Home >Documents >P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n ... · 4 |P e m i l u d a n P e m b e n t...

P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n ... · 4 |P e m i l u d a n P e m b e n t...

Date post:13-Jun-2020
Category:
View:11 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 2 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    REFLEKSI 2019

    Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 telah terselenggara. Pemilu sebagai bentuk

    demokrasi prosedural, telah menghasilkan pemerintahan baru, yakni Presiden dan Wakil

    Presiden, DPR, DPD, dan DPRD diseluruh wilayah Indonesia. Namun Pemilu 2019 masih

    menyisakan pekerjaan rumah yang belum usai, juga memberikan tantangan baru bagi

    pemerintahan terpilih dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan konstitusional.

    Pertama, Pemilu 2019 masih menyisakan residu penegakan hukum pemilu.

    Dilantiknya Anggota DPR dan DPRD periode 2019 – 2024, tidak serta merta menjadi

    penanda pemilu telah usai sepenuhnya. Muncul sengketa hukum yang mestinya tuntas

    sebagai bagian dari proses penegakan hukum pemilu. Seperti penentuan caleg terpilih

    (PAW PDIP) dan kasus pergantian caleg terpilih (Gerindra – Mulan Jamela dkk),

    seharusnya diselesaikan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi yang merupakan

    penanda telah berakhirnya pemilu. Akan tetapi, justru muncul sempalan sempalan

    mekanisme diluar prosedur hukum yang telah ditentukan dalam UU Pemilu.

    Atas kondisi penegakan hukum pemilu itu, KODE Inisiatif melakukan assessment awal,

    atas penerapan electoral justice system di Indonesia. Assesment yang menggunakan

    istrumen panduan International IDEA ini, secara menyeluruh melingkupi 40 pertanyaan

    mengenai prinsip penegakan hukum, kelembagaan, waktu penanganan, dan lainnya.

    Hasilnya, ada 6 persoalan yakni sebagai berikut:

    1. Tumpang Tindihnya Kewenangan Lembaga Penegakan Hukum Pemilu

    Seperti kewenangan Bawaslu menangani pelanggaran administrasi dalam

    proses rekapitulasi hasil pemilu dengan kewenangan MK menyelesaikan

    perselisihan hasil pemilu. Penanganan sengketa pencalonan (kasus OSO), antara

    MK, MA, dan PTUN. Sengketa hasil pemilu antara MK dengan Mahkamah Partai dan

    Pengadilan Negeri (Mulan Jamela cs). Batasan kewenangan masing-masing mesti

    dipertegas sehingga persinggungan kewenangan semakin jelas dan tidak tumpang

    tindih. Komitmen kelembagaan yang memang akan sulit jika masing-masingnya

    merasa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan.

    2. Minimnya Pendidikan Keahlian bagi Bawaslu sebagai Lembaga EJS

    Pejabat Bawaslu (keanggotaan maupun pendukung) diberbagai tingkatan belum

    mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan dan intensif terkait dengan tugas

    dan fungsinya. Umumnya setelah terpilih, pejabat Bawaslu langsung dibebankan

    dengan pelaksanaan tugas rutin dalam penanganan pelanggaran dan menjadi

    pemutus (hakim) dalam sengketa pemilu. Karena itu, kedepan perlu dibangun

    pendidikan secara intensif bagi pejabat Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu.

  • 3 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    3. Penegakan Etika Penegak Hukum Pemilu oleh DKPP dan majelis etik lainnya.

    Penegakan etik lembaga penegak hukum pemilu (EJS) yakni Bawaslu dan KPU

    telah berjalan, melalui DKPP untuk tingkat kabupaten hingga pusat. Namun proses

    penanganan kode etik cenderung tidak memiliki batasan waktu yang jelas bahkan

    cenderung lama. Begitu juga penanganan etik oleh kelembagaan lainnya yang

    terlibat dalam penegakan hukum pemilu seperti MK, PN, PT, PTUN, MA, serta

    penegak hukum lainnya. Karena itu, kedepan perlu penataan penangaan etik

    kelembagaan EJS agar sesuai sifat penyelenggaraan pemilu yang cepat dengan

    limitasi waktu terbatas.

