P E N C U C I A N U A N G - ppatk.go.id · d. Berdasarkan karakterisitik perampa san aset yang dapat diterapkan kepada pelaku di antaranya adalah sebagai berikut: i. Perampasan aset

BERDASARKAN

PUTUSAN

PENGAD I LAN

PENCUC IAN UANG

TAHUN 2017

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG

581 12018 .LHR .TY

UNTUK KEPENTINGAN EKSTERNAL

TERBATAS

Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan

LAPORAN HASIL RISET

TIPOLOGI

TAHUN 2018

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN

PENGADILAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG TAHUN 2017

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tahun 2018

© 2018, Tim Riset PPATK

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN

PENGADILAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ISBN :

Ukuran Buku : 295 x 210 mm

Jumlah Halaman : 150 + viii Halaman

Naskah : Tim Riset PPATK

Diterbitkan Oleh : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone : (+6221) 385 0455 – 385 3922

Fax : (+6221) 385 6809 – 385 6826

Website : http://www.ppatk.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa

pun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau

karangan ilmiah.

http://www.ppatk.go.id/

i

LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah

SWT karena berkat rahmat dan hidayah-

Nya, Laporan Hasil Riset Tahun 2018

dengan judul “Tipologi Pencucian Uang

Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas

Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”

telah selesai. Saya menyambut baik

penerbitan Laporan Hasil Riset ini untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas PPATK dalam rangka mencegah dan

memberantas tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme di

Indonesia.

Oleh karena itu, diharapkan kehadiran

Laporan Hasil Riset ini dapat bermanfaat

pula bagi setiap pihak yang ingin

memberantas maupun mencegah tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan

terorisme di Indonesia.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih

dan penghargaan kepada semua pihak

yang telah memberikan kontribusi

terhadap terbitnya Laporan Hasil Riset

Tahun 2018 ini. Semoga amal usaha kita

diridhoi Allah SWT. Amin Ya Rabbal

'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh.

Jakarta, November 2018

Kiagus Ahmad Badaruddin

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan

KATA PENGANTAR

LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018

ii

Salah satu poin Rekomendasi FATF

Nomor 29 menekankan bahwa unit

intelijen keuangan di setiap negara harus

melakukan analisis operasional dan

strategis untuk mengikuti jejak transaksi

keuangan atau aktivitas tertentu melalui

kegiatan identifikasi tren dan pola

pencucian uang serta pendanaan

terorisme. Sebagaimana diketahui bahwa

tren dan pola pencucian uang yang

dilakukan oleh para pelaku pencucian

uang semakin berkembang mengikuti

kemajuan zaman. Oleh karena itu

diperlukan penelitian yang berkelanjutan

untuk memperbaharui kajian mengenai

hal tersebut.

Riset ini diharapkan dapat menjadi

panduan ataupun memberikan gambaran

terkait modus atau tipologi yang

dilakukan oleh para pelaku pencucian

uang dengan konstruksi hukum yang

lengkap karena kasus-kasus yang

diangkat sudah ditetapkan sebagai

putusan pengadilan serta dapat

dimanfaatkan oleh aparat penegak

hukum dalam tahap penyelidikan,

penyidikan, penuntutan hingga tingkat

pengadilan untuk mengungkap modus

kejahatan yang ada dan bagaimana

penerapan hukum terhadap tindak pidana

pencucian uang tersebut

Berdasarkan Hasil Riset Tipologi

Pencucian Uang Tahun 2017 ini, diketahui

bahwa selama tahun 2017 terdapat 33

putusan perkara tindak pidana pencucian

uang yang berkekuatan hukum tetap

(inkracht van gewisjde). Dari data tersebut,

secara umum karakteristik kasusnya

sebagai berikut:

a. Karakteristik tindak pidana asal yang

terkait dengan tindak pidana

pencucian uang selama tahun 2017

adalah:

i. Narkotika adalah tindak pidana

asal yang paling dominan

terkait dengan pencucian uang

yakni sebanyak 9 putusan

(26%);

ii. Jumlah kerugian yang timbul

dari tindak pidana tersebut

yang paling besar adalah dari

tindak pidana di bidang

penggelapan yakni sebesar

Rp26.612.478.632, penipuan

sebesar Rp10.000.000.000, TP

lain yang dipidana lebih dari 4

tahun sebesar Rp8.000.000.000

dan korupsi sebesar

Rp6.230.064.473 sedangkan

kerugian materil dari kejahatan

narkotika tidak diketahui atau

tidak dapat ditaksir.

b. Profil pelaku paling dominan dari

terdakwa terkait kasus TPPU selama

tahun 2017 adalah:

i. Jenis kelamin dominan dari

terdakwa terkait kasus TPPU

selama tahun 2017 adalah laki-

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii


laki yaitu sebanyak 28 orang

(76%);

ii. Kelompok umur dominan dari


selama tahun 2017 adalah 35-

44 tahun sebanyak 14 orang

(38%);

iii. Profil pekerjaan dari terdakwa

terkait kasus TPPU selama

tahun 2017 adalah

Pengusaha/Wiraswasta yaitu

sebanyak 14 orang (37,9%);

c. Sanksi hukuman yang ditetapkan

kepada para terdakwa terkait kasus

TPPU selama tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

i. Berdasarkan pasal pidana yang

disangkakan kepada terdakwa


tahun 2017 yang paling

dominan adalah pasal 3 UU PP

TPPU sebanyak 29 putusan

(76%)

ii. Berdasarkan lamanya hukuman

penjara yang paling dominan

adalah pada rentang 1 s.d. 5

tahun sebanyak 21 orang

(58%);

iii. Berdasarkan besarnya

hukuman pidana denda yang

paling dominan adalah pada

rentang Rp0 s.d. Rp 1.000.000.

000 sebanyak 32 orang (89%);

d. Berdasarkan karakterisitik perampa

san aset yang dapat diterapkan

kepada pelaku di antaranya adalah

sebagai berikut:

i. Perampasan aset tindak pidana

yang dapat dikembalikan

kepada negara adalah

sebanyak 19 putusan (58%),

dikembalikan kepada korban

sebanyak 4 putusan (12%);

ii. Berdasarkan jenis aset yang

dapat dirampas yang paling

dominan adalah uang tunai

sebanyak Rp149.997.836.943,

47.471 Dolar AS, 24.000 Won

Korea, 1.480 Baht Thailand,

3.000 Dong Vietnam, dan

25.476 Ringgit Malaysia dari 9

putusan.

e. Berdasarkan karakteristik sebaran

wilayah diketahui bahwa DKI Jakarta

adalah wilayah yang paling dominan

dalam sebaran wilayah pengadilan

putusan TPPU tahun 2017, yaitu

sebanyak 6 putusan (17,6%);

Selain itu, dalam hasil penelitian ini,

terdapat beberapa tipologi yang

digunakan oleh pelaku untuk melakukan

pencucian uang serta perkembangan

terkini mengenai jenis transaksi,

instrumen transaksi, kelompok industri

serta pihak terkait yang terlibat dalam

perkara pencucian uang tahun 2017.

LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018

iv

i Kata Pengantar

ii Ringkasan Eksekutif

iv Daftar Isi

v Daftar Tabel dan Gambar

vii Daftar Istilah

1 Bab 1 Pendahuluan

6 Bab 2 Tinjauan Pustaka

30 Bab 3 Hasil Riset

133 Bab 4 Kesimpulan dan

Rekomendasi

142 Daftar Pustaka

Lampiran

Tim Penyusun

DA

FT

AR

IS

I

v


TABEL

Tabel 1 Unsur TPPU Dalam Pasal 3 UU TPPU ....................................................................................................... 8

Tabel 2 Unsur TPPU Dalam Pasal 4 UU TPPU .................................................................................................... 10

Tabel 3 Unsur TPPU Dalam Pasal 5 UU TPPU .................................................................................................... 12

Tabel 4 Tindak Pidana Asal Terkait TPPU Beserta Regulasinya .................................................................. 13

Tabel 5 Jumlah Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan ........................ 33

Tabel 6 Jumlah Kerugian Yang Ditaksir Berdasarkan Data Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2017

........................................................................................................................................................................... 36

Tabel 7 Jenis Barang Bukti yang Dirampas untuk Negara Berdasarkan Jumlah Putusan TPPU Tahun

2017 ................................................................................................................................................................. 42

Tabel 9 Tren Karakteristik Profil Pekerjaan Pelaku TPPU ............................................................................. 128

Tabel 10 Tabel Karakteristik Jenis Transaksi ...................................................................................................... 129

Tabel 11 Tren Instrumen Transaksi ....................................................................................................................... 130

Tabel 12 Tren Kelompok Industri .......................................................................................................................... 131

Tabel 13 Tren Pihak Terkait ...................................................................................................................................... 132

Tabel 14 Tipologi Unik Terkait Tindak Pidana Selama Tahun 2017 (35 Kasus) ................................... 136

GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Asal Periode 2005 s.d. 2017 ................................................................................................................ 2

Gambar 2 Persentase Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan ...... 34

Gambar 3 Jumlah Putusan Berdasarkan Tindak Pidana Asal ................................................................... 36

Gambar 4 Hubungan Pelaku TPA dengan TPPU-nya ................................................................................. 37

Gambar 5 Jumlah Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin dalam Putusan Pengadilan Tahun 2016 37

Gambar 6 Jumlah Pelaku Berdasarkan Kelompok Umur Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2017

.................................................................................................................................................................... 38

Gambar 7 Jumlah Pelaku Berdasarkan Profil Pekerjaan Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2017

.................................................................................................................................................................... 39

Gambar 8 Pengenaan Unsur Pasal Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan TPPU

Tahun 2017 ............................................................................................................................................ 40

Gambar 9 Putusan Pengadilan 2017 Berdasarkan Variasi Hukuman Pidana Penjara ................... 40

Gambar 10 Putusan Pengadilan 2017 Berdasarkan Variasi Hukuman Pidana Denda ..................... 41

Gambar 11 Perampasan Barang Bukti Berdasarkan Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2017 ...... 41 DA

FT

AR

TA

BEL D

AN

GA

MB

AR

LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 vi

Gambar 12 Sebaran Tertinggi Wilayah Putusan Pencucian Uang Tahun 2017 .................................. 44

Gambar 13 Pemberian Keterangan Ahli Dalam Persidangan Putusan TPPU Tahun 2017 ............. 57

Gambar 14 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi (1) .................................... 53




Gambar 18 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Perpajakan ..................................... 75

Gambar 19 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (1) ................................. 81



Gambar 22 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perbankan ................ 95

Gambar 23 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Pencurian dan Pemalsuan Surat

.................................................................................................................................................................. 103

Gambar 24 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perjudian ................ 107

Gambar 25 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Penggelapan ............................. 114

Gambar 26 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Penipuan ................ 117

Gambar 27 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Kesehatan (1) ........ 120

Gambar 28 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Kesehatan (2) ........ 124

DA

FT

AR

TA

BEL D

AN

GA

MB

AR

vii LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018

DAFTAR ISTILAH No Singkatan Kepanjangan Definisi

1 AML/CFT Anti Money Laundering/

Counter Terorist Financing

2 APG Asia/Pacific Group on Money

Laundering

3 ATM Automated Teller Machine/

Anjungan Tunai Mandiri

4 BG Bilyet Giro

5 CDM Cash Deposit Machine/ Mesin

Setor Tunai

6 EDC Electronic Data Capture

7 FATF Financial Action Task Force on

Money Laundering

8 FIU Financial Intelligence Unit

9 FOREX Foreign Exchange

10 HA Hasil Analisis

11 HP Hasil Pemeriksaan

12 KUHP Kitab Undang-undang Hukum

Pidana

13 LLG Lalu Lintas Giro

14 LPUTLB Laporan Pembawaan Uang

Tunai Lintas Batas

Laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia yang tercantum dalam

Pasal 34 UU PP TPPU, yang meliputi:

pembawaan uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran

lain dalam bentuk cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000(seratus

juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib

memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai.

15 LT PBJ Laporan Transaksi Penyedia

Barang dan Jasa

Berdasarkan Pasal 27 UU PP TPPU, Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) diwajibkan menyampaikan Laporan Transaksi

Penyedia Barang dan Jasa (LT PBJ), meliputi:

LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 viii

No Singkatan Kepanjangan Definisi

a. Laporan Transaksi pembelian tunai baik secara langsung, dengan menggunakan uang tunai, cek atau giro

maupun pentransferan atau pemindahbukuan; dan

b. Laporan Transaksi pembelian tunai bertahap yang total nilai transaksinya paling sedikit atau setara dengan

Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

16 LTKL/IFTI Laporan Transfer Dana dari/ke

Luar Negeri/International Fund

Transfer Instruction Report

Laporan yang wajib disampaikan Penyedia Jasa Keuangan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Perka PPATK

no.PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi transfer dana dari dan ke Luar

Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan meliputi:

a. Perintah Transfer Dana dari Luar Negeri;

b. Perintah Transfer Dana ke Luar Negeri.

17 LTKM Laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan

Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PP TPPU

18 LTKT Laporan Transaksi Keuangan

Tunai

Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas

dan/atau uang logam dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata

uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi

dalam 1 (satu) hari kerja.

19 PJK Penyedia Jasa Keuangan

20 PNS/ASN Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur

Sipil Negara

21 PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan

22 RTGS Real Time Gross Settlement

23 TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang

Bab 1

PENDAHULUAN

1 LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia memilki komitmen yang kuat

dalam mencegah maupun memberantas

tindak pidana pencucian uang dan

pendanaan terorisme dan berupaya untuk

memenuhi rekomendasi internasional

salah satunya Rekomendasi FATF Nomor

29, yang berbunyi:

Financial Intelligence Units

Countries should establish a financial

intelligence unit (FIU) that serves as a

national centre for the receipt and analysis

of: (a) suspicious transaction reports; and (b)

other information relevant to money

laundering, associated predicate offences

and terrorist financing, and for the

dissemination of the results of that analysis.

The FIU should be able to obtain additional

information from reporting entities, and

should have access on a timely basis to the

financial, administrative and law

enforcement information that it requires to

undertake its functions properly.

Rekomendasi FATF Nomor 29 ini

menekankan bahwa unit intelijen

keuangan di setiap negara harus

melakukan analisis operasional dan

strategis untuk mengikuti jejak transaksi

keuangan atau aktivitas tertentu melalui

kegiatan identifikasi tren dan pola

pencucian uang serta pendanaan

terorisme. Selain itu, juga harus

memfasilitasi pemberian informasi dan

hasil analisis secara spontan atau

berdasarkan permintaan (inquiry) kepada

pihak berwenang serta memiliki akses ke

semua sumber informasi keuangan dan

menjaga informasi tersebut secara

independen serta bebas dari pengaruh

dan gangguan politik.

Indonesia dalam hal ini PPATK yang

berperan sebagai unit intelijen keuangan

secara kontinu telah memenuhi ketentuan

sebagaimana rekomendasi tersebut salah

satunya dengan menyusun riset atau

penelitian terkait dengan tipologi

pencucian uang dan pendanaan terorisme

dengan basis data berupa putusan

pengadilan atas perkara tindak pidana

pencucian uang. Adapun hasil riset

tersebut diantaranya yakni Laporan Hasil

Riset Tipologi Pencucian Uang Semester 1

Tahun 2014 dengan basis data putusan

tahun 2005-2013, Laporan Hasil Riset

Tipologi Pencucian Uang Semester 1

Tahun 2015 dengan basis data berupa

putusan tahun 2014 dan Laporan Hasil

Riset Tipologi Pencucian Uang Semester 1

Tahun 2016 dengan basis data berupa

putusan tahun 2015.

Pencucian uang secara sederhana

merupakan suatu upaya untuk

menyembunyikan atau menyamarkan

uang atau dana yang dihasilkan dari suatu

aksi kejahatan atau hasil tindak pidana

sehingga seolah-olah tampak menjadi

harta kekayaan yang sah. Sebagaimana

tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang dimana diketahui

PENDAHULUAN

1

LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018 2

terdapat 26 jenis kategori tindak pidana

asal. Berdasarkan hasil register data

PPATK, diketahui bahwa sejak periode

2005 s.d. Desember 2017 terdapat 211

kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang

sudah diputus pengadilan, dengan tindak

pidana asal yang dominan adalah Korupsi

sejumlah 56 putusan (26,54%), Narkotika

sejumlah 46 putusan (21,80%), dan

Penipuan sejumlah 35 putusan (16,59%)

sebagaimana digambarkan pada gambar

1 di bawah ini:

Gambar 1

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Asal Periode 2005 s.d. 2017

Sumber Data : Olah Data Internal Riset PPATK

Dalam perkembangannya, modus

pencucian uang menjadi semakin

kompleks seiring dengan semakin

bervariatifnya fasilitas maupun instrumen

transaksi yang ditawarkan oleh pihak

penyedia jasa keuangan maupun

penyedia barang dan jasa, bahkan

memanfaatkan lembaga di luar sistem

keuangan. Terdapat beberapa tipologi-

tipologi pencucian uang berdasarkan

1 APG, APG Yearly Typologies Report 2017:

Methods and Trens of Money Laundering and

Terrorism Financing, Diakses dari

hasil penelitian Asia Pacific Group (APG)

beberapa diantaranya1:

1. Kurir mata uang (money mules);

2. Pengambilan data ATM secara

tidak sah (ATM skimming)

3. Penipuan uang muka dan

penghindaran pajak (advance fee

fraud and tax evasion)

4. Penggalangan dana untuk pejuang

teroris asing (foreign terrorist

http://www.apgml.org/includes/handlers/get-

document.ashx?d=41f45467-8303-4b70-8791-

038e5d4925f8

56

46

3531

22

133 2 1 1 1

http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=41f45467-8303-4b70-8791-038e5d4925f8




fighters/FTF) melalui media sosial

5. Penggunaan rekening pihak ketiga

untuk penerimaan dana bagi FTF

6. Penipuan transfer internasional

(international wire transfer fraud)

Sedangkan berdasarkan

Laporan Hasil Riset Tipologi

tahun 2017, diketahui bahwa di

Indonesia terdapat beberapa

tipologi pencucian uang yang

diperoleh dari hasil putusan

pengadilan selama periode 2016,

diantaranya sebagai berikut:

1. Transaksi tidak dilakukan

melalui industri keuangan

perbankan namun dominan

menggunakan transaksi tunai

untuk menghindari pelacakan;

2. Pembelian aset dan barang-

barang mewah berupa mobil,

tanah, bangunan dan properti

dengan menggunakan nama

kepemilikan orang lain;

3. Pencucian uang melibatkan

penegak hukum yang korup

untuk menutupi tindak

pidana yang dilakukan dan

menyamarkan uang hasil

tindak pidananya;


pejabat pada industri

keuangan (Bank Perkreditan

Rakyat) yang dipercayakan

untuk menerima semua dana

dari beberapa pihak yang

ditujukan kepada pelaku

sehingga dana dapat dikelola

di bank tersebut, hal ini

dicurigai untuk menghindari

kewajiban pelaporan dari

perbankan;


organisasi kemasyarakatan

maupun lembaga swadaya

masyarakat berupa

pemberian sumbangan untuk

operasional kegiatan;

6. Semua transaksi keuangan

dilakukan oleh pihak lain/

perantara sehingga pelaku

dapat terhindar dari

pelacakan transaksi. Pelaku

bertindak sebagai Beneficial

Owner;

7. Penggunaan rekening

atasnama orang lain untuk

menampung, mentransfer,

mengalihkan dan melakukan

transaksi hasil tindak pidana;

8. Menggabungkan uang hasil

tindak pidana dengan uang

hasil usaha yang sah

(mingling);

9. Pemberian pinjaman dengan

jaminan kepada orang lain

menggunakan uang hasil

tindak pidana, sehingga uang

cicilan pengembalian

pinjaman tampak sebagai

uang yang sah;

10. Melakukan usaha gadai agar

tampak bahwa bisnis yang

dilakukan cukup

menghasilkan sehingga

menyamarkan uang hasil

tindak pidana (yang


digunakan sebagai modal

dalam bisnis tersebut);

11. Penempatan pada produk

bernilai investasi seperti

deposito berjangka dan polis

asuransi (unit link);

12. Pembelian aset menggunakan

sarana pembiayaan sehingga

tampak bahwa aset tersebut

berasal dari harta yang sah.

Padahal uang yang digunakan

untuk cicilan/pelunasan

berasal dari hasil kejahatan;

13. Dana hasil tindak pidana

ditransfer ke beberapa

rekening pihak lain/keluarga

seperti istri, adik kandung dan

orang tua (structuring);

14. Penukaran dana hasil tindak

pidana ke dalam mata uang

asing;

15. Dana hasil tindak pidana

ditransfer ke rekening jenis

tabungan berjangka agar

pelaku mendapatkan

keuntungan berupa bunga

dan hadiah dari bank penerbit

rekening;

16. Transaksi pass by yakni

sejumlah dana yang masuk

langsung ditransfer atau

ditarik tunai;

17. Menggunakan beberapa

rekening atasnama individu

yang berbeda untuk

kepentingan satu orang

tertentu;

18. Penggunaan identitas palsu;

dan

19. Uang hasil tindak pidana

digunakan untuk melakukan

tindak pidana lain yang

bernilai ekonomis (judi)

dengan tujuan untuk

mendapatkan profit dari

perputaran uang tersebut.

Untuk memperbaharui Laporan Hasil

Riset sebelumnya, maka dilakukan

penelitian yang serupa dengan

mengambil basis data berupa putusan

pengadilan atas perkara tindak pidana


mengingat modus-modus dalam

pencucian uang yang semakin

berkembang sehingga diperlukan

penelitian yang berkelanjutan terhadap

hal tersebut. Riset ini diharapkan dapat

menjadi panduan ataupun memberikan

gambaran terkait modus atau tipologi

yang dilakukan oleh para pelaku

pencucian uang dengan konstruksi

hukum yang lengkap karena kasus-kasus

yang diangkat sudah ditetapkan sebagai

putusan pengadilan serta dapat

dimanfaatkan oleh aparat penegak

hukum khususnya dalam tahap

penyelidikan, penyidikan, penuntutan

hingga tingkat pengadilan untuk

mengungkap modus kejahatan yang ada

dan bagaimana penerapan hukum

terhadap tindak pidana pencucian uang

tersebut.


1.2 PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik tindak

pidana asal, profil pelaku, sanksi

hukuman serta wilayah berdasarkan

putusan pengadilan atas perkara

TPPU selama periode 2017?

2. Bagaimana keterkaitan putusan TPPU

selama periode 2017 dengan

database PPATK?

3. Bagaimana tipologi dari beberapa

kasus TPPU yang sudah diputus

pengadilan selama periode 2017?

4. Bagaimana tren dari variabel-variabel

pembentuk tipologi terhadap

putusan pengadilan selama periode

2015-2017?

5. Bagaimana dinamika dan tantangan

Aparat Penegak Hukum dalam hal

penelusuran aset dan pembuktiaan

perkara TPPU?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui karakteristik tindak

pidana asal, profil pelaku, sanksi

hukuman serta wilayah berdasarkan

putusan pengadilan atas perkara

TPPU selama periode 2017.

2. Mengetahui keterkaitan putusan

TPPU selama periode 2017 dengan

basis data PPATK.

3. Mengetahui tipologi dari beberapa

kasus TPPU yang sudah diputus

pengadilan selama periode 2017.

4. Mengetahui tren dari variabel-

variabel pembentuk tipologi

terhadap putusan pengadilan selama

periode 2015-2017.

5. Mengetahui dinamika dan tantangan

Aparat Penegak Hukum dalam hal

penelusuran aset dan pembuktiaan

perkara TPPU.

Bab 2

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 KONSTRUKSI TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG

2.1.1 TAHAPAN PENCUCIAN UANG

Pencucian uang secara sederhana adalah

suatu upaya untuk menyembunyikan atau

menyamarkan uang/dana yang dihasilkan

dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak

pidana sebagaimana tercantum dalam

pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 dengan

maksud untuk menyembunyikan, atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan

sehingga seolah-olah menjadi harta

kekayaan yang sah. Mekanisme pencucian

uang secara sempurna dilakukan dalam 3

(tiga) tahap. Adapun tahapan-tahapan

pencucian uang tersebut sebagai berikut:

1. Penempatan (placement)

Merupakan upaya menempatkan

uang yang berasal dari tindak pidana

ke dalam sistem keuangan (financial

system) atau lembaga yang terkait

dengan keuangan. Tahap

penempatan merupakan tahap

pertama dalam proses pemisahan

harta kekayaan hasil kejahatan dari

sumber kejahatannya.

2. Pemisahan/pelapisan (layering)

Merupakan upaya memisahkan hasil

tindak pidana dari sumbernya melalui

beberapa tahap transaksi keuangan

untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal-usul dana. Dalam

kegiatan ini terdapat proses

pemindahan dana dari beberapa

rekening atau lokasi tertentu ke

tempat lain melalui serangkaian

transaksi yang kompleks dan

didesain untuk menyamarkan dan

menghilangkan jejak sumber dana

tersebut.

3. Penggabungan (integration)

Merupakan upaya menggunakan

harta kekayaan hasil tindak pidana

yang telah ditempatkan (placement)

dan atau dilakukan pelapisan

(layering) yang nampak seolah-olah

sebagai harta kekayaan yang sah,

untuk kegiatan bisnis yang halal atau

membiayai kembali kegiatan

kejahatannya. Tahapan integrasi ini

merupakan tahapan terakhir dari

operasi pencucian uang yang

lengkap karena memasukkan hasil

tindak pidana tersebut kembali ke

dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Dengan demikian pelaku tindak

pidana dapat leluasa menggunakan

harta kekayaan hasil kejahatannya

tanpa menimbulkan kecurigaan dari

penegak hukum untuk melakukan

pemeriksaan dan pengejaran.

Namun dalam prakteknya pencucian

uang tidak harus terdiri dari ketiga

tahapan tersebut. Karena bisa saja

pelaku tindak pidana tidak

menempatkan hasil kejahatannya ke

dalam sistem keuangan formal

(placement) dalam rangka

menghindari pendeteksian oleh

otoritas terkait sehingga mereka

memilih untuk langsung

menggunakan uangnya untuk

2 TINJAUAN PUSTAKA


pembelian aset (integration) yang

diatasnamakan orang lain.

2.1.2 JENIS-JENIS TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

adalah suatu tindak pidana lanjutan

(follow up crime) yang merupakan

kelanjutan dari tindak pidana asal

(predicate crime), Namun demikian,

tindak pidana pencucian uang tidak harus

dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal

(predicate crime) karena pencucian uang

merupakan tindak pidana yang berdiri

sendiri (as a separate crime). Artinya

bahwa dakwaan tindak pidana asal

dengan tindak pidana pencucian uang

harus dipandang dua kejahatan meskipun

dari kronologi perbuatan tidak mungkin

ada kejahatan pencucian uang tanpa ada

kejahatan asal. Dengan pemikiran seperti

ini maka dakwaan harus disusun secara

kumulatif. menurut Mahkamah Agung

untuk melakukan penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan dalam perkara TPPU

tetap harus didahului dengan adanya

tindak pidana asal, namun tindak pidana

asal tersebut tidak wajib dibuktikan

terlebih dahulu. Makna frasa "tidak wajib

dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti

tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun

TPPU tidak perlu menunggu lama sampai

perkara pidana asalnya diputus atau telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.2

2 Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan

Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana

Menurut penyusunan dakwaannya tindak

pidana pencucian uang dapat dijadikan

satu berkas dengan tindak pidana asalnya

maupun dipisah dengan tindak pidana

asalnya (baik tindak pidana asalnya sudah

dibuktikan maupun belum). Penyusunan

dakwaan TPPU tanpa harus dibuktikan

terlebih dahulu tindak pidana asalnya

atau biasa disebut Stand-alone Money

Laundering merupakan pencucian uang

yang dapat berdiri sendiri dengan

mengacu pada penuntutan tindak pidana

pencucian uang secara tunggal, tanpa

harus menuntut tindak pidana asal. Hal ini

dapat sangat relevan antara lain: (i) ketika

tidak ada cukup bukti dari tindak pidana

asal tertentu yang menimbulkan hasil

kejahatan; atau (ii) dalam situasi dimana

terdapat kekurangan pada wilayah hukum

atas terjadinya tindak pidana asal. Harta

Kekayaan yang diperoleh dari tindak

pidana kemungkinan telah dicuci oleh

terdakwa (self-laundering) atau oleh pihak

ketiga (third party money laundering).

Pada umumnya pelaku tindak pidana

pencucian uang berusaha untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal

usul Harta Kekayaan yang merupakan

hasil dari tindak pidana dengan berbagai

cara agar sulit ditelusuri oleh Aparat

Penegak Hukum. Berdasarkan hubungan

pelaku tindak pidana asal dengan tindak

pidana pencucian uang, diantaranya:

a. Self Laundering merupakan

pencucian uang yang dilakukan oleh

Penncucian Uang Tahun 2016 oleh R.J.

Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016.


orang yang terlibat dalam perbuatan

tindak pidana asal.

b. Third Party Money Laundering

merupakan pencucian uang yang

dilakukan oleh orang yang tidak

terlibat dalam perbuatan tindak

pidana asal.

Sedangkan menurut tempat terjadinya

yaitu Foreign Money Laundering,


dilakukan di luar yurisdiksi tempat

terjadinya tindak pidana asal. Hal ini

dilakukan untuk menyulitkan aparat

penegak hukum dalam menelusuri hasil

tindak pidana.

Bentuk tindak pidana pencucian uang

dalam hukum di Indonesia diatur dalam

Undang-Undang No 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang atau biasa

disebut dengan UU TPPU. Dalam UU TPPU

tersebut tindak pidana pencucian uang

dibedakan dalam tiga jenis, dimana

masing-masing diatur dalam pasal yang

terdapat di dalam UU TPPU tersebut,

diantaranya:

a. Tindak Pidana Pencucian Uang

Aktif

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4

UU TPPU. Disebut sebagai tindak

pidana pencucian uang aktif karena

adanya perbuatan aktif untuk

menyembunyikan dan menyamarkan

harta kekayaan hasil tindak pidana.

Berikut adalah rumusan Pasal 3 dan

Pasal 4.

Pasal 3:

Setiap Orang yang menempatkan,

mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan,

menghibahkan, menitipkan,

membawa ke luar negeri, mengubah

bentuk, menukarkan dengan mata

uang atau surat berharga atau

perbuatan lain atas Harta Kekayaan

yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan

menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul Harta

Kekayaan dipidana karena tindak

pidana Pencucian Uang dengan

pidana penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling

banyak Rp10.000.000.000 (Sepuluh

Miliar Rupiah).

Tabel 1

Unsur TPPU Dalam Pasal 3 UU TPPU

Unsur Tindak Pidana

Pencucian Uang

Penjelasan

Setiap Orang orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person)

Menempatkan Kata menempatkan berasal dari bahasa aslinya “to place”.

Ketentuan ini terutama terkait dengan atau ditujukan kepada


tindakan menempatkan uang tunai pada penyedia jasa keuangan

seperti bank. Sepanjang hal ini menyangkut bank, pengertian

“menempatkan” disini sama artinya dengan pengertian

“menyimpan” atau “to deposit” uang tunai. Berdasarkan UU

Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah

ditempatkan atau disimpan pada bank disebut “simpanan” yang

dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Mentransfer Kata “mentransfer” dalam istilah perbankan yang terkait dengan

dana atau fund. Untuk dapat melakukan transfer, maka dana

harus sudah berada di dalam suatu rekening atau sudah sebagai

simpanan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer

Dana dikatakan bahwa transfer merupakan rangkaian kegiatan

yang dinilai dengan perintah dari si pengirim asal yang bertujuan

untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima.

Mengalihkan Kata “mengalihkan” yang berkata dasar alih berarti pindah, ganti,

tukar atau ubah. Dengan demikian tindakan mengalihkan sama

dengan tindakan memindahkan, mengganti, menukar atau

mengubah posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.

Membelanjakan Kata Membelanjakan berarti suatu tindakan dalam rangka

membeli barang atau jasa (to spend).

Membayarkan Adalah menyerahkan sejumlah uang/harta kekayaan kepada

pihak lain. Kata membayarkan bukan hanya sekedar membayar

ketika membeli barang atau jasa saja, namun juga dapat

digunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban, misalnya

kewajiban membayar hutang.

Menghibahkan Menghibahkan memliliki arti mengalihkan kebendaan Harta

Kekayaan secara cuma-cuma atau tanpa syarat atau juga dapat

berarti seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata.

Menitipkan Kata menitipkan (to bail) atau dalam hukum perdata sama dengan

“to deposit” yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan

atas benda dengan janji untuk dimintakan kembali atau

sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Cara menitipkan dapat

berupa menyewa safe deposit box dari bank dimana pelaku

menitipkan barang perhiasan, surat utang negara (obligasi

pemerintah) bahkan berupa uang tunai di dalam safe deposit box

tersebut.

Membawa Keluar

Negeri

Membawa Keluar Negeri adalah tindakan membawa Harta

Kekayaan secara fisik keluar dari negara Indonesia (keluar negeri).

Pengertian kata membawa juga dapat dilakukan dengan cara

mengangkut, memuat,memindahkan atau mengirimkan.


Mengubah Bentuk Kata Mengubah berarti perbuatan yang mengakibatkan

terjadinya perubahan suatu benda (struktur, volume, massa,

unsur, warna, rupa, dsb).

Menukarkan

dengan Mata Uang

atau Surat

Berharga

Kata menukarkan berarti memberikan sesuatu supaya diganti

dengan yang lain. Dalam hal ini, pelaku dapat menukarkan Harta

Kekayaan dengan mata uang lama atau dengan Surat Berharga.

Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta

asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa

dilakukan di pasar modal dan pasar uang

Atau Perbuatan

Lain

Perbuatan selain dari pada yang telah tercantum diatas, hal ini

guna untuk menampung jenis perbuatan lain yang mungkin saja

dapat terjadi dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul

harta kekayaan.

Harta Kekayaan semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud

maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung

maupun tidak langsung

Yang diketahuinya atau

patut diduganya

merupakan hasil tindak

pidana

suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan

pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan

fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau

harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan

hukum

Pasal 4:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian

Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).

Tabel 2


Unsur Tindak Pidana

Pencucian Uang

Penjelasan

Setiap Orang orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person)

Menyembunyikan Kata menyembunyikan berarti menyimpan (menutup dan

sebagainya) supaya tidak terlihat atau sengaja tidak

memperlihatkan (memberitahukan) yakni kegiatan yang dilakukan

dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta


kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada

petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber

dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya

berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku

kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar

negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan

fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya

(layering). Setelah proses placement dan layering dilakukan,

biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara

aman baik untuk kegiatan sah atau illegal (integration). Dalam

konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua

dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering

atau placement langsung ke integration

Menyamarkan Kata menyamarkan memiliki arti menjadikan (menyebabkan dan

sebagainya) samar atau mengelirukan, menyesatkan atau

perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang

haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah,

menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan

sebagainya





patut diduganya


pidana

suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan

pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan

fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga

kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum

Asal usul Kata asal usul mengarah pada risalah transaksi dari mana

sesungguhnya harta kekayaan itu berasal

Sumber Kata sumber mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti

hasil usaha, gaji, fee, honor , infaq, hibah, warisan dan sebagainya

Lokasi Kata lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi

harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya

Peruntukan Kata peruntukan mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan

Pengalihan hak-hak Pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara

formal atas kepemilikan harta kekayaan

Kepemilikan yang

sebenarnya

Kepemilikan yang sebenarnya mengandung makna bukan hanya

terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas

kepemilikan harta kekayaan


b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasif

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU

TPPU. Dinamakan tindak pidana

pencucian uang pasif karena tidak

adanya perbuatan aktif untuk

menyembunyikan dan menyamarkan

harta kekayaan hasil tindak pidana.

Berikut rumusan Pasal 5 ayat (1).

Pasal 5 ayat (1):

Setiap Orang yang menerima atau

menguasai penempatan,

pentransferan, pembayaran, hibah,

sumbangan, penitipan, penukaran,

atau menggunakan Harta Kekayaan



pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan denda paling banyak

Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Tabel 3


Unsur Tindak Pidana

Pencucian Uang

Penjelasan

Menerima Kata menerima (bersifat pasif) memiliki arti mendapat atau

menampung dan sebagainya sesuatu yang diberikan atau dikirimkan

Menguasai Kata menguasai berarti berkuasa atas, memegang kekuasaan atas

(suatu) atau mengendalikan secara langsung atau tidak langsung

Menggunakan perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau

keuntungan melebihi kewajaran





patut diduganya


pidana

suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti

atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau

informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan

merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum

c. Dalam Pasal 4 UU TPPU, dikenakan

pula bagi mereka yang menikmati

hasil tindak pidana pencucian uang.

Dalam pasal tersebut dijelaskan

bahwa tindak pidana pencucian uang

dapat dikenakan kepada setiap

Orang yang menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul, sumber

lokasi, peruntukan, pengalihan hak-

hak, atau kepemilikan yang

sebenarnya atas Harta Kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal


2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama

dengan melakukan pencucian uang.

2.2 TINDAK PIDANA ASAL

DALAM UU TPPU

Tindak Pidana Pencucian Uang

merupakan tindak pidana lanjutan dari

tindak pidana asalnya, sehingga disebut

juga sebagai follow up crime. Hal ini

dikarenakan TPPU diawali dengan adanya

tindak pidana asal. Meskipun TPPU

merupakan tindak pidana lanjutan dari

tindak pidana asalnya (predicate crime),

akan tetapi terhadap perkara TPPU dapat

dilakukan penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan pengadilan sebelum proses

hukum terhadap tindak pidana asalnya

selesai.

Secara umum, TPPU memang dapat

dipahami sebagai tindak pidana

menyembunyikan atau menyamarkan

harta kekayaan yang berasal dari tindak

pidana asal. Tindak pidana asal (predicate

crimes) merujuk pada tindak pidana yang

merupakan sumber harta kekayaan yang

“dicuci” oleh pelaku tindak pidana

pencucian uang. Berdasarkan ketentuan

Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tindak pidana

asal terdiri atas 25 (dua puluh lima) jenis

tindak pidana serta 1 (satu) ketentuan

yang mencakup tindak pidana lain yang

diancam dengan pidana penjara 4

(empat) tahun atau lebih sebagai berikut:

Tabel 4

Tindak Pidana Asal Terkait TPPU Beserta Regulasinya

No Tindak Pidana Asal Regulasi

a Korupsi UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b Penyuapan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 21 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

c Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

d Psikotropika UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

e Penyelundupan Tenaga Kerja UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan

UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia

f Penyelundupan Migran UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

g DI Bidang Perbankan UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan

h Di Bidang Pasar Modal UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

i Di Bidang Perasuransian UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

j Kepabeanan UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU Nomor 17 Tahun 2006

tentang Kepabeanan



k Cukai UU Nomor 11 Tahun 1995 jo. UU Nomor 39 Tahun 2007

tentang Cukai

l Perdagangan Orang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa

ketentuan dalam KUHP

m Perdagangan Senjata Gelap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang

mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere

Strafbepalingen" (Staatsblad 1948: 17) dan Undang-

Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun

1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin

Pemakaian Senjata Api

n Terorisme UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

o Penculikan Pasal 328 KUHP

p Pencurian Pasal 362-Pasal 365 KUHP

q Penggelapan Pasal 372-Pasal 375 KUHP

r Penipuan Pasal 378-Pasal 380 KUHP

s Pemalsuan Uang Bab X KUHP tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas

pasal 244-251 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2011 tentang Mata Uang

t Perjudian Pasal 303 KUHP

u Prostitusi Pasal 296 jo. Pasal 506 dan ketentuan pidana dalam UU

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang

v Di Bidang Perpajakan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2008 tentag Perubahan Keempat atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

w Di Bidang Kehutanan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan

x Di Bidang Lingkungan Hidup UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

y Di Bidang Kelautan dan

Perikanan

UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan



z Tindak Pidana Lain Yang

diancam dengan pidana penjara

4 (empat) tahun atau lebih

Tindak Pidana selain dari kejahatan sebagaimana

ditentukan dari huruf (1) sampai (y) yang memiliki

ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun

Dalam pasal 2 UU TPPU juga terdapat

ketentuan mengenai locus delicti tindak

pidana, yaitu:

1) Menggunakan asas teritorial, di mana

tindak pidana asal tersebut terjadi di

dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia; atau

2) Menggunakan asas kriminalitas

ganda (double criminality), dimana

apabila perbuatan tersebut dilakukan

di negara lain dan dianggap sebagai

tindak pidana, maka perbuatan

tersebut juga harus merupakan

sebuah tindak pidana menurut

hukum Indonesia.

Berikut uraian mengenai tindak pidana

asal dalam tindak pidana pencucian uang:

a. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi diatur dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 sebagaimana diubah melalui


2001. Berdasarkan Undang-Undang

tersebut dijelaskan bahwa tindak

pidana korupsi mencakup beberapa

klasifikasi perbuatan, antara lain:

perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain yang dapat

merugikan keuangan negara atau

perekenomian negara,

menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan, atau jabatan yang dapat

merugikan keuangan negara,

menyuap pegawai negeri atau

penyelenggara negara, menyuap

hakim, penggelapan dalam jabatan,

dan perbuatan-perbuatan lainnya

yang dilarang dalam Undang-

Undang pemberantasan tindak

pidana korupsi.

b. Tindak Pidana Penyuapan

Tindak pidana penyuapan diatur

dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1980 tentang tindak pidana

suap jo. Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo. Undang-Undang


Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Dalam Undang-Undang

tindak pidana suap disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan tindak pidana

suap a quo adalah tindak pidana suap

di luar ketentuan peraturan

perundang-undangan yang sudah

ada. Undang-Undang ini

memidanakan barang siapa memberi

atau menjanjikan sesuatu kepada

seseorang dengan maksud untuk

membujuk supaya orang itu berbuat

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

dalam tugasnya, yang berlawanan

dengan kewenangan atau

kewajibannya yang menyangkut

kepentingan umum.


c. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Ketentuan pidana dalam Undang-

Undang tersebut mencakup tindak

pidana terkait Narkotika Golongan I,

Narkotika Golongan II, Narkotika

Golongan III, Prekursor Narkotika

serta tindak pidana lainnya yang

terkait dengan Narkotika. Pengaturan

tindak pidana dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 cukup

luas karena mengatur pelanggaran

mulai dari tahap produksi, distribusi

sampai pada tahap pemanfaatan dan

penyalahgunaan narkotika. Pelaku

tindak pidana narkotika dapat

dijatuhi pidana mati apabila narkotika

yang diperjualbelikan beratnya

melebihi 1 (satu) kilogram atau

melebihi 5 (lima) batang pohon

(dalam hal narkotika berbentuk

tanaman) atau melebihi 5 (lima) gram

(dalam hal narkotika berbentuk

bukan tanaman).

d. Tindak Pidana Psikotropika

Psikotropika diatur dalam Undang-


Ketentuan pidana dalam Undang-

Undang tersebut mencakup tindak

pidana terkait Psikotropika Golongan

I, Psikotropika Golongan II,

Psikotropika Golongan III,

Psikotropika Golongan IV serta tindak

pidana lain yang terkait dengan

psikotropika. Akan tetapi,

berdasarkan ketentuan Pasal 153

huruf b Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika,

ketentuan mengenai Psikotropika

Golongan I dan Golongan II telah

dipindahkan menjadi Narkotika

Golongan I. Oleh karena itu,

ketentuan pidana terkait Psikotropika

Golongan I dan Psikotropika

Golongan II dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1997 sudah tidak

berlaku lagi. Pengaturan tindak

pidana psikotropika mengatur

pelanggaran mulai dari tahap

produksi, distrubusi sampai pada

tahap pemanfaatan dan

penyalahgunaan psikotropika.

e. Tindak Pidana Penyelundupan

Tenaga Kerja

Tindak pidana penyelundupan

tenaga kerja diatur dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004

tentang Penempatan dan

Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia

di Luar Negeri. Tindak pidana dalam

Undang-Undang ini adalah tindak

pidana yang terkait dengan

penempatan TKI di luar negeri yang

tidak sesuai dengan ketentuan,

misalnya penempatan TKI tanpa izin,

penempatan calon TKI pada tempat

pekerjaan yang bertentangan dengan

nilai-nilai kemanusiaan dan norma

kesusilaan, memperlakukan calon TKI

secara tidak wajar dan tidak

manusiawi, serta bentuk-bentuk

tindak pidana lainnya yang terkait

dengan TKI.


f. Tindak Pidana Penyelundupan

Migran

Tindak pidana penyelundupan

migran diatur dalam Undang-


tentang Keimigrasian. Tindak pidana

dalam Undang-Undang ini terkait

dengan perbuatan keluar masuknya

orang yang melewati wilayah

Indonesia tanpa mematuhi ketentuan

keimigrasian. Tindak pidana

penyelundupan migran tercantum

dalam Pasal 120 yaitu perbuatan

yang bertujuan mencari keuntungan,

baik secara langsung maupun tidak

langsung, untuk diri sendiri atau

untuk orang lain dengan membawa

seseorang atau kelompok orang, baik

secara terorganisasi maupun tidak

terorganisasi, atau memerintahkan

orang lain untuk membawa

seseorang atau kelompok orang, baik

secara terorganisasi maupun tidak

terorganisasi, yang tidak memiliki hak

secara sah untuk memasuki wilayah

Indonesia atau keluar dari wilayah

Indonesia dan/atau masuk wilayah

negara lain yang orang tersebut tidak

memiliki hak untuk memasuki wilayah

tersebut secarah sah, baik dengan

menggunakan dokumen sah maupun

dokumen palsu, atau tanpa

menggunakan dokumen perjalanan,

baik melalui pemeriksaan imigrasi

maupun tidak.

g. Tindak Pidana di Bidang

Perbankan

Perbankan diatur dalam Undang-


tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah melalui Undang-


Undang-Undang ini memuat

ketentuan mengenai tindak pidana

perbankan. Cakupan tindak pidana

perbankan cukup luas karena

mencakup tindak pidana yang

dilakukan oleh direksi, komisaris,

pemegang saham, pihak terafiliasi,

tindakan menghimpun simpanan

tanpa izin, pelanggaran kewajiban

penyampaian neraca dan

perhitungan laba rugi, tindak pidana

rahasia bank, dan tindak pidana

lainnya terkait perbankan.

h. Tindak Pidana di Bidang Pasar

Modal

Pasar Modal diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasar

Modal adalah kegiatan yang

bersangkutan dengan penawaran

umum dan perdagangan efek,

perusahaan publik yang berkaitan

dengan efek yang diterbitkannya

serta lembaga dan profesi yang

berkaitan dengan efek. Ketentuan

pidana di bidang pasar modal

mencakup perbuatan melakukan

kegiatan di pasar modal tanpa izin,

menipu atau merugikan pihak lain,

memalsukan catatan, dan perbuatan-

perbuatan lain yang bertentangan


dangan Undang-Undang pasar

modal.

i. Tindak Pidana di Bidang

Perasuransian

Usaha Perasuransian diatur dalam


1992. Asuransi atau pertanggungan

adalah perjanjian antara dua pihak

atau lebih, dengan mana pihak

penanggung mengikatkan diri

kepada tertanggung, dengan

menerima premi asuransi, untuk

memberikan penggantian kepada

tertanggung karena kerugian,

kerusakan atau kehilangan

keuntungan yang diharapkan, atau

tanggung jawab hukum kepada pihak

ketiga yang mungkin akan diderita

tertanggung, yang timbul dari suatu

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau

hidupnya seseorang yang

dipertanggungkan. Ketentuan pidana

dalam Undang-Undang ini mencakup

tentang pemidanaan terhadap pelaku

kegiatan usaha perasuransian tanpa

izin usaha, penggelapan premi

asuransi dan pemalsuan dokumen

perusahaan asuransi.

j. Tindak Pidana Kepabeanan

Kepabeanan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo.


2006. Kepabeanan adalah segala

sesuatu yang berhubungan dengan

pengawasan atas lalu lintas barang

yang masuk dan keluar Daerah

Pabean dan pemungutan Bea Masuk.

Undang-Undang Kepabeanan

mewajibkan barang yang keluar

masuk pabean perlu dilakukan

pemeriksaan. Tindak pidana

kepabeanan merupakan perbuatan

mengimpor atau mengekspor atau

mencoba mengimpor atau

mengekspor barang tanpa

mengindahkan ketentuan Undang-

Undang kepabeanan. Tindak pidana

kepabeanan disebut juga sebagai

tindak pidana penyelundupan

barang.

k. Tindak Pidana Cukai

Cukai diatur dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana

telah diubah melalui Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai

adalah pungutan negara yang

dikenakan terhadap barang-barang

tertentu yang mempunyai sifat atau

karakteristik tertentu, misalnya

konsumsinya perlu dikendalikan,

peredarannya perlu diawasi atau

pemakaiannya dapat menimbulkan

dampak negatif. Barang-barang yang

dikenakan cukai misalnya, rokok dan

minuman beralkohol. Tindak pidana

cukai terkait dengan perbuatan

memproduksi atau mendistribusikan

barang-barang yang kena cukai

dengan tidak mengikuti ketentuan

yang telah ditentukan dalam

Undang-Undang Cukai.

l. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang

diatur dalam Undang-Undang



Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang dan beberapa

ketentuan dalam KUHP. Tindak

pidana perdagangan orang

merupakan perbuatan melakukan

perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman,

pemindahan atau penerimaan

seseorang dengan ancaman

kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan

kekuasaan atau posisi rentan,

penjeratan utang atau memberi

bayaran atau manfaat walaupun

memperoleh persetujuan dari orang

yang memegang kendali atas orang

lain, untuk tujuan eksploitasi orang

tersebut di wilayah negara Republik

Indonesia.

m. Tindak Pidana Perdagangan

Senjata Gelap

Tindak pidana perdagangan senjata

gelap diatur dalam Undang-Undang

Darurat Nomor 12 Tahun 1951

tentang mengubah "Ordonnantie

tijdelijke BijzondereStrafbepalingen"

(Staatsblad 1948: 17) dan Undang-

Undang Republik Indonesia Dahulu


Pendaftaran dan Pemberian Izin

Pemakaian Senjata Api. Perbuatan

yang dapat dipidana dalam Undang-

Undang ini adalah tanpa hak

memasukkan ke Indonesia, membuat,

menerima, mencoba memperoleh,

menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa,

mempunyai persediaan padanya atau

mempunyai dalam miliknya,

menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan

atau mengeluarkan dari Indonesia

sesuatu senjata api, amunisi atau

sesuatu bahan peledak.

n. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme diatur dalam


2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-


tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme, menjadi Undang-

Undang. Tindak pidana terorisme

merupakan perbuatan menggunakan

kekerasan atau ancaman kekerasan

menimbulkan suasana teror atau rasa

takut terhadap orang secara meluas

atau menimbulkan korban yang

bersifat massal, dengan cara

merampas kemerdekaan atau

hilangnya nyawa dan harta benda

orang lain, atau mengakibatkan

kerusakan atau kehancuran terhadap

obyek-obyek vital yang strategis atau

lingkungan hidup atau fasilitas publik

atau fasilitas internasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010, harta kekayaan yang diketahui

atau patut diduga akan digunakan

dan/atau digunakan secara langsung

atau tidak langsung untuk kegiatan

terorisme, organisasi terorisme,

organisasi teroris, atau teroris


perseorangan disamakan sebagai

hasil tindak pidana terorisme. Oleh

karena itu, tindak pidana pendanaan

terorisme yang diatur dalam Undang-


tentang Pendanaan Terorisme juga

menjadi tindak pidana asal pencucian

uang.

o. Tindak Pidana Penculikan

Tindak pidana penculikan diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Pasal 328 KUHP

menyatakan bahwa barang siapa

melarikan orang dari tempat

kediamannya atau tempat tinggalnya

sementara, dengan maksud melawan

hak akan membawa orang itu di

bawah kekuasaan sendiri atau di

bawah kekuasaan orang lain atau

menjadikan dia jatuh terlantar,

dihukum karena melarikan (menculik)

orang dengan hukuman penjara

paling lama 12 (dua belas) tahun.

p. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur


Pidana (KUHP) Pasal 362-365. Dalam

Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa

barang siapa mengambil sesuatu

barang, yang sama sekali atau

sebagai termasuk kepunyaan orang

lain, dengan maksud akan memiliki

barang itu dengan melawan hak,

dihukum karena pencurian dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima

tahun).

q. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak Pidana Penggelapan diatur



Pasal 372 menyatakan bahwa barang

siapa dengan sengaja memiliki

dengan melawan hak sesuatu barang

yang sama sekali atau sebagiannya

termasuk kepunyaan orang lain dan

barang itu ada dalam tangannya

bukan karena kejahatan, dihukum

karena penggelapan dengan

hukuman penjara paling lama 4

(empat) tahun.

r. Tindak Pidana Penipuan

Tindak Pidana Penipuan diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum


Pasal 378 menyatakan barang siapa

denga maksud hendak

menguntungkan diri sendiri atau

orang lain dengan melawan hak, baik

dengan memakai nama palsu atau

keadaan palsu, baik dengan akal dan

tipu muslihat, maupun dengan

rangkai perkataan bohong,

membujuk orang supaya memberi

sesuatu barang, membuat hutang

atau menghapuskan piutang,

dihukum karena penipuan dengan

hukuman penjara paling lama 4

(empat) tahun.

s. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Tindak pidana pemalsuan uang diatur

dalam dua peraturan perundang-

undangan yaitu: Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP)

khususnya Bab X tentang Pemalsuan


Uang dan Uang Kertas pasal 244-251

serta Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Mata Uang dapat

dikatakan sebagai lex specialis dalam

menangani tindak pidana terhadap

uang rupiah, meskipun pada

dasarnya ketentuan Bab X KUHP

tentang Pemalsuan Mata Uang dan

Uang Kertas dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan

Undang-Undang Mata Uang Pasal

453.

t. Tindak Pidana Perjudian

Pada awalnya tindak pidana

perjudian diatur dalam Pasal 303

Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang menyatakan

bahwa dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun 8

(delapan) bulan barang siapa yang

melakukan perjudian sebagai mata

pencaharian, memberi kesempatan

perjudian atau turut serta dalam

perusahaan perjudian. Melalui


1974 tentang Penertiban Perjudian,

ancaman pidana penjara tersebut

dinaikkan menjadi 10 (sepuluh)

tahun.

u. Tindak Pidana Prostitusi

Di dalam ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP)

terdapat pasal yang dapat dikenakan

3http://www.bi.go.id/id/rupiah/materidownload/Docume

nts/Aparkum.pdf

terhadap penyedia jasa yakni

berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo.

Pasal 506 yang berbunyi4:

Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja

menyebabkan atau memudahkan

perbuatan cabul oleh orang lain dengan

orang lain, dan menjadikannya sebagai

pencarian atau kebiasaan, diancam

dengan pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan atau pidana denda

paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506

Barang siapa menarik keuntungan dari

perbuatan cabul seorang wanita dan

menjadikannya sebagai pencarian,

diancam dengan pidana kurungan paling

lama satu tahun.

Tindak pidana prostitusi juga

tercakup dalam ketentuan pidana

dalam Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang

sebagaimana uraian dalam huruf l,

apabila perdagangan orang tersebut

bertujuan untuk kegiatan prostitusi.

v. Tindak Pidana di Bidang

Perpajakan

Perpajakan diatur dalam Undang-


perubahan ketiga atas Undang-


tentang Ketentuan Umum dan Tata

4http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca9

72bc/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk


Cara Perpajakan. Tindak pidana di

bidang perpajakan mencakup

perbuatan tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan, menyampaikan Surat

Pemberitahuan tetapi isinya tidak

benar atau tidak lengkap, tidak

mendaftarkan diri untuk diberikan

NPWP, tidak menyetorkan pajak yang

telah dipotong atau dipungut

sehingga menimbulkan kerugian

pada pendapatan negara, dan

perbuatan lainnya yang terkait

dengan perpajakan.

w. Tindak Pidana di Bidang

Kehutanan

Kehutanan diatur dalam Undang-


Tindak pidana di bidang kehutanan

mencakup perbuatan merambah

kawasan hutan, melakukan

penebangan pohon secara ilegal,

membakar hutan, memungut hasil

hutan tanpa izin, mengangkut hasil

hutan tanpa dokumen yang sah,

mengangkut tumbuh-tumbuhan dan

satwa liar yang dilindungi Undang-

Undang dan perbuatan lainnya yang

terkait dengan kehutanan. Khusus

untuk perusakan hutan diatur dalam

Undang-Undang tersendiri, yaitu


2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan.

x. Tindak Pidana di Bidang

Lingkungan Hidup

Tindak pidana di bidang lingkungan

hidup diatur dalam Undang-Undang


Perlidungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Tindak pidana di

bidang lingkungan hidup mencakup

perbuatan mengakibatkan

dilampauinya kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup, mengedarkan

produk rekayasa genetik ke media

lingkungan hidup yang bertentangan

dengan peraturan perundang-

undangan, pengelolaan limbah B3

tanpa izin, melakukan dumping

limbah ke media lingkungan hidup

tanpa izin, pembakaran lahan,

melakukan usaha tanpa izin

lingkungan dan perbuatan lainnya

yang dapat mengancam kelestarian

lingkungan hidup.

y. Tindak Pidana di Bidang Kelautan

dan Perikanan

Tindak pidana di bidang kelautan dan

perikanan diatur dalam Undang-


tentang Perubahan atas Undang-


tentang Perikanan. Bentuk tindak

pidananya antara lain: penggunaan

alat penangkap ikan yang

menganggu dan merusak

keberlanjutan sumber daya ikan,

pengoperasian kapal penangkap ikan

tanpa memiliki izin, pemalsuan izin

usaha perikanan, dan perbuatan

lainnya yang terkait dengan bidang

perikanan dan kelautan.


z. Tindak Pidana lain yang diancam

dengan pidana penjara 4 (empat)

tahun atau lebih

Tindak pidana dalam ketentuan ini

tidak disebutkan secara jelas,

melainkan setiap jenis tindak pidana

selain dari kejahatan sebagaimana

sudah ditentukan dari huruf (a)

sampai dengan huruf (y) yang

ancaman pidananya berupa pidana

penjara minimal 4 (empat) tahun atau

lebih. Ketentuan ini merupakan

amanat dari International Convention

Against Transnational Organized

Crimes 2000 (Palermo Convention).

Konvensi ini mewajibkan negara yang

sudah meratifikasi untuk

mengkriminalisasi money laundering

yang meliputi seluruh tindak pidana

berat (serious crime). Tindak pidana

berat diartikan dengan tindak pidana

yang diancam dengan hukuman

minimal empat tahun.

2.3 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG

Terdapat beberapa tipologi maupun

modus yang digunakan oleh para pelaku

pencucian uang untuk menyamarkan

maupun menyembunyikan asal usul harta

kekayaannya yang berasal dari hasil

tindak pidana, diantaranya beberapa

tipologi berdasarkan referensi

internasional adalah:

Moneyval

5:

1. Pemanfaatan Sektor Yang Tidak

Teregulasi Dengan Baik

Para pelaku pencucian seringkali

memanfaatkan kerentanan dari

sektor penyedia jasa keuangan dan

penyedia barang dan jasa yang tidak

teregulasi dengan baik sebagai

sarana untuk menyamarkan hasil

tindak pidananya. Hal ini dilakukan

agar tidak terlacak oleh aparat

penegak hukum, karena biasanya

mereka tidak memiliki sistem

informasi yang baik atau bahkan

tidak menerapkan prosedur

APU/PPT, dimana salah satunya

5 Typologies Report on Laundering the Proceeds of

Organised Crime, 17 April 2015,

mengharuskan penyedia jasa

keuangan dan penyedia barang dan

jasa untuk mengetahui pengguna

jasanya dengan baik melalui

prosedur Know Your Customer

berupa Customer Due Diligence

maupun Enhance Due Diligence.

2. Pengembangan infrastruktur

transnasional untuk pencucian

uang

Salah satu unsur penting dari skema

pencucian uang adalah faktor geo-

politik. Sarana yang digunakan untuk

memindahkan hasil tindak pidana

antar negara memiliki tatanan yang

terstruktur, termasuk orang yang

MONEYVAL(2015)20, dated 17 April 2015, adopted

by MONEYVAL at its 47th plenary meeting (14-17

April 2015)


terlibat, jaringan, adanya pejabat

korup yang membantu melancarkan

jalannya pencucian uang dan sarana

transportasi. Para pelaku tindak

pidana pencucian uang yang

terorganisir menyembunyikan

asetnya di luar jurisdiksi tempat

mereka melakukan tindak pidana

asalnya.

3. Pemanfaatan Korporasi (legal

person) untuk menyembunyikan

hasil tindak pidana

Pada saat criminal group mencoba

untuk memasuki sektor ekonomi

yang sah untuk melegalkan hasil

tindak pidananya, mereka biasanya

menggunakan entitas/korporasi legal

untuk menghasilkan bisnis yang

menguntungkan dimana dananya

berasal dari hasil tindak pidana atau

menjadikannya sebagai perusahaan

cangkang (shell company) untuk

memfasilitasi aktifitasnya agar

nampak ilegal.

4. Penggunaan Jasa Profesi

Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Moneyval diketahui

terdapat informasi dari beberapa

negara yang tergabung dalam

Moneyval bahwa aktifitas criminal

group didukung oleh profesional

dalam berbagai bidang seperti

pengacara, advokat, akuntan,

penasihat keuangan, bahkan pegawai

negeri yang korup dan sebagainya.

5. Penggunaan Teknologi Baru

Para pelaku pencucian uang masih

terus menggunakan metode

pencucian uang tradisional seperti

money mules melalui sektor

perbankan dan penggunaan shell

company yang berada di yurisdiksi

yang menerapkan bank secrecy yang

ketat untuk menyamarkan asal usul

asetnya. Namun sekarang para

pelaku tindak pidana juga

menggunakan alat pembayaran baru

seperti pre-paid card, electronic

money dan virtual currency untuk

mencuci uangnya.

6. Penggunaan Sektor Non Keuangan

rentan digunakan untuk mencuci

hasil tindak pidana

Sektor konstruksi dan properti rentan

digunakan oleh para pelaku tindak

pidana terutama dalam tahap

integration yakni untuk menikmati

hasil tindak pidananya karena hampir

di seluruh jurisdiksi sektor ini

terekspos digunakan oleh organised

crime. Industri layanan seperti

restoran dan hotel juga memiliki

ancaman yang tinggi karena sulit

untuk menetapkan berapa harga real

dari layanan tersebut, apakah layanan

tersebut memang ada/disediakan

oleh penyedia jasa atau hanya

sebatas catatan dalam kertas yang

dimanipulasi untuk menutupi adanya

transaksi ilegal.

APG Typologies:

1. Penggunaan bank lepas pantai

(offshore banks), perusahaan bisnis

internasional dan trusts lepas

pantai


Tipologi ini biasanya menggunakan

perusahaan asing yang teregistrasi di

negara-negara tax haven yang tidak

memiliki bisnis nyata, atau bank dan

trusts yang didirikan di negara-

negara tax haven. Dana hasil

kejahatan ditransfer ke perusahaan/

bank/trusts lepas pantai untuk

menyembunyikannya.

2. Penggunaan Mata Uang Virtual

Mata uang virtual dapat

dimanfaatkan oleh pelaku pencucian

uang karena memungkinkan

penggunanya bertransaksi

menggunakan nama palsu

(pseudonim) dan bahkan tanpa nama

(anonim), menggunakan

penganonim (anonymizer) seperti

bitcoin laundries, darknet, mixer, dsb.

Karena mata uang virtual tidak

memerlukan pihak ketiga untuk

bertransaksi (transaksi dari orang ke

orang), membuat pihak berwenang

kesulitan untuk mendeteksi transaksi

tersebut, membuatnya rawan

digunakan untuk tujuan ilegal atau

transaksi yang berasal dari tindak

kriminal yang berasal dari dalam atau

luar batas negara. Juga tidak ada

kewajiban pelaporan kepada pihak

berwenang ketika terdapat transaksi

mencurigakan, seperti yang

diwajibkan kepada lembaga

keuangan biasa.

3. Penggunaan Jasa Profesional

(pengacara, notaris, akuntan)

Sebuah teknik dengan menggunakan

pihak ketiga, dalam hal ini yaitu jasa

profesional seperti Advokat, Notaris,

Perencana Keuangan, Akuntan dan

Akuntan Publik. Hal tersebut

dilakukan dengan tujuan untuk

mengaburkan identitas penerima

manfaat dan sumber dana hasil

kejahatan.

4. Trade-based money laundering

dan transfer pricing

Transaksi trade-based money

laundering biasanya melibatkan

transfer dana luar Negeri yang tidak

memiliki dasar transaksi yang jelas,

misalnya tidak ada pengiriman

barang, atau pengiriman barang

kurang/berlebih. Selain itu dapat juga

dilakukan dengan pembuatan

tagihan transaksi yang kurang/lebih

dari nilai transaksi yang

sesungguhnya. Tujuannya pada

umumnya untuk menghindari

pembayaran bea cukai dan pajak.

5. Bank ilegal/jasa pengiriman dana

alternatif/hawala

Sebuah teknik yang digunakan

dengan mekanisme informal

berdasarkan kepercayaan dari

jaringan untuk mengirimkan uang.

Seringkali mekanisme ini bekerja

secara paralel dengan sektor

perbankan tradisional dan

kemungkinan melanggar hukum di

beberapa yurisdiksi. Teknik ini

dimanfaatkan oleh pelaku pencucian

uang dan pendanaan terorisme untuk

memindahkan nilai uang tanpa

terdeteksi dan untuk mengaburkan

identitas yang mengendalikan uang


tersebut. Teknik ini menggunakan

teknologi pembayaran yang baru

muncul untuk pencucian uang dan

pendanaan terorisme. Contohnya

termasuk sistem pembayaran dan

pengiriman uang berbasis telepon

seluler (ponsel).

6. Penggunaan internet (enkripsi,

akses terhadap identitas,

perbankan internasional, dll)

Penggunaan internet dalam

kejahatan pada umumnya adalah

dengan melakukan peretasan

(melakukan akses secara tidak sah ke

perangkat/akun orang lain) atau

penipuan, misalnya menggunakan

alamat e-mail atau situs web yang

seolah-olah asli padahal palsu

(phishing).

7. Penggunaan metode/sistem

pembayaran baru

Teknik ini menggunakan teknologi

pembayaran yang baru muncul untuk

pencucian uang dan pendanaan

terorisme. Contohnya termasuk

sistem pembayaran dan pengiriman

uang berbasis telepon seluler

(ponsel).

8. Pencucian uang hasil tindak pidana

perpajakan

Pencucian uang hasil tindak pidana

perpajakan dapat melibatkan satu

atau lebih yurisdiksi. Pelakunya bisa

perorangan atau pemilik usaha

ataupun petugas pajak. Contoh

tindak pidana perpajakan yang

dilakukan adalah pemalsuan faktur

pajak atau bukti transaksi, dengan

sengaja melaporkan dan membayar

jumlah pajak yang tidak sesuai fakta

untuk menghindari kewajiban

perpajakan, dan pembuatan data

wajib pajak palsu untuk memperoleh

restitusi pajak.

9. Properti/real estate, termasuk

peran agen properti

Contoh kasusnya adalah penggunaan

perusahaan properti ilegal di mana

perusahaan tersebut melakukan

pemaksaan untuk memperoleh

sebidang tanah. Pendiri perusahaan

tersebut lalu mendirikan perusahaan

lain dan menggunakan penilaian

tanah di atas sebagai ekuitas di

perusahaan barunya. Ini

menggabungkan aset yang sah

dengan yang tidak sah.

10. Hubungan dengan perdagangan

dan penyelundupan manusia

Kasus perdagangan atau

penyelundupan manusia biasanya

melibatkan sindikat transnasional.

Sebagai contoh seorang warga

Malaysia ditemukan terhubung

dengan jaringan penyelundupan

tenaga kerja lintas negara dan

bertugas membujuk warga muslim

Rohingya (Myanmar) untuk bekerja.

Mereka mengatakan pada para

keluarga korban bahwa mereka harus

membayar uang tebusan jika ingin

anggota keluarga mereka bebas.

Padahal anggota keluarga mereka

juga disuruh bekerja untuk

membayar sindikat penyelundup

tenaga kerja tersebut. Hasil dari


tindak pidananya dicuci melalui bisnis

perkapalan dan hotel.

11. Penggunaan nominees (nama

pinjaman), trusts, anggota

keluarga atau pihak ketiga

Teknik ini biasa digunakan untuk

mengaburkan identitas orang-orang

yang mengendalikan dana hasil

kejahatan. Contohnya pembelian

aset/barang-barang mewah berupa

tanah, bangunan dan properti

dengan mengunakan nama

kepemilikan orang lain (perantara)

dan pihak keluarga (anak, istri, orang

tua). Pihak tersebut hanya tercatat

atas kepemilikannya (registered

ownership) dan bukan sebagai

penerima manfaat.

12. Aktivitas perjudian (kasino, pacuan

kuda, perjudian internet, dll)

Aktivitas perjudian seringkali

digunakan untuk mencuci hasil

tindak pidana. Jika pelaku kalah, uang

hasil tindak pidana akan hilang

jejaknya, dan jika menang, uang hasil

tindak pidana akan berlipat dan

menjadi seolah-olah dari hasil

perjudian (di yurisdiksi yang

melegalkan perjudian).

13. Mingling (penyatuan uang haram

dalam bisnis legal)

Teknik ini menggunakan cara

mencampurkan atau menggabung

kan hasil kejahatan dengan hasil

usaha bisnis yang sah dengan tujuan

untuk mengaburkan sumber dana.

14. Penggunaan perusahaan cangkang

(shell companies/corporations)

Sebuah teknik yang dilakukan

dengan mendirikan perusahaan

secara formal berdasarkan aturan

hukum yang berlaku. Namun, dalam

praktiknya perusahaan tersebut tidak

digunakan untuk melakukan kegiatan

usaha. Perusahaan boneka tersebut

didirikan hanya untuk melakukan

transaksi fiktif atau menyimpan aset

pihak pendiri atau orang lain. Selain

itu teknik tersebut bertujuan untuk

mengaburkan identitas orang-orang

yang mengendalikan dana.

15. Penukaran uang asing

Tipologi ini memanfaatkan

penukaran uang ke mata uang asing.

Uang yang ditukarkan bisa asli

ataupun palsu. Uang yang sudah

ditukarkan lalu disetorkan ke

rekening bank atau ditransfer untuk

menyamarkan jejaknya. Selain itu

uang juga dapat dibawa melewati

batas negara tanpa melakukan

pelaporan (non-declaration) lalu

ketika sampai di negara tujuan

ditukarkan dengan mata uang negara

tujuan, atau ditransfer menggunakan

hawala.

16. Penggunaan kartu kredit, cek,

surat perjanjian utang

Teknik ini digunakan biasanya untuk

melakukan pencucian uang yang

dananya berasal dari yurisdiksi lain.

Pelaku tindak pidana melakukan

transaksi penarikan uang, pembelian

maupun pembayaran menggunakan


alat pembayaran selain uang tunai

yakni kartu kredit, cek. Biasanya

penerima manfaat atas alat

pembayaran tersebut tidak tercatat

namanya, sehingga mereka dapat

dengan leluasa menggunakan hasil

tindak pidananya.

17. Structuring (memecah-mecah

transaksi)

Sebuah metode yang dilakukan

dengan menggunakan transaksi

dalam jumlah relatif kecil namun

dengan frekuensi yang tinggi di

sektor keuangan.

