Home >Documents >P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n ... · PDF file 4 |P e m i l u d a n...

P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n ... · PDF file 4 |P e m i l u d a n...

Date post:13-Jun-2020
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 2 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    REFLEKSI 2019

    Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 telah terselenggara. Pemilu sebagai bentuk

    demokrasi prosedural, telah menghasilkan pemerintahan baru, yakni Presiden dan Wakil

    Presiden, DPR, DPD, dan DPRD diseluruh wilayah Indonesia. Namun Pemilu 2019 masih

    menyisakan pekerjaan rumah yang belum usai, juga memberikan tantangan baru bagi

    pemerintahan terpilih dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan konstitusional.

    Pertama, Pemilu 2019 masih menyisakan residu penegakan hukum pemilu.

    Dilantiknya Anggota DPR dan DPRD periode 2019 – 2024, tidak serta merta menjadi

    penanda pemilu telah usai sepenuhnya. Muncul sengketa hukum yang mestinya tuntas

    sebagai bagian dari proses penegakan hukum pemilu. Seperti penentuan caleg terpilih

    (PAW PDIP) dan kasus pergantian caleg terpilih (Gerindra – Mulan Jamela dkk),

    seharusnya diselesaikan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi yang merupakan

    penanda telah berakhirnya pemilu. Akan tetapi, justru muncul sempalan sempalan

    mekanisme diluar prosedur hukum yang telah ditentukan dalam UU Pemilu.

    Atas kondisi penegakan hukum pemilu itu, KODE Inisiatif melakukan assessment awal,

    atas penerapan electoral justice system di Indonesia. Assesment yang menggunakan

    istrumen panduan International IDEA ini, secara menyeluruh melingkupi 40 pertanyaan

    mengenai prinsip penegakan hukum, kelembagaan, waktu penanganan, dan lainnya.

    Hasilnya, ada 6 persoalan yakni sebagai berikut:

    1. Tumpang Tindihnya Kewenangan Lembaga Penegakan Hukum Pemilu

    Seperti kewenangan Bawaslu menangani pelanggaran administrasi dalam

    proses rekapitulasi hasil pemilu dengan kewenangan MK menyelesaikan

    perselisihan hasil pemilu. Penanganan sengketa pencalonan (kasus OSO), antara

    MK, MA, dan PTUN. Sengketa hasil pemilu antara MK dengan Mahkamah Partai dan

    Pengadilan Negeri (Mulan Jamela cs). Batasan kewenangan masing-masing mesti

    dipertegas sehingga persinggungan kewenangan semakin jelas dan tidak tumpang

    tindih. Komitmen kelembagaan yang memang akan sulit jika masing-masingnya

    merasa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan.

    2. Minimnya Pendidikan Keahlian bagi Bawaslu sebagai Lembaga EJS

    Pejabat Bawaslu (keanggotaan maupun pendukung) diberbagai tingkatan belum

    mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan dan intensif terkait dengan tugas

    dan fungsinya. Umumnya setelah terpilih, pejabat Bawaslu langsung dibebankan

    dengan pelaksanaan tugas rutin dalam penanganan pelanggaran dan menjadi

    pemutus (hakim) dalam sengketa pemilu. Karena itu, kedepan perlu dibangun

    pendidikan secara intensif bagi pejabat Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu.

  • 3 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    3. Penegakan Etika Penegak Hukum Pemilu oleh DKPP dan majelis etik lainnya.

    Penegakan etik lembaga penegak hukum pemilu (EJS) yakni Bawaslu dan KPU

    telah berjalan, melalui DKPP untuk tingkat kabupaten hingga pusat. Namun proses

    penanganan kode etik cenderung tidak memiliki batasan waktu yang jelas bahkan

    cenderung lama. Begitu juga penanganan etik oleh kelembagaan lainnya yang

    terlibat dalam penegakan hukum pemilu seperti MK, PN, PT, PTUN, MA, serta

    penegak hukum lainnya. Karena itu, kedepan perlu penataan penangaan etik

    kelembagaan EJS agar sesuai sifat penyelenggaraan pemilu yang cepat dengan

    limitasi waktu terbatas.

    4. Proses Penegakan Hukum Murah dan Aksessibel

    Prinsip pengajuan laporan dan permohonan tidak dipungut biaya, baik di

    Bawaslu, DKPP maupun Mahkamah Konstitusi. Lembaga EJS juga sudah

    melaksanakan prinsip pelayanan yang sama untuk semua pihak. Hal ini ditunjukkan

    dengan diperlakukannya para pihak secara adil tanpa memandang suku, agama, ras

    dan kelompok gender tertentu. Seluruh proses penegakan hukum pemilu juga dapat

    diakses dengan mudah oleh public.baik itu melalui siaran langsung, online bahkan

    public dapat menyaksikan ditempatnya secara langsung. Putusan atas proses

    seperti Putusan DKPP dan MK dapat langsung diakses. Namun pekerjaan rumah

    bagi Bawaslu, belum memiliki system publikasi putusan sengketa yang terintegrasi

    dan cepat untuk seluruh jenjang.