    4. Proses Penegakan Hukum Murah dan Aksessibel

    Prinsip pengajuan laporan dan permohonan tidak dipungut biaya, baik di

    Bawaslu, DKPP maupun Mahkamah Konstitusi. Lembaga EJS juga sudah

    melaksanakan prinsip pelayanan yang sama untuk semua pihak. Hal ini ditunjukkan

    dengan diperlakukannya para pihak secara adil tanpa memandang suku, agama, ras

    dan kelompok gender tertentu. Seluruh proses penegakan hukum pemilu juga dapat

    diakses dengan mudah oleh public.baik itu melalui siaran langsung, online bahkan

    public dapat menyaksikan ditempatnya secara langsung. Putusan atas proses

    seperti Putusan DKPP dan MK dapat langsung diakses. Namun pekerjaan rumah

    bagi Bawaslu, belum memiliki system publikasi putusan sengketa yang terintegrasi

    dan cepat untuk seluruh jenjang.

    5. Transparansi Proses namun Belum Mampu Memberikan Perlindungan Bagi

    Pemilih

    Sistem pelaporan pelanggaran dan sengketa, tidak memiliki sistem perlindungan

    dan kerahasiaan pelapor. Sistem yang dibangun tidak didesain untuk memberikan

    perlindungan dan mengakomodir kerahasiaan pelapor, namun baru sebatas

    berorientasi pada upaya meningkatkan partisipasi untuk melaporkan dugaan

    pelanggaran.

    6. Akuntabilitas vs Timeliness

    Penegakan hukum pemilu berorientasi pada kecepatan proses. Namun juga

    menuntut akuntabilitas baik proses maupun mekanisme penanganan, serta sangat

    rigit dan kaku.

  • 4 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    575

    135

    2206

    17610

    DPR RI

    DPD RI

    DPRD Prov

    DPRD Kab/Kota

    Sumber: Data KPU, diolah KODE Inisiatif

    Kedua, konteks pelaksanaan demokrasi substansial, muncul harapan bahwa

    pemerintahan baru mampu menerjemahkan kehendak publik melalui penyelenggaraan

    Negara yang demokratis dan konstitusional. Pemilu 2019, telah menghasilkan 1 orang

    pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, 575 Anggota DPR, 135 Anggota DPD, serta

    2.206 Anggota DPRD di 34 Propinsi, dan 17.610 Anggota DPRD di 512 Kabupaten/Kota.

    Namun tantangannya, Pemilu

    2019 telah menghasilkan peta koalisi

    partai politik yang tidak berimbang,

    tersentralisasi pada kekuatan pendukung

    pemerintah terpilih. Sentralisasi partai

    politik pada satu kekuatan, bisa menjadi

    tantangan sendiri.

    Satu sisi, kebijakan pemerintahan

    akan sangat efektif dan mudah untuk

    dibangun. Namun disisi lainnya,

    pengambilan kebijakan tanpa kontrol

    yang berimbang justru dapat

    menjerumuskan pemerintahan dengan

    menghasilkan kebijakan yang tidak

    responsif (Philippe Nonet dan Philip

    Selznick, Law and Society in Transition:

    Toward Responsive Law (New York:

    Harper and Row, 1978). Kasus

    perubahan UU KPK, dan pembahasan

    RUU KUHP memperlihatkan bagaimana

    respon publik yang sangat kuat atas

    kebijakan yang nirpartisipasi.

    PDIP, 128

    Golkar,85

    Gerindra, 78

    Nasdem, 59

    PKB, 58

    Demokrat54

    PKS, 50

    PAN, 44 PPP, 19

    PEROLEHAN KURSI PARTAI DI DPR

    Koalisi Pemerintah

    74%

    Oposisi9%

    Tidak Menentukan Sikap17%

    PETA KEKUATAN DI PARLEMEN 2020 - 2024

    Sumber: diolah KODE Inisiatif dari berbagai sumber

    Sumber: Data KPU, diolah KODE Inisiatif

  • 5 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    PROYEKSI 2020

    Ada beberapa momentum penting di Tahun 2020 yang perlu dicermati. Pertama, akan

    diselenggarakan rangkaian terakhir pilkada serentak sebelum keserentakan secara

    nasional 2024. Kedua, Konteks pengambilan kebijakan, pemerintahan telah menyiapkan

    sejumlah rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional sepanjang 5 tahun.

    Terlihat bahwa pemerintah sedang memberikan prioritas untuk penataan regulasi,

    khususnya dalam bidang ekonomi (33 RUU), sumber daya alam (27 RUU), kesejahteraan

    sosial (11 RUU), penegakan hukum (5 RUU), dan paket politik (4 RUU).

    A. Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah, yakni 9 Pemilihan

    Gubernur, 224 Pemilihan Bupati, dan 37 Pemilihan Walikota. Tantangannya, praktik

    penyelenggaraan pemilu (2019) berkembang sangat pesat bahkan meninggalkan

    pengaturan dan praktik pilkada. Pengaturan Pilkada dan Pemilu menggunakan undang-

    undang berbeda, sehingga pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara harus melakukan

    penyesuaian. Pendaftaran pemantau pemilu tidak lagi kepada Bawaslu dan kembali ke

    KPU. Kewenangan penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu tidak lagi

    menghasilkan Putusan namun Rekomendasi. Bawaslu Kabupaten/Kota kembali menjadi

    lembaga adhoc, serta syarat pencalonan akan berbeda beda.

    Sedangkan bagi Partai Politik, Pilkada 2020 merupakan pondasi awal menyusun

    kekuatan menghadapi Pemilu Serentak 2024. Memenangkan pilkada, menjadi modalitas

    pemenangan Pemilu 2024 dengan menggunakan kekuatan kepala daerah dan potensinya.

    Berdasarkan itu, ada beberapa isu krusial yang perlu diantisipasi:

    1. Demokrasi Partisipatif

    Kasus operasi tangkap tangan salah satu Komisioner KPU, akan berdampak

    terhadap kinerja, moralitas dan semangat, serta kepercayaan terhadap penyelenggara.

    Namun tantangan lebih besar justru pada kepercayaan pemangku kepentingan

    terhadap sistem demokrasi yang telah dibangun.

    Pasca kasus itu, penyelenggara pemilu mesti lebih kuat untuk melakukan penataan

    di internal penyelenggara. Juga meyakinkan publik bahwa sistem demokrasi melalui

    penyelenggaraan pemilu dan pilkada langsung merupakan pilihan yang terus mesti

    dijaga. Keterlibatan publik secara langsung justru mesti ditingkatkan, karena

    kepentingan elit politik sangat kuat dan potensial menimbulkan penyimpangan. Oleh

    karena itu, bangunan demokrasi yang dipilih kedepannya mesti melibatkan partisipasi

    publik yang lebih luas.

  • 6 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    2,757

    1,543

    2,566

    4,506

    2,524

    802

    5,814

    18,995

    Pilkada 2015

    Pilkada 2017

    Pilkada 2018

    Pemilu 2019

    Temuan & Laporan Pelanggaran

    Temuan

    Laporan

    Sumber: Data Bawaslu, diolah KODE Inisiatif

    2. Penyelenggaraan Pilkada

    a. Regulasi

    Penataan regulasi akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu baik KPU

    dan Bawaslu. Praktik penyelenggaraan yang berkembang, seperti rencana

    rekapitulasi elektronik, penyesuaian kondisi kelembagaan Bawaslu (adhoc vs

    permanen), penegakan hukum pilkada, dan lainnya, perlu penataan regulasi. Namun

    tantangannya, revisi UU Pilkada tidak masuk dalam prioritas pembahasan, menanti

    putusan MK juga membutuhkan waktu. Saat inipun masih ada 3 permohon

    pengujian Undang-Undang Pilkada di MK, jika diputus ditengah proses tentu

    berpotensi mengganggu tahapan berjalan.

    Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu mesti dengan segera melakukan penataan

    regulasi. Bukan hanya kecepatan, namun akurasi dan konstitusionalitasnya mesti

    dipastikan. Sebab, regulasi regulasi itu potensial dipersoalkan oleh pihak

    berkepentingan dan diuji konstitusionalitas, ketika dianggap melanggar hak hak

    peserta pilkada.

    b. Partisipasi Penegakan Hukum

    Partisipasi dalam penggunaan hak pilih cukup tinggi. Rata rata diatas lima puluh

    persen, seperti Pilkada Serentak 2015 (69,23%), 2017 (74,5%), 2018 (73,24%) dan

    Pemilu 2019 (81,69%). Meskipun di daerah tertentu, partisipasi bisa sangat rendah

    dibanding rata rata nasional. Seperti partisipasi dalam Pilkada Kota Medan 2015,

    hanya 26%.

    Namun partisipasi mestinya tidak hanya dimaknai sebatas menggunakan hak

    pilih, mestinya juga partisipasi dalam penegakan hukum pemilu. Kecenderungan

    Pilkada, proses penanganan pelanggaran berangkat dari laporan baik oleh kandidat,

    tim sukses/simpatisan maupun pemilih. Berbeda dengan Pemilu 2019 yang justru

    didominasi oleh temuan yang berasal dari kerja pengawasan Bawaslu.

  • 7 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    Tantangan kedepan, partisipasi penegakan hukum pemilu masih akan

    didominasi oleh Bawaslu, kandidat dan simpatisannya. Oleh karena itu, perlu

    didorong partisipasi publik untuk turut terlibat dalam penegakan hukum.

    Penegakan hukum pemilu tidak hanya menjadi domain Bawaslu atau kandidat dan

    simpatisannya. Namun keterlibatan pemantau pemilu dan pemilih bisa

    dioptimalkan.

    3. Kandidasi

    a. Kecenderungan Calon Tunggal Meningkat

    Calon tunggal muncul setelah Putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 yang menguji

    UU 8/2015. Sebelum dibatalkan MK, UU Pilkada mengharuskan minimal 2 orang

    pasang calon untuk bisa menyelenggarakan pilkada. Jika tidak, pelaksanaan pilkada

    di daerah itu akan ditunda pada pilkada tahun berikutnya.

    Sejak pemberlakuannya 2015, jumlah calon tunggal terus mengalami

    peningkatan dari 3 (2015), naik menjadi 9 (2017), dan 16 daerah pilkada calon

    tunggal pada 2018.

    Kedepan, potensi calon tunggal akan naik. Selain karena kecenderungannya naik,

    juga digunakannya peluang ini sebagai strategi pemenangan oleh kandidat. Hampir

    seluruh pilkada dengan calon tunggal dimenangkan calon tunggal, kecuali Pilkada

    Kota Makasar 2018.

    b. Hukum Sebagai Strategi Pemenangan Pilkada

    Penggunaan mekanisme hukum sebagai strategi pemenangan potensial

    dilakukan oleh peserta Pilkada. Celah hukum seperti calon tunggal, akan digunakan

    sejak awal, tidak hanya dengan cara borong dukungan partai. Ada beberapa strategi

    Sumber: Data KPU, diolah KODE Inisiatif

  • 8 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    hukum lainnya seperti: (1) menggunakan sengketa pencalonan untuk tidak

    meloloskan kandidat lain. Beberapa kasus sengketa pencalonan di Bawaslu dengan

    melibatkan pihak terkait, potensial digunakannya sebagai ruang penghambat yang

    strategis. (2) Penggunaan instrument penanganan pelanggaran untuk

    mendiskualifikasi kandidat lain. Sejumlah regulasi membuka peluang diskualifikasi

    kandidat seperti politik uang, tidak melaporkan dana kampanye, petahana

    melakukan penggantian pejabat dan lainnya.

    Model kecurangan dalam pilkada tidak akan jauh berbeda dengan pola yang

    berkembang selama ini. Seperti Pilkada 2018, pelanggaran masa kampanye dan

    masa tenang, meliputi pelanggaran alat peraga kampanye, politisasi birokrasi,

    politik uang, kampanye diluar jadwal dan lainnya. Model pelanggaran seperti HOAX

    dan SARA seperti Pemilu Serentak 2019 tidak cukup signifikan. Sebab kompetisinya

    tidak tersentralisasi seperti Pilpres. Koalisi partai juga cenderung cair dan

    pragmatis. Meskipun demikian, soal Hoax dan SARA perlu diwaspadai.

    Sumber: Data Bawaslu, diolah KODE Inisiatif

    115179

    1532

    871

    680

    657

    148

    137

    187

    Pelanggaran APK

    Politisasi Birokrasi (Fasilitas Negara)

    Kampanye Luar Jadwal

    Politik Uang

    Kampanye di Tempat Terlarang

    Kampanye Tanpa Izin

    Pelibatan Anak

    Mengganggu Ketertiban Umum

    Pelanggaran Kampanye dan Masa Tenang Dalam Pilkada 2018

  • 9 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    1124

    152

    134

    122

    Keterlibatan BUMN/BUMD

    Keterlibatan ASN, Perangkat Desa &Pejabat Daerah

    Penggunaan Fasilitas Negara

    Pejabat Tanpa Cuti Kampanye

    Sumber: Data Bawaslu, diolah KODE Inisiatif

    Pelanggaran Politisasi Birokrasi dan Penggunaan Fasilitas Negara

    Pelanggaran terkait APK memang mendominasi, namun yang perlu

    diantisipasi dan menjadi isu krusial adalah terkait politik uang dan politisasi

    birokrasi. Sepanjang pelaksanaan pilkada, kedua jenis pelanggaran ini selalu muncul

    dan menjadi perhatian serius karena bisa berdampak secara signifikan terhadap

    hasil pemilihan. Berdasarkan data Pilkada 2018 lalu, modus politik uang cukup

    beragam mulai dari menjanjikan atau memberi uang, pemberian sembako,

    pengobatan gratis, bazar murah hingga door prize. Kasus serupa dalam politik uang

    potensial akan kembali terjadi dalam Pilkada 2020.