18. Smurfing (banyak orang

melakukan transaksi ke satu tujuan

dengan tujuan memecah-mecah

transaksi)

Transaksi dilakukan dengan

menggunakan beberapa rekening

atas nama individu yang berbeda-

beda untuk kepentingan satu orang

tertentu.

19. Transfer internasional/pengguna

an rekening bank asing

Teknik ini bertujuan untuk melakukan

transfer dana secara elektronik antara

lembaga keuangan dan sering kali ke

yurisdiksi lain untuk menghindari

deteksi dan penyitaan aset.

20. Pertukaran komoditas (barter,

misalnya reinvestasi dalam obat-

obatan terlarang)

Teknik ini digunakan untuk

menghindari penggunaan uang atau

instrumen keuangan dalam suatu

transaksi, serta untuk menghindari

sektor keuangan yang memiliki

kewajiban pelaporan dalam rezim

anti pencucian uang dan pendanaan

terorisme. Contohnya pertukaran

secara langsung antara heroin

dengan emas batangan.

21. Penggunaan identitas palsu

Teknik ini digunakan untuk

mengaburkan identitas dari para

pelaku yang terlibat. dalam


terorisme. Dalam perkembangannya,

tren penggunaan identitas palsu

menunjukkan peningkatan yang

cukup signifikan yang dilakukan

dengan berbagai cara. Diantaranya,

melakukan penipuan melalui

penggunaan identitas palsu dalam

proses pembukaan rekening.

22. Perhiasan dan logam mulia

Teknik ini biasa digunakan dengan

mengaburkan kepemilikan dari

penerima manfaat dan mudahnya

memindahkan nilai dari batu atau

logam mulia ini tanpa terdeteksi serta

menghindari sektor keuangan formal

yang patuh terhadap rezim anti


terorisme. Contoh: membawa berlian

keluar yurisdiksi.

23. Pembelian aset berharga (barang

seni, barang antik, kuda pacuan,

dll)

Teknik ini biasa digunakan dengan

menginvestasikan hasil kejahatan ke

dalam bentuk aset/barang yang

memiliki nilai tawar tinggi. Hal

tersebut bertujuan untuk mengambil

keuntungan dari mengurangi


persyaratan pelaporan dengan

maksud mengaburkan sumber hasil

kejahatan.

24. Investasi di pasar modal,

penggunaan perantara

Pada umumnya investasi di pasar

modal digunakan untuk penempatan

dan integrasi. Hasil dari investasi di

pasar modal juga dapat ditransfer ke

rekening lain.

25. Kejahatan lingkungan

Uang hasil kejahatan lingkungan

seperti penyelundupan kayu dan

penjualan satwa liar dilindungi

seringkali melintasi batas negara.

26. Berhubungan dengan obat-obatan

terlarang

Tipologi pencucian uang hasil

penjualan obat-obatan terlarang

biasanya melibatkan setoran dengan

jumlah kecil dari banyak rekening ke

1 rekening, dan jika setorannya sudah

mencapai jumlah tertentu, biasanya

uang di rekening tersebut akan

ditarik seluruhnya atau rekening

ditutup.

Selain itu bisa juga dilakukan dengan

menyuruh orang lain membuka

rekening (misalnya teman, saudara,

pasangan) atau membeli rekening

orang lain yang tidak dikenal

sebelumnya.

Bab 3

Hasil Riset


3.1 PENANGANAN PERKARA TPPU OLEH APARAT PENEGAK

HUKUM

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai

hasil penelitian berdasarkan

pengumpulan data melalui kuesioner

maupun wawancara yang dilakukan

kepada Aparat Penegak Hukum yang

memiliki kewenangan penyidikan dan

penuntutan yakni kejaksaan serta

lembaga peradilan yang memiliki

wewenang mengadili dalam sidang

perkara tindak pidana pencucian uang.

Adapun pokok-pokok hasil kuesioner

maupun wawancara terhadap instansi

tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1 Penanganan Perkara TPPU

Dilihat dari penanganan perkara, 5 dari 9

responden Kejaksaan yang pernah

menangani perkara TPPU pada tahun

2017. Sedangkan untuk responden

Pengadilan, 6 dari 7 responden pernah

menangani perkara TPPU pada tahun

2017.

Secara umum responden dari hakim

maupun jaksa penuntut umum TPPU

menyatakan bahwa dengan adanya UU

No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (PP TPPU) sangat

membantu dalam melaksanakan tugas

terkait kasus-kasus pidana yang sedang

ditangani, khususnya dalam penyidikan

dan penuntutan, dalam permintaan

keterangan bank dan penelusuran

transaksi mencurigakan, dan dalam

pemulihan aset. Namun, menurut

responden masih terdapat kelemahan

dalam UU PP TPPU, yaitu:

• Sulitnya mengungkapkan fakta

tentang perolehan harta dan

kekayaan pelaku tindak pidana

kecuali tindak pidana korupsi;

• Sulitnya penelusuran hasil

kejahatan karena penyidik masih

konsepsional dalam menyediakan

data keuangan. Misalnya seringkali

data keuangan hanya berupa

rekening koran yang tidak

menjelaskan asal usul dana, dan

tidak ada data keuangan secara

global, hanya berupa transaksi-

transaksi;

• Tidak sinkronnya Pasal 2 dan Pasal

69 UU PP TPPU, di mana Pasal 2

menyebutkan daftar predicate crime

dari TPPU, tetapi di Pasal 69

disebutkan pada pokoknya

pembuktian TPPU tidak perlu

menunggu terbuktinya predicate

crime sehingga dalam penyidikan

maupun penuntutan menimbulkan

keragu-raguan;

• Sulitnya menelusuri aset dan

memblokir aset pihak terkait, selain

tersangka/terdakwa;

• Penyidik dan penuntut umum tidak

dapat melakukan penyitaan aset

terkait TPPU tanpa izin; dan

3 HASIL RISET

31 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018

• Dalam UU TPPU belum dijelaskan

bahwa TPPU adalah independent

crime;

Terkait dengan pemberkasan perkara

pencucian uang, selama periode riset

2017, diketahui bahwa berkas perkara

TPPU dan tindak pidana asal yang

diterima oleh responden Kejaksaan dari

penyidik, dominan digabung antara

berkas tindak pidana asal dan berkas

tindak pidana pencucian uangnya. Hal ini

berbeda dari riset tahun sebelumnya,

yang berkasnya dominan dipisah.

Pada tahun 2017, hanya 1 dari 9

responden dari Penyidik dan/atau

Penuntut Umum pernah menggunakan

kewenangannya untuk melakukan

penundaan transaksi, pemblokiran,

permintaan kepada Pihak Pelapor untuk

memberikan keterangan secara tertulis

mengenai harta kekayaan dari tersangka,

terdakwa dan orang yang telah

dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik,

sesuai ketentuan Pasal 70, 71 dan 72

dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang


Pidana Pencucian Uang (PP TPPU).

3.1.2 Perkembangan Modus Pencucian Uang

Kami meminta responden

mengidentifikasi perkembangan modus

pencucian uang berdasarkan

pengetahuan dan/atau pengalamannya

menangani perkara pencucian uang, baik

dalam periode riset atau sebelumnya.

Berikut rangkuman beberapa modus

pencucian uang yang berhasil kami

kumpulkan:

a. Membelikan harta memakai nama

anggota keluarga atau orang lain;

b. Menyimpan dalam rekening

keluarga atau orang lain;

c. Uang disetorkan ke rekening orang

lain oleh pemilik rekening lalu uang

ditarik dengan dipinjam dari rekan

tersebut;

d. Dimasukkan ke rekening

perusahaan lalu ditarik seolah-olah

hasil dari perusahaan;

e. Membeli sertifikat asuransi jiwa;

f. Dibelanjakan menjadi kendaraan

dan peralatan rumah tangga;

g. Membuka usaha yang terkait

langsung dengan proyek yang

ditangani;

h. Membuat anak perusahaan dan

melakukan kerjasama dengan

perusahaan lain seolah-olah

transaksi bisnis yang legal, misalnya

bertindak sebagai pemasok; dan

i. Melakukan transaksi fiktif

pembelian aset berupa tanah yang

dikuatkan dengan akta notariil.


3.1.3 Dinamika dan Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam

Penanganan Perkara Pencucian Uang

Berdasarkan pengetahuan dan

pengalaman keseluruhan responden riset

dalam menangani perkara pencucian

uang, maka dapat diperoleh beberapa

perkembangan.

Dalam penanganan perkara pencucian

uang tentunya terdapat dinamika dan

tantangan yang dialami oleh Aparat

Penegak Hukum. Berdasarkan kuesioner

maupun wawancara kepada responden,

diketahui beberapa dinamika dan

tantangan yang dialami oleh Aparat

Penegak Hukum khususnya dalam hal

penelusuran dan pembuktian perkara

pencucian uang, di antaranya:

a. Proses pembuktian perkara TPPU

i. Terhadap tersangka korupsi

diperlukan tata cara yang jelas

karena seringkali menyangkut

kekayaan perusahaan.

ii. Perkara TPPU modusnya semakin

beragam. Pelaku bisa

menggunakan transaksi

keuangan dan rekening milik

anak buah/staf/saudaranya. Kita

harus menentukan apakah aset

diperoleh dari TPPU atau hasil

dari usaha atau pekerjaan resmi.

b. Proses penelusuran aset:

i. Diperlukan waktu yang lama

untuk penelusuran aset,

penyitaan aset, perampasan aset;

ii. Terdapat hasil penyamaran

terhadap aset yang diduga

diperoleh dari hasil kejahatan;

iii. Birokrasi dalam permintaan data

transaksi terlalu panjang,

memakan waktu berhari-hari;

dan

iv. Tidak ditemukannya sebagian

uang hasil tindak pidana karena

adanya perbedaan data transaksi

antar bank sehingga aliran dana

tidak diketahui.

Di samping itu, terdapat beberapa

dinamika dan tantangan lain yang

dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum

dalam menangani perkara tindak pidana

pencucian uang, di antaranya adalah:

a. Dakwaan Pasal 4 UU PP TPPU agak

sulit pembuktiannya dibandingkan

Pasal 3;

b. Jika berkas yang dilimpahkan

(kepada responden Kejaksaan)

masih mentah, diperlukan waktu

untuk menemukan bukti-bukti dan

fakta-fakta;

c. Respons PPATK ketika diundang

memberikan keterangan ahli dan

informasi transaksi lama/tidak

terdapat respons;

d. Pada saat penyitaan barang bukti

rumah, tidak diikuti dengan

pemblokiran sertipikat ke BPN;

e. Jangka waktu untuk menyidik

transaksi keuangan mencurigakan

tidak cukup; dan

f. Kesulitan untuk melacak transaksi

tunai.


3.2 KARAKTERISTIK UNSUR PUTUSAN PERKARA TPPU TAHUN

2017

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai

karakteristik data putusan pengadilan

perkara TPPU tahun 2017. Karakteristik

putusan perkara pencucian uang

diperoleh berdasarkan hasil putusan

perkara pencucian uang yang telah

berkekuatan hukum tetap (inkracht van

gewisjde) selama periode 2017. Putusan

yang diteliti dalam penelitian ini berasal

dari sumber surat yang dikirimkan ke

semua Pengadilan di seluruh Indonesia

dan website Mahkamah Agung

(putusan.mahkamahagung.go.id).

Karakteristik putusan ini disusun untuk

menggambarkan statistik maupun tren

dari perkara pencucian uang selama

tahun 2017. Berdasarkan data putusan

pengadilan tindak pidana pencucian uang

yang didapatkan selama tahun 2017,

diperoleh sebanyak 56 Putusan Perkara

Pencucian Uang, di mana 7 putusan tidak

terbukti sebagai tindak pidana pencucian

uang dan 48 putusan terbukti tindak

pidana pencucian uang. Dari 48 putusan

tersebut yang telah berkekuatan hukum

tetap (inkracht van gewisjde) selama

periode 2017 terdapat 41 putusan, namun

yang dapat dianalisis hanya 35 putusan.

Jika putusan dilihat dari seluruh tingkat

pengadilan, terdapat 58 putusan yang

dapat dianalisis, namun analisis hanya

dilakukan terhadap 35 putusan tingkat

paling tinggi yang tersedia

(pertama/banding/kasasi) yang sudah

berkekuatan hukum tetap, kecuali untuk

data sebaran tingkat lembaga pengadilan

(61 putusan).

Berdasarkan basis data putusan perkara

pencucian uang tahun 2017 yang telah


gewisjde), berikut sebaran tingkat

lembaga pengadilan yang telah memutus

perkara pencucian uang selama periode

tahun 2017.

Tabel 5

Jumlah Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan

Tingkat Pengadilan Jumlah Putusan

Pengadilan Tinggi Samarinda 3

Pengadilan Tinggi Banjarmasin 1

Pengadilan Tinggi Ambon 1

Pengadilan Tinggi Banda Aceh 2

Pengadilan Tinggi Bengkulu 1

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 2

Pengadilan Tinggi Banten 1


Tingkat Pengadilan Jumlah Putusan

Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta 1

Pengadilan Tinggi Palangkaraya 1

Pengadilan Negeri Tanah Grogot 2

Pengadilan Negeri Bengkulu 1

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1

Pengadilan Negeri Jakarta Timur 1

Pengadilan Negeri Mempawah 1

Pengadilan Negeri Sampit 1

Pengadilan Negeri Banjarmasin 1

Pengadilan Negeri Jantho 1

Pengadilan Negeri Salatiga 1

Pengadilan Negeri Depok 1

Pengadilan Negeri Bekasi 3

Pengadilan Negeri Mamuju 2

Pengadilan Negeri Padang 1

Pengadilan Negeri Tanjung Selor 1

Pengadilan Negeri Palembang 1

Pengadilan Negeri Bireuen 1

Pengadilan Negeri Semarang 4

Pengadilan Negeri Yogyakarta 1

Pengadilan Negeri Ambon 1

Pengadilan Negeri Sidoarjo 1

Pengadilan Negeri Garut 1

Pengadilan Negeri Serang 1

Pengadilan Negeri Surabaya 1

Pengadilan Negeri Pontianak 1

Mahkamah Agung 13

Total 61

Tingkat penanganan perkara tindak

pidana pencucian uang selama periode

2017 lebih dominan di Pengadilan Tingkat

Pertama yaitu Pengadilan Negeri

sebanyak 35 putusan atau 57 persen dari

61 putusan yang tersebar di 18 provinsi.

Pengadilan Tingkat Kedua sebanyak 13

Putusan atau 21 persen dari 61 putusan

tersebar di 8 provinsi, serta Mahkamah


Agung sebanyak 13 putusan atau 22

persen dari 61 putusan.

Gambar 2

Persentase Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan

3.2.1 Karakteristik Profil Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

adalah suatu tindak pidana lanjutan

(follow up crime) yang merupakan

kelanjutan dari tindak pidana asal

(predicate crime), sebagai sebuah upaya

untuk menyembunyikan, atau

menghilangkan jejak sedemikian rupa

sehingga tidak dapat diketahui bahwa

harta kekayaan tersebut berasal dari

tindak pidana. Sedangkan tindak pidana

asal (predicate crime) merupakan tindak

pidana yang menghasilkan uang/harta

kekayaan yang kemudian dilakukan

proses pencucian uang.

Secara umum karakteristik putusan

perkara pencucian uang berdasarkan

tindak pidana asal didominasi oleh tindak

pidana narkotika sebanyak 9 putusan atau

sebesar 26 persen dari total 35 putusan.

Di samping itu terdapat sebanyak 9

putusan perkara pencucian uang atau 26

persen berasal dari tindak pidana korupsi.

Pada peringkat ketiga terdapat 6 putusan

tindak pidana lain yang diancam dengan

pidana penjara 4 (empat) tahun atau

lebih. Dari 6 putusan tersebut, 2 putusan

di antaranya adalah tindak pidana

pemalsuan surat, 2 putusan dengan

tindak pidana di bidang kesehatan, 1

putusan dengan tindak pidana di bidang

informasi dan transaksi elektronik dan 1

putusan TPPU saja tanpa ada tindak

pidana asal.

Pengadilan Negeri; 35;

58%

Pengadilan Tinggi ; 13;

22%

Mahkamah Agung; 12; 20%


Berdasarkan informasi yang didapatkan

dari pengumpulan data putusan

pengadilan tahun 2017, diketahui bahwa

total kerugian dari kegiatan tindak pidana

asal yang terkait dengan tindak pidana


adalah sebesar Rp52.842.543.105 (lima

puluh dua miliar delapan ratus empat

puluh dua juta lima ratus empat puluh

tiga ribu seratus lima rupiah). Terkait

dengan kerugian yang disebabkan oleh

tindak pidana yang dilakukan oleh para

pelaku tindak pidana dapat ditaksir

nilainya sebagai berikut dapat dilihat

pada tabel 9.

Gambar 3

Jumlah Putusan Berdasarkan Tindak Pidana Asal

Tabel 6

Jumlah Kerugian Yang Ditaksir Berdasarkan Data Putusan Pengadilan TPPU Tahun

2017

Jenis Tindak Pidana Asal Jumlah Putusan Total Kerugian

Korupsi 2 Rp6.230.064.473

Penggelapan 1 Rp28.612.478.632

Penipuan 1 Rp10.000.000.000

Tindak pidana lain (> 4 tahun pidana penjara) 1 Rp8.000.000.000

Total 5 Rp52.842.543.105

9 9

6

5

1 1 1 1 1 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Dari 35 putusan pengadilan tersebut,

diketahui terdapat perbedaan

karakteristik dalam hubungan pelaku

tindak pidana asal dengan tindak pidana

pencucian uangnya, yang dibedakan

menjadi 2 yakni Self Laundering dan Third-

Party Laundering, dapat dilihat pada

gambar 6.

Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa

dominan pencucian uang dilakukan oleh

orang yang terlibat dalam perbuatan

tindak pidana asalnya (Self Laundering)

sebanyak 28 putusan (80%) dan sebanyak

7 putusan (20%) dari total 35 putusan


dilakukan oleh orang yang tidak terlibat

dalam perbuatan tindak pidana asalnya

(Third-Party Laundering).

Gambar 4

Hubungan Pelaku TPA dengan TPPU-

nya

3.2.2 Karakteristik Profil Pelaku

Pada subbab ini akan dibahas mengenai

karakteristik dari profil pelaku tindak

pidana pencucian uang diantaranya

adalah jenis kelamin, kelompok usia serta

pekerjaan/profesi dari pelaku.


pencucian uang tahun 2017 yang telah


gewisjde) terdapat sebanyak 38 terdakwa

dari 35 putusan. Berikut karakteristik profil

jenis kelamin pelaku tindak pidana

pencucian uang berdasarkan putusan

pengadilan TPPU tahun 2017 yang

menjadi basis data penelitian.

Gambar 5

Jumlah Pelaku Berdasarkan Jenis

Kelamin dalam Putusan Pengadilan

Tahun 2017

Self Laundering; 28;

80%

Third Party

Laundering; 7; 20%

76% 24%


Berdasarkan gambar 5 terlihat bahwa laki-

laki mendominasi profil jenis kelamin

pelaku tindak pidana pencucian uang

pada data putusan pengadilan tahun

2017, di mana total laki-laki adalah 29

orang (76%) dan perempuan hanya 9

orang (24%).

Gambar 6

Jumlah Pelaku Berdasarkan Kelompok

Umur Dalam Putusan Pengadilan

Tahun 2017

Kelompok umur dibedakan menjadi 5

(lima) tingkatan umur dengan rentang 10

tahun, diawali dengan 0-24 tahun, 25-34

tahun, 35-44 tahun, 45-54 tahun serta >54

tahun. Berikut disajikan, karakteristik

profil kelompok umur pelaku tindak

pidana pencucian uang berdasarkan

putusan pengadilan tahun 2017 yang

menjadi basis data dalam penelitian ini.

Berikut gambar dari profil pelaku

berdasarkan kelompok umur:

Berdasarkan gambar 6, terlihat bahwa

kelompok umur 35-44 tahun

mendominasi kelompok umur dari para

pelaku tindak pidana pencucian uang

berdasarkan putusan pengadilan TPPU

tahun 2017, dimana pada kelompok umur

tersebut terdapat 14 orang (38%).

Sedangkan kelompok usia 45-54 tahun

berada pada posisi kedua jumlah

kelompok umur pelaku tindak pidana

pencucian uang.

Pengklasifikasian profil dalam penelitian

ini, berdasarkan pada klasifikasi GRIPS

PPATK, hal tersebut dilakukan agar

menyederhanakan sebaran profil

pekerjaan yang beraneka ragam. Berikut

karakteristik profil pekerjaan pelaku

tindak pidana pencucian uang

berdasarkan putusan pengadilan tahun

2017.

0-24 tahun; 1;

3%25-34

tahun; 7; 18%

35-44 tahun;

14; 37%

45-54 tahun;

11; 29%

>54 tahun; 5;

13%


Gambar 7

Jumlah Pelaku Berdasarkan Profil Pekerjaan Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2017

Berdasarkan gambar tersebut diketahui

bahwa profil pekerjaan pelaku tindak

pidana pencucian uang yang dominan

selama tahun 2017 yaitu

Pengusaha/Wiraswasta sebanyak 14

terdakwa (36,8%). Selain itu pegawai

swasta/karyawan juga berada pada posisi

kedua dengan jumlah 12 orang (31,5%),

dan PNS/ASN termasuk pensiunan berada

di posisi ketiga sebanyak 5 orang (13,5%).

3.2.3 Karakteristik Putusan Berdasarkan Delik TPPU

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-

undang Nomor 8 tahun 2010 tentang


Pidana Pencucian Uang (PP TPPU), pelaku

tindak pidana pencucian uang dapat

dibedakan menjadi pelaku aktif dan

pelaku pasif sebagaimana diatur dalam

pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-

undang tersebut. Dalam Pasal 3 dan Pasal

4 UU TPPU disebut sebagai tindak pidana

pencucian uang aktif karena adanya

perbuatan aktif untuk menyembunyikan

dan menyamarkan harta kekayaan yang


merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU

TPPU dinamakan tindak pidana pencucian

uang pasif karena tidak adanya perbuatan

aktif untuk menyembunyikan dan

menyamarkan harta kekayaan hasil tindak

pidana.


Gambar 8

Pengenaan Unsur Pasal Pencucian

Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan

TPPU Tahun 2017

Berdasarkan gambar 8 dapat diketahui

bahwa pengenaan unsur pasal 3 UU PP

TPPU adalah 22 putusan (65%), pasal 4 UU

PP TPPU adalah 4 putusan (12%), pasal 5

UU PP TPPU adalah 7 putusan (20%), dan

pasal 3 dan 5 adalah 1 putusan (3%).

3.2.4 Karakteristik Putusan Berdasarkan Variasi Pidana

Berikut gambar karakteristik putusan

pengadilan dilihat dari variasi hukuman

pidana penjaranya:

Gambar 9

Putusan Pengadilan 2017 Berdasarkan

Variasi Hukuman Pidana Penjara

Berdasarkan gambar 9, diketahui bahwa

vonis hukuman pidana penjara yang

paling dominan adalah dikenakan

hukuman penjara antara 1 s.d. 5 tahun

sebanyak 20 putusan (57%), dan di atas 5

tahun s.d. 10 tahun sebanyak 7 putusan

(20%). Dapat dilihat bahwa 2 putusan

terdakwanya dikenakan hukuman mati,

padahal menurut UU PP TPPU, hukuman

maksimal dari TPPU adalah 20 tahun.

Kedua terdakwa yang dikenakan

hukuman mati adalah terpidana kasus

Narkotika di mana putusan menjadi 1

berkas antara TPPU dan Narkotika, dalam

kedua putusan tersebut terdakwa

dikenakan hukuman maksimal menurut

UU Narkotika.

Adapun variasi hukuman selain pidana

penjara adalah pidana denda yang

Pasal 3; 22; 65%

Pasal 4; 4; 12%

Pasal 5; 7; 20%

Pasal 3 dan 5; 1; 3%

di bawah 1 tahun ;

2; 5%

1 s.d. 5 tahun;

20; 57%

di atas 5 tahun s.d. 10

tahun; 7; 20%

di atas 10 tahun

s.d. 15 tahun; 2;

6%

di atas 15

tahun; 2; 6%

hukuman mati; 2; 6%


diterapkan kepada para pelaku pencucian

uang sehingga dapat memberikan efek

jera, sebagaimana tergambar dalam

gambar 10.

Gambar 10

Putusan Pengadilan 2017 Berdasarkan

Variasi Hukuman Pidana Denda

Berdasarkan variasi hukuman pidana

denda, sebagaimana terlihat pada dan

grafik di samping, yang dominan adalah

hukuman pidana denda sebesar Rp0- s.d.

Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yakni

sebanyak 29 putusan (83%), lalu sebesar

Rp1.000.000.000 (satu miliar) s.d.

Rp5.000.000.000 (lima miliar) sebanyak 3

putusan (8%), dikenakan pidana denda

sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar) s.d.

Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) adalah

sebanyak 2 putusan (6%) dan di atas

Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar)

sebanyak 1 putusan (3%).

3.2.3 Karakteristik Putusan Berdasarkan Perampasan Barang Bukti

untuk Negara

Selain dengan hukuman pidana penjara

maupun denda, salah satu tujuan utama

penggunaan pidana pencucian uang

adalah untuk merampas aset yang

menyebabkan kerugian negara maupun

korban. Dalam putusan Pengadilan,

biasanya barang bukti yang dirampas

untuk negara adalah yang dianggap aset

yang berhubungan dengan tindak pidana.

Berdasarkan data putusan pengadilan

tahun 2017, terdapat barang bukti yang

dapat dirampas untuk negara dari pelaku

sebagai berikut:

Gambar 11

Perampasan Barang Bukti Berdasarkan

Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2017

0 s.d. Rp1

miliar ; 29; 83%

Rp1 miliar

s.d. Rp5 miliar ; 3;

8%

Rp5 miliar

s.d. Rp10 miliar ; 2;

6%

di atas Rp10

miliar ; 1; 3%

dirampas untuk negara; 22; 63%

tidak dirampas untuk negara; 13; 37%


Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa

dalam 22 dari 35 putusan (63%), aset

pelaku tindak pidana dirampas untuk

negara. Dari sisa 13 putusan (37%) yang

tidak dirampas untuk negara, hanya

terdapat 3 putusan yang sama sekali tidak

mencantumkan aset yang dirampas,

sisanya ada yang dikembalikan kepada

korban sebanyak 8 putusan, dan

digunakan dalam perkara lain sebanyak 7

putusan. Dalam satu putusan mungkin

terdapat beberapa perlakuan terhadap

aset misalnya ada aset yang dirampas

untuk negara dan digunakan dalam

perkara lain. Contohnya dalam perkara IR,

terdapat barang bukti berupa telepon

seluler yang dirampas untuk negara,

selain itu terdapat barang bukti berupa

mobil digunakan sebagai barang bukti

dalam perkara RDN. Dalam perkara RDN,

barang bukti berupa mobil tersebut

dikembalikan kepada terdakwa RDN.

Kami tidak menghitung berapa jumlah

putusan di mana barang bukti

dikembalikan kepada terdakwa atau

dirampas untuk dimusnahkan.

Dilihat dari jenis barang bukti yang

dirampas untuk negara, dapat dilihat

pada tabel 8:

Tabel 7

Jenis Barang Bukti yang Dirampas untuk Negara Berdasarkan Jumlah Putusan TPPU

Tahun 2017

Jenis Barang Bukti Jumlah Putusan Keterangan

Uang Tunai 9 Rp149.997.836.943

47.471 Dolar AS

24.000 Won Korea

1.480 Baht Thailand

3.000 Dong Vietnam

25.476 Ringgit Malaysia

Mobil 8 Rp1.652.000.000

Motor 7 Rp258.500.000

Perhiasan 1 Belum Dinilai

Alat Elektronik 8 Belum Dinilai

Tanah dan Bangunan 4 Rp17.017.599.372

Bangunan 1 Rp7.498.619.000

Polis Asuransi 1 Belum Dinilai

Perlengkapan Kantor 1 Rp441.769.000

Dana dalam Rekening 2 Rp1.873.355.483

2.343,01 Dolar AS


Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat

bahwa dari 35 putusan pengadilan,

sebanyak 9 putusan di antaranya telah

dirampas dari pelaku berupa uang tunai

yang ditaksir sejumlah

Rp149.997.836.943, 47.471 dolar AS,

24.000 Won Korea, 1.480 Baht Thailand,

3.000 Dong Vietnam, dan 25.476 Ringgit

Malaysia. Selain itu terdapat uang di

rekening bank senilai Rp1.875.277.459

dan 2.200 dolar AS. Alat transportasi

seperti mobil dan motor juga menjadi

aset yang dirampas untuk negara, di mana

terdapat 8 putusan di mana mobil

dirampas, dan 7 putusan di mana motor

dirampas. Adapun nilai taksiran dari

beberapa aset yang dirampas untuk

negara tersebut belum bisa ditaksir dalam

penelitian ini.

3.2.4 Karakteristik Berdasarkan Sebaran Wilayah

Berdasarkan hasil Penilaian Risiko

Nasional Pencucian Uang (National Risk

Assesment on Money Laundering)

Indonesia Tahun 2015, diketahui bahwa

terdapat beberapa wilayah yang paling

berisiko terjadinya tindak pidana

pencucian uang, diantaranya adalah DKI

Jakarta yang merupakan wilayah paling

berisiko tinggi, diikuti dengan provinsi

Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Riau,

Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi

Selatan, Bengkulu dan Bali yang berisiko

menengah terjadinya TPPU di Indonesia.

Dalam riset ini juga akan dilihat

keterkaitan wilayah yakni suatu provinsi

dengan tindak pidana pencucian uang.

Adapun pada putusan pengadilan,

keterkaitan suatu provinsi terletak pada

daerah/provinsi di mana tindak pidana

tersebut disidangkan. Perhitungan jumlah

putusan dari setiap wilayah didasarkan

kepada tingkat pengadilan negeri dari

putusan, karena jika diambil tingkat

tertinggi, Mahkamah Agung berada di

wilayah provinsi DKI Jakarta sehingga

dapat menimbulkan bias terhadap risiko

wilayah DKI Jakarta. Adapun wilayah-

wilayah yang terkait dengan tindak

pidana pencucian uang berdasarkan

putusan pengadilan tahun 2017 adalah

sebagai berikut


Gambar 12

Sebaran Tertinggi Wilayah Putusan Pencucian Uang Tahun 2017


pencucian uang tahun 2017 terdapat 16

Provinsi sebaran wilayah putusan perkara

pencucian uang selama tahun 2017.

Sebagian besar putusan perkara

pencucian uang tersebut berada di DKI

Jakarta sebanyak 6 putusan (17,1%). Hal

ini sesuai dengan gambaran wilayah

berisiko tinggi berdasarkan hasil Penilaian

Risiko Nasional Pencucian Uang (National

Risk Assesment on Money Laundering)

Indonesia, di mana pada dokumen

tersebut diketahui bahwa DKI Jakarta

adalah wilayah paling berisiko tinggi

terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Provinsi selanjutnya yang banyak terdapat

perkara pencucian uang adalah Jawa

Barat dan Jawa Tengah (masing-masing 5

putusan, 14,3%; atau total 10 putusan,

28,6%); Aceh, Banten, Jawa Timur,

Kalimantan Timur, Sulawesi Barat

(masing-masing 2 putusan, masing-

masing 2,86% atau total 10 putusan,

28,6%); DI Yogyakarta, Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Utara, Maluku, Sumatera

Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan

masing-masing sebanyak 1 putusan atau

total 9 putusan, (masing-masing 2,8%

atau total 25,7%)

3 Jawa Tengah

15%

1 DKI Jakarta

18%

2 Jawa Barat

15%


3.3 KETERKAITAN DATA PUTUSAN DENGAN DATABASE PPATK

Dalam Immediate Outcome 6 FATF

disebutkan bahwa hasil intelijen

keuangan dan informasi terkait lainnya

digunakan oleh otoritas yang berwenang

dalam hal menangani kasus pencucian

uang dan pendanaan terorisme. PPATK

mengolah data dan informasi yang

disampaikan oleh pihak pelapor baik

penyedia jasa keuangan (PJK) maupun

penyedia barang dan/atau jasa lain (PBJ)

sebagaimana tercantum dalam pasal 17

UU PP TPPU. Kewajiban pelaporan oleh

pihak pelapor ini juga diatur dalam bagian

ketiga terkait Pelaporan dalam UU PP

TPPU. Atas laporan tersebut, PPATK

melakukan analisis atau pemeriksaan

laporan dan informasi transaksi keuangan

yang berindikasi tindak pidana Pencucian

Uang dan/atau tindak pidana lain

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ayat 1 UU PP TPPU.

Dari pengungkapan kasus pencucian

uang tahun 2017 diketahui bahwa

terdapat keterkaitan data antara database

PPATK berupa data Laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan

Transaksi Penyedia Barang dan/atau Jasa

(LT PBJ) dengan 38 terpidana dari 35

putusan perkara pencucian uang selama

tahun 2017 serta adanya keterlibatan

PPATK dalam penyampaian Hasil Analisis

kepada otoritas yang berwenang. Selain

itu, dalam melaksanakan tugasnya, PPATK

juga memiliki fungsi berupa penyiapan

pelaksanaan pemberian keterangan ahli

serta pendampingan pemberian

keterangan ahli untuk mendukung

pengungkapan perkara tindak pidana

pencucian uang. Dari 35 putusan kasus

tindak pidana pencucian uang selama

tahun 2017 yang memiliki 38 pelaku,

gambaran keterkaitannya dengan data

internal PPATK dapat dilihat pada gambar

15.

Berdasarkan gambar 13, diketahui bahwa

hampir seluruh database PPATK terkait

dengan pelaku pencucian uang selama

tahun 2017, di mana sebanyak 10 Hasil

Analisis telah disampaikan kepada

penyidik sebagai informasi intelijen untuk

pengungkapan kasus pencucian uang.

Selain itu, sekitar 26% dari seluruh kasus

pencucian uang tahun 2017 telah

menghadirkan ahli dari PPATK dalam

persidangan perkaranya. Angka yang

cukup besar mengingat keterbatasan

personel dari tim ahli PPATK untuk

memberikan keterangan dalam

persidangan di pengadilan yang tersebar

di seluruh Indonesia. Selain itu, PPATK

pun mendukung pemberian keterangan

ahli melalui pemanfaatan teknologi

informasi, seperti pengiriman keterangan

untuk dibacakan di persidangan serta

penggunaan video conference saat

berjalannya persidangan, sehingga tim

ahli PPATK dapat memberikan keterangan

tanpa harus hadir pada saat berjalannya

persidangan.


Gambar 13

Kaitan Data Putusan Pengadilan Tahun 2017 dengan Database PPATK

Dari 38 pelaku pencucian uang terdapat 23 nama yang merupakan profilterlapor dalam LTKM yang disampaikan oleh PJK (60,5%) dengan total 92 LTKM terkait.

Dari 38 pelaku pencucian uang terdapat 11 nama yang merupakan profilterlapor dalam LTKT yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (29%) dengantotal 366 LTKT terkait.

Dari 38 pelaku pencucian uang terdapat 1 nama yang merupakan pihakpelapor dalam LTPBJ yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (2,6%) terkaitpembelian aset berupa properti dengan total 4 LTPBJ terkait.

Dari 38 pelaku pencucian uang terdapat 14 nama yang merupakan profilterlapor dalam Hasil Analisis (36,8%).

Dari 35 perkara pencucian uang sebanyak 9 perkara terdapat keteranganahli dari PPATK (25,7%).

Dari 38 pelaku pencucian yang, terdapat 6 nama yang merupakan profil terlapor dalam Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL) (15,7%) dengan total 12 LTKL terkait.

Belum ditemukan data dalam Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB), dan Hasil Pemeriksaan (HP) selama tahun 2017.


3.4 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG

Tipologi Pencucian Uang yang diuraikan

di bawah ini bertujuan untuk:

a. memberikan informasi kepada pihak

yang relevan (Pihak Pelapor,

Regulator, Aparat Penegak Hukum)

mengenai berbagai metode dan

teknik yang digunakan oleh pelaku

pencucian uang;

b. mengidentifikasi area yang

memerlukan perhatian lebih lanjut

dan mengidentifikasi tren yang

meningkat sehingga memerlukan

pemantauan lebih lanjut; dan

c. membantu upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana

pencucian uang di Indonesia.

Dalam upaya penguatan dan peningkatan

efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang

dan Pendanaan Terorisme di Indonesia,

para pelaku pencucian uang selalu

mencari cara-cara alternatif untuk

melakukan pencucian uang atas hasil

kejahatan.

Kejahatan pencucian uang bersifat sangat

dinamis dan semakin kompleks, melintasi

batas-batas yurisdiksi (cross border) dan

menggunakan modus yang semakin

bervariatif dengan memanfaatkan

lembaga di luar sistem keuangan, bahkan

telah merambah ke berbagai sektor. Oleh

karena itu, pihak yang relevan harus lebih

fleksibel mengenai perkembangan

tersebut dalam upaya mencegah dan

memberantas tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme.

Berikut beberapa uraian tipologi

pencucian uang berdasarkan putusan

pengadilan terkait tindak pidana

pencucian uang yang sudah berkekuatan

hukum tetap (inkracht van gewisjde)

selama periode 2017.

Tipologi Pencucian Uang

Terkait Tindak Pidana

KORUPSI


3.4.1 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (1)

Pengadilan dan

No. Putusan

: (1) Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kota Ambon,

Perkara No: 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb.

(2) Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kota Ambon,

Perkara No: 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB.

(3) Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Perkara No:

2282 K/PID.SUS/2017.

Terdakwa : HAT

Putusan Hakim : (1) 9 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000 (Satu Miliar

Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti

dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.

(2) 12 tahun penjara dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus

juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti

dengan kurungan selama 7 (tujuh) bulan.

(3) 12 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar

rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti

dengan kurungan selama 8 (delapan) bulan.

Tanggal : (1) 24 Maret 2017

(2) 16 Juni 2017

(3) 21 November 2017

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

HAT adalah seorang Direktur CV H

berdasarkan Akta Pendirian CV H

No.79 tanggal 28 Juli 2005 yang

dibuat oleh Notaris dan PPAT. HAT

didakwa sejak bulan Oktober 2014

sampai dengan sekitar tahun 2015

telah secara melawan hukum

memperkaya diri sendiri dan orang

lain yang menyebabkan kerugian

keuangan dan perekonomian

negara, melakukan dan menyuruh

melakukan dan turut serta

melakukan, menempatkan,

mentrasfer, mengalihkan,

membelanjakan, menitipkan,

menerima, menguasai,

penempatan, pentransferan,

pembayaran dari harta kekayaan

yang berasal dari hasil tindak pidana

korupsi. Perbuatan terdakwa HAT

bersama-sama dengan saksi IR dan

saksi PRT dalam pembelian tanah

dan bangunan di Jl. Raya D No. 51

Surabaya untuk pembukaan kantor

Cabang Bank M di Surabaya. Dari

hasil tindak pidana yang dilakukan

oleh HAT dan saksi-saksi lainnya

telah memperkaya beberapa pihak

sehingga kerugian negara yang

dalam hal ini adalah PT Bank M

sebesar Rp7.600.000.000

berdasarkan Laporan Hasil Audit


Dalam Rangka Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara atas

Perkara Dugaan Penyimpangan

Dalam Pelaksanaan Pengadaan

Tanah dan Gedung untuk

Pembukaan Kantor Cabang PT.

Bank M di Surabaya oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Perwakilan Provinsi

M.

Tindak Pidana Asal

PT. Bank M berencana membuka

kantor cabang di Surabaya sejak

sekitar tahun 2012 sampai sekitar

bulan Agustus 2014 tetapi tidak

terealisasi. Kemudian pada Oktober

2014, saksi IR, SE meminta terdakwa

HAT untuk mencari pemilik tanah

dan bangunan di Jl. Raya Darmo 51

Surabaya. Pemilik tanah dan

bangunan tersebut akhirnya

diketahui dari saksi S adalah PT.

MCS. Pada pagi hari sekitar minggu

kedua November 2014 HAT dan

bersama B datang menemui CT

Direktur PT. MCS anak perusahaan

dari PT. PM, lalu HAT sepakat

dengan CT untuk membeli aset PT.

MCS tersebut dengan harga sebesar

Rp46.400.000.000 dan meminta

kepada CT agar harga yang

dicantumkan dalam akta jual beli

sebesar Rp54.000.000.000 dan

terdakwa HAT meminta jatah

Rp7.600.000.000 dari harga yang

disepakati Rp46.400.000.000.


Untuk membayar pembelian tanah

dan bangunan milik PT. MCS di Jl.

Raya D No. 51 Surabaya dari PT.

Bank M, dilakukan melalui

pemindahbukuan uang Bank M dari

Rekening BI Kota A Nomor

524131000990 kepada penerima

dana an. S rekening BANK C No.

0140019984 melalui fasilitas BI

RTGS sebesar Rp54.000.000.000.

Rekening a.n. S tersebut baik buku

tabungan, dan ATM dikuasai oleh

HAT. Setelah itu uang yang diterima

kemudian dialihkan kepada

beberapa rekening milik pihak

lainnya melalui pemindahbukuan,

transfer tunai, transfer melalui

electronic banking maupun secara

tunai.

1. Sumber dana pertama kali

berasal dari pemindahbukuan

melalui fasilitas RTGS dengan

rincian sebagai berikut:

a. Pemindahbukuan

melalui fasilitas RTGS

dari Rek. Bank M di BI ke

Rek. BANK C

0140019984 an. S

sebesar Rp54.000.000.

000 pada 17 November

2014;

b. S memindahbukukan/

mentransfer/menyetor

uang sejumlah Rp54.

000.000.000 ke Rek

BANK C 00440792944

an. HAT pada 17

November 2014;

2. Transaksi masuk dan keluar

yang dilakukan oleh HAT

melalui Rek BANK C

00440792944 dengan cara

sebagai berikut:

a. Transfer dari Rek BANK

C 00440792944 an. HAT

sejumlah

Rp5.000.000.000 ke Rek

BANK C 4641010990 an.

PT. PM sebagai tanda


jadi pembelian tanah

dan gedung milik PT.

PM pada tanggal 18

November 2014;

b. Transfer dari Rek BANK

C 00440792944 an. HAT

sejumlah

Rp49.000.000.000 ke

Rek BANK C

4641010990 an. PT. PM

sebagai pelunasan

pembelian tanah dan

gedung milik PT. PM

pada tanggal 18

November 2014;

c. Setoran Tunai ke Rek

BANK C 00440792944

an. HAT sejumlah

Rp7.600.000.000 pada

tanggal 18 November

2014 yang disetorkan

oleh CT selaku Direktur

PT. PM sebagai jatah

yang diminta oleh

terdakwa HAT;

d. Transfer E-Banking yang

dilakukan oleh HAT dari

Rek BANK C

00440792944 an. HAT

ke Rek BANK C

1880326275 an. LF

sebesar Rp25.000.000

selaku notaris pada

tanggal 18 November

2014;

e. Pindah Buku ke Rek

BANK C 0140019904 an.

S sebesar Rp75.000.000

pada tanggal 19

November 2014

sebagai ucapan

terimakasih karena

telah menggunakan

rekening S dalam

menampung dana dari

PT. Bank M;

f. Tarik Tunai dari Rek

BANK C 0040792944 an.

HAT sejumlah

Rp2.000.000.000 oleh

HAT pada tanggal 19

November 2014;

g. Menyerahkan uang

tunai Rp150.000.000

kepada IT sebagai uang

terimakasih pada

tanggal 26 November

2014, tetapi

dikembalikan kembali

oleh IT ke HAT melalui

Rek CV H sebesar

Rp150.000.000 pada

tanggal 27 November

2014;

h. Menyerahkan uang

tunai Rp250.000.000

pada bulan November

2014 kepada FDS

sejumlah

Rp250.000.000 yang

kemudian diserahkan

dan digunakan oleh IR

untuk keperluan

pribadi;

i. HAT melakukan Tarik

tunai di BANK C KCU

Kota A dari Rek BANK C

0440792944 an. HAT

sebesar

Rp2.400.000.000 pada

tanggal 27 November

2014;

j. Transfer E-Banking ke

Rek an. LF No. Rek

1880326275 sebesar

Rp25.000.000 pada

tanggal 1 Desember

2014;


k. HAT menerima uang

secara tunai dari LF

uang kelebihan

pembayaran pajak


pada tanggal yang tidak

diketahui;

l. HAT menerima

pinjaman uang dari LF

sebesar

Rp1.000.000.000 yang

di transfer ke Rek

0101002238 an. CV H

dalam tujuh kali transfer

dari tanggal 24 Juni – 04

Juli 2015;

m. HAT mengembalikan

uang pinjaman kepada

LF sebesar

Rp950.000.000 pada 05

Oktober 2015 dan

belum dikembalikan


b. Gambaran Variabel

Variabel Kode Keterangan

Tindak Pidana Asal V.1.1 Korupsi

Profil Terlapor V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta

Jenis Transaksi V.3.2 Setor Tunai Via Teller

V.3.4 Tarik Tunai Teller

V.3.8 Transfer Via Internet Banking

V.3.11 Transfer Via RTGS

V.3.13 Pemindahbukuan Masuk

Instrumen transaksi V.4.1 Uang Tunai

V.4.8 Rekening Tabungan

Mata Uang V.5.1 IDR

Kelompok Industri V.6.1 Bank

Sumber Dana V.7.1 Yang Bersangkutan

V.7.2 Pihak Lain Dalam Negeri

Pihak Terkait V.8.5 Rekan Kerja

V.8.7 Profesional (Notaris)

Aset V.9.1 Uang Tunai

c. Pengenaan Delik

No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal

1 Pengadilan Negeri Ambon Korupsi Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

Pencucian Uang Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan

Pemberantasan TPPU



2 Pengadilan Tinggi Ambon Korupsi Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun





Pemberantasan TPPU

3 Mahkamah Agung Korupsi Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun





Pemberantasan TPPU


• Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer,

mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.

• Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan

menggunakan transaksi tunai.

• Transaksi pass by yakni sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer atau ditarik

tunai.

Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan

• Melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar dalam waktu yang berdekatan.

Dalam kasus ini 19 November 2014 sejumlah Rp2.000.000.000 dan 27 November

2014 sebesar Rp2.400.000.000


d. Skema Pencucian Uang

Gambar 14 Skema Pencucian Uang

dengan Tindak Pidana Asal Korupsi (1)

HAT

V2.2

Rekening Bank M

Di BI

RTGS

Rp54.000.000.000

V.3,11

V.6,2

S

(Supir Taksi langganan

HAT)

Bank B

No Rek 0140019984

V.5,3

HAT

Bank B

No Rek 00440792944

V.5,3

Pemindahbukuan

Sebanyak dua kali

Total Rp54.000.000.000

V.3,13

V.6,2

Transfer sebanyak dua kali

Total Rp54.000.000.000

V.6,2

Setoran Tunai

Rp7.600.000.000

Oleh CT

(Dir. PT PM)

V.6,2 Tarik Tunai sebanyak dua kali

Total Rp4.400.000.000

V.6,2

Transfer E-Banking dua kali

Total Rp50.000.000

V.3,8

V.6,2LA

Bank B

No Rek. 1880326275

V.5,3Uang Tunai

Rp250.000.000

V.4,1 Pinjaman

Rp1.000.000.000

V.6,2

Mengembalikan Pinjaman

Rp950.000.000

V.6,2

Uang Tunai

Rp.150.000.000

V.4,1

V.6,2

Dikembalikan

lagi melalui

Rp150.000.000

V.6,2

Memberi

Uang Tunai

Rp250.000.000

Kepada IR

V.4,1

V.6,2

PT PM

CV H

Milik

HAT

IR

Direktur Umum Bank M

V2.2

IT

Direktur Kepatuhan Bank

M

V2.2

LA

Notaris

V2.6

HAT

V2.2

Membeli tanah

Minta agar di-markup ®

Rp46,4 M jadi Rp54 M

(selisih Rp7,6 M)

IR

Direktur Umum Bank M

V2.2

Menyuruh

Mencari

Pemilik tanah

Untuk dibeli

Di Surabaya

Memberi persetujuan

Pembelian tanah di Surabaya

PRT

Kadiv Renstra dan Corsec

Bank M

FDS

Kadiv Umum dan Hukum

Bank M

Memerintahkan

pemindahbukuan

FDS


Bank M

Memberi

Uang tunai

Rp250.000.000

JSM

Kasub Perencanaan

Renstra dan Corsec

Bank M

Bank M

Rencana membuka

cabang di Surabaya

FDS


Bank M

Survei ke Surabaya

Melaporkan hasil survei

Vonis Pengadilan

HAT: 12 tahun penjara

IR: 10 tahun penjara

PRT: 6 tahun penjara

JSM: 5 tahun penjara


3.4.2. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (2)

Pengadilan dan

No. Putusan

: Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Smg

Terdakwa : FHA

Putusan Hakim : 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50.000.000 apabila pidana denda

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan

selama 3 (tiga) bulan.

Tanggal : 2 Agustus 2017

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

FHA merupakan Pegawai Negeri

Sipil dengan jabatan Pelaksana

Pemeriksa pada Subseksi Intelijen II

pada Seksi Penindakan dan

Penyidikan (P2) Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean TE. Dalam proses

impor, terdakwa juga bertugas

melakukan analisa atas transaksi

berjalan khususnya terhadap PIB

yang berdasarkan kategori Intelijen

mencurigakan atau patut dicurigai.

Terdakwa didakwa melakukan

Tindak pidana Korupsi dan

Pencucian Uang secara berlanjut.

Terdakwa telah meminta secara

sepihak atau menerima suap atau

hadiah dari beberapa pihak importir

atau kuasanya atau Perusahaan

Penyedia Jasa Kepabeanan (PPJK)

tersebut guna melancarkan proses

importasi barang. Berawal pada

bulan Juli 2015 SH mengurus proses

importasi barang yang mengalami

kelambatan proses di analizing poin

dengan bertemu dan bertanya

langsung kepada terdakwa.

Kemudian terdakwa sebagai

petugas dalam poin analisis

tersebut, menyatakan bahwa kalau

mau dipercepat, terdakwa meminta

uang “operasional”. Untuk

menyamarkan penerimaan uang

tersebut, terdakwa Meminta SH

untuk membuka rekening atas

nama SH untuk digunakan oleh

terdakwa dan uang disetor ke

rekening tersebut. Kemudian

terdakwa juga menerima uang dari

beberapa pihak importir atau

kuasanya atau Perusahaan Penyedia

Jasa Kepabeanan (PPJK). Uang hasil

tindak pidana tersebut sebagian

terdakwa tarik tunai, ditransfer ke

pihak lain, dan dibelikan alat

elektronik serta mobil.

Tindak Pidana Asal

Selama menjalankan tugasnya,

terdakwa meminta secara sepihak

atau menerima suap atau hadiah

dari beberapa pihak importir atau

kuasanya atau Perusahaan Penyedia

Jasa Kepabeanan (PPJK) tersebut,

yakni:


a. SH (pemilik PT. AMJ), setiap

bulan mentransfer uang

sebesar Rp5.000.000, dengan

total Rp53.600.000

b. PDH (pemilik PT. GAP

Logistic). Ia mengirim uang

dalam kurun 2015 - 2016

sampai dengan total

Rp12.500.000;

c. S, pegawai PT. MP yang

bergerak di bidang usaha

PPJK di pelabuhan TE. Ia

mentransfer setiap bulan

yang berlangsung sejak bulan

Desember 2015 hingga bulan

Oktober 2016 (13 bulan)

dengan total uang sebesar Rp

72.500.000;

d. TS, Manajer PT. DS yang

bergerak di bidang Ekspedisi

Muatan Kapal Laut (EMKL)

termasuk ekspor/impor

melalui pelabuhan TE

Semarang. Ia mentransfer per

bulannya sekitar

Rp25.000.000 – Rp35.000.000

yang berlangsung sejak

tanggal 18 Agustus 2015

sampai bulan 14 Oktober

2016 mencapai total sebesar

Rp 611.450.000,;

e. PT. K melalui N sejak 19

Februari 2016 s.d 04 Oktober

2016 mentransfer mencapai

total Rp 70.500.000;

f. AS, Pegawai / Koordinator

Lapangan PT. SNT yang

bergerak di bidang Ekspedisi

Muatan Kapal Laut (EMKL). Ia

selama Maret sampai

September 2016 telah

mentransfer uang sejumlah

total Rp 43.300.000;

g. CV. JS dan CV. JA yang

melakukan usaha jasa

clearance ekspor-impor ban

di pelabuhan TE.

h. Pihak lainnya dengan total

Rp2.417.775.000 yang seluruh

atau setidaknya sebagian dari

itu patut diduga atau

merupakan pungutan di luar

biaya yang sah dalam

pengurusan atau proses

importasi barang-barang

yang berhubungan dengan

terdakwa selaku Pelaksana

Pemeriksa;


1. Dengan maksud

menyamarkan atau

menyembunyikan

penerimaan uang tersebut,

berinisiatif menyuruh SH

untuk membuka rekening

atas nama SH untuk

digunakan oleh terdakwa dan

uang disetor ke rekening

tersebut. Kemudian SH

membuka rekening Bank

BANK C, lalu buku tabungan

dan kartu ATM atas nama SH

tersebut terdakwa kuasai

sehingga terdakwa dapat

menggunakannya. Terdakwa

juga menempatkan

penerimaan-penerimaan

uang pungutan atau biaya

tidak sah yang terdakwa

minta dari pihak importir atau

kuasanya atau Perusahaan

Penyedia Jasa Kepabeanan

(PPJK) yang mengurus

importasi barang di Pabean

TE Semarang.

2. Uang yang disita adalah 1,2

miliar (sisa saldo) sedangkan


yang lain dipergunakan

terdakwa untuk kebutuhan

sehari-hari.

3. Ada uang sebesar

Rp100.000.000 yang

merupakah hasil penjualan

mobil tahun 2016.

4. Terdakwa juga telah

membelanjakan sebagian

melalui transfer via ATM ke

Giro untuk pembelian 5 (lima)

unit PC senilai Rp55.115.000

(lima puluh lima juta seratus

lima belas ribu rupiah)

tanggal 16 September 2015.

5. Sebagian uang tersebut, telah

terdakwa cairkan atau pun

terdakwa alihkan, baik

didebet dengan cara tarik

tunai atau didebet ke

rekening orang atau pihak lain

yakni :

a. Beberapa kali transaksi

debet (D) ke BGP total

senilai Rp671.550.000;

b. DRJ total senilai

Rp407.500.000;

c. AA total senilai

Rp249.600.000;

d. RK total senilai

Rp81.350.000;

e. NTA total Rp50.000.000

;

f. DQA total senilai

Rp34.100.000;

g. Z total senilai

Rp9.000.000;

h. BS senilai Rp12.000.

000;

i. NBS senilai

Rp1.050.000;

j. Tarik tunai Rp513.000.

000.

Sehingga aliran transaksinya

menjadi sulit diketahui atau

terlacak.




Profil Terdakwa V.2.3 PNS/ASN (termasuk Pensiunan)

Jenis Transaksi V.3.2 Setor Tunai via Teller

V.3.3 Tarik Tunai via ATM

V.3.6 Transfer via ATM

V.3.15 Pemindahbukuan langsung

Instrumen Transaksi V.4.4 Rekening Tabungan

Mata Uang V.5.1 IDR


Sumber Dana V.7.2 Pihak lain di dalam negeri

Pihak Terkait V.8.8 Pihak lain/perantara

Aset TPPU V.9.1 Uang Tunai

V.9.16 Alat elektronik


c. Pengenaan Delik


1 Putusan Pengadilan Negeri

Semarang Nomor

41/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Smg

Korupsi dan

Pencucian Uang

Pasal 11 Undang-undang nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan

Undang-undang nomor 20 Tahun

2001 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHP, Pasal 4 Undang-Undang


Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP,




• Dana hasil tindak pidana ditransfer ke beberapa rekening pihak lain atau keluarga,

seperti istri, adik kandung, dan orang tua (structuring).

Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan

• Pengguna jasa menerima beberapa transfer dari pihak lain yang diketahui

merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang importasi, padahal

tidak diketahui dengan jelas hubungan pengguna jasa dengan perusahaan-

perusahaan tersebut.





FHA

Analis Bea dan

Cukai

V.2.3

Pihak lainnya

V.6.2CV JA

Dan

CV JS

V.6.2

Rp. 53,6 juta

V.3.1Rp. 12,5 juta

V.3.1

Rp. 611,45 juta

V.3.1

Rp. 70,5 juta

V.3.1

Rp. 43,3 juta

V.3.1

Rp. 72,5 juta

V.3.1

?

Rp. 2,4 M

V.3.1

BGP

V.7.7

DQA

V.7.7

DR

V.7.7AA

V.7.7RK

V.7.7

NT

V.7.7

Z

V.7.7BS

V.7.7NBS

V.7.7

Tarik

Tunai

5 unit PC

V.8.14

Rp. 671,55 juta

V.3.11

Rp. 249,6 juta

V.3.11

Rp. 34,1 juta

V.3.11Rp. 50 juta

V.3.11

Rp. 81,35 juta

V.3.11

Rp. 1,05 juta

V.3.11

Rp. 12 juta

V.3.11

Rp. 407,5 juta

V.3.11

Rp. 9 juta

V.3.11

Rp. 513 juta

V.3.2

Rp100

juta

V.8.1

dijual

SH

Pemilik PT AMJ

V.6.2 PDH

Pemilik PT GAP

V.6.2

TS

Manajer PT DS

V.6.2

N

PT K

V.6.2

AS

Pegawai/korlap

PT SNT

V.6.2

S

Pegawai PT MP

V.6.2

Melakukan pungli

Untuk memperlancar

Kepengurusan dokumen impor

SH

Pemilik PT AMJ

V.6.2

Menyuruh membuka rekening baru

Untuk dipinjam

Rek.SH

Dikuasai FHA

Untuk Menampung

PUNGLI

PERUSAHAAN PENYEDIA JASA KEPABEANAN (PPJK)


3.4.3. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (3)

Pengadilan dan

No. Putusan

: Pengadilan Negeri Palembang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg

Terdakwa : DPS

Putusan Hakim : 5 tahun penjara dan denda Rp50.000.000(Lima Puluh Juta Rupiah)

dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana

kurungan selama 3 (Tiga) bulan.

Tanggal : 20 Maret 2017

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

DPS adalah Direktur Komersil PT EBI

berdasarkan RUPSLB PT EBI tanggal

14 Desember 2011. DPS didakwa

telah melakukan beberapa

perbuatan yang harus dipandang

sebagai perbuatan yang berdiri

sendiri sehingga merupakan

beberapa kejahatan yaitu berupa

perbuatan menempatkan,

mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan,

menghibahkan, menitipkan,

membawa keluar negeri, mengubah

bentuk, menukarkan dengan atau

uang atau surat berharga atau

perbuatan lain atas harta kekayaan

yang diketahui atau patut


pidana dengan tujuan

menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul harta.

Akibat perbuatan DPS

menguntungkan diri sendiri

menimbulkan kerugian negara

sebesar Rp1.730.064.473 (Satu

miliar tujuh ratus tiga puluh juta

enam puluh empat ribu empat ratus

tujuh puluh tiga rupiah). Perbuatan

DPS berhubungan dengan kegiatan

Penyaluran Kredit Program

Kemitraan Peningkatan Pendapatan

Pembudidayaan Ikan melalui

Farming Management di Kabupaten

MR dan Kota L yang dikelola oleh

Small Medium Enterpreneurship and

Social Responsibility PT. P (Persero)

Tahun 2011.

Tindak Pidana Asal

DPS baik bertindak sendiri-sendiri

maupun secara bersama-sama

dengan ISS selaku Ahli Utama

Pemulihan Kredit, Partnership &

Community, DYE selaku Direktur

Utama PT. EBI dan MRB selaku

Direktur Keuangan dan SDM PT.

SHS melakukan penyalahgunaan

kegiatan Penyaluran Kredit Program



Farming Management di kabupaten

MR dan Kota L yang dikelola oleh

Small Medium Enterpreneurship and

Social Responsibility PT. P (Persero) .

Pada Oktober sebanyak 30

kelompok tani mengikuti kegiatan

Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) PT P (Persero)

Tahun 2009-2010, masing-masing

petani mendapatkan pinjaman


Sebesar Rp 71.500.000, namun

petani diminta untuk menyetorkan

Rp 28.275.000 kepada RDM atas

permintaan dari EFW dengan dalih

untuk pembelian belut dan pakan

belut, namun ternyata petani tidak

pernah mendapatkan pasokan

benih/pakan tersebut,

menyebabkan petani gagal

melakukan pembayaran angsuran

pinjaman karena sebagian dana

pinjaman telah digelapkan. Maka

saksi EFW meminta bantuan ISS

yang kemudian disepakati budi

daya belut akan dilakukan

pemulihan.

ISS, YS dan EFW bekerjasama untuk

membuat laporan seolah-olah para

petani eks budidaya belut memang

menginginkan untuk dilakukan

pemulihan.

Karena PT P tidak bisa langsung

bekerjasama dengan PT EBI karena

tidak memenuhi kualifikasi sebagai

lembaga penyalur, maka dibuat

administrasi seolah-olah pertamina

dengan PT SHS yang akan

menjalankan program pemulihan

budidaya belut.

PT P mentransfer dana kepada PT

SHS sebesar Rp6.750.000.000,

kemudian disalurkan kepada para

mitra binaan region II Sumbagsel

yang mana khusus untuk 3 korwil di

Kabupaten MR telah disalurkan

Rp1.730.064.473.

Karena buku tabungan para Korwil

berada dalam kekuasaan DPS

kemudian mendebetnya ke

rekening yang seolah-olah milik PT

EBI dan selanjutnya dana bantuan

tersebut diambil oleh DPS.


DPS menerima uang Sebesar

Rp1.730.064.473 setelah

mentransfer uang tersebut dari

rekening milik PT. EBI yang didebet

dari 3 rekening korwil yang

mendapatkan dana dari PT SHS

hasil dari program bantuan

pemulihan budidaya belut oleh PT

P.

Dari uang tersebut, terdakwa DPS

melakukan perbuatan yang

bertujuan untuk menyembunyikan

atau menyamarkan asal usul uang

yang diketahui atau patut diduga

hasil tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Membelanjakan/

membayarkan berupa:

a) 2 Unit mobil pick up

yang terdakwa beli di

show room Jakarta

Selatan sebesar

Rp150.000.000 per unit,

sehinga totalnya


b) 1 unit mobil yang di beli

di show room Jakarta

Selatan sebesar kurang

lebih Rp300.000.000

c) 1 unit sepeda motor


2. Dana tersebut digunakan

terdakwa untuk dana

talangan proyek-proyek lain

di PT EBI sebesar kurang lebih

Rp900.000.000

3. Ditempatkan ke dalam

penyedia jasa keuangan yaitu

pada rekening Bank N Cabang

L dengan Nomor Rekening

Bank N: 0239930710 yang

seolah-olah milik PT EBI dan

sebagian diambil untuk

dialihkan, dibelanjakan serta


dibayarkan oleh terdakwa

DPS untuk keperluan pribadi.

Bahwa terdakwa menempatkan

uang, mentransfer uang dan

mengalihkan untuk kegiatan

Penyaluran Kredit Program



Farmin Manajemen di Kabupaten

MR Kota L tersebut dengan cara

memerintahkan beberapa orang

yaitu:

a) K (Perguruan Tinggi

Bandung);

b) R;

c) A;

d) E;

e) Z;

f) CV. D;

g) NJ;

h) CV. NI;

i) MP;

j) G;

k) M, kota P;

Terdakwa DPS selaku direktur

komersil PT EBI telah mengetahui

atau setidaknya patut menduga

bahwa uang yang ditempatkan,

ditransfer ke rekening giro :

0239920710 yang seolah-olah milik

PT EBI tersebut adalah merupakan

transaksi keuangan mencurigakan

yang berasal dari tindak pidana

korupsi, karena uang yang

ditempatkan di dalam rekening

tersebut sejak periode dari bulan

Desember 2011 sampai dengan

Agustus 2012 tidak sesuai dengan

profil terdakwa sebagai Direktur

Komersil PT EBI yang mana dari gaji

terdakwa di PT EBI tersebut jumlah

penerimaan sah terdakwa DPS





Pihak Terlapor V.2.2 Pengusaha/Wirausaha

Jenis Transaksi V.3.4 Tarik tunai via teller

V.3.13 Pemindahbukuan langsung

Instrumen Transaksi V.4.1 Uang Tunai


Mata Uang V.5.1 IDR


V.6.15 Pedagang Kendaraan Bermotor

Sumber Dana V.7.2 Pihak Dari Dalam Negeri

Pihak Terkait V.8.5 Rekan kerja

V.8.6 Pihak lain yang tidak dikenal

Aset TPPU V.9.2 Mobil

V.9.3 Motor


c. Pengenaan Delik


1 Pengadilan Negeri Palembang Pencucian Uang Pasal 3 UU

Nomor 8 Tahun

2010




• Dana hasil tindak pidana ditransfer ke beberapa rekening pihak lain atau keluarga,

seperti istri, adik kandung, dan orang tua (structuring).

• Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan, atau

properti dengan menggunakan nama sendiri.


d. Gambaran Tipologi



Menyalurkan CSR kepada Mitra Binaan

Melalui PT SHS

Rp. 6.750.000.000,00

PT SHSPT P

2. Pemindahbukuan

Rp826.529.593

Rek. Giro

BANK N

Kota L

Tidak bisa langsung

Menyalurkan CSR

Rp5.019.935.527

Mitra binaan

lain

Seakan-

akan PT EF

ARDS K

Bank N Bank NBank N

1. Penyaluran kredit

Rp826.529.593

1. Penyaluran kredit

Rp602.444.1281. Penyaluran kredit

Rp301.090.752

MITRA BINAAN

REGION II

SUMBAGSEL

DPS

Buku tabungan

DS, AR, dan K

Dikuasai DPS

Seolah-olah

Para petani mitra binaan

Meminjam dana

Dari PT EF

3. Pemindahbukuan

Rp599.900.000

3. Pemindahbukuan

Rp824.900.000

3. Pemindahbukuan

Rp299.900.000

Rp300.000.000

Rp10.000.000

Rp300.000.000

Rp900.000.000

2 unit Daihatsu

Grand Max

1 unit Nissan

Terano

1 unit sepeda

motor Honda

Dana talangan

proyek

PT EF

2. Pemindahbukuan

Rp602.444.128

2. Pemindahbukuan

Rp301.090.752

Tarik Tunai 55x

23 Desember 2011-3 Agustus 2012

Total

Rp1.927.140.000

Di Bank N Syariah Jakarta Selatan

Bank N Melawai Raya

Bank N Tebet

Bank N PERG-TO

Bank N Fatmawati

Bank N Musi Palembang

Bank N Palembang

Berbagai

Rekening

Bank N

Pemindahbukuan 26x

23 Desember 2011-3 Agustus 2012

Total

Rp1.584.128.000

Di Bank N Syariah Jakarta Selatan

Bank N Melawai Raya

Bank N Tebet

Bank N Jatinegara

Bank N Senayan


3.4.4.Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi (4)

Pengadilan dan No.

Putusan

: Pengadilan Negeri Pontianak nomor 58/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Ptk

Terdakwa : ES

Putusan Hakim : 2 tahun 6 bulan dan denda Rp50.0000 (Lima puluh juta

rupiah) subsider 3 bulan

Tanggal : 9 Maret 2017

Tipologi ini disusun berdasarkan putusan

Pengadilan Negeri Pontianak nomor

putusan 58/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk

dengan terdakwa atas nama ES yang

didakwa atas korupsi dan pencucian uang.

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

ES terbukti secara sah dan bersalah

dalam kurun waktu bulan

September 2013 melakukan tindak

pidana korupsi, dalam hal ini ES

yang menjabat sebagai Tenaga Ahli

Manajemen Kabupaten (TAMK)

Kabupaten KH pada Program

Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan menerima sejumlah uang

dari F dan 19 orang lainnya terkait

pelaksanaan Program

Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan di 31 desa yang berada di

Kabupaten KH. Hasil dari korupsi

tersebut kemudian disebut hasil

Tindak Pidana, kemudian digunakan

untuk mendirikan CV. F atas nama

ES, membeli sejumlah aset

keuangan dan non keuangan, dan

menggunakan uang hasil Tindak

Pidana untuk keperluan pribadi.

Tindak Pidana Asal

ES didakwa melakukan tindak

pidana korupsi berkaitan dengan

tugas dan jabatan ES selaku Tenaga

Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)

Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan Kabupaten

KH Tahun 2013 sesuai dengan

putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri

Pontianak Nomor : 21 / Pid.Sus / TP.

Korupsi / 2015 / PN.PTK tanggal 20

Agustus 2015 atas nama ES

pada bulan Agustus diangkat

sebagai Tenaga Ahli Manajemen

Kabupaten (TAMK) Kabupaten KH

pada Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan di 31 (tiga

puluh satu) desa yang berada di

Kabupaten KH, pada kurun waktu

bulan September 2013 sampai

dengan bulan Maret 2014 dalam

menjalankan tugasnya, telah

menerima uang sejumlah

Rp366.960.000 (tiga ratus enam

puluh enam juta sembilan ratus

enam puluh ribu rupiah) dari F

melalui penyetoran ke rekening

Bank M nomor : 900-00-1698441-2

atas nama ES pada tanggal 28


Januari 2014 dan menerima sebesar

Rp563.040.000 (lima ratus enam

puluh tiga juta empat puluh ribu

rupiah) dari 19 (sembilan belas)

orang yang bertugas sebagai

Fasilitator Teknik (FT) dan Fasilitator

Pemberdayaan (FM) secara cash /

tunai sejak bulan September 2013

sampai dengan Maret 2014 terkait

pelaksanaan Program Pembangu

nan Infrastruktur Pedesaan di 31

(tiga puluh satu) desa yang berada

di Kabupaten KH.


ES menerima beberapa kali hasil

korupsi lewat rekening pribadinya.

Rincian dari aliran hasil tindak

pidana asal adalah sebagai berikut:

a. ES membuka tabungan di

Bank M cabang Ngurah Rai

Pontianak Nomor Rekening

900-00-168441-2 a.n. ES

dengan rincian sebagai

berikut:

1. Tanggal 3 Oktober 2013

dengan setoran awal

sebesar Rp 1.000.000

2. Tanggal 4 Oktober

2013, transaksi keluar

dari rekening tersebut

sebesar Rp 200.000 (

dua ratus ribu rupiah)

transfer ke sesama Bank

M,

3. Pada periode Oktober

2013 terdapat sejumlah

transaksi berupa

pembelian Voucher

Pulsa sebanyak 5 kali

transaksi sebesar Rp

300.000 ( tiga ratus ribu

rupiah ).

4. Pada 28 Januari 2014,

dalam menjalankan

tugasnya, telah

menerima uang

sejumlah

Rp366.960.000 dari F

5. Pada periode

September 2013 sampai

dengan maret 2014 ES

menerima sebesar

Rp563.040.000 dari 19

orang yang bertugas

sebagai Fasilitator

Teknik (FT) dan

Fasilitator

Pemberdayaan (FM)

secara tunai terkait

pelaksanaan Program

Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan

di 31 (tiga puluh satu)

desa yang berada di

Kabupaten KH.

6. Tanggal 07 Februari

2014 ES melakukan

pemindahbukuan untuk

pembukuan Polis AXA

Bank M sebesar Rp

50.000.000 (lima puluh

juta rupiah) dan

deposito Bank M


(lima puluh juta rupiah)

b. Terdapat aliran dana masuk

pada rekening no.

