2 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

REFLEKSI 2019

Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 telah terselenggara. Pemilu sebagai bentuk

demokrasi prosedural, telah menghasilkan pemerintahan baru, yakni Presiden dan Wakil

Presiden, DPR, DPD, dan DPRD diseluruh wilayah Indonesia. Namun Pemilu 2019 masih

menyisakan pekerjaan rumah yang belum usai, juga memberikan tantangan baru bagi

pemerintahan terpilih dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan konstitusional.

Pertama, Pemilu 2019 masih menyisakan residu penegakan hukum pemilu.

Dilantiknya Anggota DPR dan DPRD periode 2019 – 2024, tidak serta merta menjadi

penanda pemilu telah usai sepenuhnya. Muncul sengketa hukum yang mestinya tuntas

sebagai bagian dari proses penegakan hukum pemilu. Seperti penentuan caleg terpilih

(PAW PDIP) dan kasus pergantian caleg terpilih (Gerindra – Mulan Jamela dkk),

seharusnya diselesaikan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi yang merupakan

penanda telah berakhirnya pemilu. Akan tetapi, justru muncul sempalan sempalan

mekanisme diluar prosedur hukum yang telah ditentukan dalam UU Pemilu.

Atas kondisi penegakan hukum pemilu itu, KODE Inisiatif melakukan assessment awal,

atas penerapan electoral justice system di Indonesia. Assesment yang menggunakan

istrumen panduan International IDEA ini, secara menyeluruh melingkupi 40 pertanyaan

mengenai prinsip penegakan hukum, kelembagaan, waktu penanganan, dan lainnya.

Hasilnya, ada 6 persoalan yakni sebagai berikut:

1. Tumpang Tindihnya Kewenangan Lembaga Penegakan Hukum Pemilu

Seperti kewenangan Bawaslu menangani pelanggaran administrasi dalam

proses rekapitulasi hasil pemilu dengan kewenangan MK menyelesaikan

perselisihan hasil pemilu. Penanganan sengketa pencalonan (kasus OSO), antara

MK, MA, dan PTUN. Sengketa hasil pemilu antara MK dengan Mahkamah Partai dan

Pengadilan Negeri (Mulan Jamela cs). Batasan kewenangan masing-masing mesti

dipertegas sehingga persinggungan kewenangan semakin jelas dan tidak tumpang

tindih. Komitmen kelembagaan yang memang akan sulit jika masing-masingnya

merasa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan.

2. Minimnya Pendidikan Keahlian bagi Bawaslu sebagai Lembaga EJS

Pejabat Bawaslu (keanggotaan maupun pendukung) diberbagai tingkatan belum

mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan dan intensif terkait dengan tugas

dan fungsinya. Umumnya setelah terpilih, pejabat Bawaslu langsung dibebankan

dengan pelaksanaan tugas rutin dalam penanganan pelanggaran dan menjadi

pemutus (hakim) dalam sengketa pemilu. Karena itu, kedepan perlu dibangun

pendidikan secara intensif bagi pejabat Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu.

3 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

3. Penegakan Etika Penegak Hukum Pemilu oleh DKPP dan majelis etik lainnya.

Penegakan etik lembaga penegak hukum pemilu (EJS) yakni Bawaslu dan KPU

telah berjalan, melalui DKPP untuk tingkat kabupaten hingga pusat. Namun proses

penanganan kode etik cenderung tidak memiliki batasan waktu yang jelas bahkan

cenderung lama. Begitu juga penanganan etik oleh kelembagaan lainnya yang

terlibat dalam penegakan hukum pemilu seperti MK, PN, PT, PTUN, MA, serta

penegak hukum lainnya. Karena itu, kedepan perlu penataan penangaan etik

kelembagaan EJS agar sesuai sifat penyelenggaraan pemilu yang cepat dengan

limitasi waktu terbatas.

4. Proses Penegakan Hukum Murah dan Aksessibel

Prinsip pengajuan laporan dan permohonan tidak dipungut biaya, baik di

Bawaslu, DKPP maupun Mahkamah Konstitusi. Lembaga EJS juga sudah

melaksanakan prinsip pelayanan yang sama untuk semua pihak. Hal ini ditunjukkan

dengan diperlakukannya para pihak secara adil tanpa memandang suku, agama, ras

dan kelompok gender tertentu. Seluruh proses penegakan hukum pemilu juga dapat

diakses dengan mudah oleh public.baik itu melalui siaran langsung, online bahkan

public dapat menyaksikan ditempatnya secara langsung. Putusan atas proses

seperti Putusan DKPP dan MK dapat langsung diakses. Namun pekerjaan rumah

bagi Bawaslu, belum memiliki system publikasi putusan sengketa yang terintegrasi

dan cepat untuk seluruh jenjang.

5. Transparansi Proses namun Belum Mampu Memberikan Perlindungan Bagi

Pemilih

Sistem pelaporan pelanggaran dan sengketa, tidak memiliki sistem perlindungan

dan kerahasiaan pelapor. Sistem yang dibangun tidak didesain untuk memberikan

perlindungan dan mengakomodir kerahasiaan pelapor, namun baru sebatas

berorientasi pada upaya meningkatkan partisipasi untuk melaporkan dugaan

pelanggaran.

6. Akuntabilitas vs Timeliness

Penegakan hukum pemilu berorientasi pada kecepatan proses. Namun juga

menuntut akuntabilitas baik proses maupun mekanisme penanganan, serta sangat

rigit dan kaku.

4 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

575

135

2206

17610

DPR RI

DPD RI

DPRD Prov

DPRD Kab/Kota

Sumber: Data KPU, diolah KODE Inisiatif

Kedua, konteks pelaksanaan demokrasi substansial, muncul harapan bahwa

pemerintahan baru mampu menerjemahkan kehendak publik melalui penyelenggaraan

Negara yang demokratis dan konstitusional. Pemilu 2019, telah menghasilkan 1 orang

pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, 575 Anggota DPR, 135 Anggota DPD, serta

2.206 Anggota DPRD di 34 Propinsi, dan 17.610 Anggota DPRD di 512 Kabupaten/Kota.

Namun tantangannya, Pemilu

2019 telah menghasilkan peta koalisi

partai politik yang tidak berimbang,

tersentralisasi pada kekuatan pendukung

pemerintah terpilih. Sentralisasi partai

politik pada satu kekuatan, bisa menjadi

tantangan sendiri.

Satu sisi, kebijakan pemerintahan

akan sangat efektif dan mudah untuk

dibangun. Namun disisi lainnya,

pengambilan kebijakan tanpa kontrol

yang berimbang justru dapat

menjerumuskan pemerintahan dengan

menghasilkan kebijakan yang tidak

responsif (Philippe Nonet dan Philip

Selznick, Law and Society in Transition:

Toward Responsive Law (New York:

Harper and Row, 1978). Kasus

perubahan UU KPK, dan pembahasan

RUU KUHP memperlihatkan bagaimana

respon publik yang sangat kuat atas

kebijakan yang nirpartisipasi.

PDIP, 128

Golkar, 85

Gerindra, 78

Nasdem, 59

PKB, 58

Demokrat 54

PKS, 50

PAN, 44 PPP, 19

PEROLEHAN KURSI PARTAI DI DPR

Koalisi Pemerintah

74%

Oposisi 9%

Tidak Menentukan Sikap 17%

PETA KEKUATAN DI PARLEMEN 2020 - 2024

Sumber: diolah KODE Inisiatif dari berbagai sumber

Sumber: Data KPU, diolah KODE Inisiatif

5 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

PROYEKSI 2020

Ada beberapa momentum penting di Tahun 2020 yang perlu dicermati. Pertama, akan

diselenggarakan rangkaian terakhir pilkada serentak sebelum keserentakan secara

nasional 2024. Kedua, Konteks pengambilan kebijakan, pemerintahan telah menyiapkan

sejumlah rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional sepanjang 5 tahun.

Terlihat bahwa pemerintah sedang memberikan prioritas untuk penataan regulasi,

khususnya dalam bidang ekonomi (33 RUU), sumber daya alam (27 RUU), kesejahteraan

sosial (11 RUU), penegakan hukum (5 RUU), dan paket politik (4 RUU).

A. Pilkada Serentak 2020

Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah, yakni 9 Pemilihan

Gubernur, 224 Pemilihan Bupati, dan 37 Pemilihan Walikota. Tantangannya, praktik

penyelenggaraan pemilu (2019) berkembang sangat pesat bahkan meninggalkan

pengaturan dan praktik pilkada. Pengaturan Pilkada dan Pemilu menggunakan undang-

undang berbeda, sehingga pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara harus melakukan

penyesuaian. Pendaftaran pemantau pemilu tidak lagi kepada Bawaslu dan kembali ke

KPU. Kewenangan penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu tidak lagi

menghasilkan Putusan namun Rekomendasi. Bawaslu Kabupaten/Kota kembali menjadi

lembaga adhoc, serta syarat pencalonan akan berbeda beda.

Sedangkan bagi Partai Politik, Pilkada 2020 merupakan pondasi awal menyusun

kekuatan menghadapi Pemilu Serentak 2024. Memenangkan pilkada, menjadi modalitas

pemenangan Pemilu 2024 dengan menggunakan kekuatan kepala daerah dan potensinya.

Berdasarkan itu, ada beberapa isu krusial yang perlu diantisipasi:

1. Demokrasi Partisipatif

Kasus operasi tangkap tangan salah satu Komisioner KPU, akan berdampak

terhadap kinerja, moralitas dan semangat, serta kepercayaan terhadap penyelenggara.

Namun tantangan lebih besar justru pada kepercayaan pemangku kepentingan

terhadap sistem demokrasi yang telah dibangun.

Pasca kasus itu, penyelenggara pemilu mesti lebih kuat untuk melakukan penataan

di internal penyelenggara. Juga m