIS Unesa Surabaya…………………………………………………………….…. ..................... 177

18. Peningkatan Kualitas Sumber Manusia Administasi Perkantoran Melalui KKNI dan Keterpakaian Lulusan di Pasar Kerja Wiedy Murtini - FKIP UNS Surakarta ........................................... 188

19. Electronic-Documents Sebagai Langkah Praktis Efisiensi Organisasi Di Universitas Sebelas Maret Anton Subarno – FKIP UNS Surakarta ......................................... 197

20. Memberdayakan Prestasi Siswa melalui Upaya Pengelolaan Manajemen Sekolah Jumiyanto Widodo – FKIP UNS Surakarta .................................. 202

21. Mengelola Sumber Daya Manusia pada Koperasi Wanita (Penilaian Kinerja Kopwan Berdasarkan Aspek Organisasi) Endang Sungkawati Ratnawati – FEB Universitas Wisnuwardhana Malang ............................................................. 214

22. Pengembangan Bahan Ajar Administrasi Perkantoran Berbasis Kurikulum 2013 Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta Andre N Rahmanto, C. Dyah S Indrawati, Jumiyanto Widodo – FKIP UNS Surakarta ..................................................................... 226

NOTULEN PEMAKALAH KELAS PARALEL SNPAP 2015 ............................ 237

1 Surakarta, 19 September 2015

Seminar Nasional PAP “Pengembangan Ilmu dan Profesi Administrasi Perkantoran: Peluang dan

Tantangan” www.snpap.fkip.uns.ac.id


MODEL ELEKTRONIK ARSIP (E ARSIP) PEMBELAJARAN DI SMK JURUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Agung Kuswantoro

Universitas Negeri Semarang

Email : [email protected]

ABSTRAK

Arsip memiliki peran yang sangat penting bagi organisasi. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pembelajaran kearsipan di SMK selama ini? (2) Bagaimana analisis kebutuhan e arsip pembelajaran di SMK? (3) Bagaimana desain database arsip? (4) Bagaimana hasil belajar dengan menggunakan e arsip? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran kearsipan di SMK selama ini, analisis kebutuhan e arsip, dan hasil belajar dengan menggunakan e arsip di SMK. Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development (R n D). Pembelajaran kearsipan di SMK pada jurusan administrasi perkantoran yaitu materi disampaikan secara manual, lebih cenderung teoritis. Kebutuhan dalam pembelajaran arsip adalah perlunya media pembelajaran elektronik arsip. Keberadaan arsip konvensional yang disimpan di-filing cabinet, map, rak, dan surat akan disimpan pada e arsip dengan menggunakan folder atau file. Program e arsip dalam pembelajaran yang dibutuhkan adalah access yang dipadukan dengan logika dan macro. Hasil belajar pembelajaran dengan menggunakan e arsip lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran dengan arsip manual. Saran dalam penelitian ini adalah (1) Perlunya ada suatu program yang khusus dalam pembelajaran e arsip di SMK sebagai media pembelajaran kearsipan modern (2) Sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dengan pembelajaran e arsip.

Kata Kunci : Model E Arsip Pembelajaran di SMK

1. PENDAHULUAN Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup

organisasi baik pemerintah maupun swasta. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah serta dapat dijadikan alat pertanggungjawaban manajemen. Selain itu, dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Keberadaan arsip yang penting sebagaimana di atas, perlu dilakukan edukasi atau

mailto:[email protected]





pembelajaran di sekolah, salah satunya adalah SMK jurusan pendidikan administrasi perkantoran. Berdasarkan pengamatan penulis, pembelajaran di SMK Negeri 1 Kudus dan SMK Negeri 1 Kendal (2014) masih manual. Pembelajaran masih menuliskan kartu kendali, kartu pinjam arsip, buku agenda, buku ekspedisi, dan lainnya. Padahal, hal tersebut dapat dilakukan dengan komputerisasi. Saat ini, elektronik arsip sangat dibutuhkan. Terlebih setiap orang pasti menyimpan arsip. Bahkan, administrasi sekarang menggunakan elektronik seperti e ktp, e filing, e commerce, e document, dan lainnya. Oleh karena e arsip sangat dibutuhkan saat ini, termasuk dalam pembelajarannya.

E arsip adalah sistem penyimpanan arsip berbasis komputer. Jika dikembangkan melalui internet, maka dapat di-online-kan sehingga dapat digunakan oleh organisasi yang besar. Prinsip e arsip berbasis komputer dan internet yaitu komputer sebagai embrio sistem kearsipan berbasis internet. Sebelum mendesain sistem kearsipan berbasis internet, maka harus memahami sistem kearsipan berbasis komputer. Logikanya, dalam mendesain arsip, maka harus memahami teori sistem kearsipan konvensional. Ada tiga komponen dalam sistem kearsipan elektronik yaitu kabinet virtual, map virtual, dan lembar arsip yang berbentuk file. Sugiarto dan Wahyono (2005) mengatakan perbedaan kearsipan konvensional dengan elektronik terletak kabinet, map, dan arsipnya. Kabinet pada arsip konvensional berupa rak atau lemari arsip yang dibuat secara fisik, sedangkan kabinet arsip elektronik berupa database. Map kearsipan konvensional berupa map fisik untuk menyimpan lembaran arsip, sedangkan kearsipan elektronik berupa folder untuk menyimpan dokumen. Arsip konvensional, dokumennya berupa surat hard copy, sedangkan arsip elektronik dokumennya di-transfer ke dalam file, gambar, atau teks.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pembelajaran kearsipan di SMK selama ini? (2) Bagaimana analisis kebutuhan e arsip pembelajaran di SMK? (3) Bagaimana desain database arsip? (4) Bagaimana hasil belajar dengan menggunakan e arsip? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran kearsipan di SMK selama ini, analisis kebutuhan e arsip, dan hasil belajar dengan menggunakan e arsip di SMK.

KAJIAN TEORI

Pengelolaan arsip berbasis TIK bermula dari arsip non elektronik (manusia) yang dielektronikkan, dengan scanning atau cara lainnya. Proses kerjanya dilakukan secara elektronik untuk e arsip, sedangkan manual untuk arsip non elektronik. Sumber arsip berupa e-mail, hp, mp3, ipad, video dan lainnya. Definisi arsip elektronik menurut ARMA dalam Sobandi (2013) Standards Program: Glossary of Records Management Terms yaitu machine-readable record: coded information which to be understood, must





be translated by a computer (Arsip terbacakan mesin: Informasi dalam bentuk kode yang untuk memahaminya harus diterjemahkan terlebih dahulu dengan komputer).

Saputra (2013) mengatakan manfaat manajemen arsip elektronik, yaitu penanganan arsip dinamis dan arsip statis dapat dikelola dari awal perencanaan/pembuatan naskah/ dokumen, memenuhi tuntutan top management akan kecepatan dan ketepatan, memudahkan aksesibilitas dan menjamin akuntabilitas, menuju paperless society dan menghemat ruangan/sarana prasarana (dari gedung ke server), manajemen pengawasan akan lebih mudah, cepat dan lebih accountable menuju good governance, dan meningkatkan pelayanan umum/ public service. Jenis umum arsip elektronik berupa pesan elektronik dari sistem informasi seperti email, SMS (Short Messaging Services), MMS (Multimedia Messaging Services), EDI (Electronic Data Interchange), pertukaran dokumen elektronik (faks elektronik), voice mail, pesan instan (instant messaging), komunikasi multimedia (misalnya video conferencing dan teleconferencing).

Arsip elektronik vital sebaiknya disimpan secara online. Dasar pertimbangannya adalah dapat secara mudah dan terus menerus di kontrol/dipelihara sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan arsip, disimpan pada sebuah perangkat penyimpanan yang berkapasitas besar, pengecekan integritas arsip elektronik dapat lebih mudah dilakukan, bahkan mungkin bisa dilakukan secara otomatis dan perangkat penyimpanan online tidak harus terhubung secara langsung dengan jaringan komputer. Pada keadaan tertentu dapat dibangun sistem penyimpanan online yang bersifat mandiri (Kuswantoro dan Saeroji, 2013:8).

Pemeliharaan arsip elektronik tidak hanya pada perangkat penyimpanannya saja, melainkan juga pada fasilitas ruangan penyimpanan dan sistem komputer yang digunakan untuk membuat arsip. Pertama yang harus dilakukan dalam E Arsip adalah menyimpan file (dokumen) yang akan disimpan di komputer (laptop). Dokumen yang sudah di-scan harus disimpan di komputer yang akan digunakan E Arsip. Dalam penyimpanannya harus sesuai dengan sistem penyimpanan arsip yang digunakan.Sehingga dibutuhkan laci, map, dan berkas ke dalam bentuk virtue (maya). Sebagaimana Sugiarto dan Wahyono (2005), mengatakan tiga komponen sistem kearsipan elektronik meliputi kabinet virtue, map virtue, dan lembar arsip yang berbentuk file. Oleh karenanya file yang akan disimpan masuk dalam kabinet (laci) virtue, map virtue, dan berkas virtue sehingga langkah kedua yang harus dilakukan dalam E Arsip adalah membuat folder. Dalam e arsip yang penulis buat, ada tambahan yaitu guide. Guide tersebut merupakan virtue, sehingga dibuat folder setelah





laci. Urutannya adalah folder laci, guide, map, dan berkas (Kuswantoro dan Ashari, 2014:9). Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini:

Gambar 1. Contoh Folder Laci Virtual

E arsip untuk pembelajaran harus berdasarkan pada konsep

manajemen kearsipan. Konsep pembelajaran arsip secara manual mengenalkan enam sistem yaitu abjad, pokok soal, tanggal, desimal, terminal digit, dan wilayah (Mulyono, dkk, 2012:7). Dalam e arsip harus memunculkan keenam sistem tersebut. Keenam tersebut harus dibuat dalam folder-folder berupa laci, map, dan guide.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development (R n D) atau penelitian pengembangan. Model yang saya bangun berdasarkan model yang dikembangkan Sugiyono (2012). Adapun langkah-langkahnya sebagaimana bagan di bawah ini:





Langkah-langkah dalam penelitian ini sesuai dengan bagan di atas yaitu (1) mengidentifikasi pelaksanaan pembelajaran kearsipan di SMK (2) mengumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan pengembangan produk model e arsip untuk pembelajaran (3) mendesain atau merancang produk pengembangan model e arsip (4) Validasi desain produk, merupakan proses kegiatan untuk

Pengembangan

Model

Uji Coba Skala Luas

Penerapan e arsip di SMK

Model

Analisis Hasil

1. Analisis Hasil Uji

2. Penetapan Hasil Uji

3. Pembuatan Pedoman

4. Penyusunan Laporan

5. Desiminasi

Pelaporan

Validasi Model

Hasil Identifik

asi Kebutuh

Model Rancang

Validasi Paka

Uji Coba Model (Action

Uji Terbatas Model

Evaluasi

Perbaikan Model Uji Terbatas

Studi Pendahuluan (Need

Studi Kepustakaan 1. Teori 2. Hasil

penelitian

Studi Lapangan

(Naturalistik Inkuiri)

Penyusunan

Rancangan Model

Bagan Alur Penelitian





menilai apakah rancangan produk dalam hal ini model e arsip. Dikatakan rasional karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional (rational judgment) dari ahli (pakar), belum fakta dilapangan.oleh karena itu, validasi desain produk ini dilakukan dengan cara mengkonsultasikan lewat pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang. Validasi desain dilakukan dalam forum diskusi, selanjutnya diketahui kelebihan dan kelemahannya.(5) Perbaikan desain, dilakukan setelah diskusi dengan pakar, telah diketahui kelebihan dan kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk disempurnakan dengan cara memperbaiki desain produk. (6) Uji coba produk tahap awal dilakukan dengan simulasi model e arsip. (7) Revisi produk berdasarkan hasil uji coba produk awal pada skala terbatas. Kelemahan-kelemahan dari model e arsip yang ditemukan selama uji coba terbatas untuk segera diperbaiki, selanjutnya diilakukan uji coba kembali pada skala yang lebih luas. (8) Revisi produk akhir, apabila dalam hasil pemakaian model terdapat kekurangan atau kelemahan untuk digunakan sebagai penyempurnaan produk.(10) Penerapan model secara lebih luas, apabila model yang dihasilkan dinyatakan efektif dalam pengujian dan layak untuk dipakai secara luas di lingkungan SMK.

3. HASIL PENELITIAN

Pembelajaran kearsipan di SMK pada jurusan administrasi perkantoran yaitu materi disampaikan secara manual, lebih cenderung teoritis. Guru banyak memaparkan secara teoritis materinya. Guru jarang praktik tentang kearsipan. Guru lebih dominan dalam memberikan materi. Kompetensi kearsipan di SMK meliputi konsep dasar kearsipan, jenis-jenis arsip, pengelolaan surat (arsip masuk-keluar), macam-macam penyimpanan arsip, pemeliharaan arsip, keamanan arsip, penyingkiran arsip, pemindahan arsip, dan pemusnahan arsip. Metode guru dalam menyampaikan materi kepada siswa secara teoritis. Guru tidak menggunakan alat peraga atau praktik di laboratorium kearsipan, sehingga banyak siswa yang kurang memahami kompetensinya. Namun beberapa guru dalam pembelajarannya ada yang menggunakan media pembelajaran berupa filling cabinet atau surat untuk praktik tentang cara menyimpan arsip.

Kebutuhan dalam pembelajaran arsip adalah perlunya media pembelajaran elektronik arsip (e arsip) karena kompetensi kurikulum 2013 didalamnya terkandung mengenai e filing atau elektronik arsip. Dalam spektrumnya kompetensi-kompetensi e arsip tidak dipaparkan secara jelas dalam kurikulum tersebut, sehingga guru kesusahan dalam materi e arsip. Kebanyakan dari mereka dalam memberikan materi tentang e arsip adalah men-searching internet, kemudian men-download-nya. Guru tidak memiliki kompetensi e arsip yang jelas. Yang dibutuhkan dalam





pembelajaran e arsip adalah seperangkat komputer, printer, dan alat scan. Seperangkat komputer untuk menyimpan database kearsipannya mulai dari sistem abjad, pokok soal, wilayah, kronologis, terminal digit, dan desimal, serta folder laci, guide, dan map. Printer dibutuhkan jika ada orang yang akan pinjam arsip untuk mencetak kartu pinjam arsip. Alat scan dibutuhkan untuk menyeken arsip yang akan dielektronikkan. Dari dokumen yang sudah elektronik kemudian disimpan. Prosedur dalam penanganan arsip terbagi menjadi arsip masuk dan keluar. Arsip masuk diterima bagian penerima surat, kemudian dibuatkan lembar disposisi dan diterima oleh pimpinan. Jawaban atau tembusan pimpinan akan ditindak lanjuti dengan kartu kendali sebagai bukti surat tersebut akan disimpan. Penanganan surat (arsip) yaitu arsip akan diterima oleh bagian pengolah untuk diberi nomor surat, sekaligus lembar kartu kendali untuk arsip tersebut disimpan. Setelah itu, arsip akan disimpan oleh bagian arsiparis.

Desain e arsip pembelajaran adalah sebagaimana manajemen kearsipan manual. Hanya saja, keberadaan fisik berupa filing cabinet, map, rak, dan surat berupa folder atau file. Secara manual harus kuat dalam membuat desain e arsip. Sistem penyimpanan arsip ada enam yaitu abjad, subjek, kronologis, desimal, terminal digit, dan wilayah harus dimunculkan dalam e arsip. Kemudian dalam sistem tersebut terdapat laci, guide, dan map virtue atau maya. Hal ini sebagaimana rekomendasi dari pakar kearsipan (Sularso Mulyono). Beliau menyampaikan bahwa e arsip harus mengakomodir keenam sistem tersebut. Setelah itu, dokumen yang akan diarsipkan diproses kedalam bentuk file untuk di-entry dalam e arsip berbasis Microsoft access. Untuk masuk e arsip pembelajaran harus login terlebih dahulu, setelah berhasil login akan ada tampilan main menu. Sebelumnya, model e arsip hanya ada tiga sistem penyimpanan arsip kemudian atas masukan validator direvisi menjadi enam sistem penyimpanan arsip. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini:

Gambar 2. Laci Sistem Pokok Soal





Dalam folder pokok soal, terdapat folder laci dengan nama AP (Anggaran dan Permodalan), HM (Humas), KP (Kepegawaian), KU (Keuangan), OP (Opearsional dan Pemasaran), PB (Perbekalan), dan UM (Umum). Kemudian di dalam folder laci KU (Keuangan) terdapat folder guide dengan nama 01 (gaji dan upah), 02 (pajak), 03 (Kredit), dan 04 (Pembayaran lain-lain). Setelah itu dalam folder map berupa file tentang sub yang di dalam folder guide. Menu-menu yang tampil dalam database e arsip adalah arsip baru, manajemen arsip, buku agenda surat masuk-keluar, pencarian arsip, pengaturan instansi, tambah dan sunting unit, statistik, rekap surat masuk, rekap surat keluar, rekap buku agenda, rekap peminjaman arsip, dan tentang e arsip. Adapun gambarnya seperti berikut:

Gambar 3. Menu Utama E Arsip

Adapun masing-masing menu tersebut adalah sebagai berikut: 1) Arsip Baru, untuk menambahkan atau menyimpan data arsip baru. 2) Manajemen Arsip, memuat beberapa fungsi, diantaranya meng-edit

data, meminjam arsip, mengembalikan arsip, pencarian arsip, membuat kartu kendali dan fungsi-fungsi lain.

3) Buku Agenda Surat Masuk-Keluar, merupakan buku agenda digital yang memuat seluruh arsip yang pernah disimpan dalan E-Arsip. Buku Agenda menampilkan informasi secara detail tentang arsip hingga informasi laci, guide, map, dan urutan berkas sesuai dengan sistem dan kode simpan yang dipakai.

4) Pencarian Arsip, sebuah menu yang digunakan untuk melakukan pencarian arsip. Pada form pencarian arsip tersedia beberapa isian yang nantinya akan digunakan sebagai kata kunci atau kriteria dalam pencarian.

5) Pengaturan Instansi, menu ini digunakan untuk mengatur identitas instansi yang menggunakan sistem E Arsip. Identitas tersebut





mencakup Nama Instansi, Alamat, Kontak, dan Logo. Identitas ini secara otomatis akan disimpan dan diterapkan pada semua report atau laporan ketika ingin mencetak rekap arsip, peminjaman dan lainnya.

6) Rekap Surat Masuk, digunakan untuk mencetak rekap surat masuk secara keseluruhan.

7) Rekap Surat Keluar, digunakan untuk menceteak rekap surat keluar secara keseluruhan.

8) Rekap Buku Agenda, dipakai untuk mencetak semua data arsip yang sudah pernah disimpan, yaitu mencakup data surat masuk dan surat keluar.

9) Rekap Peminjaman Arsip, digunakan untuk mencetak data peminjaman arsip.

10) Tentang E Arsip, berisi informasi pengembang sistem E-Arsip.

Program e arsip dalam pembelajaran yang dibutuhkan adalah access yang dipadukan dengan logika dan macro. Access dibutuhkan karena sistemnya offline dan sesuai dengan kebutuhan dalam manajemen e arsip yang berupa database. Sebenarnya, ada software atau program lain, namun rumit dalam aplikasinya. Selain itu, biasanya juga mahal. Dengan menggunakan access, penggunaannya gratis. Hasil belajar pembelajaran dengan menggunakan e arsip lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran dengan arsip manual. Ada kenaikan sebesar 10 poin dari rata-rata mereka. Rata-rata hasil belajar dengan pembelajaran e arsip adalah 90 sedangkan rata-rata hasil belajar pembelajaran arsip manual adalah 80. Hal ini dikarenakan simpel dalam pengelolaannya. Siswa mengatakan banyak e arsip mudah dalam operasionalnya dan tidak membutuhkan banyak kertas, seperti kartu pinjam arsip atau kartu kendali. Selain itu, siswa juga berpendapat e arsip ini dapat diaplikasikan di laptop atau komputer yang telah terprogram microsoft access tahun 2010, sehingga lebih simpel dalam aplikasinya. E arsip tidak harus di-install. Kendala dalam pembelajaran e arsip ini adalah sarana dan prasarana sekolah. Kebanyakan sekolah dan laptop guru program access-nya adalah tahun 2007, sehingga dalam pengoperasiannya tidak bisa. Program e arsip dapat digunakan dengan program access tahun 2010. Selain terkendala, program access, di sekolah tidak memiliki alat scan sehingga jika ada arsip masuk, tidak dapat dibuat file atau dielektronikkan dokumen tersebut. Kelebihan dari program e arsip ini adalah mudah dioperasikan di komputer atau laptop, tanpa harus install program atau online internet, sehingga e arsip ini termasuk murah, hanya bermodal program office access tahun 2010. Kelemahan dari program e arsip adalah tidak semua komputer atau laptop memiliki program office access tahun 2010, kebanyakan adalah tahun 2007. Kendala lain adalah sekolah tidak memiliki alat scan sebagai alat yang akan mengelektronikkan dokumen, terutama surat masuk.





4. KESIMPULAN DAN SARAN Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) Pembelajaran kearsipan

saat ini (2015) masih manual, termasuk sarana dan prasarana dalam pembelajarannya, serta metode pembelajaran gurunya berupa ceramah. (2) Analisis kebutuhan dalam pembelajaran e arsip di SMK adalah sistem penyimpanan arsip berupa abjad, subjek, wilayah, kronologis, terminal digit, dan desimal yang di dalamnya terdapat laci, guide, dan map virtual (folder). (3) Desain database e arsip pembelajaran meliputi menu pokok berupa arsip baru, manajemen arsip, buku agenda surat masuk-keluar, pencarian arsip, pengaturan instansi, tambah dan sunting unit, statistik, rekap surat masuk, rekap surat keluar, rekap buku agenda, rekap peminjaman arsip, dan tentang arsip. (4) Hasil belajar menggunakan e arsip lebih bagus dibanding pembelajaran manual.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Perlunya ada suatu program yang khusus dalam pembelajaran e arsip di SMK sebagai media pembelajaran kearsipan modern (2) Sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dengan pembelajaran e arsip.

DAFTAR PUSTAKA

Kuswantoro, Agung dan Ashari, Trisna. 2014. Model Elektronik Arsip (E Arsip) dalam Pembelajaran berbasis Microsoft Access. Semarang: Fastindo.

Kuswantoro, Agung dan Saeroji, Ahmad 2013. Manajemen Elektronik Arsip ( Earsip) : Teori dan aplikasi berbasis Ms. Access. Semarang: Fastindo.

Mulyono, dkk. 2012. Manajemen Kearsipan. Semarang: Unnes Press.

Saputra, E. I. 2013. Manajemen Arsip Elektronik. Bandung: UPI-ASPAPI Jabar. Materi disampaikan saat workshop media pembelajaran kearsipan elektronik, tanggal 11-12 Oktober 2013.

Sobandi, A 2013. Pengelolaan Arsip Berbasis TIK. Bandung: UPI-ASPAPI Jabar. Materi disampaikan saat workshop media pembelajaran kearsipan elektronik, tanggal 11-12 Oktober 2013.

Sugiarto, Agus dan Wahyono, Teguh. 2005. Manajemen Kearsipan Modern dan Konvensional ke Basis Komputer. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Sugiyono. 2012. Metodelogi Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.





MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI MAHASISWA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN MELALUI PEMBELAJARAN TWO STAY-TWO STRAY (TS-TS)

Durinta Puspasari1, Durinda Puspasari

2

1,2Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya

Email: [email protected]; [email protected]

ABSTRAK

Keterampilan berkomunikasi mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran

2012 B pada mata kuliah Ilmu Komunikasi masih kurang. Hal ini dapat dilihat

dari mahasiswa yang kurang memperhatikan pada saat dosen menjelaskan,

mahasiswa cenderung pasif dan kurang percaya diri. Penelitian ini merupakan

penelitian pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas belajar dan

peningkatan keterampilan berkomunikasi mahasiswa setelah adanya

penerapan pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang terdiri dari

empat tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus. Instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu lembar pengamatan aktivitas belajar dan keterampilan

berkomunikasi mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas

belajar mahasiswa pada siklus I dengan rata-rata 2,56 (kurang baik), siklus II

dengan rata-rata 3,19 (baik), dan siklus III dengan rata-rata 3,56 (baik).

Sedangkan keterampilan berkomunikasi mahasiswa pada siklus I

menunjukkan skor 2,05 dengan kriteria kurang baik, siklus II menunjukkan

skor 2,77 dengan kriteria baik, siklus III menunjukkan skor 3,56 dengan

kriteria baik.

Kata Kunci: pembelajaran two stay-two stray, keterampilan berkomunikasi 1. PENDAHULUAN

Kegiatan pembelajaran dikatakan baik apabila dalam pembelajaran yang dilakukan tidak hanya melibatkan dosen yang berperan dominan, tetapi juga melibatkan mahasiswa yang berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sehingga keberhasilan pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajarnya saja melainkan juga dari proses belajarnya juga.





Menurut Hamalik (2008), belajar adalah suatu aktivitas yang berlangsung secara interaktif antara faktor internal pada diri siswa dengan faktor eksternal atau lingkungan, sehingga melahirkan perubahan tingkah laku. Dalam interaksi inilah terjadi pengalaman-pengalaman belajar. Setiap kegiatan belajar akan menghasilkan suatu perubahan pada siswa dimana perubahan itu akan nampak dalam tingkah laku siswa atau prestasi siswa. Tingkah laku siswa akan tampak pada setiap keterampilan yang meliputi keterampilan sosial dan keterampilan komunikasi dalam kesehariannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa dalam belajar tidak hanya memiliki aspek kognitif dan afektif saja, tetapi juga aspek psikomotorik harus dimiliki oleh mahasiswa, yang mana dalam hal ini adalah kemampuan dalam berkomunikasi.

Mata kuliah Ilmu Komunikasi merupakan mata kuliah yang membangun keterampilan mahasiswa untuk berkomunikasi, sehingga membutuhkan cara penyampaian materi yang aplikatif. Mata kuliah ini menuntut mahasiswa untuk cakap dalam berkomunikasi dan mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun sehari-hari. Tetapi pada kenyataannya keterampilan berkomunikasi mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran 2012 B masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari mahasiswa yang kurang memperhatikan pada saat dosen menjelaskan, mahasiswa cenderung pasif dan kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat.

Two Stay Two Stray (TS-TS) atau yang disebut juga dengan Dua Tinggal Dua Tamu) merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Menurut Sugiyanto (2009), metode Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. Siswa bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa yang lain. Padahal dalam kenyataannya hidup di luar sekolah, kehidupan dan kerja manusia saling bergantung satu dengan yang lain. Dalam model pembelajaran ini siswa dihadapkan pada kegiatan mendengarkan apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu, yang secara tidak langsung siswa akan dibawa untuk menyimak apa yang diutarakan oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah tersebut. Dalam proses ini, akan terjadi kegiatan menyimak materi pada siswa.

Prinsip-prinsip yang berpengaruh dalam belajar menurut Dimyati dan Mudjiono (2010), yaitu: perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, perbedaan individual. Sedangkan keterampilan menurut Tarigan (2008) adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu





menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Menurut Lie (2002), langkah-langkah model pembelajaran yang dilakukan dengan model Two Stay Two Stray yaitu: 1) siswa bekerja dalam kelompok berempat seperti biasa; 2) setelah selesai, dua orang dari masing-masing diantara dua kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke dua kelompok yang lain; 3) dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi kepada tamu mereka; 4) tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain; 5) kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ismawati dan Hindarto (2011), hasilnya menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural TSTS meningkatkan hasil belajar Fisika siswa kelas X-3 SMAN 1 Boja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) aktivitas mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran 2012 B pada saat penerapan pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) pada mata kuliah Ilmu Komunikasi dan 2) peningkatan keterampilan berkomunikasi mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran 2012 B melalui penerapan pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) pada mata kuliah Ilmu Komunikasi.


A. Rancangan Penelitian Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Ciri-ciri

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah adanya tindakan yang nyata, tindakan dilakukan pada situasi yang alami (bukan dalam laboratorium), ditujukan untuk memecahkan permasalahan praktis. Tindakan tersebut merupakan suatu kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam rangkaian siklus kegiatan (Arikunto, dkk, 2006). Secara garis besar terdapat empat tahapan yang dilalui pada penelitian tindakan kelas, yaitu: 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Pengamatan, dan 4) Refleksi. Siklus pembelajaran Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:





Gambar 1. Siklus Pembelajaran Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Sumber: Arikunto, dkk (2006)

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran 2012 B yang berjumlah 30 siswa.

2. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah peningkatan keterampilan berkomunikasi yang akan dicapai mahasiswa pada mata kuliah Ilmu Komunikasi materi Mengaplikasikan Komunikasi Interpersonal.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini meliputi: 1. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Mahasiswa

Perencanaan

SIKLUS I Refleksi Pelaksanaan

Pengamatan

Refleksi

Perencanaan

Pelaksanaan SIKLUS II

Pengamatan

Perencanaan

Pelaksanaan SIKLUS III Refleksi

Pengamatan





Lembar pengamatan aktivitas belajar mahasiswa dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Mahasiswa

No. Indikator Aktivitas Mahasiswa Penilaian

1. Emotional activities: - Antusias dalam awal pembelajaran

1. Kurang baik 2. Cukup baik 3. Baik 4. Sangat baik

2. Visual dan listening: - Mendengarkan penjelasan dosen atau teman

3. Oral activities: - Aktif dalam berdiskusi - Menulis pokok bahasan diskusi - Berani menyampaikan pendapat dan saran

4. Motor activities: - Kreativitas dalam berbagi hasil diskusi

5. Mental activities: - Menyimpulkan materi pelajaran

6. Emotional activities: - Antusias dalam akhir pembelajaran

2. Lembar Pengamatan Keterampilan Berkomunikasi Mahasiswa Lembar pengamatan keterampilan berkomunikasi mahasiswa dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Lembar Pengamatan Keterampilan Berkomunikasi Mahasiswa

No. Indikator Aspek yang Diamati Penilaian

1. Sikap percaya diri

1. Mahasiswa berani mengeluarkan pendapat

2. Mahasiswa berani berbicara di depan umum

3. Mahasiswa berani bertukar pendapat

1. Kurang baik 2. Cukup baik 3. Baik 4. Sangat baik

2. Pemilihan kosa kata

1. Mahasiswa menggunakan kosa kata yang baku

2. Mahasiswa menggunakan kosa kata yang mudah dipahami





3. Teknik berbicara

1. Pandangan mata mahasiswa

2. Gerak-gerik air muka/wajah dan tangan

3. Suara dan ucapan 4. Ketegasan berbicara

4. Feedback (umpan balik)

1. Menangkap pesan 2. Memperhatikan pesan 3. Memberikan respons/

menjawab pesan

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mencakup analisis aktivitas belajar mahasiswa dan analisis keterampilan berkomunikasi mahasiswa. Baik hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar mahasiswa maupun keterampilan berkomunikasi mahasiswa disajikan dalam bentuk angka 1-4 dengan rincian sebagai berikut: 1) nilai 1 untuk kategori kurang baik; 2) nilai 2 untuk kategori cukup baik; 3) nilai 3 untuk kategori baik; 4) nilai 4 untuk kategori sangat baik. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan cara menghitung rata-rata setiap aspek dari banyak pertemuan yang dilaksanakan. Selanjutnya nilai rata-rata tersebut dikonversikan dengan kriteria sebagai berikut: 1) 1,00 – 1,50 (tidak baik); 1,60 – 2,50 (kurang baik); 2,60 – 3,50 (baik); 3,60 – 4,00 (baik sekali).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Perencanaan, yang perlu dipersiapkan adalah: Satuan Acara

Perkuliahan (SAP), materi yang akan diajarkan yaitu menjelaskan pengertian komunikasi interpersonal dan menjelaskan asas-asas komunikasi interpersonal, lembar pengamatan aktivitas belajar mahasiswa serta lembar pengamatan keterampilan berkomunikasi mahasiswa.

b. Pelaksanaan, terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dimulai dengan dosen memberikan salam; dosen mempresensi mahasiswa; dosen mengkondisikan mahasiswa agar siap menerima materi; dan dosen memberitahukan kepada mahasiswa tentang aturan-aturan yang harus ditaati selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS) beserta manfaat yang diperoleh mahasiswa dengan menggunakan pembelajaran tersebut. Kegiatan inti dimulai dengan dosen memberikan pengantar sedikit





tentang materi menjelaskan pengertian komunikasi interpersonal dan menjelaskan asas-asas komunikasi interpersonal; dosen membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, dimana satu kelompok terdiri dari 4 orang; dosen memberikan handout materi kepada masing-masing kelompok untuk dibaca dan dipahami dengan durasi waktu 10 menit; setelah selesai dibaca dan dipahami, dua orang dari masing-masing diantara dua kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke dua kelompok yang lain selama 10 menit, sedangkan dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi kepada tamu mereka; tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain; informasi yang telah diperoleh dari kelompok lain saling dicocokkan dan dibahas hasil-hasil kerja mereka dalam satu kelompok; dosen membahas hasil pekerjaan kelompok mahasiswa tersebut; masing-masing kelompok menyampaikan hasil pekerjaan mereka; tidak lupa dosen juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya apabila ada yang kurang paham. Kegiatan akhir, mahasiswa dan dosen memberikan kesimpulan terkait materi yang telah dipelajari. Setelah memberikan kesimpulan materi, dosen memberitahukan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya serta menutup pertemuan dengan mengucapkan salam.

c. Pengamatan. Aktivitas belajar mahasiswa pada kegiatan pembelajaran siklus I mahasiswa mendapatkan skor rata-rata sebesar 2,56 dengan kriteria kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada aspek antusias dalam awal pembelajaran, aktif dalam berdiskusi, berani menyampaikan pendapat dan saran, kreativitas dalam berbagi hasil diskusi, menyimpulkan materi pelajaran, dan antusias dalam akhir pembelajaran. Sedangkan pada keterampilan berkomunikasi mahasiswa pada siklus I, rata-rata mahasiswa mendapatkan skor 2,05 dengan kriteria kurang baik.

d. Refleksi. Setelah melakukan kegiatan pelaksanaan dan pengamatan, ditemukan kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki pada siklus II, antara lain: 1) dosen harus dapat mengkondisikan mahasiswa agar lebih siap dalam menerima materi dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS); 2) dosen harus lebih memotivasi mahasiswa untuk aktif dalam berdiskusi dan berani dalam mengeluarkan pendapat dan saran; 3) dosen harus dapat membimbing dan memotivasi mahasiswa untuk aktif dan kritis dalam menyimpulkan materi.





2. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Perencanaan. Dosen mempersiapkan perbaikan rencana pada siklus

II sebagai berikut: 1) dosen harus mampu mengkondisikan mahasiswa agar lebih siap dalam menerima materi pelajaran; 2) dosen harus mampu memotivasi mahasiswa agar lebih aktif dalam berdiskusi dan berani dalam mengeluarkan pendapat dan saran di kelas; 3) dosen harus mampu membimbing dan memotivasi mahasiswa agar lebih aktif dan kritis dalam menyimpulkan materi di kelas. Pada kegiatan perencanaan, dosen mempersiapkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), materi yang akan diajarkan yaitu menjelaskan ciri-ciri komunikasi interpersonal dan menjelaskan tujuan komunikasi interpersonal, lembar pengamatan aktivitas belajar mahasiswa serta lembar pengamatan keterampilan berkomunikasi mahasiswa.

b. Pelaksanaan terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dimulai dengan dosen memberikan salam; dosen mempresensi mahasiswa; dosen menjelaskan prosedur dalam pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS) beserta manfaatnya; dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan apersepsi kepada mahasiswa mengenai materi sebelumnya untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan mahasiswa. Kegiatan inti, dosen memulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan pengantar sedikit tentang materi menjelaskan ciri-ciri komunikasi interpersonal dan menjelaskan tujuan komunikasi interpersonal; setelah itu, dosen membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, dimana satu kelompok terdiri dari 4 orang; dosen memberikan handout materi kepada masing-masing kelompok untuk dibaca dan dipahami dengan durasi waktu 10 menit. Setelah selesai dibaca dan dipahami, dua orang dari masing-masing diantara dua kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke dua kelompok yang lain selama 10 menit; sedangkan dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi kepada tamu mereka; tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain; informasi yang telah diperoleh dari kelompok lain saling dicocokkan dan dibahas hasil-hasil kerja mereka dalam satu kelompok; lalu dosen membahas hasil pekerjaan kelompok mahasiswa tersebut; masing-masing kelompok menyampaikan hasil pekerjaan mereka; kemudian dosen juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya apabila ada yang kurang dipahami. Kegiatan akhir, mahasiswa dan dosen menyimpulkan materi yang telah dipelajari.





Setelah menyimpulkan, dosen memberitahukan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya serta menutup pertemuan tersebut dengan salam.

c. Pengamatan. Aktivitas belajar mahasiswa pada kegiatan pembelajaran siklus II mahasiswa mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,19 dengan kriteria baik. Walaupun ada beberapa aspek yang masih kurang, seperti pada aspek antusias dalam awal pembelajaran dan menyimpulkan materi pelajaran. Sedangkan pada keterampilan berkomunikasi mahasiswa pada siklus II, rata-rata mahasiswa juga mendapatkan skor 2,77 dengan kriteria baik.

d. Refleksi. Setelah melakukan kegiatan pelaksanaan dan pengamatan, ditemukan kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki pada siklus III, antara lain: 1) dosen harus lebih memotivasi mahasiswa pada awal pembelajaran; 2) dosen harus dapat membimbing dan memotivasi mahasiswa untuk aktif dan kritis dalam menyimpulkan materi.

3. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus III, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Perencanaan. Dosen mempersiapkan perbaikan rencana pada siklus

III sebagai berikut: 1) dosen harus mampu memotivasi mahasiswa agar lebih siap dalam menerima materi pembelajaran di kelas; 2) dosen harus mampu membimbing dan memotivasi mahasiswa agar lebih aktif dan kritis dalam menyimpulkan materi di kelas. Pada kegiatan perencanaan, dosen mempersiapkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), materi yang akan diajarkan yaitu menganalisis tipe komunikasi interpersonal dan mengaplikasikan etika komunikasi interpersonal, lembar pengamatan aktivitas belajar mahasiswa serta lembar pengamatan keterampilan berkomunikasi mahasiswa.

b. Pelaksanaan terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dimulai dengan dosen memberikan salam; dosen mempresensi mahasiswa; dosen menjelaskan prosedur dalam pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS) beserta manfaatnya; dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan apersepsi kepada mahasiswa mengenai materi sebelumnya untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan mahasiswa. Kegiatan inti, dosen memulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan pengantar sedikit materi menganalisis tipe komunikasi interpersonal dan mengaplikasikan etika komunikasi interpersonal; setelah materi selesai, dosen membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, dimana satu kelompok terdiri dari 4 orang; dosen memberikan handout materi kepada masing-masing kelompok untuk dibaca dan dipahami dengan durasi waktu 10





menit. Setelah selesai dibaca dan dipahami, dua orang dari masing-masing diantara dua kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke dua kelompok yang lain selama 10 menit; sedangkan dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi kepada tamu mereka; tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain; informasi yang telah diperoleh dari kelompok lain saling dicocokkan dan dibahas hasil-hasil kerja mereka dalam satu kelompok; lalu dosen membahas hasil pekerjaan kelompok mahasiswa tersebut; masing-masing kelompok menyampaikan hasil pekerjaan mereka; setelah itu dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya apabila ada yang kurang dimengerti. Kegiatan akhir, mahasiswa bersama dosen memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Setelah memberikan kesimpulan, dosen memberitahukan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menutupnya dengan salam.

c. Pengamatan. Aktivitas belajar mahasiswa pada kegiatan pembelajaran siklus III mahasiswa mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,56 dengan kriteria baik. Sedangkan pada keterampilan berkomunikasi mahasiswa pada siklus III, rata-rata mahasiswa juga mendapatkan skor 3,56 dengan kriteria baik.

d. Refleksi. Dalam refleksi, karena terdapat peningkatan dalam aktivitas belajar mahasiswa dan keterampilan berkomunikasi mahasiswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS), sehingga kegiatan pembelajaran pada siklus III dianggap selesai.

4. KESIMPULAN Pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS) dapat

meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa dan keterampilan berkomunikasi mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran 2012 B. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil aktivitas belajar mahasiswa pada siklus I dengan rata-rata 2,56 (kurang baik), siklus II dengan rata-rata 3,19 (baik), siklus III dengan rata-rata 3,56 (baik) serta hasil keterampilan berkomunikasi mahasiswa pada siklus I skornya 2,05 dengan kriteria kurang baik, siklus II skornya 2,77 dengan kriteria baik, siklus III skornya 3,56 dengan kriteria baik. Dengan demikian pembelajaran kooperatif tipe Two Stay-Two Stray (TS-TS) dapat digunakan sebagai rujukan dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi mahasiswa di kelas.





DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi, Suhardjono, Supardi. (2006). Penelitian Tindakan Kelas.

Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Dimyati dan Mudjiono. (2010). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamalik, Oemar. 2008. Proses Belajar Mengajar. Bandung: Bumi Aksara.

Ismawati, N. dan Hindarto N. 2011. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif dengan Pendekatan Struktural Two Stay Two Stray untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 7. ISSN: 1693-1246. Januari Tahun 2011. 38-41.

Lie, Anita. (2002). Mempraktikan Cooperative Learning di Ruang-ruang Kelas. Jakarta: Grasindo.

Sugiyanto. (2009). Model-model Pembelajaran Inovatif. Surakarta: PSG Rayon 13.

Tarigan. (2008). Berbicara sebagai Keterampilan Berbahasa. Bandung: Angkasa.





KOMPENTENSI PENTING PENENTU KINERJA INDUSTRI KECIL

Saidun Hutasuhut

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Medan

Email: [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji; pengaruh kompetensi kewirausahaan terhadap kinerja industri kecil. Kompetensi kewirausahaan terdiri dari; kompetensi strategis, kompetensi konseptual, kompetensi meraih kesempatan, kompetensi membangun hubungan, kompetensi belajar dan kompetensi pribadi. Penelitian ini dilakukan pada industri kecil unggulan di kota Medan yang bergerak dibidang indusrti sepatu kulit dan mebel kayu yang berjumlah 250 usaha dan ditetapkan sampel sebanyak 154 usaha secara proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawacara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi strategis, kompetensi konseptual, kompetensi membangun hubungan, dan belajar, masing-masing berpengaruh positif dan signigikan terhadap kinerja industri kecil. Sedangkan sub-variabel kompetensi meraih kesempatan dan kompetensi pribadi tidak berpengaruh terhadap kinerja industri kecil.

Kata Kunci : kompetensi kewirausahaan, kinerja, industri kecil 1. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan positif mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas suatu negara (Indarti & Langenberg, 2004; Hoogendoorn, et al., 2011). UMKM di Indonesia juga memberikan peran positif karena dapat menyerap 97,30% tenaga kerja, menyumbang PDB sebesar 58,17% dan 99,99% dari unit usaha yang ada merupakan UMKM. Akan tetapi besarnya potensi UMKM tersebut belum menjadi kontributor terbesar terhadap PDB. Penyebabnya menurut Tambunan (2009:60) adalah antara lain rendahnya tingkat kewirausahaan pemiliknya. Perusahaan ini pada tiga tahun pertama banyak mengalami kebangkrutan (Watson & Elgar, 2010).

Menurut Jones et al. (2007); Leitao & Franco (2008:6 & 2011:1); Ahmad et al. (2010b:73), dan Segal et al. (2010:5) keberlangsungan UMKM sangat tergantung pada kompetensi pemilik/manajernya. Baum et al.






(2001:293) menyatakan bahwa kompetensi pengusaha merupakan kete-rampilan, dan/atau kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang pengusaha kecil adalah kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan ini lebih cenderung dibutuhkan untuk memulai dan pengembangan usaha kecil yang baru berdiri. Sementara keterampilan manajerial lebih ditekankan pada pengembangan bisnis, walaupun keduanya diperlukan secara bersama.

Kiggundu (2002) menyatakan kompetensi kewirausahaan merupakan total jumlah atribut pengusaha berupa; sikap, keyakinan, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepribadian, keahlian dan kecenderungan perilaku yang diperlukan untuk mempertahankan dan kesuksesan kewirausahaan. Hunt dalam Mitchelmore & Rowley (2010) menambahkan bahwa perilaku kompetensi seseorang dipengaruhi oleh motivasi, kepribadian individu, konsep diri, pengetahuan atau keterampilan. Kompetensi ini memberikan sebuah peta yang mem-bantu seseorang memahami cara terbaik mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau memahami cara mengatasi suatu situasi tertentu” (LOMS,s Competency Dictionary, 1998 (dalam Rivai dan Sagala, 2009:305). Lebih lanjut Markman (2007) memperkuat bahwa kompetensi pengusaha kecil yang paling menentukan kesuksesan usaha terdiri dari; pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pemimpin strategi.

Jenis kompetensi pelaku usaha sangat banyak dan bervariasi. Izquierdo & Deschoolmeester (2010:202) mengatakan kompetensi yang harus dimiliki pengusaha dan diajarkan pada pendidikan kewirausahaan terdiri dari; (1) pengambilan keputusan, (2) berpikir inovatif, (3) mengidentifikasi dan memecahkan masalah, (4) mengidentifikasi peluang bisnis, (5) mengevaluasi peluang bisnis, (6) komunikasi, (7) kesepakatan membuat keputusan dan negosiasi, dan (8) jaringan. Selanjutnya menurut Shukla (2009) seorang pengusaha harus memiliki 7 kompetensi top pribadi yang dikembangkan dan melekat dalam diri yang membuat sukses atau tidaknya usaha. Adapun ketujuh hal tersebut adalah: (1) kualitas kepemimpinan, (2) tegas, (3) mengambil risiko, (4) yakin, (5) kesediaan, (6) enterprising dan (7) inovatif. Sementara McClelland and McBer membagi kompetensi kewirausahaan sebanyak 13 sebagaimana dikutif Peter Dara (2013) http://www.tankonyvtar.hu/en/-tartalom/tamop412A/0007_b_team_academy_scorm/personal_entrepre-neurialcompetencies_pecs__91LvBivZxuJCgZnY.html, (diakses 30 Agustus 2015) yaitu; (1). Initiatif, (2), Melihat dan bertindak sesuai peluang, (3). Ketekunan, (4) mencari informasi, (5) kepedulian untuk kualitas kerja tinggi, (6) komitmen bekerja sesuai kontrak, (7) orientasi efisiensi, (8)

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/0007_b_team_academy_scorm/personal_entrepreneurialcompetencies_pecs__91LvBivZxuJCgZnY.html







perencanaan sistematis, (9) pemecahan masalah, (10) percaya diri, (11) ketegasan, (12).persuasi, dan (13) penggunaan strategi pengaruh.

Kalau ditelusuri kompetensi para pengusaha memiliki asal-usul ganda: pertama, komponen yang bersumber dari latar belakang pengusaha (seperti ciri-ciri; keperibadian, sikap, citra diri, dan peran sosial), dan kedua, komponen yang dapat diperolah di tempat kerja atau melalui pembelajaran teoritis atau praktis yaitu keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman (Man & Lau, 2005:184). Kompetensi kewirausahaan yang dimiliki seorang wirausaha akan mementukan keberhasilannya dalam menjalankan usaha. Banyak temuan empiris yang mendukung bahwa kompetensi kewirausahaan berperan meningkatkan kinerja usaha kecil seperti; (Gerli et al., 2011; Ahmad et al., 2010a:185; Ahmad et al., 2010b:71; Brinckmann, 2006; Ardiana & Brahmayanti, 2010:54; Ismail & Abidin, 2010; Hutasuhut, 2013:42).

Tingkat kompetensi kewirausahaan seorang pengusaha kecil menurut Ahmad et al. (2010a:185) dapat dikukur melalui delapan (8) sub-variabel berikut: (a) strateis (strategic), kemampuan mengambil tindakan yang strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang, (b) konseptual (conceptual), kemampuan mengeksplorasi ide-ide baru, memanfaatkan masalah baru sebagai peluang, memahami implikasi bisnis yang lebih luas, (c) kesempatan (opportunity), kemampuan menangkap peluang bisnis yang berkualitas tinggi, aktif mencari produk atau jasa yang bermanfaat bagi pelanggan, (d) hubungan (relationship), kemampuan bernegosiasi dengan orang lain, menjaga jaringan pribadi dan kerja, mampu berinteraksi dengan orang lain, mengembangkan hubungan jangka panjang dan kerja sama tim, (e) belajar (learning), mampu belajar sebanyak mungkin dalam bidangnya, belajar dari berbagai cara, tetap up to date dalam bidang, (f) pribadi (personal), mengakui dan mampu mengukur kekurangan sendiri, mempetahankan tingkat energy tinggi, mampu menanggapi kritik konstruktif, mampu mengelola waktu, mengembangkan karir, mampu memotivasi diri untuk tetap pada tingkat kinerja optimal, dan mampu mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan dan menyesuaikannya dengan peluang dan ancaman, (g) etis (ethical), mampu mengakui dan menyatakan kesalahan, jujur dan transparan dalam urusan bisnis, berkomitmen pada produk/jasa dengan harga wajar, bertanggung jawab atas tindakan sendiri, (h) kekeluargaan (familism), mampu bekerja sama dan membantu orang lain dalam bisnis, mencari bantuan dari karyawan, mendapatkan dukungan dan saran keluarga dan rekan dekat, dan berbagi pengetahuan dengan orang lain.





Selanjutnya berdasarkan hasil studi empiris meta-analisis yang dilakukan oleh Man et al. (2002) yang dikutif Brinckmann (2006:29) domain kompetensi terdiri dari: 1) opportunity competencies; mengenali dan mengembangkan peluang

pasar; 2) relationship competencies; interaksi social dengan individu atau

kelompok; 3) conceptual competencies; misalnya analitik dan keterampilan

pengambilan keputusan, pengambilan resiko dan inovasi; 4) organizing competencies; pengorganisasian sumber daya manusia, fisik,

keuangan dan teknologi; 5) strategic competencies; pengaturan, mengevaluasi dan menerapkan

strategi perusahaan; dan 6) commitment competencies; mendorong untuk bergerak maju bisnis.

Man & Lau (2008:6) menambahkan di samping keenam domain kompetensi di atas ada dua domain kompetensi pendukung lainnya yaitu kompetensi belajar dan kompetensi personal (learning competencies dan personal competencies). Dari sekian banyak kompetensi yang digunakan dalam penelitian kewirausahaan ada tiga dimensi yang diusulkan yang mencerminkan domain kompetensi penting untuk pendiri usaha, yaitu; (1) technical skill, (b) business management skill, dan personal entrepreneurial skill (Hisrich & Peters (2002:21).

Kompetensi kewirausahaan yang dimiliki pengusaha kecil sangat penting dalam mempengaruh kinerja. Sebagaimana telah disampaikan di atas, Hutasuhut, (2013:42) mengatakan bahwa sebesar 41,6% variasi kinerja industri kecil dapat dijelaskan oleh variasi kompetensi kewirausahaan. Mengingat besarnya kontribusi kompetensi kewirausahaan menentukan kinerja indusrti kecil, maka perlu dikaji lebih jauh sub-variabel mana yang paling menentukan kinerja industri kecil dari beberapa sub-variabel yang ada. Informasi dari kajian ini nanti berguna untuk menentukan sub-variabel apa yang signifikan dan perlu dikembangkan pada pembelajaran kewirausahaan.


Populasi dan Sampel Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi

seluruh industri kecil unggulan yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 (lima) sampai 19 orang, atau omset penjualan pertahun sebesar 300 juta sampai Rp. 2,5 miliar rupiah, atau asset bersih berjumlah 50 sampai 500 juta rupiah bergerak di bidang industri sepatu kulit dan mebel kayu yang ada di Kota Medan yang berjumlah 250 unit.





Teknik penentuan sampel dilakukan melalui dua tahapan yaitu pertama, menetapkan dua jenis industri secara purposive yaitu industri mebel kayu yang berjumlah 115 perusahaan dan industri sepatu kulit berjumlah 135 perusahaan dari sepuluh jenis industri kecil unggulan yang ditetapkan Disperindag Kota Medan. Adapun alasan pemilihan kedua jenis industri tersebut adalah karena jumlah unit usahanya besar sehingga menyerap total tenaga kerja yang besar, dan memiliki potensi pasar ekspor. Kedua, menetapkan sampel dari setiap kelompok industri secara proporsional random sampling.

Besarnya sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin,(dalam Umar, 2004) sebagai berikut :

N n = --------- ……………………….. (1) 1+ Ne

2

Keteragan : n = ukuran sampel N = ukuran populasi e = % kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengampilan sampel

yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 5%.

Sehingga besarnya sampel adalah sebanyak 154 unit usaha kecil yang dihitung sebagai berikut :

250 n = -------------------- = 153, 85 dibulatkan menjadi 154 unit perusahaan 1+ (250) (0,05)

2

Sampel dari setiap kelompok ditentukan secara proporsional dan

besarnya sampel dari setiap kelompok industri adalah 71 unit usaha industri mebel kayu dan 83 unit usaha industri sepatu kulit.

Variabel Penelitian Variabel penelitian ini terdiri dari variable independen yaitu (1)

kompetensi kewirausahaan (KKW), dan satu variabel dependen yaitu kinerja usaha kecil (KUK). Kompetensi kewirausahaan diukur dengan enam sub-variabel yaitu; strategis, konseptual, kesempatan, hubungan, belajar, dan pribadi diadopsi dari Ahmad et al.(2010a:185). Kinerja industri kecil diukur dengan lima indikator yaitu; penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan laba, kekayaan bersih, omset penjualan, dan wilayah pemasaran (Segal, 2005; Ahmad, 2010a ; Rakib, 2009; Chaston, 2012).

Instrumen Penelitian





Instrumen survey untuk kompetensi kewirausahaan menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban penyataan positif atau negatif. Untuk pernyataan positif yaitu; (a) sangat setuju diberi skor 5, (b) setuju skor 4, (c) ragu-ragu skor 3, (d) tidak setuju skor 2, dan (e) sangat tidak setuju diberi skor 1. Sedangkan untuk penyataan negatif yaitu; (a) sangat setuju diberik skor 1, (b) setuju skor 2, (c) ragu-ragu skor 3, (d) tidak setuju skor 4, dan (e) sangat tidak setuju diberi skor 5. Skor kompetensi kewirausahaan dibuat dalam lima klasifikasi yang diurutkan dari kompetensi terendah hingga tertinggi.

Mengukur kinerja industri kecil digunakan instrumen (pertanyaan/daftar isian). Pemilihan instrumen bentuk pertanyaan/daftar isian untuk mengukur kinerja usaha merujuk pada Chandler & Hank (1993); Ahmad et al. (2010a); Chaston (2012); Rakib (2009); Sunaryanto (2003); Segal et al.(2005 & 2010) dimana mereka menggunakan instrumen untuk mengukur kinerja usaha kecil. Hal ini dipilih mengingat industri kecil umumnya tidak menyelenggarakan laporan kuangan sebagaimana perusahaan besar. Data kinerja industri kecil untuk indikator laba, kekayaan bersih dan omset penjualan dihitung pertumbuhannya (dalam %) setiap tahunnya dalam dua tahun terakhir.

Untuk kinerja usaha indikator luas/wilayah pemasaran dibuat skala 5 poin yaitu; (a) lebih dari satu propinsi diberi skor 5, (b) lebih dari satu Kab/kota dalam propinsi skor 4, (c) satu kab/kota skor 3, (d) lebih dari satu kecamatan skor 2, dan (e) satu kecamatan diberi skor 1. Sedangkan untuk indikator penyerapan tenaga kerja dijaring melalui identitas responden, dihitung pertumbuhannya dalam satuan orang.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari; observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut: Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6 + e. …………………………………………… (2)

Dimana b menggambarkan koefisien masing-masing sub-variabel.

Sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi seperti; uji linieritas, normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolnieritas. Untuk menentukan apakah kompetensi kewirausahaan secara simultan dan masing-masing sub-variabel signifikan mempengaruhi kinerja industr kecil digunakan kriteria, jika thitung> t table atau sig ≤ 0,05 maka hipotesis nul(Ho) ditolak dan jika sebaliknya t hitung ≤ t table, atau sig > 0,05 maka hipotesis nul (Ho) diterima.





3. HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Hasil Penelitian a. Kompetensi Kewirausahaan

Hasil survey kompetensi kewirausahaan terhadap pengusaha kecil sebanyak 154 orang, diperoleh gambaran kompetensi seperti disajikan pada Tabel 1.Dari tabel ini dapat diketahui bahwa tingkat kompetensi kewirausahaan paling rendah 66 tertinggi 102 dari 21 pertanyaan dengan lima option pilihan jawaban dan rata-rata 87,27. Sebesar 32,39% pengusaha mebel berada pada kategori kom petensi tinggi hingga sangat tinggi, lebih rendah dibanding kompetensi pengusaha sepatu sebesar 68,67%. Nilai rata-rata, juga kompetensi pengusaha mebel lebih rendah yaitu 85,08 dibanding usaha sepatu dengan rata-rata 89,49. Tabel 1 Kompetensi Kewirausahaan

Rentangan Nilai

Jenis Industri Total Kategori

Mebel Sepatu

F % F % f %

66,00 - 73,19 2 2,82 2 2,41 4 2,60

Sangat Rendah

73,20 - 80,39 14 19,72 3 3,61 17 11,04

Rendah

80,40 - 87,59 32 45,07 21 25,30 53 34,42

Sedang

87,60 - 94,79 18 25,35 44 53,01 62 40,26

Tinggi

94,50 – 102,0 5 7,04 13 15,66 18 11,69

Sangat Tinggi

Jumlah 71 100 83 100 154 100

Rata-rata 85,08 89,45 87,27

Sumber: diolah dari angket

b. Kinerja Usaha Kecil

Kinerja dalam penelitian ini dilihat dari pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan aset bersih, pertumbuhan omset penjualan, dan luas wilayah pemasaran selama dua tahun terakhir. Adapun capaian kinerja usaha yang diperoleh pengusaha dapat dilihat pada Lampiran. Pertumbuhan tenaga kerja selama periode pengamatan terdapat 2,60% usaha yang mengalami pertumbuhan negatif 1 hingga 5 orang. Pertumbuhan tenaga kerja tertinggi 3 sampai 5 orang dicapai 25,32% usaha. Kalau dibandingkan antar industri, pertumbuhan tenaga kerja 3 sampai 5 orang (kategori tinggi), usaha sepatu lebih tinggi dibanding mebel yaitu masing-masing 37,35% dan 11,27%. Hal ini menggambarkan bahwa usaha sepatu lebih tinggi pertumbuhannya





dibanding mebel karena penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Jika dilihat pertumbuhan rata-rata tenaga kerja total (mebel dan sepatu) selama periode pengamatan adalah sebesar 29,84%. Pertumbuhan tenaga kerja yang dicapai industri kecil unggulan di kota Medan ini lebih baik dari pada yang dicapai UKM di Jawa Tengah sebesar 25% (Setiawan & Rejekiningsih, 2009:111).

Capaian pertumbuhan laba selama dua tahun terakhir tertinggi pada rentang 30 sampai 39,9% yaitu sebanyak 35,06% pengusaha disusul pada rentang pertumbuhan 20 sampai 29,9% sebesar 31,82% pengusaha. Pertumbuhan rata-rata usaha sepatu lebih tinggi dibanding mebel yaitu 31,46% berbanding 24,01%. Hal ini sejalan dengan daya serap tenaga kerja usaha sepatu lebih tinggi dibanding usaha mebel.

Pertumbuhan aset bersih selama dua tahun terakhir seperti disajikan pada Lampiran pertumbuhan tertinggi terjadi pada rentangan 30 hingga 29,9% yaitu sebanyak 35,06% usaha diikuti rentangan kelompok pertumbuhan 10 hingga 19,99% yaitu 21,43% usaha. Pertumbuhan industri mebel 20% ke atas sebesar 67,61% sedikit lebih tinggi dibanding industri sepatu sebesar 66,26%. Akan tetapi rata-rata pertumbuhan aset usaha sepatu lebih tinggi dibanding mebel 24,04% berbanding 19,25%. Pertumbuhan rata-rata aset secara total (mebel dan sepatu) 21,21%, kondisi ini jauh lebih kecil dibanding pertumbuhan investasi total usaha kecil di Indonesia tahun 2005 yang mencapai 45,96%. Namun demikian bukan berarti usaha kecil tahun 2005 yang lebih lebih baik dibanding industri kecil di kota Medan, karena pertumbuhan aset tersebut termasuk dari pinjaman, sementara pertumbuhan aset industri kecil di kota Medan tidak termasuk yang dibiayai dari pinjaman.

Kemampuan pengusaha mencapai pertumbuhan omset penjualan, tertinggi dicapai pada rentang pertumbuhan 30 hingga 39,99% yaitu 33,77% usaha disusul rentang pertumbuhan 40 hingga 50% yaitu sebesar 27,92%. Pertumbuhan 20% ke atas usaha mebel mencapai 80,28% lebih rendah dibanding yang dicapai usaha sepatu sebesar 91,57%. Demikian juga rata-rata pertumbuhan usaha mebel lebih rendah yaitu 25,52% dibanding usaha sepatu 33,59%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pertumbuhan omset usaha sepatu lebih tinggi dibanding usaha mebel. Jika dilihat rata-rata pertumbuhan omset penjualan sebesar 29,30%, sedikit lebih tinggi dari pada rata-rata pertumbuhan omset penjualan UKM di Jawa Tengah sebesar 28,57% (Setiawan & Rejekiningsih, 2009:111). Tingginya kemampuam UKM di Jawa Tengah dalam mencapai laba mungkin tidak terlepas dari peranan pengucuran bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Selanjutnya indikator untuk mengukur kinerja pengusaha adalah luas wilayah pemasaran. Berdasarkan survey yang dilakukan wilayah pemasaran usaha mebel dan sepatu di Kota Medan tidak terbatas pada





propinsi Sumatera Utara saja, termasuk propinsi lain bahkan sampai keluar negeri. Jika dilihat perkelompok industri, wilayah pemasaran usaha sepatu jauh lebih luas dibanding mebel. Sebanyak 71,08% usaha sepatu wilayah pemasaran produknya tidak terbatas pada propinsi Sumatera Utara, sementara usaha mebel hanya 2,82% usaha yang menjual produk ke propinsi lain. Propinsi diluar Sumatera Utara yang menjadi wilayah pemasaran sepatu seperti; propinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI dan bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia. Permasalahan pemasaran yang dihadapi industri kecil di kota Medan tidak jauh berbeda dengan usaha kecil Indonesia. Pemasaran merupakan permasalahan klasik yang dihadapi UMKM di Indonesia yang sulit dipecahkan hingga sekarang. Menurut Tambunan (2009:75) penyebabnya adalah UMKM umumnya tidak punya sumber-sumber daya untuk mencari, mengembangkan, atau memperluas pasar-pasar mereka sendiri, mereka sangat tergantung pada mitra dagang, atau tergantung pada konsumen yang datang langsung ke tempat produk mereka.

c. Pengujian Hipotesis Penelitian

Hasil perhitungan statistik (Tabel 2) pengaruh kompetensi kewira-usahaan secara simultan terhadap kinerja industri kecil diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,540 yang berarti bahwa variasi kinerja pengusaha kecil dapat dijelaskan oleh variasi kompetensi kewirausahaan yang dimilikinya sebesar 54%. Sementara sebesar 46% dije-laskan oleh variabel diluar model. Kemudian jika dilihat nilai sig variabel kompetensi kewirausahaan (Tabel 3) sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05) atau sig < 0,05, maka hipotesis nul (Ho) ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja industri kecil. Berdasarkan temuan ini dapat diketahui bahwa kompetensi kewirausahaan sangat dibutuhkan seorang pengusaha agar kinerja lebih baik.

Tabel 2. Model Summary

Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Industri Kecil

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 .735a .540 .522 2478.75262

a. Predictors: (Constant), Pribadi, Belajar, Kesempatan, Konseptual, Strategi, Hubungan b. Dependent Variable: Kinerja

Temuan penelitian ini sejalan dengan Ahmad et al. (2010a:185) yang menyatakan bahwa kompetensi kewirausahaan sebagai prediktor yang kuat terhadap keberhasilan usaha kecil, meningkatkan kinerja usaha (Gerli et al., 2011; Ahmad et al., 2010b:71; Chandler & Jansen dalam Mitchelmore, S., & Rowley, 2008; Brinckmann, 2006; Ardiana &





Brahmayanti, 2010:54; Ismail & Abidin, 2010). Semakin tinggi tingkat kompetensi kewirausahaan pengusaha maka semakin tinggi kinerjanya.

Tabel 3. ANOVA Pengaruh Variabel Kompetensi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Industri Kecil

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1

Regression 1061757563.008 6 176959593.835 28.801 .000b

Residual 903199535.933 147 6144214.530 Total 1964957098.942 153

a. Dependent Variable: Kinerja b. Predictors: (Constant), Pribadi, Belajar, Kesempatan, Konseptual, Strategi, Hubungan

Selanjutnya kalau dilihat secara parsial masing-masing sub-variabel kompetensi kewirausahaan seperti disajikan pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa sub-variabel strategi, konseptual, hubungan dan belajar secara signifikan mempengaruhi kinerja industri kecil. Sementara dua sub-variabel kesempatan dan pribadi tidak signifikan mempengaruhi kinerja industri kecil.

Tabel 4. Koefisien Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan masing-masing

Sub-variabel terhadap Kinerja Industri Kecil

Model Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) -1116.897 2257.239 -.495 .621 Strategi 621.856 76.634 .521 8.115 .000 Konseptual 522.340 249.260 .130 2.096 .038 Kesempatan -76.976 183.624 -.025 -.419 .676 Hubungan 223.241 100.650 .155 2.218 .028 Belajar 491.681 204.367 .170 2.406 .017 Pribadi -8.949 75.321 -.007 -.119 .906

a. Dependent Variable: Kinerja

Temuan di atas menunjukkan bahwa seorang pengusaha industri kecil harus memiliki kemampuan strategis dalam menjalankan usaha. Kemampuan strategis meliputi kemampuan membuat rencana yang berorientasi pengembangan dan keberlangsungan usaha kedepan. Seorang pengusaha juga dituntut memiliki kemampuan konseptual yaitu kemampuan mengembangkan usaha dengan mengeksplorasi ide-ide baru sesuai kesempatan yang ada dan juga harus mampu memanfaatkan tantangan menjadi peluang. Kompetensi yang tidak kalah penting lainnya adalah bagaimana pengusaha membangun hubungan atau relasi misalnya kemampuan bernegosiasi baik kepada karyawan maupun kepada mitra





kerja dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Kompetensi menjaga hubungan juga sangat penting karena interaksi antara pemilik/pimpinan dengan karyawan bisa setiap saat sehingga interaksi yang baik sangat menentukan kelangsungan usaha. Berbeda halnya pada perusahaan besar yang belum tentu seorang karyawan bisa bertemu secara bebas dengan pemilik/pimpinan.

Kompetensi penting lainnya yang menentukan kesuksesan pengusaha kecil adalah kemampuan pemilik untuk tetap mampu belajar sebanyak mungkin dengan berbagai cara agar menguasai dan up date terhadap permasalahan yang dihadapi agar tetap mampu mengembangkan usaha.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Kompetensi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja industri kecil. Semakin tinggi kompetensi kewirausahaan yang dimiliki pengusaha akan semakin tinggi kinerja usahanya.

2. Sub-variabel kompetensi kewirausahaan; kemampuan menyusun rencana strategis, kemampuan mengkonsep pengembangan usaha, kemampuan membangun hubungan, dan kemampuan belajar untuk terus mengembangkan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja industry kecil.

Berdasarkan temuan penelitian diajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Seorang pengusaha untuk meningkatkan kinerjanya dapat dilakukkan dengan meningkatkan kompetensi kewirausahaan yang dimilikinya terutama dalam hal kompetensi menyusun rencana strategis, kemampuan mengkonsep pengembangan usaha, kemampuan membangun hubungan, dan kemampuan belajar untuk terus mengembangkan usaha dengan berbagai cara seperti tetap belajar dari pengalaman sendiri, membangun asosiasi usaha sebagai wadah untuk sharing pengalaman dengan sesama pengusaha, akitf mengikuti diklat-diklat, dan seminar yang relevan.

2. Pengelola pendidikan kewirausahaan baik pada pendidikan formal maupun lembaga diklat (yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat) diharapkan dapat merencanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kompetensi kewirausahaan peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan harus berbasis dunia usaha agar peserta didik memiliki pengalaman praktis atau mendekati yang sebenarnya.

3. Pada pihak lain yang ingin melakukan riset sejenis perlu mengkaji variable lain yang dapat meningkatkan kinerja industri kecil, atau





variabel-variabel yang dapat meningkatkan self-efficasy kewirausahaan dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha baik pada industri kecil maupun di luar industri.

DAFTAR PUSTAKA Ahmad, H.N., Ramayah, T., Wilson, C., and Kummerow, Liz. 2010a. Is

Entrepreneurial Competency and Business Success Relationship Contingent Upon Business Environment?: A study of Malaysian SMEs. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 16 (3): pp. 182-203.

Ahmad, Hazlina Noor, Halim, Haslina Abdul & Zainal, Siti, Rohaida, Mohamed. 2010b. Is Entrepreneurial Competencythe Silver Bullet for SME Successina Developing Nation?, International Business Management, ©MedwellJournals, Vol 4(2), pp.67-75.

Ardiana, IDKR dan Subaedi, I.A. Brahmayanti. 2010. Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan,Vol 12(1), pp. 42-55.

Baum, J. R., & Locke, E. A. 2004. The Relationship of Entrepreneurial Traits, Skills, and Motivation to Subsequent Venture Growth. Journal of Applied Psychology, Vol. 89, : pp. 587-598.

Brinckmann, J. 2006. Competence of Top Management Teams and Successof New Technology-Based Firms : A Theoretical and Empirical Analysis Concerning Competencies of Entrepreneurial Teams and the Development of Their Ventures, Deutscher Universitäts-Verlag.

Chandler, G.N. and Hanks, S.H.1993. Measuring the Performance of Emerging Businesses: a Validation Study, Journal of Business Venturing, Vol. (8), pp. 391-408.

Chaston, I. 2012. Recession and Family Firm Performance: An Assessment of Small U.K Family-Owned Hotels. Journal of CENTRUM Chatedra, Vol. 5, (1), pp. 60-69.

Gerli, F., Paolo G., & Alessandra T., 2011. Entrepreneurial Competencies- and Firm Performance: An Empirical Studi, VIII International Workshop on Human Resource Management - Seville, May 12-13, 2011, (online), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1850878, diakses 4 Maret 2015.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1850878





Hoogendoorn, Brigitte, Zwan, Peter van der, & Thurik, Roy. 2011. Social Entrepreneurship and Performance: The Role of Perceived Barriers and Risk, Netherlands: Erasmus Research Institute of Management (ERIM).

Hisrich, Robert D. dan Peters, Michael P. 2002. Entrepreneurship, International Edition, Fifth Edition: McGraw-Hill Higher Education

Hutasuhut, S. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Industri Kecil Unggulan di Kota Medan. Laporan Hibah Doktor, Universitas Negeri Medan

Indarti, N. & Langenberg, M. 2004. Factor Affecting Business Success Among SMEs: Emperical Evidences From Indonesia, (online), http://www.utwente.nl/mb/nikos/archief/esu2004/papers/indarti-langenberg.pdf, diakses 18 Maret 2014.

Ismail, R. dan Abidin, S.Z. 2010. Impact of Worker’ Competence on Their Performance in the Malaysian Private Service Sector, BEH – Business and Economic Horizons, Vol 2, pp.25-36.

Izquierdo Edgar & Deschoolmeester Dirk. 2010. What Entrepreneurial Competencies Should be Emphasized in Entrepreneurship and Innovation Education at the Undergraduate Level?, Vol. 3; International Perspective. Dalam Fayolle Alain & Elgar Edward (eds), Handbook of Research in Entrepreneurship Education (hlm. 194-224), UK: Edward Elgar Publishing, Inc.

Jones, O., Macpherson, A., Thorpe, R. and Ghecham, A. 2007, “The Evolution of Business Knowledge in SMEs: Conceptualizing Strategic Space”, Strategic Change, Vol. 16, pp. 281-94.

Leitao, J. & Franco, M. 2011. Individual Entrepreneurship Capacity and Small and Medium Enterprises (SME) Performance: A Human and Organizational Capital Approach. African Journal of Business Management Vol. 5(15), pp. 6350-6365.

Leitão, João and Franco, Mário, Individual Entrepreneurship Capacity and Performance of SMEs (December 4, 2008). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1118257 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1118257

Kinggudu, M.N. 2002. Entrepreneurs and Entrepreneurship in Africa: What is Known and What Needs to be Done, Journal of Developmental Entrepreneurship.

http://www.utwente.nl/mb/nikos/archief/esu2004/papers/indartilangenberg.pdf

http://www.utwente.nl/mb/nikos/archief/esu2004/papers/indartilangenberg.pdf

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1118257





Man, T.W.Y. and Lau, T. 2005. The Context of Entrepreneurship in Hong Kong: an Investigation Through the Patterns of Entrepreneurial Competencies in Contrasting industrial Environments, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 12 (4) pp. 464-81

Markman, G.D. 2007. Entrepreneurs’ Competencies, in Baum, J.R., Frese, M. and Baron, R.A. (Eds), The Psychology of Entrepreneurship, Lawrence, Earlbaum Associates Publishers, London, pp. 67-92.

Mitchelmore, S., and Rowley J., 2010. Entrepreneurial Competencies: a Literature Review and Development Agenda, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 16 (2): pp. 92-111.

Peter Dara (2013).http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/0007-_b_team_academy_scorm/personal_entrepreneurial-competencies_pecs__91LvBivZxuJCgZnY.html, (diakses 30 Agustus 2015)

Rakib, M. 2009. Pengaruh Komunikasi Antar Pengusaha Pelanggan, Pembelajaran Wirausaha, dan Sikap Kewirausahaan terhadap Kinerja Usaha Kecil (Suatu studi pada Usaha Kecil Mebel Kayu di Kota Parepare).Disertasi Universitas Negeri Malang. Tidak dipublikasikan.

Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella J. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan : Dari Teori ke Praktek, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pres.

Segal, G., Borgia, D., & Schoenfeld, J. 2005. Self-Efficacy and Goal Setting As Predictors of Performance: An Empirical Study of Founder-Managed Natural Food Stores. Journal of Business and Entrepreneurship, Vol 17 (1).

Segal, G., Borgia & Schoenfeld, Jerry (ed) 2007. Founder Educatioan and Experience as Predictor of Small Firm Performance, Proocedings International Conference: Academic of Entrepreneurship, Vol 13 (1), pp. 63-68.

Segal, G., Borgia, D., & Schoenfeld, J. 2010. Founder Human Capital and Small Firm Performance: An Empirical Study of Founder-Managed Natural Food Stores. Journal of Management and Marketing Research, Vol. 4 (1), pp. 1-10.

Setiawan, A.H., & Rejekiningsih, T. W. 2009. Dampak Program Dana Bergurlir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Aset, Vol. 11, (2), hal. 109-115.








Sunaryanto, 2003. Analisis Sumber Daya Strategis sebagai Landasan Penetapan Strategi dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (Bidang Usaha Konveksi di Jawa Timur).Disertasi Pascasarjana Universitas Negeri Malang, tidak dibuplikasikan

Shukla, A., (August 25, 2009), Top 7 Personal Competencies of an Entrepreneur, (online), http://www.paggu.com/entrepreneurship/top-7-personal-competencies-of-an-entrepreneur/ , diakses 22 Nopember 2011

Tambunan, Tulus, 2008. Masalah Pengembangan UMKM di Indonesia: Sebuah Upaya Mencari Jalan Alternatif, Bahan diskusi Forum Keadilan Ekonomi (FKE) Institut for Global Juctice, Jakarta, 28 September 2008.

Tambunan, T. 2009 (ed). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Umar, H. 2004. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Cetakan ke-6.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Watson, J. & Elgar, E. 2010. SME Performance: Separating Myth from Reality, UK: Edward Elgar Publishing Limited.

http://www.paggu.com/entrepreneurship/top-7-personal-competencies-of-an-entrepreneur/

http://www.paggu.com/entrepreneurship/top-7-personal-competencies-of-an-entrepreneur/





EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Suharto

SMK SWADAYA TEMANGGUNG


ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran yang meliputi: 1) konteks, 2) input, 3) proses dan 4) produk. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Swadaya Temanggung. Populasi sekaligus sampel adalah kepala sekolah, ketua tata usaha, guru produktif administrasi perkantoran, dan siswa, sebanyak 50 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi model CIPP dengan penelitian deskriptif kuantitatif tentang evaluasi program uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Metode pengolahan data adalah Statistik diskriptif. Sumber data diperoleh dari kuesioner untuk kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran dan angket terbuka. Alat pengumpulan data adalah angket tertutup dan angket terbuka. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) Evaluasi konteks kategori baik dengan memperoleh rata-rata nilai akhir 95,38 %, 2) Evaluasi input dalam kategori baik karena telah memperoleh rata-rata nilai akhir 94,90%, 3) Evaluasi Proses dalam kategori baik, dengan rata-rata nilai akhir 91,05%, 4) Evaluasi produk dalam kategori baik dengan rata-rata nilai 84,50%. Dan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran telah dalam kategori baik, kerena telah memperoleh nilai akhir rata-rata 91,462%. Pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran masih perlu ditingkatkan lebih maksimal lagi walaupun secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan telah memperoleh klasifikasi nilai A. Hal ini mengandung implikasi bahwa peran panitia dalam mengatur kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran hendaknya melaksanakan serangkaian kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran sesuai dengan program dan jadwal uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran yang telah ditetapkan. Panitia hendaknya menggunakan software dalam pengolahan data sehingga dapat mengurangi kendala yang timbul. Kata kunci: Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran.






1. PENDAHULUAN Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

no.18 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Rencana kerja pada bab III pasal 14 meliputi, 1) Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) Sertifikat Kompetensi dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Panitia uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swadaya Temanggung yang beralamatkan di Jalan gilingsari No 2 Temanggung berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui program keahlian masing-masing. Adapun untuk kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran saat ini semakin berkualitas karena adanya tempat uji sertifikasi kompetensi keahlian yang baru-baru ini memperoleh kualifikasi A dengan sertifikat nomor: ADM.TUK.A.009.01.2015 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Profesional dan Sekretaris Indonesia (LSP-APSI), dan Surat Keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Profesional dan Sekretaris Indonesia (LSP-APSI) nomor : 009/SK-TUK/DPP-I/2015 tentang Akreditasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Perkantoran SMK Swadaya Temanggung.

Pelaksanaan kegiatan persiapan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran, diawali dengan pencitraan sekolah. Pencitraan dalam hal ini dilaksanakan oleh peran panitia pada awal mulai akan diadakannya tempat uji kompetensi, meskipun belum berfungsi secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena berbagai faktor, yaitu panitia yang mempunyai fungsi ganda seperti merangkap sebagai guru mata pelajaran sekaligus sebagai panitia uji pelaksanaan tempat uji kompetensi, sehingga dalam melaksanakan peran panitia menjadi tidak terfokus. Peran panitia dalam pencitraan berkaitan dengan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran seringkali tidak fokus karena peran ganda tersebut. Dan fenomena yang terjadi adalah serangkaian kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran dilakukan oleh sebagian panitia, mulai dari proses awal sampai dengan pelaksanaan selesai ujian sertifikasi kompetensi keahlian.

SMK Swadaya Temanggung merupakan salah satu sekolah swasta di Temanggung sehingga dalam kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran panitia harus mempunyai komitmen yang tinggi. Jumlah siswa yang kemarin ikut uji sertifikasi kompetensi masih sedikit. Dengan adanya tempat uji sertifikasi yang baru ini, harapannya kedepan semakin bertambah banyak siswa yang ikut daftar untuk mengikuti uji





sertifikasi kompetensi. Sehingga kelak keterampilan dan pengetahuan di dunia kerja akan bisa dirasakan manfaatnya.

Tempat Uji Sertifikasi (TUK)

Tempat Uji Kompetensi (TUK) atau Assessment Centre adalah tempat kerja atau simulasi tempat kerja yang baik untuk menyelenggarakan uji kompetensi atau asesmen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang telah menerapkan praktek kerja yang baik (Good Practices), seperti Good Mining Practices bagi pertambangan, Good Laboratory Practices untuk laboratorium, Good Spa Practices untuk Spa, Good Manufacturing Practices bagi industry pangan, Good Farming Practices untuk pertanian, Good Aquaculture Practices untuk perikanan budidaya, Good Catering Practices untuk catering, Good Office Management Practices untuk Administrasi Perkantoran dan lain-lain.

Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.

Uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan warga masyarakat ini di dasarkan atas; 1) UU No 20 tahun 2003, pasal 61 ayat 3; Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi, 2) PP no 19 tahun 2005, pasal 89 ayat 5; Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi, dan 3) Permendikbud no 70 tahun 2008 tanggal 26 nopember 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Warga Masyarakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.18 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Rencana kerja pada bab III pasal 14 meliputi, 1) Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) Sertifikat Kompetensi dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilakukan oleh Sekolah





Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa dibidangnya dan berkualitas. Sehingga siswa yang telah lulus dalam uji kompetensi diharapkan menjadi tenaga kerja yang berkompetensi dan mandiri dengan mengutamakan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan jurusannya. Lulusan siswa SMK siap kerja dan mandiri karena siswa SMK selain belajar di sekolah juga melakukan Praktik Kerja Industri (prakerin) dimana ilmu yang diterima diaplikasikan di dunia usaha dan dunia industri.

Pelaksanaan uji kompetensi biasanya dilakukan oleh sekolah bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk dengan ditandai dengan surat keputusan kepala sekolah. Pelaksanaan uji kompetensi ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengumuman hasil, dan pengumuman kelulusan uji kompetensi.

Jumlah pendaftar uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran tahun 2015 adalah 44 siswa. Sehingga berkaitan dengan sedikitnya siswa yang mengikuti uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran di SMK Swadaya Temanggung mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penulis tertarik mengambil judul “Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran.”

Bertolak dari latar belakang dan masalah maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: “Mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran.” Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi yang

berhubungan dengan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swadaya Temanggung

2. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi SMK Swadaya Temanggung sebagai bahan renungan dan kajian untuk selalu dapat berkembang.


Evaluasi Suharsimi Arikunto dalam Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan

mengemukakan evaluasi berarti menilai tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu (Arikunto, 2013, hal 3).

Salah satu model evaluasi yang paling banyak dikenal dan diterapkan adalah model CIPP (context, input, process, product). Menurut Arikunto (2014:45) menjelaskan model CIPP yaitu: Context evaluation: evaluasi terhadap konteks, input evaluation: evaluasi terhadap masukan, process evaluation: evaluasi terhadap proses, product evaluation: evaluasi terhadap hasil. CIPP adalah model evaluasi yang memandang progam yang dievaluasikan sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, jika tim evaluator





sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.

Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks adalah upaya menggambarkan dan merinci lingkungan, populasi dan sampel yang dilayani, target yang dikehendaki dan tujuan proyek. Konteks dalam kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swadaya Temanggung meliputi visi, misi, tujuan sekolah dan program panitia yang berkaitan dengan tujuan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran.

Evaluasi Input

Tahap kedua dari model CIPP adalah evaluasi input/masukan. Maksud dari evalusi input/masukan adalah kemampuan panitia dan sekolah dalam menunjang kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk program pendidikan yang berkenaan dengan masukan. Pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan yang berkenan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran.

Evaluasi Proses

Evaluasi proses dalam model CIPP menunjukan pada apa (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pragram, kapan (when) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan rencana atau belum. Pertanyaan-pertanyaan untuk proses antara lain sebagai berikut: (1) Apakah pelaksanaan program uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran sesuai dengan jadwal? (2) Apakah panitia yang terlibat dalam pelaksanaan program uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung? (3) Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program?

Evaluasi Produk atau Hasil

Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan awal. Evaluasi produk merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi program. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan, antara lain: (1) Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai? (2) Apakah hasil yang diperoleh sekolah





dalam pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran sudah sesuai yang diharapkan? Sehingga Evaluasi produk dalam kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran ini meliputi jumlah siswa yang mendaftar dan lulus uji, hasil nilai dan kepuasan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan konteks, input, proses dan produk. Sumber data adalah kepala sekolah, ketua tata usaha, guru produktif, dan siswa sebanyak 50 responden, data tentang usulan dan kendala. (Kepala sekolah: 1, Kepala tata usaha: 1, guru produktif: 4, siswa : 44, jumlah total 50 responden).

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket tertutup dan angket terbuka. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket tertutup untuk mendapatkan data pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran dan angket terbuka untuk mendapatkan data kendala dan usulan dalam uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran dilakukan memakai analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan analisis indeks. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dekriftif mengenai responden penelitian khususnya mengenai variabel penelitian yang ada. Hal ini guna menggambarkan persepsi responden atas item-tem pertanyaan yang diajukan. (Ferdinand, 2006).

Nilai Akhir = Jumlah Nilai x 100 % ...............................................(1)

Total Nilai Maksimum Melalui angka indeks tersebut akan diketahui sejauh mana derajat

persepsi responden atas variabel-variabel yang menjadi indikator dalam penelitian. Rentang jawaban dari pengisian dimensi pertanyaan setiap variabel yang diteliti, ditentukan dengan kriteria tiga kotak (Three-box Method). Melalui responden sejumlah 50 dan butir pertanyaan sejumlah 48, maka nilai indeks diperoleh dari rentang 48 sampai dengan 192 dengan perhitungan, yaitu:

Nilai Tertinggi : 4 x 48 = 192 : 100 % Nilai Terendah : 1 x 48 = 48 : 25 %

Rentang : 192 – 48 = 144/3 = 48 , dalam persen 48/192x 100% = 25%





sehingga didapat nilai indeks : Tabel 1. Kategori

NO RENTANG KATEGORI

1 25% - 50% Rendah

2 51% - 75% Sedang

3 76% - 100% Baik

Sumber data: Ferdinand, 2006


Menurut peneliti kasus yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran adalah pemahaman uji sertifikasi kompetensi dan tempat uji sertifikasi yang kurang maksimal. Berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul maka peneliti akan meninjau ketercapaian pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran di SMK Swadaya Temanggung yang dilihat secara keseluruhan kegiatan, komponen konteks, komponen input, komponen proses dan komponen produk.

Profil Evaluasi CIPP

Pengolahan data kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swadaya Temanggung dengan jumlah 50 responden dan terdiri dari 48 butir soal. Butir soal sejumlah 48 dibagi menjadi 4 komponen yaitu konteks 4 butir, input 5 butir, proses 33 butir dan produk 6 butir. Diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2. Profil CIPP

No CIPP Nilai Kategori

1 Konteks 95,38% Baik

2 Input 94,90% Baik

3 Proses 91,05% Baik

4 Produk 84,50% Baik

NA 91,462% Baik

Berdasarkan jumlah responden 50 orang dan pertanyaan sejumlah

48 butir maka diperoleh data untuk komponen konteks sebesar 95,38% dengan kategori baik, input 94,90% dengan kategori baik, proses 91,05% dengan kategori baik dan produk 84,50% dengan kategori baik. Kegiatan yang mempunyai nilai tertinggi adalah pada komponen konteks sebesar





95,38% sedangkan kegiatan yang mengalami nilai terendah terdapat pada komponen produk dari keseluruhan evaluasi CIPP. Sehingga sekolah perlu mengevaluasi kembali seluruh kegiatan yang terdapat pada komponen output walupun nilai produk sebesar 84,50 % sudah merupakan kategori baik. Nilai total kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran sebesar 91,46% dengan kategori baik.

Gambar 1 Profil CIPP

Pada gambar profil CIPP nilai produk dan proses berada di bawah

garis rata-rata. Komponen produk memperoleh nilai yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam komponen produk menurut responden kurang berhasil dibandingkan dengan nilai konteks, input maupun proses. Namun secara keseluruhan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran berdasarkan data angket dengan nilai di atas berjalan dengan baik. Sehingga sekolah perlu memperhatikan produk dari kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran lebih maksimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang evaluasi Kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran di SMK Swadaya Temanggung dapat diambil kesimpulan bahwa: uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran secara keseluruhan memiliki kategori baik. 1) Berdasarkan aspek konteks visi, misi, tujuan sekolah dan tujuan uji

sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran, seluruh

95,38% 94,90% 91,05% 84,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Konteks Input Proses Produk

Rat

a-ra

ta N

ilai C

IPP

CIPP

Profil CIPP

Nilai





warga sekolah mendukung kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran dengan memperoleh kategori baik.

2) Berdasarkan aspek input ditinjau dari sumber daya guru dan karyawan, pendanaan, sarpras dan daya dukung fasilitas kegiatan memperoleh kategori baik.

3) Berdasarkan aspek proses ditinjau dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan memperoleh dengan kategori baik. Namun panitia harus lebih bervariasi lagi dalam mengadakan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran

4) Berdasarkan aspek produk secara kuantitas 50 responden yang mengikuti uji sertifikasi kompetensi maka terpenuhi jumlah rombongan belajarnya, namun dari kualitas nilai masih perlu ditingkatkan. Panitia masih perlu meningkatkan kinerja sehingga kepuasan guru dan siswa terpenuhi secara maksimal. Kegiatan produk dalam hal ini memperoleh dengan kategori baik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swadaya Temanggung masih perlu ditingkatkan kinerjanya agar lebih maksimal lagi walaupun secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal ini mengandung implikasi bahwa peran panitia dalam mengatur kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran hendaknya melaksanakan serangkaian kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran sesuai dengan program dan jadwal uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran yang telah ditetapkan.

Sebagai akhir dari penulisan ini, dengan mendasarkan pada penelitian yang d i lakukan, maka peneliti ingin memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi civitas SMK Swadaya Temanggung, yaitu: 1. Komite Sekolah dan Jajaran TOP Management SMK Swadaya

Temanggung. Hendaknya senantiasa memajukan keunggulan yang dimiliki, terlebih pada keunggulan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, karena hal ini dapat menarik minat masyarakat dan memenangkan persaingan, di samping juga terus melakukan berbagai promosi, baik dengan kegiatan langsung ataupun melalui media.

2. Panitia Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran a . Dalam menyusun strategi dan program-program internal dan

eksternal, hendaknya juga dilakukan manajemen yang rapi, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b . Hendaknya kendala-kendala yang ada dapat diminimalisir agar tidak menjadi faktor gagalnya kegiatan Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran.





c . Mengupayakan penggunaan software dalam pengolahan data calon siswa. Pengolahan data dimulai dari pemberkasan administrasi, pelaksanaan test, sampai dengan pengumuman uji sertifikasi.

3 . Dinas Pendidikan Kabupaten Dinas pendidikan Kabupaten hendaknya selalu memberikan suport yang tinggi untuk sekolah swasta yang akan membangun sekolah itu semakin berkembang lebih maju.

4 . Orang Tua Calon Siswa Agar lebih memahami bahwa SMK merupakan wadah pendidikan peserta didik untuk dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang terampil, cekatan dan profesional.

5 . Calon uji sertifikasi kompetensi a. Agar lebih memahami kembali tentang SMK dan prosedur dalam

pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi sehingga ketika pelaksanaan ujian sertifikasi berjalan dengan baik dan sukses.

b . Agar lebih memahami betapa pentingnya ketrampilan yang diperoleh dengan ditandai dengan sertifikat kelulusan uji sertifikasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Administrasi Perkantoran “PINUS” SMK Swadaya Temanggung.

DAFTAR PUSTAKA Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, no 19 tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, no 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, no 14 tahun 2014 tentang tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Standar Profesi, Pedoman BNSP 201,202

Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia Nomor: I/BNSP/V/2014 tentang Pedoman Persyaratan Tempat Uji Kompetensi

Rosady, Ruslan, (2004), Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.





SK Kepala SMK Swadaya Temanggung, nomor 7821.A/I.03.05.SMK.S/LL/2014 tentang Penunjukkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) AP “PINUS” Bidang Administrasi Perkantoran.

SK Kepala SMK Swadaya Temanggung, nomor 7797/I.03.05.SMK.S/LL/2014 tentang Panitia Penyelenggara Tempat Uji Kompetensi (TUK) AP “PINUS” Bidang Administrasi Perkantoran.

Surat Keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Profesional dan Sekretaris Indonesia (LSP-APSI) sertifikat nomor: ADM.TUK.A.009.01.2015 tentang kualifikasi Tempat Uji Kompetensi

Surat Keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Profesional dan Sekretaris Indonesia (LSP-APSI) nomor : 009/SK-TUK/DPP-I/2015 tentang Akreditasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Perkantoran SMK Swadaya Temanggung.

Sugiyono, (2007), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitati, dan R &, Bandung: Alfabeta, cet. 3.

Suharsimi Ari Kunto dan Lia Yuliana, (2008), Manajemen Pendidikan, Yogyakarta: Aditya Media bekerjasma dengan Faklutas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Suharsimi Ari Kunto, (2013), Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Suharsimi Ari Kunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, (2014), Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Suharto, (2014), Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru, Program Studi S2 Magister Manjemen, UTY.

Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.





MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SISWA MELALUI KOLABORASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE

DENGAN TALKING STICK

Tri Nugroho Budi Santoso1, C Dyah S I

2, Andre N. Rahmanto

3

1Guru SMK Negeri 1 Boyolali

2,3Pengajar Universitas Sebelas Maret Surakarta


ABSTRACT

The purpose of the research are to improve the learning result and encourage the student of office Administration Class IX SMK Negeri 1 Banyudono, to be active in the subject of Personal Administration, through collaboration of Think Pair Share with Talking Stick model. This research are a kind of classroom action research. The research are conducted in two cycles, where on each cycle consisting of planning, implementation, observation and reflection. The subject of this research are 32 students of office Administration Class IX SMK Negeri 1 Banyudono. The data source are taken from the teachers and the students. Data collection technique used are the technique of observation, interview, test and analysis of documents. The validity of the data use data triangulation and methods triangulation. Data analysis use descriptive comparative and critical analysis techniques. The research procedures are: (a) planning, (b) implementation, (c) observation and interpretation, and (d) analysis and reflection. The results showed that through the Collaboration application of Think Pair Share with Talking Stick model could improved learning result and encourage the student to be active. The active students increased by 40 percent with the following details: at first there were 38 percent active students, then increased to 56 percent in the first cycle, then increased to 78 percent in the second cycle. The learning result also increase, on cognitive aspects, the graduation rate are increased by 29 percent with the following details; At first only 59 percent of students who graduated, then increased to 78 percent in the first cycle, then 88 percent in second cycle. The average of the learning result also increased in all aspect. On cognitive aspects, increase 5 percent with the following details; at first the average cognitive point are only 3,26, then increased to 3,38 in the first cycle, then 3,26 in second cycle. On






affective aspect, increase 13 percent with the following details; at first the average affective point are only 3, 26, then increased to 3,41 in the first cycle, then 3,79 in second cycle. On psychomotor, increase 2 percent with the following details; at first the average psychomotor point are only 3,46, then increased to 3,54 in the first cycle, then 3,56 in second cycle. The conclusion of this research are the Collaboration application of Think Pair Share with Talking Stick model could improve the learning result and encourage the student to be active in the subject of Personal Administration.

Key Word: Think Pair Share, Talking Stink, learning activeness, learning result 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Perkembangan dan kemajuan zaman saat ini secara tidak langsung

juga menuntut peningkatan kualitas SDM demi menjaga stabilitas kehidupan. Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia, kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Kemajuan dunia pendidikan dari tahun ke tahun menuntut banyak perubahan dan perkembangan di setiaplininya. Oleh karena itu diperlukan inovasi-inovasi baru dalam perangkat pendidikan untuk mendukung perubahan tersebut. Diantara perangkat yang ada kurikulum adalah perangkat yang paling utama, karena menyangkut rancangan perubahan yang mendasar di dalam pelaksanaan pendidikan.

Kurikulum 2013 sering disebut juga dengan kurikulum berbasis karakter. Kurikulum ini merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 sendiri merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, dimana siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Namun untuk memaksimalkan perubahan yang ada juga perlu dipertimbangkan kesiapan dari segala lini yang ada. Sehingga bagi sekolah yang memang sudah siap mencoba penerapan kurikulum yang baru tentu saja akan terus menerus didukung secara maksimal, karena sekolah akan dijadikan sekolah sasaran yang membantu tercapainya penerapan kurikulum 2013.

SMK Negeri 1 Banyudono adalah salah satu sekolah sasaran yang diwajibkan untuk menerapkan kurikulum 2013. Dalam perkembangannya kurikulum 2013 lebih menekankan pada bagaimana membentuk karakter siswa dalam mengembangkan pembelajaran. Di sini guru diposisikan sebagai fasilitator yang memonitoring perkembangan anak didiknya. Namun di sini Guru sebagai fasilitator tidak berhenti hanya menyediakan tempat belajar namun juga menyediakan berbagai variasi pembelajaran





yang cocok agar siswa dapat mengembangkan pembelajaran secara maksimal.

Berdasarkan pengalaman peneliti selama mengikuti kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ada beberapa permasalahan yang harus di perhatikan yaitu banyak peserta didik yang belum siap dengan perubahan yang ada. Baik itu cara mengajar guru, materi yang diterima, sampai bagaimana siswa harus berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dialami peneliti pada saat mengampu mata pelajaran Administrasi Kepegawaian untuk siswa kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Banyudono. Siswa banyak yang masih memiliki sikap pasif, kurang percaya diri, bahkan tidak berani mengemukakan pendapat dalam mengikuti pembelajaran. Siswa yang aktif pun sedikit dan didominasi oleh orang sama. Atau fakta yang ada siswa juga cenderung bosan dengan metode pembelajaran yang biasa seperti ceramah interaktif ataupun berdiskusi.

Dari hasil wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran administrasi perkantoran juga diketahui, bahwa kondisi kelas memang cukup sulit untuk dikendalikan, hal ini mungkin disebabkan karena kondisi peserta didik yang homogen yaitu seluruh peserta didik adalah perempuan. Keaktifan siswa pun rendah. Dari hasil wawancara yang diolah dalam lembar keaktifan peneliti diketahui bahwa hanya 13 siswa yang dinyatakan aktif atau sekitar 38%. Siswapun masih banyak yang tidak tuntas dalam penilaian kognitif. Data penilaian mata pelajaran Administrasi Kepegawaian di ulangan akhir semester 1 juga menunjukkan bahwa 41% siswa masih belum dapat meraih ketuntasan belajar dengan batasan nilai 3.

Di sinilah peran guru sebagai fasilitator dapat memberikan warna yang berbeda di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam variasi model pembelajaran yang cocok serta mengarah pada kurikulum yang ada. Penggunaan Metode atau model pembelajaran yang tepat ini diharapkan dapat membantu meningkatkan karakter anak dalam menyikapi pembelajaran yang ada, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik terutama dalam pembelajaran Administrasi Kepegawaian. Pembelajaran Kooperatif atau Co-operative Learning adalah salah satu model pembelajaran yang tepat dalam mendukung terselenggaranya kurikulum 2013. Karena di dalam pembelajaran kooperatif ini lebih menekankan penguasaan materi siswa dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional yang lebih menekankan pada nilai akhir.

Dalam pembelajaran kooperatif siswa lebih didorong untuk berkembang secara mandiri dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan teman-temannya. Selain hal tersebut pembelajaran yang bervariasi juga akan menumbuhkan daya tarik siswa dalam mengikuti pembelajaran





dan pada akhirnya berdampak pada hasil belajar siswa yang maksimal. Di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan pada siswa, tetapi harus memberikan dorongan pada peserta didiknya untuk berfikir kreatif. Sehingga siswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan langsung dalam menerapkan ide-ide mereka.

Model pembelajaran kooperatif yang akan digunakan peneliti adalah model kolaborasi model pembelajaran Think Pair Share dengan model pembelajaran Talking Stick. Model pembelajaran Think Pair Share lebih membiasakan peserta didik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan berkelompok untuk memperoleh penguatan pendapat. Hal ini sesuai dengan pemberlakukan kurikulum 2013 yang mendorong siswa untuk berfikir kreatif dalam pembelajaran, dan guru hanyalah sebagai fasilitator. Tetapi untuk menyukseskan model pembelajaran ini siswa dituntut aktif dalam pembelajaran, inilah yang sering menjadi permasalahan. Siswa kelas XI Administrasi Perkantoran I (AP-I) SMK Negeri 1 Banyudono sebagai subjek penelitian cenderung pasif dalam pembelajaran. Dari beberapa pertimbangan diatas peneliti mencoba mengkolaborasikan model pembelajaran Think Pair Share dengan model pembelajaran Talking Stick. Dalam model pembelajaran Talking Stick siswa dituntut untuk dapat aktif dalam pembelajaran. Selain aktif model ini juga menuntut kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, hal ini menjadi poin positif tersendiri dari model pembelajaran ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah penerapan kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe Think

pair share dengan Talking Stickdapat meningkatkan keaktifan siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran I (AP-I) SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Pelajaran 2014/2015 ?

2. Apakah penerapan kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe Think pair share dengan Talking Stickdapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran I (AP-I) SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Pelajaran 2014/2015 ?


Tempat dan Waktu Penelitian Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMK N 1 Banyudono yang beralamat di Jalan Solo- Boyolali km.11, Banyudono, Banyudono Kode Pos 57773. Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian ditargetkan dalam kurun waktu 8 bulan meliputi persiapan penelitian, pelaksanaan tindakan, analisis data, dan pelaporan.





Subjek Penelitian Subjek penelitian adalah siswa-siswi Kelas XI Jurusan Administrasi

Perkantoran 1 (AP 1) tahun pelajaran 2014/2015 pada mata pelajaran Administrasi Kepegawaian dengan jumlah 32 siswa. Pengumpulan data

Mustafa (2009:92) mengemukakan bahwa, “metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena terhadap data itulah pengujian atau analisis akan dilakukan” adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain observasi, wawancara, tes, dan analisis dokumen. Uji Validitas Data

Uji Validitas dilakukan dengan triangulasi, triangulasi merupakan cara pemeriksaan validitas data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun beberapa jenis triangulasi yang digunakan peneliti yaitu Triangulasi data diperoleh dari sumber data yang ada yaitu melalui siswa, guru, dan dokumen. Sedangkan triangulasi metode diambil dari metode wawancara, observasi dan tes. Analisis data

Muhadi (2011:140) menjelaskan bahwa “Analisis data adalah kegiatan mencermati, menguraikan dan mengaitkan setiap informasi yang terkait dengan kondisi awal, proses belajar dan hasil pembelajaran untuk memperoleh simpulan tentang keberhasilan tindakan perbaikan pembelajaran”.

Suwandi (2011: 66) mengemukakan terdapat dua jenis teknik untuk menganalisis data yaitu: a. Teknik Deskriptif Komparatif (Statistik deskriptif komparatif) b. Analisis Kritis

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan dua teknik analisis tersebut. Teknik deskriptif komparatif digunakan untuk data kuantitatif, yakni dengan membandingkan hasil antar siklus. Teknik komparatif dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dapa pra-siklus, siklus pertama, dan siklus kedua penelitian. Hasil komparasi tersebut digunakan untuk mengetahui indikator keberhasilan dan kegagalan dalam setiap siklus. Teknik analisis kritis berkaitan dengan data kuantitatif, yakni mencakup kegiatan untuk mengungkapkan kelemahan dan kelebihan kinerja peserta didik dan guru pada proses pembelajaran. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan tindakan untuk tahap berikutnya.





3. HASIL DAN PEMBAHASAN Prasiklus Tindakan a. Keaktifan Siswa

Keseluruhan siswa masih pasif dalam proses pembelajaran hanya beberapa siswa yang aktif. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh model pembelajaran searah yang diterapkan guru sehingga siswa mengalami kejenuhan dalam pembelajaran. banyak siswa yang tidak fokus, dan melakukan kegiatan yang tidak diperlukan diluar pembelajaran. misalnya seperti berbicara dengan teman di luar topik, atau bahkan ada beberapa yang malah fokus pada pelajaran lain. Selain itu siswa juga cenderung tidak berani mengutarakan pendapat saat guru memberikan waktu untuk bertanya atau berpendapat. Hal ini tentu juga akan menghambat penerapan prinsip kurikulum 2013 yang telah diterapkan yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran (Student Learning Center).

Setelah dianalisis dengan lembar keaktifan yang dibuat peneliti diketahui hanya 38% siswa yang dapat dikatakan aktif. b. Hasil Belajar

1) Pada Nilai Kopetensi Dasar 3.4 & 4.4 tentang Mengemukakan penilaian pelaksanaan pekerjaan dan Mempraktikkan penilaian pelaksanaan pekerjaan diketahui 9 dari 32 siswa tidak lulus di dalam tes kognitif yaitu 28%. Dan rata-rata nilai kelas pun masih dalam kisaran sedang saja yaitu 3,2 untuk penilaian kognitif (pengetahuan), 3.3 untuk penilaian afektif (sikap), dan 3.5 untuk penilaian psikomotorik (keterampilan)

2) Nilai Ulangan Akhir Semester 1 diketahui 13 dari 32 siswa tidak lulus yaitu sekitar 41%. Dan rata-rat nilai kelasnya pun masih rendah yaitu pada nilai 3,2.

Siklus I

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, pada siklus I terlihat sudah ada peningkatan yang terjadi pada keaktifan dan hasil belajar siswa. Namun demikian peningkatan tersebut belum sesuai dengan indikator yang ingin dicapai oleh peneliti. Adapun penjabaran dari peningkatan tersebut antara lain sebagai berikut:

Penilaian keaktifan siswa pada siklus pertama diperoleh 56% siswa dikatakan aktif, perolehan ini lebih baik dibandingkan hasil observasi pra-siklus tindakan yaitu 38%. Namun hal ini belum mencapai indikator capaian yang diinginkan peneliti yaitu 75%. Kemudian pada hasil belajar siswa pada siklus pertama diperoleh 78% siswa dikatakan lulus dalam penilaian kognitif, perolehan ini lebih baik dibandingkan pra siklus tindakan yaitu 59%. Namun hal ini belum mencapai indikator capaian yang diinginkan peneliti yaitu 80%.





Siklus II Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pembelajaran yang telah

dilakukan, pada siklus II terlihat sudah ada peningkatan yang terjadi pada keaktifan dan hasil belajar siswa. Di siklus II ini, indikator pencapaian yang ditargetkan oleh peneliti sudah tercapai. Adapun penjabaran dari peningkatan tersebut antara lain sebagai berikut :

Penilaian keaktifan siswa pada siklus pertama diperoleh 78% siswa dikatakan aktif, perolehan ini lebih baik dibandingkan hasil observasi pra-siklus tindakan 38% dan siklus pertama yaitu 56%. Sehingga dapat dikatakan bahwa keaktifan siswa telah mencapai indikator capaian yang diinginkan peneliti yaitu lebih dari 75%. Kemudian pada hasil belajar siswa pada siklus kedua diperoleh 87% siswa dikatakan lulus dalam penilaian kognitif, perolehan ini lebih baik dibandingkan pra siklus tindakan yaitu 59% dan pada siklus pertama yaitu 78%. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa telah mencapai indikator capaian yang diinginkan peneliti yaitu 80%.

Perbandingan Antar Siklus Keaktifan

Penerapan kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan Talking Stick dapat meningkatkan jumlah siswa yang aktif pada setiap siklusnya. Pada prasiklus siswa yang aktif hanya 38% atau 12 siswa sedangkan 52% atau 20 siswa dinyatakan tidak aktif. Pada siklus I meningkat sebanya 18% menjadi 56% atau 18 siswa dan 44% atau 12 siswa dinyatakan tidak aktif. Pada siklus II meningkat 12% menjadi 78% atau 25 siswa dan 22% atau 7 siswa dinyatakan tidak aktif.

Pra-siklus

Hasil Hasil Peningkatan Hasil Peningkatan

Mencatat 80% 96% 16% 100% 4% 20%

Bertanya 58% 63% 5% 67% 5% 9%

Menjawab 44% 51% 7% 61% 10% 17%

Saran 55% 72% 16% 86% 14% 30%

Berpendapat 67% 75% 8% 100% 25% 33%

Diskusi 60% 100% 40% 100% 0% 40%

Presentasi 48% 53% 5% 58% 5% 10%

Menyimpulkan 43% 48% 5% 59% 11% 16%

Dinyatakan Aktif 38% 56% 18% 78% 22% 40%

Aspek yang diukur

Perbandingan Keaktifan siswa

Peningkatan

Akhir

Siklus 1 Siklus 2





Penjelasan dalam grafik

Hasil Belajar Penerapan kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe Think

Pair Share dengan Talking Stick dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Hal ini terlihat pada 3 aspek penilaian hasil belajar yang mengalami peningkatan, yakni: a. Dalam aspek kognitif pada pra-siklus rata-rata kelas mencapai 3,2

meningkat sebanyak 0.15 disiklus I menjadi 3,38 dan meningkat 0,03 disiklus II menjadi 3,41

b. Dalam aspek afektif pada pra-siklus rata-rata kelas mencapai 3,26 meningkat sebanyak 0.16 disiklus I menjadi 3,41 dan meningkat 0,38 disiklus II menjadi 3,79

c. Dalam aspek psikomotor pada pra-siklus rata-rata kelas mencapai 3,46 meningkat sebanyak 0.07 disiklus I menjadi 3,54 dan meningkat 0,02 disiklus II menjadi 3,56

Pada kelulusan aspek kognitif. Prasiklus penelitian siswa yang lulus hanya 59% atau 19 siswa dan yang tidak lulus 41% atau 21 siswa. Pada siklus I meningkat sebanyak 19% menjadi 78% atau 25 siswa dan 22% dinyatakan tidak lulus atau 7 siswa. Pada siklus II meningkat 9% menjadi 88% atau 28 siswa dinyatakan lulus dan 12% atau 4 siswa dinyatakan tidak lulus.

Pra-siklus

Hasil Hasil Peningkatan Hasil Peningkatan

Kognitif 3.23 3.38 0.15 3.41 0.03 0.18

Kelulusan Kognitif 59% 78% 19% 88% 9% 28%

Afektif 3.26 3.41 0.16 3.79 0.38 0.54

Psikomotor 3.46 3.54 0.07 3.56 0.02 0.09

Aspek yang diukur

Perbandingan Hasil belajarsiswa

Peningkatan

Akhir

Siklus 1 Siklus 2

Pra-siklus Siklus 1 Siklus 2

Aktif 38% 56% 78%

Tidak Aktif 62% 44% 22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PER

SEN

TASE

Keaktifan Siswa





Penjelasan dalam grafik 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas XI AP 1 SMK

Negeri 1 Banyudono ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus penelitian meliputi empat tahapan, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Observasi, dan (4) Refleksi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penerapan kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan Talking Stick dapat meningkatkan keaktifan dan pada akhirnya hasil belajar siswa pada siswa kelas XI AP 1 SMK Negeri 1 Banyudono. Indikator dari pencapaian penelitian sebagai berikut: 1. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran meningkat dari kondisi

awal terhitung hanya 12 siswa atau 38%, meningkat sebanyak 18% pada siklus I menjadi 18 siswa atau 56% dan meningkat 22% pada siklus

2,903,003,103,203,303,403,503,603,703,80

Kognitif Afektif Psikomotor

Prasiklus 3,23 3,26 3,46

Siklus 1 3,38 3,41 3,54

Siklus 2 3,41 3,79 3,56

NIL

AI

OLAH DATA HASIL BELAJAR SISWA

Pra-siklus Siklus 1 Siklus 2

Lulus 59% 78% 88%

Tidak Lulus 41% 22% 13%

0%20%40%60%80%

100%

Pe

ren

tase

Kelulusan Hasil Kognitif Siswa





II menjadi 25 siswa atau 78%. Sehingga dapat disimpulkan setelah dilakukan penelitian terdapat peningkatan sebanyak 40% pada keaktifan siswa.

2. Hasil belajar siswa dalam ranah kognitif meningkat dari kondisi awal terhitung hanya 19 siswa atau 59% meningkat sebanyak 19% pada siklus I menjadi 25 siswa atau 78% dan meningkat sebanyak 9% pada siklus II menjadi 28 siswa atau 88%. Sehingga dapat disimpulkan setelah dilakukan penelitian terdapat peningkatan sebanyak 28% pada kelulusan siswa dalam aspek kognitif.

3. Pada setiap aspek hasil belajar siswa pun mengalami peningkatan masing-masing sebagai berikut: a. Pada aspek kognitif pada pra-siklus rata-rata kelas mencapai 3,2

meningkat sebanyak 0.15 disiklus 1 menjadi 3,38 dan meningkat 0,03 disiklus 2 menjadi 3,4. Sehingga dapat disimpulkan setelah dilakukan penelitian terdapat peningkatan sebanyak 0.18 pada aspek kognitif siswa.

b. Pada aspek afektif pada pra-siklus rata-rata kelas mencapai 3,26 meningkat sebanyak 0.16 disiklus 1 menjadi 3,41 dan meningkat 0,38 disiklus 2 menjadi 3,79. Sehingga dapat disimpulkan setelah dilakukan penelitian terdapat peningkatan sebanyak 0.54 pada aspek afektif siswa.

c. Pada aspek psikomotor pada pra-siklus rata-rata kelas mencapai 3,46 meningkat sebanyak 0.07 disiklus 1 menjadi 3,54 dan meningkat 0,02 disiklus 2 menjadi 3,56. Sehingga dapat disimpulkan setelah dilakukan penelitian terdapat peningkatan sebanyak 0.09 pada aspek psikomotor siswa.

Saran Bagi Guru Mata Pelajaran 1. Pada saat proses pembelajaran diharapkan untuk dapat meningkatkan

volume suara sehingga akan memperjelas informasi yang disampaikan kepada siswa. Karena hal ini dapat menjadi salah satu faktor siswa tidak aktif dalam pembelajaran karena tidak memahami informasi yang sampaikan.

2. Guru diharapkan dapat lebih tegas terhadap siswa, sehingga dapat mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab kepada siswa. Ketegasan juga akan menjadikan siswa lebih menghargai guru dan proses pembelajaranpun akan lebih terkendali.

3. Guru diharapkan dapat memilih variasi model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Sehingga siswa dapat lebih mengerti mengenai materi yang disampaikan dan tidak akan merasa bosan.

4. Kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan Talking Stickterbukti dapat meningkatkan keaktifan dan hasil





belajar siswa pada mata pelajaran administrasi kepegawaian, sehingga guru administrasi kepegawaian dianjurkan untuk dapat menggunakan model tersebut.

Bagi Siswa 1. Siswa diharapkan dapat lebih menghargai guru dalam proses

pembelajaran. 2. Siswa diharapkan juga dapat bertanggung jawab pada tugas yang

diberikan oleh guru. 3. Siswa diharapkan juga dapat selalu aktif dalam proses pembelajaran

DAFTAR PUSTAKA Anita, Lie. (2008). Cooperative Learning: Mempraktekkan Cooperative

Learning di Ruang-Ruang Kelas. Jakarta: PT.Gransindo.

Majid, A. (2013). Strategi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pike, A.J. (2011). The Talking Stick, Exploring Life's possibilities. KwaZulu-Natal-South Africa: Vivencia Publishing

Suprijono, Agus. (2012). Cooperative Learning (Teori dan Aplikasi PAIKEM). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jihad, A. & Haris, A. (2013). Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Multi Pressindo.

Dimyanti&Mudjiono. (2006). Belajar Dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.

Rohani, A. (2010). Pengelolaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta.

Purwanto. (2013). Evaluasi Hasil Belajar.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kunandar. (2013). Penilaian Auntentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mustafa, Z. EQ. (2009). Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhadi. (2011). Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Shira Media.

Suwandi, S. 2011. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) & Penulisan Karya Ilmiah. Surakarta: Yuma Pustaka.





PERAN PUBLIC RELATION (PR) DALAM MENGKOMUNIKASIKAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI

PEMBANGUN CITRA POSITIF PERUSAHAAN

TrDRiesninda Pahlevi1, Brilian Rossy

2

1,2Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

Email: [email protected];[email protected]

ABSTRAK

Citra sangat mempengaruhi kredibilitas sebuah perusahaan. Citra perusahaan

harus bernilai positif karena citra merupakan jati diri dan aset sebuah

perusahaan. Public Relation (PR) mempunyai peran yang sangat penting

sebagai pembangun citra positif perusahaan melalui program Corporate

Sosial Responsibility (CSR). CSR merupakan suatu pendekatan yang sangat

strategis dengan menggunakan konsep-konsep komunikasi. Tujuan adanya

CSR yaitu menciptakan saling pengertian yang baik antara perusahaan

dengan stakeholder. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui peran PR dalam

membangun citra positif perusahaan dengan mengkomunikasikannya melalui

program CSR. Penulisan paper ini menggunakan studi literatur mengenai

peran PR melalui program CSR. Tidak banyak para pebisnis melakukan

kegiatan CSR sebagai keberlangsungan hidupnya dengan memperhatikan

Triple Bottom Lines (keuangan, kondisi sosial, dan kondisi lingkungan).

Keberlangsungan hidup perusahaan akan berdampak pada pencintraan

perusahaan itu sendiri dimata stakeholders. Untuk membangun citra

perusahaan maka CSR melakukan tahapan-tahapan dalam proses PR, yaitu

fact finding, planning, communication sampai dengan tahap evaluation.

Tahapan PR tersebut sama halnya dengan pendekatan manajerial atau biasa

disebut juga sebagai rencana jangka panjang.

Kata kunci: Public Relation (PR), Corporate Sosial Responsibility (CSR), Citra Positif

1. PENDAHULUAN

Pada awal reformasi banyak perusahaan yang mengalami peristiwa negatif. Salah satu penyebab peristiwa tersebut adalah kurangnya perhatian dan tanggung jawab manajemen dan pemilik perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. Padahal





kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya dari laba atau keuntungan yang didapat oleh perusahaan tersebut, kelangsungan dapat diperoleh dari tanggungun jawab sosial perusahaan. Perhatian terhadap tanggung jawab sosial akan meningkatkan citra perusahaan di hadapan stakeholders. Stakeholders terdiri dari lingkungan internal dan ekternal perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari karyawan, dan ekternal terdiri dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi dan pemangku kepentingan lain yang berhubungan dengan perusahaan. Citra sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Citra dibentuk agar bernilai positif karena citra merupakan aset sebuah perusahaan.

Perusahaan menerapkan CSR sebagai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat di sekitar perusahaan. Awal berkembangnya CSR berasal dari ikatan-ikatan ekonomi dunia seperti AFTA dan APEC yang mendorong perusahaan dari berbagai penjuru dunia untuk bersama melakukan aktivitasnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat sekitarnya (Badri, 2009). Pertumbuhan ekonomi dari growth menuju sustainable development membutuhkan kerjasama atau kemitraan diantara perusahaan. Menurut Idris (2005) keberlanjutan pembangunan atas dasar konsep kemitraan dan rekan dari masing-masing stakeholders memiliki lima elemen konsep keberlanjutan, diantaranya: (1) ketersediaan dana; (2) misi lingkungan; (3) tanggung jawab sosial; (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah); (5) mempunyai nilai keuntungan. CSR adalah komitmen dari perusaan untuk berperilaku etis dan berkontribiusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.

CSR dapat didefinikan dari berbagai sudut pandang. Menurut Kotler dan Lee (2005) mendefinisikan CSR merupakan komitmen sukarela yang dibuat oleh organisasi bisnis dalam memilih dan menerapkan praktek tanggung jawab sosial serta konstribusinya kepada masyarakat. Sedangkan menurut Komisi Eropa (dalam Fonteneau, 2003) mendefinisikan CSR sebagai integrasi secara sukarela oleh organisasi bisnis atas persoalan sosial dan lingkungn hidup dalam aktivitas komersial organisasi dan dalam hubungannya dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini berarti bahwa CSR harus tanggap dalam masalah sosial yang timbul dari dampaknya perusahaan sehingga memberikan kontribusi yang positif antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut akan memacu keberlangsungan hidup perusahaan.

Implementasi CSR melibatkan PR sebagai penjembatan antara perusahaan dengan stakeholders. CSR pada dasarnya merupakan kegiatan PR, dimana PR sangat berperan penting dalam implementasi CSR baik secara internal maupun ekternal. Keterlibatan PR dalam mengkomunikasikan CSR dimulai dari pengumpulan fakta, perumusan





masalah, perencanaan dan pemrograman, aksi dan komunikasi, serta evaluasi. Fransiskus (2006) mengemukakan bahwa pengembangan CSR memerlukan strategi komunikasi, sehingga pengembangan CSR oleh PR akan diberlakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan eksitensi perusahaan. Oleh sebab itu, implementasi CSR mempunyai keterkaitan dengan peran PR karena kegiatan CSR termasuk dalam komunikasi integrasi seorang PR (Oliver, 2007).

Hasil penelitian Chrysantin (2013) menunjukkan bahwa pengamatan semua tahapan pelaksanaan CSR Bank Sampah PT PJB oleh bidang Humas & CSR PT PJB, PT PJB memiliki tipe cooperative grand strategy, yang memandang lingkungan dan perusahaan saling terkait (interdependen), isu sebagai hal yang harus diselesaikan (dan itu berasal dari publik), publik dianggap bisa terpisah atau sejajar kedudukannya dengan perusahaan, memandang perubahan sebagai hal yang negatif, dimana komunikasi dipandang layaknya aliran darah, dan posisi PR seperti manajer komunikasi bagi perusahaan. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran PR sebagai bagian dari CSR sangat berperan penting dimana PT PJB lebih mengkodinisikan kerjasama dengan mitra sehingga implementasi CSR berjalan dengan baik hingga mampu merubah pola perilaku masyarakat.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui peran PR dalam membangun citra positif perusahaan dengan mengkomunikasikannya melalui program CSR. Penulisan paper ini menggunakan studi literatur mengenai peran PR dengan mengkomunikasikan CSR, yang diharapkan dapat bermanfaat nantinya bagi pembaca.


Citra Perusahaan

Citra merupakan nilai atau kesan seseorang terhadap sesuatu yang dilihat atau dipandang dari pengetahuan dan pengalamannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia citra didefinisikan sebagai: (1) kata benda yang berarti gambar, rupa, gambaran; (2) gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi perusahaan, organisasi, yayasan, atau produk; (3) kesan mental yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau kalimat. Menurut Kasali (1994) mendefinisikan citra sebagai kesan yang timbul karena pemahaman akan kenyataan. Pemahaman ini timbul karena adanya informasi. Sedangkan menurut Jefkins (2003) mendefinisikan citra sebagai kesan, gambaran yang tepat (sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya) atau sosok keberadaan, berbagai kebijakan, personil, produk atau jasa-jasa dari organisasi atau perusahaan.

Dari pendapat tersebut di atas, maka citra dapat didefinisikan sebagai sebuah kesan yang timbul dari pemahaman akan sebuah informasi yang ada sesuai dengan fakta. Setiap perusahaan mempunyai citra yang





dinilai dari pelanggan perusahaan, pelanggan potensial, bankir, staf perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi dagang, dan gerakan pelanggan di sektor perdangan yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan (Badri, 2009).

Citra dapat dirasakan dari hasil penerimaan, tanggapan, dan penilaian positif maupun negatif. Untuk membangun citra positif dimata stakeholders, maka tugas PR disini menysusun strategi melalui program CSR sebagai langkah awal pendekatan kepada masyarakat. Aspek yang perlu diperhatikan dalam membentuk citra perusahaan adalah (1) kemampuan finansial; (2) mutu produk dan pelayanan; (3) fokus pada pelanggan; (4) keunggulan dan kepekaan SDM; (5) reliability; (6) inovasi; (7) tanggung jawab lingkungan; (8) tanggung jawab sosial; (9) penegakan Good Corporate Governance (GGC).

Menurut Jefkins (2003) mengelompokkan citra menjadi beberapa bagian, antara lain: 1. Citra bayangan (mirror image)

Citra yang diyakini oleh perusahaan bersangkutan, terutama para pemimpinnya yang tidak percaya “apa dan bagaimana” kesan orang luar selalu dalam posisi baik. Setelah diadakan studi tentang tanggapan, kesan dan citra dimasyarakat, ternyata terjadi perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan citra di lapangan, bahkan bisa terjadi “citra” negatif yang muncul.

2. Citra kini (current image) Citra merupakan kesan yang baik diperoleh dari orang lain tentang lembaga atau hal lain berkaitan dengan pelayanan.

3. Citra yang diinginkan (wish image) Citra yang diinginkan oleh pihak manajemen terhadap lembaga atau perusahaan atau produk yang ditampilkan tersebut lebih dikenal (good awareness), menyenangkan dan diterima dengan kesan yang selalu positif diberika (take and give) oleh publiknya atau masyarakat umum.

4. Citra perusahaan (corporate image) Citra dari suatu organisasi secara keseluruhan atau citra yang berkaitan dengan sosok perusahaan atau lembaga sebagai tujuan utamanya, bagaimana menciptakan citra perusahaan yang positif, lebih dikenal serta diterima oleh publiknya tentang kualitas pelayanan, keberhasilan hingga berkaitan dengan tanggungjawab sosial (social care).

5. Citra majemuk (multiple image) Citra pelengkap dari citra perusahaan, misalnya bagaimana pihak humas akan menampilkan pengenalan (awareness) terhadap identitas perusahaan, atribut logo, brand’s name, seragam (uniform) dan penampilan para profesional. Kemudian diidentikkan ke dalam suatu citra majemuk (multiple image) yang di integrasikan terhadap citra perusahaan.





6. Citra penampilan (performance image) Citra penampilan kinerja atau penampilan diri profesional pada lembaga atau perusahaan yanmg selalu menyenangkan serta memberi kesan yang selalu baik.

Pandangan perusahaan terhadap citranya meyakini bahwa penilaian atau tanggapan dari stakeholders bernilai positif dari kualitas pelayanan stakeholders merasa puas, dan percaya terhadap eksitensi perusahaan sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan stakeholders melalui kerjasama. Tugas utama organisasi, lembaga atau perusahaan dalam membentuk citranya adalah mengidentifikasikan citra seperti apa yang ingin dibentuk dimata publik atau masyarakat (Imran, 2008).

Public Relation (PR)

Kebijakan perusahaan terkadang sering tidak diketahui oleh stakeholders. Padahal kebijakan perusahaan tersebut sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan. Dibutuhkan sebuah komunikasi dalam membangun citra perusahaan di kalangan stakeholders. Karena tanpa adanya komunikasi stakeholders tidak akan mengetahui apa yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian dukungan dari stakeholders pun berkurang. Komunikasi tersebut harus dipersiapkan secara matang, agar stakeholders memahami kebijakan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Apabila sebuah perusahaan tersebut berhasil melakukan suatu kebijakan maka akan berdampak pada citra perusahaan itu sendiri. Akan sangat mahal harganya apabila perusahaan tersebut mempunyai citra positif di kalangan stakeholders-nya.

Peran PR disini sangat penting dalam mengkomunikasikan segala kebijakan yang ada di perusahaan. Peran PR juga sangat strategis untuk merencanakan dan membuat format yang paling baik sebagai bagian dari upaya perusahaan membangun citra positif yang nantinya akan menghasilkan dukungan publik. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan jasa PR untuk memulihkan citranya di kalangan stakeholders.

Pengertian PR dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian hubungan dengan publik. Publik diartikan sebagai stakeholders perusahaan baik internal maupun ekternal. Menurut Soemirat dan Ardianto (2004) publik dalam PR dikelompokkan menjadi dua yaitu; (1) publik internal yang berarti publik yang berada dalam organisasi atau perusahaan seperti supervisor, karyawan pelaksana, manajer, pemegang saham dan direksi perusahaan; (2) publik eksternal yaitu publik yang secara langsung tidak berkaitan dengan perusahaan seperti pers, pemerintah, pendidik/dosen, pelanggan, komunitas dan pemasok. PR menurut Jefkins (2003) adalah suatu bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke





luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. PR dapat dikatakan sebagai management by objectives karena PR menggunakan metode manajemen berdasarkan tujuan. Sedangkan proses Public Relations sepenuhnya mengacu pada kegiatan pendekatan manajerial atau biasa disebut juga sebagai rencana jangka panjang (Cutlip dan Center dalam Soemirat & Ardianto, 2004).

Pada bulan Agustus 1978 diadakan pertemuan asosiasi-asosiasi PR yang menghasilkan pernyataan mengenai praktik PR yaitu sebuah seni sekaligus ilmu sosial yang menganalisis kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan konsekuensinya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, serta menerapkan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan kepentingan khalayaknya. Dalam pelaksanaannya PR seharusnya mengetahui perannya dalam melaksanakan tugasnya dan tujuannya yaitu menciptakan pemahaman publik yang baik dan memelihara hubungan saling percaya dengan stakeholders dalam rangka menjalin kerjasama baik dari segi keinginan, kebutuhan, harapan antara perusahaan dengan stakeholders. Menurut Ruslan (2007) PR berperan sebagai (1) komunikator atau juru bicara; (2) relationship atau membina hubungan baik yang saling menguntungkan; (3) back up management atau mendukung dalam fungsi organisasi lain dan membentuk citra bagi organisasinya. Proses PR sepenuhnya mengacu pada kegiatan pendekatan manajerial yaitu mulai dari tahap fact finding, planning, communication sampai dengan tahap evaluation.

Di era mendatang dalam menghadapi persaingan global, PR perlu diikuti dengan kegiatan seperti: (1) personal development, dan leadership building (konsep pengembangan diri, teknik presentasi yang menarik dan efektif, meningkatkan percaya diri, dan mentalitas sukses); (2) pendirian maupun pemberdayaan pusat data dan informasi untuk mendukung pengembangan program unggulan, yang dimulai dari tahapan dan mengumpulkan, menyaring, mengolah dan menyebarluaskan informasi; (3) temu aksi (demo, diskusi dan gelar produksi), dalam rangka mengembankan tingkat komunikasi yang sesuai (intraindividual, interpersonal, intraorganizational dan extraorganizational); (4) pengenalan sikap mitra kerja (teliti, konservatif, berkepala dingin, sensitif, keras dan berpandangan sempit); (5) permasalahan yang sedang berkembang dimasyarakat, dengan memperhatikan jangkauan media massa yang semakin luas, semakin tinggi tingkat kesadaran pengguna akan haknya terhadap barang dan jasa yang ditawarkan, tingginya mobilitas masyarakat desa ke kota, perubahan iklim politik yang sulit diduga, semakin kritis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menyampaikan keluhan konsumen dan adanya produsen pesaing. Dengan kegiatan tersebut maka





kedepannya seorang PR dapat memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap stakeholders sehingga tercipta kerjasama yang harmonis antara perusahaan dan stakeholders (Hubeis, 2001).

Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Seringkali terdengar mengenai pencemaran lingkungan yang timbul akibat pendirian perusahaan X. Akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan akibat dari pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dan tanggung jawab manajemen dan pemilik perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. Perlu diingat bahwa keberlangsungan hidup sebuah perusahaan bukan hanya berasal dari keuntungannya, kelangsungan dapat diperoleh dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sehingga terjadi kontribusi yang positif. Definisi CSR juga dikemukakan juga menurut Word Business Counsil on Sustainable Development (dalam Badri, 2009) adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Sedangkan Petkoski dan Twose (2003) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berperan membangun pembangunan ekonomi, bekerjasama dengan karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakat luas, untuk meningkatkan mutu hidup mereka dengan bebagai cara yang menguntungkan bisnis dan pembangunan.

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada singgle bottom line saja melainkan pada triple bottom lines, yang berarti bahwa nilai perusahaan tidak didasarkan pada kondisi keuangan saja melainkan kondisi sosial dan lingkungan juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Badri, 2009). Jadi keberlangsungan perusahaan didasarkan pada keuangan, kondisi lingkungan, dan kondisi sosial (triple bottom lines)





Gambar 1 Keberlangsungan Perusahaan Melalui Triple Bottom Lines

Menurut Fajar (2005), pengusaha dikelompokkan menjadi empat, yaitu (1) kelompok hitam; (2) kelompok merah; (3) kelompok biru; (4) kelompok hijau. Kelompok hitam adalah mereka yang tidak melakukan praktik CSR sama sekali, mereka tidak peduli pada aspek lingkungan dan sosial disekelilingnya dalam menjalankan usaha, dan mengabaikan kesejahteraan karyawannya. Kelompok merah adalah mereka yang mulai melaksanakan praktik CSR, tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungannya. Kelompok biru adalah mereka yang menganggap praktik CSR akan memberi dampak positif terhadap usahanya dan menilai CSR sebagai investasi dan bukan sebagai biaya. Sedangkan kelompok hijau adalah mereka yang sepenuh hati melaksanakan praktik CSR dengan menempatkan CSR sebagai nilai inti dan menganggap sebagai satuan keharusan, bahkan kebutuhan dan menjadikannya sebagai modal sosial (ekuitas).

Program CSR seharusnya wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Apabila tanggung jawab sosial tidak diperhatikan oleh perusahaan, maka yang akan terjadi adalah keberlangsungan hidup perusahaan tidak akan berjalan dengan semestinya. Tujuan dari CSR itu sendiri adalah untuk memperkuat keberlanjutan perusahaan dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholders yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitar.

Peran Public Relation (PR) dalam Mengkomunikasikan Corporate Sosial Responsibility (CSR) sebagai Pembangun Citra Positif Perusahaan

CSR merupakan salah satu kebijakan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan

keberlang-sungan

perusaha-an

keua-ngan

kondisi lingku-ngan

kondisi sosial





sekitar perusahaan. Dibutuhkan suatu komunikasi mengenai kebijakan CSR perusahaan sehingga masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan memahami program tersebut. Pada pelaksanaannya tidak semua perusahaan mengimplementasikan program CSR. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Fajar (2005) yang mengelompokkan pengusaha kedalam empat bagian, yaitu kelompok hitam, kelompok merah, kelompok biru, dan kelompok hijau. Pengusaha yang tidak mengimplementasikan CSR termasuk ke dalam kelompok hitam. Mereka tidak memperdulikan kondisi lingkungan sekitarnya bahkan kesejahteraan karyawan diabaikan.

CSR sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan dengan menyusun program-program pembangunan yang berkelanjutan kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Kerjasama yang harmonis dengan stakeholders akan menciptakan citra positif. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Idris (2005) yang mengemukakan bahwa substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholders yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pembangunan. Oleh karena itu program CSR harus dikomunikasikan kepada stakeholders. PR mempunyai peran yang sangat penting dalam mengkomunikasikan program CSR kepada stakeholders. Keselarasan hubungan antara PR dan CSR akan membentuk sebuah dinamika perusahaan terhadap citranya.

Menurut Cutlip dan Center (dalam Soemirat & Ardianto, 2004) proses Public Relations sepenuhnya mengacu pada kegiatan pendekatan manajerial atau biasa disebut juga sebagai rencana jangka panjang. Dan proses ini terdiri dari fact finding, planning, communication dan evaluation. Program dari CSR akan mengikuti tahapan-tahapan pada proses PR tersebut. 1. Fact finding yaitu mencari dan mengumpulkan data atau fakta sebelum

mengumpulkan tindakan. Yakni sebelum melakukan suatu tindakan maka praktisi PR hendaknya mengetahui apa yang diperlukan oleh publiknya, siapa saja yang termasuk dalam publik, dan bagaimana keadaan publik dilihat dari berbagai faktor. Seorang PR harus dapat menyerap informasi dari luar sebagai bahan masukan dalam mengambil sebuah keputusan. Data tersebut berasal dari berbagai sumber misalnya dari pendapat masyarakat mengenai perusahaan, data-data statistik, berita dari media massa atau hasil dari laporan-laporan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan.

2. Planning (rencana) adalah membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan oleh praktisi Public Relations dalam menghadapi berbagai masalah berdasarkan fakta yang ada. Sebelum adanya perencaan, perlu dibuat rumusan masalah terlebih dahulu program. Setelah rumusan





masalah terbentuk, maka langkah berikutnya adalah menyusun rencana program CSR yang akan diimplementasikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Expectasi dari implementasi program CSR adalah menyelesaikan semua persoalan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

3. Communication setelah menyusun rencana dengan baik sebagai hasil dari pemikiran tadi kemudian dikomunikasikan atau dilakukan kegiatan secara operasional. Dalam tahapan komunikasi peran PR sangat diperlukan. PR membangun komunikasi dua arah yang bertujuan untuk membangun dan menjaga reputasi dan citra organisasi dimata stakeholders. Untuk itulah CSR harus menyusun pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, media yang akan digunakan, dan dengan cara seperti apa pesan itu disampaikan. Media yang dapat digunakan oleh seorang PR antara lain: (1) media pers; (2) Audio-visual; (3) radio; (4) televisi; (5) pameran; (6) bahan-bahan cetakan; (7) surat langsung; (8) pesan-pesan lisan; (9) pemberian sponsor; (10) jurnal organisasi; (11) ciri khas dan identitas perusahaan; (12) media internet. Sebelum menentukan media yang dipilih, maka tugas PR adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing media komunikasi.

4. Evaluation adalah mengadakan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan, apakah tujuan yang diinginkan sudah tercapai atau belum. Dari hasil evaluasi yang dilakukan ini menjadi dasar kegiatan Public Relations berikutnya. Evaluasi menghasilkan penilaian terhadap program yang telah dijalankan, apakah bisa dilanjutkan atau tidak bisa dilanjutkan nantinya dan tentunya dengan melakukan perbaikan serta penyempurnaan.

Gambar 2 Proses PR yang Mengacu Kegiatan Manajerial

3. KESIMPULAN Setiap perusahaan wajib menerapkan program CSR untuk

keberlangsungan perusahaan. Istilah triple bottom lines yang terdiri dari : (1) keuangan; (2) kondisi lingkungan; (3) kondisi sosial, menjadi cikal bakal terbentuknya program CSR. Nilai perusahaan tidak didasarkan pada kondisi

Fact Finding Planning Communication Evaluation





keuangan saja melainkan kondisi sosial dan kondisi lingkungan juga mempengaruhinya. Nilai perusahaan sama halnya dengan citra merupakan kesan yang timbul dari pemahaman akan sebuah informasi yang ada sesuai dengan fakta. Citra dapat dirasakan dari hasil penerimaan, tanggapan, dan penilaian baik positif maupun negatif. Citra merupakan aset yang sangat penting sehingga akan sangat mahal harganya apabila perusahaan mempunyai citra positif di kalangan stakeholders.

Dibutuhkan sebuah komunikasi dalam membangun citra perusahaan di kalangan stakeholders. Program CSR perlu dikomunikasikan dengan baik kepada stakeholders. Peran PR sangat strategis untuk merencanakan dan membuat format yang paling baik dalam mengkomunikasikan program CSR sebagai bagian dari upaya perusahaan membangun citra positif yang nantinya akan menghasilkan dukungan stakeholders. Program CSR akan mengikuti proses PR yang mengacu pada pendekatan manajerial yaitu mulai dari fact finding, planning, communication dan evaluation. Keselarasan hubungan antara PR dan CSR akan membentuk sebuah dinamika perusahaan terhadap citranya.

DAFTAR PUSTAKA

Jefkins, Frank. (2005). Public Relations 5th

editions. Jakarta. Erlangga.

Kotler, Philip and Nancy Lee. 2005. Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, New Jersey: John Willey and Sons, Inc.

Kasali, Rhenald. 1994. Manajemen Public Relations. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Oliver, Sandra. (2007). Strategy Public Relations. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ruslan, Rosady. (2007). Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemirat, Soleh., & Elvirano Ardianto. (2004). Dasar-Dasar Public Relation. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Fonteneau, Gerard. (2003). Corporate Social Responsibility Envisioning Social Implications, The Jus Semper Glob’il Alliance. TLWNSI Issue Brief. October edition.

Chrysantin, Lesthia. (2013). Strategi Public Realations PT PJB Pembangkit Jawa-Bali) dalam Program CSR Bank Sampah. Jurnal E-Komunikasi. Vo. 1 No. 3 Tahun 2013. 24-35.





Fransiskus, Lenny. (2006). Strategi Komunikasi Corporate Social Responsibility PT Telkom Drive V. Jurnal e-Komunikasi. Vol. 1 No. 1 Tahun 2006.

Imran, Maharani. (2008). Peran Public Relations pada Program CSR dalam Rangka Meningkatkan Citra Positif Perusahaan. Jurnal Universitas Islam 45 Bekasi: PARADIGMA. Vol. 9 No. 1 Tahun 2008. 127-139.

Lubis, Evawani Elysa. (2012). Peran Humas dalam Membentuk Citra Perusahaan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 12 No. 1 Tahun 2012. 1-73.

Yudarwati, Gregoria Arum. (2010). Personal Influence Model Of Public Realations: A Case Study in Indonesia’s Mining Industry. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 7 No. 2 Tahun 2010. 129-152.

Hubeis, Musa. (2001). Publik Relesen sebagai Perangkat Manajemen dalam Organisasi. Makalah Seminar Nasional Peran Public Relations dalam Pembangunan Pertanian Efektif dan Berkesinambungan, yang diselenggarakan oleh PS KMP dan PS MPI, PPS IPB di Hotel Salak, 19 April 2001.

Badri, M. (2009) Peran PR dalam membangun citra perusahaan melalui program CSR. Diakses tanggal 23 Agustus 2015, dari alamat https://ruangdosen.wordpress.com/.

Fajar, Rudi. (2005). Spektrum Pelaku CSR. Diakses tanggal 23 Agustus 2015, dari alamat http://www.swa.co.id/.

Idris, Abdul Rasyid. (2005). Corporate Social Responsibility (CSR) Sebuah Gagasan dan Implementasi. Diakses pada 23 Agustus 2015, dari alamat http://www.fajar.co.id/.

Petkoski, Djordjija and Twose, Nigel (Ed). 2003. Public Policy for Corporate Social Responsibility. Jointly sponsored by The World Bank Institute, the Private Sector Development Vice Presidency of the World Bank, and the International Finance Corporation. Diakses tanggal 23 Agusutus 2015, dari alamat http://info.worldbank.org/.

https://ruangdosen.wordpress.com/

http://www.swa.co.id/

http://www.fajar.co.id/

http://info.worldbank.org/





PENERAPAN “PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)” DALAM RANGKA STANDARISASI

MANAJEMEN PELAYANAN DI KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO

Trenda Aktiva Oktariyanda

1, Galih W. Pradana

2

1,2Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, Universitas Negeri Surabaya


2

ABSTRAK

Penerapan “Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)” Dalam

Rangka Standarisasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan Taman, Kabupaten

Sidoarjo. Sebuah penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya permasalahan

dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada publik/masyarakat adalah

seperti persyaratan yang sulit, mekanisme dan prosedur yang berbelit-belit

dan lokasi kantor pelayanan terpadu yang sulit dijangkau oleh masyarakat

serta faktor pendukung maupun faktor penghambat. Jenis-jenis pelayanan

yang ada di Kecamatan Taman antara lain: Pelayanan Kartu Tanda Penduduk

(KTP), Pelayanan Kartu Keluarga (KK), Pelayanan Surat Pindah Datang,

Pelayanan Surat Pindah Keluar, Pelayanan Pengumuman Akte Perkawinan

Non Muslim, Pelayanan Surat Keterangan Pencari Kerja, Pelayanan

Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Non Tingkat Non Perumahan dengan luas

dibawah 200 M2, Pelayanan Pengesahan Surat keterangan Waris. Hasil dari

penelitian ini adalah penerapan PATEN dalam pelayanan Kecamatan Taman

telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar

Pelayanan (SP) Kecamatan Taman. Faktor pendukungnya adalah menerapkan

pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ketersediaan sarana dan

prasarana, adanya inovasi dalam pelayanan publik yaitu menambah jam buka

pelayanan pada hari sabtu dan inovasi IMB Mobile. Faktor penghambat

antara lain masih terdapat biro jasa (calo) dan kurangnya jumlah sumber

daya manusia atau pegawai.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).






1. PENDAHULUAN Sudah menjadi fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan

jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar tersebut, pasti menuntut adanya pemenuhan berbagai kebutuhan publik (public needs) yang memadai. Berbicara tentang kebutuhan publik pasti berhubungan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan publik tersebut, dan upaya untuk memenuhi kebutuhan publik tersebut biasa kita sebut sebagai pelayanan publik.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan warga negaranya serta memberikan kesejahteraan. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia tidak terlepas dari para aparatur negara yang menjalankan pemerintahan dan dapat dilakukan oleh pemerintah di daerah. Pemerintah daerah telah mendapatkan kewenangan yang tertera pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 yang berupa desentralisasi, yang esensinya berupa diserahkannya urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan mempunyai posisi strategis bagi suatu daerah kabupaten maupun daerah kota untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Kemudian pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang menyebutkan bahwa PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dikerjakan dalam satu tempat.

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah/kabupaten yang menerapkan PATEN tapatnya pada 18 kecamatannya, salah satunya adalah Kecamatan Taman mulai tahun 2011. Salah satu syarat substantif yang harus dipenuhi oleh kecamatan adalah yaitu pendelegasian sebagian kewenangan bupati/walikota kepada seorang camat. Pendelegasian dalam syarat substansif tersebut telah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat tepatnya di pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Camat disamping menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, juga melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati”. Penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilaksanakan di Kantor Camat Taman. Sejak PATEN diterapkan, Pemerintah Kecamatan Taman mulai berbenah dan mempersiapkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sistem untuk menunjang penerapan PATEN.





Salah satu jenis pelayanan dalam penerapan PATEN di Kecamatan Taman misalnya adalah pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Non Tingkat Non Perumahan dengan luas dibawah 200 m2. Semua jenis pelayanan publik yang tersedia di Kecamatan Taman ditetapkan di dalam Surat Keputusan Camat Taman Nomor: 188/38/404.7.7/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Taman terdiri dari persyaratan pelayanan, jangka waktu penyelesaian dan masa berlaku, biaya retribusi (bila ada), prosedur dan mekanisme pelayanan, sarana dan prasarana. Dengan adanya penerapan PATEN, maka diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus pelayanan administrasi di Kecamatan karena lebih efektif bila pandang dari segi kedekatan jarak dan waktu mengingat posisi kecamatan lebih dekat dan strategis dengan tempat tinggal warga dari pada ke Pusat Kota/Kabupaten. Tinjauan Pustaka 1. Standar Pelayanan Publik

Setiap pelaksanaan pelayanan publik wajib untukk memiliki standar pelayanan yang bertujuan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Mahmudi (2007, h.33) menjelaskan pendapatnya tentang mengenai hal-hal yang harus diperhatikan/teliti dalam standar prosedur pelayanan publik: (a) Kesederhanaan; suatu prosedur pelayanan harusnya mudah untuk

dipahami oleh pelanggan/pemohon dan tidak berbelit-belit. (b) Kejelasan; kejelasan dalam hal teknis dan administratif. Kejelasan ini

penting bagi masyarakat untuk menghadapi terjadinya berbagai penyimpangan yang merugikan masyarakat.

(c) Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan menurut kurun waktu yang telah ditetapkan oleh instansi/kantor pelayanan publik.

(d) Akurasi produk; produk pelayanan publik yang diberikan harus akurat, benar, tepat, dan sah.

(e) Kelengkapan sarana dan prasarana; ketertersediaan sarana dan prasarana kerja yang sangat cukup dan memadi di kantor pelayanan.

(f) Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepatian hukum.

(g) Kemudahan akses; tempat dan lokasi kantor pelayanan harus strategis sehingga masyarakat mudah untuk menjangkau lokasi yang dalam hal ini adalah kantor camat.

(h) Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti toilet, tempat parkir, tempat ibadah, dan lain sebagainya.





2. Pelayanan yang Terpadu berbentuk Satu Pintu (One Stop Service) Menurut Mahmudi (2007, h.222) mengatakan bahwa pola/bentuk

pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan/ dilaksanakan di suatu dalam satu tempat yang terdiri atas berbagai jenis-jenis pelayanan. Jenis-jenis pelayanan itu yg dimaksud yang memiliki keterkaitan antara proses dan dilayani melalui satu pintu/meja. 3. Faktor – faktor yang Berhubungan dengan Pelayanan Publik

Menurut Moenir (2006, h.88) menyatakan “bahwa pelayanan-pelayanan umum senantiasa terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila mendapat dukungan dari beberapa faktor antara lain faktor kesadaran, faktor aturan, faktor organisasi, dan faktor sarana pelayanan”. (a) Faktor Kesadaran

Kesadaran menurut Moenir (2006, h.89) ialah “suatu proses dimana seorang pegawai berfikir melalui metode-metode / cara-cara mempertimbangkan, merenungkan, dan membanding-bandingkan, agar menghasilkan sebuah ketenangan, sebuah keyakinan, keseimbangan sebagai acuan untuk perbuatan /tindakan yang akan dilaksanakan untuk memenuhi tugasnya”.

Terkait dengan tema dalam penelitian ini, dapat dikatakan/simpulkan bahwa apabila pegawai Kantor Camat Taman khusunya di bagian pelayanan umum mempunyai kesadaran yang penuh akan tugas pokok, kewajiban, & fungsi sebagai abdi negara dan masyarakat, tentunya para pegawai hingga pejabatnya akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya selama penerapan pelayanan publik tersebut berlangsung agar dapat berjalan baik dan optimal. (b) Faktor aturan

Aturan merupakan suatu perangkat/kebutuhan penting dalam segala hal yang mengatur mengenai tindakan serta perbuatan manusia. Oleh karenanya itu peranan akan aturan demikian besar dalam kehidupan bermasyarakat begitu juga peranannya didalam sebuah organisasi/institusi pemerintah. Aturan digunakan agar semua kegiatan berjalan dengan sesuatu yang telah ditetapkan, sesuai dengan acuan yang benar-benar positif. (c) Faktor organisasi

Moenir (2006, h.98) mengatakan pendapatnya bahwa “organisasi pelayanan adalah suatu kegiatan mengorganisir suatu fungsi pelayanan baik dalam bentuk struktur organisasi maupun mechanism didalamnya ya yang akan berperan dalam kelancaran dan mutu pelayanan". Selanjutnya diungkapkan pula pendapatnya bahwa sarana pendukung mekanisme pekerjaan dalamorganisasi adalah sistemnya, prosedur dan metode-metode yang berfungsi sebagai sebuah tata cara atau tata kerja agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar dan berhasil dengan optimal.





(d) Faktor sarana pelayanan Sarana pelayanan yang dimaksud oleh Moenir (2006, h.119) adalah

“ seperti segala jenis peralatan, perlengkapan dalam menjalankan pekerjaan serta fasilitas-fasilitas lain yang fungsinya tidak lain sebagai alat yang utama atau alat yang pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhibungan dalam organisasi kerja itu”.


Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber dan kegiatan yang diamati. Sehubungan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.

Fokus penelitian ini adalah penerapan PATEN pada Kecamatan Taman berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Taman serta faktor pendukung dan penghambat. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sidoarjo. Situs penelitian adalah di Kantor Kecamatan Taman.


Penerapan “Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)” Dalam Rangka Standarisasi Manajemen Pelayanan Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo a. Kesederhanaan Prosedur Pelayanan

Pada segi prosedur dan mekanisme terdapat penyederhanaan prosedur dan mekanisme pelayanan. Prosedur dan mekanisme dapat dilihat pada gambar flowchart alur pelayanan dimana pemohon tidak lagi harus mendatangi berbagai meja dan bertatap muka dengan beberapa patugas. Pemohon cukup menyerahkan dan mengambil berkas di meja/loket yang tersdia di ruang pelayanan. b. Kepastian Waktu Pelayanan

Pelaksanaan pelayanan publik dapat di lakukan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Jangka waktu penyelesaian pelayanan telah ditetapkan di dalam Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Taman. Langkah ini bertujuan agar menciptakan pandangan yang positif terhadap kinerja para pegawai di Kecamatan Taman. c. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Secara sarana dan prasarana, Kantor Camat Taman mempunyai kapasitas yang baik untuk menunjang kinerja para pegawainya khususnya di ruang pelayanan umum dimana masyarakat menerima pelayanan. Kemudian peralatan kantor yang terdapat pada ruang seksi pembangunan fisik juga telah memadai untuk terselenggaranya PATEN. Hal tersebut juga





didukung dengan adanya sarana kendaraan bagi tim teknis untuk melakukan survey lokasi bangunan bagi jenis pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). d. Kemudahan Akses

Perubahan paradigma pemerintahan yang sentralisasi menuju desentralisasi pada dasarnya diikuti dengan perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik harus didekatkan kepada masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau pelayanan publik. Sehingga pemerintah membentuk suatu unit pelayanan di kecamatan. Hal ini terlihat pada kondisi kecamatan yang strategis. Secara tempat dan lokasi, Kantor Kecamatan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dari pada Kantor Pelayanan Terpadu yang terletak di pusat Kota/Kabupaten. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan “Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)” Dalam Rangka Standarisasi Manajemen Pelayanan Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo a. Faktor Pendukung

1) Menerapkan Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penerapan PATEN Kantor Camat Taman menawarkan sebuah

proses pelayanan publik yang relatif sederhana, harus tepat waktu, serta pembiayaan retribusi yang sewajarnya dan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu hanya satu pintu. Dengan terbentuk adanya penerapan PATEN itu harapannya maka pemohon hanya bertemu/bertatap muka dengan petugas pelayanan (customer service) sehingga memininalisir terjadinya interkasi dengan petugas pelayanan. 2) Sarana dan Prasarana

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pasal 10, sarana dan prasarana yang harus benar-benar disediakan meliputi loket/meja pendaftaran pemohon untuk para pemohon pelayanan, tempat berkas diproses, tempat untuk pembayaran retribusi, tempat penyerahan dokumen atau Surat Keputusan (SK) tempat pengelolahan data dan informasi, tempat penanganan pengaduan, ruang piket, serta ruang tunggu. Secara sarana dan prasarana, Kecamatan Taman menurut hasil penelitian mempunyai kapasitas yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 3) Adanya Inovasi dalam Pelayanan Publik

Pemerintah Kecamatan Taman membuat suatu inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau pelayanan publik yaitu jam pelayanan ditambah buka pada hari sabtu pukul 07.00 s/d 12.00. Selain itu terdapat inovasi yaitu IMB Mobile dalam pelayanan IMB. IMB Mobile merupakan suatu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh





pemerintah Kecamatan Taman kepada 24 Desa/Kelurahan di Kecamatan Taman mengenai pelayanan IMB. Dalam IMB Mobile ini petugas dari Kantor Camat Taman membuat jadwal untuk berkunjung ke setiap desa dan melakukan sosialisasi.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya Jumlah Pegawai Terbatasanya ketersediaan sumber daya manusia (pegawai)

yang mengerti dan memahami tentang prosedur, mekanisme, dan aturan dalam pemberian pelayanan merupakan salah satu penghambat penerapan PATEN. 2) Terdapat Biro Jasa (Calo)

Hampir disetiap kantor pelayanan terpadu dibeberapa daerah dapat ditemukan biro jasa karena pekerjaan mereka dianggap membantu masyarakat dalam pengurus suatu perizinan/pelayanan administrasi. Pihak Kantor Camat Taman menanggapi bahwa permasalahan adanya biro jasa sulit untuk diberhentikan karena pelayanan umum sifatnya dapat diwakilkan seperti melalui surat kuasa. Sepanjang persyaratan dan prosedur tersebut benar dan sesuai maka berkas akan diterima oleh petugas pelayanan.

4. KESIMPULAN

Penerapan PATEN di Kecamatan Taman dibakukan di dalam Keputusan Camat Taman Nomor: 188/38/404.7.7/2014 tentang Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dirumuskan, meliputi: dari persyaratan pelayanan, jangka waktu penyelesaian dan masa berlaku, biaya retribusi (bila ada), prosedur dan mekanisme pelayanan, sarana dan prasarana. Berdasarkan observasi di lapangan data yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kesemua poin-poin diatas sudah berjalan sesuai dengan SP dan SOP Kecamatan Taman. Peneliti menganalisis penerapan PATEN dengan teori standar prosedur pelayanan publik, pelayanan terpadu satu pintu (one stop service), dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Dalam penerapan PATEN di Kecamatan Taman juga tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah menerapkan pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ketersediaan sarana dan prasarana, adanya inovasi dalam pelayanan publik yaitu menambah jam buka pelayanan pada hari sabtu dan inovasi IMB Mobile. Faktor penghambat antara lain masih terdapat biro jasa (calo) dan kurangnya jumlah sumber daya manusia atau pegawai.





DAFTAR PUSTAKA Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik .Yogyakarta. Penerbit

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. PT. Bumi

Aksara. Jakarta. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangannya Bupati Kepada Camat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang sebuah

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu di lingkup Kecamatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Surat Keputusan Camat Taman Nomor: 188/38/404.7.7/2014 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Taman.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah.





ANALISIS UJIAN SEKOLAH SEBAGAI DASAR ADMINISTRASI KEBIJAKAN DINAS KABUPATEN BANJARNEGARA

Patni Ninghadjanti

1, Nonoh Siti Aminah

2, Hartiyah Wuryani

3

1 FKIP UNS Surakarta

2Pengurus HEPI UKD Jawa Tengah

3Tim Pengembang Dinas Kabupaten Banjarnegara

E-mail: [email protected]

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide recommendations that can be as a basis to provide guidance and donations to educational units in order to improve the quality of education. This study was cunducted in Central Java District Banjarnegara. The onject of this study is the value of Primary School Student who sit final exams. Data collection techniques using documentation and Focuss Group Discussion. Data analysis using descriptive percentages, that presenented whit a graph. Item items identified and mapped based on the quality of schools.Conclusions of this study are, of the 20 districts that schools can accomplishment the average value of 8,00 and above are 15 schools districts, 5 other districts were still under 8,00. 5 districts are Madukara, Pagentan, Panjawaran, Kalibening and Pagedongan district. So to the 5 districts desperate for attention from the gavernment. Therefore suggested education autorities to pay more attention to the 5 districts. Besides it should also be noted teachers of subjects tested Key words: analysis test, evaluation, quality of education 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi harus dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjabarkannya dalam bentuk Ujian Nasional atau yang biasa dikenal dengan sebutan UN dan untuk pendidikan jenjang Sekolah Dasar disebut dengan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M). Hasil





Ujian Sekolah/ Madrasah ( US/M) digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk : 1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan. 2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. 3. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 4. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam

upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengatur 8 standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh masing-masing sekolah yaitu standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan. Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dan ketentuan Standar Nasional Pendidikan khususnya Standar kompetensi kelulusan, Standar penilaian pendidikan, dan untuk peningkatan mutu pendidikan diperlukan studi analisis hasil ujian Sekolah dan atau Madrasah tahun 2014, maka pada tahun anggaran 2014 dilakukan kegiatan Analisis hasil ujian sekolah dan atau madrasah. Tujuan

Memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengertian Ujian Nasional

Untuk mengetahui keberhasilan Siswa di sekolah maka perlu dilakukan ujian. Seberapa tingkat keberhasilan siswa akan diketahui dari hasil ujian yang dilakukan. Arti dari kata Ujian menurut kamus bahasa indonesia adalah sesuatu yg dipakai untuk menguji mutu sesuatu (kepandaian, kemampuan, hasil belajar, dsb). Sedangkan ujian nasional berasal dari tiga kata yaitu ujian yang memiliki arti hasil menguji sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu sesuatu kepandaian, kemampuan hasil belajar. Akhir memiliki arti selesai, pungkasan, tamat. Dan nasional berarti kebangsaan, mencakup bangsa, bersentral pada pemerintahan pusat. Ujian Akhir Nasional (UAN) yang sekarang bernama Ujian Nasional, dapat diartikan sebagai hasil menguji mutu suatu kepandaian untuk memperoleh hasil belajar yang dilakukan pada akhir jenjang pendidikan yang bersifat nasional. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pemerintah mengadakan ujian akhir nasional dengan memberikan standar atau patokan itu digunakan sewaktu-waktu tingkat pencapai standar perlu mengetahui





sampai dimana efektivitasnya. System penilaian yang dilakukan di Indonesia untuk mengukur kemampuan siswa adalah menggunakan Ujian Nasional yang biasa disingkat UN / UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar. Penentuan standar yang terus meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas (cut off score). Seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten bila telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi tertentu. Bila itu terjadi pada ujian nasional atau sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan, kegiatan penentuan batas kelulusan disebut standard setting. Mata pelajaran yang diujikan Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) ada 3 mata pelajaran yang diujikan yaitu: a) Bahasa Indonesia b) Matematika c) Ilmu Pengetahuan Alam

Kualitas Pendidikan

Mutu sebagai suatu konsep dapat digunakan sebagai sesuatu yang relative atau sesuatu yang absolut. Sebagai sesuatu konsep yang absolut, kalitas disama artikan dengan kebaikan, keindahan, kecantikan atau sesuatu yang ideal tanpa bandingan. Sesuatu yang mahal harganya atau jarang ditemukan biasanya dipandang orang sebagai sesuatu yang bermutu. Sedangkan konsep relative memandang bahwa mutu itu bukan sebagai suatu atribut atau keterangan yentang sesuatu produk, tetapi sebagai suatu ang berasal dari produk itu sendiri.

http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan

http://id.wikipedia.org/wiki/Nasional

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pusat_Penilaian_Pendidikan&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_(Indonesia)

http://id.wikipedia.org/wiki/20_(angka)

http://id.wikipedia.org/wiki/Tahun

http://id.wikipedia.org/wiki/2003

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas

http://id.wikipedia.org/wiki/Mandiri

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkala&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transparan&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistematik&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Dasar

http://id.wikipedia.org/wiki/3_(angka)

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_Pengetahuan_Alam





Dalam konteks pendidikan, konsep mutu adalah produk lembaga pendidikan, bukan barang melainkan jasa atau layanan pendidikan, yaitu layanan yang diterima oleh siswa, dan menjadikan siswatersebut lulus dengan berkualitas.

Factor lain yang mempengaruhi kualitas sekolah adalah kualitas guru, kualitas lulusan, dan kualitas kurikulum. Selain itu sarana dan prasarana pendidikan ikut menentukan mutu sekolah. Perlu ditekannkan bahwa sasaran umum yang ingin dicapai oleh setiap lembaga pendidikan yang bermutu adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas (qualified). Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil ujian nasional yang baik. Penilaian

Hasil pembelajaran di kelas berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap siswa. Pembelajaran yang berkualitas akan meningkatkan kualitas lulusan. Kualitas lulusan menjadi indikator dari kualitas pendidikan. Penilaian merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan, sebab hasil penilaian mencerminkan perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu, antara satu sekolah dengan sekolah lainnya atau antara wilayah dengan wilayah lainnya. Ditinjau dari cakupannya, penilaian terdiri dari penilaian yang bersifat makro dan penilaian yang bersifat mikro. Penilaian yang bersifat makro cenderung menggunakan sampel untuk menelaah suatu program dan dampaknya, program yang dimaksud yaitu program pendidikan. Program pendidikan adalah program yang direncanakan untuk memperbaiki kualitas dalam bidang pendidikan. Penilaian yang bersifat mikro digunakan di tingkat kelas, yang bertujuan untuk mengetahui capaian hasil belajar, khususnya untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa. Sasarannya yaitu program pembelajaran di kelas dengan penanggungjawab pengajar. Capaian hasil belajar tidak hanya bersifat kognitif, melainkan juga mencakup semua potensi yang ada pada siswa.

Penilaian pembelajaran diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Hasil penilaian formatif dianalisis untuk mengetahui konsep yang belum dipahami sebagian siswa, kemudian diikuti kegiatan remedial. Kegiatan remedial yaitu kegiatan pembelajaran untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang diidentifikasi dari kegiatan penilaian formatif. Penilaian sumatif bertujuan menetapkan tingkat keberhasilan siswa. Teknik penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan non tes.

Tes merupakan alat pengumpul data untuk mengetahui kemampuan individu atau kelompok dalam menyelesaikan suatu persoalan atau memperlihatkan ketrampilan tertentu yang menunjukkan hasil belajar, atau dalam menggunakan kemampuan psikologis untuk





memecahkan suatu persoalan (Djemari Mardapi, 2004).Tes yang berkualitas berkaitan dengan soal yang berkualitas. Soal yang berkualitas memenuhi kriteria sebagai alat ukur yang baik. Kriteria alat ukur yang baik dapat ditinjau dari teori tes klasik (Classical Test Theory: CTT) dan teori tes modern atau teori respons item (Item Responsse Theory: IRT). Parameter yang diukur pada CTT yaitu reliabilitas tes, indeks daya beda item (discrimination index), indeks kesukaran item (difficulty index), validitas isi (content validity), validitas konstruk (construct validity), dan validitas berdasar kriteria ( criterion related validity). Parameter yang diukur pada IRT yaitu kemampuan (ability) dan parameter item yang terdiri atas indeks daya beda item (discrimination index), indeks kesukaran item (difficulty index), dan terkaan (guessing). Salah satu kriteria alat ukur yang baik memilik terkaan (guessing) yang relatif kecil.

Teori tes klasik digunakan secara luas pada pengukuran pendidikan di Indonesia, walaupun memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasan dari teori tes klasik yaitu, ketika tes yang sama diberikan pada siswa yang berbeda, dan hasilnya dinyatakan dengan skor total. Tingkat kemampuan siswa tidak dapat dibandingkan berdasarkan skor total yang diperoleh siswa tersebut, karena skor total yang diperoleh siswa tidak menunjukkan tingkat kesulitan tes yang dikerjakan. Seorang siswa yang kemampuannya lebih rendah mungkin mendapatkan skor lebih tinggi pada suatu tes yang mudah dibandingkan dengan siswa lain yang lebih tinggi kemampuannya tetapi mendapatkan tes yang lebih sulit. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa skor total tidak dapat dibandingkan, karena kedua siswa tersebut mengerjakan item yang mungkin memiliki tingkat kesulitan berbeda, walaupun skor total yang dicapainya sama. Pada kegiatan pembelajaran di kelas, guru menggunakan teori tes klasik untuk mengidentifikasi karakteristik soal yang digunakan, serta mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa berdasarkan skor total yang diperoleh siswanya. Pada teori respons item (IRT), siswa memiliki sifat invariance terhadap tingkat kesulitan item dan sebaliknya. Tingkat kemampuan siswa tidak tergantung pada tingkat kesulitan item, dan tingkat kesulitan item tidak tergantung dari siswa yang mengerjakannya.

2. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara Jawa

Tengah. Sedang obyek penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar yang mengikuti ujian ahir. Penelitian ini melihat pencapaian standar kompetensi mata pelajaran yang diujikan. Melalui penelitian ini dapat diketahui kualitas sekolah, ditinjau dari kompetensi masing-masing mata pelajaran, sehingga dapat menjawab pernasalahan pendidikan yaitu peta kompetensi mutu sekolah di Kabupaten Banjarnegara.





Pemetaan kompetensi mutu Sekolah Dasar pada penelitian ini diolah menggunakan deskriptif dan studi dokumentasi, yaitu hasil Ujiam. pada tahapan ini pemetaan kompetensi berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data antara lain studi dokumentasi, dan Focuss Group Discussion. Secara rinci kerangka kerja penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 1 Bagan Kerangka Kerja (Frame Work) Penelitian

Data dokumen diperlukan untuk menggali hal-hal yang berkaitan data-data yang dibutuhkan, yaitu nilai hasil ujian siswa sekolah dasar, silabus dan kisi-kisi soal ujian nasional sekolah dasar. Dokumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi indikator dan kompetensi dasar mata pelajaran. Luaran dari pelaksanaan teknik pengumpul data melalui dokumentasi adalah teridentifikasinya Peta Kompetensi Mutu Sekolah per Kecamatan per Mata Pelajaran Berbasis UN dan Kualitas Item Tes UN dan Kemampuan Siswa Berebasis IRT yang diujikan secara nasional di tingkat Kabupaten Banjar Negara.

Data Hasil Ujian diolah menggunakan pengolahan data deskriptif prosentase, lalu dipaparkan dengan grafik. Item butir soal ujian diidentifikasi, lalu dipetakan berdasarkan Mutu Sekolah di tiap Kecamatan, Mutu Sekolah Berbasis Mata Pelajaran yang di UNkan di Kabupaten

KEGIATAN

Studi Dokumentasi

Data Penelitian

Identifikasi Indikator

ANALISIS

Identifikasi

Kompetensi Dasar

Butir Soal

METODE

Mutu Sekolah

Pengumpulan Data

Penelitian

Tim

Ahli F G D

HASIL Peta Kompetensi

Mutu Sekolah per

Kecamatan per

Mata Pelajaran

Berbasis US

Kualitas Item Tes US

dan Kemampuan Siswa

Berebasis IRT





Banjarnegara. FGD (focus group discussion) atau diskusi kelompok terfokus dilakukan dalam rangka mendiskusikan analisis dan hasil mutu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu mata pelajaran yang diujikan secara nasional untuk siswa tingkat sekolah dasar. Selain itu diskusi kelompok in juga digunakan untuk mendiskusikan pula bagaimana tentang mutu sekolah. FGD dilakukan dengan terknik wawancara terbuka dan diskusi mendalam dalam kelompok yang terarah. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik triangulasi. Hasil analisis data yang dipaparkan nanti akan dapat diketahui kualitas sekolah berbasis hasil Ujian siswa.


Jumlah Siswa dan Jumlah Rata2 Nilai Siswa di masing-masing Kecamatan Di Kabupaten Banjarnegara terdapat 20 Kecamatan

No Nama Kecamatan Jumlah Sekolah

Jumlah Siswa

1 Susukan 54 1.013

2 Purwareja Klampok 43 797

3 Mardiraja 59 1.170

4 Purwanegara 57 1.209

5 Bawang 51 859

6 Banjarnegara 41 1.129

7 Sigaluh 29 467

8 Madukara 35 712

9 Banjarmangu 41 693

10 Wanadadi 33 483

11 Rakit 51 846

12 Punggelan 70 1.501

13 Karang Kobar 32 482

14 Pagentan 33 648

15 Pejawaran 39 709

16 Batur 27 594

17 Wanayasa 42 762

18 Kalibening 34 746

19 Pagedongan 38 602

20 Pandanarum 21 418





Tabel 2 Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa di Tiap-tiap Kecamatan Sumber : Disdikpora Kab. Banjarnegara Jumlah Siswa dan Nilai Rata-rata Sekolah per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2014 1. Kecamatan Susukan. Di Kecamatan Susukan terdapat 54 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 1013 siswa. SD Negeri 1 Brengkok memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 8,42 dan SD Negeri 3 Kemranggon mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 5,42. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 10 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan, ke 10 sekolah. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah ada 2 sekolah, yaitu SD Negeri 1 Susukan dengan jumlah rata-rata sekolah 8,00 dan SD Negeri 1 Brengkok yang nilai rata-rata sekolahnya adalah 8,42. 2. Kecamatan Purwareja Klampok. Di Kecamatan Purwareja Klampok terdapat 43 sekolah dasar dengan jumlah peserta ujian 797 siswa. SD N 2 Kalilandak memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 8,47 dan SD N 2 Kalimandi mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 5,56. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dilihat bahwa ada 3 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang memperoleh nilai rata-rata 8,00 ke atas juga ada 3 sekolah.Sehingga ketiga sekolah yang bisa dikatakan baik kualitasnya, ditinjau dari nilai rata-rata, yaitu SDN 2 Kalilandak, SD Kristen Klampok dan SDN 1 Kalilandak. 3. Kecamatan Kecamatan Mardireja. Di Kecamatan Mardireja terdapat 59 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 1.170 siswa. SD Negeri 6 Somawangi memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 8,73 dan SD Negeri 4 Jalatunda mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 4,66. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 12 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah ada 2 sekolah, yaitu SD Negeri Blimbing dengan jumlah rata-rata sekolah 8,63 dan SD Negeri 6 Somawangi yang nilai rata-rata sekolahnya adalah 8,73. 4. Kecamatan Kecamatan Purwanegara. Di Kecamatan Purwanegara terdapat 57 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 1209 siswa. SD Negeri 4 Gumiwang memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 8,27 dan SD Negeri 2 Danaraja mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 5,57. Rata-rata Nilai US/M per





Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 5 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah ada 4 sekolah, yang paling baik SD Negeri 4 Gumiwang dengan jumlah rata-rata sekolah 8,27. 5. Kecamatan Kecamatan Bawang. Di Kecamatan Bawang terdapat 51 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 859 siswa. SD Negeri 3 Winong memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 8,08 dan SD MI Al Huda Wanadri mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 4,67. Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada 7 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah hanya ada 1 sekolah, yaitu SD Negeri 3 Winong yang nilai rata-rata sekolahnya adalah 8,08. 6. Kecamatan Banjarnegara. Di Kecamatan Banjarnegara terdapat 41 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 1.129 siswa. SD IP Tunas Bangsa memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 8,16 dan SD Negeri 3 Tlagawera mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 5,07. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 10 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah ada 3 sekolah. 7. Kecamatan Kecamatan Sigaluh. Di Kecamatan igaluh terdapat 29 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 467 siswa. SD Negeri 1 Kemiri memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 8,75 dan SD Negeri 1 Prigamba mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 5,62. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 3 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah ada 6 sekolah, SD Negeri 1 Kemiri dengan nilai rata-rata sekolah tertinggi yaitu 8,75. 8. Kecamatan Kecamatan Madukara. Di Kecamatan Madukara terdapat 35 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 712 siswa. SD Negeri 3 Pakelen memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 7,98 dan SD MI Cokroaminoto 1 Dawuhan mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 5,58. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 4 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-





rata sekolah 8,00 tidak ada, karena nilai rata-rata tertinggi sekolah di kecamatan Madukara adalah 7,98 yaitu SD Negeri 3 Pakelen 9. Kecamatan Kecamatan Banjarmangu. Di Kecamatan Banjarmangu terdapat 41 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 693 siswa. SD Negeri 1 Banjarkulon memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 8,23 dan SDlog MI Muhammadiyah Sigeb mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 5,58. Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada 3 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah ada 2 sekolah, yaitu SD MI Cokroaminoto Pekandangan dengan jumlah rata-rata sekolah 8,00 dan SD Negeri 1 Banjarkulon yang nilai rata-rata sekolahnya adalah 8,23. 10. Kecamatan Kecamatan Wanadadi. Di Kecamatan Wanadadi terdapat 32 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 478 siswa. SD MI Cokroaminoto Kemiri memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 9,00 dan SD MI Cokroaminoto Wanakarsa mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 5,36. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 5 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 5, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah ada 7 sekolah, yaitu SD Negeri 1 Susukan dengan jumlah rata-rata sekolah 8,00 dan SD MI Cokroaminota Kemiri yang nilai rata-rata sekolahnya paling tinggi adalah 9,00. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tbel dibawah ini. 11. Kecamatan Rakit. Di Kecamatan Rakit terdapat 51 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 846 siswa. SD Negeri 1 Tanjunganom memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 8,34 dan SD MI Muhammadiyah Pingit mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 4,68. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 2 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah ada 4 sekolah, SD Negeri 1 Tanjunganom adalah sekolah yang dengan jumlah rata-rata sekolah tertinggi yaitu 8,34. 12. Kecamatan Punggelan. Di Kecamatan Punggelan terdapat 70 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 1.501 siswa. SD MI Muhammadiyah Kecepit memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 9,00 dan SD Negeri 2 Jembangan mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 4,67. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 2 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-





rata sekolah ada 3 sekolah, yaitu SD MI Muhammadiyah Kecepit dengan jumlah rata-rata sekolah paling tinggi yaitu 9,00, SD Negeri 1 Kecepit 8,29 dan SD Negeri 2 Karangsari yang nilai rata-rata sekolahnya adalah 8,16. 13. Kecamatan Kecamatan Karangkobar. Di Kecamatan Karankobar terdapat 32 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 482 siswa. SD Negeri 1 Leksana memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 8,28 dan SD Negeri 2 Pasuruhan mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 5,14. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 4 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah ada 2 sekolah, yaitu SD Negeri 2 Sampang dengan jumlah rata-rata sekolah 8,03 dan SD Negeri 1 Leksana yang nilai rata-rata sekolahnya adalah 8,28. 14. Kecamatan Kecamatan Pagentan. Di Kecamatan Pagentan terdapat 33 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 648 siswa. SD MI Muhammadiyah Kasmaran memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 7,60 dan SD Negeri 2 Babadan mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 4,90. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 6 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah 8,00 ke atas tidak ada. 15. Kecamatan Kecamatan Penjawaran. Di Kecamatan Panjawaran terdapat 39 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 709 siswa. SD Negeri 2 Karangsari memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 7,95 dan SD Negeri 3 Kemranggon mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 4,28. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 10 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah 8,00 ke atas tidak ada. 16. Kecamatan Kecamatan Batur. Di Kecamatan Susukan terdapat 27 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 594 siswa. SD Negeri 1 Batur memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 8,42 dan SD Negeri 3 Pakisan mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 6,25. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa semua sekolah yang ada di Kecamatan Batur nilai rata-rata siswanya diatas 6,0. Jadi tidak ada sekolah yang mutunya rendah. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah ada 2 sekolah, 17. Kecamatan Kecamatan Wanayasa. Di Kecamatan Wanayasa terdapat 42 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 762 siswa.





SD Negeri 2 Wanaraja memperoleh nilai rata-rata sekolah tertinggi yaitu 8,37 dan SD Negeri 3 Kemranggon mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 5,74. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa hanya ada 1 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah ada 3 sekolah, yaitu SD Negeri 2 Wanaraja dengan jumlah rata-rata sekolah 8,37. 18. Kecamatan Kecamatan Kalibening. Di Kecamatan Kalibening terdapat 34 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 746 siswa. SD Negeri 1 Gununglangit memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 7,83 dan SD Negeri 3 Kemranggon mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 5,10. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dilihat bahwa ada 5 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah 8,00 ke atas tidak ada. 19. Kecamatan Kecamatan Pagedongan. Di Kecamatan Pagedongan terdapat 39 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 634 siswa. SD MI Muhammadiyah Watubelah Pagedongan memperoleh nilai rata-rata Sekolah tertinggi yaitu 7,09 dan SD MI Cokroaminoto 02 Kebutuhjurang mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 4.70. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa ada 16 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian khusus dari dinas, karena kecamatan Pagedongan ini mempunyai sekolah yang rata-rata nilai Un nya terbanyak. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah 8,00 ke atas tidak ada. 20. Kecamatan Kecamatan Pandanarum. Di Kecamatan Pandanarum terdapat 21 sekolah dasar dengan jumlah siswa peserta ujian sebanyak 418 siswa. SD Negeri 2 Beji memperoleh nilai rata-rata sekolah tertinggi yaitu 8,45 dan SD Negeri 1 Pandanarum mempunyai nilai rata-rata sekolah yang adalah paling rendah, yaitu 5,51. Rata-rata Nilai US/M per Sekolah per Kecamatan dapat dilihat bahwa hanya ada 1 sekolah yang nilai rata-rata sekolahnya di bawah 6, sehingga perlu perhatian dinas untuk menjadi binaan. Sedangkan sekolah yang mutunya bagus ditinjau dari nilai rata-rata sekolah dengan jumlah rata-rata sekolah 8,00 hanya ada 1 sekolah yaitu SD Negeri 2 Beji yang nilai rata-rata sekolahnya adalah 8,45.





Persentase kelulusan US/M per mata pelajaran atau Mutu Mata Pelajaran per kecamatan Kabupaten Banjarnegara tahun 2014 a) Data kelulusan US/M mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat

digambarkan grafik berikut :

b) Data kelulusan US/M dalam mata pelajaran Matematika dapat

digambarkan dalam grafik berikut :





c) Data kelulusan US/M dalam mata pelajaran IPA dapat digambarkan dalam grafik

3. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan a. Di Kabupaten Banjarnegara terdapat 20 Kecamatan dengan jumlah

sekolah terbanyak adalah kecamatan Punggelan yaitu 70 sekolah dan jumlah sekolah yang paling sedikit yaitu kecamatan Pandanarum dengan jumlah 21 sekolah. Sedangkan jumlah siswa peserta ujian terbanyak adalah kecamatan Punggelan dengan jumlah siswa peserta ujian 1.501 siswa, lalu kecamatan Purwanegara 1.209 siswa dan jumlah siswa peserta ujian paling sedikit adalah kecamatan Pandanarum 418 siswa.

b. Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegarna, Kecamatan yang dapat meraih prestasi nilai rata-rata sekolah 8,00 ke atas ada 15. sedangkan 5 kecamatan yang lainnya belum dapat meraih prestasi nilai rata-rata sekolah 8,00. Ke5 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Madukara, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Panjawaran, Kecamatan Kalibening dan Kecamatan Pagedongan, sehingga ke5 kecamatan tersebut sagat butuh perhatian khusus dari pemerintah.





Gambar Peta Banjarnegara Saran 1. Kepada dinas pendidikan di kabupaten Banjarnegara perlu

memperhatikan kepada 5 kecamatan yang belum dapat meraih prestasi nilai rata-rata sekolah 8,00 yaitu Kecamatan Madukara, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Panjawaran, Kecamatan Kalibening dan Kecamatan Pagedongan.

2. Perlu lebih memperhatikan guru di 5 kecamatan tersebut, terutama pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, agar pemahaman siswa dapat lebih meningkat, sehingga siswa dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA Djaali dan Basuki, 2000, Pengembangan Instrumen Baku, Jakarta, AP

Universitas Negeri Jakarta

Purwodarminto, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006.

Postman N and C Weingartner 1968, Teaching as Subversive. New York Delacorte.

Standarisasi Pendidikan Nasiona-Suatu Tinjauan Kritis, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Thomas Suyatno, 2011, Faktor-faktor Penentu Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah umum di Indonesia. Jakarta, STIE Bakti Pembangunan.

http://kamusbahasaindonesia.org/ujian/mirip#ixzz3E3gaD1G7

http://kamusbahasaindonesia.org/ujian/mirip#ixzz3E3gaD1G7





PENGEMBANGAN MODEL ALAT UKUR KESUKSESAN IMPLEMENTASI E-LIBRARY PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM RANGKA UNTUK MENINGKATKAN

KOMPETENSI SISWA

Sutaryadi1, Patni Ninghardjanti

2, C. Dyah S.I

3

1Alumni S2 Administrasi Pendidikan UPI

2Himpunan evaluasi Pendidikan Indonesia UKD Jateng

3FKIP UNS Surakarta

Email: buning @aspapi.org

ABSTRACT

The objective of research is to develop the measurement instrument to find out and to explain whether or not the e-library information system in SMK (Vocational Middle School) is successful. The implementation of e-library is successful when it can improve students’, teachers, schools’, and societies’ performances. The analysis was conducted using structural equation model (SEM) approach in two stages: (1) exploratory aiming to develop hypothesis and measurement model and (2) confirmatory aiming to test the hypothesis and measurement model against the data obtained. The sample employed consisted of four Vocational Middle Schools (SMKs) existing in Central Java and Yogyakarta Provinces taken using cluster sampling technique. The data employed included secondary and primary data. The secondary data was obtained from internal (library) of SMK and from external (Education Service, Ministry of Information, etc). The primary data was obtained from a survey guided by an instrument of questionnaire discussed using focus group discussion (FGD). The result of research showed that (1) the result of test showed the path between information quality (KI) and use intensity (IP) variables having beta coefficient value (original sample) of 0.563 and t-value of 5.730 higher than 1.96; (2) the result of test showed the path between information quality (KI) and user satisfaction (KPEM) variables having beta coefficient value (original sample) of 0.193 and t-value of 2.534 higher than 1.96; (3) the result of test showed the path between system quality (KS) and use intensity (IP) variables having beta coefficient value (original sample) of -0.286 and t-value of 3.311 higher than 1.96; (4) the result of test showed the path between system quality (KS) and user satisfaction (KPEM) variables having beta coefficient value (original sample) of 0.205 and t-value of 2.452 higher than 1.96; (5) the result of test showed the path between service quality (KP) and use intensity (IP) variables having beta coefficient value (original sample) of 0.278 and t-value of 2.506 higher than 1.96; (6) the result of test






showed the path between service quality (KP) and user satisfaction (KPEM) variables having beta coefficient value (original sample) of 0.153 and t-value of 2.182 higher than 1.96; (7) the result of test showed the path between collaboration quality (KK) and use intensity (IP) variables having beta coefficient value (original sample) of 0.095 and t-value of 1.203 higher than 1.96; (8) the result of test showed the path between collaboration quality (KK) and user satisfaction (KPEM) variables having beta coefficient value (original sample) of 0.392 and t-value of 3.932 higher than 1.96; (9) the result of test showed the path between user satisfaction (KPEM) and e-library success (MB) variables having beta coefficient value (original sample) of 0.604 and t-value of 9.396 higher than 1.96; and (10) the result of test showed the path between use intensity (IP) and e-library success (MB) variables having beta coefficient value (original sample) of 0.268 and t-value of 3.715 higher than 1.96. Keywords: measurement instrument model, information system implementation, e-library. 1. PENDAHULUAN

Haverkamp dan Coffey (2005), mendefinisikan e-library sebagai sebuah jasa penyedia informasi yang semua sumber informasinya merupakan hasil pemrosesan komputer, kemudian disimpan, dan diinformasikan kembali melalui teknologi informasi.

Proses pengelolaan dokumen digital/elektronik melewati beberapa tahapan, yaitu: digitalisasi, penyimpanan, dan pengaksesan kembali dokumen (Wahono, 2006). Proses digitalisasi dokumen yaitu proses perubahan dari dokumen tercetak (printed document) menjadi dokumen elektronik. Selanjutnya proses penyimpanan adalah pemasukan data (data entry), editing, pembuatan indeks, dan klasifikasi berdasarkan subjek dari dokumen terhadap data yang baru digitalisasi. Klasifikasi dokumen umumnya menggunakan teknik UDC (Universal Decimal Classification) atau DDC (Dewey Decimal Classification). Proses ketiga adalah pencarian kembali dokumen yang telah simpan. Untuk tahap ini metode yang sering digunakan adalah pendekatan database. Pendekatan ini sering digunakan karena dinilai lebih fleksibel dan efektif dilakukan untuk penyimpanan data dalam skala besar.

Menurut Bertot (2003), ada beberapa alasan mengapa perpustakaan sekolah harus diarahkan ke e-library, yaitu sebagai berikut: 1. Dengan e-library, maka seluruh informasi dan koleksi yang ada di

perpustakaan sekolah dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkannya, di mana saja dan oleh siapa saja, baik oleh siswa di sekolah tersebut maupun oleh siswa dari sekolah/wilayah lain.

2. Melalui e-library, maka akan mendorong semakin terciptanya jaringan perpustakaan sekolah digital nasional (Indonesian e-library network),





sehingga antar perpustakaan sekolah dapat bertukar informasi. 3. Dengan sistem otomatisasi, maka volume kerja pustakawan menjadi

lebih ringan, sehingga pustakawan selalu dapat mempertahankan layanan yang prima.

4. Melalui e-library akan meningkatkan mutu pendidikan, menumbuhkan semangat belajar, dan semangat berbagi ilmu pengetahuan antar sekolah.

Penggunaan sistem informasi e-library di perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Direktorat Pembinaan SMK (2012) mencatat bahwa dalam lima tahun tersebut terjadi peningkatan penggunaan e-library sebesar 78,23%. SMK semakin berminat menggunakan e-library karena adanya keyakinan bahwa dengan e-library, maka perpustakaan akan semakin efisiensi, pengelolaannya semakin mudah, dan pelayanan semakin baik (Yusoff et al. 2009; Jeong, 2011). Dengan e-library, sekolah dapat meningkatkan citra perpustakaan dan dapat membangun jaringan digital secara nasional, regional, dan global (Hutchinson, 2005; Xie, 2006; Junus, 2007).

DeLone dan McLean (1992; 2004) mengembangkan model untuk mengukur kesuksesan sistem informasi. Model ini untuk menjelaskan bahwa kesuksesan sistem informasi sangat tergantung pada 1) kualitas sistem (system quality), 2) kualitas informasi (information quality), 3) penggunaan (use), 4) kepuasan pemakai (user satisfaction), 5) dampak individual (individual impact), dan 6) dampak organisasi (organization impact).

Upaya keras pemerintah dan SMK dalam mengembangkan e-library ternyata tidak diikuti dengan tingkat penggunaan sistem informasi tersebut pada level siswa maupun guru. Hasil penelitian Ninghardjanti, Subarno, Badiyanto (2010), menunjukkan bahwa siswa SMK kurang mengadopsi e-library karena sistemnya tidak bermanfaat dan tidak mudah digunakan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa siswa SMK kurang mengadopsi e-library karena sistemnya sulit dipelajari, sulit dimengerti, dan tidak meningkatkan keefektifan belajar. Penelitian Thong et al. (2004) dan Jeong (2011) menunjukkan bahwa penggunaan e-library ditentukan oleh terminologi/istilah yang digunakan, desain layar, navigasi, relevansi dengan pelajaran, dan kemudahan sistem e-library untuk diakses.

Sukses atau tidak e-library pada perpustakaan SMK sangat ditentukan penerimaan siswa dan guru. E-library yang diterima dan digunakan siswa dan guru dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa e-library tersebut sukses (DeLone dan McLean, 2003; Wang et al., 2007; Lee-Post, 2009). Sementara itu, siswa dan guru akan mengadopsi dan menggunakan e-library, apabila e-library tersebut mudah digunakan (ease of use) dan memberikan manfaat (usefulness) (Davis,





1993; Venkatesh dan Davis, 1996; Venkatesh et al., 2002; Venkatesh et al., 2002; Galantone et al. 2006). Selain itu, e-library akan sukses, net benefit yang tinggi, dan berdampak terhadap organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), dan kualitas pelayanan (service quality) (DeLone dan McLean, 2003; Jeong, 2011; Wang et al., 2007; Lee-Post, 2009).

Studi pendahuluan menunjukkan bahwa tidak setiap implementasi e-library di sekolah akan sukses. Penggunaan e-library di sekolah terkadang tidak berdampak terhadap kinerja siswa maupun guru. Pada sisi lain, pengadaan e-library membutuhkan investasi modal dan sumber daya manusia yang besar (Petter et al., 2008; Ifinedo, 2006; Xie, 2006). Oleh karena itu untuk mengetahui apakah e-library yang diterapkan di SMK sukses dan berdampak meningkatkan kinerja siswa, guru, sekolah, dan masyarakat, maka diperlukan penelitian untuk menemukan alat yang dapat mengukur kesuksesan e-library.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Model alat ukur seperti apakah yang dapat mengetahui dan menjelaskan bahwa implementasi sistem informasi e-library pada SMK sukses atau tidak. Permasalahan lain yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah: 1) Pengukur-pengukur seperti apakah yang dapat menjelaskan kualitas informasi dan kualitas sistem pada e-library? 2) Pengukur-pengukur seperti apakah yang dapat menjelaskan kualitas pelayanan dan kemudahan penggunaan e-library. 3) Seperti apakah model penggunaan (use), model kepuasan pemakai (user satisfaction), dan kemudahan penggunaan e-library menurut siswa, guru, dan pegawai/pengelola perpustakaan SMK? 5) Seperti apakah model yang dapat menjelaskan dan mengukur kesuksesan e-library SMK?

Adapun variabel dalam penelitian ini meliputi: 1. Kualitas Sistem. Kualitas sistem digunakan untuk mengukur kualitas

sistem dari sistem informasi e-library . 2. Kualitas Informasi. Kualitas informasi digunakan untuk mengukur

kualitas keluaran dari sistem informasi, yang merujuk pada nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi dari sistem informasi e-library.

3. Kualitas Pelayanan. Kualitas pelayanan digunakan untuk mengukur keseluruhan dukungan yang diberikan oleh penyedia (provider) jasa sistem informasi e-library.

4. Penggunaan Informasi. Penggunaan informasi digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan sistem informasi e-library.

5. Kepuasan Pemakai. Kepuasan pemakai (user satisfaction) digunakan untuk mengukur respon siswa, guru, dan pustakawan SMK terhadap penggunaan sistem informasi e-library.

6. Manfaat-Manfaat Bersih. Manfaat-manfaat bersih (net benefit) ini mengukur nilai bersih dampak positif dan negatif dari sistem informasi





e-library terhadap siswa, guru, organisasi-organisasi sekolah, dan sosial-ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan

7. Relevansi (Relevance). Relevansi adalah istilah yang tepat antara konsep ilmu perpustakaan dengan sistem informasi e-library.

2. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di empat Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) di Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta yang didapat dengan menggunakan teknik cluster sampling. Jangka waktu penelitian ini adalah dua tahun. Obyek penelitian ini adalah sistem informasi e-library pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Data yang digunakan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari internal (perpustakaan) SMK dan dari eksternal (Dinas Pendidikan, Kemeninfo dll.). Data primer diperoleh dari survei yang dipandu dengan instrumen berupa kuesioner yang dibahas melalui focus group discussion (FGD).

Analisis dilakukan dengan pendekatan structural equation model (SEM) melalui dua tahap yaitu (1) tahap exploratory yang bertujuan untuk mengembangkan hipotesis dan model pengukuran dan (2) tahap confirmatory yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan model pengukuran terhadap data yang didapatkan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ke-1 adalah sebagai berikut: 1. Kajian Pustaka 2. Survei Identifikasi 3. Pemetaan 4. Survei Spesifikasi Kegiatan-kegiatan penelitian di atas untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi dan menetapkan ukuran-ukuran yang menentukan

kualitas informasi (information quality) dan kualitas sistem (sistem quality) pada e-library.

2. Mengidentifikasi dan menetapkan ukuran-ukuran yang menentukan kualitas pelayanan (service quality) dan kemudahan (ease of use) penggunaan e-library

3. Menyusun model sementara yang menentukan penggunaan (use), model kepuasan pemakai (user satisfaction), dan kemudahan penggunaan e-library menurut siswa, guru, dan pegawai/pengelola perpustakaan SMK

4. Menyusun model awal kesuksesan e-library, lengkap dengan, indikator-indikator yang digunakan dan ukuran-ukuran kesuksesan e-library. SMK yang dilibatkan untuk memvalidasi model awal dan instrumen yang digunakan berjumlah empat SMK.





3. HASIL DAN PEMBAHASAN Model struktural atau inner model dievaluasi dengan melihat nilai

R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya dan stabilitas dari estimasi yang dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang diperoleh lewat prosedur bootstrapping.

Berdasarkan tabel Nilai R-Square dapat diketahui bahwa nilai Nilai R-Square untuk variabel Manfaat Bersih (Kesuksesan) termasuk dalam kategori moderate (sedang), yaitu sebesar 0,614 yang berarti kesuksesan e-library dapat dijelaskan oleh variabel kepuasan dan intensi penggunaan sebesar 61,4 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan untuk variabel kepuasan, termasuk dalam kategori moderate, yaitu sebesar 0,575 yang artinya kepuasan siswa dalam menggunakan e-library dapat dijelaskan oleh variabel kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, dan kualitas kolaborasi sebesar 55,1 %. Variabel intensi, termasuk dalam kategori lemah, yaitu sebesar 0,429 artinya intensitas penggunaan e-library dapat dijelaskan oleh variabel kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, dan kualitas kolaborasi sebesar 42,9 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model ini.

Berdasarkan nilai Beta Koefisien dan nilai T-statistic, maka hasil uji untuk masing-masing konstruk dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. IP -> MB

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel intensi penggunaan (IP) dan kesuksesan e-library (MB) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,268 dan t-value sebesar 3,715. Hal ini menunjukkan bahwa intensi penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan e-library 2. KI -> IP

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas informasi (KI) dan intensi penggunaan (IP) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,563 dan t-value sebesar 5,730. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan 3. KI -> KPEM

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas informasi (KI) dan kepuasan pemakai (KPEM) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,193 dan t-value sebesar 2,534. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemakai 4. KK -> IP

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas kolaborasi (KK) dan intensi penggunaan (IP) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,095 dan t-value sebesar 1,203. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kolaborasi tidak berpengaruh terhadap intensi penggunaan





5. KK -> KPEM Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas

kolaborasi (KK) dan kepuasan pemakai (KPEM) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,392 dan t-value sebesar 3,932. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kolaborasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemakai 6. KP -> IP

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas pelayanan (KP) dan intensi penggunaan (IP) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,278 dan t-value sebesar 2,506. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan 7. KP -> KPEM

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas pelayanan (KP) dan kepuasan pemakai (KPEM) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,153 dan t-value sebesar 2,182. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemakai 8. KPEM -> MB

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kepuasan pemakai (KPEM) dan kesuksesan e-library (MB) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,604 dan t-value sebesar 9,396. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pemakai berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan e-library 9. KS -> IP

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas sistem (KS) dan Intensi Penggunan (IP) memiliki nilai koefisien beta (original sample) -0,286 dan t-value sebesar 3,311. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan 10. KS -> KPEM

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas sistem (KS) dan kepuasan pemakai (KPEM) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,205 dan t-value sebesar 2,452. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemakai.

Setelah menilai model secara keseluruhan dan menguji hubungan

kausalitas seperti yang diuji, tahap selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 1. Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas informasi (KI)

dan intensi penggunaan (IP) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,563 dan t-value sebesar 5,730 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh





koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kualitas informasi yang tersedia semakin tinggi intensi siswa untuk menggunakan e-library.

2. Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas informasi (KI) dan kepuasan pemakai (KPEM) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,193 dan t-value sebesar 2,534 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemakai. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kualitas informasi yang terssedia, maka kepuasan pengguna atau pemakai e-library akan meningkat.

3. Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas sistem (KS) dan Intensi Penggunan (IP) memiliki nilai koefisien beta (original sample) -0,286 dan t-value sebesar 3,311 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa, semakin meningkatnya kualitas sistem, maka akan meningkatkan intensi Penggunan e-library.

4. Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas sistem (KS) dan kepuasan pemakai (KPEM) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,205 dan t-value sebesar 2,452. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemakai. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa, semakin meningkatnya kualitas sistem, maka akan meningkatkan kepuasan pemakai e-library.

5. Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas pelayanan (KP) dan intensi penggunaan (IP) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,278 dan t-value sebesar 2,506 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa, semakin meningkatnya kualitas pelayanan dalam e-library, maka akan meningkatkan intensi penggunaan e-library.

6. Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas pelayanan (KP) dan kepuasan pemakai (KPEM) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,153 dan t-value sebesar 2,182 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemakai. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa, semakin meningkatnya kualitas pelayanan dalam e-library, maka akan meningkatkan kepuasan pemakai e-library.

7. Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas kolaborasi (KK) dan intensi penggunaan (IP) memiliki nilai koefisien beta (original





sample) 0,095 dan t-value sebesar 1,203 lebih kecil dar 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kolaborasi tidak berpengaruh terhadap intensi penggunaan.

8. Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas kolaborasi (KK) dan kepuasan pemakai (KPEM) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,392 dan t-value sebesar 3,932 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kolaborasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemakai. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa, semakin tinggi kualitas kolaborasi, maka kepuasan pemakai semakin meningkat.

9. Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kepuasan pemakai (KPEM) dan kesuksesan e-library (MB) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,604 dan t-value sebesar 9,396 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pemakai berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan e-library. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa, semakin meningkatnya kepuasan pemakai e-library, maka maka kesuksesan e-library akan meningkat, dengan kata lain bahwa sistem e-library tersebut sukses.

10. Hasil pengujian menunjukan path antara variabel intensi penggunaan (IP) dan kesuksesan e-library (MB) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,268 dan t-value sebesar 3,715 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa intensi penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan e-library. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi intensi siswa dalam menggunakan e-library, maka kesuksesan e-library akan meningkat, dengan kata lain bahwa sistem e-library tersebut sukses.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan analisis data maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Intensi Penggunaan

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas informasi (KI) dan intensi penggunaan (IP) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,563 dan t-value sebesar 5,730 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kualitas informasi yang tersedia semakin tinggi intensi siswa untuk menggunakan e-library. 2. Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pemakai

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas informasi (KI) dan kepuasan pemakai (KPEM) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,193 dan t-value sebesar 2,534 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap





kepuasan pemakai. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kualitas informasi yang terssedia, maka kepuasan pengguna atau pemakai e-library akan meningkat. 3. Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Intensi Penggunaan

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas sistem (KS) dan Intensi Penggunan (IP) memiliki nilai koefisien beta (original sample) -0,286 dan t-value sebesar 3,311 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa, semakin meningkatnya kualitas sistem, maka akan meningkatkan intensi Penggunan e-library. 4. Pengaruh kualitas sistem terhadap Kepuasan Pemakai

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas sistem (KS) dan kepuasan pemakai (KPEM) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,205 dan t-value sebesar 2,452. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemakai. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa, semakin meningkatnya kualitas sistem, maka akan meningkatkan kepuasan pemakai e-library. 5. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Intensi Penggunaan

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas pelayanan (KP) dan intensi penggunaan (IP) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,278 dan t-value sebesar 2,506 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa, semakin meningkatnya kualitas pelayanan dalam e-library, maka akan meningkatkan intensi penggunaan e-library. 6. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan pemakai

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas pelayanan (KP) dan kepuasan pemakai (KPEM) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,153 dan t-value sebesar 2,182 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemakai. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa, semakin meningkatnya kualitas pelayanan dalam e-library, maka akan meningkatkan kepuasan pemakai e-library. 7. Pengaruh Kualitas Kolaborasi terhadap Intensi Penggunaan

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas kolaborasi (KK) dan intensi penggunaan (IP) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,095 dan t-value sebesar 1,203 lebih kecil dar 1,96. Hal





ini menunjukkan bahwa kualitas kolaborasi tidak berpengaruh terhadap intensi penggunaan. 8. Pengaruh Kualitas Kolaborasi terhadap Kepuasan Pemakai

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kualitas kolaborasi (KK) dan kepuasan pemakai (KPEM) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,392 dan t-value sebesar 3,932 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kolaborasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemakai. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa, semakin tinggi kualitas kolaborasi, maka kepuasan pemakai semakin meningkat. 9. Pengaruh Kepuasan Pemakai terhadap Manfaat Bersih (Kesuksesan)

Hasil pengujian menunjukan path antara variabel kepuasan pemakai (KPEM) dan kesuksesan e-library (MB) memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,604 dan t-value sebesar 9,396 lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pemakai berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan e-library. Hubungan positif yang ditunjukkan oleh koefisien tersebut dapat dijelaskan bahwa, semakin meningkatnya kepuasan pemakai e-library, maka maka kesuksesan e-library akan meningkat, dengan kata lain bahwa sistem e-library tersebut sukses. 10. Pengaruh Intensi Penggunaan terhadap Manfaat Bersih (Kesuksesan)

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, dapat diajukan saran mengenai pengadaan e-library untuk SMK yang belum memiliki sistem perpustakaan digital. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi informasi perpustakaan. Namun, beberapa SMK masih ada yang belum mempunyai e-library karena pengadaan yang terlalu mahal, sehingga pemerintah diharapkan dapat mempermudah perealisasian dari pengadaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA Bertot, J.C. (2003), World Libraries on the Information Superhighway: Internet-

based Library Services, Library Trends, Vol. 52: 209-227.

Davis, F. D. (1993). User acceptance of information technology: System characteristics, user perceptions and behavior impacts. International Journal of Man Machine Studies, Vol. 38 (3), 475–487.

DeLone W.H. and E.R. McLean (2004), Measuring e-commerce success: applying the DeLone & McLean information systems success model, International Journal of Electronic Commerce, Vol. 9(1): 31-47.





DeLone, W.H. and E.R. McLean, (2003), The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: a Ten Years Update, Journal of Management Information Systems, 19(4): 9-30.

Galantone, R.J., D.A. Griffith, and G. Yalcinkaya, (2006), An Empirical Examination of A Technology Adoption for the Context of China, Journal of International Marketing, Vol. 14 (4), 1-27.

Haverkamp, J. and K. Coffey, (20005), Instruction Issues in Special Library, Special LibrariesHandbook, Http://www.libsci.sc.edu/bob/class/

Hutchinson, H.B., Rose, A., Bederson, B., Weeks, A. dan Druin, A. (2005). User Acceptance of Digital Library: An New Empirical Exploration of Individual and System Components. Information Technology & Libraries, Vol. 24(1): 25-32

Ifinedo, P. (2006), Extending the Gable et al. Enterprise Systems Success measurement model: a preliminary study. Journal of Information Technology Management, Vol. 17(1):14-33.

Jeong, H (2011). An investigation of user perceptions and behavioral intentions towards the e-library, Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, Vol. 35: 45–60.

Lee-Post (2009). Explaining and predicting users continuance intention toward e-learning: An extension of the expectation–confirmation model. Computer & Education, 54 (2), 506–516.

Ninghardjanti, P., A. Subarno, dan Badiyanto (2011) Pengembangan Model Penerimaan e-Library Melalui Inovasi TAM dengan TPB untuk Meningkatkan Fungsi Perpustakaan Sekolah dan Minat Membaca Siswa. Laporan Penelitian PHB, LPPM UNS: Surakarta

Petter, DeLone, and McLean (2008), Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and interrelationships, European Journal of Information Systems, Vol. 17 (236-263).

Thong, J. Y. L., Hong, W., & Tam, K. Y. (2004). What leads to user acceptance of digital libraries? Communications of the ACM, Vol. 47 (11), 79–83.

Venkatesh, V., and F.D. Davis, (1996), A Model of the Antecedents of Perceived Ease of Use: Development of a test, Decision Sciences, Vol. 27, 451-481.





Venkatesh, V., and F.D. Davis, (2002), A Theoretical Extention of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies, Management Science, Vol. 46 (2), 186-204.

Venkatesh, V., Speier, C., & Morris, M. G. (2002). User acceptance enablers in individual decision making about technology: Toward an integrated model. Decision Sciences, Vol. 33 (2), 297–316.

Wahono, R.S., (2006), Teknologi Informasi untuk Perpustakaan: Perpustakaan Digital dan Sistem Otomasi Perpustakaan, IlmuComputer.Com, Jakarta.

Wang, Y., Y. Wang, H. Lin, and T. Tang, (2007), Determinants of User Acceptance

Xie, H. (2006). Evaluation of digital libraries: Criteria and problems from users' perspectives. Library & Information Science Research, Vol. 28 (3), 433–452.

Yusoff, Y. M., Muhammad, Z., Zahari, M. S. M., Pasah, E. S., and Robert, E. (2009). Individual differences, perceived ease of use, and perceived usefulness in the e-Library usage. Computer and Information Science, Vol. 2(1), 76–83.

Sumber Data:

Laporan UNDP: 2006, 2007, 2008.

Departemen Komunikasi dan Informasi : 2005, 2006, 2007.





PEMBELAJARAN KETERAMPILAN KOMPUTER DAN PENGELOLAAN INFORMASI (KKPI)

Mirana Sari

1, Ismiyati

2, Wisudani Rahmaningtyas

3

1,2,3 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Email: [email protected], [email protected],

[email protected]

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembelajaran

KKPI dilihat dari sudut perencanaan/persiapan, pelaksanaan, dan hasil

pembelajaran (output) sehingga dapat dilakukan penelitian kualitatif dengan

mendeskripsikan pembelajaran KKPI sebagai rekomendasi peningkatan mutu

pendidikan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang

diperoleh pada perencanaan dan persiapan pembelajaran KKPI adalah guru

membuat program tahunan, program semester, silabus, Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) sesuai kurikulum KTSP.Untuk pelaksanaannya guru sudah

cukup mampu mengaplikasikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan

dalam RPP, meskipun dalam pelaksanaan proses pembelajaran masih ada

beberapa kegiatan yang tidak dilakukan sesuai dengan RPP. Hasil

pembelajaran (output) secara keseluruhan nilai yang diperoleh siswa dalam

nilai tes tertulis saat Ulangan Tengah Semester maupun Ulangan Kenaikan

Kelas secara menyeluruh dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

kemudian di hasil keseluruhan menjadi di atas KKM. Berdasarkan hasil

penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan dan

persiapan, guru sudah cukup baik.Kemudian untuk pelaksanaan/proses

pembelajaran sebaiknya guru bersikap konsisten dalam mengaplikasikan

kegiatan sesuai perencanaan. Hasil pembelajaran yang berupa nilai siswa

kelas X, perlu dirinci secara sistematik dan terprogram sehingga guru lebih

mengetahui perkembangan siswa di setiap Kompetensi Dasar.

Kata kunci: Pembelajaran.








1. PENDAHULUAN Administrasi Perkantoran merupakan salah satu bidang keahlian

yang terdapat dalam SMK, dalam jurusan Administrasi Perkantoran (AP) terdapat beberapa mata pelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembentukan kompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya guna untuk mempersiapkan siswa yang terampil dan berkompeten saat terjun ke dunia kerja dan industri pada masa kini maupun masa yang akan datang.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan bahwa “Mata pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dimaksud untuk mempersiapkan siswa agar mampu mengantisipasi pesatnya perkembangan tersebut”. KKPI bukan hanya memberikan teori tetapi juga dipraktekkan secara langsung dengan menerapkan teknologi komputer di laboratorium komputer tentunya.

Dalam proses pembelajaran KKPI dibutuhkannya komponen-komponen yang mendukung keefektifitas pembelajaran, salah satunya komponen kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran, Majid (2009:6) mengatakan: Komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran mencangkup: (1) penyusunan perencanaan pembelajaran; (2) pelaksanaan interaksi belajar mengajar; (3) penilaian prestasi belajar peserta didik; (4) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian.

Komponen tersebut diperlukan dalam program pembelajaran guna mendapatkan informasi tentang bagaimana pembelajaran tersebut berlangsung. Sebagaimana pendapat Arifin (2013:10), menerangkan: Pembelajaran adalah suatu program.Ciri sutu program adalah sistematik, sistemik, dan terencana.Sistematik artinya keteraturan, dalam hal ini pembelajaran harus dilakukan dengan urusan langkah-langkah tertentu.Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian.

Penelitian yang dilakukan oleh Destianingtyas (2013) yang menjelaskan bahwa secara keseluruhan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran KKPI pada siswa kelas XI di SMK Texmaco Pemalang dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan evaluasi/penilaian hasil pembelajaran tergolong cukup baik dengan perolehan hasil analisis rata-rata 72,07%.

Berdasarkan pengamatan dan kenyataan pembelajaran mata pelajaran KKPI di SMK PGRI 01 Semarang mengenai adanya ketidaksiapan personal, metode mengajar pendidik, sarana dan prasarana, serta belum optimalnya pelaksanaan proses pembelajaran. Hasil pengamatan yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar KKPI di SMK PGRI 01 Semarang, guru menerapkan metode ceramah kemudian terlihat hanya beberapa siswa yang mencatat, latihan-latihan mengetik dengan





Microsoft Word, serta pemberian tugas mandiri.Metode yang digunakan memanfaatkan media Power Point yang ditampilkan di LCD dan perangkat komputer untuk praktek siswa.Disini siswa tidak memiliki pegangan buku belajar seperti buku pedoman atau modul belajar.

Selanjutnya pengamatan terhadap siswa, siswa terlihat kurang bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran, sebagian siswa pun kurang memperhatikan guru saat sedang menyampaikan materi, ada siswa yang melamun, bermain handphone, bercanda dengan teman sebelahnya, membuka media sosial, contohnya facebook, beberapa siswa tidak membawa buku saat pembelajaran di laboratorium, tidak membuat ringkasan materi yang disampaikan guru melalui LCD, padahal siswa tidak mempunyai modul belajar, terlambat mengumpulkan tugas dari guru. Hal ini memperjelas adanya ketidaksiapan peserta didik.

Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolahan untuk pembelajaran KKPI dikatakan cukup lengkap termasuk fasilitas belajar, akan tetapi kurangnya perawatan dalam fasilitas untuk pembelajaran, dengan komputer yang bermasalah sehingga membuat siswa harus bergantian dengan temannya, atau komputer yang tiba-tiba error saat proses belajar siswa.

Dari semua permasalahan yang ada, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam tentang pembelajaran KKPI, untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran KKPI di kelas X jurusan Administrasi Perkantoran, maka mendorong penulis untuk meneliti mengenai pembelajaran di sekolah tersebut dengan judul Pembelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) Kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran di SMK PGRI 01 SEMARANG.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perencanaan/persiapan pembelajaran KKPI kelas X jurusan administrasi perkantoran di SMK PGRI 01 Semarang, bagaimana pelaksanaan (proses) pembelajaran KKPI kelas X jurusan administrasi perkantoran di SMK PGRI 01 Semarang, bagaimana hasil pembelajaran (output)KKPI kelas X jurusan administrasi perkantoran di SMK PGRI 01 Semarang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perencanaan/persiapan pembelajaran KKPI kelas X jurusan administrasi perkantoran di SMK PGRI 01 Semarang, untuk mendeskripsikan pelaksanaan (proses) pembelajaran KKPI kelas X jurusan administrasi perkantoran di SMK PGRI 01 Semarang, untuk mendeskripsikanhasil pembelajaran (output) KKPI kelas X jurusan administrasi perkantoran di SMK PGRI 01 Semarang.

2. METODE PENELITIAN Penelitian ini dipilih dan diterapkan dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan ini dipilih karena dalam pendekatan kualitatif, gejala-gejala, informasi-informasi, atau keterangan-keterangan dari hasil pengamatan





selama proses penelitian mengenai pembelajaran KKPI. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji permasalahan dalam pembelajaran KKPI yang meliputi aspek perencanaan (persiapan) pembelajaran, pelaksanaan (proses) pembelajaran, dan hasil pembelajaran (output). Fokus penelitian merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, fokus penelitian lebih diarahkan pada Pembelajaran KKPI kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran di SMK PGRI 01 Semarang.

Adanya fokus dan keterbatasan penelitian, maka jenis data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data utama dan data pendukung. Data utama sebagai sumber data diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung atau informan dalam kegiatan sebagai subjek penelitian yaitu dari ucapan dan tingkah laku yang berkaitan dengan pembelajaran KKPI seperti guru mata pelajaran KKPI dan peserta didik/siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran yang menerima mata pelajaran tersebut. Sedangkan data pendukung merupakan dokumen-dokumen resmi berkaitan dengan pembelajaran KKPI kelas X jurusan Administrasi Perkantoran yang ada di SMK PGRI 01 Semarang.Alat dan teknik yang digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penetapan objektivitas dan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability) (Sugiyono, 2013: 367).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan analisis interaksi yaitu teknik analisis interaksi dengan langkah-langkah yang ditempuh adalah,Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Keempat komponen tersebut di atas saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara yang disebut tahap pengumpulan data. Hal tersebut dikarenakan banyak data yang dikumpulkan sehingga diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil sebuah keputusan atau verifikasi. Tahap ini terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

Prosedur penelitian ini diawali dengan Tahap pra-lapangan diantaranya menyusun rancangan penelitian yaitu memilih lapangan penelitian, mengurus perijinan, menjajaki, dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian. Tahap Pra-lapangan ini, peneliti memilih Kelas X





Jurusan Administrasi Perkantoran SMK PGRI 01 Semarang sebagai objek untuk diteliti, kemudian meminta perijinan pada pihak jurusan untuk memudahkan proses awal dalam melakukan penelitian. Kemudian memilih informan secara purposive yang sesuai dengan fokus penelitian. Berikutnya adalah Tahap Pekerjaan Lapangan ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan baik data primer ataupun sekunder yang mana secara garis besar data-data tersebut diperoleh dari informan maupun dokumen. Kemudian data tersebut digunakan untuk menjelaskan objek dari fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti sehingga bisa menghasilkan data yang akurat terhadap kejelasan suatu objek yang akan diteliti.Kemudian tahap akhir adalah Tahap Analisis Data, setelah memperoleh data-data dari hasil penelitian maka prosedur selanjutnya adalah tahap penyusunan laporan. Tahap ini hasil penelitian disusun, ditulis secara sistematis sesuai dengan peraturan yang ditentukan agar hasilnya dapat diketahui orang lain. Disamping itu, dengan disusun dan ditulis hasil penelitian, prosedur yang ditempuh dalam penelitian pun dapat juga diketahui oleh orang lain sehingga dapat mengecek kebenaran pekerjaan penelitian.


Pembahasan Pembelajaran yang berkualitas berawal dari perencanaan yang

matang dari seorang guru. Perencanaan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembelajaran yang akan dilaksanakan. Perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru tercantum dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam merencanakan pembelajaran yang baik, seorang guru harus memiliki kompetensi kemampuan, sebagai berikut: 1. Mampu mendeskripsikan tujuan/kompetensi pembelajaran; 2. Mampu memilih atau menentukan materi; 3. Mampu mengorganisir materi pelajaran; 4. Mampu menentukan metode atau strategi pembelajaran; 5. Mampu menentukan sumber belajar, media/alat peraga pembelajaran; 6. Mampu menyusun perangkat penilaian pembelajaran; 7. Mampu menentukan teknik penilaian; dan 8. Mampu mengalokasikan waktu pembelajaran dengan baik (Majid,

2009:7).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perencanaan program pembelajaran KKPI, menjelaskan bahwa secara perencanaan dan persiapan pembelajaran KKPI kelas X jurusan Administrasi Perkantoran di SMK PGRI 01 Semarang, guru merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa guru





mampu mendiskripsikan tujuan kompetensi pembelajaran, guru juga mampu memilih dan menentukan materi yang akan digunakan untuk pembelajaran KKPI kelas X, guru mampu mengorganisir materi pelajaran, menentukan metode atau strategi pembelajaran seperti ceramah, tanya jawab, dan praktek langsung diruang laboratorium komputer, guru juga menentukan sumber belajar melalui buku KKPI penerbit Erlangga dan sumber materi tambahan dari internet.

Sedangkan untuk media atau alat peraga, guru menggunakan laboratorium komputer untuk siswa praktik sedangkan guru menggunakan laptop dan LCD untuk penyampaian materi. Hal-hal tersebut sudah disusun dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran KKPI kelas X. guru juga membuat teknik penilaian yang berupa nilai pengetahuan yang digabung dengan nilai keterampilan atau nilai hasil praktek siswa yang di print out, serta nilai sikap dan kepribadian siswa saat mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi tanggal 14 Maret 2015 jam 12.15-13.45 WIB, tanggal 4 dan 25 Mei 2015 jam 10.15-11.45 WIB, saat mengikuti pembelajaran KKPI kelas X jurusan Administrasi Perkantoran, terlihat guru mampu mengalokasikan waktu dengan cukup baik.

Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan/proses pembelajaran, sebagai berikut: 1. Mampu membuka pelajaran; 2. Mampu menyajikan materi; 3. Mampu menggunakan media/metode; 4. Mampu menggunakan alat peraga; 5. Mampu menggunakan bahasan yang komunikatif; 6. Mampu memotivasi peserta didik; 7. Mampu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran; 8. Mampu berinteraksi dengan peserta didik secara komunikatif; 9. Mampu menyimpulkan pembelajaran; 10. Mampu memberikan umpan balik; 11. Mampu melaksanakan penilaian pembelajaran; dan 12. Mampu menggunakan waktu semaksimal mungkin (Majid, 2009:7).

Berdasarkan hasil pengamatan tanggal 14 Maret 2015 jam 12.15-

13.45 WIB, tanggal 4 dan 25 Mei 2015 jam 10.15-11.45 WIB, saat pembelajaran berlangsung menunjukkan bahwa dalam setiap pelaksanaan program pembelajaran KKPI, pada kegiatan awal pembelajaran guru selalu mengarahkan kesiapan siswa, seperti mengecek kerapian siswa dari segi seragam. Setelah itu guru mengkondisikan siswa supaya tenang sebelum pelajaran berlangsung. Kemudian guru memeriksa kelengkapan siswa dengan mengabsen siswa diawal pembelajaran. Kegiatan awal ini sudah sesuai dengan yang direncana di guru dalam rencana pelaksanaan pembelajaran KKPI kelas X.





Saat penyampaian materi guru mampu menyampaikan materi dengan cukup baik. Berdasarkan hasil pengamatan tanggal 14 Maret 2015 jam 12.15-13.45 WIB, tanggal 4 dan 25 Mei 2015 jam 10.15-11.45 WIB, terlihat sebelum memulai materi, guru menjelaskan Kompetensi Dasar, lalu guru menjelaskan materi dipertemuan kemarin diulas kembali dan dikaitkan dengan materi yang hendak dipelajari, sekaligus dijelaskan tujuan dari materi yang hendak dipelajari. Bersamaan dengan cara penyampaian materi guru menggunakan media Laptop dan LCD untuk alat bantu penyampaian materi ke siswa, dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah, setelah itu dilanjutkan praktek dan tanya jawab dengan siswa setelah siswa melakukan pembelajaran praktek. Dalam pembelajaran KKPI kelas X jurusan Administrasi Perkantoran, guru tidak menggunakan alat peraga secara khusus, hanya mengandalkan Laptop, LCD dan perangkat komputer untuk siswa.

Sedangkan dalam penyampaian materi, guru menggunakan bahasa cukup komunikatif.Guru juga cukup memberikan kegiatan motivasi saat pembelajaran dengan berusaha memancing siswa bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Hasil dari pengamatan terlihat guru cukup mampu dalam mengorganisasikan kegiatan siswa, akan tetapi dalam hal memfasilitasi siswa buku pegangan, dari pihak sekolah maupun guru tidak menyediakanya untuk siswa buku pegangan. Begitu pula saat pembelajaran berlangsung, siswa tidak diberikan kesempatan untuk merangkum atau mencatatan materi yang disampaikan. Guru hanya mengarahkan siswa untuk mencari sumber belajar dari internet. Siswa hanya mendapat fotocopy-an materi dari guru. berkaitan dengan kegiatan inti yang dilakukan guru dipembelajaran KKPI, kegiatan inti yang berlangsung belum sepenuhnya sesuai dengan kegiatan inti yang direncana dalam rencana pelaksanaan pembelajaran KKPI kelas X jurusan Administrasi Perkantoran karena yang direncanakan adalah ada kesempatan siswa mencatat pelajaran, sedangkan guru tidak memberikan kesempatan siswa.

Dalam hal berinteraksi antara guru dan peserta didik, berdasarkan hasil pengamatan pada tanggal 14 Maret 2015 jam 12.15-13.45 WIB, tanggal 4 dan 25 Mei 2015 di jam pelajaran yang sama pukul 10.15-11.45 WIB, saat mengikuti pembelajaran guru mendapat respon siswa cukup antusias dari sebagian besar siswa. Mekipun tidak semuanya antusias mengikuti pembelajaran KKPI kelas X, masih ada beberapa siswa yang kurang fokus dengan apa yang disampaikan guru. Terlihat masih ada siswa yang masih mengobrol sendiri dengan teman, bermain handphone dan melamun di kelas.

Kegiatan akhir ditutup dengan guru memberikan umpan balik berupa penguatan terhadap siswa seperti tanya jawab terhadap materi yang telah dipelajari. Guru juga sering menanyakan kepada siswa, apakah





sudah paham dengan materi yang disampaikan atau menanyakan apakah menyampaikan materi terlalu cepat atau terlalu pelan. Berdasarkan pengamatan tanggal 14 Maret 2015 jam 12.15-13.45 WIB, tanggal 4 dan 25 Mei 2015 jam 10.15-11.45 WIB, setelah praktek siswa biasanya siswa diminta menyimpan hasil dari latihan praktek difolder siswa untuk dinilai nanti. Sedangkan menurut penuturan guru, biasanya hasil dari praktek di print out untuk dijadikan nilai tugas siswa. Kegiatan ini termasuk guru mampu melaksanakan penilaian pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, guru tidak lupa menyampaikan materi untuk pertemuan dipembelajaran berikutnya. Kecuali untuk pembelajaran pada tanggal 25 Mei 2015, berdasarkan pengamatan pembelajaran KKPI kelas X jurusan Administrasi Perkantoran, sudah tidak lagi menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya, namun menyampaikan kisi-kisis yang akan dipelajari untuk ulangan kenaikan kelas (UKK) siswa.

Proses pembelajaran melibatkan dua subjek, yaitu guru dan siswa akan menghasilkan suatu perubahan pada diri siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Output merupakan kecakapan yang dikuasai siswa yang dapat diketahui setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Output merupakan kecakapan yang dikuasai siswa yang dapat diketahui setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Widoyoko (2014:25-26) menjelaskan bahwa, “Output pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang bersifat jangka pendek.Output pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hard skills dan soft skills”

Hard skills merupakan kecakapan yang relatif lebih mudah untuk dilakukan pengukuran.Hard skill dibedakan menjadi dua, yaitu kecakapan akademik (academic skills) dan kecakapan vokasional (vocational skills).Kecakapan akademik merupakan kecakapan untuk menguasai berbagai konsep dalam bidang ilmu-ilmu yang dipelajari.Dalam taksonomi pembelajaran dari Bloom, kecakapan akademik termasuk dalam ranah kognitif.Sedangkan kecakapan vokasional (vocational skills) sering disebut sebagai kecakapan kejuruan.Yaitu kecakapan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu.Dalam taksonomi pembelajaran dari Bloom, kecakapan vokasional termasuk dalam ranah motorik.

Soft skills merupakan strategis yang diperlukan untuk meraih sukses hidup dan kehidupan dalam masyarakat.Kecakan ini merupakan kecakapan yang relatif sulit dilakukan pengukuran dibandingkan dengan hard skills.Soft skills dibedakan menjadi dua yaitu kecakapan personal (personal skills) dan kecakapan sosial (social skills).Kecakapan personal merupakan kecakapan yang diperlukan agar siswa dapat eksis dan mampu mengambil peluang positif dalam kondisi kehidupan yang berubah sangat cepat, seperti kecakapan beradaptasi, bersikap kritis dan kreatif, jujur, kecakapan mengambil keputusan dan memecahkan masalah.Sedangkan kecakapan





sosial merupakan kecakapan yang dibutuhkan untuk hidup (life skills) dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan data hasil dokumentasi menunjukkan bahwa dalam penilaian hasil pembelajaran KKPI kelas X jurusan Administrasi Perkantoran, kecakapan yang relatif mudah untuk dilakukan pengukuran (hard skill) yang berupa kecakapan akademik yang termasuk ke dalam ranah kognitif dan kecakapan vokasional yang termasuk rana motorik, guru mata pelajaran KKPI kelas X jurusan Administrasi Perkantoran menggabungkan keduanya menjadi satu penilaian. Berdasarkan temuan data hasil dokumentasi terlihat guru tidak memberikan penilaian keterampilan siswa.Saat dikonfirmasi, guru mengatakan bahwa tidak membuat penilaian khusus kognitif dan penilaian khusus motorik, guru menggabung keduanya menjadi satu. Kemudian membuat nilai akhir untuk UKK yang sudah diperhitungkan dengan rumusan penilain yang mempertimbangkan dengan nilai di setiap Kompetensi dasar dalam ulangan harian terprogram (UHT) untuk nilai ulangan tengah semester (UTS), nilai Ulangan Akhir Semester (UAS), hasil dari pembelajaran praktek siswa dan nilai dari tugas individu (pengetahuan) untuk nilai ulangan kenaikan kelas (UKK), sedangkan nilai ulangan tertulis asli tercantum dalam analisis Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) semester genap, sehingga diperoleh nilai akhir yang tercantum di leger nilai rapor siswa.

Berdasarkan penelitian, guru tidak memberikan data nilai secara mendetail, sehingga hanya diperoleh data nilai seperti yang terlampir. Sedangkan untuk penilaian soft skill yang meliputi kecakapan personal dan kecakapan sosial, guru membuatnya seperti yang tercantum dalam dalam lembar penilaian kepribadian dan akhlak mulia melalui pengamatan di SMK PGRI 01 Semarang, untuk penilaian sikap (soft skill) diberitahukan dengan cukup jelas.Penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses belajar. Sebagai mana diterangkan dalam Permendiknas No 41 tahun 2007 tentang Penilaian Hasil Pembelajaran yang menjelaskan: Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri.Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.

Berdasarkan data hasil temuan dokumentasi dan observasi tanggal 12 Juni 2015, guru mata pelajaran KKPI kelas X jurusan Administrasi Perkantoran di SMK PGRI 01 Semarang mengkonfirmasi bahwa format dan





analisis penilaian yang dibuat guru mata pelajaran KKPI kelas X sudah Standar Penilaian oleh Satuan Pendidikan. Dalam perencanaan Penilaian, guru membuat soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Guru menganalisis hasil Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) dengan mengacu pada persyaratan instrumen dan menggunakan acuan kriteria. Satuan pendidikan yang menetapkan Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) dalam menentukan nilai peserta didik, untuk mata pelajaran KKPI kelas X, nilai Kreteri Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 76.

Guru mata pelajaran KKPI kelas X jurusan Administrasi perkantoran juga sudah mengolah dan melaporkan hasil akhir penilaian kepada kepala sekolah. Berdasarkan data temuan hasil dokumentasi dan observasi tanggal 12 Juni 2015, guru mengkonfirmasi bahwa guru mata pelajaran KKPI kelas X bersama wali kelas X jurusan Administrasi Perkantoran telah menyampaikan hasil penilaiannya dalam rapat dewan guru untuk menentukan kenaikan kelas.

Dalam menyusun penilaian, guru melakukannya dengan cukup konsisten, akan tetapi kurang sistematik dan terprogram terlihat dalam daftar nilai yang diberikan belum tertata/terperinci. Berdasarkan data hasil temuan, terlihat lembar penilaian yang dibuat kurang tertata rapi dalam membuat format penilaian, dan kurang terperinci dalam penulisan/mencantumkan nilai siswa.Terlihat pula dalam daftar nilai siswa, kolom nilai per kompetensi dasar (KD) sengaja dikosongi, dan kurang lengkapi, padahal hasil penilaian tersebut sudah masuk kedalam laporan data penilaian kepada kepala sekolah. Guru membuat penilaian kurang terprogram karena guru belum menggunakan penilaian dalam bentuk lisan. Guru juga menggabungkan penilaian pengetahuan (kognitif) dan penilaiaan keterampilan (motorik) menjadi satu kesatuan.Guru juga mengkonfirmasikan untuk menambahkan penilaian hasil karya berupa tugas individu seperti makalah untuk memperbaiki nilai siswa yang kurang.Guru juga melakukan pengukuran sikap dan kepribadian.Sehingga diperoleh hasil dari nilai akhir siswa dalam rapor secara menyeluruh di atas KKM.Dari keseluruhan penilaian yang dibuat cukup sesuai dengan menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.

Dari data yang diperoleh menyatakan bahwa pelaksanaan terhadap hasil pembelajaran KKPI di SMK PGRI 01 Semarang dilakukan dengan cukup baik meskipun masih kurang sistematik dan data yang diberikan belum mendetail akan tetapi telah sesuai dengan standar penilaian secara umum. Nilai yang diperoleh siswa dalam akhir pembelajaran KKPI kelas X, secara menyeluruh berada diatas KKM. Untuk pelaksanaan pembelajaran KKPI kelas X jurusan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dengan cukup baik, dan sesuai dengan yang direncanakan dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) meskipun ada kekurangan terhadap buku





pegangan untuk siswa yang tidak diadakan oleh sekolah. Berdasarkan hasil pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) yang telah berlangsung di kelas X jurusan Administrasi Perkantoran di SMK PGRI 01 Semarang menunjukkan bahwa perencanaan/persiapan pembelajaran berjalan cukup sesuai dengan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan dan menghasilkan output sesuai yang diharapkan dalam pembelajarannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: a. Perencanaan/persiapan pembelajaran KKPI kelas X di SMK PGRI 01

Semarang guru membuat program tahunan, program semester, minggu efektif, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru mata pelajaran membuat perangkat pembelajaran secara individu sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah, yakni KTSP. Sebelumnya guru mata pelajaran KKPI adalah pak Ismun, kemudian dipertengahan semester genap, guru mata pelajaran digantikan oleh bu rusti sehingga perangkat pembelajaran direvisi ulang oleh bu rusti. Guru mata pelajaran KKPI mempersiapkan sumber belajar dalam RPP berupa buku panduan relevan, yang materi tambahannya diambil dari internet dan buku KKPI terbitan Erlangga. Untuk metode pembelajaran guru mata pelajaran KKPI menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan praktek. Sedangkan untuk media yang dipakai guru adalah laptop, LCD dan komputer untuk praktek siswa secara langsung.

b. Pelaksanaan (proses) pembelajaran KKPI pada kelas X di SMK PGRI 01 Semarang meliputi pengelolaan kelas, pengelolaan waktu dan fasilitas belajar diawal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, penggunaan sumber belajar, media dan metode pembelajaran berjalan cukup sesuai dengan yang direncanakan, pemberian tugas dan pemberian umpan balik berjalan dengan cukup baik sesuai dengan yang direncanakan, pengaplikasian kegiatan yang direncanakan dalam RPP masih ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran KKPI kelas X.

c. Hasil pembelajaran (output) KKPI kelas X jurusan Administrasi Perkantoran di SMK PGRI 01 Semarang yang meliputi penilaian hasil belajar siswa seperti daftar nilai Ulangan Tengah Semester Genap, penilaian kepribadian, penilaian akhlak mulia siswa dalam pembelajaran, Nilai Ulangan Akhir Semester, Nilai Ulangan Kenaikan Kelas, leger nilai rapor KKPI pada kelas X jurusan Administrasi Perkantoran menghasilkan nilai akhir di atas Kriteria Ketuntasan Minimal, cukup sesuai dengan yang diharapkan dalam perencanaan. Meskipun guru tidak membuat nilai secara khusus antara nilai





keterampilan (psikomotor) dengan nilai pengetahuan (kognitif). Keduanya digabungkan menjadi satu kesatuan nilai.

DAFTAR PUSTAKA Arifin, Zainal. 2013. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Daryanto, Haji. 2012. Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Destianingtyas. 2013. “Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) pada Siswa Kelas XI di SMK Texmaco Pemalang”. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Majid, Abdul. 2009. Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Mardani, Agus. 2013. “Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XI”. Dalam Indonesian Jurnal on Computer Science-Speed-IJCSS, Volume 10, No. 4. November 2013. Solo: Universitas Negeri Surakarta.

Mintana, Anjrah & Adi Wijaya. 2008. Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) Untuk SMK dan MAK Kelas X. Jakarta: Erlangga.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Jakarta.

−−−−−. 2005. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.

−−−−−. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta.

−−−−−. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.

−−−−−. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.





−−−−−. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Syani, Rofika. 2012. “Hubungan Antara Pengguna Media Pembelajaran dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) Siswa Kelas XI Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Depok”. Dalam Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran, Volume II, No. 2. 2012. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Uno, Hamzah B. 2009. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.





ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM ADMINISTRASI PERKANTORAN BERBASIS

TEKNOLOGI INFORMASI

Tri Murwaningsih1, Tutik Susilowati

2, Susantiningrum

3

1,2,3Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: [email protected]; [email protected];

[email protected]

ABSTRAK

Dalam proses pembelajaran banyak faktor yang menentukan baik tidaknya kompetensi lulusan. Faktor tersebut antara lain tersedianya laboratorium yang memadai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Laboratorium memegang peranan penting untuk peningkatan keterampilan mahasiswa. Dalam meningkatkan kualitas dan inovasi laboratorium PAP, perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu 1). Standar kompetensi untuk uji keterampilan secara nasional, 2) peninjauan kurikulum, 3) Evaluasi uji praktik atau kompetensi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi, menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Desain Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan studi kasus (case study). Fokus penelitian ini adalah melakukan Kajian Kebutuhan Pengembangan Laboratorium Administrasi Perkantoran Berbasis TI. Hasil penelitian 1) Analisis kurikulum yang diberlakukan. Dalam pelaksanaan kurikulum, perlu memperhatikan profil lulusan yang ditetapkan, 2) Kondisi Laboratorium Pendidikan Administrasi perkantoran saat ini yang kurang representatif, 3) Pengembangan laboratorium pendidikan Administrasi Perkantoran berupa pengembangan dalam prasarana dan sarana dengan penambahan ruang sebanyak 4 ruang untuk 1) Laboratorium teknologi perkantoran, 2) Laboratorium MICE (Meeting Incentif Convention Exhibition), 3) Laboratorium Komputer, 4) Laboratorium Kearsipan, dan 5) Laboratorium Mini Office.

Kata Kunci: Administrasi Perkantoran, Teknologi Informasi

1. PENDAHULUAN Dalam pelaksanaan pembelajaran dibutuhkan adanya laboratorium.

Tujuannya, adalah untuk memberikan keterampilan psikomotorik sehingga mahasiswa akan mempunyai kemampuan dalam penggunaan semua peralatan yang ada laboratorium. Kemampuan ini sangat dipelukan agar








dapat bersaing di dunia kerja. Dalam peningkatan kualitas laboratorium perlu ada kajian dan inovasi-inovasi agar laboratorium dapat dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam meningkatkan kualitas dan inovasi laboratorium PAP, perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu 1). Standar kompetensi untuk uji keterampilan secara nasional, 2) kurikulum ditinjau maksimal 4 tahun sekali, namun tinjauan untuk bahan kajian dan materi yang ada di salabi dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dilakukan setiap setahun sekali. Hal ini diharapkan materi yang diberikan kepada mahasiswa adalah materi yang ter-update, 3) Evaluasi uji praktik atau kompetensi. Selain aspek di atas perlu diperhatikan faktor-faktor dalam pengembangan laboratorium yaitu: 1) laboratorium digunakan untuk peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keikutsertaan lembaga dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, 2) urgensi dan fungsi laboratorium bagi lembaga dan eksistensi dari laboratorium itu sendiri, 3) Tujuan kurikulum dan instansional lembaga, 4) Macam, sifat dan banyaknya materi praktik atau pelatihan yang memerlukan laboratorium, 6) Mempelajari potensi lembaga dalam hal potensi keuangan, tenaga pengelola,dsb, 7) tata letak lokasi laboratorium, sifat dan proses kegiatan, 8) Pedoman operasional dan quality assurance, 9) Output lembaga, kebutuhan tenaga kerja, baik kualitas maupun kuantitas. Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dan erat kaitannya dengan Manajemen Perkantoran Modern. Kegiatan teknologi informasi bersentuhan dan berperan dengan; Teknologi, Manajemen, Informasi dan Telekomunikasi. Keempat peran ini dapat dapat diselenggarakan dengan baik dalam manajemen perkantoran modern dengan menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan kantor dalam konteks manajemen modern. Jadi, dengan mengaplikasikan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan mengakses intranet dan internet maka pekerjaan kantor dapat dilakukan secara mudah dan cepat.

Soetrisno dan Brisma, 2009 menyatakan bahwa Teknologi informasi adalah “perolehan, pemprosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi baik yang berbentuk angka, huruf, gambar, maupun suara dengan suatu alat electronics berdasarkan kombinasi antara perhitungan (computing) dan komunikasi jarak jauh (telecomunications)”. Sedangkan menurut Alter dalam Rusman (2011) teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah pemrosesan data seperti menangkap, mentramisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data. Ada tiga komponen utama





teknologi informasi, yaitu komputer, mikro elektronik, dan telekomunikasi: 1) Komputer, yakni mesin elektronik yang mampu untuk membuat kalkulasi dengan kapasitas yang besar dan sangat cepat, 2) Mikro elektronik, yaitu rancang bangun (design) penerapan dan produksi dari peralatan elektronik yang berukuran sangat kecil, terdiri atas komponen-komponen yang rumit, 3) Telekomunikasi adalah transmisi informasi melalui kabel atau gelombang radio.

Aplikasi Teknologi Informasi pada Adminitrasi Kantor Modern

Setiap organisasi pasti akan melaksanakan kegiatan yang berhubungan pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor (office work) dapat dibedakan menjadi pekerjaan tulis-menulis dan bukan tulis-menulis. Pekerjaan yang tulis-menulis adalah penanganan/pengurusan surat, baik surat masuk maupun surat keluar, termasuk penghitungan dan pembuatan laporan. Sedangkan yang bukan tulis-menulis adalah penggandaan, pelayanan telepon, penerimaan tamu, pengiriman surat dan kegiatan lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi, ternyata teknologi informasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor menjadi lebihn mudah, akurat dan cepat. Di bawah ini dapat dilihat bagaimana aplikasi teknologi informasi dapat memback-up beberapa pekerjaan kantor antara lain pekerjaan penanganan surat dan pembuatan laporan, komunikasi perkantoran, pengiriman surat, tata laksana arsip/filing, otomatisasi kantor (office automation).


Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi, metode penelitian kombinasi adalah metode yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif (Johnson dan Cristensen, 2004). Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan tentang sesuatu secara faktual pada saat penelitian dilakukan, dimana penggambaran itu dilakukan secara menyeluruh, mendalam dan lengkap. Melalui mixing methods ini peneliti tidak hanya memfokuskan diri pada masalah pengukuran dan numeric untuk keperluan analisis data namun juga mengkaji makna dan konteks perilaku dan proses yang terjadi pada pola kerterkaitan berbagai faktor yang diobservasi. Desain Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan studi kasus (case study). Fokus penelitian ini adalah melakukan Kajian Kebutuhan Pengembangan Laboratorium Administrasi Perkantoran Berbasis TI. Dilakukan dengan beberapa metode, yaitu (1) Kunjungan Lapang ke Laboratorium Administrasi Perkantoran berbasis TI yang sudah ada, Perkantoran Modern -Modern, (2) Focus Group Discussion dengan





Praktisi dan Pakar TI, Guru-guru serta Dosen PAP, untuk menghasilkan rancangan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium dan kebutuhan sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk pengembangan Laboratorium Administrasi Perkantoran Berbasis TI.


Analisis kebutuhan pengembangan laboratorium Administrasi Perkantoran berbasis teknologi informasi ini disusun berdasarkan hasil analisis kurikulum yang diberlakukan, kondisi laboratorium PAP yang ada sekarang, kunjungan lapang ke laboratorium administrasi bisnis FIA UB dan laboratorium perkantoran Politeknik Negeri Malang dan FGD dengan dosen PAP, guru SMK jurusan administrasi perkantoran dan praktisi teknologi informasi. Hasilnya sementara analisis kebutuhan sebagai berikut: 1. Analisis kurikulum yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan kurikulum, perlu memperhatikan profil lulusan yang ditetapkan. Profil lulusan Pendididikan Administrasi Perkantoran (PAP) adalah menjadi guru bidang adminitrasi perkantoran/manajer kantor/ sekretaris/tenaga profesional bidang administrasi perkantoran yang profesional. Adapun kompetensi lulusan mahasiswa Pendidikan Administrasi perkantoran, sebagai berikut: a. Mampu mengelola pembelajaran administrasi perkantoran b. Mampu menyusun perangkat pembelajaran administrasi perkantoran c. Mampu menguasai konsep ilmu administrasi d. Mampu menganalisis sistem administrasi perkantoran e. Mampu mengelola organisasi perkantoran f. Mampu mengelola kegiatan administrasi perkantoran dan

kesekretariatan dalam organisasi g. Mampu berkomunikasi dengan efektif h. Mampu mengelola sarana dan prasarana perkantoran i. Mampu mengoperasikan tehnologi informasi dalam perkantoran

Dengan berbagai kompetensi yang telah disebutkan diatas diharapkan lulusan PAP dapat siang kerja dan bersaing di tingkat regional, nasional maupun internasional. Pembelajaran administrasi perkantoran lebih bersifat praktis dan aplikasif, sehingga diperlukan laboratorium yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian kompetensi, perlu adanya pengembangan sarana dan prasarana laboratorium serta sumber daya manusia pengelola laboratorium. 2. Kondisi Laboratorium Pendidikan Administrasi perkantoransaat ini

Saat ini PAP sudah mempunyai 3 laboratorium yaitu Laboratorium Teknologi Perkantoran Modern, Laboratorium Mengetik Manual, dan Laboratorium Mini Office. Kondisi laboratorium tersebut untuk saat sekarang kurang representatif. Karena banyak sarana dan prasrana yang





sudah tidak sesuai dengan perrkembangan jaman. Banyak peralatan yang kurang ter-update. Untuk itulah perlu ada pengembangan laboratorium yang fungsi dan manfaatnya disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Pengembangan laboratorium pendidikan Administrasi Perkantoran

Pengembangan laboratorium menjadi suatu keharusan agar semua kegiatan dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan laboratorium berupa pengembangan dalam prasarana dan sarana. Pengembangan prasarana adalah penambahan ruang untuk digunakan sebagai laboratorium, pengembangan sarana adalah pengembangan peralatan laboratorium yang berbasis teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas dosen pengampu mata kuliah dan perlunya tenaga laboran yang secara khusus mengelola laboratorium. Saat ini ruang yang digunakan sebagai ruang laboratorium sebanyak 3 ruang yaitu untuk laboratorium mini office, teknologi perkantoran dan mengetik. Laboratorium mini office dan teknologi perkantoran dijadikan satu (dua ruang dijadikan satu) sehingga kurang efektif untuk pembelajaran. Untuk pengembangan laboratorium perlu penambahan ruang sebanyak 4 ruang untuk: a. Laboratorium teknologi perkantoran

Laboratorium teknologi perkantoran digunakan untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam menggunakan alat-alat perkantoran modern. Hal ini menjadi suatu keharusan bagi mahasiswa untuk menguasai alat-alat perkantoran modern agar kompetensi mahasiswa menjadi lebih baik, sehingga bisa bersaing di dunia kerja.

Ada berbagai peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan laboratorium teknologi perkantoran yang terkait dengan mata kuliah yang ada di kurikulum pendidikan admnistrasi perkantoran. Peralatan tersebut antara lain komputer, LCD, printer, whiteboard electronic, camera digital, video shoting, mesin tik electronic, mesin penghancur kertas, mesin fotcopy/ Risso, mesin numbering, mesin penomor, date machine. b. Laboratorium MICE (Meeting Incentif Convention Exhibition)

Laboratorium MICE ini digunakan untuk melatih ketrampilan mahasiswa dibidang kemampuan untuk membuat layout ruang dan ruang untuk eksibisi. Peralatan yang dibutuhkan meja kursi meeting, papan tulis interaktif, perekam suara, handycam, LCD, mesin cetak label, lab top, printer, audio visual dan satu set peralatan tabel manner. c. Laboratorium Komputer

Laboratorium komputer digunakan untuk melatih ketrampilan mahasiswa dalam mengoperasikan komputer administrasi dan berbagai aplikasi perkantoran seperti sistem informasi kepegawaian, sistem informasi perbekalan dan sebaginya. Peralatan yang dibutuhkan komputer





desk top, LCD, printer, barcode scanner dan jaringan internet., printer, tinta, kertas. d. Laboratorium Kearsipan

Laboratorium kearsipan menjadi laboratorium keberadaannya

“baru” yang diharapkan ada di Pendidikan Administrasi Perkantoran.

Dengan adanya laboratorium ini, maka mahasiswa dapat berlatih

ketrampilan mahasiswa dalam melaksanakan tata kelola kearsipan.

Adapun Peralatan yang dibutuhkan komputer desk top, software e-

arsipfiling cabinet, almari arsip, rak arsip, rotary files, strip files, LCD, LCD

screen.

e. Laboratorium Mini Office Dalam rangka mempraktekkan kemampuan perkantoran yang

dikuasai mahasiswa, maka diperlukan laboratorium mini office untuk melaksanakan simulasi pekerjaan kantor. Peralatan yang dibutuhkan komputer, printer, pesawat telepon, mesin fotocopy, mesin stensil, mesin laminating, mesin binding, mesin jilid lem, mesin penghancur kertas, pemotong kertas, filing cabinet, meja front office, smart board . 5. Pengembangan sumber daya manusia a. Peningkatan kualitas dosen pengampu mata kuliah yang ada prakteknya, misalnya dosen manajemen kearsipan harus mampu mengaplikasikan e-arsip, dosen, dosen manajemen sumber daya manusia harus mampu mengaplikasikan sistem informasi kepegawaian dan lain-lain

b. Rekrutmen teknisi komputer dan teknisi mesin kantor untuk melakukan perawatan dan perbaikan lat-alat.

4. KESIMPULAN

1. Analisis kurikulum yang diberlakukan, perlu memperhatikan profil lulusan yang ditetapkan. Profil lulusan Pendididikan Administrasi Perkantoran (PAP) adalah menjadi guru bidang adminitrasi perkantoran/manajer kantor/ sekretaris/tenaga profesional bidang administrasi perkantoran yang profesional.

2. Kondisi Laboratorium Pendidikan Administrasi perkantoran yang terdiri dari 3 laboratorium yaitu Laboratorium Teknologi Perkantoran Modern, Laboratorium Mengetik Manual, dan Laboratorium Mini Office kondisinya saat sekarang kurang representatif.

3. Pengembangan laboratorium pendidikan Administrasi Perkantoran berupa pengembangan dalam prasarana dan sarana. a. Laboratorium teknologi perkantoran, peralatan tersebut antara lain

komputer, LCD, printer, whiteboard electronic, camera digital, video shoting, mesin tik electronic, mesin penghancur kertas, mesin fotcopy/ Risso, mesin numbering, mesin penomor, date machine.





b. Laboratorium MICE (Meeting Incentif Convention Exhibition), eralatan yang dibutuhkan meja kursi meeting, papan tulis interaktif, perekam suara, handycam, LCD, mesin cetak label, lab top, printer, audio visual dan satu set peralatan tabel manner.

c. Laboratorium Komputer, didalamnya ada aplikasi perkantoran seperti sistem informasi kepegawaian, sistem informasi perbekalan dan sebaginya. Peralatan yang dibutuhkan komputer desk top, LCD, printer, barcode scanner dan jaringan internet., printer, tinta, kertas.

d. Laboratorium Kearsipan, peralatan yang dibutuhkan komputer desk

top, software e-arsipfiling cabinet, almari arsip, rak arsip, rotary

files, strip files, LCD, LCD screen.

e. Laboratorium Mini Office, eralatan yang dibutuhkan komputer, printer, pesawat telepon, mesin fotocopy, mesin stensil, mesin laminating, mesin binding, mesin jilid lem, mesin penghancur kertas, pemotong kertas, filing cabinet, meja front office, smart board .

DAFTAR PUSTAKA Ahmad Sonhaji. 2002. Laboratorium Sebagai Basis Pendidikan Teknik di

Perguruan Tinggi. Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Negeri Malang, 24 September 2002

Andre N Rahmanto. 2012. Laporan Kegiatan Talkshow Mahasiswa dengan Dosen. Surakarta, 23 Mei 2012

Hendrajaya. 2012. Pengembangan Laboratorium Virtual untuk Kegiatab Pratikum dan Menfasilitasi Karakter di SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 2 No 1 Tahun 2012

Johnson, B and L.Christensen.2004. Educational Research – Quantitative, Qualitative, and Mixed Approach. 2

nd Ed. New York: Pearson Education

Inc

Kertiasa, Nyoman. (2006). Laboratorium Sekolah dan Pengelolaanya. Bandung: Pudak Scientific.

Soetrisno dan Brisma Renaldi. 2009. Manajemen Perkantoran Modern. Modul Diklat Prajabatan Golongan III. Jakarta : Ledmbaga Administrasi Negara-RI.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Rusman. 2011. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.





The Liang Gie.1996. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: BPE UGM.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Permen PAN No 3 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium.





MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SISWA MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING PADA

IMPLEMENTASI PROGRAM MICROSOFT EXCEL

Chairul Huda Atma Dirgatama1, Djoko Santoso Th

2

1Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi UNS

2 FKIP UNS Surakarta


ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan

hasil belajar peserta didik kelas XI AP 1 pada mata pelajaran administrasi

kepegawaian di SMK Negeri 1 Surakarta melalui penerapan model

pembelajaran problem based learning dengan mengimplementasi program

microsoft excel. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Penelitian

Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI AP 1

di SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 32 orang.

Penelitian ini dilaksanakan dengan melibatkan guru mata pelajaran

administrasi kepegawaian, peneliti dan partisipasi peserta didik. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui beberapa kegiatan berupa: (a) observasi,

(b) wawancara, (c) tes, dan (d) dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi

tahap: (a) perencanaan tindakan, (b) pelaksanaan tindakan, (c) observasi dan

interpretasi, dan (d) analisis dan refleksi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran problem based learning

dengan mengimplementasi program microsoft excel dapat meningkatkan

keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Hal ini terbukti pada siklus I dan

siklus II keaktifan dan hasil belajar peserta didik terus meningkat. Sebelum

diterapkan model pembelajaran problem based learning dengan

mengimplementasi program microsoft excel nilai rata-rata kelas adalah 76,59

atau dengan persentase 53,13%. Sedangkan keaktifan peserta didik pada

aspek aktivitas visual 42,97%, aktivitas lisan 39,06%, aktivitas mendengarkan

44,53%, aktivitas menulis 53,91%. Pada siklus I hasil belajar peserta didik

mengalami peningkatan yaitu dengan nilai rata-rata 79,84 atau dengan

persentase 78,13%. Sedangkan keaktifan peserta didik pada aspek aktivitas

visual 75,56%, aktivitas lisan 78,13%, aktivitas mendengarkan 75%, aktivitas






menulis 75,78%. Pada siklus II hasil belajar peserta didik mengalami

peningkatan yaitu dengan nilai rata-rata 85,84 atau dengan persentase

90,63%. Sedangkan keaktifan peserta didik pada aspek aktivitas visual 86,72%,

aktivitas lisan 85,16%, aktivitas mendengarkan 80,47%, aktivitas menulis

83,59%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model

pembelajaran problem based learning dengan mengimplementasi program

microsoft excel dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik

pada mata pelajaran administrasi kepegawaian.

Kata Kunci : problem based learning, keaktifan dan hasil belajar.

1. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) pada era globalisasi seperti sekarang ini diharapkan agar dapat bersaing dalam dunia kerja sehingga pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tingkat keberhasilan dari pendidikan tersebut ditentukan oleh kualitas pembelajaran yang dijalankan. Agar kualitas yang diinginkan tersebut agar tercapai maka tujuan dan strategi pendidikan harus diarahkan kepada penguasaan dan pembentukan kompetensi yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat bersaing pada dunia kerja. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran yang ada adalah model pembelajaran yang digunakan pada saat proses pembelajaran di kelas.

Model pembelajaran mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru pada proses belajar mengajar agar dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, penggunaan model pembelajaran sangat dibutuhkan dalam setiap mata pelajaran, salah satunya pada mata pelajaran administrasi kepegawaian.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada kelas XI AP 1 di SMK Negeri 1 Surakarta bahwa pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung sebagian besar peserta didik masih kurang aktif dalam proses pembelajaran sebab guru dalam proses pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran ceramah. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru pada proses pembelajaran masih belum bisa membuat peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal tersebut terlihat dari rendahnya nilai peserta didik pada saat ujian akhir semester (UAS), terdapat 15 peserta didik memperoleh nilai dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) atau hanya terdapat 53,13% peserta didik yang mendapatkan nilai ≥ 75. Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap peserta didik bahwa sebagian besar peserta didik merasa masih kurang tertarik dengan model pembelajaran yang digunakan.





Salah satu penyebab rendahnya prestasi hasil belajar mata pelajaran administrasi kepegawaian program keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Surakarta yaitu pembelajaran yang digunakan masih menggunakan pembelajaran konvensional dimana guru sebagai pusat pembelajaran (teacher centered) bukan peserta didik sebagai pusat pembelajaran (student centered).

Dalam mengatasi permasalahan yang muncul maka salah satu solusi yang tepat adalah menggunakan pembelajaran yang efektif. Model pembelajaran yang efektif merupakan sebuah proses untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada didalam proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran guru harus menciptakan kondisi atau membuat proses pembelajaran yang ada menjadi efektif tetapi tidak mengabaikan aspek waktu, kesenangan serta kebebasan terhadap peserta didik dalam menyampaikan gasasan dari hasil pemikirannya. Dalam proses pembelajaran yang akan digunakan, maka akan dapat menemukan model pembelajaran yang efektif sehingga guru dapat terlatih menjadi guru yang dapat memotivasi peserta didiknya sehingga peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran akan lebih nyaman dan menyenangkan.


Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Surakarta yang beralamat di

Jalan Sungai Kapuas No.28 Telp/fax (0271) 653085, Surakarta 57113. Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu mulai bulan November 2014 sampai dengan bulan April 2015. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI AP 1 di SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 32 peserta didik perempuan. Data dan Sumber Data

Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber data yang meliputi: 1) Informan atau narasumber 2) Tempat dan peristiwa berlangsung 3) Dokumen atau arsip Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi 2) Wawancara 3) Tes 4) Dokumentasi





Uji Validitas Data Adapun dari triangulasi yang ada hanya menggunakan dua teknik

yaitu: 1) Triangulasi data (sumber) 2) Triangulasi metode 3) Validitas isi Teknik Analisis Data

Adapun rincian model yaitu sebagai berikut : 1) Reduksi data 2) Penyajian data 3) Penarikan kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Kondisi Awal

Ketuntasan belajar peserta didik sebelum penerapan model pembelajaran Problem Based Learning rata-rata kelas adalah 76,59. Peserta didik yang telah tuntas sebesar 53,13 % atau 17 peserta didik, sedangkan peserta didik yang belum tuntas sebesar 46,87 % atau 15 peserta didik. Deskripsi Hasil Siklus I

Hasil keaktifan peserta didik pada Siklus I pada aspek aktivitas visual mencapai 75,56%, aktivitas lisan mencapai 78,13%, aktivitas mendengarkan mencapai 75%, aktivitas menulis mencapai 75,78%.

Hasil ketuntasan belajar peserta didik siklus I mencapai 78,13%, peserta didik yang mencapai ketuntasan hasil belajar dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal=75) sebanyak 25 peserta didik. Deskripsi Hasil Siklus II

Hasil keaktifan peserta didik pada Siklus II pada aspek aktivitas visual mencapai 86,72%, aktivitas lisan mencapai 85,16%, aktivitas mendengarkan mencapai 80,47%, aktivitas menulis mencapai 83,59%.

Hasil ketuntasan belajar peserta didik siklus II mencapai 90,63%, peserta didik yang mencapai ketuntasan hasil belajar dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal=75) sebanyak 29 peserta didik. Perbandingan Hasil Penelitian Antar Siklus

Peningkatan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran administrasi kepegawaian dapat dilihat pada grafik berikut ini:





Gambar 1. Perbandingan Keaktifan Antar Siklus

Gambar 2. Perbandingan Hasil Belajar Antar Siklus

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan keaktifan dan hasil belajar peserta didik kelas XI AP 1 tentang KD sasaran kerja pegawai pada mata pelajaran administrasi kepegawaian di SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015 dengan menerapankan model pembelajaran problem based learning dengan mengimplementasi program microsoft excel.

Peningkatan keaktifan dan hasil belajar peserta didik dari siklus I dan siklus II dapat dilihat dari pernyataan sebagai berikut: a. Model pembelajaran problem based learning dengan

mengimplementasi program microsoft excel dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik, Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil penelitian yang terus mengalami adanya peningkatan setiap

020406080

100

42,97 39,06 44,53 53,91 76,56 78,13 75,00 75,78

86,72 85,16 80,47 83,59

Pra Siklus

Siklus I

Siklus II

0

4

8

12

16

20

24

28

32

Pra siklus siklus I siklus II

17 (53,13%)

25 (78,13%)

29 (90,63%)

15 (46,87%)

7 (21,87%)

3 (9,37%)

tuntas

tidak tuntas





siklusnya. Keaktifan yang dimaksud yaitu kondisi dimana peserta didik dalam tingkatan kurang, cukup, baik dan sangat baik.

b. Dari hasil keaktifan peserta didik siklus I pada aspek aktivitas visual 76,56%, aktivitas lisan 78,13%, aktivitas mendengarkan 75%, dan aktivitas menulis 75,78%. Sedangkan hasil Keaktifan peserta didik siklus II mengalami peningkatan pada aspek aktivitas visual 86,72%, aktivitas lisan 85,16%, aktivitas mendengarkan 80,47%, dan aktivitas menulis 83,59%.

c. Penerapan model pembelajaran problem based learning dengan mengimplementasi program microsoft excel dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik siklus I meningkat dengan nilai rata-rata kelas yang diperoleh peserta didik mencapai 79,84 dengan persentase 78,13%, sedangkan hasil belajar peserta didik pada siklus II meningkat dengan nilai rata-rata kelas yang diperoleh peserta didik mencapai 85,84 dengan persentase 90,63%.

DAFTAR PUSTAKA Amir, Taufik. (2009). Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Dalyono, M . (2005). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamalik, Oemar. (2011). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.

Hosnan, M. (2014). Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kartiko, Ardian. (2014). Analisis Intensity Duration Frekuensi (Idf) Yang Paling Sesuai Dengan Bantuan Microsoft Excel. Tersedia: <http://digilib.uns.ac.id> (diakses 10 Desember 2014).

Kunandar. (2013). Penilaian Auntentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Purwanto. (2009). Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sardiman, A.M. (2001). Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suci, N.M. (2008). Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Partisipasi Belajar dan Hasil Belajar Teori Akuntansi Mahasiswa Jurusan ekonomi UNDIKSHA. Tersedia: <http://ejournal.undiksha.ac.id> (diakses 11 Desember 2014).

http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=39749

http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=39749





Sudjana, Nana. (2010). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdikarya.

Suprijono, Agus. (2009). Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syah, Muhibbin. (2011). Psikologi Belajar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Trianto. (2010). Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta: PT Kencana.

Warsita, Bambang. (2008). Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta.





MENINGKATKAN HASIL BELAJAR ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SISWA MELALUI PENERAPAN PENDEKATAN SCIENTIFIC

DENGAN MEDIA SOFTWARE PREZI

Arif Wahyu Wirawan1, Jumiyanto Widodo

2

1Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

2Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta


Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif yang dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari dua pertemuan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI AP2 SMK Negeri 3 Surakarta yang berjumlah 29 siswa terdiri atas 29 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, tes evaluasi, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa, guru mata pelajaran administrasi kepegawaian, peneliti, teman sejawat dan dokumen. Peneltian ini meliputi empat tahap disetiap siklusnya, yakni: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar mata pelajaran administrasi kepegawaian melalui penerapan pendekatan scientific dengan menggunakan media software prezi. Hal ini dapat dibuktikan persentase ketuntasan hasil belajar mata pelajaran administrasi kepegawaian dengan KKM ≥ 75 pada siklus I sebesar 79,3% atau 23 siswa dan siklus II 100% atau 29 siswa. Kendala penerapan pendekatan scientific dengan menggunakan media software prezi yaitu (a) guru kurang menguasai kelas, (b) pembagian waktu kurang maksimal, (c) guru masih kurang tanggap terhadap siswa yang kurang aktif. Solusinya (a) guru diberikan arahan kembali dan semangat dalam penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi, (b) guru harus pandai dalam pembagian waktu secara maksimal, (c) guru harus lebih tanggap lagi kepada siswa yang belum aktif dalam pembelajaran.

Kata Kunci: Pendekatan Scientific, Hasil Belajar, Media Prezi

1. PENDAHULUAN Melalui pendidikan, manusia dituntu untuk menghadapi era

globalisasi. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi kualias pendidikan adalah model pembelajaran. Pergeseran pendekatan pembelajaran mulai terjadi dewasa ini, dari Teacher Centered (berpusat pada guru) beralih ke Student Centered (berpusat pada siswa). Guru






bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa sehingga pembelajaran diharapkan lebih berpusat pada siswa. Guru berfungsi sebagai fasilitator dan siswa secara aktif berinteraksi dengan sumber belajar.

Pendekatan Scientific merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan Scientific dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mengesankan, keberanian, kebermaknaan dalam pembelajaran, penanaman konsep yang melekat dari hasil penyimpulan serta meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, meningkatkan pemahaman, daya ingat dan prestasi siswa dalam belajar.

Hasil belajar mata pelajaran Administrasi Kepegawaian masih rendah di kelas XI AP2 SMK Negeri 3 Surakarta.

Berkaitan dengan masalah-masalah diatas setelah melakukan observasi pemebelajaran yang terjadi di kelas XI AP 2 SMK Negeri 3 Surakarta ditemukan permasalahan antara lain: 1. Siswa kurang semangat saat pelajaran Administrasi Kepegawaian. 2. Potensi keaktifan yang belum terarah. 3. Siswa mudah jenuh dengan pembelajaran. 4. Siswa kurang terkontrol, masih ada beberapa siswa yang melakukan

hal-hal yang tidak disukai. 5. Nilai ulangan harian mata pelajaran Administrasi Kepegawaian kurang. 6. Guru masih menggunakan metode konvensional yaitu dengan cara

ceramah sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. Memperhatikan masalah-masalah tersebut maka diperlukan suatu

pendekatan dan media pembelajaran yang efektif untuk dapat meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa sehingga hasil belajar siswa akan lebih meningkat. Penggunaan pendekatan pembelajaran Scientific atau pendekatan yang berdasarkan kurikulum 2013 yang didukung dengan menggunakan media presentasi Prezi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran Administrasi Perkantoran.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, media pembelajaran menjadi sangat bervariatif. Salah satunya adalah penggunaan Software Prezi sebagai salah satu media pembelajaran inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran menggunakan Software Prezi ini merupakan salah satu trobosan baru dalam pembelajaran. Dimana Software Prezi ini merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk presentasi berbasis internet. Software prezi ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran inovatif. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan laptop yang telah ter-install software prezi , dikombinasikan dengan LCD dan perangkat audio. Arah inovasi ini adalah agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif.





Permasalahan tersebut mendasari penelitian ini dalam menerapkan Pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep penggunaan Pendekatan Scientific dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: Penerapan Pendekatan Scientific Dengan Media Software Prezi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian Pada Siswa Kelas XI AP SMK Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan peningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran administrasi kepegawaian dengan menggunakan media software prezi kelas XI AP 2 SMK Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. (2) Mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan pendekatan Scientific dengan media software prezi dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran administrasi kepegawaian pada siswa kelas XI AP 2 SMK Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2014/2015.


Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kota Surakarta, tepatnya di SMK Negeri 3 Surakarta. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melakukan penerapan pendekatan scientific dengan menggunakan media software prezi pada mata pelajaran administrasi kepegawaian.di Kelas XI AP2 SMK Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Sumber data yang digunakan yaitu Informan, Tempat/lokasi dan Peristiwa, serta Dokumentasi. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Berikut merupakan gambaran skema kerangka pemikiran:





3. HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian dilakukan dalam 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II. Hasil

belajar penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi pada mata pelajaran Administrasi Kepegawaian yaitu persentase jumlah siswa yang tuntas KKM, yaitu > 75 pada prasiklus sebesar 45,7% dan persentase siswa yang belum tuntas sebesar 54,8%. Selanjutnya setelah diadakannya tindakan penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi yang dilaksanakan pada siklus I persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai KKM yaitu > meningkat dari siklus I, sebesar 79,3% dan persentase siswa yang belum tuntas mengalami penurunan dari siklus I menjadi 20,7%. Kemudian pada siklus II persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai KKM yaitu > 75 sebesar 100% dan persentase jumlah siswa yang belum tuntas mengalami penurunan dari siklus I menjadi 0% atau tidak ada siswa yang memperoleh nilai belum tuntas pada siklus II ini. Rata-rata nilai hasil belajar dari setiap siklusnya, pada prasiklus rata-rata nilainya yaitu 75, siklus I rata-rata nilainya meningkat menjadi 78,6 dan pada siklus II rata-rata nilainya juga mengalami peningkatan menjadi 85,4.

Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar mata pelajaran Administrasi Kepegawaian dengan penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi pada siswa kelas XI AP2 SMK Negeri 3 Surakarta.

Berdasarkan analisis dari siklus I dan II, peneliti menemukan kendala pembelajaran penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi, adapun kendala yang dihadapai dan solusi pada tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) guru kurang menguasai kelas, (b) pembagian waktu kurang maksimal, (c) guru masih kurang tanggap terhadap siswa yang kurang aktif.

Adapun solusi dari kendala yang dihadapi dari penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi adalah sebagai berikut: (a) guru diberikan arahan kembali dan semangat dalam penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi, (b) guru harus pandai dalam pembagian waktu secara maksimal, (c) guru harus lebih tanggap lagi kepada siswa yang belum aktif dalam pembelajaran.

Dengan demikian, peranan guru yang tidak maksimal dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi. Oleh karena itu, kelemahan penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi menuntut peran guru yang maksimal dalam membimbing dan memotivasi siswa dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dapat dirasakan siswa menjadi menarik dan menyenangkan.





4. KESIMPULAN Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah

dilakukan peneliti dapat mengambil kesimpulan, antara lain: (1) Penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran administrasi kepegawaian pada siswa kelas XI AP2 SMK Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Hal ini terbukti dengan peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar dengan KKM > 75 pada siklus I sebesar 79,3% dengan rata-rata nilai kelas 78,6 dan siklus II sebesar 100% dengan rata-rata nilai kelas 85,4. (2) Kendala dan solusi penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran administrasi kepegawaian pada siswa kelas XI AP2 SMK Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2014/2015, kendalanya yaitu: (a) guru kurang menguasai kelas, (b) pembagian waktu kurang maksimal, (c) guru masih kurang tanggap terhadap siswa yang kurang aktif. Solusinya: (a) guru diberikan arahan kembali dan semangat dalam penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi, (b) guru harus pandai dalam pembagian waktu secara maksimal, (c) guru harus lebih tanggap lagi kepada siswa yang belum aktif dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S. (2010). Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Aditya Media.

Arsyad, A. (2013). Media Pembelajaran Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.

Hamruni. (2012). Strategi Pembelajaran.Yogyakarta: Insan Madani.

Hosnan, M. (2014). Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21. Bogor: Ghalia Indonesia.

Kemdikbud. 2013. Pengembangan Kurikulum 2013. Paparan Mendikbud dalam Sosialisasi Kurikulum 2013. Jakarta :Kemdikbud.

Kemdikbud. 2013. Pendekatan Scientific (Ilmiah) dalam Pembelajaran . Jakarta: Pusbangprodik.

Padmono. (2011). Media Pembelajaran. Surakarta: FKIP UNS

Sudjana, Nana. (2010). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Cet. XV). Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.





Suprijono, A. (2013). Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem. Yogyakarta: Pustaka Belajar.





MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MENGELOLA KAS KECIL SISWA ADMINISTRASI PERKANTORAN MELALUI PENERAPAN MODEL

PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING BASED LEARNING

Endang Ganggowati1

1SMK Negeri 1 Boyolali, Boyolali


ABSTRAK

Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. Peran

pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai,

terbuka dan demokratis, oleh karena itu pembaharuan pendidikan harus selalu

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kemajuan suatu

bangsa hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman selama ini, siswa kurang aktif

dalam kegiatan belajar-mengajar. Banyak faktor yang menyebabkan hasil

belajar materi Mengelola Kas Kecil siswa kurang memuaskan yaitu faktor

internal dan eksternal dari siswa. Faktor internal antara lain: motivasi belajar,

intelegensi, kebiasaan dan rasa percaya diri. Sedangkan faktor eksternal

adalah faktor yang terdapat di luar siswa, seperti; guru sebagai Pembina

kegiatan belajar, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana, kurikulum dan

lingkungan. Disinilah guru dituntut untuk merancang kegiatan pembelajaran

yang mampu mengembangkan materi, baik dalam ranah kognitif, ranah

afektif maupun psiomotorik siswa. Strategi pembelajaran yang berpusat pada

siswa dan penciptaan suasana yang menyenangkan sangat diperlukan untuk

meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi Mengelola Kas Kecil. Dalam

hal ini penulis memilih model “Pembelajaran Berbasis Pemecahan Masalah

(PROBLEM SOLVING BASED LEARNING) untuk meningkatkan Hasil belajar

siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali dalam

pembelajaran materi Mengelola Kas Kecil.

Kata kunci: Problem Solving Based Hasil Belajar Kas Kecil





1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arah pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan Menengah memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik secara mandiri(wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Oleh karena itu arah pengembangan Pendidikan Sekolah Menengan Kejuruan diorientasikan pada pemenuhan permintaan kerja. Secara makro arah pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan mengacu pada prinsip Demand Driven da Market Driven.

Mengelola Kas Kecil adalah belajar tentang materi yang harus dikuasai dan dimiliki siswa atau peserta didik sesuai tuntutan kerja yang bertehnologi tinggi.Dengan menguasai materi yang berisi uraian tentang sejumlahh dana yang dipersiapkan/dialokasikan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang belum terencana sebelumnya (mendadak) bagi sebuah unit perusahaan organisasi atau pimpinan unit tersebut dalam rangka kedinasan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman selama ini, siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar-mengajar sehingga nilai hasil belajar rendah. Banyak faktor yang menyebabkan hasil belajar materi Mengelola Kas Kecil siswa kurang memuaskan yaitu faktor internal dan eksternal dari siswa. Faktor internal antara lain: motivasi belajar, intelegensi, kebiasan dan rasa percaya diri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar siswa, seperti; guru sebagai Pembina kegiatan belajar, startegi pembelajaran, sarana dan prasarana, kurikulum dan lingkungan.

Dari masalah-masalah yang dikemukakan diatas, perlu dicari strategi baru dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Pembelajaran yang mengutamakan penguasaan materi harus berpusat pada siswa (Focus on Learners), memberikan pembelajaran dan pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual dalam kehidupan nyata (provide relevant and contex Itualized subject matter) dan mengembangkan mental yang kaya dan kuat pada siswa.

Disinilah guru dituntut untuk merancang kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan materi, baik dalam ranah kognitif, ranah afektif maupun psikomotorik siswa. Strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan peciptaan suasana yang menyenangkan sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi Mengelola Kas Kecil. Dalam hal ini penulis memilih model “Pembelajaran Berbasis Pemecahan Masalah (PROBLEM SOLVING BASED LEARNING) untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan serta penguasaan siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran Sekolah Menengan Kejuruan Negeri 1 Boyolali dalam pembelajaran materi Pengelolaan Kas Kecil .





Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu proses belajar mengajar didalam kelas dimana siswa terlebih dahulu diminta mengobservasi suatu fenomena. Kemudian siswa diminta untuk mencatat permasalahan-permasalahan yang muncul, setelah itu tugas guru adalah merangsang untuk berfikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Tugas guru mengarahkan siswa untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan persfektif yang berbeda diantara mereka.Dalam hal ini pembelajaran dengan Problem Solving Based Learning sebagai salah satu bagian dari pembelajaran CTL (ConteXIItual Teaching and Learning) merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan guru disekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran materi Mengelola Kas Kecil..

Berdasarkan uraian diatas maka Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, dirancang untuk mengkaji penerapan pembelajaran model “Problem Solving Based Learning” untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan penguasaan siswa Kelas XI AP dalam pembelajaran Materi Mengelola Kas Kecil

B. Kajian Teori

Metode Pembelajaran Berbasis Masalah ( Problem Solving Based Learning) 1. Hakikat Metode

Pengertian kata metode menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah cara sistematis dan berpikir secara baik untuk mencapai tujuan, prinsip dan praktek pengajaran. Menurut Made Vena ( 2014: 2-3), kata metode atau strategi berarti cara atau seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Hakikat Pembelajaran

Pembelajaran berarti upaya membelajarkan siswa (Made Vena 2014: 2). Pembelajaran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk maupun cara,diungkapkan bahwa pembelajaran yang efektif harus dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media.

Menurut Made Vena (2014: 6) Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan strategi atau metode pembelajaran dibawah kondisi yang berbeda dan variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: a. Keefektifan pembelajaran. b. Efisiensi pembelajaran. c. Daya tarik pembelajaran.

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan (Hamalik Pemar :2001). Menurut pengertian ini belajar merupakan suatu proses yakni suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Yang menjadi hasil dari belajar bukan penguasaan hasil





latihan melainkan perubahan tingkah laku. Karena belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, maka diperlukan pembelajaran yang bermutu yang langsung menyenangkan dan mencerdaskan siswa.

Hakikat mengajar menurut adalah membantu siswa memperoleh informasi,ide,ketrampilan,nilai,cara berpikir,sarana untuk mengekresikan dirinya dan cara-cara belajar bagaimana belajar (Sugianto, 2014: 3).Tujuan kegiatan jangka panjang kegiatan pembelajaran adalah membantu siswa mencapai kemampuan secara optimal untuk dapat belajar lebih mudah.

3. Hakikat Metode/Strategi Pembelajaran Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang dapat

digunakan guru,yang dalam menjalannkan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran (Hamzah B. Uno 2008: 2-3), metode ini lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu.Strategi pembalajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk kegiatan mengajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran.

Salah satu metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan kesenangan dan meningkatkan kemampuan siwa dalam penguasaan materi pelajaran adalah pembelajaran model Problem Solving Based Learning.

4. Hakikat Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Leaarning) a. Hakikat Pemecahan masalah

Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturanyang dapat diterapkandalam upaya mengatasi situasi yang baru. Hakihat pemecahan masalah adalah melakukan operasi prosedural urutan tindakan,tahap demi tahap secara sistematis, sebagai seorang pemula (novice) memecahkan suatu masalah. (Made Vena, 2014: 52).

Kemampuan pemecahan masalah sangat penting artinya bagi siswa dan masa depannya,mengingat jenis permasalahan yang akan diajarkan terdiri dari bernagai macam masalah,maka terdapat juga berbagai maacam pemecahan masalah.Menurut Wankat dan Oreovocz terdapat lima klasifikasi tingkat taksonomi pemecahan masalah (Made Vena, 2014: 53),yaitu sebagai berikut: 1. Rutin 2. Diagnostik 3. Strategi 4. Interprestasi 5. Generalisasi

b. Hakikat Strategi Pemecahan Masalah Strategi pemecahan masalah menurut Wankat dan Oreovocz (Made

Vena 2014, 57), tahap-tahap strategi operasional dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut:





1. Tahap membangkitkan motivasi dan membangun keyakinan diri siswa can).

2. Mendefinisikan (Define): memperjelas masalah. 3. Mengeksplorasi (EXIIplore) 4. Merencanakan (Plan)M 5. Mengerjakan (Do it) 6. Mengoreksi kembali (Check) 7. Generalisasi (Generalize)

Hasil belajar Mengelola Kas Kecil 1. Hakikat belajar

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan (Hamalik Pemar :2001). Menurut pengertian ini belajar merupakan suatu proses yakni suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. 2. Hasil belajar Mengelola Kas Kecil

Hasil belajar Mengelola Kas Kecil adalah hasil belajar yang dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran Mengelola Kas Kecil berupa seperangkat pengetahuan, dan keterampilan dasar tentang jaminan kesejateraan karyawan yang berguna bagi siswa untuk kehidupannya di masa depan, dimana dia harus menghadapi dunia kerja yang penuh dengan tantangan dan resiko. Hasil belajar didapat baik dari hasil tes (formatif, subsumatif dan sumatif), unjuk kerja (performance), penugasan (Proyek), hasil kerja (produk), portofolio, sikap serta penilaian diri. 3. Mengelola Kas Kecil

Pengertian Kas Kecil/ Pety cash sejumlahh dana yang dipersiapkan/dialokasikan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang belum terencana sebelumnya (mendadak) bagi sebuah unit perusahaan organisasi atau pimpinan unit tersebut dalam rangka kedinasan


Setting Penelitian

1. Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan yaitu mulai

bulan januari sampai dengan bulan Mei 2015. semester 2 Tahun

2014 / 2015.





Tabel 1 Alokasi Waktu Penelitian

No Uraian Kegiatan Jan Feb Maret April Mei Juni

01 Menyusun proposal

PTK

02 Menyusun

instrumen

penelitian

03 Pengumpulan Data

04 Analisis Data

05 Pembahasan/Diskusi

06 Menyusun Laporan

Penelitian

2. Tempat Penelitian Lokasi penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah di

SMK Negeri 1 Boyolali yang beralamat di Jl Perintis Kemerdekaan

Boyolali. Kelas yang diteliti adalah kelas XI Administrasi Perkantoran

2, dengan jumlah siswa 31 anak.

Subjek dan Objek Penelitian Subjek kajian dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII

Administrasi Perkantoran 2 di SMK Negeri I Boyolali. Siswa Kelas XII AP2 berjumlah 32 orang Dalam penelitian ini guru bertindak sebagai mitra peneliti. Siswa yang berada dikelas ini terdiri atas 32 siswa perempuan. Objek penelitian adalah materi pembelajaran Mengelola Kas Kecil.

Data dan Sumber Data Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang proses

pembelajaran Keselamatan kerja, kemampuan siswa dalam memahami

materi keselamatan kerja, motivasi siswa serta kemampuan guru dalam

menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran





termasuk penggunaan strategi pembelajaran di kelas. Data penelitian ini

dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi:

1. Informan atau nara sumber, yaitu siswa dan guru. 2. Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran. 3. Dokumen atau arsip, yang antara lain berupa Kurikulum, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran dan Buku Penilaian Siswa.

Data yang berupa hasil pengamatan proses pembelajaran diperoleh

dengan menggunakan lembar observasi. Proses yang diamati mencakup

aktivitas siswa selama mengajar, sedangkan data yang berupa hasil belajar

diukur melalui tes.

Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data mulai dari kondisi awal, siklus 1 hingga siklus 2 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Data pemahaman materi belajar keselamatan kerja kondisi awal

dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. 2. Data hasil belajar Mengelola Kas Kecil kondisi awal dikumpulkan

menggunakan teknik dokumentasi. 3. Data pemahaman materi belajar Mengelola Kas Kecil siklus 1

dikumpulkan menggunakan teknik observasi. 4. Data hasil belajar materi Mengelola Kas Kecil siklus 1 dikumpulkan

menggunakan teknik tes tertulis dan dokumentasi. 5. Data pemahaman materi Mengelola Kas Kecil siklus 2 dikumpulkan

menggunakan teknik observasi. 6. Data hasil belajar materi Mengelola Kas Kecil Mengelola Kas Kecil siklus

2 dikumpulkan menggunakan teknik tes tertulis dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data diatas meliputi

pengamatan, kajian dokumen, dan tes yang masing-masing secara singkat

diuraikan berikut ini:

1. Pengamatan 2. Kajian Dokumen 3. Tes

Data yang diambil adalah data kuantitatif dari hasil tes, presensi,

nilai tugas serta data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa,

antusias siswa, partisipasi dan kerjasama dalam diskusi, kemampuan atau

keberanian siswa dalam melaporkan hasil.





Validasi Data Validasi data dilakukan agar dalam suatu penelitian didapatkan data

yang valid. Validasi data pada Penelitian Tindakan Kelas dengan judul Penggunaan Metode Penerapan model pembelajaran problem solving based learning untuk meningkatkan hasil belajar bagi siswa kelas XI AP 2 SMK N I Boyolali semester 2 tahun 2014/2015 ini meliputi: 1. Validasi data pemahaman materi sistem pengelolaan Kas Kecil siswa

pada siklus 1 dan pemahaman materi pengelolaan Kas Kecil siswa pada siklus 2.

2. Validasi data hasil belajar siswa pada siklus 1 dan hasil belajar siswa pada siklus 2.

Analisis Data

Pada Penelitian Tindakan Kelas dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving Based Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Materi dan Hasil Belajar Keselamatan Kerja Bagi Siswa Kelas XI AP 2 SMK N I Boyolali Tahun 2014/2015 ini, analisis data meliputi: 1. Analisis data pemahaman materi belajar siswa.

Refleksi yaitu membuat simpulan berdasarkan deskriptif komparatif kemudian memberi ulasan tersebut guna menentukan tindak lanjut perlu tidaknya siklus berikutnya.

2. Analisis hasil belajar siswa.

Terdapat 3 data hasil belajar siswa, yaitu hasil belajar siswa kondisi awal, hasil belajar siswa siklus 1, dan hasil belajar siswa siklus2. Ketiga data hasil belajar siswa tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif komparatif dilanjutkan dengan refleksi.

Deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil belajar siswa kondisi awal dengan hasil belajar siswa siklus 1, membandingkan hasil belajar siswa siklus 1 dan siklus 2, dan membandingkan hasil belajar siswa kondisi awal dan siklus 2.

3. Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan kondisi akhir atau target yang

diharapkan. Pada Penelitian Tindakan Kelas dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan hasil belajar Materi Mengelola Kas Kecil bagi Siswa Kelas XI AP2 SMK N I Boyolali Semester 2 Tahun 2014/2015 ini terdapat 2 indikator kinerja meliputi: a. Indikator Kinerja untuk pemahaman materi Mengelola Kas Kecil b. Indikator kinerja untuk Hasil Belajar materi Mengelola Kas Kecil,

Kondisi awal hasil belajar siswa masih ada 8 siswa yang belum tuntas mencapai KKM, ditargetkan kondisi akhir seluruh siswa hasil belajarnya dapat mencapai KKM.





Prosedur Tindakan Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom

Action Research) yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur penelitian

berdasarkan pada prinsip Kemmis dan Taggart (1988) yang mencakup

kegiatan perencanaan (planning), tindakan (action), observasi

(observation), refleksi (reflection) atau evaluasi. Keempat kegiatan ini

berlangsung secara berulang dalam bentuk siklus. Dalam pelaksanaannya

penulis merencanakan menggunakan 2 siklus sebagai dasar penelitian

tindakan kelas yaitu:

1. Siklus I a) Perencanaan/Planning b) Tindakan/actuating c) Pengamatan/observing d) Refleksi tindakan

2. Siklus II a) Perencanaan b) Tindakan c) Pengamatan (Observasi) d) Refleksi tindakan

Tahapan-tahapan penelitian masing-masing siklus digambarkan

sebagai berikut: Siklus 1

Gambar 2 Pelaksanaan Tindakan Dalam Dua Siklus


Prosedur Penelitian 1. Siklus I

a) Perencanaan b) Tindakan

Planning

Reflecting Acting

Observing

Planning

Reflecting Acting

Observing





c) Pengamatan 2. Siklus II

a) Perencanaan b) Tindakan c) Pengamatan (Observasi)

Refleksi Hasil Penelitian 1. Pertemuan Pertama

a) Siswa mampu memahami materi Kas Kecil yang disampaikan guru. b) Siswa paham terhadap permasalahan yang dicontohkan oleh guru. c) Siswa melakukan tugas kelompok mendiskusikan permasalahan

tersebut. d) Guru memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi,

untuk digunakan pada siklus berikutnya. 2. Pertemuan Kedua

a) Siswa mampu memersepsikan gambar / foto tersebut b) Siswa mendiskusikan tentang permasalahan yang telah dia

persepsikan c) Siswa menyampaikan permasalahan dan pemecahan dari

permasalahan yang ada di foto tersebut. d) Guru melakukan evaluasi terhadap tindakan pada siklus II

berdasarkan data yang terkumpul. e) Guru menganalisa hasil evaluasi tentang scenario pembelajaran

yang diterapkan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 35%. f) Guru memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai dengan hasil

evaluasi untuk digunakan pada siklus III (bila diperlukan)

Evaluasi Hasil Penelitian Kriteria keberhasilan penelitian ini dari sisi proses dan hasil. Sisi

proses yaitu dengan berhasilnya siswa memecahkan masalah melalui ”

Pembelajaran berbasis pemecahan masalah ” dengan mengadakan diskusi

kelompok belajar, dimana para siswa dilatih untuk berani mengeluarkan

pendapat dan / atau berbeda pendapat tentang masalah Mengelola Kas

Kecil

Belajar Kas Kecil, serasa lebih menyenangkan, meningkatkan

motivasi / minat siswa, kerjasama dan partisipasi siswa semakin

meningkat. Hal ini dapat diketahui melalui hasil pengamatan yang terekam

dalam catatan anekdot dan jurnal harian, serta melalui wawancara tentang

sikap siswa terhadap pelajaran Kas Kecil, bahwa 70% siswa telah berhasil

menguasai permasalahan dan memecahkan masalah Kas Kecil, melalui





metode Problem Solving Based Learning, maka tindakan tersebut

diasumsikan sudah berhasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, nilai rata-rata pemahaman siswa

tentang masalah sistem pengelolaan Kas Kecil mengalami peningkatan dari

siklus 1 ke siklus 2, begitu juga persentase siswa yang mencapai ketuntasan

belajar meningkat dari siklus 1 ke siklus2 sebesar 15,14%.

Analisis Hasil

Siklus pertama dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Siswa dibagi

menjadi delapan kelompok dengan masing-masing kelompok

beranggotakan 4-5 orang. Setiap anggota kelompok diberi lembaran kasus

yang telah disediakan oleh guru. Tiap-tiap kelompok melakukan

pembahasan dengan mengacu kepada buku pegangan dan gambar/foto

yang berisikan kasus tentang Kas Kecil.

Hasil pengamatan guru menunjukkan pada pembahasan siklus

pertama dengan judul Sistem Dana Tetap (impress Fund System), terlihat

para siswa sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan dan

memberikan argumentasi.

Berdasarkan tahap diatas terlihat keberanian siswa bertanya dan

mengemukakan pendapat, rerata perolehan skor pada siklus pertama

52,75 % menjadi 69,44 %, mengalami kenaikan 16,69 %. Begitupun dalam

indikator motivasi dan kegairahan dalam mengikuti pembelajaran pada

siklus pertama rata-rata 63,82 % dan pada siklus kedua 83,35 % mengalami

kenaikan 19,53 %. Dalam indikator interaksi siswa selama mengikuti diskusi

kelompok pada siklus pertama 72,25 % dan pada siklus kedua 88,32 %

mengalami kenaikan sebesar 16,07 %. Dalam indikator hubungan siswa

dengan guru selama kegiatan pembelajaran, pada siklus pertama 75 % dan

pada siklus kedua 91,66 % mengalami kenaikan sebesar 16,66 %. Dalam

indikator hubungan siswa dengan siswa, pada siklus pertama 77,65 %

sedangkan pada siklus kedua 86,11 % mengalami kenaikan sebesar 8,46 %.

Dalam indikator partisipasi siswa dalam pembelajaran terlihat pada siklus

pertama 80,55 %, sedangkan pada siklus kedua 94,45 % mengalami

kenaikan sebesar 13,9 %.

Melalui model Problem Solving Based Learning ini terlihat hubungan

siswa dengan guru sangat signifikan karena guru tidak dianggap sosok yang

menakutkan tetapi sebagai fasilitator dan mitra untuk berbagi pengalaman

sesuai dengan konsep kreatif learning yaitu melalui discovery dan

invention serta creativity and diversity sangat menonjol dalam model





pembelajaran ini. Dengan model problem solving based learning guru

hanya mengarahkan strategi yang efektif dan efisien yaitu belajar

bagaimana cara belajar ( learning how to learn). Dalam metode learning

how to learn guru hanya sebagai guide (pemberi arah/petunjuk) untuk

membantu siswa jika menemukan kesulitan dalam mempelajari dan

menyelesaikan masalah. Melalui metode learning how to learn siswa dapat

mengeksplorasi dan mengkaji setiap persoalan,

Dalam model Problem Solving Based Learning melalui diskusi

kelompok guru dapat mengamati karakteristik atau gaya belajar masing-

masing siswa. Ada kelompok siswa yang lebih suka membaca daripada

dibacakan kasusnya oleh orang lain. Siswa yang lebih suka membacakan

kasus dalam hal ini tergolong kepada siswa yang memiliki potensi atau

modalitas visual (gaya belajar visual). Sedangkan siswa yang lebih suka

berdialog, saling mengajukan argumentasi dengan cara mendengarkan

siswa yang lain sewaktu menyampaikan pendapatnya baru kemudian

menyampaikan pendapatnya tergolong kepada siswa yang memiliki

potensi atau modalitas Auditoria (gaya belajar Auditoria). Dan siswa yang

dengan lugas, lincah dan fleksibel, selain melihat, mendengar uraian dari

siswa yang lain, dia juga mengakomodir semua permasalahan, mampu

membuktikan teori kedalam praktik, mampu memecahkan masalah secara

rasional, tergolong kepada kelompok belajar yang memiliki potensi atau

modalitas Kinestetik (gaya belajar Kinestetik). Kelompok kinestetik ini

tergolong kepada tipe belajar konvergen dimana siswa memiliki kekuatan

otak kiri lebih dominan dan cenderung bertanya dengan menggunakan

kata tanya “How” (bagaimana).

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas diatas prosentase

ketercapaian pada siklus pertama mengalami peningkatan yang signifikan

pada siklus kedua, maka dapat disimpulkan bahwa temuan pada penelitian

menjawab hipotesis yang dirumuskan pada bab II bahwa melalui model

Problem Solving Based Learning dapat meningkatkan kemampuan

memecahkan masalah dalam mata pelajaran Kas Kecil Siswa SMK Negeri 1

Boyolali.





4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV diatas, ada beberapa temuan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu: a. Skor rerata aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran

mengalami peningkatan dari siklus pertama sampai siklus kedua. Pada siklus pertama keberanian siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat meningkat dari 70.33 % menjadi 85,55 %

b. Skor rerata aktivitas siswa yang kurang relevan dengan pembelajaran mengalami penurunan dari siklus pertama sampai siklus kedua. Pada siklus pertama rerata skor aktivitas siswa yang tidak relevan sebesar 21,26 %, sedangkan pada siklus kedua sebesar 9,25 % mengalami penurunan sebesar 12,01 %

c. Skor rerata pemahaman siswa tentang Mengelola Kas Kecil, pada siklus pertama sebesar 7,01 % dan pada siklus kedua pada siklus kedua 7,80 %, tergolong baik demikian juga tentang penuntasan belajar pada siklus pertama 74,82 % dan pada siklus kedua menjadi 89,96 %

Berdasarkan temuan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model Problem Solving Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar dan pemahaman siswa kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali dalam pembelajaran materi Kas Kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi, 2006, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta, Bina Aksara

Budimansyah, Dasim, 2002, Model Pembelajaran dan Penelitian Portofolio, Bandung, PT. Genesindo

E Mulyana, Kurikulum Berbasis Materi: Konsep, Karakteistik dan implementasi ( Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003) Halaman 45

Mulyasa,H.E,2011, Praktek Penelitian Tindakan Kelas,Bandung, PT Remaja Rosdakarya

Reny Ratnasari, Yayat Taryat, Indah Sri Wahyuningsih, 2013, SPM Administrasi Perkantoran, Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama

Suyadi, 2011, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, Bandung, , Yogjakarta, Diva Pres

Zainal Agib, 2009, Penelitian Tindakan Kelas, Bandung, Yrama Widya





Handbook :

Muhyadi, HP. 2012, Penelitian Tindakan Kelas, Semarang,

Sarwiji Suwandi, M. Rohmadi, Sumarwati, 2012,Pembentukan Guru Profesional Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Guru dan Pendidikan, Boyolali





QUICK WINS : MEKANISME LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Fitrotun Niswah

1, Eva Hany Fanida

2

1,2Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya


ABSTRAK

Membangun kepercayaan masyarakat dalam penyediaan layanan publik sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Masyarakat yang dilayani harus bisa merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hatinurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang kompleks dan dampak berbagai masalah pembangunan serta Reformasi birokrasi akan mendorong terwujudnya penerapan prinsip - prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di dalam reformasi birokrasi terdapat beberapa area perubahan yang setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain pada penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri dan hasil - hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kondisi tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya antara lain dengan penerapan pelayanan prima melalui quick wins. Melalui quick wins diharapkan didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan quick wins adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing.

Kata kunci: Quick Wins, pelayanan, Administrasi Perkantoran 1. PENDAHULUAN

Tatanan masyarakat akan selalu dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi





dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Masyarakat yang dilayani harus merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hatinurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan.

Daryanto dan Setyobudi (2014) mengungkapkan bahwa Perkembangan globalisasi mengenai teknologi informasi membawa seluruh instansi, lembaga, badan, dinas serta kantor pemerintahan menuju perubahan-perubahan terhadap sikap mengenai cara memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, sedangkan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut perlu diterapkannya pelayanan yang prima atau excellent service sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan prima ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan terhadap publik, sehingga dalam pelayanan publik mereka merasa dirinya dipentingkan atau diperhatikan dengan baik dan benar. (Daryanto dan Setyobudi, 2014).

Layanan prima bukanlah istilah baru dalam dunia kerja, baik yang bersifat profit maupun non profit. Bentuk pelayanan prima diantaranya ramah, senyum, sopan, cepat, tepat, terbuka dan tanggungjawab. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standart pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan (Daryanto dan Setyobudi, 2014). Selain itu Nina Rahmayanty (2010:18) mengungkapkan bahwa layanan prima adalah pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (quality nice), pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat setiap saat secara konsisten dan akurat (handal), serta pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis (praktical needs) dan kebutuhan emosional (emotional needs) masyarakat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima merupakan pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh suatu instansi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat dengan layanan yang sebaik-baiknya. Tujuan Pelayanan Prima Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan





(transparansi), efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Untuk mengimplementasikan pelayanan prima harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (good- govemment) dan bersih (clean- government) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.

Beberapa pendapat diatas, sesuai dengan tujuan Reformasi birokrasi yang mendorong terwujudnya penerapan prinsip - prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di dalam reformasi birokrasi terdapat beberapa area perubahan yang setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain pada penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri dan hasil - hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kondisi tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya antara lain dengan penerapan pelayanan prima melalui quick wins. Melalui quick wins diharapkan didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.


Pada hakekatnya manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi, dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesuatu hal. Rangkaian kegiatan manajemen perkantoran, di dalamnya meliputi: Tata penyelenggaraan;Pelaksanaan secara efesien;Pengendalian, pengawasan dan pengarahanPerencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakan.

Senada dengan itu, The Liang Gie (1995) mengutip beberapa perumusan pengertian manajemen perkantoran dari para ahli, antara lain sebagai berikut: Arthur Grager “Office management is the function of administering the commonication and record service of an organization” (Manajemen Perkantoran adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komonikasi dan pelayanan waktu dan suatu organisasi)





Sesuai dengan fungsi tata penyelenggaraan terhadap komonikasi dan pelayanan maka bagaimana memberikan pelayanan yang baik merupakan salah satu tujuan suatu organisasi, melalui Pelayanan prima dalam sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa “pelayanan adalah pemberdayaan”. Pelayanan pada sektor bisnis berorientasi pada profit, sedangkan pelayanan prima pada sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik (Daryanto dan Setyobudi, 2014:108-109). Begitu juga dengan Irfan Islamy (2011:45) mengungkapkan bahwa beberapa prinsip pokok dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat meliputi : a. Prinsip Aksesbilitas Setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau oleh

setiap pengguna layanan. Tempat, jarak, dan sistem pelayanan harus sedapat mungkin dekat dan mudah dijangkau atau diakses oleh pengguna layanan.

b. Prinsip Kontinuitas Setiap jeneis pelayanan harus terus-menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.

c. Prinsip Teknikalitas Setiap jenis pelayanan, proses pelayanannya harus ditangani oleh tenaga yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, serta prosedur dan instrumen pelayanan.

d. Prinsip Profitabilitas Proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial, aik bagi pemerintah maupun masyarakat secara luuas.

e. Prinsip Akuntabilitas Proses, produk, dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena staf atau pegawai pemerintah itu pada hakikatnya mempunyai tuggas memberikan pelayanan kepada masyarakata sebaik-baiknya.

Layanan prima sendiri bukanlah istilah baru dalam dunia kerja, baik yang bersifat profit maupun non profit. Bentuk pelayanan prima diantaranya ramah, senyum, sopan, cepat, tepat, terbuka dan tanggungjawab. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standart pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan (Daryanto dan Setyobudi, 2014). Selain itu Nina Rahmayanty (2010) mengungkapkan bahwa layanan prima adalah pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (quality nice), pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat setiap saat secara konsisten dan akurat (handal), serta pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis (praktical needs) dan kebutuhan emosional (emotional needs) masyarakat. Barata (2004) juga mengungkapkan bahwa pelayanan prima





adalah kepedulian kepada masyarakat dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada instansi. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima merupakan pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh suatu instansi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat dengan layanan yang sebaik-baiknya.

Prinsip Pelayanan Prima Untuk dapat mengetahui apa saja indikator bahwa sebuah pelayanan dianggap prima, dapat dimulai dengan menguraikan paling tidak lima prinsip dasar pelayanan prima, yaitu mengutamakan masyarakat, sistem yang efektif, melayani dengan hati, perbaikan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat (Daryanto dan Setyobudi, 2014). Daryanto dan Setyobudi (2014) mengungkapkan bahwa ada enam prinsip pelayanan prima : a. Melayani itu ibadah dan kerenanya harus ada rasa cinta dan semangat

yang membara didalam hati pada setiap tindakan pelayanan kita kepada orang lain.

b. Memberi dahulu dan anda akan menerima ROSE (Return on Service Excellent)

c. Mengerti orang lain terlebih dahulu sebelum ingin dimengerti. d. Bahagiakanlah orang lain terlebih dahulu, dan kelak anda akan

menerima kebahagiaan melebihi dari apa yang anda harapkan. e. Mengahargai orang lain sebagaimana diri anda ingin dihargai. Rasulullah

bersabda : “tidaklah engkau disebut beriman, kecuali engkau mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu”.

f. Lakukan empati yang sangat mendalam dan tumbuhkan sinergi. Tentunya agar keprimaan suatu pelayanan dapat terukur, bagi instansi pemberi pelayanan yang belum memiliki standar pelayanan, maka perlu membuat standar pelayanan prima sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dimensi pelayanan prima menurut Gaspersz (dalam Daryanto dan Setyobudi, 2014) menyatakan bahwa ada beberapa dimensi yang harus diperhatikan untuk meningkatkan mutu pelayanan yaitu : a. Ketepatan waktu pelayanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan disini

terkait dengan waktu tunggu dan waktu proses. b. Akurasi pelayanan. Berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas

dari kesalahan pelayanan. c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Terutama

bagi mereka yang berinteraksi dengan masyarakat eksternal seperti operator telepon, petugas keamanan (satpam), pengemudi, staf administrasi, kasir, petugas penerima tamu, perawat, dan lain-lain.

d. Tanggung jawab. Berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan keluhan dari masyarakat eksternal.





e. Kelengkapan. Berkaitan dengan lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung.

f. Variasi model pelayanan. Berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam pelayanan.

g. Pelayanan pribadi. Berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan permintaan-permintaan khusus, dan lain-lain.

h. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Berkaitan dengan lokasi, ruang dan tempat pelayanan, kemudahan menjangkau tempat parkir kendaraan, ketersediaan informasi, petunjuk-petunjuk dan lain-lain.

i. Atribut pendukung pelayanan lainnya. Seperti lingkungan, kebersihan ruang tunggu, fasilitas musik, AC, dan lain-lain.

Dimensi pelayanan prima diatas dapat diketahui bahwa dalam memberikan prima perlu memperhatikan sikap, waktu, proses, dan atribut pendukung dari sebuah pelayanan sehingga akan memberikan inovasi- inovasi baru dalam menyelenggarakan pelayanan kepada publik. Budaya Pelayanan menjadi dasar dan landasan dalam corporate culture/budaya perusahaan yang akan mengarah kepada GCG (Good Corporate Governance) dengan wujud manajemen pelayanan prima serta perwujudan program CSR (Corporate Sosial Responsibility) program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat (Nina, 2010:78). Beberapa budaya perusahaan dalam budaya pelayanan terhadap masyarakat yaitu STAR (Service, Target, Assurance, dan Responsive) yaitu : 1. Service Pelayanan yang didasarkan pada orientasi service dan selalu

memberikan senyum dengan tulus dan ramah kepada setiap masyarakat eksternal dan internal.

2. Target Selalu tepat waktu dan mencapai target produktivitas dan kualitas yang diharapkan.

3. Assurance Kemempuan melayani secara profesional dengan penguasaan produk yang sangat baik. Melayani dengan tepat tanpa kesalahan dan secar profesional menjaga citra baik perusahaan.

4. Responsive Selalu siap membantu masyarakat, memberikan pemecahan masalah dan menindak lanjutinya. Adanya budaya pelayanan prima yang diterapkan dalam suatu organisasi publik diharapkan nantinya dapat mengubah standar perilaku dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat (publik) sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang terbaik (prima) kepada masyarakat (publik).

Konsep A4 Pelayanan Prima Menurut Daryanto dan Setyobudi (2014:117) menyatakan bahwa pelayanan prima akan membantu usaha anda memenangkan atau paling tidak mampu bertahan dari kerasnya kompetisi bisnis. Dalam upaya menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat, ada bnyak poin yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan, satu diantaranya adalah menjalankan konsep A4, yang terdiri dari :





a. Attitude Dalam menjalankan konsep pelayanan prima kepada masyarakat, sikap atau attitude merupakan poin yang utama. Sikap yang ramah dan sabar dalam melakukan pelayanan kepada konsumen, baik itu masyarakat kelas atas maupun masyarakat kecil harus diterapkan seimbang. Untuk menciptakan kesan attitude yang baik dimata konsumen, maka para pegawai yang berinteraksi langsung dengan konsumen wajib menggunakan bahasa sopan, cekatan dalam menangani keluhan, dan menjadikan masyarakat sebagai seorang raja (Daryanto dan Setyobudi, 2014). Sikap adalah kumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang secara relatif berlangsung lama yang ditujukan kepada orang, ide, objek, dan kelompok orang tertentu. Sikap meliputi tiga aspek, yaitu keyakinan (aspek kognitif), perasaan (aspek afektif), dan kecenderungan perilaku (aspek konitif) (Daryanto dan Setyobudi, 2014). Sikap mencerminkan perilaku atau gerak-gerik yang terlihat pada diri seseorang ketika ia menghadapi suatu situasi tertentu atau ketika berhadapan dengan orang lainnya. Karena siakp berkaitan dengan suatu kondisi yang ada didalam diri seseorang maka sikap dapat pula diartikan sebagai alur pengekspresian perasaan (mood) dari seseorang kepada pihak lain. Sikap bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, sebab permunculan sikap didalam diri seseorang dapat terbentuk karena adanya interaksi orang yang bersangkutan dengan berbagai hal dalam lingkungannya (Barata, 2004). Pembentukan sikap seseorang yang dikaitkan dengan perilaku orang lain disebut sebai pembentukan sikap melalui proses belajar sosial, sedangkan pembentukan sikap seseorang yang berkaitan dengan pengalamannya sendiri disebut sebagai pembentukan sikap melalui pengalaman langsung (Barata, 2004).

b. Attention atau perhatian adalah kepedulian untuk memperhatikan keinginan masyarakat serta fokus dalam menciptakan kepuasan konsumen. Atensi tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai cara, misalnya mencermati karakter konsumen yang datang, memahami kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan nasihat kepada masyarakat jika diperlukan (Daryanto dan Setyobudi, 2014). Attention atau perhatian merupakan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap sesuatu atau minat seseorang terhadap sesuatu. Kepedulian ini biasanya muncul karena rasa ketertarikan atau kebutuhan yang terjadi karena ada dorongan dari hati atau pengaruh situasi yang dihadapi. Dalam lingkungan instansi pemerintah, konsep perhatian diperlukan untuk kelangsungan layanan kepada masyarakat dalam kaitan dengan tujuan pembangunan bangsa dan negara untuk menuju masyarakat adil dan makmur (Daryanto dan Setyobudi, 2014). Pada diri setiap orang terdapat kebutuhan kejiwaan, antara lain berupa kebutuhan diri untuk dihargai (self esteem) oleh orang-orang lainnya.





Setiap orang menginginkan keberadaannya selalu diakui oleh orang-orang disekitarnya karena mereka mengangap bahwa keberadaan dirinya adalah penting. Pengakuan dan penghargaan dari orang lain itu dirasakan ada apabila orang-orang disekitarnya dapat memberikan perhatian kepadanya (Barata, 2004). Perhatian atau kepedulian terhadap masyarakat (customer care) adalah salah satu konsep penunjang pola layanan yang digunakan untuk menunjukkan betapa besarnya perhatian dari pengurus instansi kepada para masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, konsep perhatian kepada masyarakat dapat digunakan sebagai daya tarik, pelengkap kegiatan promosi, agar masyarakat merasa senang, puas, dan loyal kepada instansi yang bersangkutan (Barata, 2004). Konsep perhatian diarahkan untuk memberikan kepedulian penuh terhadap masyarakat, antara lain terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman kebutuhan dan keinginan masyarakat dan kepentingannya (Barata, 2004).

c. Action Setelah anda memulai pelayanan ke konsumen dengan attitude yang bagus, dan kemudian memperhatikan segala hal yang menjadi keinginan konsumen (attention), maka langkah berikutnya adalah segera melakukan tindakan (action) guna mewujudkan apa yang diharapkan oleh konsumen. Action yang dilakukan hendaknya memenuhi prinsip cepat, tepat, hemat, dan selamat (Daryanto dan Setyobudi, 2014). Action atau tindakan adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk menghasilkan sesuatu. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan pelayanan, yang dimaksud tindakan disini adalah upaya- upaya atau perbuatan nyata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan yang wajar atau pelayanan yang baik (genuine service). Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan prima yang didasarkan pada konsep tindakan dapat didefinisikan sebagai rangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan terbaik bagi masyarakat. Sikap dan perhatian dalam melakukan pelayanan yang baik adalah dasar melakukan pemberian layanan, yang secara nyata akan terwujud menjadi suatu kesatuan bentuk palayanan yang baik ketika kita mampu melakukan berbagai tindakan terbaik untuk melayani masyarakat (Daryanto dan Setyobudi, 2014). Tindakan-tindakan yang tergolong kepada perbuatan nyata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah semua upaya yang dilakukan sejak seseorang atau sekelompok orang merencanakan untuk mendirikan instansi, menyelenggarakan aktivitas produksi barang atau jasa, sampai dengan pemberian layanan langsng ketika terjadi penyerahan barang atau jasa (Barata, 2004).





d. Anticipation Sebagai back up terakhir dari usaha melakukan pelayanan prima kepada para konsumen adalah menyiapkan solusi dari segala kemungkinan yang terjadi dalam pelayanan anda. Hal tersebut dikenal dengan istilah antisipasi. Antisipasi yang perlu dipersiapkan dalam pelayanan prima tentu yang menyangkut dengan kepentingan konsumen. Untuk itu diperlukan antisipasi yang berupa dana antisipasi atau lainnya demi menjamin kepuasan dan loyalitas masyarakat (Daryanto dan Setyobudi, 2014). Anticipation lainnya adalah mengenai bagaimana mengolah keluhan masyarakat. Pada saat sekarang ini tidak ada seorangapun yang mau untuk menunggu untuk mendapatkan pelayanan dan transaksi, karena ini akan menghasilkan keterlambatan pelayanan yang menginginkan pelayanan yang sama pada waktu yang sama. Keluhan masyarakat oleh instansi dapat dijadikan sebuah bahan evaluasi yang nyata dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya keluhan masyarakat, instansi dapat mengetahui dengan mudah kelemahan yang ada (Daryanto dan Setyobudi, 2014).

Penerapan prinsip dan konsep A4 tersebut sejalan dengan cita cita Reformasi birokrasi yang mendorong terwujudnya penerapan prinsip - prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di dalam reformasi birokrasi terdapat beberapa area perubahan yang setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain pada penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri dan hasil - hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kondisi tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya antara lain dengan penerapan layanan prima melalui program quick wins. Melalui quick wins atau disebut juga low hanging fruit diharapkan didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan quick wins adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing. Untuk mengawal dan memandu pelaksanaan quick wins, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NOMOR

13 TAHUN 2011. Langkah-langkah penetapan Quick Wins mencakup empat aspek,

yaitu: a. Penilaian Tingkat Pencapaian Kinerja Saat Ini. Aspek ini berupaya untuk

mengetahui tingkat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan





Pemerintah Daerah saat ini yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi core businesses dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk mengetahui tingkat pencapaian ini, data atau informasi dari para pemangku kepentingan utama dapat diperoleh melalui base line survey, wawancara, focused group discussion, analisis statistic, desk research, dan sebagainya. Secara obyektif, skor 1 - 5 diberikan untuk menilai masing - masing tingkat pencapaian kinerja yang ada saat ini;

b. Peningkatan Kinerja. Aspek ini berupaya untuk meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memiliki skor kurang dari 4 (yang berarti meningkatkan area ini akan memberikan dampak yang besar bagi para pemangku kepentingan). Aspek ini juga berupaya untuk mengidentifikasikan tingkat kesulitan melakukan perbaikan kinerja dimaksud dan memastikan apakah peningkatan kinerja dimaksud dapat dilakukan kurang dari 12 bulan, masih di dalam kendali penuh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan apakah masih termasuk bagian dari area reformasi birokrasi yang dicanangkan Pemerintah. Proses untuk menentukan skor dan persentasi perbaikan dilakukan melalui kesepakatan antara pimpinan dan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, aspek ini juga sudah mulai mengindentifikasikan kandidat untuk Quick Wins;

c. Penyiapan Sumber Daya. Aspek ini berupaya untuk mengidentifikasikan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan calon Quick Wins yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Sumber daya dapat mencakup ketersediaan sumber daya manusia, biaya dan juga keahlian. Aspek ini juga memeriksa sekali lagi apakah kandidat quick wins yang diusulkan memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dan memilih maksimum tiga (3) quick wins terbaik bila jumlah program yang diusulkan dan memenuhi persyaratan cukup banyak;

d. Penetapan Quick Wins. Aspek ini berupaya menetapkan quick wins yang telah melalui serangkaian analisis untuk siap diluncurkan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan quick wins dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 1. Tahap Persiapan, merupakan tahap persiapan kapabilitas

implementasi quick wins dan penyusunan metode monitoring dan evaluasi implementasi quick wins;

2. Tahap Implementasi dan Monitoring & Evaluasi, merupakan tahap pelaksanaan dan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan quick wins.





GAMBAR 1 LANGKAH LANGKAH DALAM PELAKSANAAN QUICK WINS Tahap Persiapan Tahap Implementasi dan Monitoring dan Evaluasi

Tabel 1





Pelaporan

Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap tahapan pelaksanaan. Oleh karena itu, baik laporan berkala maupun tahunan haruslah menjelaskan capaian kemajuan yang dihasilkan. Selain itu, penting untuk diingat terutama dalam menyusun rencana kerja adalah perkiraan waktu dari setiap langkah-langkah dalam penyusunan laporan. Berikut adalah langkah-langkah yang dimaksud: 1. Penyusunan laporan; 2. Presentasi laporan; 3. Revisi atau perbaikan bila diperlukan atas masukan laporan; 4. Menyampaikan laporan final.

Selanjutnya berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa program quick wins merupakan program terobosan percepatan pelayanan publik yang ditujukan untuk meningkatkan kepercayanan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan publik. Program quick wins ini pelayanannya lebih cepat dari standart prosedur operasional yang sudah ditetapkan sehingga nantinya harapan kedepan akan mampu menjawab tujuan dan cita cita dari reformasi birokrasi yang mana menekankan pada nilai nilai efisiensi dan efektivitas serta adanya penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri dan hasil - hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat.

3. KESIMPULAN

Pelayanan prima adalah kepedulian kepada masyarakat dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada instansi dan pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (quality

Tabel 2





nice), pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat secara konsisten dan akurat (handal), serta pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis (praktical needs) dan kebutuhan emosional (emotional needs) pelanggan.” Karena pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau daripada pelayanan sebelumnya.

Program quick wins itu merupakan program layanan percepatan dalam pemberian pelayanan atau excellent service dari mekanisme kerja yang seharusnya. artinya program quick wins ini merupakan layanan terobosan yang ditujukan kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi semakin meningkat . Untuk mengawal dan memandu pelaksanaan quick wins segera terwujud, maka perlu untuk memperhatikan pedoman pelaksanaannya yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2011 dengan memperhatikan Langkah-langkah penetapan Quick Wins. Jadi program quick wins pada intinya merupakan percepatan layanan dari standart prosedur operasional yang sudah ditetapkan sehingga harapannya akan memacu meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan public yang lebih baik lagi. Melalui quick wins diharapkan didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan quick wins nnatinya adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA Buku :

Barata, Atep Adya. 2004. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, Cetakan Kedua.

Daryanto dan Setyobudi, Ismanto. 2014. Konsumen dan Pelayanan Prima. Yogyakarta : Gava Media.

Islamy, M. Irfan. 2011. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Rahmayanty, Nina. 2010. Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sinambela, Lijan P. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cetakan Ke-6





Sutopo. 2003. Pelayanan Prima. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2011

Website:

http://izudinjosep.blogspot.com/2013/10/manajemen-perkantoran.html

http://izudinjosep.blogspot.com/2013/10/manajemen-perkantoran.html





PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM QUIZ DALAM MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA

Wisnu Wibisono

Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi, FKIP UNS


ABSTRACT

The objective of this research is to improve the activeness in Personnel Administration subject matter of the students in Grade XI-4 of Office Administration Program of State Vocational High School 1 of Karanganyar through the use of the Cooperative Learning of the team quiz type. This research used the classroom action research with two cycles. Each cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, observation, and reflection. The subjects of research were the students in Grade XI-4 of Office Administration Program of State Vocational High School 1 of Karanganyar. The data sources of research were a teacher, students, and documents. The data were collected through in-depth interview, observation, documentation, and test. They were validated by using the data triangulation and the method triangulation. The data were analyzed by using the descriptive comparative technique of analysis. The procedures of research include planning, implementation, observation, and reflection. The result of research shows that the application of the cooperative learning model of the team quiz type can improve the students’ activeness in Personnel Administration subject matter. Their activeness improves up to 44.22%. Prior to the treatment, their activeness is 31.89%. Following the treatment, it becomes 53.83% in Cycle I and 31.89% in Cycle II respectively. Thus, a conclusion is drawn that the application of the cooperative learning model of the team quiz type improves the student’s learning activeness of the students in Grade XI-4 of Office Administration Program of State Vocational High School 1 of Karanganyar. Keywords:The cooperative learning model of the team quiz type, students activeness


170


Surakarta, 19 September 2015 SNPAP “Pengembangan Ilmu dan Profesi

Administrasi Perkantoran: Tantangan dan Peluang”

1. PENDAHULUAN Persaingan global pasar bebas menuntut Indonesia untuk terus

bersaing menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap upaya untuk tetap dapat bersaing di kancah internasional. Sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya dapat diwujudkan melalui proses pendidikan disekolah. Proses pendidikan yang baik di lakukan tidak lepas dari peran guru. Guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan, karena itu guru harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang baik.

Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki proses pembelajaran adalah mengganti KTSP menjadi Kurikulum 2013. Dalam Kurikulum 2013 pembelajaran harus menggunakan pendekatan scientific learning. Pendekatan scientific adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa untuk membuat peserta didik secara aktif mengikuti pembelajaran melalui tahapan mengamati, bertanya, mencoba, menarik kesimpulan, dan menyajikan. Menggunakan pendekatan scientific learning membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran ( student center learning ).

Saat ini walaupun pemerintah mengharuskan menggunakan pendekatan scientific bagi sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, namun banyak guru yang masih kesulitan . Dalam pembelajran guru masih cenderung menggunakan metode ceramah, pembelajaran masih satu arah sehingga siswa kurang aktif di dalam kelas.

Permasalahan pembelajaran juga terjadi di SMK N 1 Karanganyar pada mata pelajaran Administrasi Kepegawaian kelas XI 4. Hasil pra observasi yang penneliti lakukan adalah saat kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Administrasi Kepegawaian terlihat masih banyak siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini di karenakan guru menggunakan model pembelajaran ceramah. Penggunaan model pembelajaran ceramah tersebut tidak mampu memacu keaktifan siswa di dalam kelas, sehingga tidak sesuia dengan pendekatan scientific learning. Berdasarkan data pra observasi dari jumlah 36 siswa kurang dari 31,3% siswa yang aktif di dalam kelas, lebih dari 68,7% siswa tidak aktif. Hal tersebut mengakibatkan pembelajaran yang tidak optimal.

Berdasarkan masalah diatas perlu adanya upaya merancang suatu konsep pembelajaran yang dapat menciptakan proses pembelajaran menyenangkan dan dapat memacu keaktifan didalam kelas, maka dari itu peneliti merancang model penelitian yaitu model pembelajaran kooperatif tipe team quiz. Tipe team quiz merupakan teknik yang tidak asing di mata siswa, karena pelaksanaannya hampir sama dengan kuis – kuis yang ada di televisi. Team quiz akan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, semua siswa akan tertarik untuk aktif dalam pembelajaran.

171




2. METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Karanganayar, Jl. Monginsisdi, No.1, Karanganyar, 57714. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas XI – 4 jurusan Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Karanganyar semester genap tahun pelajaran 2014/2015 pada pokok bahasan Administrasi Kepegawaian. Peserta didik kelas tersebut berjumlah 36 peserta didik.

Data dan Sumber Data

Ada dua jenis data dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dikumpulkan peneliti, yaitu: a. Data Kuantitatif yaitu data yang berupa keaktifan siswa b. Data Kualitatif yaitu data berupa informasi hasil wawancara

Adapun data dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan siswa pada saat proses pembelajaran

Menurut Arikunto (2013:172) Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Siswa Kelas XI – 4 Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Karanganyar,

yang terdiri dari 34 siswa perempuan dan 2 siswa laki-laki. b. Guru Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian SMK Negeri 1

Karanganyar.

Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi 2) Wawancara 3) Dokumentasi

Uji Validitas Data Adapun dari triangulasi yang ada hanya menggunakan dua teknik yaitu: 1) Triangulasi data 2) Triangulasi metode

Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis data deskriptif komparatif.

172





Deskripsi Hasil Pra Siklus Berdasrkan data lembar observasi keaktifan siswa di kelas XI-4 AP

mencapai 31,8%. Angaka tersebut di dapat dari total skor 36 siswa dari 5 indikator yang telah ditetapkan. Total skor adalah 229 dengan skor maksimal 720.

Deskripsi Hasil Siklus I

Berdasrkan data lembar observasi keaktifan siswa di kelas XI-4 AP mencapai 53,89%. Angaka tersebut di dapat dari total skor 36 siswa dari 5 indikator yang telah ditetapkan. Total skor adalah 194 dengan skor maksimal 360. Deskripsi Hasil Siklus II

Berdasrkan data lembar observasi keaktifan siswa di kelas XI-4 AP mencapai 76,11%. Angka tersebut di dapat dari total skor 36 siswa dari 5 indikator yang telah ditetapkan. Total skor adalah 274 dengan skor maksimal 360. Perbandingan Hasil Penelitian Antar Siklus

Siswa yang dinyatakan aktif mengalami peningkatan pada setiap siklus, sehingga capaian indikator yang ditentukan oleh peneliti tercapai. Adapun perbandingan hasil ketuntasan dari pratindakan siswa sebagai berikut :

Pada tabel dan perbanding grafik tersebut dapat diketahui bahwa keaktifan siswa setiap siklus meningkat cukup signifikan. Dapat dilihat pada prasiklus kategori sering aktif dan selalu aktif tidak nampak pada grafik, sebaliknya pada siklus kedua kategori tidak aktif tidak nampak pada grafik. Diketahui pada siswa tidak aktif menurun dari 33 siswa pada pra siklus, 9 siswa pada siklus pertama, dan tidak ada siswa yang tidak aktif pada siklus kedua. Pada siswa jarang aktif terdapat peningkatan dari 3 siswa pada pratindakan, 15 siswa pada siklus pertama, dan menurun pada

0

10

20

30

40

pra tindakan siklus1 siklus 2

tidak aktif

jarang aktif

sering aktif

selalu aktif

173




siklus kedua menjadi 8 siswa. Pada sering aktif terdapat peningkatan, pada pra tindakan tidak ada siswa yang sering aktif, pada siklus pertama meningkat menjadi 10 siswa, dan pada siklus kedua meningkat menjadi 16 siswa. Pada kategori selalu aktif terdapat peningkatan yang signifikan, pada pra tindakan tidak terdapat siswa yang selalu aktif, pada siklus pertama terdapat 2 siswa yang selalu aktif, pada siklus kedua terjadi peningkata yang signifikan mejadi 12 siswa.

Berikut grafik peningkatan angka persentase keaktifan siswa

setelah di oalah secara keseluruhan :

Grafik keaktifan siswa menunjukkan pada pra observasi keaktifan

siswa hanya mencapai 31,89%, kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi 53,83% dan pada siklus 2 meningkat secara signifikan menjadi 76,11%. Peningkatan terjadi signifikan pada setiap siklus dikarenakan setiap siklus selalu ada variasi tindakan untuk meningkatkan keaktifan siswa.

4. KESIMPULAN

Simpulan Penelitian Tindakan Kelas di kelas XI-4 Administrasi Perkantoran

SMK Negeri 1 Karanganyar dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus penelitian meliputi empat tahapan, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Observasi, dan (4) Refleksi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran team quiz dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran Administrasi Kepegawaian kelas XI-4 Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Karanganyar. Indikator ketercapaian penelitian sebagai berikut: 1. Keaktifan siswa meningkat dari pra tindakan terhitung hanya 11 siswa

atau 38,89 % meningkat 21,94 % pada siklus I menjadi 19 siswa atau 53,83 % dan meningkat 22,28 % pada siklus II menjadi 27 siswa atau 76,11 %. Sehingga dapat disimpulkan setelah dilakukan penelitian, pada keaktifan siswa terdapat peningkatan sebesar 44,22 %.

0

20

40

60

80

Pra Tindakan Siklus 1 Siklus 2

174




2. Pada pra tindakan ada 33 siswa tidak aktif, 3 siswa jarang aktif, dan tidak ada siswa pada kategori sering aktif dan selalu aktif. Pada siklus 1 terdapat 9 siswa yang tidak aktif, 15 siswa jarang aktif, 10 siswa sering aktif, dan 2 siswa selalu aktif. Pada siklus 2 keaktifan meningkat signifikan tidak terdapat siswa tidak aktif, terdapat 8 siswa yang jarang aktif, terdapat 16 siswa yang sering aktif, dan terdapat 12 siswa yang selalu aktif. Sehingga dapat disimpulkan setiap siklus siswa yang selalu aktif dan sering aktif meningkat, siswa yang tidak aktif menurun.

Pada setiap indikator keaktifan siswa mengalami peningkatan masing-masing sebagai berikut: 1. Dalam indikator “turut serta dalam tugas belajarnya” diketahui bahwa

pada pra tindakan total siswa yang mendapat tidak aktif ada 7 siswa, nilai jarang aktif ada 21 siswa, dan tidak ada siswa yang mendapat nilai sering aktif dan selalu aktif. Pada siklus 1 total siswa yang mendapat nilai tidak aktif 6 siswa, mendapat nilai jarang aktif ada 29, tidak ada yang mendapat nilai sering aktif, dan yang mendapat nilai selalu aktif ada 9 siswa. Pada siklus 2 total siswa yang mendapat nilai tidak aktif tidak ada, nilai jarang aktif ada 9 siswa, nilai sering aktif ada 12 siswa, dan nilai selalu aktif ada 15 siswa. Terjadi peningkatan pada jumlah siswa yang mendapat nilai sering aktif dan selalu aktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini keaktifan siswa meningkat.

2. Dalam indikator “terlibat dalam pemecahan masalah” diketahui bahwa pada pra tindakan total siswa yang mendapat nilai tidak aktif ada 30 siswa, nilai jarang aktif ada 3 siswa, nilai sering aktif 2 siswa dan selalu aktif 1 siswa. Pada siklus 1 total siswa yang mendapat nilai tidak aktif 17 siswa, mendapat nilai jarang aktif ada 10, nilai sering aktif 3 siswa, dan yang mendapat nilai selalu aktif ada 6 siswa. Pada siklus 2 total siswa yang mendapat nilai tidak aktif ada 2 siswa, nilai jarang aktif ada 9 siswa, nilai sering aktif 11 siswa, dan nilai selalu aktif ada 14 siswa. Terjadi peningkatan pada jumlah siswa yang mendapat nilai sering aktif dan selalu aktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa meningkat pada indikator ini.

3. Dalam indikator “bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya” diketahui bahwa pada pra tindakan total siswa yang mendapat nilai tidak aktif ada 35 siswa, nilai jarang aktif ada 1 siswa, tidak ada siswa yang mendapat nilai sering aktif dan selalu aktif. Pada siklus 1 total siswa yang mendapat nilai tidak aktif 16 siswa, mendapat nilai jarang aktif ada 11, nilai sering aktif 5 siswa, dan yang mendapat nilai selalu aktif ada 4 siswa. Pada siklus 2 total siswa yang mendapat nilai tidak aktif ada 3 siswa, nilai jarang aktif ada 10 siswa, nilai sering aktif 7 siswa, dan nilai selalu aktif ada 16 siswa. Terjadi peningkatan pada jumlah siswa yang mendapat

175




nilai sering aktif dan selalu aktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa meningkat.

4. Dalam indikator “Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah” diketahui bahwa pada pra tindakan total siswa yang mendapat nilai tidak aktif ada 27 siswa, nilai jarang aktif ada 9 siswa, dan tidak ada siswa yang mendapat nilai sering aktif dan selalu aktif. Pada siklus 1 total siswa yang mendapat nilai tidak aktif tidak ada, mendapat nilai jarang aktif ada 34, tidak ada yang mendapat nilai sering aktif, dan yang mendapat nilai selalu aktif ada 2 siswa. Pada siklus 2 total siswa yang mendapat nilai tidak aktif tidak ada, nilai jarang aktif ada 8 siswa, nilai sering aktif ada 18 siswa, dan nilai selalu aktif ada 10 siswa. Terjadi peningkatan pada jumlah siswa yang mendapat nilai sering aktif dan selalu aktif. Sehingga dapat disimpulkan keaktifan siswa pada indikator ini meningkat.

5. Dalam indikator “Melaksanakan diskusi kelompok sesuai perintah guru” diketahui bahwa pada pra tindakan total siswa yang mendapat nilai tidak aktif ada 36 siswa, dan tidak ada siswa yang mendapat nilai jarang aktif, sering aktif dan selalu aktif. Pada siklus 1 total siswa yang mendapat nilai tidak aktif ada 6 siswa, mendapat nilai jarang aktif ada 19 siswa, mendapat nilai sering aktif 10 siswa, dan yang mendapat nilai selalu aktif ada 1 siswa. Pada siklus 2 total siswa yang mendapat nilai tidak aktif ada 1 siswa, nilai jarang aktif ada 11 siswa, nilai sering aktif 12 siswa, dan nilai selalu aktif ada 12 siswa. Terjadi peningkatan pada jumlah siswa yang mendapt nilai sering aktif dan selalu aktif. Sehingga dapat disimpulkan keaktifan siswa pada indikator ini meningkat.

Saran Bagi Kepala Sekolah 1. Kepala sekolah lebih meningkatkan frekuensi supervisi akademik,

sehingga dapat mengetahui pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dengan demikian diharapkan kompetensi guru akan meningkat dalam melaksanakan proses pembelajaran

2. Menambah fasilitas buku mata pelajaran Administrasi Kepegawaian Sehingga dapat mendukung kegiatan pembelajaran, mengingat sumber belajar yang digunakan sangat terbatas.

Bagi Guru Mata Pelajaran 1. Guru diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan dalam mengajar.

Tipe team quiz terbukti dapat meningkatkan keaktifan siswa. 2. Guru diharapakan menggunakan tipe team quiz untuk mata pelajaran

lainnya yang sesuai dengan tipe team quiz.

176




3. Guru diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Sehingga, tujuan pembelajaran dapat tercapai.

4. Guru diharapkan dapat mengendalikan siswa dengan memberikan teguran yang tegas, sehingga siswa dapat lebih disiplin, tanggung jawab serta menghargai guru saat proses pembelajaran berlangsung.

Bagi Siswa 1. Siswa diharapkan lebih aktif pada dalam proses pembelajaran 2. Siswa diharapkan menghargai dan memperhatikan guru dalam proses

pembelajaran. 3. Siswa diharapkan bertanggung jawab pada tugas yang diberikan oleh

guru. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta: Rineka Cipta.

Djamarah, Syaiful Bahri. (2010). Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamruni. (2011). Strategi Pembelajaran. Yogyakarta: Insan Madani.

Sardiman, A.M. (2001). Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja Grafindo. Persada

Sudjana, Nana. (2010). Cara Balajar Siswa Belajar Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.

Suprijono, Agus. (2012). Cooperative Learning (Teori dan Aplikasi PAIKEM). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zaini, Hisyam,. Munthe, Bermawy,. Aryani, Sekar, Ayu,. (2008). Strategi Pembelajaran Aktif. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

177





Meirinawati

1, Indah Prabawati

2

1,2Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FIS, Universitas Negeri Surabaya

Email : [email protected], [email protected]

ABSTRAK Arsip yang dibuat dan diterima organisasi atau instansi baik pemerintah ataupun swasta perlu dikelola dalam sistem kearsipan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi. Realitas di lapangan , masih banyak ditemui organisasi atau instansi yang belum menyadari pentingnya fungsi arsip, sehingga arsip sering kali tidak diperhatikan, tidak diminati, atau dianggap tidak penting untuk dipahami dan diterapkan di perusahaan yang pada akhirnya tidak dibuat perencanaan dan pengendalian arsip yang baik. Menyadari hal tersebut maka sangat dibutuhkan untuk menerapkan sistem penyediaan dan penyimpanan informasi yang baik, efektif dan efisiensi melalui manajemen kearsipan yang handal. Sasaran dalam manajemen kearsipan yaitu untuk memberikan pelayanan dalam penyimpanan arsip serta menyediakan data dan informasi yang mudah dan cepat apabila dibutuhkan. Data atau informasi yang tersimpan dalam arsip, harus tersedia setiap saat apabila dibutuhkan oleh setiap orang. Selain itu manajemen kearsipan yang efisien dan efektif mempunyai pengaruh yang besar untuk penelusuran dan pencarian data atau informasi yang baik bagi pimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam manajemen kearsipan terdapat kegiatan-kegiatan antara lain : penciptaan, penggunaan, penyimpanan aktif, pemindahan menjadi penyimpanan in-aktif, dan pemusnahan atau pemindahan menjadi arsip historis. Sedangkan prosedur pengelolaan arsip terdiri dari beberapa tahap, yaitu prosedur penyimpanan arsip, prosedur peminjaman/pengambilan arsip, proses penyusutan arsip dan jadwal retensi arsip. Untuk dapat mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, maka memerlukan usaha 1). Penyempurnaan penyelenggaraan kearsipan dengan sebaik-baiknya, 2). berusaha untuk melengkapi peralatan dan sarana yang diperlukan dalam kearsipan, 3). mempersiapkan pegawai dalam bidang kearsipan yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kearsipan, 4). memberikan kompensasi dan penghargaan kepada petugas kearsipan (arsiparis). Selain itu manajemen kearsipan yang baik, berlandaskan pada sifat-sifat: 1). mudah ditangani dan paham untuk diikuti, 2). sistem arsip terjamin kesiapannya saat arsip diperlukan Kata Kunci : Manajemen kearsipan, efektif, efisien 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin deras pada

abad ini, menjadikan pentingnya kearsipan di dalam kehidupan instansi




178




pemerintah dan perusahaan swasta. Hal ini disebabkan kearsipan merupakan salah satu unsur dalam sistem informasi organisasi yang berisi data dan segala informasi yang berkaitan dengan instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu kearsipan dapat dipakai sebagai sumber atau bahan dalam penngambilan keputusan oleh pimpinan.

Menurut pendapat Nuraida (2012:92) yang dimaksud arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali”. Sedangkan pengertian pengarsipan masih menurut pendapat Nuraida (2012:92) yaitu kegiatan menyimpan warkat dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman agar tidak rusak atau hilang sebagai pusat ingatan atau sumber informasi suatu oganisasi. Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1971, pengertian arsip adalah : 1. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan

badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah

2. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan berbangsa. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa arsip adalah

segala dokumen yang mempunyai manfaat bagi instansi dan perlu untuk disimpan.

Permasalahan Kearsipan Realitas yang terjadi, masih banyak instansi baik pemerintah maupun swasta

yang belum menyadari akan pentingnya fungsi arsip. Seperti yang diungkapkan dalam Nuraida (2008:91,)”pada kenyataannya, penyimpanan data dan informasi dalam bentuk arsip sering kali tidak diperhatikan, tidak diminati, atau dianggap tidak penting untuk dipahami dan diterapkan di perusahaan sehingga tidak dibuat perencanaan dan pengendalian arsip yang baik”. Penyebab kurang diperhatikannya arsip misalnya instansi tidak memahami manajemen kearsipan secara baik yang berakibat pengelolaan kearsipan kurang efektif dan efisien. Menurut Nuraida (2012: 101) gejala kurang efektif dan kurang efisiennya sistem pengarsipan antara lain berupa : 1. Arsip yang dicari ada tetapi sulit untuk ditemukan kembali pada saat arsip

tersebut ditemukan. 2. Arsip-arsip penting yang diperlukan hilang. 3. Terjadi banjir arsip, yaitu arsip yang sama disimpan dibeberapa lokasi atau

tempat penyimpanan, atau arsip yang sudah kadaluwarsa/tidak berguna masih disimpan.

Dari hal tersebut maka diketahui fungsi data dan informasi sangat penting bagi kelancaran pekerjaan kantor dalam suatu instansi. Menyadari hal tersebut maka sangat dibutuhkan untuk menerapkan sistem penyediaan dan penyimpanan informasi yang baik, efektif dan efisiensi melalui manajemen kearsipan yang handal.

179




2. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Manajemen Kearsipan

Menurut pendapat Suraja (2006:62) manajemen kearsipan mengandung arti yaitu rangkaian kegiatan mengelola seluruh unsur yang digunakan atau terlibat di dalam proses pengurusan arsip. Manajemen kearsipan dilaksanakan dengan berdasarkan pada fungsi-fungsi manajemen yang berupa : 1. Aktivitas-aktivitas dari perencanaan kearsipan 2. Pengorganisasian bidang kearsipan 3. Penyusunan personalia (staf) bagian kearsipan 4. Pengarahan kerja dan pegawai kearsipan, dan pengawasan terhadap kegiatan

pokok (operasional) kearsipan (Suraja, 2006:62). Menurut Ricks & Gow dalam Suraja (2006:63), aktivitas-aktivitas dari

perencanaan kearsipan dilakukan dengan melakukan penyusunan pola klasifikasi sebagai sarana penataan arsip, penyusunan pedoman pemrosesan surat dan naskah masuk maupun keluar, penyusunan jadwal retensi arsip sebagai sarana penyusutan arsip dan perencanaan fasilitas. Sedangkan pengorganisasian kearsipan dilakukan dalam bentuk : 1. Melakukan pembagian kerja proses pengendalian surat dan naskah yang

masuk dan keluar, proses penataan dan penyusutan arsip 2. Menentukan hubungan kerja antarsatuan organisasi dengan pegawai di unit

kearsipan 3. Menentukan hubungan kerja antara unit kearsipan dengan unit-unit pengolah

surat/naskah (satuan-satuan organisasi lain) di dalam organisasi. (Suraja, 2006:63).

Sedangkan menurut Suraja (2006:63), penyusunan personalia (staf) di bidang kearsipan, mencakup pelaksanaan rekruitmen, seleksi, orientasi atau induksi, penempatan, penggajian dan penjaminan kesejahteraan, pengembangan dan pemberhentian pegawai yang mengurusi arsip organisasi. Masih menurut Suraja (2006:63) pelaksanaan fungsi pengarahan di dalam pengurusan arsip mencakup pemberian motivasi kepada pegawai arsip untuk memelihara dan meningkatkan moralitas kerjanya, menjaga komunikasi yang efektif untuk membina solidaritas dan semangat korps antar pegawai di bidang kearsipan dengan pegawai lain di dalam organisasi, dan memenuhi dan menggerakkan pegawai, mempengaruhi dan membawa mereka untuk berkonsentrasi pada pelaksanaan tugas-tugas kearsipan sebaik-baiknya sehingga tujuan kearsipan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan dalam tiga bentuk menurut pendapat Ricks dan Gow dalam Suraja (2006: 64), yaitu: 1. Pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan (precontrol) 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sedang berlangsung

(concurrent control) 3. Pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan (feedback control)

Dengan adanya fungsi-fungsi pengawasan tersebut, maka diharapkan dapat mengontrol jumlah warkat (arsip), memperbaiki kebijakan, prosedur dan metode kerja kearsipan, meminimumkan duplikasi arsip, memperbaiki ketepatan data dan

180




informasi, meningkatkan efisiensi biaya pelaksanaan kegiatan kearsipan, meningkatkan keselamatan arsip, meningkatkan kecepatan penemuan arsip, mengontrol efisiensi penggunaan kearsipan, memperbaiki proses kerja kearsipan, dan menjaga ciri-ciri arsip yang baik.

Jenis Arsip

Terdapat banyak jenis arsip dalam tata kearsipan menurut Nuraida (2012: 92), yaitu : 1. Arsip Dinamis

Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakansecara langsung dalam kegiatan kantor dalam setiap harinya, misalnya kegiatan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasional instansi. Arsip dinamis terdiri dari dua macam : a. Arsip Aktif, yaitu arsip yang dipergunakan secara terus menerus dalam

kegiatan kantor dalam instansi b. Arsip in-aktif, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi secara terus

menerus dalam kegiatan kantor dalam suatu instansi 2. Arsip Statis

Arsip statis adalah arsip yang setiap hari digunakan dalam kegiatan kantor, tetapi tidak secara langsung dan arsip tersebut tetap harus disimpan secara historis, misalnya dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasional instansi.

Siklus Hidup Arsip Semua jenis arsip akan mengalami yang namanya siklus hidup arsip. Siklus

hidup arsip tersebut menurut Nuraida (2012: 93) adalah sebagai berikut : 1. Tahap Penciptaan.

Tahap awal ini dokumen/warkattersebut diciptakan/dibuat. Setelah itu dokumen/warkat tersebut digunakan sebagai media penyampai informasi atau dasar dalam pengambilan kebijakan. Pada tahap ini dokumen atau warkat belum dapat dikategorikan sebagai arsip.

2. Tahap Penggunaan. Walaupun dokumen atau warkat telah selesai dipergunakan, dokumen/warkat masih dibutuhkan untuk waktu yang akan datang.Pada tahap ini dokumen/warkat tersebut bisa dikelompokkan sebagai arsip.

3. Tahap Penyimpanan Aktif. Dokumen atau Warka yang masih sering dipergunakan dalam berbagai kegiatan kantor di instansi perlu untuk disimpan di tempat penyimpanan arsip dengan status aktif.

4. Tahap pemindahan menjadi penyimpanan in-aktif Arsip terkadang ada yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan kantor dalam instansi, tetapi masih perlu disimpan. Hal ini apabila sewaktu-waktu

181




arsip tersebut dibutuhkan dalam kegiatan kantor. Arsip tersebut dapat dipindahkan menjadi arsip in-aktif

5. Tahap pemusnahan atau pemindahan menjadi arsip historis Arsip dimusnahkan apabila dokumen/warkat tersebut sudah tidak berguna lagi bagi kegiatan kantor dalam suatu instansi. Dengan pertimbangan dan alasan tertentu arsip yang tidak terpakai tetap disimpan sebagai arsip kuno, misalnya karena alasan historis.

Pada siklus hidup arsip, semua tahap tersebut sebaiknya dilalui oleh setiap

jenis arsip. Apabila salah satu tahap kurang mendapat penanganan yang baik, maka sistem kearsipan secara keseluruhan menjadi tidak efektif dan efisien lagi.

Sistem Klasifikasi Arsip (Sistem Indeks)

Secara umum, terdapat beberapa sistem klasifikasi atau sistem indeks dalam penyimpanan arsip, yaitu : 1. Sistem Alfabetis.

a. Penyimpanan arsip berdasarkan urutan kode abjad yang diberikan untuk nama orang, organisasi atau perusahaan, atau subjek.

b. Sistem Alfabet ini merupakan sistem yang paling banyak dipakai di berbagai instansi baik instansi negeri maupun swasta

c. Cocok dipergunakan dalaminstansi yang kecil atau arsip untuk individu.

2. Sistem Numerik a. Penyimpanan arsip berdasarkan kelompok dalam permasalahan yang

kemudian diberi urutan kode numerik yang diberikan untuk nama orang, organisasi atau instansi, atau subjek.

b. Sistem ini dapat dikombinasikan dengan sistem alfabetis `untuk menjaga urutan penyimpanan arsip (sistem alfabetis-numerik)

c. Sistem ini lebih tepat dipakai untuk arsip yang bersifat rahasia karena kode arsip tidak diketahui orang banyak, hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja.

Menurut Suparjati (2004:15), salah satu penyimpanan arsip berdasarkan nomor ini yang banyak dipakai adalah sistem persepuluhan atau disebut Sistem Klasifikasi Persepuluhan Dewey. Prinsip ini dibagi dalam sepuluh golongan besar (kelas), selanjutnya masing-masing golongan dibagi lagi ke dalam subgolongan, demikian selanjutnya

3. Sistem Geografis (Wilayah)

a. Arsip disimpan berdasarkan tempat (lokasi) nama geografis atau kode wilayah.Misalnya: nama kota, nama propinsi, nama negara dan lain-lain.

b. Penyimpanan arsip melalui sistem ini bisa dikombinasikan dengan sistem alfabetis untuk menjaga urutannya yang berdasar alfabet (sistem alfabetis-geografis)

182




b. Sistem ini lebih tepat dipakai untuk organisasi yang membagi wilayah operasinya berdasarkan wilayah atau geografis, seperti perusahaan distributor yang memiliki kantor cabang di berbagai tempat.

4. Sistem Subjek

a. Penyimpanan arsip berdasarkan topik atau subjek tertentu yang ada dalam kegiatan kantor dalam organisasi atau instansi. Misalnya: nama bagian, jenis produk, jenis transaksi, dan lain-lain.

b. Urutan subjek dengan menggunakan sistem klasifikasi alfabetis (sistem alfabetis-subjek).

c. Sistem ini lebih tepat untuk organisasi/instansi yang kegiatannya berkaitan dengan berbagai subjek, seperti produk, proyek, dan sebagainya.

5. Sistem Kronologis.

a. Penyimpananarsip berdasarkan urutan kronologis tanggal-bulan-tahun. b. Sistem ini umumnya bersifat sementara, sebelum arsip diklasifikasikan

berdasarkan sistem klasifikasi yang lain. Tanggal yang dijadikan pedoman merupakan tanggal datangnya surat

b. Umumnya pemakaian sistem ini bersifat sementara sebelum arsip diklasifikasikan berdasarkan sistem klasifikasi yang lain

Penerapan pengklasifikasian arsip dalam suatu instansi menggunakan

kombinasi dari beberapa sistem klasifikasi arsip yang bertujuan untuk mempermudah dan memepercepat penemuan kembali apabila arip tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan. Penentuan sistem klasifikasi arsip yang akan digunakan oleh instansi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan.

Penentuan penggunaan klasifikasi arsip tersebut menurut Nuraida (2012: 94) dengan mempertimbangkan: a. Ukuran perusahaan, aktivitas kantor dan perkembangannya. b. Jumlah catatan kantor/arsip c. Jenis/tipe arsip d. Cara penggunaan arsip e. Sifat kerahasiaan arsip

Hal tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada sistem klasifikasi arsip yang

terbaik yang bisa diterapkan di instansi karena harus disesuaikan kebutuhan, keadaan, situasi dan kondisi instansi tersebut.

Prosedur Pengelolaan Arsip. Prosedur pengelolaan arsip terdiri dari beberapa tahap menurut Nuraida

(2012:102), antara lain: 1. Prosedur penyimpanan arsip.

183




Dalam suatu instansi arsip terkadang sulit ditemukan kembali di tempatnya apabila dibutuhkan. Hal tersebut disebabkan karena kurang memperhatikan prosedur penyimpanan arsip. Tahap penyimpanan arsip terdiri dari : a. Pemeriksaan Dokumen/warkat.

Dokumen/warkat terlebih dahulu harus dipastikan sudah siap disimpan atau masih memerlukantindak lanjuth/diolah untuk kemudian disetujui dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, setelah itu dokumen disimpan.

b. Pemberian indeks/klasifikasi dan pencatatan arsip: Dalam hal ini pemberian indeks dilakukan dengan memilih dan membuat klasifikasi yang tepat pada dokumen/warkat, sesuai dengan sistem klasifikasi arsip, serta mencatat secara digital atau manual pada buku agenda atau kartu kendali.

c. Pembuatan cross-reference Pembuatan cross reference dapat dipergunakan apabila satu dokumen/warkat dapat dicari dengan beberapa cara yang berlainan

d. Penyimpanan arsip Pada proses penyimpanan arsip, dilakukan dengan menempatkan dokumen/warkat dalam folder sesuai dengan sistem klasifikasi arsip. Selanjutnya dokumen tersebut disimpan pada tempat penyimpanan yang sudah ditentukan. Sebelum proses penyimpanan arsip, memerlukan persiapan dalam penyimpanan dokumen/warkat. Menurut Wusanto (2004:177) persiapan dalam penyimpanan arsip meliputi : 1) Memisah-misahkan dokumen/warkat, yang kemudian

mengelompokkan dokumen/warkat menurut subyek dalam kartu kendali

2) Meneliti dokumen/warkat yang akan disimpan 3) Mengklasifikasi menurut permasalahannya untuk menentukan

subyeknya 4) Mengindeks yaitu kegiatan untuk menentukan judul atau caption suatu

dokumen/warkat

2. Prosedur peminjaman/pengambilan arsip Menurut Yatimah (2009:208), peminjaman arsip yaitu keluarnya arsip atau warkat atau dokumen dari tempat penyimpanan karena dibutuhkan oleh instansi. Peminjaman arsip ini memerlukan pencatatan agar petugas dapat mengetahui keberadaan arsip tersebut sehingga perlu menentukan prosedur atau tata cara peminjaman arsip. Masih menurut Yatimah, hal-hal yang perlu diatur dalam tata cara peminjaman arsip antara lain: a. Siapa yang berwenang memberikan ijin peminjaman arsip. b. Siapa yang diperbolehkan meminjam arsip c. Menetapkan jangka waktu peminjaman arsip d. Tata cara peminjaman arsip

184




e. Semua peminjaman arsip dicatat pada lembar peminjaman arsip.

3. Proses Penyusutan Arsip Dalam jangka waktu tertentu arsip semakin menumpuk ditempat penyimpanan hal ini menyebabkan kurang efektif dan kurang efisien didalam sistem kearsipannya. Dalam hal ini perlu melakukan penyusutan terhadap arsip. Penyusutan arsip menurut Yatimah (2009: 212) dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi arsip agar arsip-arsip yang diperlukan agar dapat cepat dan mudah ditemuka kembali. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penyusutan arsip yaitu ; a. Mendayagunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja ataupun sebagai

bahan referensi. b. Menghemat ruangan penyimpanan arsip, peralatan dan perlengkapan

arsip. c. Mempercepat penemuan kembali terhadap arsip yang dibutuhkan. d. Menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban Sedangkan menurut Nuraida 92012:105) tahap penyusutan arsip sebagai berikut: a. Penilaian arsip

Umumnya untuk kriteria penilaian arsip menggunakan sistem penilaian ALFRED yaitu menghitung berdasasarkan jumlah persentase dan nilai arsip berkisar antara 0 sampai 100. Menurut Nuraida (2012:105) terdapat empat golongan arsip, yaitu : 1) Arsip vital (persentase nilai 90 - 100). 2) Arsip penting (persentase nilai 50 - 89) 3) Arsip berguna (persentase nilai 10 - 49) 4) Arsip tidak berguna (persentase nilai 0 - 9)

b. Pemindahan arsip aktif menjadi arsip in aktif

Apabilai sebuah arsip sudah jarang sekali atau tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan kantor tetapi tetap harus disimpan, maka arsip tersebut bisa berubah menjadi arsip in aktif Menurut Sugiarto dan Teguh Wahyono (2005:99), terdapat rumus untuk mengetahui tingkat pemakaian arsip dalam kegiatan kantor. Adapun rumus tersebut adalah : Ratio pemakaian arsip = Jumlah Pamakaian x 100 Jumlah arsip yang disimpan

c. Pemusnahan arsip Pemusnahan arsip merupakan usaha atau tindakan dalam memusnahkan secara fisik arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan kantor atau sudah tidak mempunyai nilai guna (Barthos, 2003:105)r. Menurut Nuraida (2012:106) terdapat jenis arsip yang bisa dimusnahkan dalam jangka waktu tertentu, tetapi terdapat juga perubahan status arsip yaitu dari arsip in aktif menjadi arsip statis.

185




d. Pencatatan pemindahan atau pemusnahan Setiap pemindahan yang berakibat perubahan pihak penanggung jawab atau pengelola, perlu dibuatkan berita acara. Berita acara tersebut memuat antara lain sebagai berikut: 1) Daftar subyek arsip yang akan dipindahkan 2) Indeks arsip yang baru 3) Tanggal pemindahan 4) Lokasi dan tempat pemindahan yang baru 5) Bukti tanda terima yang ditandatangani oleh orang yang

menyerahkan arsip dan orang menerima arsip sebagai penanggung jawab arsip (Nuraida, 2012:106)

Sedangkan menurut Yatimah (2009:214), berita acara penghapusan arsip memuat keterangan sebagai berikut :

1) Nama kantor 2) Nama pejabat yang diserahi tugas untuk memusnahkan arsip 3) Surat keputusan pemusnahan 4) Jenis surat atau dokumen yang dimusnahkan 5) Waktu dan tempat penghapusan 6) Petugas yang ikut dalam proses pemusnahan 7) Cara pemusnahan 8) Saksi-saksi

4. Jadwal retensi arsip

Proses pemusnahan arsip dalarm manajemen kearsipan terdapat jadwal retensi arsip. Menurut Barthos (2003:110) jadwal retensi merupakan suatu daftar yang berisi kebijaksanaan seberapa lama sekelompok arsip dapat disimpan atau dimusnahkan. Sehingga dapat dikatakan jadwal retensi merupakan suatu daftar yang memperlihatkan : a. Lamanya tiap-tiap arsip disimpan pada file aktif sebelum dipindahkan ke

pusat penyimpanan arsip (file in aktif) b. Jangka waktu penyimpanan pada tiap-tiap arsip atau sekelompok arsip

sebelum dimusnahkan atau dipindahkan ke arsip nasional


Sasaran dalam manajemen kearsipan yaitu untuk memberikan pelayanan dalam penyimpanan arsip serta menyediakan data dan informasi yang mudah dan cepat apabila dibutuhkan. Data atau informasi yang tersimpan dalam arsip, harus tersedia setiap saat apabila dibutuhkan oleh setiap orang. Seperti yang dikemukakan oleh Nuraida (2012:101), tujuan penyimpanan arsip yaitu : 1. Sebagai bahan referensi, apabila instansi membutuhkan suatu data atau

informasi 2. Memberikan data atau informasi kepada pimpinan untuk pengambilan

keputusan 3. Memberikan keterangan yang sangat penting atau vital

186




Sedangkan menurut Yatimah (2009:184), tujuan penataan arsip sebagai

berikut : 1. Memberikan pelayanan dalam penyimpanan arsip 2. Menemukan kembali arsip secara tepat, lengkap, akurat, relevan, tepat serta

efektif dan efisien 3. Menunjang penyusunan arsip yang mempunyai daya hasil guna

Manajemen arsip yang baik dapat membantu pekerjaan atau tugas

administrasi yang dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi atau instansi. Selain itu manajemen kearsipan yang efisien dan efektif mempunyai pengaruh yang besar dalam kemudahan untuk penelusuran dan pencarian data atau informasi yang baik bagi pimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan dalam proses pengambilan kebijakan. Sehingga melalui manajemen kearsipan tersebut akan dapat mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Tujuan kearsipan dapat terlaksana dengan baik yang dapat mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, maka memerlukan berbagai usaha. Usaha tersebut menurut Yatimah (2009:184) adalah sebagai berikut : 1. Penyempurnaan penyelenggaraan kearsipan dengan sebaik-baiknya 2. Berusaha untuk melengkapi peralatan dan sarana yang diperlukan dalam

kearsipan 3. Mempersiapkan tenaga atau pegawai dalam bidang kearsipan yang

mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kearsipan 4. Memberikan kompensasi dan penghargaan kepada petugas kearsipan

(arsiparis)

Selain itu manajemen kearsipan yang baik, berlandaskan pada sifat-sifat sebagai berikut : 1. Mudah ditangani dan paham untuk diikuti 2. Sistem arsip terjamin kesiapannya saat arsip diperlukan, yaitu :

a. Mudah untuk ditemukan atau ditelusuri. Caranya : 1) Menggunakan kombinasi klasifikasi arsip yang disesuaikan dengan

situasi dan kondisi di kantor 2) Penggunaan peralatan dan tempat penyimpanan arsip yang optimal 3) Menggunakan sistem pencatatan yang baik

b. Isi surat cukup singkat, padat, lengkap dan jelas c. Terjamin keamanannya dalam sistem kearsipan d. Jelas sistem rujukan silang (cross reference)

3. KESIMPULAN

Pemberian pelayanan dalam penyimpanan arsip serta penyediaan data atau informasi yang mudah dan cepat apabila dibutuhkan, merupakan sasaran dalam manajemen kearsipan.

187




Data atau informasi yang tersimpan dalam arsip, harus tersedia setiap saat apabila dibutuhkan oleh setiap orang

Manajemen arsip yang baik dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi atau instansi. Selain itu manajemen kearsipan yang efisein dan efektif mempunyai pengaruh yang besar dalam kemudahan untuk penelusuran dan pencarian data atau informasi yang baik bagi pimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan dalam proses pengambilan kebijakan. Sehingga melalui manajemen kearsipan tersebut akan dapat mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA Amsyah, Zulkifli. (2003). Manajemen Kearsipan. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama Barthos, Basir.(2003). Manajemen Kearsipan Untuk Lembaga Negara, Swasta, dan

Perguruan Tinggi. Jakarta. Bumi Aksara Dewi, Irra Chrisyanti. (2011). Manajemen Kearsipan. Jakarta. Prestasi Pustaka

Publisher Nuraida, Ida. (2012). Manajemen Administrasi Perkantoran.Yogyakarta.Kanisius. Sugiarto, Agus dan Teguh Wahyono. (2005). Manajemen Kearsipan Modern.

Yogyakarta. Gava Media Suparjati, dkk. (2004). Tata Usaha dan Kearsipan. Yogyakarta. Kanisius Suraja, Yohannes. (2006). Manajemen Kearsipan. Malang. Dioma Wursanto. (2004). Kearsipan 1. Yogyakarta. Kanisius Yatimah, Durotul. (2009). Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Keahlian :

Kesekretarisan Modern dan Administrasi Perkantoran. Bandung. Pustaka Setia

188




PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA ADMINISTRASI PERKANTORAN MELALUI KKNI DAN KETERPAKAIAN

LULUSAN DI PASAR KERJA

Wiedy Murtini

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS


ABSTRAK

Tantangan Sumberdaya manusia global menuntut peningkatan kualitas melalui penguasaan Kompetensi berstandar Nasional dan juga Global. Kompetensi terkait erat dengan Kerangka Kualifkasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga diperlukan adanya penyelarasan antara lulusan PT dengan dunia kerja. Dengan penyelarasan ini diharapkan pada setiap lulusan bisa terpakai dan terserap di dunia kerja. Strategi untuk keterpakaian lulusan Pendidikan Administrasi Perkantoran (PAP) dalam dunia kerja adalah dengan memahami capaian pembelajaran (learning outcomes) dan kompetensi PAP yang diimplementasikan kedalam kurikulum yang mengarah pada tercapainya kualifikasi lulusan sesuai deskriptor atau indikator yang ditetapkan sebagai tolak ukur ketercapaian pembelajaran. Lulusan Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan kurikulum berbasis KKNI akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Agar lulusan memenuhi standar kompetensi yang diinginkan oleh masyarakat pengguna perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Kata Kunci: sumberdaya manusia, KKNI, keterpakaian, pasar kerja.

1. PENDAHULUAN Pada hakekatnya pendidikan adalah pembelajaran sepanjang hayat, oleh

karena itu pendidikan harus memberikan bekal kemampuan untuk hidup bagaimana hidup. Untuk bisa hidup bagaimana hidup, memerlukan sesuatu yang bermakna, yaitu denga mengembangkan potensi yang ada agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Manusia yang cerdas intelektual, emosional dan spiritual, dapat disebut sebagai sumberdaya manusia berkualitas. Manusia yang berkualitas akan dapat bekerja dan menciptakan pekerjaan sekaligus lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak. Penciptaan lapangan pekerjaan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan perekonomian suatu negara, meningkatkan pendapatan nasional dan mensejahterakan bangsanya. Sumberdaya manusia yang berkualitas mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh manusia yang tidak bisa ditiru oleh pesaing mereka dan biasanya bertahan lama dan berkelanjutan. Sedangkan keunggulan komparatif


189




adalah keunggulan yang dimiliki seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain, bisa ditiru, harus dikembangkan terus agar bisa bertahan lama (wiedy, 2009).

Lebih luas lagi, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (wiedy, 2008).

Sunaryo Kartadinata (2009:2) menyatakan, fungsi pendidikan nasional yang ditegaskan dalam UU Sisdiknas mengisyaratkan tiga ranah tujuan sebagai tujuan utuh pendidikan yang harus dicapai. Ketiga ranah itu adalah, pengembangan watak dan peradaban bangsa sebagai tujuan eksistensial, pencerdasan kehidupan bangsa sebagai tujuan kolektif, dan pengembangan potensi peserta didik sebagai tujuan individual. Selanjutnya dinyatakan bahwa, tujuan eksistensial dan tujuan kolektif pendidikan bukanlah sebuah agregasi tujuan individual, melainkan sebuah keutuhan yang mengandung perekat kultural yang harus dikembangkan, diperkuat, diubah dan diperbaiki pada diri setiap peserta didik melalui upaya pendidikan. Oleh karena itu, fungsi dan tujuan pendidikan tersebut di atas menunjukkan bahwa pendidikan di setiap satuan pendidikan harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan individual, tujuan kolektif, dan tujuan ekstensial.

Rousseau (Emile, 1762), tujuan utama pendidikan adalah memberi kemampuan pada manusia untuk hidup di masyarakat. Kemampuan ini berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diterima masyarakat yang berkaitan dengan aspek afektif. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantoro bapak pendidikan Indonesia, dalam buku bagian pertama tentang” Pendidikan”, bahwa untuk menciptakan sistem pengajaran yang akan berfaedah bagi perikehidupan bersama, haruslah sistem itu disesuaikan dengan hidup dan penghidupan rakyat (2004: 3). Permasalahannya adalah apakah pendidikan di masing-masing satuan pendidikan telah diselenggarakan dengan baik, dan mencapai hasil seperti yang diharapkan?

2. PEMBAHASAN

PENGERTIAN KOMPETENSI

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ada delapan standar nasional pendidikan yaitu: Standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus selalu ditingkatan secara berencana dan berkala. Adapun yang dimaksud standar isi menurut ketentuan umum pasal 1, PP tentang Standar Nasional Pendidikan adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, dalam

190




pasal 5 disebutkan standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian setiap lulusan pada setiap jenjang pendidikan dituntut untuk menguasai kompetensi tertentu.

Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002. tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi menyatakan, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Selanjutnya dalam Keputusan Mendiknas tersebut menyatakan, seorang yang kompeten harus dapat memenuhi persyaratan: (i) landasan kemampuan pengembangan kepribadian, (ii) kemampuan penguasaan ilmu dan ketrampilan (know how and know why), (ii) kemampuan berkarya (know to do), (iii) kemampuan mensikapi dan berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri, menilai dan mengambil keputusan secara bertanggungjawab (to be), dan (iv) dapat hidup bermasyarakat dengan bekerjasama, saling menghormati dan menghargai nilai-nilai pluralisme, dan kedamaian (to live together). Seseorang akan dikatakan kompeten pada suatu bidang, jika telah memenuhi 3 domain kompetensi pada bidang tersebut, yaitu domain Skill (Ketrampilan/Psikomotorik), domain Knowledge (Pengetahuan/Kognitif) serta domain Attitude (Sikap/Afektif).

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai karakteristik personal yang dapat membawa pada kinerja yang lebih tinggi. Karakteristik-karakteristik ini adalah bakat (talenta alam, mudah dikembangkan), kemampuan (aplikasi praktis dari bakat) dan pengetahuan (informasi yang dibutuhkan untuk pencapaian tugas), (David McClelland dalam Cut Zurnali ,2010). Richard E. Boyatzis (2008) mengemukakan ; kompetensi merupakan karakteristik-karakteristik dasar seseorang yang menuntun atau menyebabkan keefektifan dan kinerja yang menonjol.

Kompetensi (competency) dapat didefinikan sebagai akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur. Mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya (KKNI, 2012). DIAGRAM KOMPETENSI

Dalam proses pembelajaran, untuk mencapai tingkatan mampu melakukan atau melaksanakan diperlukan tahapan-tahapan tertentu, seperti yang digambarkan dalam Diagram Kompetensi yang dikenal dengan Miller`s Triangle.

191




Gambar 1: Sumber : Miller`s Triangle (dalam buku Dies Natalis Unsri ke 46

th.2008:10

Pada tahap awal pencapaian kompetensi (KNOWS), peserta didik hanya mengetahui sesuatu secara umum tentang apa yang dipelajarinya. Apabila kita mengambil contoh mata kuliah manajemen kearsipan , peserta didik hanya mengetahui bahwa manajemen kearsipan mempelajari tentang pengelolaan arsip , tanpa tau bagaimana cara mengelolanya secara teknis (KNOW HOW). Dalam kaitannya dengan manajemen kearsipan, peserta didik sudah mengetahui bagaimana cara mengelola arsip dengan sistem-sistem tertentu yang dipahaminya. Tahap berikutnya adalah tahap dimana peserta didik dapat menunjukkan bagaimana melaksanakannya (SHOWS HOW). Ketika peserta didik diberi tugas dosen/guru untuk mendemonstrasikan bagaimana menata arsip ke dalam filing cabinet dengan sistem tertentu ( misal dengan sistem kronologis), peserta didik tersebut dapat menunjukkan bagaimana melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Pada tahap puncak kompetensi (DOES) adalah dimana peserta didik mampu melaksanakannya secara nyata di dalam praktik, misalnya diaplikasikan dalam mata kuliah praktik simulasi perkantoran atau pada praktik magang administrasi perkantoran/DUDI di kantor-kantor atau perusahaan, dimana arsip-arsip yang berserak dapat dikelola dan ditata dengan baik secara sistematis sehingga mudah diketemukan kembali apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.

DOES

(mampu

melaksanakan)

SHOWS HOW (dapat

memperlihatkan bagaimana

melaksanakan)

KNOW HOW(Tahu secara

teknis)

KNOWS (Hanya tau secara umum)

192




PARADIGMA PERGURUAN TINGGI BERBASIS KKNI Paradigma baru dalam dunia pendidikan di Perguruan Tinggi, Kompetensi

terkait erat dengan Kerangka Kualifkasi Nasional Indonesia, sehingga diperlukan adanya penyelarasan antara lulusan PT dengan dunia kerja. Dengan penyelarasan ini diharapkan pada setiap lulusan bisa terpakai dan terserap di dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Dikti dan Penyelarasan Pendidikan dan Duna Kerja, Kemendikbud, Dewan Pelatihan Kerja Nasional-Kemennakertrans, telah berhasil menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pendidikan adalah bagaimana mengembangkan peserta didik agar dapat hidup dalam masyarakat maka sudah seharusnya sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi – 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Yang dimaksud Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran (LO) yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

Gambar 2: Kesetaraan capaian pembelajaran dari berbagai jenis pendidikan Sumber: KKNI, Dirjen Dikti 2010/2011, Kemendiknas RI.

9 7

6

5 4

3 2

9 8 S3

S2

S1

SMA

SMPSD

SPESIALIS

PROFESI

D4

D3 D2

D1 SMK

SMP SD 1

193




Lulusan Strata Satu (1) terletak pada level 6 (enam) dengan capaian sebagai berikut: 1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS

pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi (KKNI, 2012).

Tujuan KKNI ini adalah, diharapkan para lulusan Perguruan Tinggi dan

sumberdaya manusia Indonesia pada umumnya akan setara dengan Sumberdaya asing dimanapun juga.

KOMPETENSI DAN KETERPAKAIAN LULUSAN PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Dalam UU Sisdiknas Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) diartikan sama dengan Kompetensi yang dinyatakan dengan huruf awal “K” besar. Sedangkan dalam UU No. 13/2003 dan dalam berbagai dokumen Nasional Qualification Framework (KKNI) , pemahaman kompetensi dengan huruf awal kecil “kompetensi” memiliki dimensi lebih sempit ( Sosialisasi KKNI,2012).

Dalam UU RI No. 20 tahun 2003, Sisdiknas, pasal 61, ayat 3 tentang sertifikasi menjelaskan, yang dimaksud dengan Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi

Learning Outcomes atau capaian pembelajaran adalah; “statements that describe significant and essential learning that learners have achieved, and can reliably demonstrate at the end of a course or program. In other words, learning outcomes identify what the learner will know and be able to do by the end of a course or program”. (Source: Guidelines to the Development of Standards of Achievement through Learning Outcomes, 1994. Gollege Standards and Accreditation Committee). Dalam KKNI, Landasan Aturan dan Penggunaan Learning Outcomes dan Kompetensi, Direktorat Pembelajaran dan kemahasiswaan, Dirjen Kemendikbud R.I, (2012) yang dimaksud Capaian Pembelajaran (learning outcomes) adalah internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis,ketrampilan, afeksi, dankompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu dan melalui pengalaman kerja. Peraturan Presiden

194




tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 menyatakan; Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Sumber : KKNI 2012

CAPAIAN PEMBELAJARAN (LO) MAHASISWA STRATA 1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG DISUSUN ASPAPI (2011)

Mahasiswa Strata 1 Administrasi perkantoran yang berhasil adalah para calon guru yang mampu menunjukkan kemampuan teoretis dan aplikasi bidang kependidikan Administrasi perkantoran dengan tingkat keahlian dan ketrampilan penguasaan: a. Teknologi informasi yang terdiri dari unit-unit kompetensi teoretis dan

praktis yang berhubungan dengan informasi dan mengoperasikan peralatan teknologi informasi perkantoran modern perkantoran modern dalam merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi pekerjaan administrasi perkantoran dengan dukungan bidang teknologi informasi umumnya

b. Administrasi terdiri dari penguasaan kompetensi kependidikan administrasi perkantoran mulai dari proses perencanaan, pembuatan, penerimaan, pengumpulan, pendataan, dan pendesiminasian informasi untuk tindak lanjut.

c. Pelayanan kemasyarakatan terdiri dari beberapa kompetensi bidang pelayanan kepada lingkungan internal dan eksternal bidang keguruan.

d. Bahasa Inggris terdiri dari unit kompetensi yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar dalam berkomunikasi lisan maupun tertulis dengan kualifikasi profesional bidang administrasi perkantoran.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Affective

domain science

e

knowledge

Knowhow skill

KOMPETENSI

195




e. Administrasi Keuangan kemampuan untuk menyusun, mengelola keuangan pada lingkup pengelolaan organisasi.

f. Pengembangan diri kemampuan pengelolaan pekerjaan secara efektif dan efisien dalam melaksanaan setiap pekerjaan perkantoran dan kemampuan mengembangkan kepribadian diri sebagai guru profesional (ASPAPI,: Learning Outcomes S1 Administrasi Perkantoran, 2011).

Pengembangan Kurikulum berbasis KKNI untuk peningkatan kualitas SDM dan keterpakaian lulusan Administrasi perkantoran

Seperti sudah dijelaskan dimuka bahwa KKNI disusun sebagai suatu kerangka penjejangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja. Sembilan jenjang kualifikasi SDM Indonesia yang disusun dalam KKNI secara komprehensif mempertimbangkan dua sisi penting yaitu relevansi pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan kompetensi kerja (job competence) dalam ranah dunia kerja serta capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh suatu proses pendidikan (KKNI, Dirjen Dikti 2010/2011, Kemendiknas RI).

Dari uraian tersebut di atas, strategi untuk keterpakaian lulusan Pendidikan Administrasi Perkantoran (PAP) dalam dunia kerja adalah dengan memahami capaian pembelajaran (learning outcomes) dan kompetensi PAP yang diimplementasikan kedalam kurikulum yang mengarah pada tercapainya kualifikasi lulusan sesuai deskriptor atau indikator yang ditetapkan sebagai tolak ukur ketercapaian pembelajaran.

Tentu saja agar bisa terstandar dan terukur dengan baik perlu peran BSNP menyusun Standar Nasional Pendidikan untuk tercapainya kualifikasi yang mengarah pada KKNI. Selain lembaga BSNP juga diperlukan peran serta dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Fakultas, jurusan, Prodi) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (BAN PT) untuk melakukan kegiatan asesmen kualifikasi capaian pembelajaran.

3. KESIMPULAN

Kompetensi terkait erat dengan Kerangka Kualifkasi Nasional Indonesia, sehingga diperlukan adanya penyelarasan antara lulusan PT dengan dunia kerja. Dengan penyelarasan ini diharapkan pada setiap lulusan bisa terpakai dan terserap di dunia kerja.

Strategi untuk keterpakaian lulusan Pendidikan Administrasi Perkantoran (PAP) dalam dunia kerja adalah dengan memahami capaian pembelajaran (learning outcomes) dan kompetensi PAP yang diimplementasikan kedalam kurikulum yang mengarah pada tercapainya kualifikasi lulusan sesuai deskriptor atau indikator yang ditetapkan sebagai tolak ukur ketercapaian pembelajaran.

Agar lulusan memenuhi standar kompetensi yang diinginkan oleh masyarakat pengguna perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yaitu berupa Standar Kompetensi yang terukur yang

196




disepakati, tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "stakeholders" di bidangnya. ASPAPI sebagai Asosiasi Sarjana dan Praktisi Perkantoran Indonesia ikut bertanggung jawab di sini di dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum dan SKKNI lulusan Administrasi Perkantoran.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

DAFTAR PUSTAKA ASPAPI, 2010. Learning Outcomes S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran . Hasil

sidang komisi penyusunan Learning Outcomes. Yogyakarta: Selasa/15 Pebruari 2011

Boyatzis, Richard E., 2008-A, Competencies in The 21st Century, Journal of Management Development, Vol. 27 No. 1, pp. 5-12

Cut Zurnali, 2010, Learning Organization, Competency, Organizational Commitment, dan Customer Orientation : Knowledge Worker - Kerangka Riset Manajemen Sumberdaya Manusia di Masa Depan, Bandung: Unpad Press.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI . 2012. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia: Landasan Aturan dan Penggunaan Learning Outcomes dan Kompetensi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendiknas RI. 2010-2011. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia : Kajian tentang Implikasi dan Strategi Implementasi KKNI.

Ki Hajar Dewantoro, 2004. Bagian Pertama: Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Kartadinata, Sunaryo 2009. Terapi dan Pemulihan Pendidikan. Bandung: UPI Press.

Murtini. Wiedy 2009. Kewirausahaan pendekatan success story. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Murtini, Wiedy 2008. Pendidikan Kewirausahaan Sebagai Sarana untuk Membangun Karakter Bangsa

Makalah disampaikan dalam seminar nasional rekonstruksi kurikulum kewirausahaan, Prodi MPE,Pasca Sarjana.

197




ELECTRONIC-DOCUMENTS SEBAGAI LANGKAH PRAKTIS EFISIENSI ORGANISASI DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Anton Subarno Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret,Surakarta


ABSTRAK

Penggunaan dokumen sebagai sarana belajar sudah menjadi trend saat ini.

Menyimpan data dalam sebuah server online saat ini sangat mudah dan setiap saat

dibutuhkan dapat diakses. Kelebihan penyimpanan data di server online adalah

pengguna tidak perlu membawa perangkat hardware penyimpan data. Cukup

mengakses server saja sudah bisa menggunakan file atau data yang telah disimpan.

Salah satu server yang menyediakan fasilitas menyimpan saat ini adalah google drive.

Semua data yang bersifat software dapat disimpan dimedia ini. Para akademisi dapat

menggunakan fasilitas google untuk digunakan sebagai gudang penyimpanan data

pembelajaran. Pemberian nama e-document harus mengandung arti sehingga mudah

ditemuka kembali. Pemberian nama dokumen yang baik meliputi nama pengarang,

tanggal pembuatan, instansi asal, dan deskripsi isi.Keuntungan peggunaan dokumen

elektronik adalah menghemat waktu dan menghemat biaya opeasional. Penghematan

biaya operasional meliputi biaya tenaga operator, salah simpan, kantor dan tempat

penyimpanan, kertas

Kata kunci: Dokumen elektronik, efisiensi, Organisasi

1. PENDAHULUAN

Di berbagai belahan dunia baik secara individu, instansi, maupun pemerintah semuanya sudah menerima keberadaan teknologi informasi. Pada tahun 1977 kurang dari 50.000 komputer pribadi yang dioperasikan, pada tahun 2002 lebih dari satu milyar computer telah beredar dan dioperasikan di seluruh penjuru dunia. (Keakopa, et al, 2009:1). Tidak seperti halnya computer, penggunakan kertas sebagai pencatat dokumen sangatlah sulit untuk di hapuskan karena selain sebagai bukti tifisik dokumen kertas mudah difahami meskipun oleh orang yang tidak pernah berkerja dikantor. Salah satu tantangan teknologi adalah bagaimana mengubah dari kebiasaan menggunakan kertas diganti dengan cara elektronik meskipun tidak mudah menggunakan dokumen elektronik. Perlu pengetahuan dan keahlian tertentu agar familier dengan dokumen elektronik (Keakopa, et al, 2009:1).

198




Saat ini computer bukanlah sebuah barang mewah yang hanya dimiliki dan dioperasikan oleh kalangan tertentu, tetapi sudah dianggap sebagai peralatan tulis menulis biasa layaknya pensil dan kertas. Computer termasuk juga sebagai salah satu perangkat komunikasi sebagimana Azih (2013:194-195) menyebutkan bahwa komunikasi meliptui word processor, computer, internet, database management, electronic mail (e-mail), electronic commerce, teleconferencing, dan videoconferencing. Sedang telekomunikasi meliputi telepon, masin fax, telepon seluler, reprography, dan micrograph. Keberadaan ICT sangat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi, sebagaimana Nwaokwa dan Okoli (2012:96) mengeneralisasi bahwa suberdaya ICT seperti email, internet, videoconferencing telah membuat informasi dan komuniasi menjadi sangat mudah dalam organisasi modern dimana sekretaris atau orang yang mengoperasikan membutuhkan keahlian khusus guna menjalankan tugasnya.

Saat ini sudah banyak free software yang bisa digunakan untuk membaca dokumen elektronik. Dua trend utama dalam menyimpan sebudah dokumen elektronik yaitu Zip dan format pdf (Ragaisis et al, 2012:113). Mengingat perlunya pengetahuan dan keahlian tertentu agar familiar dengan dokumen elektronik maka bagi penyelenggara arsip dan dokumen perlu berkolaborasi dengan universitas yang bisa memberikan pelatihan (Ngulube & Tafor, 2006: 76)

2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan permasalahan dalam makalah ini adalah apakah keberadaan e-document sangat efektif dalam efisiensi organisasi di Universitas Sebelas Maret?


Dalam Recana Induk Penelitian (RIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) dibidang Teknologi Komunikasi Informasi adalah Sebelas Maret University e-Campus (Digital Universitiy) pada tahun 2020 dan pada tahun 2020 – 2025 memiliki misi : Masyarakat Sadar Informasi: Kemandirian ICT untuk kehidupan kebangsaan yang lebih sejahtera.

Dalam mendukung Digital Unversity, tentu sangat perlu untuk dimulai dari tata kelola dan layanan kepada sivitas yang berbasis elektronik. Tujuan pelayanan berbasis elektronik adalah kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna.

Management database memegang peran penting dalam akses informasi baik melalui komputer maupun handphone. Banyak sekolah menambahkan materi pelajaran data warehousing atau manajemen data administrasi untuk mengkover topic ini (Hoffer et al, 2011:4). Konsep dasar database adalah koleksi terorganisai dari data yang saling berkaitan secara logis (Hoffer et al, 2011:5). Sedang database management system (DBMS) adalah software yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan databse (Connolly, 2002:4). Masyarakat pada umumnya sudah sering menggunakan database management system meskipun tidak disadari, sebagai contoh pembelajanaan di Super Market, pembelajaan dengan Cedit Card, membayar tiket perjalanan, menggunakan data perpustakaan, mengakses internet dan lain sebagainya.

199




Pembuatan data-based dicetuskan oleh Barry Devlin dan Paul Murphy pada tahun 1980-an. Konsep awal yang diperkenalkan adalah perlunya membuat manajemen data berkala pada sebuah data based. Data yang digabung dalam data based tersebut disebut data historis (Johnston dan Weis, 2010: 13). Data historis inilah sampai sekarang masih digunakan. Data induk berbasis interaksi meliputi 10 hal yaitu (1) Desain tampilan data Induk inventaris digital harus mudah dikenali / familierize, (2) Status akses dalam program data induk inventaris digital mudah diketahui, (3) Menu yang di sediakan dalam desain data induk inventaris digital sesuai dengan keadaan kantor setempat, (4) Pengguna sistem data induk inventaris digital bisa mengakses dengan leluasa, (5) Sistem yang digunakan dalam data induk inventaris digital harus terstandar dan konsisten, (6) Sistem yang disediakan oleh inventaris digital bisa memperkecil tingkat kesalahan, (7) Pengguna sistem inventaris digital diharapkan lebih memahami daripada sekedar menggunakan, (8) Penggunaan sistem inventaris digital lebih fleksibel dan efisien, (9) Desain sistem inventaris digital mengandung unsur seni dan minimalis, (10) Membantu pengguna untuk mengenal, mendiagnosa, me-recover kesalahan (Nielsen, J., 2005 dalam Tiziana Catarci, et al, 2010:4)

Inventaris barang secara digital meliputi tiga aspek yaitu desain data base, mitra kerja, dan spesifikasi barang inventaris (Sutaryadi, 2012). Desain inventaris digital di Universitas Sebelas Maret meliputi 3 aspek utama yaitu desain database, mitra kerjasama konsisten, spesifikasi barang inventaris. Setiap aspek memiliki unsur pendukung yaitu: 1. Desain Database, meliputi enam unsur:

Tampilan mudah dikenali, status pengguna mudah diketahui, menu sesuai

dengan keadaan kantor, terstandar dan konsisten, dapat memperkecil tingkat

kesalahan, dapat mendiagnosa kesalahan yang terjadi.

2. Mitra Kerjasama, meliputi tujuh unsur yaitu:

Identitas perusahaan pembuat, distributor, tanggal pembelian, deskripsi fisik

barang, bahasa operasional, hubungan mitra kerjasama, bukti mitra kerja

3. Spesifikasi Barang Inventaris, meliputi sepuluh unsur pendukung yaitu:

Harga, jumlah, tanggal penerimaan, jadwal pemeliharaan, identitas pengguna,

kode lokasi pengguna, kode universitas, kode barang, nomor catat, kode

bagian.

Pendokumentasian bahan ajar secara elektronik tidak disadari sudah digunakan oleh civitas akademika. Sebagai contoh adalah penggunaan email sebagai sarana komunikasi sekaligus bukti komunikasi yang tersimpan dalam email. Contoh lainnya adalah penggunaan google drive, google spreadsheet, google form, google presentasi dan lain sebaginya.

Berdasar General Guidelines for implementing an Electronic Document and Records Management System bahwa pemberian nama sebuah document harus meliputi nama pengarang, tanggal pembuatan, institusi, dan deskripsi isi (2009:18). Pengarang adalah nama orang yang membuat. Tanggal pembuatan merupakan tanggal dokumen dibuat. Institusi atau department merupakan nama

200




instansi yang menyelenggarakan kegiatan pendokumentasian. Dan deskripsi isi merupakan uraian singkat tentang produk yang dibuat.

Kelebihan dokumen elektronik adalah menghemat waktu dan menghemat biaya opeasional (Milliken, 2011:9). Menghemat waktu dapat dibuktikan saat mencari, mengantar, dan mengkomunikasikan dokumen antar bagian di lingkungan kampus. Sebagian besar tenaga operasional menghabiskan waktu untuk menemukan kembali file yang telah disimpan.Biaya operasional yang dapat dihemat melalui e-document adalah biaya tenaga operator, biaya salah pendokumenasian, biaya kantor dan ruang simpan, dan biaya kertas. Selain itu tingkat efisiensi dan tingkat produktivitas pendokumentasian dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dibuktikan saat mencari dokumen fisik dengan mencari dokumen soft file tentu lebih banyak menggunakan tenaga yang mencari dokumen fisik. Kebutuhan ruang penyimpanan dokumen secara fisik tentu lebih luas daripada penyimpnan dokumen elektronik.

Di Universitas Sebelas Maret kegiatan dosen sudah mulai didokumentasikan secara elektronik. Sebagai contoh penggunaan web siakad sebagai catatan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Web remunerasi sebagai tempat mengumpulkan kegiatan dosen dan sekaligus sebagai dasar penghitungan keuangan. Penggunaan e-journal, e-library dan lain sebagainya. Semuanya ditujukan untuk efektitifas kinerja organisasi. Arah perkembangan teknologi kedepan adalah catatan kegiatan manusia cukup dalam satu genggaman yaitu dalam hand phone.

Perkembangannya telepon genggam labih mendonimasi daripada ICT. Hal ini disebabkan ICT diakses melalui internet sedang telepon gennggam langsung dapat diakses tanpa perantara internet. Kombinasi data untuk informasi digital disesuaikan dengan kebutuhan yang menggunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Pearce (2011:511-528) menyatakan bahwa di Armenia lebih tertarik peer to peer file sharing menggunakan telepon genggam daripada tergantung pada ICT.

4. KESIMPULAN

Penggunaan dokumen elektronik sangat efektif dalam efisiensi organisasi. Geerakan paperless memang sudah saatnya dilaksanakan tidak hanya sebagai slogan saja tetapi sudah dapat di rasakan dengan banyak web yang digunakan sebagai dasar opeasional organisasi.

Pemberian nama e-document harus mengandung arti sehingga mudah ditemuka kembali. Pemberian nama dokumen yang baik meliputi nama pengarang, tanggal pembuatan, instansi asal, dan deskripsi isi. Dokumen elektronik sangat menghemat waktu dan menghemat biaya opeasional.

201




DAFTAR PUSTAKA

Azih, Nonye. (2013). Capacity Building in Modern Office Technology: An Imperative for

Effective Secretarial Productivity. Asian Journal of Business Management. Vol.

5(2): 193-196

Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenada Media

Hair, J. F., Joseph, F., Black, William C., Babin, Barry J., Anderson, Rolph E.. (2006).

Multivariate data analysis (6th ed.). Upper Saddle River. New Jersey: Pearson

Education

Keakopa, Segomotso., Millar, Laura., O’Shea, Greg., Nordland, Lori Podolsky.,

Suderman, Jim. (2009). International Records Management Trust: Module 1:

Understanding the Context of Electronic Records Management. UK : the

International Records Management Trust

Milliken, Greg. (2011). Easy Document Management. M-Files Corporation: Tampere

Finland

Ngulube ,Patrick & Tafor, Fuh Vivan. (2006). The Management of Public Recordsand

Archives in the Member Countries of ESARBICA. Journal of the Society of

Archivists. Vol. 27, No. 1, p 57 – 83

Public record of Northern Irlnad. (2009). General Guidelines for implementing an

Electronic Document and Records Management System

Sutaryadi, Anton Subarno, Ign. Wagimin. (2012). Model Inventaris Digital berdasar

Kebutuhsan Civitas Akademika. LPPM UNS. Unpublished.

Tiziana Catarci, Alan Dix, Stephen Kimani, and Giuseppe Santucci. 2010. User Centered

Data Management. Roma: Morgan & Claypool

202




MEMBERDAYAKAN PRESTASI SISWA MELALUI UPAYA PENGELOLAAN MANAJEMEN SEKOLAH

Jumiyanto Widodo

FKIP UNS, Surakarta


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pengelolaan Manajemen Sekolah dalam rangka memberdayakan prestasi siswa melalui implementasi, dukungan ataupun hambatannya dalam implementasi Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan mengambil setting data ketika program tersebut dijalankan Sekolah yaitu di tahun 2005/2006 oleh SMA N 1 Klaten. Sebagai sebuah penelitian deskriptif kualitatif, maka penelitian ini berusaha menggambarkan keadaan atau fenomena sosial tertentu yang terjadi dalam konteks yang tepat, sehingga bersesuaian dengan permasalahan yang diangkat. Sumber data yang dikembangkan melalui teknik purposive sampling dilanjutkan teknik snowball sampling yaitu dari kepala sekolah. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi atau arsip yang dilakukan dengan teknik simak libat cakap (observasi partisipasi), teknik rekam, teknik catat dan wawancara secara mendalam (in-depth-interview). Validitas data menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Analisis data menggunakan teknik pola siklus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam memberdayakan prestasi siswa sangat terkait dengan keberhasilan pengelolaan manajemen sekolah. Implementasi Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada SMA N 1 Klaten dibawah koordinasi kepala sekolah telah menjalankan program tersebut dengan baik. Terindikasikan dari : 1) Proses implementasi yang dijalankan telah sesuai dengan petunjuk implementasi yang tertulis dalam buku acuan BA-PGB-05 dengan output implementasi yang menunjukkan kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumberdaya; 2) Meningkatnya kepedulian warga sekolah dan orang tua/wali murid melalui Komite Sekolah dalam mendukung pembiayaan BP3 dan RAP (Rencana Anggaran Pembangunan) termasuk dalam memberikan kontribusi pembangunan sarana prasarana; 3) Tingkat kompetisi siswa dan institusi SMA N 1 Klaten yang tinggi, ditunjukkan dari prestasi akademis siswa (lomba/olimpiade dan lulusan) dan program pengembangan institusi : akselerasi, imercy dan SNBI. Dari hasil kajian diketahui faktor pendukung dan penghambat yang diklasifikasikan dalam 2 (dua) variabel yaitu variabel kesiapan lembaga pelaksana dan dukungan publik stakeholders, Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten dan Komite Sekolah SMA N 1 Klaten. Menunjukkan perlu peningkatan kapasitas dalam memberikan kontribusi secara lebih aktif, berpartisipasi tidak sekedar materi tapi juga non materi dalam keterlibatan kegiatan sosial, budaya dan keamanan sehingga implementasi MBS sebagaimana di maksudkan juga dalam manajemen pengelolaan

203




sekolah melalui implementasi kebijakan pengelolaan manajemen yang lainnya bisa dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Kata Kunci : Implementasi, Manajemen, Mutu Sekolah, SMA N 1 Klaten

1. PENDAHULUAN

Perubahan mendasar yang digulirkan sejak terjadinya reformasi nasional di Indonesia 1998 adalah perubahan manajemen negara, yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Perubahan manajemen ini termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah". Semangat mewujudkan penyelenggaraan otonomi pendidikan ini kemudian diamanatkan melalui UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000 – 2004. Tertera dalam bidang pendidikan dimana Program Pembinaan Pendidikan Menengah, salah satunya adalah ditujukan untuk “Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat (school/community based management) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten / kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap sekolah”.

Departemen Pendidikan Nasional menindaklanjuti Propenas di atas dengan mencetak Seri Buku Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Sekolah (MPMBS) sub judul Konsep dan Pelaksanaan di tahun 2000. Buku tersebut di revisi setiap tahunnya hingga tahun 2003. Konsep tersebut mulai tahun 2003 kemudian diperkenalkan sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Ditjend. Pendidikan Dasar dan Menengah (2003 : 5) memberikan pengertian MBS : “adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama/partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional”.

A. Malik Fajar Muluk selaku Mendiknas RI sewaktu kebijakan MBS ini dijalankan pertamakali menyatakan MBS memang sebagai bagian dari tema besar dalam kerangka reformasi dan demokratisasi pendidikan di Indonesia yang digulirkan sejak 1999. MBS diyakini akan mampu mengatasi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia (Ibtisam Abu-Duhou, 2003 : xv). Melalui konsep MBS ini, terdapat tuntutan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola dan memberdayakan semua sumber pendidikan yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakatnya. MBS ini kemudian semakin mendapat perhatian pemerintah dengan disahkannya UU Nomor 25 tahun 2000 tentang pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan baru.

Sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi sangat penting karena kegagalan dalam sosialisasi program MBS baik pada tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis) sekolah maupun masyarakat, dikhawatirkan akan berdampak pada kesulitan dan gagal melaksanakan konsep

204




yang sebenarnya bertujuan akhir meningkatkan mutu sekolah, bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab semua komponen masyarakat.

Model paling klasik dalam implementasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik Kebijakan MBS adalah model Van Meter dan Van Horn yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel : 1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, 2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor 3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan 4. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama/partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas-Ditjend Dasar Menengah, 2003 :5). Beberapa catatan penting tentang keberadaan Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini yaitu : sentralisasi sekolah dan keputusan partisipatif. Secara visual, fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah dapat dilihat pada gambar berikut (Depdiknas, 2003 :14).

KINERJA

KEBIJAKAN

PUBLIK

KEBIJAKAN

PUBLIK

Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar organisasi

Standar dan sasaran kebijakan

Sumber daya

Karakteristik dari agen

Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kecenderungan (disposition) dari

pelaksana/implementor

(Dwijowijoto, 2003 : 168)

205




Gambar 2 Fungsi-Fungsi Pendidikan yang di Desentralisasikan ke Sekolah

Masukan Pendidikan Proses Pendidikan Hasil Pendidikan

Keberhasilan MBS mensyaratkan adanya partisipasi. Untuk menunjang mekanisme pengambilan keputusan partisipatif ini perlu ada lembaga yang memfungsikan dukungan masyarakat melalui perwakilan, yaitu memilih sejumlah kecil dari seluruh anggota masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi kontrol, pemberi masukan, pemberi dukungan, serta fungsi mediator antara masyarakat dengan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan itu sendiri. Keberpihakan konkret tersebut terakomodir melalui upaya terbentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Program Manajemen Berbasis Sekolah membolehkan adanya keragaman cara melaksanakan (idiograpik) dan bukan lagi menggunakan cara yang cenderung seragam untuk semua sekolah (nomografik). Pelaksanaan MBS disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan tiap-tiap sekolah. Analisis terhadap keberhasilan pengelolaan manajemen sekolah melalui implementasi MBS di SMA N 1 Klaten ini berdasar pada Buku Acuan BA-PGB-05 yang disajikan dalam kategori/koridor pencapaian : 1) Sosialisasi MBS, 2) Identifikasi Tantangan Sekolah, Visi-Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah, 3) Identifikasi fungsi-fungsi strategis sekolah untuk kepentingan implementasi MBS, 4) Analisis SWOT dan Identifikasi Kesiapan Fungsi KBM, 5) Perumusan Alternatif Pemecahan Masalah

Lokasi penelitian SMA Negeri 1 Klaten memiliki lingkungan sosial yang mendukung pengembangan budaya mutu dalam nuansa akademis. Sebagai sekolah favorit dengan pencapaian prestasi terbaik dijajarannya di Kabupaten Klaten yang juga diimbangi oleh potensi masyarakat Klaten untuk dapat terlibat terhadap pengelolaan manajemen SMA N 1 Klaten, terindikasi ketika masyarakat cukup antusias untuk menyekolahkan anaknya di SMA N 1 Klaten. Hal tersebut secara tidak langsung semakin memacu kompetisi akademik sekaligus menjadi potensi tambahan untuk meningkatkan prestasi siswa sekaligus memupuk budaya peningkatan mutu sekolah secara kondusif. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin mengkaji dengan lebih mendalam pada bagaimanakah pelaksanaan program MBS di SMA N 1 Klaten, Kemudian faktor apa saja yang mendukung ataupun menghambat penerapan Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMA N 1 Klaten tersebut.

Perencanaan & Evaluasi

Pengelolaan Kurikulum

Pengelolaan PBM

Pengelolaan Ketenagaan

Pengelolaan Fasilitas

Pengelolaan Keuangan

Proses Belajar

Mengajar

Prestasi Siswa

dan Tamatan

206




2. METODE PENELITIAN Penelitian ini diarahkan pada studi deskriptif kualitatif. Studi deskriptif

menggambarkan keadaan atau fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesa (Masri Singarimbun, 1989 : 4-5). Penelitian kualitatif menurut Anselm Straus dan Juliet Corbin (2003 : 9) memiliki makna penelitian tersebut menjelaskan secara akurat tentang hal yang diteliti.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak libat cakap (observasi partisipasi), teknik rekam, teknik catat dan wawancara secara mendalam (in-depth-interview). Teknik untuk meyakinkan nilai kebenaran data (Validitas data) adalah teknik triangulasi. H.B. Sutopo (1988:31) membedakan teknik trianggulasi menjadi data triangulation, methodological triangulation dan teori triangulation. Penelitian ini menggunakan pembuktian validitas trianggulasi data dan metode. Pola pokok teknik analisa data dalam penelitian kualitatif yaitu pola linier dan pola siklus (H.B. Sutopo, 1988 : 18). Penelitian ini menggunakan analisis data Pola Siklus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Sosialisasi konsep MBS diberikan kepada seluruh warga sekolah, orang tua /

wali siswa serta masyarakat melalui berbagai kegiatan. Konsep MBS menjadi wacana sudah sejak 1998 diketahui dari wawancara dengan Sutarto, Kasi Kurikullum Kasubdin Dikmenum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten : “Tahun 1998 MBS baru menjadi wacana. Pada saat itu pejabat-pejabat politik termasuk ditingkat kabupaten mengalami transisi dan rotasi, jalan keluar kebijakan ini sempat terputus. Situasi reformasi di tahun 1998 secara sosial politik juga berpengaruh pada dunia pendidikan”.

Depdikbud RI pada tahun 1999 menerbitkan buku berjudul School Based Management (Depdiknas-Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SMU Jakarta) kerjasama dengan Bank Dunia. Menurut Kasubdin Dikmenum P dan K Kab.Klaten, M. Mardoyo, menegaskan bahwa sosialisasi MBS dilakukan oleh segenap unsur yang terkait dunia pendidikan di daerah meliputi: a) Sosialisasi oleh Dinas P dan K Kabupaten Klaten, b) Sosialisasi oleh Keberadaan Buku Teknis MBS dari Depdiknas, c) Sosialisasi oleh Jaringan Internet, d) Sosialisasi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten, e) Sosialisasi oleh Komite Sekolah SMA N 1 Klaten, f) Sosialisasi oleh Kepala Sekolah SMA N 1 Klaten.

Sekolah melakukan identifikasi tantangan lembaga yang meliputi empat hal, yaitu : 1) Kualitas ; menyangkut prestasi yang dihasilkan siswanya, meliputi akademik (NEM dan LKIR) dan non akademik (Seni dan Olahraga), 2) Produktivitas ; menyangkut prosentase kelulusan siswanya tiap tahunnya, 3) Efektivitas ; menyangkut perbandingan capaian NEM dengan nilai NEM ideal dan, 4) Efisiensi ; menyangkut penerimaan PTN dan keberadaan alumni.

SMA N 1 Klaten memiliki visi : ”Unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti”. Untuk mewujudkan visi unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, SMA N 1 Klaten menetapkan suatu bentuk layanan yang dituangkan dalam bentuk Misi Sekolah sebagai berikut : 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan

207




secara efektif sesuai karakteristik keilmuwan tiap mata pelajaran yang berorientasi ketuntasan pencapaian hasil pembelajaran melalui pengembangan kognitif, afektif dan psikomotor secara simultan; 2) Mendorong dan membantu siswa dalam memahami dan mengenali potensinya agar dapat dikembangkan sesuai dengan bakat,minat dan kemampuan secara optimal; 3) Menumbuhkan semangat keunggulan, kebersamaan dalam keragaman, kepekaan sosial dan mengembangkan budaya mutu secara intensif kepada segenap warga sekolah; 4) Mendorong dalam membantu terbentuknya manusia berbudi luhur dan berkepribadian kuat yang didasari oleh penghayatan terhadap agama secara benar. 5) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan pihak sekolah (stakeholder) sesuai dengan tugas, fungsi dan kedudukannya. ; 6) Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dan pemanfaatan literasi berbahasa inggris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berstandar internasional; 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas komputer serta sarana laboratorium MIPA yang dibutuhkan dalam pengembangan pembelajaran berbasis internet berstandar internasional; 8) Meningkatkan kualitas layanan terhadap publik pengguna informasi pendidikan melalui peningkatan dan pengembangan kemampuan manajemen informatika berbasis internet berstandar internasional.

SMA N 1 Klaten berhasil mendapat kepercayaan Depdiknas Pusat sebagai Sekolah Nasional Berstandar Internasional (SNBI) dan dari Dinas P dan K Propinsi SMA N 1 Klaten dipercaya menyelenggarakan kelas akselerasi dan imercy. Rintisan keduanya dibuka di Tahun Pelajaran 2006/2007. Misi SMA N 1 Klaten point 6, 7 dan 8 menggambarkan orientasi go international. Sosialisasi Visi-misi SMA N 1 Klaten ini dilakukan dengan menempelkan papan besar visi-misi pada dinding koridor pintu gedung utama masuk sekolah.

Tujuan keberadaan SMA N 1 Klaten adalah: 1) Menghasilkan kelulusan yang berbudi luhur, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.; 2) Membekali ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam memperoleh nilai ulangan umum, nilai ujian daripada siswa-siswi sekolah lain, sehingga mampu berkompetisi masuk perguruan tinggi yang favorit. (Buku Panduan Pengelolaan Sekolah SMA N 1 Klaten Tahun 2005/2006 : h.9)

Tujuan sekolah diidentifikasi secara makro, belum melakukan dalam jangka waktu menengah dan spesifik sebagaimana dicontohkan dalam tahapan MBS di BA-PGB-05. Dalam konfirmasi yang dilakukan pada Bapak Lasa, disampaikan bahwa SMA N 1 Klaten membuat identifikasi tujuan sekolah yang spesifik adalah pada pengembangan sekolah SNBI. Identifikasi tersebut bahkan dibuat secara detil hingga 2011.

Sasaran SMA N 1 Klaten TP. 2005/2006 terfokus pada prestasi akademis siswa, sebagai berikut : 1) Meningkatkan rata-rata Nilai Ujian Nasional dari tahun ke tahun; 2) Meningkatkan jumlah lulusan SMA N 1 Klaten yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terkemuka; 3) Sekurang-kurangnya 2 mapel menjadi duta Jawa Tengah dalam lomba/olimpiade mapel; 4) 20% guru per tahun mampu berbahasa Inggris secara aktif; 5) 20% guru mampu menggunakan ICT

208




dalam pembelajaran. (Buku Panduan Pengelolaan Sekolah SMA N 1 Klaten Tahun 2005/2006 : h.13-17)

Identifikasi fungsi strategis lembaga, tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA N 1 Klaten Nomor : 890/373/01 tentang pengelolaan SMA N 1 Klaten TP 2005/2006. Fungsi-fungsi di SMA N 1 Klaten bersifat adaptif mempertimbangkan pengembangan institusional SMA N 1 Klaten. Fungsi-fungsi baru sangat dimungkinkan mengikuti perkembangan institusional dari SMA N 1 Klaten sendiri.

Saat itu struktur organisasi yang digunakan mengacu pada peraturan Gubernur Jateng No. 3 Tahun 2005. Posisi kepala sekolah di struktur berada satu kotak dengan empat wakilnya sebagai satu kesatuan, berlaku sejak kurikulum 1994 dijalankan. Sebelumnya kepala sekolah berada di top hirarkhi kemudian berjenjang dibawahnya 4 (empat) wakil kepala. Pada tiap awal tahun pelajaran diadakan rapat dinas yang khusus membahas pembagian tugas struktural, tenaga administrasi dan karyawan pendukung. Dengan demikian peran partisipatif dalam pembuatan keputusan dan manajerial sekolah terfasilitasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukan dalam struktur adaptif tersebut.

Kegiatan workshop guru sebagaimana disampaikan Kepala Sekolah waktu itu, Drs. Lasa, bahwa workshop mata pelajaran sering bersifat internal dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) selain juga dilakukan oleh internal sekolah dalam kegiatan rutin dan insidentil antara lain : (1) Perubahan tugas mengajar ; (2) Perubahan syllabi atau materi kurikullum dikarenakan ada perubahan kebijakan baru atau perkembangan jaman, perubahan itu sering terjadi untuk mata pelajaran ilmu sosial.

Kegiatan workshop dipahami sebagai usaha melakukan analisa kependidikan yang aplikatif untuk dipraktekkan meskipun bersifat sektoral, misalkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Koordinasi rutin bulanan dan rapat dinas tahunan serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Ketika program MBS diperkenalkan pada kelanjutannya muncul banyak program pengembangan prestasi siswa didukung secara kelembagaan, seperti kelas imercy, akselerasi dan SNBI. Hal tersebut menuntut dilakukannya worksop dengan segenap komponen dalam rangka mengidentifikasi SWOT dan tingkat kesiapan sekolah. Berikut ini hasil analisa SWOT yang dilakukan SMA N 1 Klaten (Buku Panduan Pengelolaan Sekolah Tahun 2005/2006 : h. 10).

Kekuatan SMA N 1 Klaten (S = strength) antara lain : 1) Input siswa rata-rata baik; 2) Guru-guru lebih dari 98% berijazah S1; 3) Letak sekolah strategis dan lingkungan yang mendukung. Kelemahannya adalah : 1) Jumlah kelas yang banyak (28 kelas); 2) Kesadaran belajar sebagian siswa masih kurang; 3) Semangat kompetisi guru, karyawan dan siswa masih kurang; 4) Penguasaan bahasa inggris untuk guru masih kurang; 5) Sebagian sarana dan prasarana kurang memadai.

Peluang sekolah (O = opportunity) antara lain : 1) Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan SDM masih memungkinkan; 2) Peningkatan mutu ouput, baik akademis, non akademis maupun life skill masih sangat memungkinkan dengan mengacu pada kekuatan sekolah. Kemudian ancamannya

209




(T=Threath) adalah : 1) Belum maksimalnya pengembangan KBM; 2) Masih lemahnya tanggung jawab-kedisiplinan sebagian guru, karyawan dan siswa. 3) Etos kerja dari masing-masing personal masih kurang, sehingga dapat memerosotkan mutu lulusan; 4) Kekompakan di antara sebagian guru dan karyawan masih kurang.

Program pengembangan institusional SMA N 1 Klaten dilakukan secara proaktif, mengidentifikasi fungsi PBM, kurikulum, personalia, evaluasi, keuangan dan fasilitas yang diperlukan dalam setiap program merujuk pada kesimpulan “siap”. Kondisi siap yang dimaksud adalah kesiapan diri menghadapi perubahan kebijakan, termasuk mengidentifikasi kelemahan/ kekurangan yang secara solutif akan segera dapat dikondisikan menjadi siap.

Berikut ini adalah rencana kerja SMA N 1 Klaten.di Tahun Pelajaran 2005/2006 (Buku Panduan Pengelolaan Sekolah Tahun 2005/2006 : h. 14-17): a) Program peningkatan perolehan nilai UAN; b) Program peningkatan jumlah siswa yang meneruskan ke perguruan tinggi; c) Program peningkatan perolehan kejuaraan olimpiade mata pelajaran; d) Program peningkatan kemampuan guru berbahasa inggris; e) Program kegiatan peningkatan penguasaan ICT (Information Computer and Technology).

Setiap program ditetapkan penangungjawabnya dan dirumuskan tahap-tahap pelaksanaannya. Untuk alternatif pemecahan masalah terkait analisis kelemahan dan ancaman sekaligus pelaksanaan program di SMA N 1 Klaten ditetapkan antara lain: 1) Melengkapi sarana pembelajaran sehingga KBM dapat berjalan maksimal; 2) Meningkatkan kesadaran belajar siswa dengan menyediakan buku-buku yang memadai dan sarana laboratorium yang memadai; 3) Meningkatkan etos kerja dengan adanya sarana yang memadai; 4) Meningkatkan kemampuan guru berbahasa inggris; 5) Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dari segenap warga sekolah (Buku Panduan Pengelolaan Sekolah Th 2005/2006: h. 12).

SMA N 1 Klaten menetapkan tantangan utama pengembangan MBS adalah peningkatan prestasi akademik siswanya. Untuk itu dilakukan upaya-upaya terobosan pemberdayaan dan pengembangan institusional Oleh Dinas P dan K propinsi SMA N 1 Klaten telah dipercaya kembali menyelenggarakan kelas akselerasi 2 kelas angkatan ke-2 setelah sebelumnya dinyatakan berhasil lolos PTN 100% di lulusan angkatan pertama. Sebagai pengakuan keberhasilan tersebut, maka SMA N 1 Klaten di percaya lagi untuk rencana pengembangan kelas imercy di tahun 2007, dimana tujuh mata pelajaran pokok akan disampaikan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris.

Bulan April 2005 SMA N 1 Klaten mengajukan proposal School Development and Investment Plan (SDIP) untuk pengajuan rintisan pengembangan Sekolah Nasional Berstandar Internasional (SNBI). Keberadaan SNBI sendiri memacu peningkatan diberbagai aspek dan fungsi-fungsi di SMA N 1 Klaten melalui progress riil antara lain: 1) Meningkatkan tingkat pendidikan kepala sekolah setingkat S2, Kepala TU setingkat S1, dan tenaga pendukung lain setingkat D3; 2) Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dan pengembangan profesi; 3) Melakukan pelatihan bahasa inggris untuk semua

210




tenaga kependidikan; 4) Mengadakan pelatihan ICT (information-computer and technology) untuk tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (School Development and Investment Plan (SDIP); 2006 hal.9)

Point-point di atas akan direalisasikan secara bertahap dan untuk itu telah dibuat perencanaan program dan pembiayaanya yang disusun secara detil selama 15 tahun kedepan (hingga tahun 2011). Dalam wawancara dengan Wakasek Kurikullum, Joko Tristiyanto didapatkan data bulan juni 2006 proposal SDIP diajukan kembali untuk pencairan bantuan senilai 300 juta yang akan dialokasikan untuk sektor: 1) Peningkatan kemampuan Guru dalam berbahasa inggris; 2) Peningkatan kemampuan Guru dalam Teknologi Informatika dan; 3) Penambahan sarana prasarana penunjang tercapainya peningkatan kemampuan guru berbahasa inggris dan teknologi informatika.

Untuk keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten (DPKK), disampaikan oleh Drs. M. Agus Salim (Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten) bahwa pada Tahun Pelajaran 2005/2006 ini Dewan Pendidikan masih terkonsentrasi pada terbentuknya komite sekolah UPT dari SD/sederajat sampai dengan SMA/sederajat di keseluruhan wilayah Klaten. Mengkonsolidasi agar masing-masing komite sesuai dengan kedudukannya, dan juga mendorong pembuatan AD/ART nya masing-masing. DPKK berkoordinasi mengupayakan komite sekolah dapat berjalan efektif dengan datang langsung ke lokasi sekolah, memberikan dorongan masing-masing komite sekolah. CB Suwanto (Staf sekretariat DPKK) menyampaikan bahwa kurang optimalnya peran kelembagaan DPKK disinyalir salah satunya adalah karena secara pribadi anggota DPKK juga seorang pegawai negeri aktif atau pengusaha yang sibuk yang konsekwensinya ada konsentrasi yang terbagi, atau keengganan mengkritisi. Lebih-lebih, ada realitas bahwa anggota Dewan Pendidikan tidak mendapat gaji tetap melainkan honor dan insentif dalam operasional kerja yang relatif kecil.

Untuk keterlibatan Komite Sekolah, Keanggotaan Komite Sekolah SMA N 1 Klaten sebagaimana DPKK, tidak memiliki keterikatan formal kedinasan tapi lebih bersifat dedikasi berdasar komitment personal (moral). Kepengurusan komite sekolah SMA N 1 Klaten terbagi dalam 3 bidang yaitu : Akademik dan Kesiswaan, Tenaga Kependidikan dan Kehumasan serta Keuangan dan Sarana Prasarana. Bambang Val, anggota komite sekolah menyatakan bahwa partisipasi komite sekolah SMA N 1 Klaten ini lebih banyak pada bidang keuangan dan sarana prasarana, untuk akademik - kesiswaan dan tenaga kependidikan – kehumasan masih dalam batas minimal.

Berdasarkan analisa data maka dapat diidentifikasikan faktor pendukung dan penghambat implementasi MBS di SMA N 1 Klaten. Dalam hal ini tentu saja di tinjau dari instrumen utama program MBS yaitu kesiapan lembaga pelaksana dan dukungan publik. Untuk faktor pendukung dari lembaga pelaksana SMA N 1 Klaten antara lain : 1) Potensi dasar SDM; 2) Profil SMA N 1 Klaten sebagai sekolah yang terdepan dijajarannya; 3) Inisiatif KS dan guru mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan; 4) Program pengembangan institusional : kelas Akselerasi, Imercy dan SNBI. 5) Sarana prasarana; 6) Dukungan pembiayaan (APBN, APBD I, APBD II, Dinas P dan K Propinsi, hibah luar negeri serta komite sekolah); 7)

211




Lingkungan belajar yang kondusif; 8) Sistem pembelajaran interaktif berbasis KBK (kurikulum berbasis kompetensi); 9) Fasilitas Olah Raga dan Kesenian yang cukup lengkap.

Untuk pendukung dari sisi stakeholders meliputi : 1) Dukungan orang tua/wali siswa; 2) Struktur ekonomi masyarakat; 3) Akses komunikasi, transportasi dan informasi; 4) Banyak lembaga pendidikan tinggi; 5) Eksistensi Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten (DPKK) dan Komite SMA N 1 Klaten. Pendukung dari sisi DPKK meliputi : 1) Potensi SDM DPKK; 2) Kemandirian/tidak me-miliki ikatan hierarkhis dengan dinas-dinas pemerintah, pembagian bidang kerja secara lengkap; 3) Potensi masyarakat dan dunia usaha/dunia industri Klaten; 4) Dinamika tinggi dunia pendidikan di Klaten. Pendukung dari sisi Komite Sekolah antara lain : 1) Sikap Kooperatif dan akomodatif ketua komite pada sekolah; 2) Penerimaan orang tua siswa pada eksistensi yang berbeda dari penilaian BP3; 3) Dukungan orang tua /wali siswa

Adapun penghambatnya dari sisi SMA N 1 Klaten: 1) Belum ada kriteria standar kepegawaian; 2) Mayoritas tenaga administratif masih berijazah SMA; 3) Dominasi prasyarat seleksi PSB oleh Dinas P dan K; 4) Belum ada kriteria standar sarana prasarana; 5) Inventarisasi Perpustakaan lemah belum komputerisasi; 6) Belum tercapai rasio buku teks dan buku referensi untuk guru dan siswa. Untuk penghambat dari masyarakat di identifikasi beberapa hal antara lain : 1) Masyarakat belum terlibat secara akitif, khususnya dunia usaha dan industrinya; 2) Program MBS yang kurang dipahami; 3) Hambatan dari siswa (ekonomi, sosial dan akademis); 4) DPKK dan Komite Sekolah yang masih berfungsi normatif. Selanjutnya hambatan dari sisi DPKK antara lain : 1) Koordinasi yang terkendala masalah adat ewuh-pakewuh, terlebih kerja DPKK tidak terkompensasi gaji; 2) Benteng birokrasi dinas pendidikan dan pemerintahan umum; 3) Keterbatasan dana tergantung alokasi pemerintah daerah; 4) profesionlisme kerja di tiap bidang yang lemah karena pertanggungjawaban juga lemah; 5) Sulit menjalankan mekanisme reward terlebih punishment; 6) Administrasi dan arsip yang lemah; 7) Kreativitas dan daya proaktif mengawal program MBS masih relatif lemah. Adapun hambatan dari sisi Komite Sekolah antara lain : 1) Kreativitas dan daya proaktif mengawal program MBS masih relatif lemah; 2) Belum memberdayakan potensi komite di luar urusan finansial; 3) Koordinasi antara sektor dunia usaha dan industri, DPKK, dan Dinas P dan K masih terbatas.

4. KESIMPULAN

Bahwa dalam memberdayakan prestasi siswa sangat terkait dengan keberhasilan pengelolaan manajemen sekolah. Implementasi Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai upaya pengelolaan manajemen sekolah yang akan tetap relevan dalam perubahan-perubahan kebijakan pengelolaan berikutnya, pada SMA N 1 Klaten dibawah koordinasi kepala sekolah telah menjalankan program tersebut dengan baik. Diindikasikan dari : 1) Proses implementasi yang dijalankan telah sesuai dengan petunjuk implementasi yang tertulis dalam buku acuan BA-PGB-05 dengan output implementasi yang menunjukkan kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan

212




mengoptimalkan sumberdaya; 2) Meningkatnya kepedulian warga sekolah dan orang tua/wali murid melalui Komite Sekolah dalam mendukung pembiayaan BP3 dan RAP (Rencana Anggaran Pembangunan) termasuk dalam memberikan kontribusi pembangunan sarana prasarana; 3) Tingkat kompetisi siswa dan institusi SMA N 1 Klaten yang tinggi, ditunjukkan dari prestasi akademis siswa (lomba/olimpiade dan lulusan) dan program pengembangan institusi : akselerasi, imercy dan SNBI. Dari hasil kajian diketahui faktor pendukung dan penghambat yang diklasifikasikan dalam 2 (dua) variabel yaitu variabel kesiapan lembaga pelaksana dan dukungan publik stakeholders, Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten dan Komite Sekolah SMA N 1 Klaten. Menunjukkan perlu peningkatan kapasitas dalam memberikan kontribusi secara lebih aktif, berpartisipasi tidak sekedar materi tapi juga non materi dalam keterlibatan kegiatan sosial, budaya dan keamanan sehingga implementasi MBS sebagaimana di maksudkan juga dalam manajemen pengelolaan sekolah melalui implementasi kebijakan pengelolaan manajemen yang lainnya bisa dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA Buku teks: Abu, Ibtisam – Duhou. 2002. School-Based Management (Manajemen Berbasis

Sekolah). PT. Logos Wacana Ilmu. Jakarta Dwijowijoto, Riant N. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.

PT. Gramedia. Jakarta. Sutopo, HB. 1988. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar, Teori dan

Praktis. Pusat Penelitian UNS. Surakarta. Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai-edisi revisi.

LP3ES. Jakarta. Strauss Anselm dan Juliet Corbin. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Pustaka

Pelajar. Yogyakarta. Buku panduan MBS, peraturan-peraturan dan dokumen: Departemen Pendidikan Nasional-Ditjend Dikdasmen-Direktorat Tenaga

Kependidikan. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah BA-PGB-05. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional-Ditjend. Pendidikan Dasar dan Menengah. 2004.

Panduan Umum – Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta. Muluk, A. Malik Fajar. 2004. Renungan Hardiknas 2004 (artikel). Harian Umum

Kompas, tanggal 3 Mei 2004 Surat Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite

sekolah. Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

(Propenas) Tahun 2000-2004. Proposal SMA N 1 Klaten. April 2005. Proposal School Development and Investment

Plan (SDIP) – pertama. SMA N 1 Klaten. _____________________. 11 Februari 2006. Proposal School Development and

Investment Plan (SDIP) – Kedua . SMA N 1 Klaten

213




Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten. 2005. Program Kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005

Komite Sekolah SMA N 1 Klaten. 23 Februari 2005. Laporan Pertanggungjawaban Komite Sekolah ; Reorganisasi Pengurus Komite.

214




MENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA PADA KOPERASI WANITA (Penilaian Kinerja Kopwan Berdasarkan Aspek Organisasi)

Endang Sungkawati Ratnawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wisnuwardhana Malang


ABSTRAK

Koperasi Wanita (Kopwan) di Jawa Timur memiliki tujuan untuk menjadi memberdayakan kaum perempuan dan mensejahterakan amggotanya. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kinerja koperasi. Langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur adalah memberikan bekal perkoperasian kepada para pengurus Kopwan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan Kopwan yang dilihat dari sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja koperasi. Metode yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara. Pola identifikasi masalah sumber daya manusia dilihat dari kinerja mereka dalam mengelola koperasi, yang dikelompokkan dalam 4 aspek penilaian, yaitu: 1) aspek organisasi, 2) aspek tata laksana dan manajemen, 3) aspek produktivitas, dan 4) aspek manfaat dan dampak. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan Kopwan, diperlukan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kinerja koperasi. Perlu disadari bahwa Kopwan tersebut merupakan koperasi yang masih baru dan masih perlu adanya pendampingan, oleh sebab itu perlu adanya program pendidikan perkoperasian. Kata Kunci: sumber daya manusia, koperasi wanita. 1. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam suatu organisasi, apalagi masyarakat yang berorentasi pada kerja dan memandang kerja sebagai suatu yang mulia. Sesuai dengan kodratnya, individu yang merupakan makhluk sosial dan memiliki keterbatasan kemampuan, tenaga maupun waktu, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan serta keinginannya sendiri, maka setiap individu akan melakukan kerjasama agar kebutuhan dan keinginannya tersebut dapat terpenuhi. Dalam hal ini mereka dapat bekerja sama dengan orang lain melalui organisasi untuk mencapai tujuan.

Keberadaan individu dalam organisasi mempunyai kedudukan penting, demikian juga dengan individu yang menjadi anggota koperasi wanita (Kopwan). Melalui kemampuan yang dimilikinya, anggota Kopwan dapat bekerja sama dan beraktifitas untuk dapat mewujudkan tujuan organisasi (Kopwan). Kopwan yang didirikan oleh sekelompok orang pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu keberhasilan dalam mempertahankan kelangsungannya, guna


215




mensejahterakan anggotanya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Kopwan akan berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, khususnya sumber daya manusia. Sumberdaya manusia pada Kopwan berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu. Model Konseptual Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan suatu organisasi tidak akan tercapai tanpa kerjasama orang lain. Demikian juga dengan Kopwan, tujuan mensejahterakan anggota tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antar anggota maupun dengan pengurus. Sehingga, untuk mencapainya perlu adanya manajemen guna menggerakkan semua elemen yang ada di Kopwan. Fungsi manajemen pada Kopman dilakukan oleh pengurus Kopwan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Fungsi manajemen ini digunakan untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, permodalan, maupun pelayanan anggota Kopwan. Khusus fungsi manajemen pada sumber daya manusia dalam koperasi tidak hanya sebatas empat fungsi manajemen , tetapi meliputi 11 fungsi. Menurut Yusuf dan Gustomo, 11 fungsi MSDM koperasi secara umum yaitu: 1. Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan

kepengurusan koperasi secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan koperasi. Dari perencanaan inilah terlihat seperti apa skenario atau desain awal pendirian Koperasi ini dapat dipahami oleh anggota dan pengurus.

2. Pengorganisasian (organizing) adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua pengurus dan anggota dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi, wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi.

3. Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan anggota agar terlibat dalam kegiatan koperasi dan bekerjasama, dengan demikian muncul rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

4. Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan anggota agar mentaati kesepakan bersama yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Sehingga aktifitas yang dikerjakan sesuai dengan syarat dan prosedur.

5. Pengadaaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan pengelola/pengurus yang sesuai. Dalam hal ini biasanya proses pengangkatan manajer sebagai ujung tombak koperasi.

6. Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini merupakan stressing dari koperasi.

7. Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung. Pemberian kompensasi dalam koperasi diwujudkan melalui kemudahan dan peningkatan volume peminjaman dan juga pembagian sisa hasil usaha (SHU).

8. Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan koperasi dan anggota, agar tercipta kerjasama yang serasi dan

216




saling menguntungkan. Untuk melihat efektifitas dari integrasi ini kita harus melihat sejauh mana koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik materi maupun non materi. Pengintegrasian merupakan hal yang sulit dalam MSDM karena mempersatukan dua kepentingan yang seringkali berbeda.

9. Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas anggota. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahtraaan yang didasarkan pada kebutuhan sebagian besar anggotanya.

10. Kedisiplinan (discipline) merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan. Kedisiplinan ini mengukur sejauh mana pegurus dan anggota mentaati atur4an main koperasi.

11. Pemberhentian (separation) adalah putusnya keanggotaaan koperasi. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan sendiri atau diberhentikan oleh forum karena alasan‐alasan tertentu.

Fungsi manajemen pada koperasi tersebut digunakan untuk mencapai tujuan

koperasi, yaitu mensejahterakan anggota. Keberhasilan manajemen sumber daya manusia dapat dilihat dari sejauh mana mereka mencapai tujuan, dan keberhasilan MSDM di koperasi berbeda dengan MSDM di organisasi perusahaan pada umumnya.. Indikator keberhasilan MSDM di Kopwan dapat dilihat dari 4 aspek kriteria penilaian, yaitu: 1) aspek organisasi, 2) aspek tata laksana dan manajemen, 3) aspek produktivitas, dan 4) aspek manfaat dan dampak (Dinas Koperasi Propinsi dan UMKM Jawa Timur, 2009)

Kita ketahui bersama, bahwa Koperasi merupakan milik bersama bukan milik para pemegang modal. Sehingga semua anggota memiliki hak suara yang sama. Selain itu, anggota koperasi memiliki posisi yang sama dengan pengurus, yang membedakannya adalah dalam hal wewenang dan tugasnya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi objek penelitian adalah manajemen sumber daya manusia yang meliputi seluruh anggota Kopwan baik yang menjadi penurus maupun yang bukan pengurus. Sehingga untuk melihat kinerja sumber daya manusia di Kopwan tidak hanya sebatas kinerja pengurus, tetapi juga anggota lainnya.

2. METODE PENELITIAN Langkah penelitian ini diawali dengan telaah dan tinjauan literatur yang

relevan dengan ruang lingkup penelitian ini. Kemudian dilakukan studi pendahuluan untuk melihat fenomena dan masalah yang ada di koperasi wanita. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan kinerja Kopwan dinilai berdasarkan 4 aspek, yaitu: a. Aspek Organisasi, yang terdiri dari 1) pelunasan simpanan pokok anggota, 2)

pelunasan simpanan wajib anggota, 3) penyelenggaraan rapat pengurus, 4) penyelenggaraan RAT, 5) Rencana Kerja dan RAPBK, 6) Rasio peningkatan jumlah anggota, 7) rasio peningkatan jumlah anggota yang menyimpan selain simpanan pokok dan wajib, dan 8) pemeriksaan oleh pengawas.

217




b. Aspek Tata Laksana dan Manajemen, yang terdiri dari 1) 16 buku administrasi koperasi, 2) struktur organisasi, 3) sarana kantor, 4) papan nama kopwan

c. Aspek Produktivitas, yang terdiri dari: 1) rentabilitas, 2) ROA, 3) ATO, 4) provitabilitas, 5) liquiditas, dan 6) solvabilitas

d. Aspek Manfaat dan Dampak, yang terdiri dari, 1) transaksi usaha koperasi dengan kepentingan anggota, 2) dana sosial, dan 3) kerja sama

Dalam penelitian ini tidak semua aspek penilaian kinerja Kopwan diteliti, yang digunakan untuk menilai keberhasilan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja Kopwan hanyalah aspek organisasi.

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penilaian kinerja pada koperasi wanita (kopwan) di Kabupaten Blitar, diketahui bahwa kopwan yang berada pada kategori baik berjumlah 16 koperasi, untuk kopwan dengan kategori cukup baik sebanyak 41 koperasi, dan kopwan dengan kategori kurang baik berjumlah 39 koperasi. Pada penelitian ini kelompok kategori baik diwakili oleh 2 Kopwan, kelompok kategoricukup baik 4 Kopwan dan kategori kurang baik berjumlah 4 Kopwan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis bagaimana meningkatkan kinerja Koperasi Wanita melalui pengelolaan sumber daya manusia. Agar supaya tujuan tersebut tercapai, maka data yang telah dianalisis, disajikan dan dibahas secara deskriptif kuantitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Penilaian kinerja SDM di Kopwan bisa dilihat dari aspek organisasi, yang

meliputi: 1) pelunasan simpanan pokok anggota, 2) pelunasan simpanan wajib anggota, 3) penyelenggaraan rapat pengurus, 4) penyelenggaraan RAT, 5) Rencana Kerja dan RAPBK, 6) Rasio peningkatan jumlah anggota, 7) rasio peningkatan jumlah anggota yang menyimpan selain simpanan pokok dan wajib, dan 8) pemeriksaan oleh pengawas. Berdasarkan analisis data, dapat disajikan hasilnya sebagai berikut. 1) Pelunasan Simpanan Pokok (SP) Anggota Kriteria pelunasan SP anggota ditentukan berdasarkan prosentase pelunasan simpanan pokok yang diterima koperasi. Untuk menentukannya digunakan cara jumlah SP yang telah dibayar dibandingkan dengan jumlah SP yang seharusnya dilunasi pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100%. Berikut hasil analisis data. Tabel 1. Pelunasan Simpanan Pokok Anggota

I. No.

II. Pencapaian III. Kriteria IV. Jumlah V. Prosentase

VI. 1 VII. 100% VIII. 100 IX. 2 X. 20

XI. 2 XII. 80 s/d < 100% XIII. 75 XIV. 7 XV. 70

XVI. 3 XVII. 60 s/d < 80% XVIII. 50 XIX. 1 XX. 10

XXI. 4 XXII. 40 s/d < 60% XXIII. 25 XXIV. 0 XXV. 0

XXVI. 5 XXVII. < 40% XXVIII. 0 XXIX. 0 XXX. 0

XXXI. Jumlah XXXII. 10 XXXIII. 100

Sumber: Data diolah

218




Berdasarkan data di atas bahwa penilaian kinerja yang didasarkan pada kriteria pelunasan simpanan pokok, menunjukkan bahwa mayoritas Kopwan (70%) anggotanya telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi simpanan pokok anggota. Hal ini berarti, sebagai sumber daya manusia di Kopwan, anggotanya telah sadar akan kewajibannya sebagai anggota koperasi yaitu membayar simpanan pokok. Di mana simpanan pokok ini dibayarkan satu kali selama menjadi anggota koperasi dan bisa diambil bila keluar dari koperasi. 2) Pelunasan Simpanan Wajib Anggota

Kriteria pelunasan SW anggota ditentukan berdasarkan prosentase pelunasan simpanan wajib yang diterima koperasi. Untuk menentukannya digunakan cara jumlah SW yang telah dibayar dibandingkan dengan jumlah SW yang seharusnya dilunasi pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100%. Berikut hasil analisis data.

Tabel 2. Pelunasan Simpanan Wajib Anggota

XXXIV. No XXXV. Pencapaian XXXVI. Kriteria XXXVII. Jumlah XXXVIII. Prosentase

XXXIX. 1 XL. 100% XLI. 100 XLII. 1 XLIII. 10

XLIV. 2 XLV. 80 s/d < 100% XLVI. 75 XLVII. 8 XLVIII. 80

XLIX. 3 L. 60 s/d < 80% LI. 50 LII. 1 LIII. 10

LIV. 4 LV. 40 s/d < 60% LVI. 25 LVII. 0 LVIII. 0

LIX. 5 LX. < 40% LXI. 0 LXII. 0 LXIII. 0

LXIV. Jumlah LXV. 10 LXVI. 100

Sumber: Data diolah

Simpanan wajib merupakan simpanan yang harus dilunasi oleh anggota setiap bulan. Berdasarkan pada kriteria pelunasan simpanan wajib, menunjukkan bahwa mayoritas Kopwan (80%) anggotanya telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi simpanan pokok anggota. Hal ini berarti, sebagai sumber daya manusia di Kopwan, anggotanya telah sadar akan kewajibannya sebagai anggota koperasi yaitu membayar simpanan wajib. Dengan pelunasan simpanan wajib inilah, modal Kopwan semakin besar. 3) Penyelenggaraan Rapat Pengurus

Kriteria penyelenggaraan rapat pengurus berdasarkan rutinitas pelaksanaan rapat pengurus setiap bulan. Berikut hasil analisis data. Tabel 3. Penyelenggaraan Rapat Pengurus

LXVII. No LXVIII. Pencapaian LXIX. Kriteria LXX. Jumlah LXXI. Prosentase

LXXII. 1 LXXIII. Setiap bulan, ada notulen

LXXIV. 100 LXXV. 6 LXXVI. 60

LXXVII. 2 LXXVIII. Sebagian, ada notulen

LXXIX. 75 LXXX. 2 LXXXI. 20

219




LXXXII. 3 LXXXIII. Dilaksanakan tidak ada notulen

LXXXIV. 50 LXXXV. 2 LXXXVI. 20

LXXXVII. 4 LXXXVIII. Tidak melaksanaan LXXXIX. 0 XC. 0 XCI. 0

XCII. Jumlah XCIII. 10 XCIV. 100

Sumber: Data diolah Kriteria penyelenggaraan rapat pengurus menunjukkan kinerja sumber daya manusia dalam kegiatan rutinitas yang wajib ada dalam pelaksanaan koperasi. Berdasarkan kriteria penyelenggaraan rapat pengurus, semua Kopwan telah mengadakan rapat pengurus, hanya saja ada yang rutin tiap bulan dan ada yang sebagain saja. Dan ada yang menggunakan notulen dan ada yang tidak menggunakan notulen. Pada Tabel 3. menunjukkan bahwa 60% Kopwan telah melaksanakan rapat pengurus setiap bulan dan menggunakan notulen. Hal ini berarti kinerja sumber daya manusia telah tertib administrasi dan sesuai dengan aturan perkoperasian. 4) Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan

Kriteria penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan pelaksanaan RAT tepat waktu. Berikut hasil analisis data. Tabel 4. Penyelenggaraan RAT

XCV. No XCVI. Pencapaian XCVII. Kriteria XCVIII. Jumlah XCIX. Prosentase

C. 1 CI. Dilaksanakan bulan Januari

CII. 100 CIII. 6 CIV. 60

CV. 2 CVI. Dilaksanakan bulan Pebruari

CVII. 75 CVIII. 2 CIX. 20

CX. 3 CXI. Dilaksanakan bulan Maret

CXII. 50 CXIII. 1 CXIV. 10

CXV. 4 CXVI. Dilaksanakan bulan Maret s/d Juni

CXVII. 25 CXVIII. 1 CXIX. 10

CXX. 5 CXXI. Dilaksanakan di atas bulan Juni

CXXII. 0 CXXIII. 0 CXXIV. 0

CXXV. Jumlah CXXVI. 10 CXXVII. 100

Sumber: Data diolah Kriteria penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) menunjukkan kinerja

sumber daya manusia dalam kegiatan rutinitas yang wajib ada dalam pelaksanaan koperasi. RAT seharusnya dilaksanakan tepat waktu yaitu pada awal tahun (Januari), akan tetapi masih ada Kopwan yang belum melaksanakan tepat waktu. Pada Tabel 5. menunjukkan bahwa 60% Kopwan telah melaksanakan RAT pada bulan Januari, dan 20% pada bulan Pebruari. Hal ini berarti kinerja sumber daya manusia telah tertib administrasi dan sesuai dengan aturan perkoperasian. Berdasarkan wawancara pada pengurus Kopwan, khusus yang tidak melaksanakan RAT tepat waktu, dikarenakan belum siapnya menyusun laporan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pengurus.

220




5) Rencana Kerja dan RAPBK Kriteria penyelenggaraan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) dalam tahun berjalan dibuat dan disahkan dalam rapat anggota. Berikut hasil analisis data.

Tabel 5. Rencana Kerja dan RAPBK

CXXVIII. No CXXIX. Pencapaian CXXX. Kriteria CXXXI. Jumlah CXXXII. Prosentase

CXXXIII. 1 CXXXIV. RA dan RAPBK dibuat dan disahkan dalam Rapat Anggota

CXXXV. 100 CXXXVI. 1 CXXXVII. 10

CXXXVIII. 2 CXXXIX. RA dan RAPBK dibuat tapi tidak disahkan dalam Rapat Anggota

CXL. 50 CXLI. 8 CXLII. 80

CXLIII. 3 CXLIV. RA dan RAPBK belum dibuat

CXLV. 0 CXLVI. 1 CXLVII. 10

CXLVIII. Jumlah CXLIX. 10 CL. 100

Sumber: Data diolah Penilaian kinerja sumber daya manusia dilihat dari kriteria penyelenggaraan

Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) dalam tahun berjalan dibuat dan disahkan dalam rapat anggota. Melihat kriteria tersebut, dari 10 Kopwan masih ada Kopwan yang belum menyusun rencana kerja maupun RAPBK. Hanya ada 1 Kopwan yang telah menyusun RA dan RAPBK dan disahkan dalam Rapat Anggota. Sedangkan mayoritas (80%) telah membuat RA dan RAPBK tapi tidak disahkan dalam Rapat Anggota. Hasil wawancara didapatkan bahwa, Kopwan membuat RK dan RAPBK karena mereka tahu jika operasional Kopwan harus didasarkan pada rencana kerja dan RAPBK. Tanpa adanya dua rencana tersebut, Kopwan tidak punya pedoman dalam melaksanakan kegiatan koperasi. Hanya saja, RA dan RAPBK masih belum disahkan oleh rapat anggota. 6) Rasio Peningkatan Jumlah Anggota

Kriteria Rasio peningkatan jumlah anggota didasarkan kepada adanya pertumbuhan dan peningkatan jumlah anggota di awal pembentukan . Jumlah anggota yang dihitung adalah anggota yang telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam buku daftar anggota. Berikut hasil analisis data.

221




Tabel 6. Pelunasan Simpanan Wajib Anggota

CLI. No CLII. Pencapaian CLIII. Kriteria CLIV. Jumlah

CLV. Prosentase

CLVI. 1 CLVII. Meningkat lebih dari ≥10%

CLVIII. 100 CLIX. 5 CLX. 50

CLXI. 2 CLXII. Meningkat 5 s/d < 10%

CLXIII. 75 CLXIV. 3 CLXV. 30

CLXVI. 3 CLXVII. Meningkat < 5% CLXVIII. 50 CLXIX. 1 CLXX. 10

CLXXI. 4 CLXXII. Tidak ada peningkatan (tetap) atau jika terjadi penurunan jumlah anggota karena sesuatu alasan dan memenuhi ketentuan AD dan ART koperasi

CLXXIII. 25 CLXXIV. 1 CLXXV. 10

CLXXVI. 5 CLXXVII. Terjadi penurunan jumlah anggota karena pemberhentian anggota yang tidak memenuhi ketentuan AD dan ART koperasi

CLXXVIII. 0 CLXXIX. 0 CLXXX. 0

Sumber: Data diolah Penilaian Kinerja Kopwan berdasarkan aspek organisasi, dengan menentukan

kriteria rasio peningkatan jumlah anggota, menunjukkan bahwa 80% meningkat lebih dari 5%. Hal ini berarti bahwa Kopwan yang baru didirikan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi anggota Kopwan. Dan kriteria ini menunjukkan adanya kesungguhan menjadi anggota Kopwan, yang ditunjukkan dengan memenuhi persyaratan yang ada di AD/ART. 7) Rasio Peningkatan Jumlah Anggota yang Menyimpan Selain Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib

Kriteria Rasio peningkatan jumlah anggota yang menyimpan selain SP dan SW didasarkan kepada perbandingan antara jumlah anggota yang menyimpan selain SP dan SW terhadap jumlah anggota seluruhnya.. Berikut hasil analisis data.

Tabel 7. Rasio Peningkatan Jumlah Anggota yang Menyimpan Selain Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib

CLXXXI. No CLXXXII. Pencapaian CLXXXIII. Kriteria CLXXXIV. Jumlah CLXXXV. Prosentase

CLXXXVI. 1 CLXXXVII. Rasio ≥ 50% CLXXXVIII. 100 CLXXXIX. 0 CXC. 0

222




CXCI. 2 CXCII. Rasio antara 40% s/d < 50%

CXCIII. 75 CXCIV. 0 CXCV. 0

CXCVI. 3 CXCVII. Rasio antara 30% s/d < 40%

CXCVIII. 50 CXCIX. 0 CC. 0

CCI. 4 CCII. Rasio antara 20% s/d < 30%

CCIII. 25 CCIV. 0 CCV. 0

CCVI. 5 CCVII. Rasio < 20% CCVIII. 0 CCIX. 10 CCX. 100

Sumber: Data diolah Penilaian Kinerja Kopwan berdasarkan aspek organisasi, dengan menentukan

kriteria rasio peningkatan jumlah anggota yang menyimpan selain SP dan SW didasarkan kepada perbandingan antara jumlah anggota yang menyimpan selain SP dan SW terhadap jumlah anggota seluruhnya, menunjukkan bahwa 100% anggota Kopwan belum ada yang menyimpan selain SP dan SW. Hasil ini sesuai dengan kondisi Kopwan yang masih dalam masa pertumbuhan (5tahun). Selain itu anggota Kopwan mayoritas adalah ibu rumah tangga. 8) Pemeriksaan Oleh Pengawas.

Kriteria pemeriksaan oleh pengawas didasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan secara intern oleh Pengawas Pemeriksaan intern yang mencakup pemeriksaan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, meliputi bidang organisasi, usaha, permodalan, keuangan dan lain-lain. Berikut hasil analisis data. Tabel 8. Pemeriksaan Oleh Pengawas.

CCXI. No. CCXII. Pencapaian CCXIII. Kriteria CCXIV. Jumlah CCXV. Prosentase

CCXVI. 1 CCXVII. Ada pemeriksaan oleh pengawas, dan ada laporan hasil pemeriksaan secara tertulis dan lengkap

CCXVIII. 100 CCXIX. 0 CCXX. 0

CCXXI. 2 CCXXII. Ada pemeriksaan oleh pengawas, dan ada laporan hasil pemeriksaan secara tertulis tetapi tidak lengkap

CCXXIII. 75 CCXXIV. 0 CCXXV. 0

CCXXVI. 3 CCXXVII. Ada pemeriksaan oleh pengawas, tetapi laporan digabung dengan laporan pengurus

CCXXVIII. 50 CCXXIX. 0 CCXXX. 0

CCXXXI. 4 CCXXXII. Ada pemeriksaan oleh pengawas, tetapi tidak ada laporan hasil pemeriksaan

CCXXXIII. 25 CCXXXIV. 2 CCXXXV. 20

223




CCXXXVI. 5 CCXXXVII. Tidak ada pemeriksaan oleh pengawasan

CCXXXVIII. 0 CCXXXIX. 8 CCXL. 80

CCXLI. Jumlah CCXLII. 10 CCXLIII. 100

Sumber: Data diolah Kriteria pemeriksaan oleh pengawas didasarkan pemeriksaan yang

dilaksanakan secara intern oleh Pengawas. Pemeriksaan intern mencakup pemeriksaan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, meliputi bidang organisasi, usaha, permodalan, keuangan dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas Kopwan belum melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8, yaitu ada pemeriksaan oleh pengawas, tetapi tidak ada laporan hasil pemeriksaan (20%), dan 80% tidak ada pemeriksaan oleh pengawas. Hasil ini sesuai dengan kondisi Kopwan, di mana sumber daya manusia yang ada (pengurus dan anggota) belum mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas, dan kalaupun ada tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Pembahasan

Penialain kinerja pada suatu organisasi dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, penilaian kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk menumbuhkan perilaku yang semestinya diinginkan. Dengan adanya penialain kinerja pada Kopwan, para pengurus dapat memperoleh dasar membuat pertanggungjawaban kepada anggota Kopwan secara keseluruhan. Menurut Mulyadi penilaian/evalusi kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk: 1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. 2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawannya seperti promosi, pemberhentian, mutasi. 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengeai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka, dan 5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Koperasi Wanita didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan memberdayakan kaum perempuan. Tujuan ini berbeda dengan tujuan organisasi ekonomi lainnya yang mencari laba. Kopwan yang diteliti merupakan koperasi simpan pinjam, di mana anggotanya adalah kaum perempuan, baik sebagai ibu rumah tangga maupun yang bekerja. Pemberdayaan sumber daya manusia pada Kopwan memang masih sebatas mengaktifkan anggota dan pengurus dalam pelunasan simpanan wajib dan simpanan pokok Hal ini ditunjukkan dari pelunasan simpanan wajib dan simpanan pokok, Sedangkan simpanan di luar SP dan SW, masih nol artinya anggota belum ada yang menyimpan uangnya secara suka rela di Kopwan.

Aspek Organisasi yang digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja Kopwan, tidak semua kriteria menunjukkan hasil yang baik. Salah satunya adalah belum terlaksananya pengawas Kopwan untuk menilai kinerja pengurus dan anggota. Sebagai salah satu sumber daya manusia di Kopwan, pengawas belum

224




melakukan pemeriksaan intern terhadap kegiatan Kopwan. Dilihat dari adanya rapat pengurus, RAT, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Koperasi, menunjukkan bahwa semua kriteria tersebut telah dilaksanakan.Walaupun belum seluruhnya, tetapi sumber daya manusia yang ada pada Kopwan sudah berusaha untuk mencapai hasil yang baik. Untuk lebih meningkatkan kinerja di Kopwan perlu sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola koperasi. Kemampuan pengurus koperasi (juga sebagai anggota) dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan koperasi. Demikian juga anggota yang lainnya, dapat diberi pendidikan tentang perkoperasian agar mereka sebagai sumber daya manusia di Kopwan mengetahui hak dan kewajibannya.

4. KESIMPULAN Pengelolaan koperasi wanita (Kopwan) yang baru berdiri tidaklah sama

dengan koperasi pada umumnya. Pengelolaan Kopwan yang baru berdiri sangat tergantung pada sumber daya manusia, baik sebagai anggota maupun pengurus koperasi. Mengingat pengurus koperasi juga sebagai anggota, maka sumber daya manusia yang ada pada Kopwan haruslah benar-benar mampu melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan Kopwan, yaitu memberdayakan kaum perempuan dan kesejahteraan anggota. Untuk melihat pencapaian tujuan Kopwan, maka perlu dilakukan penilaian kinerja SDM, salah satunya adalah penilaian pada aspek organisasi. Untuk meningkatkan kinerja yang baik maka perlu adanya pengelolaan SDM baik pengurus maupun anggota Kopwan dengan cara meningkatkan pengetahuan mereka melalui pendidikan perkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA Dinas Koperasi Propinsi dan UMKM Jawa Timur, 2009, Standar Pelayanan Publik Dinas

Koperasi dan UMKM Jawa Timur Tahun 2009. Surabaya: Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur

Hassan, A. dan Prakash. D. 1990. Pendidikan Anggota Koperasi. Jakarta: Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian Departemen Koperasi.

Kaplan, Robert S dan David P. Norton, The Strategy Focus Organization, 2001, Boston: Harvard Business School Press.

Malayu H, (2004), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta:Bumi Aksara

Moeljono, Djokosantoso, (2005), Cultured!, Jakarta: Elexmedia

Tjakraatmadja, Jann Hidajat, Gustomo, Aurik, Sari H. , (2001), Penyusunan Sistem Audit MSDM PT Jasa Marga, laporan Pekerjaan LAPI‐ITB

Ropke, J, 2003, Kewirausahaan Koperasi ; Dinamika Kewirausahaan dan Pengembangan dalam Organisasi Swadaya, Sumedang: UPT Penerbitan IKOPIN.

225




Ropke, J, 2012, Ekonomi Koperasi ; Teori dan Manajemen, diterjemahkan oleh Sri Djatnika. Bandung: FE Universitas Padjajaran.

Rozi dan Etha. 2002. Ekonomi Koperasi. Jakarta: Penerbit Bintang.

Sinaga. P. 2005. Relationship Between Group Cohesiveness, Achievement Motivation, Entrepreneurship Attitude, Member’s Participation Attitude and Cooperative Performance in Bandung Regency Indonesia. Koperasi Dalam Sorotan Peneliti. Jakarta: PT Persada

Siswoyo. B.B.dkk. 2011. Penilaian Kinerja Koperasi Wanita (Kopwan) Tahun 2009. Laporan Penelitian. Kerjasama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Wijaya, dkk. 2010 Kewirausahaan Koperasi, Studi Kasus Koperasi Karyawan Universitas Surabaya. Surabaya: Brillian Internasional

Yusuf dan Gustomo . on line. Bagaimana Mengelola Koperasi agar Berstandar Nasional. Diakses 24 Juni 2015.

226




PENGEMBANGAN BAHAN AJAR ADMINISTRASI PERKANTORAN BERBASIS KURIKULUM 2013 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI WILAYAH EKS-

KARESIDENAN SURAKARTA Andre N Rahmanto, C. Dyah S Indrawati, Jumiyanto Widodo

Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran-FKIP-UNS

[email protected] [email protected] [email protected]

ABSTRAK Saat ini Bahan ajar berbasis kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) masih sangat terbatas dan bahkan belum ada sama sekali, kalaupun ada guru maupun siswa harus mendownload sendiri dari internet. Penelitian ini bertujuan; (1) untuk mengidentifikasi ketersediaan dan kelayakan bahan ajar Administrasi Perkantoran berbasis Kurikulum 2013 yang berorientasi pada kebutuhan guru, siswa dan dunia usaha dan industri, (2) menyusun draft (prototype) bahan ajar administrasi perkanturan berbasis kurikulum 2013 yang berorientasi kebutuhan guru, siswa, dunia usaha dan industri. (3) Melakukan uji coba lapangan awal (preliminary fiels testing) bahan ajar Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran berbasis kurikulum 2013 yang berorientasi kebutuhan guru, siswa dan dunia usaha/industri

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development) dengan lokasi penelitian di 8 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang Bisnis dan Manajemen yaitu ; (1) SMK N 1 Surakarta, (2) SMK N 3 Surakarta, (3) SMK N 6 Surakarta (4) SMK N 1 Karanganyar. (5) SMK N 1 Sragen, (6) SMK N 1 Boyolali, (7) SMK N 1 Klaten, (8) SMK N Banyudono, dan SMK PGRI Sukoharjo. Teknik pengumpulan data untuk : (1) studi pendahuluan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, (2) uji coba terbatas dan uji coba lebih luas dengan teknik wawancara, Focus Group Discusion (FGD). Analisis data menggunakan analisis interaktif.

Hasil Penelitian menunjukkan dari hasil studi pendahuluan bahwa 8 SMK di wilayah eks-Karesidenan Surakarta memerlukan bahan ajar berbasis kurikulum 2013, untuk tahun pertama adalah draft bahan ajar Administrasi Humas dan ke protokolan, dan bahan ajar Kearsipan. Bahan Ajar yang pertama merupakan permintaan terbanyak dari guru dan bahan ajar kedua merupakan dasar kompetensi kejuruan di SMK.

Produk yang dihasilkan adalah bahan ajar administrasi perkantoran berbasis kurikulun 2013 yang telah dikembangkan, yang memuat:) (1) peta konsep, (2) kompetensi awal, (3) materi, (4) kegiatan (5) tugas portofolio , (6) fenomena,(7) tugas projek, (8) rangkuman, dan (9) evaluasi.

Kata-kata kunci : Bahan Ajar, administrasi humas dan keprotokolan, kearsipan,

kurikulum 2013

227




1. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

Pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang Bisnis dan Manajemen masih menggunakan bahan ajar yang sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sekolah-sekolah belum tersedia bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan Pemerintah. Pada hal SMK merupakan jenis pendidikan vokasi yang berorientasi pada penguasaan praktik kerja diharapkan setelah lulus dapat benar-benar siap pakai dalam memasuki Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran dilaksanakan tanpa adanya buku pegangan baik pegangan guru maupun pegangan siswa. Guru membuat bahan ajar sendiri dengan tidak berpedoman pada panduan bahan ajar yang benar, ada beberapa bahan ajar yang tersedia namun para guru harus mengunduh (download) sendiri dari internet. Materi yang ada di dalam bahan ajar tidak menunjukkan materi yang berorientasi pada siswa tetapi masih seperti materi sebelumnya yang berorientasi pada guru.

Berdasarkan survey di lapangan, guru dan siswa kesulitan dalam mendapatkan bahan ajar khususnya bagi sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum 2013, seharusnya kalau pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan kurikulum baru mestinya harus diikuti ketersediaan bahan ajar yang disinergikan dengan kurikulum baru yang diterapkan.

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru sudah mulai diterapkan di berbagai sekolah, mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMA/SMK. Namun secara keseluruhan sebenarnya sekolah-sekolah masih belum siap menerapkannya terutama belum adanya kesiapan bahan ajar itu sendiri, dan akhirnya sekolah- sekolah terutama guru harus bekerja keras mengemas bahan ajar yang disesuaikan dengan kurikulum 2013, ironisnya para guru sendiri juga masih kebingungan mendapatkan materi. Struktur kurikulum 2013 bidang keahlian Bisnis dan Manajemen, paket keahlian Administrasi Perkantoran terdiri dari ; 1) Mata pelajaran wajib, 2) Dasar bidang kejuruan, 3) Dasar kompetensi kejuruan, dan 4) Kompetensi kejuruan.

Bahan ajar yang tersedia di download dari internet masih merupakan bahan ajar yang hanya menyediakan konsep-konsep materi tidak berorientasi pada praktik kerja dan tidak sesuai yang diamanatkan oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pada kenyataan di lapangan terjadi kesenjangan antara pemahaman teori dan praktik yang pada akhirnya akan menghasilkan mutu lulusan yang rendah.

Ada beberapa alasan mengapa guru perlu mengembangkan bahan ajar. Data empirik menunjukkan bahwa ketersediaan bahan ajar tidak sesuai tuntutan kurikulum dan karakteristik sasaran serta tuntutan pemecahan masalah belajar. Guru sebagai tenaga profesional dituntut memiliki kemampuan untuk mengembangkan bahan ajar itu sendiri. Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20, diisyaratkan bahwa guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidikan pada satuan pendidikan untuk mengembangkan Rencana

228




Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Salah satu komponen dalam RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru diharapkan untuk mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar.

Penelitian ini mendeskripsikan kondisi bahan ajar Administrasi Perkantoran yang digunakan saat ini pada Program Keahlian Administrasi Perkantoran Bidang Bisnis dan Manajemen di SMK, Mengembangan prototype bahan ajar menjadi bahan ajar Administrasi Perkantoran Berbasis kurikulum 2013 pada Program Keahlian Administrasi Perkantoran Bidang Bisnis dan Manajemen di SMK, dengan pertimbangan bahwa belum pernah ada bahan ajar yang berorientasi pada kebutuhan guru dan siswa, dengan harapan produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan atau sering disebut dengan Research and Development (R&D). Hasil akhir atau product yang diharapkan dari penelitian pengembangan harus memenuhi kriteria produk pengembangan, yaitu produk yang baru atau produk yang berbeda dari yang pernah ada, siap diaplikasikan dan dikembangkan di lapangan, oleh sebab itu salah satu kegiatan penting penelitian yang harus ditempuh adalah uji coba di lapangan secara sistematis atau systematically field tested. Produk tersebut harus dievaluasi dan disempurnakan untuk memenuhi kriteria pengembangan yang ditentukan.

Produk yang dihasilkan adalah bahan ajar Administrasi Perkantoran bebasis kurikulum 2013 berupa bahan ajar administrasi humas dan keprotokolan dan bahan ajar kearsipan. Sesuai dengan tahapan R & D yang disebutkan oleh Gall, Gall, &Borg (2003: 570-571) penelitian ini dilaksanakan dengan desain yang meliputi tiga tahapan, yakni: (1) tahap eksplorasi, (2) tahap pengembangan draft model, (3) tahap pengujian model. Penelitian tahun 1 berhenti pada tahap pengembangan model saja tidak sampai pada pengujian model dan desiminasi.

Berhenti pada tahap pengembangan model dikarenakan keterbatasan dalam penelitian baik dari sisi waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Pada tahun ke 2 dilanjutkan pada uji coba produk dan pengujian model dengan uji keefektifan produk. Prosedur Penelitian yang dilakukan sesuai dengan tahapan yang dikemukakan oleh Gall, Gall & Borg (2003: 570-571) yakni : (1) tahap eksplorasi, (2) tahap pengembangan draft model, (3) tahap pengujian model.

229




Prosedur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar . Bagan Prosedur Penelitian Pengembangan Bahan Ajar Administrasi Perkantoran berbasis kurikulum 2013 di SMK

Tahap eksplorasi bertujuan : (1) untuk memperoleh informasi terhadap bahan

ajar Administrasi Perkantoran yang sudah ada, (2) menganalisis kebutuhan (need analysis) terhadap model bahan ajar Administrasi Perkantoran yang tepat untuk dikembangkan. Jenis penelitian adalah eksploratif, sumber data : 1) Informan : Guru yang mengajar Program keahlian Administrasi Perkantoran khususnya Ketua Program Studi, siswa yang diajar, 2) Dokumen : dokumen-dokumen yang terkait : silabus, RPP, materi ajar (bahan ajar), media pembelajaran, dan dokumen lain yang relevan, 3) Peristiwa : yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas.

Pada tahap eksplorasi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 1) Wawancara mendalam dengan informan, tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bahan ajar Administrasi Perkantoran, 2) Observasi secara pasif terhadap kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang sudah ada, dan 3) Analisis dokumen, yaitu menganalisis terhadap dokumen-dokumen bahan ajar administrasi Perkantoran di SMK se wilayah eks- karesidenan Surakarta serta dokumen terkait.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis interaktif (Milles dan Huberman dalam Sutopo, 2002: 96). Model ini terdiri atas tiga komponen analisis yang saling terkait satu sama lain secara simultan yaitu : (a) reduksi data, (b) penyajian data dan (c) penarikan kesimpulan

230




(verifikasi) aktivitas dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses mengalir (siklus).

Berdasarkan temuan di lapangan dan kondisi bahan ajar yang digunakan di SMK, maka output pada tahap pendahuluan ini adalah dibuat prototype bahan ajar Administrasi Perkantoran berbasis berbasis kurikulum 2013 dengan berorientasi pada kebutuhan guru, siswa, dan dunia usaha dan dunia industri. Pada tahun pertama produk yang dihasilkan 2 bahan ajar yaitu Administrasi humas dan keprotokolan, dan Kearsipan.

Pada tahap pengembangan model langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : a) menguji cobakan prototype bahan ajar, b) mengkaji kelayakan prototype bahan ajar, c) mengidentifikasi kekurangan yang ditemui pada praktik prototype bahan ajar dari sisi: isi, penyajian bahan ajar, dan keberterimaan oleh siswa. Revisi terhadap komponen-komponen yang kurang sempurna dalam prototype sesuai dengan kebutuhan. Dalam menguji cobakan prototype dengan uji terbatas dan uji yang diperluas, sedangkan dalam mengkaji kelayakan prototype bahan ajar dilakukan dengan expert judgement yaitu dengan melibatkan pakar bahan ajar dan pakar materi administrasi perkantoran, dan teknik Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para guru Program Administrasi Perkantoran. Mekanisme penelitian ini dilakukan berulang-ulang sehingga stakeholders merasa puas.

Revisi hasil ujicoba terbatas, langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Melaksanakan revisi prototype bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

231




Berikut ini disajikan secara rinci proses, instrument, luaran atau indicator capaian penelitian untuk tahun pertama :

No Proses Instrumen Luaran/Indikator Capaia

n

1 2 3 4 5

Tahun I (Pertama)

Mengidentifikasi ketersediaan dan kelayakan bahan ajar Administrasi Perkantoran berbasis kurikulum 2013 yang berorientasi kebutuhan guru, siswa dan dunia usaha/industri

Menyusun bahan ajar kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran berbasis kurikulum 2013 yang berorientasi kebutuhan guru, siswa dan dunia usaha/industri Melakukan uji coba lapangan awal (preliminary fiels testing) terbatas bahan ajar Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran berbasis kurikulum 2013 yang berorientasi kebutuhan guru, siswa dan dunia usaha/industri Menulis artikel Jurnal Menulis artikel jurnal Presentasi Seminar Nasional

Wawancara Observasi FGD Wawancara Observasi FGD Dokumen/ Studi Pustaka

Wawancara Kuisioner

Laporan penelitian& Referensi Laporan penelitian& Referensi

Deskripsi ketersediaan dan kelayakan bahan ajar

Draft Bahan Ajar Hasil uji coba terbatas bahan ajar

Artikel di Jurnal Internasional

Makalah seminar

232




HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMK se wilayah eks-

karesidenan Surakarta dari hasil wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para guru Administrasi Perkantoran, dalam menilai bahan ajar yang sudah ada, adalah sebagai berikut : 1. Komponen Kelayakan Isi. Ditinjau dari kesesuaian uraian materi Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yaitu: 1) Untuk kurikulum 2013 belum ada kesesuaian Kompetensi Inti (KI) dengan Kompetensi Dasar (KD), kebanyakan buku yang ada masih Kurikulum KTSP, sehingga guru harus memadukan materi dari beberapa sumber buku, 2) Sulit mencari contoh-contoh, 3) Materi belum maksimal, artinya karena materi terlalu luas belum dapat dipahami guru dalam mengajar. Ditinjau dari Akurasi materi yaitu : 1) Belum terlalu mendalam (lengkap), 2) Kurang akurat. Ditinjau dari Kemutakhiran yaitu ; 1) Kerena buku-buku yang dipakai masih jaman dahulu, guru dan siswa sering mencari materi terbaru di internet, 2) kebanyakan materi masih mengacu pada tahun 80-90an sehingga tidak begitu layak dan lazim digunakan, 3) Penulis seringkali malas membuat contoh kasus yang sedang trend saat ini, sehingga narasi yang ada dalam buku tersebut sudah out of date, 4) Buku tidak disesuaikan dalam dunia kerja saat ini. Ditinjau dari Menumbuhkan sikap spiritual yaitu : 1) Buku ajar yang selama ini dipakai, belum ada yang menampilkan aspek sikap spiritual, 2) Setiap materi yang dijabarkan dalam setiap Bab nya seharusnya disangkut pautkan dengan sang pencipta. Ditinjau dari menumbuhkan sikap sosial yaitu : 1) Harapannya setelah mempelajari materi siswa dapat menerapkan di lingkungan, jadi materi seharusnya dapat di integrasikan pada lingkungan siswa, 2) Buku ajar yang selama ini dipakai, belum ada yang menampilkan aspek sikap sosial. Ditinjau dari mengembangkan keterampilan : 1) Kebanyakan buku masih jarang yang memberikan tugas-tugas ataupun latihan-latihan keterampilan, 2) Perlu dikembangkan beberapa hal yaitu latihan, diskusi dan observasi. Ditinjau dari mengembangkan wawasan pengetahuan yaitu: 1) wawasan pengetahuan sangat dangkal. 2) Perlu dikembangkan dengan kondisi saat ini yang menuju ke arah global, 3) Modul dapat ditambahkan perintah-perintah untuk mencari materi di internet dengan bimbingan guru. 2. Komponen Penyajian. Ditinjau dari teknik penyajian yaitu : 1) Mayoritas buku belum menyajikan dari materi yang mudah ke materi yang kompleks, 2) Konsistensi penggunaan halaman kertas belum stabil, 3) Teknik penyajian belum mencerminkan pada pencarian siswa secara mandiri dan terintegrasi dengan IPTEK, 4) Kusus korespondensi belum banyak diberikan latihan pembuatan surat, 4) Terlalu banyak materi yang tidak sistematis, 5) Sistematika penyajian kurang runtut. Ditinjau dari pendukung dan penyajian materi : 1) Ilustrasi yang mengarah kepada pemahaman materi belum lengkap untuk semua materi, 2) Penyajian materi terkadang tidak terstruktur dengan baik dan daya dukungnya juga terkadang kurang sesuai, 3) Penyajian materi antar bab kurang seimbang, 4) Materi pada korespondensi dan kearsipan over laping atau terlalu banyak, 5) Ilustrasi yang diberikan tidak menarik minat siswa, dan 6)

233




Gambar atau ilustrasi yang terlalu banyak terkadang mengganggu analisis siswa, boleh banyak tetapi tidak boleh dominan karana dapat mengganggu kedalaman materi. Ditinjau dari penyajian pembelajaran yaitu; 1) Penilaian belum mencakup ketiga ranah, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor, 2) Terlalu memaksakan untuk Project Based Learning, 3) Dalam penyajian diharapkan sudah terlihat model pembelajaran yang tepat dan penilaian kinerja, proyek, serta portofolio terdapat dalam cakupan bahan ajar agar guru dan siswa dapat memakai dengan mudah. 3. Komponen Kebahasaan. Ditinjau dari sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yaitu : 1) Perlu adanya tugas individu dan kelompok, 2) Kadang tugas yang diberikan kepada siswa terlalu berat, 3) Belum sesuai dengan perkembangan peserta didik. Ditinjau dari sisi komunikatif, belum mencerminkan unsur komunikatif dimungkinkan editor bukan guru yang terjun langsung di lapangan. Ditinjau dari dialogis dan interaktif belum mencerminkan dialog interaktif. Ditinjau dari ke lugasan yaitu: 1) Bahan ajar belum lugas, 2) Cenderung vulgar. Ditinjau dari koherensi dan keruntutan alur pikiran : 1) Alur pikiran masih terlalu tinggi, 2) Pemaparan yang masih loncat-loncat dan diulang-ulang, 3) Umumnya sudah runtut sesuai silabus tetapi isinya kadang tidak sesuai, 4) Materi mayoritas berupa narasi, belum mengarah pada kesimpulan. Ditinjau dari kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar yaitu : 1) Gaya bahasa terlalu tinggi, 2 Masih ada yang menggunakan campuran bahasa jawa, 3) Kadang ada bahasa yang belum/tidak familiar. Ditinjau dari penggunaan istilah dan simbol/lambang, kurang menggambarkan materi yang diberikan. 4. Dan yang terakhir membahas tentang Prioritas materi buku ajar yang perlu ditulis, dari form yang disebar diketahui :

Hasil FGD Prioritas Bahan Ajar yang direkomendasikan untuk disusun :

Mata Pelajaran poin

Administrasi Humas keprotokolan 7

Administrasi Sarana dan Prasarana 4

Administrasi Kepegawaian 4

Administrasi Keuangan 5

234




Hasil FGD Prioritas Bahan Ajar yang direkomendasikan untuk disusun:

Gambar: Hasil FGD

Dari tabel maupun gambar di atas terlihat bahwa guru-guru paling banyak membutuhkan bahan ajar Administrasi Humas dan Keprotokolan dengan prosentasi 35% karena memang belum tersedia yang sesuai dengan kurikulum 2013.

Dari hasil FGD dapat dikemukakan bahwa buku ajar yang digunakan khususnya yang sudah menggunakan kurikulum 2013 masih jauh dari harapan guru dan siswa, hal ini mendorong peneliti membuat draft bahan ajar Administrasi Perkantoran yaitu buku Administrasi Humas dan Keprotokolan, dan buku Kearsipan, karena kearsipan merupakan Dasar Kompetensi Kejuruan di SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran. Draft bahan ajar Administrasi Perkantoran berbasis kurikulun 2013 yang telah dikembangkan, memuat : (1) peta konsep, (2) kompetensi awal, (3) materi, (4) kegiatan (5) tugas portofolio , (6) fenomena,(7) tugas projek, (8) rangkuman, dan (9) evaluasi.

Evaluasi bahan ajar dilakukan dengan cermat untuk mendapatkan bahan ajar yang menarik dan sistematis. Seperti temuan hasil penelitian Johnson et al. (2008: 157-163) menyatakan bahwa bahan ajar yang baik dalam meningkatkan keefektifan pembelajaran harus dievaluasi, selain bahan ajar yan dievaluasi proses pembelajaran juga dievaluasi dan tidak kalah penting juga mengevaluasi evaluasinya sendiri.

Evaluasi bahan ajar ini mendukung teori Hackbath (1996), bahwa evaluasi bahan ajar khususnya bahan ajar cetak diharapkan memenuhi tujuh kategori yaitu : isi, penyajian, ilustrasi, bahan pendukung, ciri-ciri teknis, efektivitas, dan kesan secara keseluruhan. Isi yang dimaksud apakah substansi materi telah sesuai dengan deskripsi materi didalam silabus, penyajian apah menarik bagi peserta didik, apakah ilustrasi dinyatakan dapat merefleksikan pesan-pesan materi,

235




bahan pendukung merupakan bahan pengiring seperti peta konsep, motivasi, latihan dan sebagainya, teknis pengerjaan latihan apakah tersedia petunjuk yang jelas dan bahan kertas serta cetakan memudahkan pembacaan, bahan ajar yang disusun apakah efektif untuk meningkatkan hasil belajar, dan apakah bahan ajar yang telah disusun secara keseluruhan mengesankan baik dari guru maupun dari peserta didik.

Bahan ajar yang baik diharapkan dapat memotivasi siswa untuk membaca dan mempelajari sesuai dengan tingkat perkembangan psychologi siswa. Hal ini sesuai dengan konsep motivasi yang dikemukakan oleh Gagne dan Driscoll (1989: 71) menyatakan berbagai sumber motivasi telah digabungkan kedalam sebuah model motivasi umum. Konsep ini disebut model Attention, Relevance,Confidence, dan Satisfaction (ARCS).

Pada tahap pengembangan model, draft bahan ajar yang telah tersusun berdasarkan need analysis pada studi pendahuluan (eksplorasi) diuji cobakan secara terbatas kepada guru-guru SMK Program keahlian Administrasi Perkantoran yang sebelumnya telah mengikuti FGD. Uji terbatas dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dari komponen Kelayakan Isi, Komponen Penyajian, dan Komponen Kebahasaan. Revisi terhadap komponen- komponen yang kurang sempurna dalam prototype sesuai dengan kebutuhan, dalam mengkaji kelayakan prototype bahan ajar dilakukan dengan expert judgement yaitu dengan melibatkan pakar bahan ajar dan pakar materi Administrasi Perkantoran. Revisi awal draft model dilakukan untuk memperbaiki draft bahan ajar yang telah disusun sesuai kebutuhan di lapangan. Dari beberapa masukan produk direvisi untuk diujikan yang lebih luas setelah mendapatkan validasi dari pakar (tim ahli) bahan ajar dan pakar materi. KESIMPULAN

Bahan ajar Administrasi Perkantoran berbasis kurikulum 2013 se eks- Karesidenan Surakarta selama ini masih belum tersedia secara signifikan, guru dan siswa harus mendownload sendiri dari internet, dan sebagian lagi bahan ajar tidak tersedia. Dari hasil studi pendahuluan dan berdasarkan need analysis melalui Focus Group Discussion (FGD) tersusunlah draft bahan ajar (prototype) administrasi perkantoran berbasis kurikulum 2013, khususnya bahan ajar Administrasi Humas dan Keprotokolan dan bahan ajar Kearsipan.

Draft bahan ajar yang telah tersusun diuji cobakan secara terbatas kepada guru-guru Program Administrasi Perkantoranhan . Setelah dilakukan revisi draft bahan ajar mendapat validasi dari tim pakar menjadi bahan ajar siap untuk diuji cobakan secara lebih luas.

236




DAFTAR PUSTAKA Borg. Walter, R. Gall, Joyce, P. Gall, Meredith D. (2003). Educatonal Research

An Introduction. New York: Pearson Education, Inc. Cunningsworth, Alan. (1995). Choosing Your Course Book. Oxford: Heinemann

Dick, Walter. Lou Carey, and James O.Carey. (2009). The Systematic Design

of Instruction. 7th

Ed. Upper Saddler River. New Jersey: Pearson Education,

Inc.

Gagne, R.M, & Driscoll, M.P. (1989). Essential of Learning for Insruction (Second edition). Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall

Gagne, R.M. (1977). The Conditions of Learning. New York: Holt, Rinehart & Winston

Gall, D, Meredith., Gall, P, Joyce., Borg, Walter, R. (2003). Educational Research: An Introduction. Boston: Allyn and Bacon.

Hackbarth, Steven. (1996). Educational Technology Handbook. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications

Johson, Keith, Mija, Kim, Fang, Ya, Nava, Liu, Perkins, Andrea., Smith, Dawn., Anne, Margaret., Canela, Soler., and Luwang, Oscar. (2008). A Step Forward: Investigating Expertise in Materials Evaluation. ELT Journal, Vol. 62/2, april 2008, doi: 10.1093/elt/ccl021. Ps. 157-163.

John W. Creswnsrtuctiell, Vicki L. Plano Clark. (2007). Mixed Methods Research. London: Sage Publications

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor: KEP. 195/MEN/V/2007. Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Perusahaan Sub Sektor Jasa Perusahaan Lainnya Bidang Jasa Administrasi Perkantoran.

Permendiknas No. 16/2007. Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Pinto, E.L., McDonough, P.G., Boyd, Dwight. (2011). High School Philosophy Teachers’ use of Textbooks: Critical Thinking or Teaching to the Text. Journal of Curriculum and Instruction (JoCI) November 2011, Vol 5: No. 2, Pp. 45-78. http://www.joci.ecu.edu.

Sugiyono. (2009). Metede Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung: alfabeta.

http://www.joci.ecu.edu/

237




NOTULEN PEMAKALAH KELAS PARALEL SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

19 SEPTEMBER 2015 KELAS PARALEL GROUP A

1. Nama : Triesninda Pahlevi1 dan Brillian Rosy

2

Judul : Peran Public Relation (Pr) Dalam Mengkomunikasikan Corporate Sosial Responsibility (Csr) Sebagai Pembangun Citra Positif Perusahaan

Isi : Pemrograman CSR diharapkan citra positif perusahaan dapat tercipta menjadi salah satu aset perusahaan untuk mensosialisasikan peran PR yang sangat penting. Dengan program CSR maka masyarakat akan tau tentang kompetensi perusahaan dengan hubungan saling menguntungkan. Berhasil tidaknya CSR bergantung pada komunikasi PR.

Pertanyaan : 1. Wiedy Murtini (UNS) Keberhasilan perusahaan disebutkan dari kondisi keuangan, sosial, dan lingkungan. Mengapa tidak ada Sumber Daya Manusia (SDM) nya? Jawaban: Didasarkan pada Triple Bottom. Kemudian untuk koneksi mungkin dapat digunakan sebagai unsur penunjang.

2. Djoko Santoso (UNS) Terkait tahapan-tahapan PR, Fight Finding ini dilakukan seperti apa? Jawaban: PR langsung turun ke lapangan bisa melalui wawancara atau menggunakan angket dan observasi dengan melihat kondisi riil yang ada dimasyarakat.

2. Nama : Durinta Puspasari1, Durinda Puspasari

2

Judul : Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Melalui Pembelajaran Two Stay-Two Stray (Ts-Ts)

Isi : Mata kuliah ilmu komunikasi membutuhkan model yang aplikatif. Pembelajaran TS-TS dapat meningkatkan ketrampilan berkomunikasi mahasiswa PAP.

Pertanyaan : 1. Saidun Hutasuhut (UNIMED) Apabila di siklus ke-3 belum baik bagaimana? Jawab: Apabila dalam siklus ke-3 belum baik, maka penelitian akan dilanjutkan dengan siklus

238




selanjutnya. 2. Djoko Santoso (UNS)

Apa yang dimaksud dengan subjek penelitian? Jawaban: Yang digunakan dalam penelitian tersebut seharusnya objek penelitian.

3. Nama : Saidun Hutasuhut Judul : Kompentensi Penting Penentu Kinerja Industri Kecil Isi : Kondisi UMKM di Indonesia sangat besar yaitu

97,7%, tetapi UMKM jarang yang berkembang. Pertanyaan : 1. Wiedy Murtini (UNS)

Keterampilan dalam softskill lebih diutamakan. Rekomendasi pendidikan ditujukan kepada siapa, seperti pendidikan kewirausahaan. Jawab: Perencanaan dalam usaha, pengusaha dibawa dikampus untuk memberikan motivasi.

2. Djoko Santoso (UNS) Sasaran ditunjukan kepada siapa? Jawab: Untuk meningkatkan belajar mereka. Untuk pengusaha perorangan, diharapkan ada komunikatas-komunitas usaha kecil dibuat pelatihan.

4. Nama : Wiedy Murtini Judul : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Administrasi Perkantoran Melalui Kkni Dan Keterpakaian Lulusan Di Pasar Kerja

Isi : Pendidikan sama dengan pendidikan sepanjang hayat. Manusia yang cerdas intelektual, emosional, dan spiritual itu adalah manusia yang berkulitas. Paradigma Perguruan Tinggi berbasis KKNI, perlu adanya penyelenggaraan lulusan perguruan tinggi kompetensi dan keterpakaian lulusan PAP, learning outcome. Outcome PAP yang dihasilkan adalah guru AP, instruktur, wirausaha, praktisi, analisis sistem.

Pertanyaan : 1. Saidun Hutasuhut (UNIMED) Bagaimana disini membangun LO? Jawab: PAP identik dengan ASPAPI, setiap Universitas mempunyai unit-unitnya.

2. Endang Sungkawati Ratnawati (Univ. Wisnuwardhana Malang) Apakah KKNI harus dilakukan? Jawab: ASPAPI mengajukan BSNP yaitu harus punya sertifikat dari LSP.

239




5. Nama : Endang Sungkawati Ratnawati Judul : Mengelola Sumber Daya Manusia Pada Koperasi

Wanita (Penilaian Kinerja Kopwan Berdasarkan Aspek Organisasi)

Isi : Koperasi wanita memiliki tujuna untuk mensejahterakan anggotanya dan memberdayakan kaum perempuan.

Pertanyaan : 1. Djoko Santoso (UNS) Apa yang meneyebabkan tidak ada simpanan sukarela? Jawab: Ternyata koperasi masih baru yang direkrut ibu rumah tangga murni karena mereka tidak bekerja.

6. Nama : Mirana Sari1, Ismiyati

2, Wisudani Rahmaningtyas

3

Judul : Pembelajaran Keterampilan Komputer Dan Pengelolaan Informasi (KKPI)

Isi : KKPI merupakan mata pelajaran produktif komponen perencanaan. Tidak adanya pegangan guru tidak memberikan siswa berbicara dengan temannya.

Pertanyaan : 1. Endang Sungkawati Ratnawati (Univ. Wisnuwardhana Malang) Untuk menyusun RPP Kurikulum 2013? Jawab: Sebelumnya kurikulum 2013 namun kembali lagi ke kurikulum KTSP.

KELAS PARALEL GROUP B

1. Nama : Trenda Aktiva Oktariyanda1, Galih W. Pradana

2

Judul : Penerapan “Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)” Dalam Rangka Standarisasi Manajemen Pelayanan Di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

Isi : Poin-poin sudah berjalan sesuai dengan SP dan SOP Kecamatan Taman. Tidak lepas dari pendukung dan penghambat.

Pertanyaan : 1. Sutaryadi (UNS) Yang dirasakan pihak kecamatan adalah sulit untuk memerintah kepala desa. Apa masih perlu memperkuat pengamatan kecamatan terhadap desa? Jawab: Masih perlu, apalagi kedepan dari desa. Perlu regulasi dana desa tapi tidak bisa lepas dari

240




kecamatan. 2. Jumiyanto Widodo (UNS)

Inovasi program dari pusat? Jawab: Adanya inovasi, untuk hunian yang non bisnis mengurusnya bisa langsung ke kecamatan. Selain di Sidoarjo belum mengetahui.

2. Nama : Sutaryadi1, Patni Ninghardjanti

2, C. Dyah S.I

3

Judul : Pengembangan Model Alat Ukur Kesuksesan Implementasi E-Library Pada Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Kompetensi Siswa

Isi : Model struktural dievaluasi dengan mnilai R-Squence. Bahasan pengujian hasilnya sama dengan pengujian sebelumnya.

Pertanyaan : 1. Galih W. Pradana (UNESA) Jangankan E-Library, manual saja saya untuk tingkat ketertarikannya saja rendah.

2. Tri Murwaningsih (UNS) Budaya yang terlalu keras menjadi rugi.

3. Nama : Tri Murwaningsih1, Tutik Susilowati

2,

Susantiningrum3

Judul : Analisis Kebutuhan Pengembangan Laboratorium Administrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi

Isi : Analisis kurikulum yang diberlakukan, perlu memperhatikan profil lulusan yang ditetapkan. Profil lulusan Pendididikan Administrasi Perkantoran (PAP) adalah menjadi guru bidang adminitrasi perkantoran/manajer kantor/ sekretaris/tenaga profesional bidang administrasi perkantoran yang profesional.

Pertanyaan : - 4. Nama : Jumiyanto Widodo Judul : Memberdayakan Prestasi Siswa Melalui Upaya

Pengelolaan Manajemen Sekolah Isi : Implementasi Program Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS) sebagai upaya pengelolaan manajemen sekolah yang akan tetap relevan dalam perubahan-perubahan kebijakan pengelolaan berikutnya, pada SMA N 1 Klaten dibawah koordinasi kepala sekolah telah menjalankan program tersebut dengan baik.

Pertanyaan : 1. Galih W. Pradana (UNESA) Apakah program MBS harus bisa diterapkan di

241




sekolah unggulan? Bagaimana apabila disekolah yang tidak unggulan? Jawab: Regulasi ada, tetapi untuk implementasi belum ada. Sekolah unggulan bisa menggunakan “partisipasi” supaya menjadi sekolah unggul.

KELAS PARALEL GROUP C

1. Nama : Suharto Judul : Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi

Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran Isi : Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan

tentang evaluasi Kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran di SMK Swadaya Temanggung dapat diambil kesimpulan bahwa: uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran secara keseluruhan memiliki kategori baik.

Pertanyaan : 1. Hartiyah Wuryani (Yogyakarta) Dijelaskan kembali untuk mendapatkan akreditasi A dari APSI? Jawab: Jika dari APSI hanya pendidikan formal. Jika ingin mendapatkan akreditasi A harus dari APSI pusat yang memberikan akreditasi.

2. Endang Gonggowati (SMK N 1 Boyolali) Bagaimana cara mudah terferifikasi A? Jawab: Caranya dengan permohonan dari APSI pusat dan mengadakan riset sehingga dari adanya riset tersebut akan teruji dan dari APSI pusat akan mengeluarkan akreditasi A.

2. Nama : Tri Nugroho Budi Santoso1 , C Dyah S I

2 , Andre N.

Rahmanto3

Judul : Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Administrasi Kepegawaian Siswa Melalui Kolaborasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Dengan Talking Stick

Isi : Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas XI AP 1 SMK Negeri 1 Banyudono ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus penelitian meliputi empat tahapan, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Observasi, dan (4) Refleksi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penerapan kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan Talking Stick dapat meningkatkan keaktifan

242




dan pada akhirnya hasil belajar siswa pada siswa kelas XI AP 1 SMK Negeri 1 Banyudono.

Pertanyaan : 1. Ambarwati (Politeknik Ambon) Berapa variabel dari itu untuk mengetahui TPS dan Talking Stick? Jawab: Model pembelajaran yang digunakan adalah kolaborasi model sebab SMK N 1 Banyudono belum terbiasa dengan Kurikulum 2013 dan memaksa siswa untuk selalu aktif dalam pembelajaran.

2. Chairul Huda A (UNS) Bagaimana cara mengukur nilai psikomotor yang digunakan dalam Kurikulum 2013? Jawab: Caranya menggunakan penugasan yang dikerjakan oleh siswa. Serta keaktifan yang dilakukan oleh siswa.

3. Nama : Endang Ganggowati Judul : Meningkatkan Hasil Belajar Mengelola Kas Kecil

Siswa Administrasi Perkantoran Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving Based Learning

Isi : Berdasarkan temuan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model Problem Solving Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar dan pemahaman siswa kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali dalam pembelajaran materi Kas Kecil.

Pertanyaan : 1. Hartiyah Wuryani (Yogyakarta) Model penugasan yang bagaiamana yang digunakan dalam penelitian tersebut? Jawab: Model penugasan yang digunakan penugasan berbasis masalah. Sehingga siswa selalu mendapatkan masalah dan solusi yang bisa diselesaikan.

4. Nama : Patni Ninghadjanti1, Nonoh Siti Aminah

2, Hartiyah

Wuryani3

Judul : Analisis Ujian Sekolah Sebagai Dasar Administrasi Kebijakan Dinas Kabupaten Banjarnegara

Isi : Di Kabupaten Banjarnegara terdapat 20 Kecamatan dengan jumlah sekolah terbanyak adalah kecamatan Punggelan yaitu 70 sekolah dan jumlah sekolah yang paling sedikit yaitu kecamatan Pandanarum dengan jumlah 21 sekolah.

243




Pertanyaan : 1. Ambarwati (Politeknik Ambon) Apakah ada saran untuk daerah yang terisolir agar mau atau betah mengajar ditempat tersebut? Jawab: Pendampingan dilakukan disetiap SD dan SMP.

2. Anton Subarno (UNS) Apakah ada sekolah satu atap? Jawab: Ada, tetapi masalah anak tidak sekolah bukan karena tidak mampu ekonomi tapi karena masalah sosial.

5. Nama : Arif Wahyu Wirawan1, Jumiyanto Widodo

2

Judul : Meningkatkan Hasil Belajar Administrasi Kepegawaian Siswa Melalui Penerapan Pendekatan Scientific Dengan Media Software Prezi

Isi : Penerapan pendekatan Scientific dengan menggunakan media Software Prezi dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran administrasi kepegawaian pada siswa kelas XI AP2 SMK Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Hal ini terbukti dengan peningkatan persentase ketuntasan hasil belajar dengan KKM > 75 pada siklus I sebesar 79,3% dengan rata-rata nilai kelas 78,6 dan siklus II sebesar 100% dengan rata-rata nilai kelas 85,4.

Pertanyaan : 1. Tri Nugroho (SMK N 1 Boyolali) Bagaimana cara memberi pengertian untuk guru yang kurang menguasai IT? Jawab: Sebagai peneliti mengajarkan atau memberi tutorial cara menggunakan software Prezi kepada guru dan memberikan motivasi bahwa software tersebut lebih mudah digunakan dari pada menggunakan software presentasi lainnya.

6. Nama : Chairul Huda Atma Dirgatama1, Djoko Santoso Th

2

Judul : Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Administrasi Kepegawaian Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Pada Implementasi Program Microsoft Excel

Isi : Model pembelajaran problem based learning dengan mengimplementasi program microsoft excel dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik, Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil

244




penelitian yang terus mengalami adanya peningkatan setiap siklusnya. Keaktifan yang dimaksud yaitu kondisi dimana peserta didik dalam tingkatan kurang, cukup, baik dan sangat baik.

Pertanyaan : -