0312548590 atas nama Edi

Sasrianto, ST dari BANK N

Kantor Cabang Utama

Pontianak dibuka pada

tanggal 3 Oktober 2013,

dengan transaksi rekening

berupa :

1. Tanggal 28-10-2013

Sebesar Rp 5.000.000


Dari Rekening dengan

Nomor Kartu

4097662191969636.-

2. Tanggal 29-10-2013


Dari Rekening An. BUD

Nomor Rekening

264906762.

3. Tanggal 28-10-2013


4. Tanggal 30-10-2013

Sebesar Rp 8.000.000 ke

Rekening Nomor

7101044321508

5. Tanggal 30-10-2013

Sebesar Rp 500.000 ke

rekening An. INE Nomor

236074984

6. Tanggal 31-10-2013

sebesar Rp 8.000.000 Ke

rekening An. TOTO

Nomor 270511506

Besaran dari seluruh

transferan dari Rekening

PT.SIM di BANK O HW juga

melakukan transfer dari

BANK O a.n PT SIM ke

rekening pribadi atas

namanya dan atas nama LR,

rincian rekening-rekening

adalah:

1. BANK AG No. Rek 0222-

02907-00407 a.n HW

2. BANK P No. Rek 0-

350092-005 a.n HW


1101341 a.n HW

4. BANK I No. Rek 3000-

1596-34 a.n LR

c. HW dari tahun 2003-2009

juga membeli beberapa harta

bergerak dan tidak bergerak,

rincian pada setiap tahunnya


- Bahwa ES melakukan

transaksi penarikan

tunai melalui teller dan

ATM serta melakukan

transaksi transfer dari

Bank R ke bank yang

lain;

- Bahwa dari hasil

pembukuan rekening

No 03471-01-000673-

50-6 atas nama EDI

SASRIANTO dari unit

Bank R Jeruju Pontianak

tanggal 04 November

2013 terdapat transaksi

yang dilakukan oleh ES

yaitu :

1. Transfer sebesar

Rp 1.000.000

merupakan

transaksi transfer

keluar melalui

rekening Bank R

ke rekening

tujuan bank lain

yang termasuk

dalam jaringan

himpunan ATM

bersama

(HIMBARA).

2. Transfer sebesar

Rp 5.000.000

merupakan

transaksi transfer

masuk melalui

rekening bank lain

yang termasuk

dalam jaringan

Himpunan ATM

bersama

(HIMBARA) ke

rekening Bank R.

3. SA ATM

Withdrawal


adalah penarikan

tunai melalui

teller tanpa buku

tabungan .

4. SA Cash Dep

NoBook adalah

penyetoran tunai

melalui teller

tanpa buku

tabungan.

5. Transfer sebesar

Rp 4.000.000,

merupakan

transaksi transfer

keluar melalui

rekening Bank R

ke rekening

tujuan bank lain

yang termasuk

dalam jaringan

himpunan ATM

bersama (Him

bara).

6. Transfer sebesar

Rp5.000.000 me

rupakan transaksi

transfer masuk

melalui rekening

Bank Lain yang

termasuk dalam

jaringan himpu

nan ATM bersama

(Him bara).



Tindak Pidana Asal 1.1 Korupsi

Pihak Terlapor 2.6 Profesional

Jenis Transaksi 3.2 Setor Tunai via Teller

3.17 Pembelian Produk Investasi

3.19 Pembelian Polis Asuransi

Instrumen Transaksi 4.1 Uang Tunai

4.1 Deposito

4.8 Rekening Tabungan

Mata Uang 5.1 IDR

Kelompok Industri 6.1 Bank

6.3 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi

6.15 Pedagang Kendaraan Bermotor

Sumber Dana 7.2 Pihak lain di dalam negeri

Pihak Terkait 8.4 Keluarga Semenda

8.5 Rekan Kerja

Aset TPPU 9.3 Motor

c. Pengenaan Delik

No Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana

Pasal

1 Pengadilan Negeri

Pontianak

Korupsi Pasal 5 Jo Pasal 6 huruf b Jo Pasal 35 Ayat (3)

UU RI Nomor 46 Tahun 2009

Pencucian

Uang

Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010



• Pembelian aset dan barang-barang mewah seperti mobil, tanah, bangunan, dan

properti dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain.



• Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan hasil usaha yang sah (mingling).

• Penempatan pada produk bernilai investasi seperti deposito berjangka, polis

asuransi (unit link), forex.




ES

Pembuatan CV F A.n. ES

DepositoRp 50,000,000.

00V.5.1

Polis Asuransi

V.5.7

Kamera Nikon

Oppo

Suzuki Satria FU

V.10.3

AW

Rp 50,000,000.00

Rp 10,000,000.00

Rp 15,000,000.00

Rp 50,000,000.00

Rp 3,500,000Rp 12,250,000.00

F

Rp 366,960,000.00

Setor Tunai

V.3.2

(28 Jan 2014)

19 Orang Fasilitator Teknik

(FT) dan Fasilitator Pemberdayaan

(FM)

Rp 563,040,000.00

Tunai (Sept 2013 – Maret 2014)

APBN

Anggaran PPIP untuk 31 Desa

@ Rp 250,000,000

Pungutan Liar

Dipotong 12% atau Rp 30,000,000.00

untuk masing-masing Desa oleh ES


Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi

Dari kasus-kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana korupsi yang terdiri dari 9

kasus, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel terkait

• Jenis profil terlapor yang paling banyak muncul adalah pengusaha/wiraswasta.

• Produk keuangan yang paling banyak digunakan adalah rekening tabungan.

• Jenis transaksi yang paling banyak dilakukan adalah setor tunai via teller.

• Mata uang yang paling banyak digunakan adalah Rupiah.

• Kelompok industri yang paling banyak digunakan adalah bank.

• Sumber dana yang paling banyak terkait adalah pihak lain di dalam negeri.

• Pihak terkait yang paling sering muncul adalah rekan kerja.

• Aset TPPU yang paling banyak muncul adalah uang tunai dan motor.

• Variabel yang unik antara lain transfer via RTGS, transaksi uang tunai antar

para pihak, pembelian polis asuransi, dan pembelian produk investasi.

2. Tipologi terkait

• Tipologi yang paling banyak muncul adalah penggunaan rekening atas nama

orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan

transaksi hasil tindak pidana.

• Tipologi yang unik antara lain:

✓ pembelian aset menggunakan mata uang asing secara tunai dari

pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan

aset dari hasil kejahatan;

✓ pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah,

bangunan, atau properti dengan menggunakan nama sendiri; dan

✓ dana ditransfer dulu ke rekening lain lalu ditransfer kembali ke

rekening sumber (u-turn).

3. Jumlah subvariabel tidak berbanding lurus dengan berat ringannya pengenaan

pidana (hukuman).

4. Hukuman paling tinggi dari kasus korupsi adalah 12 tahun yaitu kasus HAT. Menurut

identifikasi kami, faktor yang menjadi pemberat hukuman pada kasus HAT adalah

kasus tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, terjadi di bank daerah, dan

dapat mengancam integritas sistem perbankan.



PERPAJAKAN


3.4.5. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Perpajakan

Pengadilan dan

No. Putusan

: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

289/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Terdakwa : AH

Putusan Hakim : Perpajakan: 2 tahun 6 bulan dan Rp 246.829.696.552 (2 kali jumlah

kerugian Negara)

Pencucian Uang: 4 tahun 6 bulan dan denda Rp1.000.000.000 (satu

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti

dengan pidana penjara selama tiga bulan

Tanggal : 8 Januari 2018

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

AH adalah seorang wiraswasta yang

merupakan Direktur Utama dari PT

LPS yang bergerak di bidang

perdagangan tekstil. AH didakwa

telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak

pidana pencucian uang yang

berasal dari tindak pidana

perpajakan. Hasil tindak pidana

perpajakan yang diterima oleh AH

merupakan hasil kejahatan yang

dilakukan oleh AH kepada beberapa

perusahaan lainnya. Proses ini

berlangsung semenjak tahun 2008

hingga tahun 2014 dengan

melibatkan beberapa rekening milik

pribadi AH maupun milik pihak

terkait lainnya.

Tindak Pidana Asal

AH sebagai orang yang melakukan

tindak pidana di bidang perpajakan

secara bersama-sama dan berlanjut

dengan cara menggunakan atau

menerbitkan faktur pajak yang tidak

berdasarkan transaksi sebenarnya

(TBTS). Total nilai faktur pajak TBTS

yang dijual oleh AH kepada 7

perusahaan pengguna faktur pajak

adalah sebesar Rp123.414.513.244.

Dari total nilai tersebut AH

memperoleh keuntungan sebesar

Rp49.148.707.679. Dalam menerima

hasil dari tindak pidana perpajakan

ini, sebagian besar transaksi dari

para pengguna faktur pajak TBTS

dilakukan menggunakan uang tunai

sesuai dengan permintaan AH, lalu

sebagian lagi transaksi pembayaran

uang pengurusan pajak tersebut

dilakukan melalui tiga rekening atas

nama pribadi AH di Bank P No. Rek

0922008877 dan rekening Bank C

dengan No. Rek 6030159681, serta

rekening Bank M dengan No. Rek.

1280002147731.


AH menerima beberapa kali uang

tunai dan juga menerima beberapa

transaksi transfer uang dari hasil

tindak pidana perpajakan yang

berasal dari beberapa pihak terkait

dan kemudian digunakan untuk


kepentingan dari AH dan pihak

lainnya. Rincian dari aliran yang

diduga merupakan hasil tindak

pidana perpajakan tersebut adalah

sebagai berikut:

i. Penerimaan hasil

tindak pidana

perpajakan melalui

transaksi uang

tunai dari pihak PT

PK selama tahun

2013 dan 2014

dengan total Rp

70.024.085.700.

Dari uang tersebut

kemudian AH mem

belanjakan uang

untuk membeli ken

daraan atau aset

lainnya mengguna

kan identi tasnya

ataupun identitas

kerabat dekat serta

modus lain yang

AH gunakan yaitu

meminta kepada

pihak lain untuk

menyetorkan uang

ke dalam rekening

AH untuk selanjut

nya digunakan

oleh AH.

b. Penerimaan hasil tindak

pidana perpajakan selanjut

nya melalui transaksi uang

dari pihak PT KPL dengan total

senilai Rp 144.569.748. Dari

uang tersebut kemudian AH

membelanjakan uang untuk

membeli kendaraan atau aset

lainnya serta meminta kepada

pihak lain untuk menyetorkan

uang ke dalam rekening AH

untuk selanjutnya digunakan

oleh AH.

c. Penerimaan hasil tindak

pidana perpajakan

selanjutnya melalui transaksi

uang dari pihak PT ABA

dengan total senilai Rp

764.338.375. Dari uang

tersebut kemudian AH



lainnya dengan mengguna

kan identitas dirinya ataupun

identitas kerabat dekat lain

serta meminta kepada pihak

lain untuk menyetorkan uang

ke dalam rekening AH untuk

selanjutnya digunakan oleh

AH.

d. Penerimaan hasil tindak

pidana perpajakan melalui

transaksi uang tunai dari

pihak PT AGS selama tahun

2006 sampai dengan tahun

2013 dengan total senilai Rp

2.322.513.474. Dari uang




lainnya menggunakan identi

tasnya ataupun identitas

kerabat dekat serta modus

lain yang AH gunakan yaitu

meminta kepada pihak lain

untuk menyetorkan uang ke

dalam rekening AH untuk


AH.


e. Penerimaan hasil tindak

pidana di bidang perpajakan

melalui transaksi uang tunai

dari pihak PT MM Bank M

dalam kurun waktu 2010

sampai dengan 2014 dengan

total nilai mencapai Rp

165.715.950. Dari uang


menggunakan untuk

keperluan pribadinya seperti

membelanjakan kendaraan,

apartemen dan aset lainnya

baik menggunakan identitas

dirinya maupun kerabat

dekatnya. AH sering

menyuruh pihak lain untuk

menyetorkan uang tunai ke

dalam rekening AH untuk


AH.

f. Penerimaan hasil tindak

pidana perpajakan melalui

transaksi uang tunai dan

transfer dari pihak PT NET

dalam kurun waktu 2008

sampai dengan 2011 dengan

total senilai Rp 1.497.278.756.

Dari uang tersebut kemudian

AH gunakan untuk membeli

aset memakai identitasnya

dan identitas kerabat dekat.

Selain itu AH meminta pihak

lain untuk menyetor uang

tunai ke dalam rekening AH

untuk selanjutnya digunakan

oleh AH.

g. Penerimaan selanjutnya

dilakukan melalui rekening

atas nama AH di BANK C dari

PT AW selama kurun waktu 3

tahun. Rekening ini juga

digunakan untuk menerima

hasil tindak pidana

perpajakan dari beberapa

pihak terkait. Total transferan

yang masuk ke rekening atas

nama AH dari PT AW adalah

50% dari jumlah transaksi Rp

3.800.000.000 yaitu sekitar

senilai Rp 1.800.000.000. dari

uang tersebut kemudian AH

gunakan untuk membeli aset

memakai identitas dirinya dan

identitas kerabat dekat serta

dipakai untuk keperluan

pribadinya.



Tindak Pidana Asal 1.22 Perpajakan

Pihak Terlapor 2.2 Wiraswasta

Jenis Transaksi 3.2 Setor Tunai via Teller

Instrumen transaksi 4.1 Uang Tunai


Mata Uang 5.1 IDR


6.14 Perusahaan Properti

6.15 Pedagang Kendaraan Bermotor




Pihak Terkait 8.1 Suami/istri

8.2 Anak

8.6 Pihak lain yang tidak dikenal

Aset TPPU 9.1 Uang Tunai

9.2 Mobil

9.6 Rumah

9.7 Apartemen

9.12 Tanah dan bangunan

c. Pengenaan Delik

No Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana

Pasal

1 Pengadilan

Negeri Jakarta

Selatan

Perpajakan Pasal 39 A huruf a Jo pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor

6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan

UU 16 tahun 2009

Pencucian

Uang

Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010


(Informasi dari siaran pers Direktorat Jenderal Pajak6)

• Penggunaan pihak lain/perantara dalam transaksi keuangan sehingga pelaku dapat

terhindar dari pelacakan transaksi. Pelaku bertindak sebagai beneficial owner. AH

seringkali meminta karyawannya untuk melakukan setor tunai.


menggunakan transaksi tunai. AH sering melakukan pembayaran secara tunai dalam

jumlah yang cukup besar dalam rangka pembelian aset berupa tanah dan

bangunan, bahkan pernah melakukan pembayaran per hari secara tunai di atas Rp1

miliar.

• Penempatan pada produk investasi seperti deposito berjangka, polis asuransi (unit

link), forex. AH juga melakukan setoran tunai dan transfer dalam rangka investasi di

perusahaan milik orang lain dan secara tidak langsung mengambil alih kepemilikan

perusahaan tersebut.

• Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan uang hasil usaha yang sah

(mingling). Rekening AH tempat penampungan hasil penjualan faktur pajak Tidak

Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) tersebut juga digunakan AH untuk

6http://www.pajak.go.id/sites/default/files/SP-%2002%20Penerbit%20Faktur%20

Pajak%20Fiktif%20Divonis%20Pidana%20TPPU%20%28FINAL%29_0.pdf

http://www.pajak.go.id/sites/default/files/SP-%2002%20Penerbit%20Faktur


menampung sebagian kecil hasil usahanya yaitu distributor/pedagang kain dalam

rangka menyamarkan hasil tindak pidana.

• Untuk beberapa aset tanah dan bangunan yang dibeli, AH merenovasi atau

merubah bentuk aset tersebut menjadi lebih bagus dan lebih produktif seperti

menjadikan kos-kosan, kantor dan sebagainya dan hasilnya digunakan untuk

keperluan pribadi.

• Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan dan

properti dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain. Aset-aset berupa harta

bergerak dan tidak bergerak yang dibeli tersebut kemudian kepemilikannya oleh AH

diatasnamakan dirinya sendiri maupun atas nama istri dan anak-anaknya.

Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan

(Informasi dari siaran pers Direktorat Jenderal Pajak)

• Transaksi setor tunai dalam mata uang Rupiah, kemudian melakukan penarikan

tunai dalam mata uang Dolar AS.




dengan Tindak Pidana Asal Perpajakan

MN

V.8.1

RR

V.8.2

AH

V.2.2

Rek Bank B No

6030159681

Rek M No

1280002147731

Rumah

V.9.6

Semua a.n. Orang lain

Apartemen

V.9.7

A.n. AH dan NR (istri AH)

Mobil

V.9.2

5 a.n. Orang lain, 1 a.n.

AH

Rumah Toko/Ruko

V.9.5

A.n. Orang lain

Motor Harley

V.9.3

A.n. Orang lain

Tanah dan Bangunan

V.9.12

9 a.n. Orang lain, 4

a.n. AH

PT PK

PT KPL

PT

ABA

PT AGS

PT

MM PT

NET

PT

AD

Memberi

uang tunai

dan transfer

Total Senilai Rp

70.024.085.700

Memberi

uang tunai

dan transfer

Total Senilai Rp

144.569.748

Memberi uang tunai

dan transfer

Total Senilai Rp

764.338.375

Memberi uang tunai

dan transfer

Total Senilai Rp

2.322.513.474

Memberi uang tunai

dan transfer

Total Senilai Rp

165.715.950

Memberi

uang tunai

dan transfer

Total Senilai Rp

1.497.278.756

Memberi uang tunai

dan transfer

Total Senilai Rp

1.800.000.000

Karyawan AH

MN dan RR

Memberi tunai

Kepada AH


Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana

Perpajakan

Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana perpajakan (1 kasus), dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel terkait

• Variabel yang unik adalah perusahaan properti.

2. Tipologi terkait

• Tipologi yang unik adalah merenovasi atau merubah bentuk aset menjadi

lebih bagus dan lebih produktif seperti menjadikan kos-kosan, kantor dan

sebagainya dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi.

• Dalam kasus AH, AH melakukan setor tunai dalam mata uang Rupiah,

kemudian melakukan penarikan tunai dalam mata uang Dolar AS.



NARKOTIKA


3.4.6. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (1)

Pengadilan dan

No. Putusan

: Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 831/Pid.Sus/2017/PN.Sda

Terdakwa : LLT

Putusan Hakim : 1 tahun 6 bulan dan denda Rp25.000.000 (dua puluh lima juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Tanggal : 28 November 2017

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

Terdakwa LLT sebelumnya pernah

dihukum pada tahun 2001 dalam

perkara narkotika dan divonis 4

tahun penjara. Terdakwa kemudian

pada tanggal 21 November 2016

ditangkap kembali oleh Penyidik

Badan Narkotika Nasional Provinsi

(BNNP) Jawa Timur dalam perkara

narkotika dengan barang bukti

narkotika jenis ekstasi. Perkara

tindak pidana narkotika tersebut

disidangkan dalam berkas terpisah

dan disidangkan pada Pengadilan

Negeri Surabaya. Persidangan

perkara tindak pidana pencucian

uang dilaksanakan pada Pengadilan

Negeri Sidoarjo mengingat

banyaknya saksi yang berdomisili di

Sidoarjo. Terkait tindak pidana

pencucian uang, terdakwa telah

divonis bedasarkan pada dakwaan

alternatif Kedua Primair yang

menyatakan terdakwa terbukti

melanggar pasal 3 UU RI No. 8

Tahun 2010 Tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan telah divonis

pidana penjara 1 tahun 6 bulan

serta denda Rp 25.000.000 subsider

1 bulan pidana penjara.


Dalam melakukan bisnis narkotika, Terdakwa LLT menggunakan rekening Terdakwa dan juga rekening milik orang lain untuk keperluan pembayaran transaksi narkotika. Adapun nomor rekening yang terdakwa gunakan untuk bisnis narkotika antara lain : • Rekening Bank C nomor

1210001952, 1210123284, 1211114334, 1211137911 atas nama IIC

• Rekening Bank C nomor 1210123152, 1211137814 atas nama OM

• Rekening Bank C nomor 7260233143 atas nama LLT.

Sumber dana Terdakwa LLT berasal dari transferan pembayaran narkotika oleh anak buahnya yang antara lain dari : • EN: menguasai beberapa

rekening yaitu rekening Bank C nomor 6170370897 an Eko Novianto, rekening Bank C nomor 6170426965 an YYA, dan rekening Bank C nomor 6710117363 a.n. AA.

• LA: menguasai rekening Bank C nomor 3161409853 an LA.

• AM: menguasai beberapa rekening yaitu rekening Bank C nomor 3343999000 a.n. AS, dan rekening Bank C nomor 2000304339 a.n. TW.


Adapun aliran dana yang terdeksi pada rekening tersebut terkait transaksi narkotika oleh terdakwa

selama periode 2014-2016 adalah sebagai berikut :

Rekening

Penerima

Sumber Dana Pola

Pemindahan

dana

Jumlah (Rp) Penggunaan

Dana

Rekening BANK

C 1210001952

IIC

Rekening BANK C

6170370897 a.n.

EN

Transfer 92,5000.- Pembayaran

Narkotika oleh

EN

Rekening BANK C

6170426965 a.n.

YYA

Transfer 17300.- Pembayaran

Narkotika oleh

EN

Rekening BANK

C 1210123284

a.n. IIC

Rekening BANK C

6170370897 a.n.

EN


Narkotika oleh

EN

Rekening BANK C

3161409853 a.n.

LA


Narkotika oleh

LA

Rekening BANK C

6170426965 a.n.

YYA


Narkotika oleh

EN

Rekening BANK

C 1210123152

a.n. OM

Rekening BANK C

3343999000 a.n.

AS


Narkotika oleh

AM

Rekening BANK C

2000304339 a.n.

TW


Narkotika oleh

AM

Rekening BANK C

6170370897 a.n.

EN


Narkotika oleh

EN

Rekening BANK C

6170426965 a.n.

YYA


Narkotika oleh

EN

Rekening BANK

C 1211137814

an OM

Rekening BANK C

6170370897 a.n.

EN


Narkotika oleh

EN

Rekening BANK C

6710117363 a.n.

AA


Narkotika oleh

EN

Keuntungan selama terdakwa LLT menjalankan bisnis narkotika dibelanjakan kedalam bentuk aset, disimpan dalam tabungan

dan deposito dengan rincian sebagai berikut: ▪ 1 (satu) unit mobil

secara tunai senilai Rp400.000.000.


▪ Renovasi 1 (unit) rumah milik Ayah terdakwa sebesar Rp 200.000.000

▪ Uang yang disimpan dalam deposito, antara lain: ✓ Deposito Bank M

nomor rekening: 143-02-0445175-9 atas nama HTK jumlah Rp 1.000.000.000 yang berumber dari transfer oleh terdakwa LLT

✓ Deposito Bank Bank C nomor rekening : 1210485313 atas nama HTK jumlah Rp 2.000.000.000, dengan perincian

uang sebesar Rp 1.000.000.000 adalah milik HTK, dan uang sebesar Rp 1.000.000.000 adalah milik Terdakwa LLT yang Terdakwa titipkan ke saudara Terdakwa yang bernama HTK.

Selain harta yang telah disebutkan di atas, terdakwa diketahui telah melakukan penarikan tunai atas uang hasil tindak pidana narkotika yang berada pada rekening Bank C nomor 1210123152 atas nama OM sebanyak 9 kali dengan jumlah keseluruhan Rp2.190.000.000 .

b. Pengenaan Delik

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal

Pengadilan Negeri Sidoarjo Pencucian Uang Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun

2010

c. Gambaran Variabel


Tindak Pidana Asal 1.3 Narkotika


Jenis Transaksi 3.4 Tarik Tunai via Teller

3.12 Transfer via LLG/SKN

Instrumen Transaksi

4.1 Uang Tunai

4.4 Kartu Debit

4.6 Deposito


Mata Uang 5.1 IDR



Pihak Terkait 8.3 Keluarga Sekandung



8.4 Keluarga Semenda

8.5 Rekan Kerja

8.8 Pihak lain/Perantara


9.2 Mobil


• Penggunaan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda untuk kepentingan

satu orang tertentu.





• Penempatan pada produk bernilai investasi seperti deposito berjangka, polis asuransi

(unit link) dan forex.

• Pembelian aset seperti mobil, tanah, ataupun bangunan dengan menggunakan nama

kepemilikan orang lain.


• Transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar dan waktu yang berdekatan (<1 bulan).

• Pembelian aset dengan uang tunai dalam jumlah besar di bawah batas pelaporan

transaksi keuangan tunai, contoh dalam kasus ini transaksi senilai Rp400.000.000

secara tunai di mana batas pelaporan transaksi keuangan tunai adalah Rp500.000.000.




dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (1)

IIC

OM

LLT

V.2.2

EN

V.9.6

menguasai

rekening

EN, YYA, AA

LA

V.9.6

Menguasai

rekening LA

AM

V.9.6.

menguasai

rekening

AS, TM

Menerima transfer:Rekening IIC yang dikuasai LLT total Rp169.000.000

Rekening OM yang dikuasai LLT total Rp4.451.300.000

Tarik tunai

V.3.4

rekening OM

Rp2.190.000.000

Renovasi Rumah

Rp200.000.000

Mobil

V.10.2

Rp400.000.000

Deposito

V.5.1

Rp 2.000.000.000.000


3.4.7 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (2)

Pengadilan dan No.

Putusan

: (1) Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor

20/Pid.Sus/2016/PN Tjs

(2) Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 94/Pid/2016/PT

SMR

(3) Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pid.Sus/2016

Terdakwa : AS

Putusan Hakim : (1) Seumur hidup

(2) Pidana mati

(3) Pidana mati

Tanggal : (1) 15 September 2016

(2) 10 Oktober 2016

(3) 22 Februari 2017

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

AS adalah seorang wiraswasta yang

sehari-hari bekerja melakukan jual

beli ikan dari kapal penangkap ikan

di daerah B, Sulawesi Selatan, antara

tahun 2013 sampai dengan tahun

2015, didakwa melakukan

perbarengan beberapa perbuatan

yang harus dipandang sebagai

perbuatan yang berdiri sendiri-


beberapa kejahatan, menempatkan,

mentransfer, mengalihkan, membe

lanjakan, membayarkan, meng

hibahkan, menitipkan, membawa ke

luar negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan mata uang

atau surat berharga atau

perbuaatan lain atas harta kekayaan



pidana Narkotika dan/atau tindak

pidana Prekursor Narkotika.

Selama kurun waktu 2013 sampai

dengan 2015, uang hasil penjualan

narkotika yang diterima AS

sejumlah Rp 23.976.175.000. Uang

hasil penjualan Narkotika tersebut

digunakan oleh AS untuk membeli

tanah, 3 unit mobil, 3 unit sepeda

motor dan bangunan tempat usaha

pecucian mobil.

Tindak Pidana Asal

AS sejak bulan Agustus 2013 sampai

dengan Januari 2015 melakukan

percobaan atau pemufakatan jahat

untuk memiliki, menyimpan,

menguasai dan menyediakan

Narkotika Golongan I. Kemudian AS

membuka beberapa rekening bank

untuk menampung uang hasil

penjualan narkotika tersebut baik

atas namanya sendiri ataupun

dengan meminjam rekening atas

nama orang lain.



Uang yang AS dapat dari penjualan

narkotika tersebut dimasukkan

dalam beberapa rekening, atas

namanya sendiri, yaitu rekening

Bank C Cabang B 8745007330 dan

Bank N 0361679772, dengan cara

transfer perbankan atau jasa

perbankan lainnya.

Selain atas namanya sendiri, untuk

menampung uang hasil penjualan

narkotika, AS juga menggunakan

Rekening Bank N atas nama R,

Rekening Bank C dan Bank M atas

nama S. AS juga membuka

rekening pada Bank C no rekening

8745013445 dan Bank M

1700000455570 atas nama S,

dengan tujuan agar uang yang

masuk ke rekening S selanjutnya

ditarik tunai oleh S, lalu diserahkan

ke AS untuk kemudian dimasukkan

lagi ke dalam rekening AS atau

rekening R.

Pada Bank Bank C no rekening

8745007330 atas nama AS, terdapat

uang masuk sejumlah Rp

10.400.165.000 dengan rincian

sebagai berikut:

a. Transfer via Tahapan

sebanyak 44 kali transaksi,

sejumlah total Rp

2.013.500.000

b. Setoran Tunai sebanyak 19

kali transaksi, sejumlah total

Rp 6.013.700.000

c. Transfer via ATM Tahapan


sejumlah total Rp 257.965.000

d. Pemindahan langsung dari

Tahapan sebanyak 4 kali

transaksi, sejumlah Rp

2.125.000.000

Pada Bank Bank N no rekening

0361679772 atas nama AS, terdapat

uang masuk sejumlah Rp

388.210.000 dengan rincian sebagai

berikut :

a. Setoran Tunai sebanyak 5 kali

transaksi, sejumlah total Rp

140.000.000

b. Pemindahan dari no rekening

361786014 a.n Ibu R,



c. Transfer IB dari no rekening

2088879992, sejumlah total

Rp 38.210.000

d. Transfer ATM sejumlah Rp

10.000.000

Pada Bank C no rekening

874501078 atas nama R sejumlah

Rp 6.940.100.000, dengan rincian

sebagai berikut :

a. Setoran tunai sebanyak 19 kali


4.553.600.000

b. RTGS sejumlah Rp

100.000.000

c. Transfer Tahapan sebanyak 4

kali transaksi, sejumlah Rp

119.500.000

d. Transfer via ATM sebanyak 9

kali transaksi, sejumlah Rp

202.000.000

e. Pemindahan langsung



Pada Bank N no rekening

0361786014 atas nama R sebesar

Rp 962.750.000 dengan rincian

sebagai berikut :

a. Transfer dari IBU R no

rekening 797779995,



b. Setor tunai sebanyak 8 kali

transaksi, sejumlah Rp

762.750.000

Pada Bank C no rekening atas nama

S sebesar Rp 4.494.950.000 dengan

rincian sebagai berikut :

a. Pemindahan langsung


sejumlah total Rp

1.300.000.000

b. RTGS sebanyak 5 kali


1.000.000.000

c. Setoran tunai sebanyak 14 kali


1.630.000.000

d. Transfer via MB sebanyak 10


Rp 335.000.000

e. Transfer via ATM sebanyak 3


Rp 70.000.000

f. Transfer via IB sejumlah Rp

29.950.000

Pada Bank M no rekening

1700000455570 atas nama S

sebesar Rp 790.000.000.

Selain itu, AS juga membeli

sejumlah aset dengan

menggunakan uang hasil kejahatan

narkotika tersebut secara tunai

dengan rincian sebagai berikut :

a. Satu unit rumah di JL Sungai

Limboto Watampone Kab. B

atas nama R

b. Satu unit mobil Toyota

Avanza atas nama AH

c. Satu unit mobil Jeep Wrangler

Rubicon atas nama MT

d. Satu unit mobil Toyota Rush

atas nama MT

e. Satu unit motor Vespa atas

nama R

f. Satu unit motor Kawasaki KLX

tanpa surat

g. Satu unit motor Honda PCX

atas nama AS

h. Satu unit bangunan tempat

pencucian mobil di Jl MH

Tamrin Watampone

Kabupaten B atas nama AS



Tindak Pidana Asal V.1.3 Narkotika

Profil Terlapor V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta

Pola Transaksi V.3.2

V.3.3

V.3.6

V.3.7

V.3.8

V.3.11

Setor Tunai via teller

Tarik Tunai via ATM

Transfer via ATM

Transfer via Mobile banking

Transfer via internet banking

Transfer via RTGS

Instrumen Transaksi V.4.8 Rekening Tabungan

Mata Uang V.5.1 IDR


Sumber Dana V.7.1 Yang bersangkutan

V.7.2 Pihak lain di dalam negeri

Pihak Terkait V.8.1 Suami/Istri



V.8.5

V.8.6

Rekan kerja

Pihak lain yang tidak dikenal

Aset V.9.2

V.9.3

V.9.4

V.9.6

Mobil

Motor

Tanah

Rumah

c. Pengenaan Delik

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana

Pasal

1 Mahkamah

Agung

Narkotika Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35

Tahun 2009 tentang Narkotika

Pencucian

Uang

Pasal 3 Undang-undang No 8 Tahun 2010

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

2 PT Samarinda Narkotika Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35


Pencucian

Uang



3 PN Tanjung

Selor

Narkotika Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35


Pencucian

Uang












Pembelian Aset, Rumah, Ruko dan

Kendaraan

AS

AS

Bank N

R

Bank N

Setor Tunai

15.10.14

Rp 100.000.000

&

Setor Tunai

19.12.14

Rp 150.000.000

Transfer

02.01.15 & 27.04.15

Rp 150.000.000Setor Tunai

08.05.15 & 12.05.15

Rp 30.000.000

Setor Tunai

22.05.15

Rp 10.000.000

Setor Tunai

13.03.15

Rp 50.000.000

Transfer ATM Bersama

22.08.15

Rp 10.000.000

Internet

Banking

Rek.

20888799

92

Internet Banking

31.03.15

Rp 38.210.000

HARD

ROCK

CAFEE

BALI

TOKO

EMAS

HARAPA

N MULIA

HANDY

CRAFT

MAKAS

SARACE

HARDW

ARE &

INFORM

A

31.12.15

Rp 1.750.000

14.03.15

Rp 28.875.000

15.01.15 & 17.03.15

Rp 20.000.000 &

Rp 23.500.000

26.12.14

Rp 20.000.000

05.04.15

Rp 36.639.690

EP

Bank N

Cab

Samarind

a

H

Bank N

Cab

Samarind

a

R

Bank N

Cab

Samarind

a

Setor Tunai

29.12.14, 02.01.15

& 09.01.15

Rp 400.000.000

Setor Tunai

04.02.15

Rp 100.000.000

Setor Tunai

20.04.15

Rp 85.000.000

Setor Tunai

28.01.15

Rp 100.000.000

SH

RTGS Masuk

04.11.14

Rp 250.000.000

Tarikan Tunai

03., 04., 07., & 10.11.14

Rp 790.000.000

Terdakwa mengatur

Penggunaan 4 rekening

Pembelian Aset

Penarikan Tunai

Via ATM 212 kali

01.08.13 s/d 31.08.15

Rp 410.250.000

R

Pemindahan Langsung

5 kali

12.08.13 s/d 01.11.13

Rp 1.890.000.000

Pembelian via EDC 95 kali

Rp 713.503.257

Penarikan Tunai

dengan Buku 12 kali

01.08.13 s/d 13.08.13

Rp 3.430.000.000

Banyak Pihak

Periode : 01.08.13 s/d 31.08.15

Total Rp 10.103.200.000

ASBank B

S

Bank M

E

Bank N

Cab Samarinda

S

Bank N

Cab Sengkang

A

Bank N

Cab Sengkang

MT

Bank N

Cab Sengkang

ATM Bersama Rek.

3540157553


3.4.8 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (3)

Pengadilan dan No.

Putusan

: (1) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

910/Pid.Sus/2016/PN JKT.PST

(2) Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 6/Pid.Sus/2017/PT

DKI

(3) Mahkamah Agung nomor 1010/K/Pid.Sus/2017

Terdakwa : AS

Putusan Hakim : (1) Seumur hidup

(2) Pidana mati

(3) Pidana mati

Tanggal : (1) 17 November 2016

(2) 31 Januari 2017

(3) 7 Agustus 2017

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

HR adalah seorang karyawan

swasta. HR merupakan istri dari KM

al. PR seorang terdakwa yang

dijatuhi hukuman seumur hidup

dalam kasus penyelundupan 97 Kg

narkoba tipe satu. HR bekerja pada

usaha pengiriman uang yang

dimiliki oleh jaringan narkoba PR

dkk. Rekening HR digunakan untuk

menampung uang dan kemudian

ditarik tunai dan dibawa ke luar

negeri yang diduga terkait dengan

bisnis narkoba tersebut. HR didakwa

telah melanggar Pasal 137 huruf b

UU No. 35 tahun 2009 tentang

narkotika, melanggar Pasal 3, Pasal

4, dan Pasal 5 undang-undang No.

Tahun 2010 tentang pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang. Uang berasal dari

tindak pidana narkotika dan/atau

tindak pidana prekusor narkotika.

Tindak Pidana Asal

PR adalah terdakwa yang dijatuhi

hukuman seumur hidup dalam

kasus penyelundupan narkoba. PR

terlibat dalam jaringan Pakistan dan

terbukti melakukan pemufakatan

jahat dalam impor narkoba. Dalam

jaringan tersebut terdapat MC,

seorang pemilik usaha pengiriman

uang yang meminta HR untuk

membuat Perseroan Terbatas yang

bergerak di bidang jasa pengiriman

uang dan modal berasal dari MC.

Kemudian MC meminta HR untuk

membuka rekening dengan

diberikan uang sebesar

Rp12.000.000 yang akan digunakan

untuk menerima transfer uang dari

nasabah jasa pengiriman uang milik

MC.


Uang yang ditransfer ke rekening

tersebut selanjutnya akan

digunakan sesuai permintaan atas

suruhan MC, yaitu ditarik tunai lalu

ditukarkan menjadi Dollar Amerika,


kemudian dibawa keluar negeri atau

diberikan kepada seseorang secara

tunai atau ditransfer. Selain itu juga

ditransfer langsung ke rekening

sesuai dengan suruhan MC atau

diambil seseorang secara tunai atau

diantar ke seseorang secara tunai.

HR juga memerintahkan beberapa

orang untuk membawa uang tunai

dalam bentuk Dollar Amerika.

Negara yang dituju adalah Malaysia,

Vietnam, Thailand. Jumlah yang

dibawa antara USD250.000 s.d.

USD300.000. Setiap kali membawa

uang tunai dalam bentuk Dollar

Amerika ke luar negeri, uang

tersebut diserahkan pada

Penukaran Uang yang sama di

masing-masing negara.



Tindak Pidana Asal 1.3 Narkotika

Pihak Terlapor 2.5 Pegawai Swasta/Karyawan

Jenis Transaksi 3.1 Setor tunai via ATM/CDM

3.2 Setor tunai via teller

3.6 Transfer via ATM

3.7 Transfer via Mobile Banking

3.8 Transfer via Internet Banking

3.17 Pembelian/penjualan valuta asing

3.18 Transaksi uang tunai antar para pihak

Instrumen transaksi

4.1 Uang Tunai


Mata Uang 5.1 IDR

5.3 USD


6.7 Penyelenggaraan Kegiatan usaha

penukaran valuta asing

Sumber Dana 7.2 Pihak Lain di Dalam Negeri

Pihak Terkait 8.1 Suami/Istri

8.3 Keluarga Sekandung



c. Pengenaan Delik

No Putusan

Pengadilan

Tindak Pidana Pasal

1 Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat

Pencucian Uang Pasal 5 jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan




• Penukaran dana hasil tindak pidana ke dalam mata uang asing.

• Uang-uang yang ditransfer ke rekening terdakwa digunakan dalam bisnis

pengiriman uang tidak berizin, selanjutnya uang tersebut ditarik tunai, ditukarkan

menjadi mata uang asing, dibawa keluar negeri, atau diberikan kepada seseorang

secara tunai atau ditransfer.

• Penggunaan pihak lain/perantara dalam transaksi keuangan sehingga pelaku dapat

terhindar dari pelacakan transaksi. Pelaku bertindak sebagai beneficial owner.



• Pembawaan uang tunai ke luar negeri untuk ditukarkan lagi di penukaran mata uang

asing di luar negeri.





HR

V.2.5

AW

AM

Transfer Rp191.856.000


U

Pemilik

money

changer

AW

PS

AAM

AA

MC

NL

MAF

W

Pegawai

Money

Changer


Untuk MC “kiriman uang

Dari Pakistan”Transfer Rp9.510.000

“Bisnis pengirman

Uang”


“Bisnis pengiriman uang,

Pembayaran gaji MAF”


“Bisnis Pengiriman Uang”


“disuruh transfer oleh MC

Karena MC sedang

Tidak di Indonesia”


“isi rekening untuk

HR ke luar negeri”


“Bayar gaji”

Bawa Tunai 6x

USD200.000-USD300.000

Per pembawaan

Bawa Tunai

USD300.000

M al. MC

Penyelundup narkoba

Jaringan PAKISTAN

KM al. PR

Suami HR

Tarik tunai

Tarik tunai

-Menyuruh Membuat PT

Pengiriman uang

(Tidak berizin)

-Memberikan modal usaha

-Menyuruh membuka rekening

Untuk penampungan

AM


“Bisnis Pengiriman Uang”

Tukar USDTukar USD


“memindahkan uang”

Transfer

Rp40.000.000 Transfer

Rp60.000.000

Transfer

Rp92.330.000

Transfer Rp15.000.000Transfer Rp20.344.000 AK

Anak DOK

Karyawan MC

E

Istri F

Karyawan MC

MS

Istri TGMK

Rekan bisnis MC


“memindahkan uang”

TGMK

Rekan bisnis MC


Transfer

Rp1.174.000

Transfer

Rp686.448.000

MY

Rekan bisnis MC


“Memindahkan uang”

Transfer

Rp52.500.000

AJ

Pedagang

narkotika

Transfer

Rp4.007.045.040

DK

Pedagang

narkotika

Transfer

Rp3.020.622.000

Transfer

Rp4.815.565.000

Transfer

Rp3.376.020.000

Transfer

Rp116.000.000

Transfer

Rp2.026.714.960

Transfer

Rp13.475.000

Tukar USD

Rp7.300.000.000

Dibawa ke luar negeri

Transfer

Rp142.000.000



Narkotika

Dari kasus-kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana narkotika yang terdiri dari 9


1. Variabel terkait

• Jenis profil terlapor yang paling banyak muncul adalah pengusaha/wiraswasta.

• Produk keuangan yang paling banyak digunakan adalah rekening tabungan

dan uang tunai.

• Jenis transaksi yang paling banyak dilakukan adalah tarik tunai via ATM




• Pihak terkait yang paling sering muncul adalah rekan kerja dan pihak lain yang

tidak dikenal.

• Aset TPPU yang paling banyak muncul adalah mobil.

• Variabel yang unik antara lain transfer via mobile banking, transfer via

internet banking, transfer via RTGS, kelompok industri kegiatan usaha

penukaran valuta asing, dan aset mata uang asing

2. Tipologi terkait




• Tipologi yang unik antara lain:

✓ uang hasil tindak pidana digunakan untuk melakukan tindak pidana

lain yang bernilai ekonomis (judi) dengan tujuan untuk mendapatkan

profit dari perputaran uang tersebut;

✓ pembawaan uang tunai ke luar negeri untuk ditukarkan lagi di

penukaran mata uang asing di luar negeri;

✓ penukaran dana hasil tindak pidana ke dalam mata uang asing;

hawala banking; dan

✓ Uang-uang yang ditransfer ke rekening terdakwa digunakan dalam

bisnis pengiriman uang tidak berizin, selanjutnya uang tersebut

ditarik tunai, ditukarkan menjadi mata uang asing, dibawa keluar

negeri, atau diberikan kepada seseorang secara tunai atau ditransfer


pidana (hukuman).

Tipologi

Tindak Pidana

Pencucian Uang


• PERBANKAN

• PERJUDIAN

• PENGGELAPAN

• PENIPUAN

• PENCURIAN DAN

PEMALSUAN SURAT

• TINDAK PIDANA LAIN

YANG DIANCAM HUKUMAN

4 TAHUN PENJARA ATAU LEBIH


3.4.9 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana di Bidang

Perbankan

Pengadilan dan

No. Putusan

: Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Slt

Terdakwa : LRP

Putusan Hakim : 8 tahun penjara dan denda Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Tanggal : 27 November 2017

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

LRP merupakan Ketua Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) CA Kantor B

yang telah menghimpun dana dari

masyarakat sejak bulan Desember

2007 sampai dengan bulan Maret

2015. LRP didakwa telah terbukti

melakukan tindak pidana dalam

bidang perbankan dimana LRP

melakukan kegiatan menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan berjangka / deposito

tanpa izin usaha dari pimpinan Bank

Indonesia atau Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Dana yang telah

terkumpul kemudian ditempatkan

di rekening pribadi LRP yang

selanjutnya digunakan LRP untuk

mentransfer, mengalihkan, membe

lanjakan, membayarkan, mengubah

bentuk uang para nasabah tersebut.

Tindak Pidana Asal

LRP selaku Ketua KSP CA Kantor B

mempunyai tugas dan tanggung

jawab terhadap keseluruhan dari

kegiatan operasional termasuk

simpanan berjangka, simpanan

harian (tabungan) atau simpanan

sukarela, dan pengajuan pinjaman.

Sejak bulan Desember 2007 sampai

dengan bulan Maret 2015 telah

melakukan penghimpunan dana

dari masyarakat (bukan Anggota

atau Calon Anggota KSP CA) dalam

bentuk simpanan/deposito, yaitu

berupa Bilyet Simpanan Berjangka

dengan bunga sebesar 14% sampai

18% per tahun dan pembayaran

bunga terhadap nasabah diberikan

dengan cara tunai atau ditransfer ke

rekening masing-masing deposan.

Pada tahun 2011, KSP CA Kantor

Boyolali sudah tidak melakukan

kegiatan operasional sehingga pada

tahun 2011 dibentuk KSP CA Kantor

S dengan Ketua GP yang

merupakan anak kandung LRP yang

kemudian digunakan LRP untuk

menghimpun dana dari masyarakat.

Dana nasabah tersebut lalu

ditempatkan ke rekening atas nama

LRP pada Bank C Cabang S dengan

Nomor Rekening 0130531962 dan

0130819800 yang selanjutnya

pengelolaan dananya dilakukan

oleh LRPSimpanan berjangka Para

Nasabah pada KSP CA baik Kantor

Boyolali maupun Kantor Salatiga

sudah dalam jatuh tempo yang

disepakati, namun dana Para


Nasabah belum dibayarkan oleh

terdakwa.


a. Setelah LRP menempatkan

uang yang dihimpun dari

masyarakat dalam bentuk

Simpanan Berjangka/

Deposito pada rekening Bank

BANK C milik LRP pribadi,

selanjutnya LRP mentrasfer,

mengalihkan,

membelanjakan,

membayarkan, mengubah

bentuk uang para nasabah

dengan cara, antara lain:

b. LRP membeli 1 unit Mitsubishi

Pajero Sport tahun 2013

seharga Rp300.000.000

dengan membayar uang

muka sebesar Rp156.864.200

yang dilanjutkan dengan

membayar angsuran setiap

bulannya sebesar

Rp7.680.600;

c. LRP membeli 1 unit Suzuki

Grand Vitara JLX M/T tahun

2007 sebesar

Rp188.700.000melalui

pembiayaan selama 36 bulan

dengan angsuran

Rp7.765.000;

d. LRP membeli 1 unit Mercy CS

260 tahun 2013 dengan harga

Rp300.000.000 secara tunai;

e. LRP membeli ruko di Jalan

Osamaliki Ruko Star A3

seharga Rp 1.100.000.000

pada tahun 2013 secara tunai;

f. LRP membeli tanah dan

bangunan di Puri YR 2 SS atas

nama LRP pada Desember

2011;

g. LRP membeli tanah dan

bangunan di Jalan Purbaya

Dalam V B.3 SS atas nama GP

seharga Rp61.000.000 pada

Januari 2014;

h. LRP menggunakan uang para

nasabah yang ada rekening

pribadi LRP pada Bank C

0130819800 untuk

kepentingan pribadi dengan

transaksi transfer ATM,

transfer Internet Banking,

pembelian via EDC dan Auto

Debet sebesar Rp93.867.098

periode Juni 2013 hingga

Agustus 2016;

i. LRP mentransfer uang dari

rekening pribadi pada Bank

BANK C 0130531962 ke

rekening 0130810471 atas

nama GP pada periode

Januari 2011 hingga

Desember 2016 sejumlah

Rp287.800.000;

j. LRP mentransfer uang dari

rekening pribadi pada Bank

BANK C 0130819800 ke


nama GP pada periode

Januari 2011 hingga

Desember 2016 sejumlah

Rp887.335.600



Tindak Pidana Asal 1.7 Perbankan




Jenis Transaksi 3.6 Transfer via ATM

3.7 Transfer via Internet Banking

3.14 Pemindahbukuan keluar

3.16 Transaksi via EDC


4.4 Kartu Debit

4.6 Deposito


Mata Uang 5.1 IDR


6.2 Perusahaan Pembiayaan

Sumber Dana 7.2. Pihak lain di dalam negeri

Pihak Terkait 8.2 Anak


c. Pengenaan Delik

No Putusan

Pengadilan

Tindak Pidana Pasal

1 Pengadilan Negeri

Salatiga

Perbankan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat (1) UU

RI No 10 Tahun 1998

Pencucian Uang Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010






• Pembelian aset menggunakan sarana pembiayaan sehingga tampak bahwa aset

tersebut berasal dari harta yang sah. Padahal uang yang digunakan untuk

cicilan/pelunasan berasal dari hasil kejahatan.




dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perbankan

LRP

V.2.2

GP

V.8.2

Nasabah

V.7.2

KSP CA

Boyolali

KSP CA

Salatiga

Mobil Pajero

Sport

Mobil Grand

Vitara

Mobil Mercy

Tanah dan

bangunan

ruko

Transfer dan

belanja

Menghimpun dana

Menghimpun dana

Beli dengan multifinance

Beli dengan multifinance

Beli tunai

Transfer

V.3.6

Transaksi via EDC

V.3.16

Rp93.867.098

Transfer

V.3.6.

Rp1.175.135.600

Menghimpun dana


3.4.10 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Pencurian

dan Pemalsuan Surat

Pengadilan dan

No. Putusan

: (1) Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 2/Pid.B/2017/PN YYK

(2) Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 36/Pid/2017/PT YYK

Terdakwa : NPU

Putusan Hakim : (1) 9 tahun penjara dan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta

rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

(2) Menguatkan putusan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

tanggal 18 April 2017 Nomor 2/Pid.B/2017/PN YYK

Tanggal : (1) 18 April 2017

(2) 15 Juni 2017

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

NPU adalah menantu dari saksi NES

yang menikah dengan anak saksi

MLY. NPU terbukti secara sah dan

bersalah pada Juni 2011 sampai

dengan Desember 2015 melakukan

tindak pidana pencurian dalam

keluarga, dalam hal ini beberapa

sertifikat SHM milik NES. Selain itu

NPU juga didakwa dalam hal

bersama-sama memakai surat palsu

dalam melengkapi data pendukung

NPU untuk mengajukan kredit di

Bank Bukopin cabang Yogyakarta

serta menggunakan figur dan tanda

tangan palsu untuk menerima

pencairan kredit. Hasil dari

pencairan kredit tersebut yang

kemudian disebut hasil Tindak

Pidana, kemudian digunakan untuk

memperluas usaha, mengembalikan

pinjaman ke beberapa pihak,

membeli aset, dan menggunakan

uang hasil Tindak Pidana untuk

keperluan pribadi.

Tindak Pidana Asal

NPU didakwa melakukan tindak

pidana pencurian dalam keluarga

dan bersama-sama memakai surat

palsu. Sekitar bulan Juni 2011

terdakwa yang bekerja sebagai

Wiraswasta mengambil beberapa

sertifikat SHM milik NES tanpa

seizin pemilik. Yang pertama pada

waktu sekitar bulan Juni 2011 NPU

mengambil 5 buah sertifikat yang

memiliki lokasi bagus dan memiliki

nilai jual tanah yang tinggi.

Selanjutnya NPU mengagunkan/

menjual sertifikat-sertifikat tersebut

pada bank U cabang Y dengan

bantuan EH (karyawan bank

Bukopin), kemudian dana pinjaman

yang cair dan diterima terdakwa

melalui rekening U nomor

1002489046 an. MLY yang

merupakan suami NPU. Yang kedua,

sekitar bulan Oktober-November

2015, NPU mengambil sertifikat lagi

dan mengagunkan sertifikat

tersebut kepada JKH untuk

kemudian menerima dana ke dalam

rekening bank OCBC dengan nomor

rekening 230810062573 an. NPU.


Yang ketiga, sekitar antara

November-Desember 2015 NPU

mengambil 3 (tiga) buah sertifikat

untuk kemudian diagunkan/dijual

kepada JPK dan dana diterima

melalui rekening Bank C an. NPU.


NPU menerima beberapa kali hasil

pencairan kredit yang didapatkan

dengan mengagunkan/menjual

sertifikat milik NES yang diambil

tanpa persetujuan yang

bersangkutan. Rincian dari aliran

hasil tindak pidana asal adalah

sebagai berikut:

a. Penerimaan hasil pencairan

kredit yang pertama yang

masuk ke rekening U no


nama MLY (suami NPU) tanpa

sepengetahuan pemilik

rekening dengan total dana

masuk sebesar Rp

1.500.000.000,. Transaksi yang


tsb memiliki rincian sebagai

berikut:

1) Tanggal 21 September

2011, NPU menarik

dana dengan Cek

11602311 a.n NPU

senilai Rp 500.000.000

(lima ratus juta rupiah)

yang digunakan oleh

NPU untuk membayar

komputer.


2011, NPU kembali

menarik dengan Cek

11602312 a.n NPU


(seratus juta rupiah).


2011, NPU memberikan

cek 11602313 a.n ENA

senilai Rp 194.000.000.

(seratus sembilan puluh

empat juta rupiah).


2011, NPU menarik

dana dengan memberi

kan cek 11602314 an.

ENA senilai Rp 100.000.

000 (seratus juta

rupiah).


2011, NPU menarik dan

memberikan cek 1160

2315 an. S senilai Rp

150.000.000 (seratus

lima puluh juta rupiah)

dan uang telah ditarik

dan dipinjam oleh S.


2011, NPU menarik

dana dengan memberi

kan cek 11602316 an. S

(supir pribadi dari NPU)


(seratus lima puluh juta

rupiah) dan uang telah

ditarik oleh S dan

digunakan oleh NPU.

7) Tanggal 14 Oktoner

2011 NPU menarik dan

memberikan cek 1160

2317 an. ENA senilai Rp

30.000.000 (tiga puluh

juta rupiah) dan uang

dipinjam oleh EN.

8) Tanggal 20 Oktober

2011 NPU menarik dan

memberikan cek 1160

2318 kepada S senilai

Rp 40.000.000 (empat

puluh juta rupiah) dan

uang digunakan untuk

mengisi warnet dan


membayar komputer di

YC.


2011 S mengembalikan

pinjaman dengan

transfer ke rekening a.n

NPU senilai Rp

150.000.000 (seratus

lima puluh juta rupiah).


2011 NPU menarik dana

dengan cek 11602320

a.n NPU senilai Rp

50.000.000 (dua ratus

lima puluh juta rupiah)

dan uang telah

digunakan untuk

mengisi warnet dan

membayar computer di

YC.

11) Uang senilai Rp

100.000.000 (seratus

juta rupiah) digunakan

untuk memberi imbalan

kepada EH (karyawan

Bank U cabang Y).

12) Sisa uang digunakan

untuk membayar bunga

dan cicilan Bank Userta

pajak.

b. Penerimaan hasil pencairan

kredit yang kedua masuk ke

rekening Bank U no rekening

1002489046 atas nama MLY

(suami NPU) tanpa



masuk sebesar Rp

2.400.000.000 dengan

jaminan sertifikat yang sama.

Transaksi yang dilakukan

melalui rekening tsb memiliki

rincian sebagai berikut:

1) 1 Mei 2012 uang senilai

Rp 2.400.000.000 (dua

miliar empat ratus juta

rupiah) ditransfer RTGS

ke rekening WY dengan

no. rek 137000783487

a.n. WY.

2) 1 Mei 2012 terdapat

transfer RTGS dari rek

137000783487 ke

Rekening Bank SM

Yogyakarta no. rek

0360090505 an. YC


(seratus lima puluh juta

rupiah) dengan

keterangan membayar

komputer dilakukan

oleh WY.

3) 1 Mei 2012 terdapat

transaksi RTGS dari no.

rek 137000783487 an.

WY ke Rekening Bank

RS Y no rek 1001931028

an. NPU sejumlah Rp

2.250.000.000 (dua

miliar dua ratus lima

puluh juta rupiah)

dengan keterangan

“bayar komputer”

4) Dana senilai Rp

2.250.000.000 (dua

miliar dua ratus lima

puluh juta rupiah)

digunakan untuk

mengganti uang ENS di

Bank RS.

c. Penerimaan hasil pencairan

kredit yang ketiga masuk ke

rekening Bank U no rekening

1002489046 atas nama MLY

(suami NPU) tanpa



masuk sebesar Rp

2.500.000.000 dengan

jaminan sertifikat yang sama.


Pencairan kredit dilakukan

melalui AK. Transaksi yang



berikut:

1) Tanggal 14 April 2015

uang senilai Rp

1.500.000.000 (satu

miliar lima ratus juta

rupiah) di transfer RTGS

ke Bank M no. rek

1370004821779 an.

YSW yang diketahui

sebagai vendor.


telah terjadi transaksi

transfer (RTGS) dari no

rek 1370004821779 an.

YSW kepada rekening

BANK C no. rek

4450833563 an. NW

senilai Rp 335.000.000.

(tiga ratus tiga puluh

lima juta rupiah) dengan

keterangan “bayar

ruko”.


terjadi transaksi pindah

buku dari no. rek

1370004821779 a.n.

YSW ke no. rek

137003700088 an. NPU

senilai Rp 1.163.000.000

(satu miliar seratus

enam puluh tiga juta

rupiah) untuk

penggunaan uang:

i. Tanggal 14 April

2015 terjadi tarik

tunai melalui ATM

sebanyak 4

(empat) kali

dengan total Rp

10.000.000

(sepuluh juta

rupiah), transfer

ATM Rp

10.000.000 dan

transfer Rp

50.000.000 ke

rekening MLY.

ii. Tanggal 15 April

2015 NPU

melalukan 3 (tiga)

kali transaksi

RTGS (transfer) ke

bank lain senilai

Rp 144.030.000

dan Rp

502.510.660

dengan

keterangan

pembayaran

tanah kepada

WW.

iii. Tanggal 16 April

2015 transfer ke

rekening MLY

sebesar Rp

50.000.000.

iv. Tanggal 17 April

2015 RTGS

transfer ke bank

lain sebesar Rp

110.030.000.

v. Untuk

penggunaan

uang yang lain

yaitu memberikan

Rp 100.000.000

kepada AJ.

d. NPU menerima pinjaman dari

JKH dengan jaminan Sertifikat

SHM milik NES sebesar Rp

2.000.000.000 (dua miliar

rupiah) yang di transfer ke

dalam rekening Bank O milik

NPU dengan no rek


230810062573. Transaksi

yang dilakukan melalui

rekening tsb memiliki rincian

sebagai berikut:

1) Tanggal 25 November

2015 terjadi transaksi

pemindahbukuan

dengan total nilai

sebesar Rp

1.725.000.000 ke

rekening a.n NW (no rek

230810052137) untuk

pelunasan pinjaman.

2) Tanggal 25 November

2015 NPU menarik dana


untuk membayar bunga

dan cicilan ke Bank U

dan Bank P dan pada

tanggal yang sama NPU

melakukan transfer

dana sebesar Rp

25.000.000 (dua puluh

lima juta rupiah) untuk

digunakan.

e. NPU mengajukan pinjaman

uang ke DM dengan proses

pengikatan jual beli gantung

dan kuasa dengan jaminan 2

SHM milik NES dan menerima

transfer uang melalui

rekening milik NPU di Bank P

dengan no rek 3305001163

senilai Rp 1.750.000.000 dan

uang tunai senilai Rp

250.000.000. Transaksi yang



berikut:

1) Tanggal 30 Desember

2015 NPU melakukan

transfer dana ke

rekening a.n WY (no. rek

003312000014105)

senilai Rp 1.700.000.000

(satu miliar tujuh ratus

juta rupiah) dan tarik

tunai oleh ENA sebesar

Rp 500.000.000 (lima

ratus juta rupiah).

f. NPU menerima pinjaman lagi

dari JKH dengan

menjaminkan dua sertifikat

SHM milik NES dan menerima

uang melalui cek sebesar Rp

2.000.000.000 (dua miliar

rupiah). Kemudian NPU

melakukan transfer dana ke

rekening bank BANK C a.n DM

sebagai pengembalian

pinjaman.

g. NPU mengadakan transaksi

jual beli terhadap SHM milik

NES kepada JKH dan

menerima Cek dan BG hasil

transaksi tersebut sebesar Rp

4.000.000.000 (empat miliar

rupiah). Transaksi yang



berikut:

1) Transfer senilai Rp

1.000.000.000 (satu

miliar rupiah) ke

rekening WY dan ditarik

ENA sebesar Rp

500.000.000 (lima ratus

juta) untuk membayar

pinjaman dan Rp

500.000.000 (lima ratus

juta) diserahkan pada

pemilik sertifikat.

2) NPU mencairkan cek

BANK C senilai Rp

300.000.000 (tiga ratus

juta) lalu Rp

150.000.000 (seratus

lima puluh juta) dan

uang USD 10.000

kepada NES dan


menarik dana sebesar

Rp 50.000.000 (lima

puluh juta rupiah) untuk

membayar cicilan

pinjaman di Bank U.

3) NPU mencairkan Cek

Bank A senilai Rp

200.000.000 (dua ratus

juta rupiah) dan dibawa

ENA.

4) NPU menjual Giro Bank

E senilai Rp

2.500.000.000 dan

digunakan Rp

1.000.000.000 oleh K

dan menerima uang

dari K senilai Rp

930.000.000 (Sembilan

ratus tiga puluh juta).

5) Transfer ke rekening

istri S sebesar Rp

1.500.000.000 untuk

kemudian ditransfer ke

rekening NW.



Tindak Pidana Asal 1.16 Pencurian


Jenis Transaksi 3.11 Transfer via RTGS

Instrumen Transaksi 4.2 Cek/BG


Mata Uang 5.1 IDR



Pihak Terkait 8.4 Keluarga Semenda



c. Pengenaan Delik


1 Pengadilan Negeri

Yogyakarta

Pencurian Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2)

KUHP

Pemalsuan Surat Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat

(1) Ke-1 KUHP


2 Pengadilan Tinggi

Yogyakarta

Pencurian Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2)

KUHP

Pemalsuan Surat Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat

(1) Ke-1 KUHP





mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana. NPU menggunakan

rekening orang lain untuk menerima transfer, lalu meminta orang tersebut

untuk mentransfer kembali kepada NPU. (tipologi u-turn).


(mingling). Pencairan kredit dengan agunan sertifikat tanah curian dilakukan ke

rekening suami yang dikuasai NPU, kemudian ditarik dengan cek untuk

memperluas usaha.

• Selain untuk memperluas usaha, hasil pencairan kredit dan jual beli sertifikat

tanah curian digunakan untuk membayar hutang lain, ditarik tunai, transfer

ke bank lain, dan diberikan kepada pihak yang membantu penipuan.

• Penggunaan pihak lain/perantara dalam transaksi keuangan sehingga pelaku

dapat terhindar dari pelacakan transaksi/ Pelaku bertindak sebagai beneficial

owner. NPU meminta orang lain (supir) untuk menarik cek dan digunakan oleh

NPU (terdakwa sendiri).

Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan • Transaksi u-turn, di mana dana ditransfer ke rekening orang lain lalu

ditransfer ulang (retur) ke rekening sumber.




dengan Tindak Pidana Asal Pencurian dan Pemalsuan Surat

EN

V.9.7

NES

V.9.5

NPU

V.2.2

EH (pejabat

bank)

V.9.7

Mengajukan pinjaman

Dengan jaminan

sertifikat

Rek Bank A

a.n. MLH

(suami NPU)

Pencairan kredit

I: Rp1.500.000.000

II: Rp2.400.000.000

III: Rp2.500.000.000

Memberikan cek

Rp194.000.000

V.4.2

Mencuri sertifikat

Tarik Tunai via Cek

JKH

V.9.7

Mengagunkan dan

menjual sertifikat tanah

warnet

Memperluas usaha (warnet)

Rp500.000.000

V.4.2

Rek Bank B

a.n. NPU

Hasil agunan sertifikat

Rp2.000.000.000

V.3.11

Membayar pinjaman

Ke NW

Rp1.725.000.000+

Rp1.500.000.000+

Rp500.000.000

Penarikan uang tunai

Untuk digunakan

Hasil penjualan sertifikat

Rp4.000.000.000

Cek dan BG

V.4.2

DM

V.9.7

Rek

Bank C

a.n. NPU

Menjual

Sertifikat

Tanah

Transfer

Rp1.750.000.000

V.3.11



Perjudian

Pengadilan dan

No. Putusan

: Pengadilan Negeri Padang nomor 692/Pid.B/2017/PN PDG

Terdakwa : BP dan RA

Putusan Hakim : 5 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan

pidana kurungan masing-masing 6 (enam) bulan

Tanggal : 7 Februari 2018

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

BP dan adik kandungnya RA

ditangkap karena menyelenggara

kan judi jenis online dengan peran

sebagai penerima transfer dari

penampung yang nomor

rekeningnya dicantumkan dalam

pendaftaran pada saat akan

melakukan permainan judi secara

online. BP dan RA bekerja atas

perintah R (saudara sepupu) dan

MA (suami R). BP dan RA pada

mulanya tidak mengetahui uang

apa yang masuk ke rekeningnya

yang kemudian ditransfer/disetor

kepada nama-nama yang

dikirimkan MA. Setelah mengetahui

bahwa transaksi yang mereka

lakukan adalah uang hasil judi, BP

dan RA tetap melanjutkan tugasnya

karena atas pekerjaan tersebut BP

mendapatkan upah sebesar

Rp4.000.000/bulan dan RA sebesar

Rp2.000.000/bulan dari MA.

Tindak Pidana Asal

BP dan RA melakukan tindak pidana

asal yaitu “Perjudian”. Pada awalnya

dilakukan penangkapan terhadap

saksi K (berkas perkara sendiri) yang

sedang menyelenggarakan

perjudian online di Rumah Kost

samping Kantor Showroom Auto

2000 G di Jakarta, diperoleh

informasi bahwa BP dan RA sebagai

penyelenggara judi jenis online. BP

sejak tahun 2014 bekerja sebagai

penerima uang masuk dan

pentransfer uang keluar melalui

rekening BANK C, Bank M dan BANK

R. Tahun 2016, RA membantu BP

mengambil, menerima transfer dan

mentransfer dari rekening a.n. R di

Bank BANK C cabang Padang

berdasarkan surat kuasa dari R. BP

dan RA ditangkap pada tanggal 25

Juli 2017 sekitar pukul 14.00

bertempat di Bank Bank R Cabang P

setelah melakukan penarikan uang

tunai sebesar Rp1.110.000.000 (satu

miliar seratus sepuluh juta rupiah)

yang merupakan uang hasil

transaksi judi online.


• BP sejak tahun 2014

membantu R dan MA untuk

melakukan transfer ke

rekening yang tidak BP kenal;


• Sekitar tahun 2015 BP disuruh

membuka rekening di BANK R

oleh MA, dengan nomor

rekening BANK R yang

terdaftar 066901000127567;

• Rekening tersebut digunakan

untuk:

- Menerima transfer dari

MA;

- Melakukan penarikan

tunai;

- Mentransfer uang ke

rekening para

pemenang judi online

yang nama-nama

pemenangnya serta

jumlah uang yang akan

ditransfer dikirimkan

melalui email/WA oleh

MA;

• Uang yang masuk ke rekening

BP awalnya Rp10.000.000-

Rp15.000.000/hari kemudian

makin lama makin meningkat

berkisar Rp300.000.000-

Rp500.000.000/hari;

• Jumlah uang yang dikirim ke

rekening orang-orang yang

tidak dikenal berkisar

Rp300.000-Rp10.000.000 per

hari;

• Selain rekening BANK R, BP

juga membuka rekening di

BANK N dan Bank M yang

juga digunakan untuk

menerima dan mentransfer

uang atas perintah MA;

• BP merupakan wakil direktur

CV A bersama dengan R

sebagai direktur. CV A

bergerak di bidang

perdagangan umum/ toko

kebutuhan sehari-hari.

Namun rekening CV A tidak

digunakan sesuai profil dan

digunakan untuk transaksi

judi online;

• Tahun 2016, BP mengajak

saudara kandungnya, RA

untuk membantu BP

mengambil uang, menerima

transfer, serta mentransfer

uang ke rekening yang sudah

ditentukan MA;

• Setelah BP dan RA

mengetahui bahwa transaksi

yang mereka lakukan

merupakan hasil dari judi

online mereka tetap

melakukannya. BP diberi

imbalan oleh MA sebesar

Rp4.000.000/bulan dan RA

mendapatkan imbalan

sebesar Rp2.000.000/bulan.



Tindak Pidana Asal 1.20 Perjudian

Pihak Terlapor 2.9

2.13

Pelajar/Mahasiswa

Tidak bekerja

Jenis Transaksi 3.4

3.6

Tarik Tunai via Teller

Transfer via ATM


4.8. Rekening Tabungan

Mata Uang 5.1 IDR





7.3 Pihak lain di luar negeri


8.4 Keluarga Semenda



c. Putusan/Vonis Pidana

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal

Pengadilan Negeri Padang Perjudian Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Pencucian Uang Pasal 3 Jo 10 UU No. 8 Tahun 2010


• Penarikan tunai diikuti dengan transfer ke banyak rekening pada hari yang sama

untuk mentransfer hasil judi online.


(mingling). Dalam hal ini rekening CV A tadinya adalah untuk usaha kebutuhan

sehari-hari, namun dijadikan rekening penampung untuk menerima dan

mentransfer hasil judi online.


• Penarikan tunai diikuti dengan transfer ke banyak rekening pada hari yang sama.




dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perjudian

MA

V.9.5

R

V.9.4

Rekening

penampung

CV A

PejudiV.8.2 dan

V.8.3

Transfer deposit

judi online

Suami istri

BP

2.13

RA

2.9

Memberi kuasa meminta

Buku cek Bank B

Memberi kuasa menarik dana

Atau transfer dari rekening CV A

Tarik tunai

V.3.4

PemenangJudi OnlineV.8.2 dan

V.8.3

Transfer

V.3.6


3.4.12 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penggelapan

Pengadilan dan

No. Putusan

: Pengadilan Negeri Bekasi nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Bks

Terdakwa : HW

Putusan Hakim : 5 tahun dan denda Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) dengan

ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

selama 2 (dua) tahun

Tanggal : 26 Oktober 2017

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

HW adalah karyawan PT SIM

semenjak Desember 1987 hingga

April 2009 dengan jabatan terakhir

pada tahun 2009 sebagai Wakil

Presiden Direktur yang

bertanggung jawab untuk bidang

keuangan, akuntansi, dan sumber

daya manusia. HW didakwa

melakukan perbarengan beberapa

perbuatan yang harus dipandang

sebagai perbuatan yang berdiri


beberapa kejahatan berupa

perbuatan dengan sengaja

mentransfer harta kekayaan yang


merupakan hasil tindak pidana dari

suatu Penyedia Jasa Keuangan ke

Penyedia Jasa Keuangan yang lain,

baik atas nama sendiri maupun atas

nama pihak lain, dengan maksud

menyembunyikan atau menyamar

kan asal usul harta kekayaan yang


merupakan hasil tindak pidana.

Akibat dari perbuatan HW, PT. SIM

mengalami kerugian Rp176.747.

067.700 semenjak Desember 2002

hingga April 2009. Perbuatan HW

berhubungan dengan penggelapan

pembayaran gaji, bonus, transport,

THR dan ekstra.

Tindak Pidana Asal

HW sebagai pejabat yang

berwenang untuk menandatangani

bukti penerimaan uang, penerima

an dan pengeluaran uang,

membuat perintah pembayaran

transportasi ke BANK O, membuat

rangkuman pembayaran gaji

berupa surat transfer/perintah

pembayaran gaji dan menanda

tanganinya, memasukan nominal

gaji para karyawan golongan V ke

atas, membuat transfer gaji, bonus

dan transportasi. HW secara

melawan hukum telah mengguna

kan dan menguasai sejumlah

rekening milik PT SIM yang sudah

tidak digunakan lagi tanpa

sepengetahuan PT SIM. Rekening-

rekening tersebut adalah Rekening

PT SIM yang berada pada BANK M

dengan Nomor Rekening 125-00-

0424641-9 dan BANK CN Nomor

Rekening 568-30-00485-4. HW juga


mencantumkan nama istrinya LR

sebagai karyawan dari PT. SIM yang

pada faktanya LR bukan merupakan

karyawan dari PT SIM.

HW memerintahkan penempatan

pembayaran gaji, transport, THR,

bonus dan ekstra lainnya dari

Rekening PT SIM di Bank O No. Rek

103-010-90008-8 ke beberapa

rekening, antara lain ke rekening PT.

SIM yaitu Bank M No. Rek 125-00-

0424641-9, BANK CN No. Rek 568-

30-00485-4, Bank I No. Rek

3000159634 a.n LR, dan empat

rekening pribadi milik HW yang

berada pada Bank O No. Rek

101010111123, Bank AG No. Rek

0921101341, Bank P No. Rek 0-

350092-005, Bank AG No. Rek 0222-

0297-00407 dan Bank O No. Rek

103130007928. Dengan mengguna

kan tujuh rekening penampung

tersebut, HW berhasil menggelap

kan dana milik PT.SIM dengan total

Rp176.747.067.700 (seratus tujuh

puluh enam miliar tujuh ratus empat

puluh tujuh juta enam puluh tujuh

ribu tujuh ratus rupiah).

Penggelapan yang dilakukan oleh

HW telah berlangsung semenjak

tahun 2002 hingga 2009.


Setelah menerima dana tersebut

dari rekening PT.SIM pada BANK O

No. Rek 103-010-90008-8, HW

mentransfer dana tersebut kedalam

beberapa rekening dengan rincian

sebagai berikut:

a. Perintah pembayaran atas

gaji, transport, bonus, ekstra,

THR dilakukan melalui BANK

O No. Rek 103-010-90008-8

a.n PT.SIM untuk ditransfer ke

rekening PT. SIM yang sudah

tidak digunakan lagi tetapi

digunakan/dikuasai oleh HW

secara melawan hukum tanpa

sepengetahuan dan seizin

PT.SIM yaitu pada tahun dan

besaran sebagai berikut:

1. Tahun 2002 sebanyak

dua kali pentransferan

ke Rek. PT.SIM di Bank

CN No. Rek 568-30-

00485-4 dengan

keterangan pembaya

ran gaji, sebesar

Rp2.823.635.000


duabelas kali pentrans

feran ke Rek. PT.SIM di

Bank CN No. Rek 568-

30-00485-4 dengan

keterangan pemba

yaran gaji, sebesar

Rp11.819.696.100


sebelas kali pentrans

feran ke Rek. PT.SIM di


30-00485-4 dengan

keterangan pemba

yaran gaji, sebesar

Rp14.347.071,650


sembilan belas kali

pentransferan ke Rek.

PT.SIM di Bank CN No.

Rek 568-30-00485-4

dengan keterangan

pembayaran gaji, dan


transportasi, sebesar

Rp17.291.629.300


dua puluh enam kali



Rek 568-30-00485-4

dengan keterangan

pembayaran transpo

rtasi, dan gaji, sebesar

Rp24.161.385.700


dua puluh enam kali



Rek 568-30-00485-4

dan sebelas kali ke

BANK M No. Rek 125-

00-04246419 dengan

keterangan pembaya

ran transportasi dan

gaji, sebesar Rp28.070.

928.550


dua puluh enam kali



Rek 568-30-00485-4

dan dua puluh enam

kali ke BANK M No. Rek

125-00-04246419

dengan keterangan

pembayaran transport

tasi dan gaji, sebesar

Rp30.965.773.650


delapan kali pentransfe

ran ke Rek. PT.SIM di


30-00485-4 dan

delapan kali ke BANK M

No. Rek 125-00-

04246419 dengan

keterangan pembaya

ran gaji, sebesar

Rp2.823.635.000

Besaran dari seluruh

transferan dari Rekening

PT.SIM di BANK O adalah

sejumlah Rp138.202.720.550

(seratus tiga puluh delapan

miliar dua ratus dua juta tujuh

ratus dua puluh ribu lima

ratus lima puluh rupiah).

b. HW juga melakukan transfer

dari BANK O a.n PT SIM ke

rekening pribadi atas

namanya dan atas nama LR,

rincian rekening-rekening

adalah:


02907-00407 a.n HW

2. BANK P No. Rek 0-

350092-005 a.n HW


1101341 a.n HW

4. BANK I No. Rek 3000-

1596-34 a.n LR

Transfer yang dilakukan ke

rekening pribadi milik HW

dan LR ini dari tahun 2002

hingga 2009, keterangan

pentransferan adalah

pembayaran gaji dan bonus

dengan rincian besaran setiap

tahunnya adalah sebagai

berikut

1. Tahun 2002 total

transferan sebesar

Rp1.652.616.700

2. Tahun 2003 total

transferan sebesar

Rp3.301.512.400

3. Tahun 2004 total

transferan sebesar

Rp3.556.512.500


4. Tahun 2005 total

transferan sebesar

Rp4.104.552.350

5. Tahun 2006 total

transferan sebesar

Rp5.985.832.500

6. Tahun 2007 total

transferan sebesar

Rp8.283.878.500

7. Tahun 2008 total

transferan sebesar

Rp8.919.612.600

8. Tahun 2009 total

transferan sebesar

Rp2.739.803.600

Total keseluruhan transferan

dari rincian diatas adalah

Rp38.544.347.150 (tiga puluh

delapan miliar lima ratus

empat puluh empat juta tiga

ratus empat puluh tujuh ribu

seratus lima puluh rupiah).

c. HW selanjutnyan melakukan

transferan dana dari akun

rekening PT.SIM di BANK CN

No. Rek 568-30-00485-4 yang

telah dikuasai dan digunakan

dengan melawan hukum

karena tanpa seizin dan

sepengetahuan PT.SIM ke

beberapa rekening

pribadinya. Rincian dari

transferan yang dilakukan HW



1101341 a.n HW

sebanyak 14 (empat

belas) kali dengan total

Rp2.575.000.000.

2. BANK O No. Rek

101010111123 a.n HW

sebanyak 2 (dua) kali

dengan total

Rp370.000.000.

3. BANK O No. Rek

103130007928 a.n HW

sebanyak 3 (tiga) kali

dengan total

Rp1.145.000.000

Total keseluruhan transferan

yang dilakukan dari akun

PT.SIM di BANK CN No. Rek

568-30-00485-4 adalah

sebesar Rp4.090.000.000

(empat miliar sembilan puluh

juta rupiah).

d. HW dari tahun 2003-2009

juga membeli beberapa harta

bergerak dan tidak bergerak,

rincian pada setiap tahunnya


1. Tahun 2003:

b. HW membeli

sebidang tanah

dan bangunan per

manen di atasnya

yang berada di KP

dengan luas tanah

216 M2 seharga

Rp4.800.000.000

atas nama RAN.

c. HW membeli

tanah beserta

bangunan rumah

toko (ruko) yang

berada diatasnya

seharga Rp850.

000.000 berlokasi

di CN Cikarang

dan diatasnama

kan RAN.

d. HW membeli 1

unit mobil merk

VOLVO S 60 2.3 T

tahun rakitan


2003 seharga

Rp500.000.000

dan diatasnama

kan LR.

2. Tahun 2006:

a. Membeli tanah di

Kabupaten Bogor

dengan luas 6.538

M2 dengan harga

Rp9.000.000.000

b. Membeli 1 unit

mobil sedan

minibus dengan

tahun pembuatan

2006 seharga

Rp800.000.000

yang

diatasnamakan

RAN.

c. Membeli tanah

dan bangunan

diatasnya dengan

luas tanah 340 M2

berlokasi di Bekasi

Selatan a.n RAN.

3. Tahun 2008:

HW membeli 1 unit

mobil minibus

pembuatan tahun 2001

atas nama PT. SIM yang

dibeli dengan harga

Rp75.000.000 atas nama

RAN.

4. Tahun 2009

a. HW membeli 1

unit mobil jenis

BSWG tahun 2009

merk M.CO L300

dibeli dengan

harga

Rp145.000.000

dan disimpan

dirumah RAN.

b. Membeli tanah di

Lippo Cikarang

dengan luas 8000

M2 dengan harga

Rp4.400.0000.000



Tindak Pidana Asal V.1.17 Penggelapan


Jenis Transaksi V.3.12 Transfer via LLG/SKN



Mata Uang V.5.1 IDR





V.9.4 Tanah

V.9.5 Ruko

V.9.12 Tanah dan Bangunan


c. Pengenaan Delik


1 Pengadilan Negeri Bekasi Pencucian Uang Pasal 3 ayat (1) huruf b

dan huruf c UU No 15

Tahun 2002 Jo. Pasal

95 UU No 8 Tahun

2010




• Penggunaan rekening atas nama sendiri di banyak bank untuk menampung,

mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.

• Pembelian aset seperti mobil, tanah, ataupun bangunan dengan menggunakan

nama kepemilikan orang lain.




dengan Tindak Pidana Asal Penggelapan

Perintah Pembayar

an Gaji

PT. SIMBank M

No. Rek 125-000-4246-419Dikuasai HW dengan melawan hukum

HWV.2.2

HWBank O

No. Rek 1031-3000-7928

Tiga Kali TransferV.6,2

Total Rp1.145.000.000

HWBank O

No. Rek 1010-1011-1123

Dua Kali TransferV.6,2

Total Rp370.000.000

HWBank AG

No. Rek 092-1101341Empat Belas Kali

TransferV.6,2

Total Rp2.575.000.000

PT. SIMBank CN

No. Rek 568-30-00485-4

Dikuasai HW dengan melawan hukum

HWBank AG

No. Rek 0222-02907-00407

TransferTahun 2002-2009

V.6,2Total Rp

38.554.347.150

HWBank P

No. Rek 0-350092-005

LR (istri HW)Bank I

No. Rek 3000159634

Total V.6,2

Rp4.090.000.000

Tanah+RukoV.10,4V.10,5

A.n RANRp850.000.000 Merk Volvo

V.10,2Rp500.000.000

Tanah + BangunanV.10,12

A.N. RANRp4.800.000.000

Tanah 6538m2V.10,4

Tanah + Bangunan 340m2V.10,12

A.n. RAN

Sedan MinibusV.10,2

Rp800.000.000

MinibusV.10,2

Rp75.000.000

Merk M.CO L300V.10,2

Rp145.000.000

Tanah 8000m2V.10,4

Rp4.400.000.000

PT. SIMBank O

No. Rek 1030-1090-0088

Transfer 2002-2009V.6,2Total

Rp138.202.720.550



Penipuan

Pengadilan dan

No. Putusan

: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor

229/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Terdakwa : LS

Putusan Hakim : 10 bulan dan denda Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dengan

ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

selama 2 (dua) bulan

Tanggal : 8 Mei 2017

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

LS bersama dengan rekannya (DPO)

dengan sengaja melakukan, yang

menyuruh lakukan membuat surat

palsu atau memalsukan, yang dapat

menimbulkan sesuatu hak,

perikatan atau pembebasan hutang

yang diperuntukkan sebagai bukti

daripada sesuatu dengan maksud

untuk memakai atau menyuruh

orang lain memakai surat tersebut

seolah-olah isinya benar dan tidak

palsu, jika pemakaian tersebut

dapat menimbulkan kerugian.

Dalam kasus ini, LS menyuruh

rekannya yang masih DPO

membuat situs untuk menjual tiket

palsu acara konser musik yang

diadakan oleh sebuah pihak

penyelanggara, yakni PT MLJ

dimana tidak ada hubungan atau

perjanjian antara terdakwa dengan

penyelenggara konser musik

tersebut. Hasil penjualan tiket palsu

tersebut kemudian dipindahkan

oleh LS untuk menyamarkan hasil

dari tindak kejahatan penipuan.

Tindak Pidana Asal

Rekan LS, MA dan D (keduanya

DPO) pada tahun 2016 membuat

situs palsu untuk penjualan tiket

DWP 2016 yang didalamnya juga

berisi informasi blangko tiket yang

sama dengan informasi penjualan

tiket DWP 2016 yang asli. Di dalam

website tersebut juga dicantumkan

Nomor Rekening penampungan:

• Nomor 16440001850389 di Bank

M atas nama YTP dan

• Nomor 111.000.7935.188 di Bank

M atas nama RR.

Kedua rekening tersebut dibuka

oleh terdakwa melalui Sdr. M yang

belum tertangkap.

Atas penjualan tiket palsu yang

dibuat oleh LS dan rekannya

tersebut, saksi BHS tertarik membeli

tiket tersebut. Selanjutnya, saksi

BHS membeli tiket tersebut dengan

mentransfer uang sejumlah

Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari

rekening nomor 4780213626 di

Bank C miliknya ke rekening Nomor

16440001850389 di Bank M atas


nama YTP. Setelah melakukan

transfer tersebut, saksi BHS ingin

melakukan konfirmasi ke pihak

penyelenggara konser musik,

namun di situs palsu tersebut tidak

terdapat nomor narahubung yang

bisa dihubungi. Selanjutnya, saksi

BHS mencari nomor penyelenggara

DWP 2016 di Google dan terhubung

dengan saksi ABS dan HWS selaku

penanggung jawab event DWP 2016

tersebut. Setelah menghubungi

penanggung jawab event tersebut,

diketahui oleh saksi BHS bahwa

tiket yang dibelinya merupakan

tiket palsu. Saksi HWS merasa

tertipu sehingga, melaporkan kasus

tersebut ke pihak kepolisian.

Selanjutnya, saksi ARP juga

mengalami nasib yang sama

dengan Saksi HWS yaitu pada hari

Minggu tanggal 9 Oktober 2016

juga telah membeli tiket event DWP

2016 secara online melalui situs

palsu bikinan terdakwa LS dan

rekannya tersebut. Saksi ARP

melakukan pembayaran dengan

transfer kepada rekening Nomor

111.000.7935.188 di Bank M atas

nama RR sejumlah Rp4.000.750

(empat juta tujuh ratus lima puluh

rupiah).


Setelah ada yang mentransfer ke

rekening penampungan sejumlah

Rp70.000.000 (tujuh puluh juta

rupiah) atas penjualan tiket palsu,

uang tersebut ditarik tunai oleh

terdakwa melalui ATM Bank M dan

ditransfer beberapa kali ke rekening

atas nama K dan RR di Bank M

sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh

kali) dengan jumlah minimal

Rp5.0000.000 (lima juta rupiah) dan

komisi atau keuntungan yang

terdakwa peroleh adalah sebesar

15% dari jumlah uang yang masuk

ke rekening penampungan

tersebut.



Pidana Asal V.1.18 Penipuan

Pihak Terlapor V.2.2 Wiraswasta

Jenis Transaksi V.3.3 Tarik tunai via ATM

V.3.12 Transfer via LLG/SKN



Mata Uang V.5.1 IDR


Sumber Dana V.7.2 Pihak Lain Dalam Negeri

Pihak Terkait V.8.6 Pihak Lain yang tidak dikenal

Aset TPPU V.9.1 Uang tunai


c. Pengenaan Delik


1 Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan

Pencucian Uang Pasal 3 ayat (1) huruf b

dan huruf c UU No 15

Tahun 2002 Jo. Pasal

95 UU No 8 Tahun

2010




• Transaksi pass by yakni sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer atau ditarik

tunai.


• Dana di rekening pengguna jasa ditarik langsung atau ditransfer ke satu atau

beberapa rekening, setelah pengguna jasa menerima transfer dari satu atau

beberapa rekening (pola pass by).



dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Penipuan

transfer

Rp.3.000.000,-

Beli “tiket” DWP

transfer

Rp.4.750.000,-

Beli “tiket” DWP

V.7.2

korban lain

yang tidak

melapor

Membeli “tiket” DWP

Membeli “tiket” DWP

transfer

transfer

komisi 15%

komisi 15%

V.7.2

Saksi I

BHS

No. rek

4780213626

Rek.

Penampungan

16440001850389

a.n. YTP

Rek.

Penampungan

111.000.7935.18

8 a.n. RR

Saksi II

ARP

Transfer ke kedua rekening

penampunganTotal Rp70.000.000

Total transfer ke

R dan K

Rp70.000.000

V.8.6

RR

V.8.6

K

V.2.2

LS

V.2.2

LSWww.dwp

2016.com

Membuat

Website

palsu

Mengakses website palsu



Anggota sindikat

Penipuan

“Anak Masuk

Rumah Sakit”

D

(DPO)MA

(DPO)

3 unit ponsel

2 kartu ATM

Uang tunai Rp5,7

juta

1 buah jam

tangan

2 buah cincin

emas

Barang bukti

sitaan


3.4.14 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lain dengan

Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih (1)

Pengadilan dan

No. Putusan

: Pengadilan Negeri Kota Bekasi nomor 408/Pid.Sus/2017/PN Bks

Terdakwa : S dan IS

Putusan Hakim : 3 tahun untuk S dan 2 tahun untuk IS, dan denda Rp1.000.000.000

(satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

Tanggal : 6 September 2017

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

Sebelum memulai bisnis jual beli

vaksin palsu, pasangan suami istri S

dan IS merupakan pengusaha

pakaian dalam. Pada tahun 2009 IS

menawarkan bisnis pembuatan

vaksin palsu kepada pasangan

suami istri HT dan RA, HT dan RA

tertarik karena bisnis ini akan

mendatangkan keuntungan yang

besar.

Tindak Pidana Asal

Setelah diajari oleh IS, HT dan RA

berperan sebagai produsen,

sementara S dan IS berperan

sebagai distributor sebelum

kemudian tahun 2016 juga

sekaligus menjadi produsen vaksin

palsu. Dalam peranan S dan IS

sebagai distributor, mereka menjual

vaksin kepada SE yang memiliki

peranan untuk memberikan label

vaksin untuk kemudian dijual lagi

kepada sejumlah apotek yang salah

satunya dimiliki oleh SU, dokter, dan

bidan yang berperan sebagai

penjual akhir vaksin palsu tersebut

kepada masyarakat yang

membutuhkan.


Adapun aliran dana yang terdeteksi

pada rekening S periode Desember

2012-Januari 2015 dan rekening IS

pada periode Mei 2013-Juni 2016

dapat dilihat pada dua tabel di

halaman berikut.

Aliran Dana S

Sumber Dana Pola Perpindahan Dana Penggunaan Dana

Dana bersumber dari hasil

penjualan vaksin palsu oleh SU

dan SE dengan total pemasukan


Perpindahan dana dilakukan

melalui transfer dana via ATM

1. Digunakan untuk

melakukan pembelian vaksin

palsu dari produsen sebesar

Rp21.065.000

2. Digunakan untuk

pembelian kendaraan

bermotor dan kebutuhan

sehari-hari


Aliran Dana IS

Sumber Dana Pola Perpindahan Dana Penggunaan Dana

Dana bersumber dari hasil

penjualan vaksin palsu oleh SE

dan juga beberapa setoran tunai

dengan total Rp192.205.000

Perpindahan dana dilakukan

melalui transfer dana via

ATM

1. Digunakan untuk

melakukan pembelian vaksin

palsu dari produsen sebesar

Rp93.570.000

2. Digunakan untuk

pemenuhan kebutuhan

sehari-hari



Tindak Pidana

Asal

V.1.26 Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4

(empat) tahun atau lebih


Jenis Transaksi V.3.3 Tarik Tunai Via ATM

V.3.6 Transfer Via ATM

Instrumen

Transaksi

V.4.4 Kartu Debit


Mata Uang V.5.1 IDR

Kelompok

Industri

V.6.1 Bank



V.8.5 Rekan Kerja


V.9.3 Motor

c. Pengenaan Delik

Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana

Pasal

Pengadilan Negeri

Bekasi

Pencucian

Uang

Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No 15 Tahun 2002

Jo. Pasal 95 UU. No. 8 Tahun 2010



(mingling).




dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Kesehatan (1)

RA

V.8.5

HT

V.8.5 S

V.2.2

IS

V.2.2

Menjual vaksin palsu

S

V.8.5

Mobil

V.9.2

Motor

V.9.3

beli

beli

DokterApotek

Bidan

Memproduksi dan menjual

Vaksin palsu

distribusi

distribusi

distribusi

Kebutuhan

sehari-hari

beli


3.4.15 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lain dengan

Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih (2)

Pengadilan dan No.

Putusan

: Pengadilan Negeri Bekasi nomor 392/Pid.Sus/2017/PN.Bks

Terdakwa : AP

Putusan Hakim : (1) Kesehatan: 9 tahun dan denda Rp 100.000.000 (seratus

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

selama satu bulan

(2) Pencucian uang: 4 tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar

maka diganti dengan pidana penjara selama satu bulan

Tanggal : 27 September 2017

Tipologi ini disusun berdasarkan putusan

Pengadilan Negeri Bekasi nomor

392/Pid.Sus/2017/PN.Bks dengan

terdakwa atas nama AP yang didakwa atas

perkara tindak pidana di bidang

kesehatan dan pencucian uang.

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

AP adalah seorang penjual Vaksin

berupa Pediacel, Tripacel, Havrix

Junior, Hepatitis B dan Engerix

kepada Saksi M,F saksi T dan Saksi

S (ketiganya dilakukan penuntutan

secara terpisah) dimana

Vaksin/obat palsu yang dijual oleh

Terdakwa AP dibeli dari Saksi HS

dan Saksi S (keduanya sudah

dilakukan penuntutan secara

terpisah). Terdakwa AP dan Saksi S

sejak akhir 2015 sebatas hubungan

dagang jual beli Vaksin/obat palsu

dan Terdakwa sendiri yang

langsung melakukan pemesanan

Vaksin/obat palsu kepada Saksi HS

dan Saksi S yang kemudian

Terdakwa AP dilakukan

penangkapan dikarenakan melaku

kan penjualan/mengedarkan sedia

an farmasi berupa Vaksin Pediacel,

Tripacel dan Havrix yang tanpa

dilengkapi izin edar BPOM dan tidak

memenuhi persyaratan keamanan,

khasiat atau kemanfaatan dan mutu

dari Badan POM; Berdasarkan Hasil

Uji Badan POM Nomor :

PW.03.01.34.3.08.16. 3805 tanggal 4

Agustus 2016 yang ditanda tangani

oleh Deputi Bidang Pengawasan

Produk Terapetik dan NAPZA Drs.T.

Bahdar J. Hamid, Apt. M.Pharm

berkesimpulan terhadap Vaksin

Pediacel dan Tripacel yang

diedarkan oleh Terdakwa AP adalah

Vaksin Palsu.

Tindak Pidana Asal

Terdakwa dalam melakukan

produksi Vaksin/obat palsu untuk

selanjutnya hasil Produksi tersebut


dijual/disalurkan oleh Terdakwa AP

dengan menggunakan sarana

Rekening BANK R Nomor : 7089-01-

0105581-53-8 An. AP yang dibuka

di Kantor Unit Pinang Cabang C

Kota JS dan Bank M Nomor : 900-

00-3685867-9 a.n. AP yang dibuka

di Kantor Cabang T kota JS Jalan S,

kota JS, dari kedua rekening

tersebut oleh Terdakwa digunakan

untuk transaksi penjualan

vaksin/obat palsu dan untuk

menempatkan, mentransfer,

mengalihkan, membelanjakan,

membayarkan, menghibahkan,

menitipkan, membawa ke luar

negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan mata uang

atau surat berharga atau perbuatan

lain terkait usaha bisnis penjualan

vaksin/obat palsu tanpa izin edar

BPOM.


Penerimaan hasil penjualan

Vaksin/obat palsu yang dilakukan

terdakwa AP yang sebagian

didapatkan secara tunai dan

selebihnya melalui transfer via bank

dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan hasil tindak

pidana penjualan vaksin/obat

palsu secara tunai kepada

terdakwa AP:

1. Hasil penjualan sejak

Agustus 2014 s.d. Juli

2015 dengan total Rp

19.375.000 dari Saksi

MF Pemilik Apotik IS

(pembayaran secara

tunai)

2. Hasil penjualan tanggal

11 Maret 2016 dengan

total Rp 8.500.000 dari

saksi S (pembayaran

secara tunai)

3. Hasil penjualan bulan

April 2016 dengan total

Rp 8.500.000 dari saksi

S (pembayaran secara

tunai)

4. Hasil penjualan bulan

April 2016 dengan total

Rp 6.875.000 dari saksi

T (pembayaran secara

tunai)

b. Penerimaan hasil tindak

pidana penjualan vaksin/obat

melalui Rekening BANK R No.

Rek 7089-01-0105581-53-8

a.n. terdakwa AP sekitar akhir

April 2016 dengan total Rp

7.875.000 dari saksi T.

c. Kemudian dari hasil

keuntungan penjualan

vaksin/obat palsu terdakwa

AP digunakan untuk:

1. Pembelian 1 (satu) Unit

mobil Datsun Go warna

hitam tahun 2016 a.n.

NK Nomor : B-2750-TFI

dengan cara Over

Kredit, Uang Muka

Rp7.000.000 (tujuh juta

Rupiah) dibayarkan

tunai kepada pemilik NK

melalui I (Sales

Daihatsu) cicilan bulan

Rp2.800.000 (dua juta

delapan ratus ribu

rupiah) baru bayar 2

(dua) bulan cicilan ,

pembayaran lewat


Rekening Bank M a.n.

AP;

2. Pembelian 1 (satu) Unit

sepeda motor Kawasaki

Ninja 250 warna merah

Tahun 2010, didapatkan

dengan cara Over Credit

dari A (makelar motor)

dengan uang muka

Rp7.000.000 (tujuh juta

rupiah) dibayar tunai

kepada A dengan

perjanjian setelah

STNK-nya dibaliknama

kan baru terdakwa

lunasi sebesar

Rp10.000.000



Tindak Pidana Asal 1.26 Tindak pidana lain yang

diancam dengan pidana

penjara 4 (empat) tahun atau

lebih


3.1 Setor Tunai via ATM/CDM

Jenis Transaksi 3.6 Transfer Via ATM

3.12 Transfer via LLG/SKN

Instrumen transaksi 4.1 Uang Tunai


Mata Uang 5.1 IDR




Aset TPPU 9.2 Mobil

9.3 Motor

c. Pengenaan Delik

No Putusan Pengadilan Tindak

Pidana

Pasal

1 Pengadilan Negeri

Bekasi

Kesehatan Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009

Pencucian

Uang

Pasal 5 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8

Tahun 2010


• Pembelian aset diajukan menggunakan sarana pembiayaan sehingga tampak

bahwa aset tersebut berasal dari harta yang sah. Padahal uang yang digunakan

untuk pelunasan berasal dari hasil kejahatan.

• Uang hasil tindak pidana ditransfer ke beberapa rekening pihak lain/keluarga yaitu

anak dan calon menantu (structuring).




dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Kesehatan (2)

AP

V.2.2

Bank B No. Rek

7089-01-0105581-

53-8 Transfer sejumlah Rp

9.600.000,-

V.3.1

Hasil Penjualan

Vaksin/Obat Palsu

V.3.1

Hasil Penjualan

Vaksin/Obat Palsu

V.3.6 & V.3.12Hasil Penjualan

Vaksin/Obat Palsu

Pembayaran Tunai

Rp 19.375.000,-

Pembayaran Tunai

Rp 17.000.000,-

V.9.3.

Over kredit

1 unit motor Kawasaki Ninja 250

UM: Rp 7.000.000,-

V.9.2

1 unit Datsun Go

Over Credit

UM: Rp 2.800.000,-

V.9.2

1 unit Toyota Avanza

UM: Rp 25.000.000,-

Cicilan autodebet ke

Rek Mandiri AP

Biaya pernikahan

Anak dan calon

menantu Terdakwa

MF

V.7.2

S

V.7.2

T

V.7.2


Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana di

bidang Perbankan

Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana di bidang perbankan (1 kasus),

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel terkait

• Variabel yang unik adalah perusahaan pembiayaan.

2. Tidak ada tipologi yang unik terkait tindak pidana di bidang perbankan selama tahun

2017.


Perjudian

Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana perjudian (1 kasus), dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada variabel yang unik terkait tindak pidana perjudian selama tahun 2017.

2. Tipologi terkait

• Tipologi yang unik adalah penarikan tunai diikuti dengan transfer ke banyak

rekening untuk mentransfer hasil judi online.


Penggelapan

Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana penggelapan (1 kasus), dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada variabel yang unik terkait tindak pidana penggelapan selama tahun 2017.

2. Tipologi terkait

• Tipologi yang unik adalah penggunaan rekening atas nama sendiri di banyak

bank untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan



Penipuan

Dari kasus-kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana penipuan yang terdiri dari 5


1. Variabel terkait

• Jenis profil terlapor yang paling banyak muncul adalah pengusaha/wiraswasta

dan pegawai swasta/karyawan.


• Produk keuangan yang paling banyak digunakan adalah rekening tabungan.

• Jenis transaksi yang paling banyak dilakukan adalah transfer via LLG/SKN.




• Pihak terkait yang paling sering muncul adalah rekan kerja dan pihak lain yang

tidak dikenal.

• Aset TPPU yang paling banyak muncul adalah mobil dan uang tunai.

• Variabel yang unik adalah kelompok industri Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Pialang Asuransi.

2. Tipologi terkait




• Tipologi yang unik yaitu uang yang telah diserahkan kepada pihak lain

secara tunai ditransfer kembali kepada pelaku (u-turn)


pidana (hukuman).


Pencurian dan Pemalsuan Surat

Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana pencurian dan pemalsuan surat (1

kasus), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada variabel yang unit terkait tindak pidana pencurian dan pemalsuan surat

selama tahun 2017.

2. Tipologi terkait

• Tipologi yang unik adalah selain untuk memperluas usaha, hasil pencairan

kredit dan jual beli sertifikat tanah curian digunakan untuk membayar

hutang lain, ditarik tunai, transfer ke bank lain, dan diberikan kepada pihak

yang membantu penipuan.

Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lain

yang Diancam Hukuman 4 Tahun Penjara atau Lebih

Dari kasus-kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana lain yang diancam hukuman

4 tahun penjara atau lebih yang terdiri dari 6 kasus, dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Variabel terkait


• Jenis profil terlapor yang paling banyak muncul adalah pegawai

swasta/karyawan.

• Produk keuangan yang paling banyak digunakan adalah rekening tabungan

dan uang tunai.

• Jenis transaksi yang paling banyak dilakukan adalah transfer via ATM.




• Pihak terkait yang paling sering muncul adalah pihak lain yang tidak dikenal.

• Aset TPPU yang paling banyak muncul adalah mobil dan motor.

• Variabel yang unik antara lain transaksi via EDC, setor tunai via ATM/CDM,

dan transfer via RTGS

2. Tipologi terkait

• Tipologi yang paling banyak muncul adalah pembelian aset menggunakan

sarana pembiayaan sehingga tampak bahwa aset tersebut berasal dari

harta yang sah. Padahal uang yang digunakan untuk cicilan/pelunasan

berasal dari hasil kejahatan.

• Tipologi yang unik antara lain adalah menerima uang hasil tindak pidana di

rekening atas nama sendiri.


pidana (hukuman).


4.5. Tren Variabel Pembentuk Tipologi

Dalam perkembangannya pelaku

pencucian uang selalu menggunakan

modus dan pola transaksi mengikuti

perkembangan teknologi dan informasi,

bahkan terkadang transaksi tradisional

pun digunakan untuk menghindari

pelaporan dari penyedia jasa keuangan.

Perkembangan tersebut dapat diketahui

salah satunya berdasarkan hasil putusan

perkara pencucian uang yang sudah

berkekuatan hukum tetap selama periode

tahun 2015 hingga tahun 2017, dilihat

dari tren karakteristik perilaku pencucian

uangnya sebagai berikut:

4.5.1 Tren Profil Pelaku Pencucian uang

Dibandingkan tahun 2016, pada tahun

2017 terdapat peningkatan tren pada

jenis profil pelaku tindak pidana

pencucian uang yaitu profil

pengajar/dosen sebesar 100%, tidak

bekerja sebesar 62%, PNS/ASN (termasuk

pensiunan) sebesar 35%, dan pegawai

swasta/karyawan sebesar 29%. Profil

selain ketiga profil tersebut mengalami

penurunan, di mana profil yang paling

banyak mengalami penurunan adalah

Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif,

dan Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh

Lepas, dan Pedagang.

Tabel 8

Tren Karakteristik Profil Pekerjaan Pelaku TPPU

Profil Pekerjaan Jumlah Pelaku Tren

2015 2016 2017 2015-

2016

2016-2017

Pengusaha/Wiraswasta 0,45 0,38 0,38 -16% 0%

Pegawai Swasta/Karyawan 0,10 0,23 0,30 130% 29%

PNS/ASN (termasuk Pensiunan) 0,06 0,10 0,14 67% 35%

Ibu Rumah Tangga 0,06 0,08 0,03 33% -66%

Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif 0,02 0,05 - 150% -100%

Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman

Uang, Pedagang Valuta Asing

0,14 0,05 0,03 -64% -46%

Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh Lepas,

Pedagang

0,08 0,05 - -38% -100%

Tidak Bekerja 0,08 0,05 0,08 -38% 62%

Pengajar/Dosen 0 0 0,38 0% 100%


4.5.2 Tren Jenis Transaksi

Para pelaku pencucian uang akan

melakukan suatu transaksi untuk

menyembunyikan ataupun menyamarkan

asal usul dari hartanya yang berasal dari

hasil kejahatan. Transaksi tersebut dapat

dilakukan di industri/lembaga keuangan

maupun transaksi tunai para pihak

sehingga sulit terlacak. Berikut tren

transaksi yang dilakukan oleh pelaku

pencucian uang yang dapat dirangkum

berdasarkan data putusan tahun 2015 s.d.

2017. Diketahui transaksi yang mengalami

kenaikan tren di tahun 2017 dibandingkan

tahun 2016 yakni transfer via ATM sebesar

20%, setor tunai via teller sebesar 29%,

transfer via RTGS sebesar 4%, tarik tunai

via teller sebesar 16%, tarik tunai via ATM

sebesar 75%, transfer via mobile banking

sebesar 20%, transaksi via EDC sebesar

13%, dan transaksi transfer via LLG/SKN

sebesar 100%. Jenis transaksi lainnya

mengalami penurunan antara tahun 2016

ke 2017.

Tabel 9

Tabel Karakteristik Jenis Transaksi

Jenis Transaksi Jumlah Putusan Tren

2015 2016 2017 2015-

2016

2016-

2017

Pemindahbukuan langsung 0,12 0,12 0,05 6% -58%

Transfer via ATM 0,19 0,10 0,12 -46% 20%

Setor Tunai via Teller 0,10 0,10 0,12 -7% 29%

Transfer via RTGS 0,08 0,09 0,09 18% 4%

Tarik Tunai via Teller 0,05 0,09 0,10 86% 16%

Tarik Tunai via ATM 0,22 0,08 0,14 -63% 75%

Transaksi uang tunai antar para pihak 0,11 0,07 0,04 -38% -39%

Transfer via Internet Banking 0,01 0,07 0,04 900% -40%

Pembayaran cicilan kredit/pembiayaan 0,06 0,07 0,01 11% -85%

Penempatan Investasi 0,01 0,05 0,01 700% -81%

Setor Tunai via ATM/CDM 0,01 0,05 0,02 600% -57%

Transfer via Mobile Banking 0,01 0,03 0,04 400% 20%

Penukaran valuta asing 0,03 0,03 0,02 0% -39%

Transaksi via EDC 0,01 0,03 0,03 100% 13%

Trading Forex 0 0,01 - 100% -100%

Transfer via LLG/SKN 0 0 0,15 0% 100%


4.5.3 Tren Instrumen Transaksi

Instrumen transaksi merupakan alat yang

digunakan oleh pelaku tindak pidana

pencucian uang untuk menyamarkan

harta hasil tindak pidananya. Pada tahun

2017, jika dibandingkan dengan tahun

2016, terdapat beberapa instrumen

transaksi yang mengalami peningkatan di

antaranya adalah: penggunaan rekening

tabungan sebesar 100% dan valuta asing

sebesar 28%. Instrumen lainnya

mengalami penurunan dari tahun 2016 ke

2017.

Tabel 10

Tren Instrumen Transaksi

Instrumen Transaksi

Jumlah Putusan Tren

2015 2016 2017 2015-

2016

2016-

2017

Rekening Tabungan 0,50 0,38 0,76 -23% 100%

Kartu Debit 0,03 0,17 0,07 574% -59%

Deposito 0,06 0,10 0,09 54% -4%

Rekening Giro 0,04 0,05 - 28% -100%

Rekening Pinjaman 0,03 0,05 - 93% -100%

Polis Asuransi 0,03 0,05 0,02 93% -52%

Cek/BG 0,13 0,05 - -61% -100%

Valuta Asing 0,04 0,04 0,05 -4% 28%

Foreign Exchange 0 0,02 - 100% -100%

Kuitansi 0,09 0,02 - -72% -100%

Simpanan Koperasi 0 0,01 - 100% -100%

Saham 0,05 0,01 - -76% -100%

Bank Garansi 0 0,01 - 100% -100%

Letter of Credit (L/C) 0,01 0,01 - -4% -100%

Perjanjian Hutang Piutang 0 0,01 - 100% -100%


4.5.4 Tren Kelompok Industri

Selain instrumen transaksi, pelaku

pencucian uang juga memanfaatkan

industri keuangan maupun non keuangan

sebagai sarana melakukan tindak pidana

pencucian uang. Hampir seluruh

kelompok industri mengalami penurunan

kecuali kelompok industri Bank dan

penyelenggara kegiatan usaha penukaran

valuta asing, di mana bank mengalami

peningkatan sebesar 97%, dan

penyelenggara kegiatan usaha penukaran

valuta asing tidak mengalami perubahan

dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Tabel 11

Tren Kelompok Industri

Kelompok Industri

Jumlah Tren

2015 2016 2017 2015-

2016

2016-

2017

Bank 0,51 0,38 0,76 -24% 97%

Pedagang Kendaraan Bermotor 0,12 0,18 0,09 42% -50%

Perusahaan Properti 0,11 0,15 0,02 37% -86%

Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam 0,01 0,09 0,04 682% -50%

Perusahaan Pembiayaan 0,03 0,05 0,02 63% -60%

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Pialang Asuransi 0,06 0,05 0,02 -2% -60%

Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing 0,06 0,04 0,04 -22% 0%

Pialang Berjangka Komoditi 0 0,02 0 100% -100%

Perusahaan Sekuritas 0,06 0,01 0 -80% -100%

Koperasi 0,04 0,01 0 -76% -100%


4.5.5 Tren Pihak Terkait

Dalam melakukan transaksi maupun

upaya penyamarannya, pelaku pencucian

uang sulit untuk melakukannya sendiri.

Terdapat beberapa pihak yang menjadi

sarana dalam melancarkan kegiatan

pencucian uangnya. Adapun tren pihak

terkait yang dilibatkan dalam proses

pencucian uang oleh pelaku pencucian

uang yang mengalami peningkatan di

tahun 2017 dibandingkan tahun 2016

adalah suami/istri sebesar 23%, keluarga

semenda sebesar 48%, keluarga

sekandung sebesar 49%, dan anak

sebesar 85%. Adapun gambarannya dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12

Tren Pihak Terkait

Pihak Terkait

Jumlah Putusan Tren

2015 2016 2017 2015-

2016

2016-

2017

Rekan Kerja 0,29 0,29 0,29 -1% 0%

Pihak Lain/Perantara 0,13 0,17 0,07 35% -59%

Suami/Istri 0,33 0,21 0,26 -35% 23%

Keluarga Semenda 0,02 0,10 0,14 313% 48%

Keluarga Sekandung 0,10 0,10 0,14 -8% 49%

Profesional 0,03 0,06 0 65% -100%

Kurir/Orang Suruhan 0,02 0,04 0,02 65% -38%

Anak 0,07 0,04 0,07 -45% 85%

Bab 4

Kesimpulan dan

Rekomendasi


4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data salinan putusan

periode 2017 yang dapat

dikumpulkan selama tahun 2018

dapat diperoleh sejumlah putusan

total 35 putusan terkait dengan 38

orang terdakwa TPPU dan/atau

tindak pidana asal yang berkaitan

dengan TPPU diketahui hal-hal

sebagai berikut:

a. Karakteristik tindak pidana asal

yang terkait dengan tindak pidana

pencucian uang selama tahun

2017 adalah:

i. Narkotika dan korupsi adalah

tindak pidana yang paling

dominan menjadi tindak

pidana asal pencucian uang

pada tahun 2017, yaitu masing-

masing sebanyak 8 putusan

(masing-masing 24%). Tindak

pidana lain yang dipidana lebih

daripada 4 tahun penjara

menempati peringkat kedua

dengan jumlah 7 putusan atau

21%.

ii. Jumlah kerugian yang timbul

dari tindak pidana tersebut

yang paling besar adalah dari

tindak di bidang penggelapan

yakni sebesar Rp26.612.478.

632, penipuan sebesar Rp10.

000.000.000, tindak pidana lain

yang dipidana lebih daripada 4

tahun sebesar Rp8.000.000.000

dan korupsi sebesar Rp6.230.

064.473. Kerugian materiil dari

kejahatan narkotika tidak

diketahui atau tidak dapat

ditaksir.

b. Profil pelaku paling dominan dari


selama tahun 2017 adalah:

i. Jenis kelamin dominan dari


selama tahun 2017 adalah laki-

laki yaitu sebanyak 26 orang

(72%);

ii. Kelompok umur dominan dari


selama tahun 2017 adalah 35-

44 tahun sebanyak 13 orang

(36%) dan 45-54 tahun

sebanyak 11 orang (31%);

iii. Profil pekerjaan dari terdakwa


tahun 2017 adalah Pengusaha/

Wiraswasta yaitu sebanyak 13

orang (36,1%) diikuti dengan

Pegawai Swasta/Karyawan seba

nyak 11 orang (31%) dan

PNS/ASN (termasuk Pensiunan)

sebanyak 5 orang (14%);

c. Sanksi hukuman yang ditetapkan

kepada para terdakwa terkait

kasus TPPU selama tahun 2017


i. Berdasarkan pasal pidana yang

disangkakan kepada terdakwa


tahun 2016 yang paling

dominan adalah pasal 3 UU PP

TPPU sebanyak 29 orang (76%),

pasal 4 UU PP TPPU sebanyak 4

4 KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI


orang (11%) dan pasal 5 UU PP

TPPU sebanyak 5 orang (13%);

ii. Berdasarkan lamanya hukuman

penjara yang paling dominan

adalah pada rentang 1 s.d. 5

tahun sebanyak 21 orang

(58%), 6 s.d.10 tahun sebanyak

8 orang (22%) dan 11 s.d. 15

tahun sebanyak 3 orang (8%);

dan

iii. Berdasarkan besarnya huku

man pidana denda yang paling

dominan adalah pada rentang

Rp0 s.d. Rp1.000.000.000 seba

nyak 32 orang (89%), pada

rentang >Rp1.000.000.000 s.d.

Rp5.000.000.000 sebanyak 3

orang (8%) dan pada rentang

>Rp5.000.000.000 s.d. Rp10.

000.000.000 sebanyak 1 orang

(3%).

d. Berdasarkan karakterisitik peram

pasan aset yang dapat diterapkan

kepada pelaku diantaranya adalah

sebagai berikut:

i. Perampasan aset tindak pidana

yang dapat dirampas untuk

negara adalah sebanyak 19

putusan (58%), dikembalikan

kepada korban sebanyak 4

putusan (12%), tidak ada aset

yang dapat dirampas sebanyak

3 putusan (9%) dan aset

digunakan dalam perkara lain

sebanyak 7 putusan (21%); dan

ii. Berdasarkan jenis aset yang

dapat dirampas yang paling

dominan adalah uang tunai

sebanyak Rp149.997.836.943,

47.471 Dolar AS, 24.000 Won

Korea, 1.480 Baht Thailand,

3.000 Dong Vietnam, dan

25.476 Ringgit Malaysia dari 9

putusan; tanah dan bangunan

senilai Rp17.017.599.372 dari 8

putusan; bangunan senilai Rp7.

498.619.000 dari 1 putusan;

mobil senilai Rp1.652.000.000

dari 8 putusan, dan dana dalam

rekening sebesar Rp1.873.355.

483 dan 2.343,01 Dolar AS dari

2 putusan.

e. Berdasarkan karakteristik sebaran

wilayah diketahui bahwa DKI

Jakarta adalah wilayah yang paling

dominan dalam sebaran wilayah

pengadilan putusan TPPU tahun

2017, yaitu sebanyak 18 putusan

(33,33%) diikuti dengan wilayah

Jawa Barat dan Jawa Tengah

(masing-masing 5 putusan, 9,2%);

dan Kalimantan Timur (4 putusan,

7,4%).

2. Keterkaitan database PPATK dengan

putusan pengadilan tahun 2017:

a. Dari 38 pelaku pencucian

uang terdapat 23 nama yang

merupakan profil terlapor

dalam LTKM yang

disampaikan oleh PJK (60,5%)

dengan total 92 LTKM terkait.

b. Dari 38 pelaku pencucian



dalam LTKT yang disampaikan


oleh Pihak Pelapor (29%)

dengan total 366 LTKT terkait.

c. Dari 38 pelaku pencucian


merupakan pihak pelapor

dalam LTPBJ yang

disampaikan oleh Pihak

Pelapor (2,6%) terkait

pembelian aset berupa

properti dengan total 4 LTPBJ

terkait.

d. Dari 38 pelaku pencucian



dalam Hasil Analisis (26,3%).

e. Dari 35 perkara pencucian

uang sebanyak 14 perkara

terdapat keterangan ahli dari

PPATK (36,8%).

f. Dari 38 pelaku pencucian

yang, terdapat 6 nama yang


dalam Laporan Transaksi

Keuangan dari dan ke Luar

Negeri (LTKL) (15,7%) dengan

total 12 LTKL terkait.

g. Belum ditemukan data dalam

Hasil Pemeriksaan (HP), dan

International Fund Transfer

Instruction (IFTI) selama tahun

2017.

3. Dari beberapa kasus TPPU yang

sudah diputus pengadilan selama

periode 2017 dibuatlah gambaran

tipologi antara lain tipologi kasus

TPPU dengan tindak pidana asal

korupsi, narkotika, penggelapan, di

bidang perbankan, penipuan, dan

pencurian dan pemalsuan surat.

Putusan pengadilan yang dibuat

gambaran tipologi adalah yang

memenuhi kriteria dari minimal 7

variabel pembentuk tipologi, yaitu:

profil terdakwa, jenis transaksi,

instrumen transaksi, kelompok

industri, sumber dana, pihak terkait

dan aset TPPU. Diketahui beberapa

tipologi di antaranya adalah:

a. Tipologi yang paling banyak

muncul untuk kasus TPPU

yang terkait tindak pidana

korupsi, narkotika, dan

penipuan adalah penggu

naan rekening atas nama

orang lain untuk menam

pung, mentransfer, menga

lihkan dan melakukan

transaksi hasil tindak

pidana. Secara keseluruhan

tipologi ini muncul dalam 24

kasus dari 35 kasus selama

tahun 2017.

b. Tipologi yang unik untuk

setiap tindak pidana, dilihat

dari 35 kasus selama tahun

2017 antara lain:


Tabel 13

Tipologi Unik Terkait Tindak Pidana Selama Tahun 2017 (35 Kasus)

No Tindak Pidana Terkait Tipologi

1 Korupsi pembelian aset menggunakan mata uang asing secara tunai dari

pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan

aset dari hasil kejahatan

2 Korupsi pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah,

bangunan, atau properti dengan menggunakan nama sendiri

3 Korupsi dana ditransfer dulu ke rekening lain lalu ditransfer kembali ke

rekening sumber (u-turn)

4 Perpajakan merenovasi atau merubah bentuk aset menjadi lebih bagus dan

lebih produktif seperti menjadikan kos-kosan, kantor dan

sebagainya dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi

5 Narkotika uang hasil tindak pidana digunakan untuk melakukan tindak

pidana lain yang bernilai ekonomis (judi) dengan tujuan untuk

mendapatkan profit dari perputaran uang tersebut

6 Narkotika pembawaan uang tunai ke luar negeri untuk ditukarkan lagi di

penukaran mata uang asing di luar negeri

7 Narkotika penukaran dana hasil tindak pidana ke dalam mata uang asing;

hawala banking

9 Narkotika Uang-uang yang ditransfer ke rekening terdakwa digunakan

dalam bisnis pengiriman uang tidak berizin, selanjutnya uang

tersebut ditarik tunai, ditukarkan menjadi mata uang asing,

dibawa keluar negeri, atau diberikan kepada seseorang secara

tunai atau ditransfer

10 Perjudian penarikan tunai diikuti dengan transfer ke banyak rekening untuk

mentransfer hasil judi online

11 Penggelapan penggunaan rekening atas nama sendiri di banyak bank untuk

menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi

hasil tindak pidana

12 Penipuan uang yang telah diserahkan kepada pihak lain secara tunai

ditransfer kembali kepada pelaku (u-turn)


No Tindak Pidana Terkait Tipologi

13 Pencurian dan

pemalsuan surat

selain untuk memperluas usaha, hasil pencairan kredit dan jual beli

sertifikat tanah curian digunakan untuk membayar hutang lain,

ditarik tunai, transfer ke bank lain, dan diberikan kepada pihak

yang membantu penipuan

14 Tindak Pidana Lain yang

Diancam Hukuman 4

Tahun Penjara atau

Lebih

menerima uang hasil tindak pidana di rekening atas nama sendiri

2. Tren dari variabel-variabel

pembentuk tipologi terhadap

putusan pengadilan selama tahun

2017 jika dibandingkan dengan

periode tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

a. Tren Profil Pelaku Pencucian

Uang

➢ Pada tahun 2017 terdapat

peningkatan tren pada jenis

profil pelaku tindak pidana

pencucian uang yaitu profil

pengajar/dosen sebesar

100%, tidak bekerja sebesar

62% PNS/ASN (termasuk

pensiunan) sebesar 35% dan

pegawai swasta/karyawan

sebesar 29%.

➢ Profil selain keempat profil

di atas mengalami

penurunan (pejabat

eksekutif, legislatif, dan

yudikatif; petani/nelayan,

pengrajin, buruh lepas,

pedagang; ibu rumah

tangga, dan

pengusaha/wiraswasta).

b. Tren Jenis Transaksi Keuangan

➢ Transaksi yang mengalami

kenaikan tren pada tahun

2017 dibandingkan tahun

2016 adalah transfer via

ATM sebesar 20%, setor

tunai via teller sebesar 29%,

transfer via RTGS sebesar

4%, tarik tunai via teller

sebesar 16%, tarik tunai via

ATM sebesar 75%, transfer

via mobile banking sebesar

20%, transaksi via EDC

sebesar 13%, dan transaksi

transfer via LLG/SKN sebesar

100%. Jenis transaksi yang

mengalami penurunan

adalah jenis transaksi

pemindahbukuan langsung,

transaksi uang tunai antar

para pihak, transfer via

internet banking,

pembayaran cicilan

kredit/pembiayaan,


penempatan investasi, setor

tunai via ATM/CDM,

penukaran valuta asing, dan

trading forex.

c. Tren Instrumen Transaksi

➢ Pada tahun 2017, terdapat

beberapa instrumen

transaksi yang mengalami

peningkatan adalah

penggunaan rekening

tabungan sebesar 100% dan

valuta asing sebesar 28%.

➢ Instrumen transaksi yang

mengalami penurunan tren

adalah instrumen selain

rekening tabungan dan

rekening pinjaman, yaitu

rekening giro, cek/BG,

foreign exchange, kuitansi,

simpanan koperasi, saham,

bank garansi, letter of credit

(L/C), perjanjian hutang

piutang, kartu debit, polis

asuransi, valuta asing dan

deposito.

d. Tren Kelompok Industri

➢ Seluruh kelompok industri

mengalami penurunan tren

dari tahun 2016 ke 2017

kecuali bank yang

mengalami peningkatan

sebesar 97%, dan kegiatan

usaha penukaran valuta

asing yang tidak mengalami

perubahan.

e. Tren Pihak Terkait

➢ Pihak terkait yang dilibatkan

dalam proses pencucian

uang oleh pelaku pencucian

uang yang mengalami

peningkatan di tahun 2017

jika dibandingkan dengan

tahun 2016 adalah anak

sebesar 85%, suami/istri

sebesar 23%, keluarga

semenda sebesar 48% dan

keluarga sekandung sebesar

49%.

➢ Pihak terkait yang

mengalami penurunan

adalah profesional,

kurir/orang suruhan, pihak

lain/perantara, dan rekan

kerja.

3. Dinamika dan tantangan aparat

penegak hukum dalam hal

penelusuran aset dan pembuktian

perkara pencucian uang diantaranya


a. Proses pembuktian perkara

TPPU

➢ Terhadap tersangka

korupsi diperlukan tata

cara yang jelas karena

seringkali menyangkut

kekayaan perusahaan;

dan

➢ Perkara TPPU

modusnya semakin

beragam. Pelaku bisa

menggunakan transaksi

keuangan dan rekening

milik anak

buah/staf/saudaranya.

Kita harus menentukan

apakah aset diperoleh


dari TPPU atau hasil dari

usaha atau pekerjaan

resmi.

b. Proses penelusuran aset:

➢ Diperlukan waktu yang

lama untuk penelusuran

aset, penyitaan aset,

perampasan aset;

➢ Terdapat hasil

penyamaran terhadap

aset yang diduga

diperoleh dari hasil

kejahatan;

➢ Birokrasi dalam

permintaan data

transaksi terlalu

panjang, memakan

waktu berhari-hari; dan

➢ Tidak ditemukannya

sebagian uang hasil

tindak pidana karena

adanya perbedaan data

transaksi antar bank

sehingga aliran dana

tidak diketahui.

c. Proses penyidikan perkara:

➢ Dakwaan Pasal 4 UU PP

TPPU agak sulit

pembuktiannya

dibandingkan Pasal 3;

➢ Jika berkas yang

dilimpahkan (kepada

responden Kejaksaan)

masih mentah,

diperlukan waktu untuk

menemukan bukti-bukti

dan fakta-fakta;

➢ Respons PPATK ketika

diundang memberikan

keterangan ahli dan

informasi transaksi

lama/tidak terdapat

respons;

➢ Pada saat penyitaan

barang bukti rumah,

tidak diikuti dengan

pemblokiran sertipikat

ke BPN;

➢ Jangka waktu untuk

menyidik transaksi

keuangan

mencurigakan tidak

cukup; dan

➢ Kesulitan untuk melacak

transaksi tunai.

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan hasil riset dan

kesimpulan serta saran dari responden,

maka dapat diberikan beberapa

rekomendasi yang ditujukan bagi pihak

internal PPATK dan pihak eksternal,

dengan uraian sebagai berikut:

a. Komite TPPU, Kementerian/

Lembaga terkait

➢ Perlunya dibahas

mengenai sinkronisasi sta

tistik penegakan hukum

pencucian uang dengan

membangun sistem basis

data pemantauan tindak

lanjut perkara kasus TPPU

maupun TPPT secara

nasional dimulai dari


penyidikan, penuntutan,

putusan pengadilan hing

ga perampasan aset

pelaku. Statistik ini penting

karena merupakan salah

satu sumber data untuk

penilaian kepatuhan

terhadap rekomendasi-

rekomendasi FATF, teru

tama ketika diadakan

kegiatan Mutual Evalu

ation. Dalam waktu dekat

Indonesia akan dinilai

kembali dalam Mutual

Evaluation terkait persia

pan Indonesia menjadi

anggota FATF (2019-2020)

sehingga hal ini perlu

disegerakan.

b. Aparat Penegak Hukum

➢ Statistik yang kami

rekomendasikan bagi

Komite TPPU dan K/L

perlu dibuat dan

dijadikan pedoman

dalam pelaksanaan

kewenangan

penegakan hukum

TPPU.

➢ Diharapkan hasil riset

tipologi ini dapat

dijadikan referensi

dalam mengembang

kan penyidikan kasus

tindak pidana pencuci

an uang, khususnya

dalam penerapan

hukum, termasuk pe

nyidikan dan penuntu

tan kepada pihak-

pihak terkait berdasa

rkan keterkaitan para

pihak.

➢ Mempertimbangkan

optimalisasi pene

lusuran dan penyitaan

aset hasil tindak

pidana pada kasus

yang ditangani.

➢ Memperkuat koor

dinasi antara aparat

penegak hukum de

ngan PPATK dalam

melakukan pena

nganan perkara TPPU.

c. Hakim

➢ Statistik yang kami

rekomendasikan bagi

Komite TPPU dan K/L

perlu dibuat dan

dijadikan pedoman

dalam pelaksanaan

kewenangan penega

kan hukum TPPU.

➢ Pemenuhan variabel

pembentuk tipologi

untuk masing-masing

kasus dapat dijadikan

pertimbangan untuk

memberikan penge

naan pidana kepada

terdakwa, termasuk

pendakwaan kepada

pihak-pihak terkait

berdasarkan

keterkaitan para pihak.


➢ Mempertimbangkan

optimalisasi perampa

san aset hasil tindak

pidana pada kasus

yang ditangani.


Asia-Pacific Group on Money Laundering. APG Yearly Typologies Report 2017.

http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=41f45467-8303-

4b70-8791-038e5d4925f8. 17 Oktober 2018

Basuki, Sulistyo. 2005. Metodologi kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmu

perpustakaan dan informasi.

www.academia.edu/9912225/Metodologi_kuantitatif_dan_kualitatif_dalam_penelitian

_ilmu_perpustakaan_dan_informasi. 22 Februari 2016

FATF. 2012. International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of

Terrorism & Proliferation The FATF Recommendation. http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations.d.ocuments/fatf-recommendations.html.

15 Februari 2016

________. 2013. Methodology For Assesing Technical Compliance with The FATF

Recommendation and The Effectiveness of AML/CFT System. http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations.d.ocuments/fatfissuesnewmechanismto

strengthenmoneylaunderingandterroristfinancingcompliance.html. 15 Februari

2016

Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.

Husein, Yunus. 2007. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Bandung: Books Terrace & Library.

________. 2008. Negeri Sang Pencuci Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.

NRA Working Group. 2015. Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang. Tidak Dipublikasikan.

Jakarta: PPATK

Office of the Controller of the Currency. 2002. Money Laundering: A Banker’s Guide to

Avoiding Problems. http://www.occ.gov/topics/bank-operations/financial-

crime/money-laundering/money-laundering-2002.pdf. 10 Maret 2016

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2012. Anotasi Putusan Perkara Tindak

Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima & Elsda Institute.

________. 2013. Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Jilid II. Jakarta: PPATK

________. 2014. Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2014. Jakarta: PPATK.


DAFTAR PUSTAKA

http://www.academia.edu/9912225/Metodologi_kuantitatif_dan_kualitatif_dalam_penelitian_ilmu_perpustakaan_dan_informasi

http://www.academia.edu/9912225/Metodologi_kuantitatif_dan_kualitatif_dalam_penelitian_ilmu_perpustakaan_dan_informasi

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfissuesnewmechanismtostrengthenmoneylaunderingandterroristfinancingcompliance.html.%2015%20Februari%202016




http://www.occ.gov/topics/bank-operations/financial-crime/money-laundering/money-laundering-2002.pdf

http://www.occ.gov/topics/bank-operations/financial-crime/money-laundering/money-laundering-2002.pdf



________. 2015. Surat Edaran No. SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi

Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. http://jdih.ppatk.go.id. 15

Februari 2016


Republik Indonesia. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5146.

Somantri, Gumilar R. 2005. Memahami Metode Kualitatif. Makara Sosial Humaniora. Vol. 9:

No.2 hal 57-65.

http://jdih.ppatk.go.id/

144

LAMPIRAN No. Tingkat

Pengadilan

Provinsi No. Putusan

Pengadilan

TPA Terpidana Jenis

Kelamin

Profil Pasal

TPPU

Penjara

1 Pengadilan Negeri

Depok

Jawa Barat 553/Pid.Sus/201

7/PN DPK

Tindak pidana lain yang diancam


tahun atau lebih

AF L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 5 4 tahun

2 Pengadilan Negeri

Bekasi


7/PN.Bks



tahun atau lebih

AP L Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 4 tahun

3 Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan

DKI Jakarta 289/Pid.Sus/201

7/PN.Jkt.Sel

di bidang perpajakan AH L Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 4 tahun 6

bulan

4 Mahkamah Agung DKI Jakarta 2721

k/Pid.Sus/2016

Narkotika AS L Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 hukuman

mati

5 Pengadilan Negeri

Tanjung Selor

Kalimantan

Utara

20/Pid.Sus/2016/

PN Tjs


Wiraswasta

Pasal 3 hukuman

mati

6 Pengadilan Tinggi

Samarinda

Kalimantan

Utara

94/Pid/2016/PT

SMR


Wiraswasta

Pasal 3 hukuman

mati

7 Pengadilan Negeri

Padang

Sumatera

Barat

692/Pid.B/2017/

PN Pdg

Perjudian BP L Tidak Bekerja Pasal 3 5 tahun 6

bulan

Pengadilan Negeri

Padang

Sumatera

Barat

692/Pid.B/2017/

PN Pdg

Perjudian RA L Tidak Bekerja Pasal 3 5 tahun 6

bulan

8 Mahkamah Agung DKI Jakarta 1329/K/Pid.Sus/2

017



tahun atau lebih

DE L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 5 2 tahun

9 Pengadilan Tinggi

Samarinda

Kalimantan

Timur

26/Pid/2017/PT.S

MR



tahun atau lebih

DE L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 5 4 tahun

No. Tingkat

Pengadilan


Pengadilan

TPA Terpidana Jenis

Kelamin

Profil Pasal

TPPU

Penjara

10 Pengadilan Negeri

Tanah Grogot

Kalimantan

Timur

330/Pid.Sus/201

6/PN Tgt



tahun atau lebih

DE L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 5 1 tahun 6

bulan


K/Pid.Sus/2017

Penipuan DLA L Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 12 tahun

12 Pengadilan Tinggi

Palangkaraya

Kalimantan

Tengah

65/Pid/2016/PT

PLK


Wiraswasta

Pasal 3 7 tahun


Sampit

Kalimantan

Tengah

120/Pid.B/2016/

PN Spt


Wiraswasta

Pasal 3 7 tahun


Pontianak

Kalimantan

Barat

58/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Ptk

Korupsi ES L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 3 2 tahun 6

bulan


Mempawah

Kalimantan

Barat

163/Pid.B/2017

PN Mpw

Penipuan ESA L PNS/ASN

(termasuk

Pensiunan)

Pasal 3 5 tahun 6

bulan


Semarang

Jawa Tengah 44/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Sm

g.

Korupsi EST L PNS/ASN

(termasuk

Pensiunan)

Pasal 4 1 tahun 9

bulan


Surabaya

Jawa Timur 2590/Pid.Sus/20

17/PN.SBY

Pencurian FBL P Tidak bekerja Pasal 5 1 tahun


Semarang


TPK/2017/PN.Sm

g.

Korupsi FHA L PNS/ASN

(termasuk

Pensiunan)

Pasal 4 1 tahun 6

bulan


K/PID.SUS/2017



tahun atau lebih

GRH L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 5 5 tahun


Jakarta


6/PT.DKI



tahun atau lebih

GRH L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 5 7 tahun


Jakarta Selatan


6/PN JKT.SEL



tahun atau lebih

GRH L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 5 5 tahun

146

No. Tingkat

Pengadilan


Pengadilan

TPA Terpidana Jenis

Kelamin

Profil Pasal

TPPU

Penjara


Bekasi


7/PN BKs



tahun atau lebih

HS L Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 3 tahun

Pengadilan Negeri

Bekasi


7/PN BKs



tahun atau lebih

IS P Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 3 tahun


K/PID.SUS/2017

Korupsi HAT L Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3

dan Pasal

5

12 tahun


Ambon

Maluku 12/Pid.Sus-

TPK/2017/PT

AMB


Wiraswasta

Pasal 3

dan Pasal

5

12 tahun


Ambon

Maluku 39/Pid.Sus-

TPK/2016/PN

Amb


Wiraswasta

Pasal 3

dan Pasal

5

9 tahun


Bekasi


7/PN.Bks

Penggelapan HW L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 3 5 tahun


K/PID.SUS/2017

Narkotika HR P Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 5 4 tahun


Jakarta Pusat

DKI Jakarta 6/Pid.Sus/2017/P

T.DKI


Swasta/Karya

wan

Pasal 5 4 tahun

No. Tingkat

Pengadilan


Pengadilan

TPA Terpidana Jenis

Kelamin

Profil Pasal

TPPU

Penjara


Jakarta Pusat


6/PN JKT.PST


Swasta/Karya

wan

Pasal 5 2 tahun 6

bulan


K/Pid.Sus/2017

Narkotika HAH L Wiraswasta Pasal 3 3 tahun


Kalimantan Selatan

Banjarmasin 127/Pid.Sus/201

6/PT BJM



Kalimantan Selatan

Banjarmasin 205/Pid.Sus/201

6/PN Bjm



Mamuju

Sulawesi Barat 113/Pid.Sus/201

7/PN Mam

Narkotika IDA P Pengajar/Dos

en

Pasal 5 3 tahun


Palembang

Sumatera

Selatan

08/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Plg

Korupsi DPS L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 3 1 tahun


Semarang


TPK/2017/PN.Sm

g.

Korupsi IR L PNS/ASN

(termasuk

Pensiunan)

Pasal 4 1 tahun 9

bulan


Semarang


TPK/2017/PN.Sm

g.

Korupsi JH L PNS/ASN

(termasuk

Pensiunan)

Pasal 4 2 tahun 4

bulan


Jakarta Selatan

DKI Jakarta 229/Pid.B/2017/

PN.Jkt.Sel

Penipuan LS L Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 10 bulan


Sidoarjo

Jawa Timur 831/Pid.Sus/201

7/PN.Sda

Narkotika LLT P Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 1 tahun 6

bulan


Salatiga

Jawa Tengah 87/Pid.Sus/2017/

PN Slt

di bidang perbankan LRP P Pegawai

Bank,

BUMN/D,

Jasa

Pengiriman

Uang,

Pedagang

Valuta Asing

Pasal 3 8 tahun 3

bulan

148

No. Tingkat

Pengadilan


Pengadilan

TPA Terpidana Jenis

Kelamin

Profil Pasal

TPPU

Penjara

40 Mahkamah Agung Jakarta Pusat 2680

K/Pid.Sus.2017

Narkotika MA L Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 -

41 Pengadilan Tinggi Banten 65/Pid/2017/PT

BTN


Wiraswasta

Pasal 3 -

42 Pengadilan Negeri Serang 878/Pid.Sus-

TPPU/2016/PN.S

rg


Wiraswasta

Pasal 3 2 tahun 6

bulan


Garut

Jawa Barat 149/PID.SUS/201

7/PN.GRT

Penipuan MS L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 3 15 tahun

Pengadilan Negeri

Garut

Jawa Barat 149/PID.SUS/201

7/PN.GRT

Penipuan HH P Pengajar/Dos

en

Pasal 3 15 tahun


18

Narkotika MII L Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 8 tahun


Banda Aceh

Aceh 146/Pid/2017/PT

BNA


Wiraswasta

Pasal 3 4 tahun


Bireuen

Nanggroe

Aceh

Darussalam

43/Pid.Sus/2017/

PN.Bir


Wiraswasta

Pasal 3 19 tahun


K/Pid.Sus.2017

Korupsi MRD L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 3 8 tahun


Bengkulu

Bengkulu 6/Pid.Sus-

TPK/2017/PT

BGL


Swasta/Karya

wan

Pasal 3 6 tahun

No. Tingkat

Pengadilan


Pengadilan

TPA Terpidana Jenis

Kelamin

Profil Pasal

TPPU

Penjara


Bengkulu

Bengkulu 52/Pid.Sus.TPK/2

016/PN.BGL


Swasta/Karya

wan

Pasal 3 5 tahun


Yogyakarta

DI Yogyakarta 36/Pid/2017/PT

YYK

Pencurian dan Penipuan NPU P Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 3 9 tahun


Yogyakarta

DI Yogyakarta 2/Pid.B/2017/PN

YYK

Pencurian dan Penipuan NPU P Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 3 9 tahun


Jakarta Selatan

DKI Jakarta 999/Pid.B/2017/

PN.Jkt.Sel

Penipuan NS P Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 3 8 tahun


K/Pid.Sus/2016



tahun atau lebih

RK L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 3 8 tahun


Kalimantan Timur

Samarinda 77/PID/2016/PT.

SMR



tahun atau lebih

RK L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 3 8 tahun


Kalimantan Timur

Tanah Grogot 29/Pid.Sus/2016/

PN.Tgt



tahun atau lebih

RK L Pegawai

Swasta/Karya

wan

Pasal 3 13 tahun


Mamuju

Sulawesi Barat 137/Pid.Sus/201

7/PN Mam

Narkotika RDN P Ibu Rumah

Tangga

Pasal 3 4 tahun


17

Korupsi SUD L Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 6 tahun

58 Pengadilan Negeri DKI Jakarta 605/Pid/B/2009/

PN.Jkt.Tim

Korupsi SUD L Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 Bebas


K/PID.SUS/2017

Narkotika SDH L Pengusaha/

Wiraswasta

Pasal 3 8 tahun

60 Pengadilan Tinggi Aceh 33/Pid/2017/PT

BNA


Wiraswasta

Pasal 3 8 tahun

61 Pengadilan Negeri Aceh 178/Pid.Sus/201

6/PN Jth


Wiraswasta

Pasal 3 8 tahun

Penanggung Jawab Ivan Yustiavandana

Pengarah I Nyoman Sastrawan

Koordinator (Ketua Tim) Vidyata Annisa Anafiah

Anggota Tim Eksternal Alith Alarino

Yohan Adhi Styoutomo

Abid Zusriha Hasan

Boby Mokoginta

Defid Tri Rizky

Amir Patah

Tri Puji Raharjo

Indah Isniati

Anggota Tim Internal Patrick Irawan

Fayota Prachmasetiawan

Nelmy Pulungan

Rudi Yulianto

Mardiansyah

Afrian Novia K.

Darma Samadaya Z.

Gambaran Tipologi Ade Novita Rosseani

Aditya Akbar Apriyandi

Agrippina

Dodi Saputra

Gilang Praharstyantoro

Hairurahman

Hanindya Candrasari

Hendra Pradana Yulianto

Ichsan Pamungkas

I Made Gde Meranggi Dana

Merlinda Fenisa

Muhammad Hilmy Bramantyo

Narendra Bima Satria

Septi Kusumaningtyas

Shinta Puspitarani TIM

PEN

YU

SU

N

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia Financial Transaction Report and Analysis Center (INTRAC)

Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Phone: (+6221) 385 0455, 385 3922

Fax : (+6221) 385 6809, 385 6826 Website : http://www.ppatk.go.id; http://jdih.ppatk.go.id

P E N C U C I A N U A N G - ppatk.go.id · d. Berdasarkan karakterisitik perampa san aset yang dapat diterapkan kepada pelaku di antaranya adalah sebagai berikut: i. Perampasan aset

Documents