    Selain politik uang, politisasi birokrasi menjadi isu krusial yang potensial

    digunakan dalam Pilkada 2020. Kasus ini dapat mengganggu pelaksanaan pilkada

    demokratis. Ada beberapa modus yang sering terjadi, seperti penggunaan fasilitas

    negara, keterlibatan ASN, perangkat desa dan pejabat daerah, keterlibatan

    BUMN/BUMD, bahkan banyak kasus pejabat tidak melakukan cuti dalam

    pelaksanaan kampanye

    535

    35

    19

    14

    37

    40

    Politik Uang

    Pemberian Door Prize

    Bazar Murah

    Pengobatan Gratis

    Pembagian Sembako

    Menjanjikan Uang

    Sumber: Data Bawaslu, diolah KODE Inisiatif

    Pelanggaran Politik Uang Dalam Pilkada 2018

  • 10 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    4. Potensi Sengketa

    Jumlah perkara perselisihan hasil pilkada yang ditangani MK cukup tinggi. Pilkada 2015

    dan 2017, lebih dari separuhnya diajukan sengketa. Seperti 2015, dari 264 pilkada – 152

    kasus diajukan ke MK. Begitu juga 2017, dari 101 pilkada – 60 kasus ditangani MK. Namun

    untuk 2018 persentasenya menurun, dari 171 pilkada – 72 kasus ditangani MK. Menurunnya

    persentase kasus 2018, dipengaruhi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang jadwalnya

    berdekatan. Perselisihan Hasil Pilkada berlangsung bulan Juli 2018 dan pada saat yang sama

    pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD sedang berlangsung. Sehingga tidak banyak

    kandidat yang mempertaruhkan sumberdayanya untuk sengketa di MK, dan

    menggunakannya untuk maju dalam Pemilu 2019.

    Jika melihat kenaikan prosentase 2015 – 2017, dan faktor penurunan kasus 2018

    karena berhimpitan dengan tahapan Pemilu 2019, maka potensi sengketa 2020 akan

    mengalami kenaikan. Muncul kesadaran bahwa hukum menjadi strategi untuk

    memenangkan perkara. Perselisihan hasil pilkada akan menjadi ruang pertarungan

    akhir untuk menang, juga ruang pengaduan atas ketidakpuasan terhadap proses

    penyelenggaraan.

    5. Potensi Konflik

    Setiap daerah pilkada memiliki potensi konfliknya masing-masing. Menurut data

    Sistem Nasional Pemantauan kekerasan (SPNK) periode 2002 -2015, ada sejumlah

    daerah tercatat mengalami konflik. Sistem SNPK ini merupakan sistem informasi

    tentang konflik dan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dimana

    152

    60

    72

    264

    101

    171

    Pilkada 2015

    Pilkada 2017

    Pilkada 2018

    Perbandingan Jumlah Pilkada & Sengketa Hasil

    Jml Pilkada Jml Sengketa

    Sumber: Putusan MK, Diolah KODE Inisiatif

  • 11 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    proyek SNPK dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

    dan Kebudayaan (PMK), dengan dukungan Bank Dunia dan The Habibie Center.

    Berdasarkan data SPNK itu, 9 dari 9 propinsi yang akan menyelenggarakan

    Pilkada 2020, memiliki riwayat konflik. Tertinggi berada di Sulawesi Tengah dengan

    885 sejarah konflik, Kalimantan Tengah 553, Sulawesi Utara 475, Jambi 111, Bengkulu

    105, Sumatera Barat 85, Kalimantan Selatan 71, Kepulauan Riau 68, Kalimantan Utara

    19.

    105

    111

    71

    553

    19

    68

    885

    475

    85

    BENGKULU

    JAMBI

    KALIMANTAN SELATAN

    KALIMANTAN TENGAH

    KALIMANTAN UTARA

    KEPULAUAN RIAU

    SULAWESI TENGAH

    SULAWESI UTARA

    SUMATERA BARAT

    Sumber: Data SPNK, diolah KODE Inisiatif

    Provinsi Pilkada 2020 Yang Memiliki Sejarah Konflik

  • 12 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    Sedangkan dari 161 kabupaten dan kota penyelenggara Pilkada 2020, terdapat

    88 daerah yang memiliki sejarah konflik. Memang konflik yang terjadi cukup beragam

    mulai dari kriminalitas, konflik tata kelola pemerintahan, konflik pemilihan dan jabatan,

    konflik identitas dan konflik sumber daya, kekerasan dalam penegak hukum dan

    lainnya

    608

    391

    309

    306

    234

    209

    193

    112

    99

    99

    Makassar

    Medan

    Surabaya

    Poso

    Manado

    Palu

    Ternate

    Kab. Bima

    Bandar Lampung

    Sompu

    Sumber: Data Bawaslu, diolah KODE Inisiatif

    10 Daerah dengan Sejarah Konflik Terbanyak

  • 13 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    Peta Sejarah Konflik di 88 Daerah dari 270 Daerah Yang Akan Pilkada di Tahun 2020

  • 14 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    B. Kebijakan Pemerintah Konstitusional

    Secara umum, kebijakan pemerintah melalui pembentukan undang-undang akan sangat

    rawan mengabaikan rambu rambu dalam konstitusi. Apalagi jika melihat peta koalisi partai

    yang tersentralisasi pada kekuatan pemerintah. Kebijakan hukum yang akan dilahirkan

    potensial terjebak pada orientasi kemudahan sehingga mengabaikan konstitusionalitasnya.

    Jika berangkat dari pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, ada banyak

    kebijakan serupa yang akhirnya diuji hingga dibatalkan/ ditafsirkan oleh MK.

    Paling tidak, sepanjang 16 Tahun Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang

    terhadap UUD 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah (utamanya Pilkada) paling

    banyak diuji, selanjutnya hukum pidana, pemilu, kekuasaan kehakiman dan penegakan

    hukum. Artinya, banyak kebijakan yang potensial dipersoalkan konstitusionalitasnya di

    Mahkamah Konstitusi.

    Sumber: Buku Membaca 16 Tahun MK oleh KODE Inisiatif

    212

    161

    159

    145

    84

    83

    65

    54

    48

    44

    37

    34

    33

    28

    27

    25

    24

    23

    22

    19

    16

    13

    5

    1

    Pemda

    Hukum pidana

    Pemilu

    Kekuasaan Kehakiman

    Penegakan hukum

    Parpol, Parlemen & Kementerian Negara

    Hukum bisnis

    Sumber daya alam

    Ketenagakerjaan

    Pajak dan bea

    Pendidikan

    Keuangan Negara

    Sosial & Identitas Nasional

    Informasi & Pelayanan Publik

    Jaminan social

    Kesehatan

    Birokrasi & Kependudukan

    APBN

    Hukum perdata

    Transportasi & Lalu Lintas

    Agraria

    perundang-undangan

    Keamanan & Pertahanan Nasional

    Tidak Disebutkan

    Kategori Pengujian UU di MK

  • 15 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    Hal itulah yang mestinya diperhatikan oleh Pemerintah dan DPR. Apalagi telah

    ditetapkannya Prolegnas 2020-2024. Paling tidak ada 248 undang-undang yang akan

    dibahas dalam periode ini. Undang-undang terkait ekonomi dan bisnis menjadi regulasi

    yang paling banyak direncakan untuk dibahas. Seperti RUU tentang Sistem Perindustrian

    Nasional, Sistem Perekonomian Nasional, BUMN, Investasi Penanaman Modal Daerah, OJK,

    Finansial Teknologi, dan lainnya. Selanjutnya terkait Sumber Daya Alam, Sosial Budaya dan

    Identitas Nasional, Pemerintah Daerah, kesehatan dan lainnya.

    Kategori Ekonomi dan Bisnis memang menjadi kategori rancangan undang-undang

    paling banyak. Bahkan tidak menutup kemungkinan, materi RUU di kategori lain

    bersinggungan dengan persoalan ekonomi dan bisnis. Misalnya, kategori Sumber Daya

    Alam berhimpitan dengan penanaman modal, sehingga seperti RUU tentang Kehutanan,

    RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Perkelapasawitan, RUU tentang Pertambangan

    Mineral dan Batu Bara, RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya, dan RUU tentang Minyak

    dan Gas Bumi dibuat atau ditinjau kembali untuk menciptakan iklim yang ramah dengan

    investasi.

    Ada pula dalam kategori Pemerintahan Daerah, RUU tentang Badan Usaha Milik

    Desa akan dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di basis

    pemerintahan yang paling rendah. Di sisi lain, bidang Ekonomi dan Bisnis juga disilangkan

    dengan pemanfaatan teknologi, sehingga salah satu rancangan undang-undang pada

    kategori Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik, yaitu RUU tentang Transportasi

    Daring, disusun untuk menjawab tantangan bisnis transportasi berbasis internet yang saat

    ini menjadi kebutuhan sehari-hari publik yang tidak terelakkan.

    Data kebijakan bidang ekonomi di atas sejalan dengan wacana pemerintahan

    Presiden Jokowi dalam penataan regulasi di Indonesia. Presiden memberikan perhatian

    cukup besar terhadap perkembangan perekonomian nasional dan iklim investasi. Salah

    satu yang paling menjadi perhatian dan prioritas Presiden adalah terkait pembentukan

    omnibuslaw yakni terkait “Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan untuk Penguatan

    Perekonomian”, dan “Cipta Lapangan kerja”.

    Kebijakan ambisius ini akan terkait dengan penataan 82 undang-undang dan 1.100

    pasal yang dinilai tumpang tindih dan menghambat investasi (Sofyan Jalil – Menteri

    ATR/BPN).1 Pembahasan ini melibatkan perwakilan lembaga/ kementerian, pengusaha,

    kepala daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Akan tetapi terkait Omnibuslaw Cipta

    Lapangan Kerja, dianggap minim melibatkan perwakilan buruh.2

    1 https://katadata.co.id/berita/2019/12/27/mengenal-omnibus-law-jurus-pamungkas-pemerintah-menarik-investasi 2 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). https://bisnis.tempo.co/read/1281097/omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-kspsi-buruh-tak-dilibatkan/full&view=ok

    https://katadata.co.id/berita/2019/12/27/mengenal-omnibus-law-jurus-pamungkas-pemerintah-menarik-investasihttps://katadata.co.id/berita/2019/12/27/mengenal-omnibus-law-jurus-pamungkas-pemerintah-menarik-investasihttps://bisnis.tempo.co/read/1281097/omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-kspsi-buruh-tak-dilibatkan/full&view=okhttps://bisnis.tempo.co/read/1281097/omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-kspsi-buruh-tak-dilibatkan/full&view=ok

  • 16 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    33

    27

    18

    16

    13

    12

    12

    11

    11

    11

    10

    10

    8

    8

    7

    7

    6

    5

    5

    5

    4

    4

    2

    2

    1

    Ekonomi dan Bisnis

    Sumber Daya Alam

    Sosial-Budaya dan Identitas Nasional

    Pemerintahan Daerah

    Kesehatan

    Hukum Perdata

    Birokrasi dan Kependudukan

    Pertahanan dan Keamanan Nasional

    Ketenagakerjaan

    Jaminan Sosial

    Perpajakan

    Hukum Pidana

    Keuangan Negara

    Agraria

    Transportasi dan Perhubungan

    Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik

    Kekuasaan Kehakiman

    Perundang-Undangan

    Penegakan Hukum

    Pendidikan

    Partai Politik, Parlemen, dan Kementerian Negara

    Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

    Kepemudaan dan Olahraga

    Hukum Internasional

    Pemilihan Umum

    Sumber: Data website DPR, diolah KODE Inisiatif

    Jumlah Kategori Prolegnas 2020-2024

    Melihat kuatnya orientasi pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi dan bisnis,

    maka tidak dipungkiri jika kebijakan itu potensial mengabaikan aspek konstitusionalitas

    sebuah undang-undang. Aspek kepastian hukum penting menjadi orientasi, namun

    persamaan dihadapan hukum juga tidak dapat diabaikan. Misalnya, ketika pemerintah

    berorientasi pada kepastian hukum dalam berusaha, maka pada saat yang sama mesti

    dilihat juga keseimbangan kepentingan aktor terdampak dari pengambilan kebijakan. Agar

    prinsip persamaan dihadapan hukum tidak terlanggar. Begitu juga jika kebijakan ekonomi

    akan diberlakukan, ada aspek dalam konstitusi yang mesti diperhatikan, seperti setiap

    orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak.

  • 17 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    Aspek konstitusionalitas kebijakan itu akan sangat luas, oleh karena itu dalam

    pengambilan kebijakan mesti memperhatikan tidak hanya satu aspek namun lebih

    komprehensif. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman Mahkamah Konstitusi memutus

    pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Ada banyak ketentuan dalam konstitusi

    yang sering menjadi rujukan MK dalam memutus perkara.

    Paling banyak, MK mendasarkan pada ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

    terkait kepastian hukum dan persamaan dihadapan hukum. Selanjutnya ada beberapa

    ketentuan yang sering dirujuk seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 1 ayat (3),

    Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan lainnya. Ketentuan itu menyangkut soal persamaan

    dihadapan hukum dan pemerintahan, bebas dari perlakuan diskriminatif, Negara hukum,

    pembatasan atas hak melalui undang-undang, hak yang sama dalam pemerintahan, hak

    bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak, hak untuk mendapat perlindungan diri,

    keluarga, harkat dan martabat, serta harta benda, serta hak memperjuangkan hak kolektif.

    Sumber: Buku Membaca 16 Tahun MK, KODE Inisiatif

    Berdasarkan hal itu, maka sepanjang 2020 terkait kebijakan yang menyangkut

    perekonomian dan bisnis serta kebijakan terkait lainnya, potensial dan rawan

    bertentangan dengan konstitusi. Juga tidak menutup kemungkinan kebijakan pada

    umumnya yang telah menjadi prioritas pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan DPR.

    Seperti kebijakan terkait paket politik, khususnya UU Pemilu. Berdasarkan data

    kategori pengujian UU di MK, terkait dengan pemilu, baik Pemilu, Penyelenggara Pemilu,

    265

    71

    60

    48

    44

    39

    38

    35

    34

    29

    28D (1)

    27 (1)

    28I (2)

    1 (3)

    28J (2)

    28D (3)

    28D (2)

    28G (1)

    28C (2)

    28H (2)

    10 Pasal UUD 1945 Paling Sering Digunakan MK dalam Putusan

  • 18 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada, merupakan undang-undang paling banyak

    diujikan di MK. Pembahasan UU Pemilu mesti belajar dari banyaknya ketentuan dalam UU

    Pemilu yang pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam

    perubahan UU Pemilu tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik semata, namun

    mesti memperhitungkan aspek konstitusionalitasnya.

    Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya

    untuk memperhatian putusan MK. Mematuhi dan menjalankan apa yang memang menjadi

    pertimbangan MK yang merupakan pengawal konstitusi. Jika tidak, banyak kebijakan yang

    pada akhirnya berkali kali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sejalan

    dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

    C. Peran KODE Inisiatif

    Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KODE Inisiatif), pada 2020 genap berusia 5 tahun.

    Oleh karena itu, melihat perkembangan demokrasi dan konstitusi terkini, telah

    menetapkan arah baru kelembagaan. Lebih berorientasi pada terwujudnya “Pemilu dan

    Penyelenggaraan Negara yang Konstitusi”.

    Konteks penyelenggaraan Pemilu, perhatian terbesar KODE justru pada desain dan

    proses penegakan hukum. Memang perlahan dilakukan penataan, namun ada sejumlah

    perbaikan yang mesti terus diupayakan. Menyangkut desain penegakan hukum, agenda

    lama yang memang selalu luput dari perhatian. Revisi UU Pemilu (juga Pilkada), hanya

    berfokus pada aspek aspek sistem pemilu. Itupun aspek konstitusionalitasnya hampir

    selalu kedodoran. Oleh karena itu, konteks perubahan kebijakan pemilu, selain soal desain

    penegakan hukum pemilu juga diberikan perhatian lebih pada aspek konstitusionalitas UU

    Pemilu.

    Namun berbicara demokrasi, mestinya tidak berhenti pada prosedur semata yakni

    pemilihan umum. Pemerintahan hasil pemilu diharapkan mampu menjadi kanal

    kepentingan warga Negara, dengan menghasilkan kebijakan yang konstitusional, tentu

    demokratis pula. Oleh karena itu, terhadap kebijakan kebijakan penyelenggaraan Negara,

    akan mendapatkan porsi lebih, untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang dibentuk

    oleh pemerintah dan DPR konstitusional.

    KODE Inisiatif sedang menyiapkan beberapa produk, seperti Constitutional Alert (CA),

    Legislation Review (LR), dan Constitutional Review (CR) untuk mendorong kebijakan

    konstitusional. Constitutional Alert memberikan peringatan dini kepada pengambil

    kebijakan, apakah rancangan undang-undang yang sedang disusunnya memiliki potensi

    pertentangan dengan konstitusi. Bahkan jika dibutuhkan, kajian lebih mendalam dalam

    bentuk Legislation Review akan disiapkan. Bagaimana merumuskan kebijakan yang

    konstitusional, baik dengan mengidentifikasi putusan putusan MK terdahulu, maupun

  • 19 |P e m i l u d a n P e m b e n t u k a n K e b i j a k a n N e g a r a K o n s t i t u s i o n a l

    menganalisa perintah UUD 1945. Namun jika pada akhirnya sebuah UU dibatalkan atau

    ditafsirkan MK, Constitutional Review akan membantu menyebarluaskan pertimbangan

    MK. Selain itu bentuk penataan pembentuk undang-undang pasca putusan MK yang harus

    dilakukan. Oleh karena itu, aspek hukum yang dilihat akan sangat luas, tidak hanya

    kebijakan politik (pemilu) juga kebijakan dibidang ekonomi, sosial, penegakan hukum dan

    lainnya. Namun yang akan dilihatnya adalah aspek konstitusionalitas kebijakan tersebut.

    Contact Person:

    Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi 0852 6300 6929

    Manajer Program M. Ihsan Maulana 0812 9290 9933

    Koordinator Riset Violla Reininda 0821 1672 2151

    Koordinator Kolese Konstitusi Rahmah Mutiara M. 0813 1876 6026

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended