Home >Documents >P E N G G U S U R A N PA KS A D A N P E R J U A N G A N WA ... warga mengajukan gugatan pembatalan...

P E N G G U S U R A N PA KS A D A N P E R J U A N G A N WA ... warga mengajukan gugatan pembatalan...

Date post:30-Mar-2019
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

P E N G G U S U R A N P A K S AD A N P E R J U A N G A N

W A R G A B U K I T D U R I

P E N G G U S U R A N P A K S AD A N P E R J U A N G A N

W A R G A B U K I T D U R ID I S A M P A I K A N D A L A M D I S K U S I P U B L I K M E M A K N A I I N D O N E S I AS E B A G A I N E G A R A H U K U M D A L A M M E N J A M I N H A K - H A K W A R G A

K O T A

J A K A R T A , 1 0 F E B R U A R I 2 0 1 7

P E N G G U S U R A N P A K S AD A N P E R J U A N G A N

W A R G A B U K I T D U R I

P E N G G U S U R A N P A K S AD A N P E R J U A N G A N

W A R G A B U K I T D U R ID I S A M P A I K A N D A L A M D I S K U S I P U B L I K M E M A K N A I I N D O N E S I AS E B A G A I N E G A R A H U K U M D A L A M M E N J A M I N H A K - H A K W A R G A

K O T A

J A K A R T A , 1 0 F E B R U A R I 2 0 1 7

KRONOLOGIS...

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wilayah Administrasi Jakarta Selatan (Kasatpol PP Selatan), UjangHermawan, menerbitkan Surat Peringatan 1 pada tanggal 30 Agustus 2016.

2. Dua hari setelah SP 1 diterbitkan, pada 1 September 2016, Komunitas Ciliwung Merdeka bersamadengan warga mengajukan gugatan pembatalan SP 1 ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta (PTUN).

3. sedang dalam proses pemeriksaan awal di PTUN, Kasatpol PP Jakarta Selatan menerbitkan Surat Peringatan(SP) 2 tanggal 7 September 2016 dan yang terakhir Surat Peringatan (SP) 3 tanggal 20 September 2016.

4. Sidang perdana pembatalan SP 1, 2, dan 3 digelar di PTUN tanggal 26 September 2016 warga memohonkepada Majelis Hakim agar pembongkaran paksa tidak dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap diputuskan.

5. Ketua Majelis Hakim merespon permohonan warga dengan menyatakan akan diputuskan setelah berembugdengan hakim anggota lainnya. Permohonan Penundaan akan disampaikan pada sidang PTUN tanggal 10Oktober 2016.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wilayah Administrasi Jakarta Selatan (Kasatpol PP Selatan), UjangHermawan, menerbitkan Surat Peringatan 1 pada tanggal 30 Agustus 2016.

2. Dua hari setelah SP 1 diterbitkan, pada 1 September 2016, Komunitas Ciliwung Merdeka bersamadengan warga mengajukan gugatan pembatalan SP 1 ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta (PTUN).

3. sedang dalam proses pemeriksaan awal di PTUN, Kasatpol PP Jakarta Selatan menerbitkan Surat Peringatan(SP) 2 tanggal 7 September 2016 dan yang terakhir Surat Peringatan (SP) 3 tanggal 20 September 2016.

4. Sidang perdana pembatalan SP 1, 2, dan 3 digelar di PTUN tanggal 26 September 2016 warga memohonkepada Majelis Hakim agar pembongkaran paksa tidak dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap diputuskan.

5. Ketua Majelis Hakim merespon permohonan warga dengan menyatakan akan diputuskan setelah berembugdengan hakim anggota lainnya. Permohonan Penundaan akan disampaikan pada sidang PTUN tanggal 10Oktober 2016.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wilayah Administrasi Jakarta Selatan (Kasatpol PP Selatan), UjangHermawan, menerbitkan Surat Peringatan 1 pada tanggal 30 Agustus 2016.

2. Dua hari setelah SP 1 diterbitkan, pada 1 September 2016, Komunitas Ciliwung Merdeka bersamadengan warga mengajukan gugatan pembatalan SP 1 ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta (PTUN).

3. sedang dalam proses pemeriksaan awal di PTUN, Kasatpol PP Jakarta Selatan menerbitkan Surat Peringatan(SP) 2 tanggal 7 September 2016 dan yang terakhir Surat Peringatan (SP) 3 tanggal 20 September 2016.

4. Sidang perdana pembatalan SP 1, 2, dan 3 digelar di PTUN tanggal 26 September 2016 warga memohonkepada Majelis Hakim agar pembongkaran paksa tidak dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap diputuskan.

5. Ketua Majelis Hakim merespon permohonan warga dengan menyatakan akan diputuskan setelah berembugdengan hakim anggota lainnya. Permohonan Penundaan akan disampaikan pada sidang PTUN tanggal 10Oktober 2016.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wilayah Administrasi Jakarta Selatan (Kasatpol PP Selatan), UjangHermawan, menerbitkan Surat Peringatan 1 pada tanggal 30 Agustus 2016.

2. Dua hari setelah SP 1 diterbitkan, pada 1 September 2016, Komunitas Ciliwung Merdeka bersamadengan warga mengajukan gugatan pembatalan SP 1 ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta (PTUN).

3. sedang dalam proses pemeriksaan awal di PTUN, Kasatpol PP Jakarta Selatan menerbitkan Surat Peringatan(SP) 2 tanggal 7 September 2016 dan yang terakhir Surat Peringatan (SP) 3 tanggal 20 September 2016.

4. Sidang perdana pembatalan SP 1, 2, dan 3 digelar di PTUN tanggal 26 September 2016 warga memohonkepada Majelis Hakim agar pembongkaran paksa tidak dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap diputuskan.

5. Ketua Majelis Hakim merespon permohonan warga dengan menyatakan akan diputuskan setelah berembugdengan hakim anggota lainnya. Permohonan Penundaan akan disampaikan pada sidang PTUN tanggal 10Oktober 2016.

6. Sebelum tanggal 10 Oktober 2016 Majelis Hakim PTUN mengingatkan kepada tergugat yaituKasatpol PP Selatan untuk tidak melakukan apapun juga di wilayah Bukit Duri.

7. meskipun sudah dihimbau untuk tidak melakukan tindakan apapun juga, penggusuran tetapterjadi di lapangan dengan pelaksana yaitu Kasatpol PP. Penggusuran tersebutberlangsung selama 3 hari yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 September 2016, yangterjadi di RT. 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 dan 15/RW 12; RT. 03 dan 04/RW. 11; RT. 03, 06, 08,10/RW 10 dan RW 09, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

8. Petugas yang ada di lapangan saat itu adalah aparat gabungan yaitu: BBWSCC, PemprovDKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, Kasatpol PP Selatan, Camat, Lurah, PolisiSektor Jakarta Selatan, dan Dandim Jakarta Selatan.

6. Sebelum tanggal 10 Oktober 2016 Majelis Hakim PTUN mengingatkan kepada tergugat yaituKasatpol PP Selatan untuk tidak melakukan apapun juga di wilayah Bukit Duri.

7. meskipun sudah dihimbau untuk tidak melakukan tindakan apapun juga, penggusuran tetapterjadi di lapangan dengan pelaksana yaitu Kasatpol PP. Penggusuran tersebutberlangsung selama 3 hari yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 September 2016, yangterjadi di RT. 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 dan 15/RW 12; RT. 03 dan 04/RW. 11; RT. 03, 06, 08,10/RW 10 dan RW 09, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

8. Petugas yang ada di lapangan saat itu adalah aparat gabungan yaitu: BBWSCC, PemprovDKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, Kasatpol PP Selatan, Camat, Lurah, PolisiSektor Jakarta Selatan, dan Dandim Jakarta Selatan.

6. Sebelum tanggal 10 Oktober 2016 Majelis Hakim PTUN mengingatkan kepada tergugat yaituKasatpol PP Selatan untuk tidak melakukan apapun juga di wilayah Bukit Duri.

7. meskipun sudah dihimbau untuk tidak melakukan tindakan apapun juga, penggusuran tetapterjadi di lapangan dengan pelaksana yaitu Kasatpol PP. Penggusuran tersebutberlangsung selama 3 hari yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 September 2016, yangterjadi di RT. 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 dan 15/RW 12; RT. 03 dan 04/RW. 11; RT. 03, 06, 08,10/RW 10 dan RW 09, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

8. Petugas yang ada di lapangan saat itu adalah aparat gabungan yaitu: BBWSCC, PemprovDKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, Kasatpol PP Selatan, Camat, Lurah, PolisiSektor Jakarta Selatan, dan Dandim Jakarta Selatan.

6. Sebelum tanggal 10 Oktober 2016 Majelis Hakim PTUN mengingatkan kepada tergugat yaituKasatpol PP Selatan untuk tidak melakukan apapun juga di wilayah Bukit Duri.

7. meskipun sudah dihimbau untuk tidak melakukan tindakan apapun juga, penggusuran tetapterjadi di lapangan dengan pelaksana yaitu Kasatpol PP. Penggusuran tersebutberlangsung selama 3 hari yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 September 2016, yangterjadi di RT. 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 dan 15/RW 12; RT. 03 dan 04/RW. 11; RT. 03, 06, 08,10/RW 10 dan RW 09, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

8. Petugas yang ada di lapangan saat itu adalah aparat gabungan yaitu: BBWSCC, PemprovDKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, Kasatpol PP Selatan, Camat, Lurah, PolisiSektor Jakarta Selatan, dan Dandim Jakarta Selatan.

Pada hari sabtu 1 Oktober 2016 Lurah Bukit Duri datang malam hari sekitar 19.30 wibmeneror warga berteriak kepada sisa warga bahwa rumah mereka akan digusur.

Dia nekat untuk menghancurkan pos RT 06 dan satu rumah milik Supriyanto. Tanpa perencanaan,tanpa pemberitahuan, tanpa peta bidang Lurah Bukit Duri membuldoser 2 rumah itu.

Kemudian dilanjutkan dengan lurah mengancam Senin tanggal 3 Oktober 2016 akan menghancurkansisa rumah di RT 06/RW 12. Sisa rumah yang menempel di tembok PJKA siap di buldoser oleh Lurahpada hari Senin pekan depan.

Hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 jam 10.00 WIB Camat Tebet, Lurah Bukit Duri, Dandim, KaporlesJakarta Selatan dan Satpol PP Jakarta Selatan 100 aparat gabungan dikerahkan untuk menghancurkan18 rumah di RT 06/RW 12.

Pada hari sabtu 1 Oktober 2016 Lurah Bukit Duri datang malam hari sekitar 19.30 wibmeneror warga berteriak kepada sisa warga bahwa rumah mereka akan digusur.

Dia nekat untuk menghancurkan pos RT 06 dan satu rumah milik Supriyanto. Tanpa perencanaan,tanpa pemberitahuan, tanpa peta bidang Lurah Bukit Duri membuldoser 2 rumah itu.

Kemudian dilanjutkan dengan lurah mengancam Senin tanggal 3 Oktober 2016 akan menghancurkansisa rumah di RT 06/RW 12. Sisa rumah yang menempel di tembok PJKA siap di buldoser oleh Lurahpada hari Senin pekan depan.

Hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 jam 10.00 WIB Camat Tebet, Lurah Bukit Duri, Dandim, KaporlesJakarta Selatan dan Satpol PP Jakarta Selatan 100 aparat gabungan dikerahkan untuk menghancurkan18 rumah di RT 06/RW

Embed Size (px)
Recommended