    5. Transparansi Proses namun Belum Mampu Memberikan Perlindungan Bagi

    Pemilih

    Sistem pelaporan pelanggaran dan sengketa, tidak memiliki sistem perlindungan

    dan kerahasiaan pelapor. Sistem yang dibangun tidak didesain untuk memberikan

    perlindungan dan mengakomodir kerahasiaan pelapor, namun baru sebatas

    berorientasi pada upaya meningkatkan partisipasi untuk melaporkan dugaan

    pelanggaran.

    6. Akuntabilitas vs Timeliness

    Penegakan hukum pemilu berorientasi pada kecepatan proses. Namun juga

    menuntut akuntabilitas baik proses maupun mekanisme penanganan, serta sangat

    rigit dan kaku.

  • 4 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    575

    135

    2206

    17610

    DPR RI

    DPD RI

    DPRD Prov

    DPRD Kab/Kota

    Sumber: Data KPU, diolah KODE Inisiatif

    Kedua, konteks pelaksanaan demokrasi substansial, muncul harapan bahwa

    pemerintahan baru mampu menerjemahkan kehendak publik melalui penyelenggaraan

    Negara yang demokratis dan konstitusional. Pemilu 2019, telah menghasilkan 1 orang

    pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, 575 Anggota DPR, 135 Anggota DPD, serta

    2.206 Anggota DPRD di 34 Propinsi, dan 17.610 Anggota DPRD di 512 Kabupaten/Kota.

    Namun tantangannya, Pemilu

    2019 telah menghasilkan peta koalisi

    partai politik yang tidak berimbang,

    tersentralisasi pada kekuatan pendukung

    pemerintah terpilih. Sentralisasi partai

    politik pada satu kekuatan, bisa menjadi

    tantangan sendiri.

    Satu sisi, kebijakan pemerintahan

    akan sangat efektif dan mudah untuk

    dibangun. Namun disisi lainnya,

    pengambilan kebijakan tanpa kontrol

    yang berimbang justru dapat

    menjerumuskan pemerintahan dengan

    menghasilkan kebijakan yang tidak

    responsif (Philippe Nonet dan Philip

    Selznick, Law and Society in Transition:

    Toward Responsive Law (New York:

    Harper and Row, 1978). Kasus

    perubahan UU KPK, dan pembahasan

    RUU KUHP memperlihatkan bagaimana

    respon publik yang sangat kuat atas

    kebijakan yang nirpartisipasi.

    PDIP, 128

    Golkar, 85

    Gerindra, 78

    Nasdem, 59

    PKB, 58

    Demokrat 54

    PKS, 50

    PAN, 44 PPP, 19

    PEROLEHAN KURSI PARTAI DI DPR

    Koalisi Pemerintah

    74%

    Oposisi 9%

    Tidak Menentukan Sikap 17%

    PETA KEKUATAN DI PARLEMEN 2020 - 2024

    Sumber: diolah KODE Inisiatif dari berbagai sumber

    Sumber: Data KPU, diolah KODE Inisiatif

  • 5 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    PROYEKSI 2020

    Ada beberapa momentum penting di Tahun 2020 yang perlu dicermati. Pertama, akan

    diselenggarakan rangkaian terakhir pilkada serentak sebelum keserentakan secara

    nasional 2024. Kedua, Konteks pengambilan kebijakan, pemerintahan telah menyiapkan

    sejumlah rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional sepanjang 5 tahun.

    Terlihat bahwa pemerintah sedang memberikan prioritas untuk penataan regulasi,

    khususnya dalam bidang ekonomi (33 RUU), sumber daya alam (27 RUU), kesejahteraan

    sosial (11 RUU), penegakan hukum (5 RUU), dan paket politik (4 RUU).

    A. Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah, yakni 9 Pemilihan

    Gubernur, 224 Pemilihan Bupati, dan 37 Pemilihan Walikota. Tantangannya, praktik

    penyelenggaraan pemilu (2019) berkembang sangat pesat bahkan meninggalkan

    pengaturan dan praktik pilkada. Pengaturan Pilkada dan Pemilu menggunakan undang-

    undang berbeda, sehingga pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara harus melakukan

    penyesuaian. Pendaftaran pemantau pemilu tidak lagi kepada Bawaslu dan kembali ke

    KPU. Kewenangan penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu tidak lagi

    menghasilkan Putusan namun Rekomendasi. Bawaslu Kabupaten/Kota kembali menjadi

    lembaga adhoc, serta syarat pencalonan akan berbeda beda.

    Sedangkan bagi Partai Politik, Pilkada 2020 merupakan pondasi awal menyusun

    kekuatan menghadapi Pemilu Serentak 2024. Memenangkan pilkada, menjadi modalitas

    pemenangan Pemilu 2024 dengan menggunakan kekuatan kepala daerah dan potensinya.

    Berdasarkan itu, ada beberapa isu krusial yang perlu diantisipasi:

    1. Demokrasi Partisipatif

    Kasus operasi tangkap tangan salah satu Komisioner KPU, akan berdampak

    terhadap kinerja, moralitas dan semangat, serta kepercayaan terhadap penyelenggara.

    Namun tantangan lebih besar justru pada kepercayaan pemangku kepentingan

    terhadap sistem demokrasi yang telah dibangun.

    Pasca kasus itu, penyelenggara pemilu mesti lebih kuat untuk melakukan penataan

    di internal penyelenggara. Juga m

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended