Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
P E D O M A N P E L A K S A N A A N M U S R E N B A N G K E L U R A H A N
2
DAFTAR ISI daftar isi
v
daftar isi
2 Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan merupakan kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan harus dilakukan. Musrenbang Kelurahan ini merupakan satu tahapan dari Proses Musrenbang Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan. Pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dilakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh usulan yang berasal dari forum Rembuk RW di wilayah Kelurahan. Verifikasi dan Validasi dimaksud dilakukan oleh Lurah, dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas wilayah. Usulan dapat diterima atau ditolak, dengan menyertakan alasan penolakan
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN
DAFTAR ISI
TIM PENYUSUN
Penanggung jawab Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Pemimpin Redaksi Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Pembangunan Bappeda
Redaktur Pelaksana Kepala Sub Bidang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Bappeda
Staf Redaksi Staf Sub Bidang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah
Kontributor Bidang Perencanaan Bappeda
Subanppeko/Subanppekab
definisi operasional
3
mekanisme
5
hal-hal yang perlu diketahui
6
tahap persiapan
11
tahap survey usulan kegiatan 23
tahap musrenbang kelurahan 27
FAQ & layanan info 50
lampiran
51
3
MUSRENBANG atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah
REMBUK RW atau Rembuk Rukun Warga adalah musyawarah masyarakat di tingkat RW untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama
3
defi
nis
i O
PE
RA
SIO
NA
L
RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
RENJA PD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
PD atau Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Perangkat Daerah dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta biasa disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tingkat Provinsi dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk tingkat wilayah Kota/Kabupaten
APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
e-MUSRENBANG adalah aplikasi perencanaan berbasis website untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD, dengan alamat musrenbang.jakarta.go.id.
e-BUDGETING adalah aplikasi penganggaran berbasis website untuk mendukung sinergi perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyusunan APBD, dengan alamat apbd.jakarta.go.id.
INFOBANG atau Informasi Pembangunan adalah informasi tentang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada tahun berkenaan.
KELURAHAN adalah Perangkat Daerah di bawah Kecamatan
KECAMATAN adalah Perangkat Daerah di bawah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
LURAH adalah Pimpinan wilayah Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Camat
CAMAT adalah Pimpinan wilayah Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
4
4
defi
nis
i O
PE
RA
SIO
NA
L
BAPPEDA atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
SUBANPPEKO atau Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota adalah Unit Kerja Bappeda pada Kota Administrasi
SUBANPPEKAB atau Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupatan adalah Unit Kerja Bappeda pada Kabupaten Administrasi
RW atau Rukun Warga adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah
KETUA RW atau Ketua Rukun Warga adalah Tokoh Masyarakat atau warga yang dipilih oleh warga melalui musyawarah RW yang ditetapkan oleh Lurah
PENDAMPING REMBUK RW atau seseorang/kelompokk masyarakat dari unsur anggota masyarakat yang memiliki tugas melakukan asistensi/pendampingan proses identifikasi permasalahan, penentuan kebutuhan dan perumusan usulan solusi permasalahan serta telah mendapatkan pelatihan dari fasilitator yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
FILANTROPI adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan
5
mekanisme
6
HAL-HAL YANG PERLU
DIKETAHUI
1. Musrenbang Kelurahan tahun 2019
dilaksanakan secara online melalui
Sistem Informasi e-Musrenbang dan
Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi
DKI Jakarta
2. Sistem Informasi e-Musrenbang
berbasis website dan aplikasi mobile
Sistem Informasi YANG DIGUNAKAN pada pelaksanaan Musrenbang 2019
1. User ID Subanppeko/Kab.
digunakan untuk mengunggah Foto
hasil dokumentasi dari pelaksanaan
Kegiatan Musrenbang Kelurahan
tahun 2019 melalui website dan/atau
aplikasi mobile Musrenbang untuk
digunakan sebagai berita pada
Sistem e-Musrenbang
Penggunaan USER ID pada Sistem e-Musrenbang
7
2. User ID Lurah
digunakan untuk mengecek hasil
inputan para Ketua RW pada proses
Rembuk RW tahun 2019 dengan
melakukan penyempurnaan (edit)
pada usulan-usulan kegiatan yang
dirasa perlu perbaikan dan
menambahkan usulan penting dan
prioritas yang belum masuk pada
proses Rembuk RW dengan tetap
mengacu pada Keputusan Gubernur
nomor 1959 tahun 2018 tentang
Standardisasi Usulan Kegiatan
Rembuk RW Dalam Rangka
Penyusunan RKPD Tahun 2020
Hal-hal yang WAJIB DIKETAHUI oleh para LURAH
1. Lurah wajib melakukan verifikasi
kepada RW terhadap atribut usulan-
usulan kegiatan misal :
(ketidakwajaran dalam nilai volume
yang dimasukkan, alamat yang
kurang lengkap, isu/usulan kegiatan)
2. Lurah wajib mengingatkan persyaratan usulan terkait hibah
8
3. Lurah wajib mengetahui detil dari
volume yang diusulkan (misalnya
lokasi dan panjang saluran yang akan
diperbaiki, data peserta pelatihan
pada usulan kegiatan pelatihan)
4. Lurah dapat menolak usulan kegiatan
yang tidak sesuai dengan prioritas
wilayahnya
5. Lurah wajib menolak usulan kegiatan
yang memiliki nilai volume yang tidak
wajar
6. Lurah wajib menolak usulan kegiatan
yang tidak memiliki dokumen
pendukung
7. Lurah dapat melakukan
penambahan usulan baru pada fase
Musrenbang Kelurahan Tahun 2019
namun wajib memastikan bahwa
usulan tambahan baru merupakan
kebutuhan masyarakat
8. Lurah wajib menolak usulan
tambahan baru yang tidak dilengkapi
dengan dokumen pendukung, dan
atau tidak sesuai persyaratan
sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Gubernur Nomor 1959
Tahun 2018
9
Usulan kegiatan terkait HIBAH/BANSOS
Sehubungan dengan terbitnya peraturan
terkait pemberian Hibah yang baru, maka
seluruh usulan yang terkait hibah/bantuan
social, wajib mengacu pada Peraturan
Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari APBD
Dokumen YANG PERLU DISIAPKAN untuk pelaksanaan MUSRENBANG KELURAHAN
1. Dokumen Pra Rancangan Awal RKPD
Tingkat Kelurahan Tahun 2020, yang
terdiri atas:
a. Hasil Rembuk RW Tahun 2019;
b. Arah Kebijakan Pembangunan
Kelurahan; dan
c. Program dan Kegiatan Prioritas
Kelurahan sesuai dengan
kewenangan
2. Rancangan Renja Kelurahan Tahun 2020
3. Informasi Pembangunan yang telah
diverifikasi oleh Subanppeko/Kab
bersama UKPD terkait.
10
CATATAN PENTING Dalam hal pelaksanaan Musrenbang
Kelurahan, jika terjadi hal-hal khusus (force
majeure) maka:
a. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan
verifikasi/validasi usulan hasil Rembuk RW
dapat difasilitasi oleh Kecamatan apabila
terjadi bencana, banjir, gempa, kebakaran
dll, yang menyebabkan tidak berfungsinya
kantor Kelurahan;
b. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dapat
dijadwalkan ulang sepanjang masih dalam
kurun waktu sesuai Ingub 118 Tahun 2018
11
Ta
ha
p P
ER
SIA
PA
N
1. Menyusun Pra Rancangan Awal RKPD
Tingkat Kelurahan Tahun 2020
2. Menarik data seluruh usulan kegiatan
hasil Rembuk RW Tahun 2019 yang telah
diinput ke dalam Sistem Informasi
eMusrenbang untuk diinformasikan ke-
pada Subanppeko/Kab.
3. Memastikan kesiapan sistem informasi
e-Musrenbang
4. Menyiapkan pedoman Musrenbang
Kelurahan
BAPPEDA
12
Ta
ha
p P
ER
SIA
PA
N
1. Menetapkan ‘Tim Teknis’ untuk pelak-
sanaan Musrenbang Kecamatan Ta-
hun 2019 yang diketuai oleh Camat
2. Bersama Subanppeko/kab dan Ca-
mat:
a. Memastikan Lurah menetapkan ‘Tim
Penyelenggara’ Musrenbang Kelura-
han Tahun 2019
b. Memastikan Lurah melakukan inven-
tarisasi ‘Hasil Pelaksanaan Rembuk
RW Tahun 2019’ dari Para Ketua RW
c. Memastikan Lurah menyusun Ran-
cangan Rencana Kerja (Renja)
Kelurahan Tahun 2020
d. Memastikan Lurah mempersiapkan
pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
Tahun 2019 sesuai dengan Pedoman
Musrenbang Kelurahan Tahun 2019
3. Memantau hasil koordinasi Penyusu-
nan Jadwal Pelaksanaan Musrenbang
Kelurahan Tahun 2019
WALIKOTA/BUPATI
13
Ta
ha
p P
ER
SIA
PA
N
4. Membentuk dan menugaskan tim tek-
nis tingkat Kecamatan yang diketuai
oleh Camat guna melakukan survei
terhadap usulan hasil Rembuk RW
tahun 2019 yang berlokasi dan bersifat
penanganan antar Kelurahan
5. Menugaskan Lurah untuk membentuk
tim teknis tingkat Kelurahan guna me-
lakukan survey terhadap usulan hasil
Rembuk RW tahun 2019 yang berlokasi
di dalam Kelurahan dan bersifat pena-
nganan dalam Kelurahan yang
bersangkutan
WALIKOTA/BUPATI
14
1. Bersama Walikota/Bupati dan Camat:
a. Memastikan Lurah menetapkan tim
penyelenggara Musrenbang Kelura-
han
b. Memastikan Lurah melakukan inven-
tarisasi Hasil Pelaksanaan Rembuk RW
dari Para Ketua RW
c. Memastikan Lurah menyusun Ranca-
ngan Rencana Kerja (Renja) Kelura-
han Tahun 2020
d. Memastikan Lurah mempersiapkan
pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
Tahun 2019 sesuai dengan Pedoman
Musrenbang Kelurahan Tahun 2019
2. Bersama Lurah menyusun jadwal
pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
Tahun 2019 serta menginformasikan-
nya kepada Bappeda
SUBANPPEKO/KAB
Ta
ha
p P
ER
SIA
PA
N
15
3. Membantu Walikota/Bupati dalam
menyusun SK Walikota/Bupati tentang
tim teknis tingkat Kecamatan
4. Berkoordinasi dan memberikan arahan
kepada tim teknis tingkat Kelurahan
dan Kecamatan yang akan melak-
sanakan survei terhadap usulan kegi-
atan hasil Rembuk RW Tahun 2019
(khususnya untuk usulan fisik). Tim Teknis
akan dibekali dengan ‘Form ML-6’
(yang disiapkan dalam sistem) untuk
Verifikasi Lapangan dalam melakukan
Survei dan data seluruh usulan kegiatan
hasil Rembuk RW dari Bappeda
5. Memantau pelaksanaan tugas tim
teknis tingkat Kelurahan dan Keca-
matan
SUBANPPEKO/KAB
Tah
ap
PE
RS
IAP
AN
16
1. Membantu Walikota/Bupati dalam
memastikan Lurah menetapkan ‘Tim
Penyelenggara’ dan ‘Tim Teknis’
Musrenbang Kelurahan;
2. Membantu Walikota/Bupati dalam
memastikan Lurah melakukan
inventarisasi Hasil Pelaksanaan Rembuk
RW Tahun 2019 dari Para Ketua RW;
3. Membantu Walikota/Bupati dalam
memantau hasil koordinasi mengenai
jadwal pelaksanaan Musrenbang
Kelurahan Tahun 2019;
4. Membantu Walikota/Bupati dalam
memastikan Lurah menyusun
Rancangan Rencana Kerja (Renja)
Kelurahan Tahun 2020;
5. Memantau dan memastikan Lurah
menyelenggarakan pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan Tahun 2019
sesuai dengan Pedoman Musrenbang
Kelurahan Tahun 2019; dan
CAMAT
Ta
ha
p P
ER
SIA
PA
N
17
6. Memantau pelaksanaan tugas dari tim
teknis tingkat Kecamatan.
CAMAT
Tah
ap
PE
RS
IAP
AN
18
Ta
ha
p P
ER
SIA
PA
N
1. Menetapkan Tim Penyelenggara
Musrenbang Kelurahan dan Tim Teknis
tingkat Kelurahan paling lambat
minggu ke IV bulan Januari 2019;
2. Memastikan para Ketua RW telah
mengirimkan laporan Hasil
Pelaksanaan Rembuk RW Tahun 2019;
3. Melakukan koordinasi dengan
Subanppeko/Subanppekab terkait
jadwal pelaksanaan Musrenbang
Kelurahan Tahun 2019;
4. Menyusun Renja Kelurahan Tahun 2020
ke dalam Sistem e-budgeting;
5. Menyajikan hasil sementara usulan
Rembuk RW Tahun 2019 pada papan
pengumuman kantor Kelurahan
LURAH
19
1. Membantu Lurah dalam
Penyelenggaraan Forum Musrenbang
Kelurahan;
2. Mengundang para Ketua RW dalam
Forum Musrenbang Kelurahan;
3. Membantu Lurah dalam menyusun
Rancangan Rencana Kerja Kelurahan;
4. Mengundang peserta Musrenbang
Kelurahan, yaitu:
a. Anggota DPRD yang berdomisili di
kelurahan setempat;
b. Unsur Swasta yang berdomisili di
kelurahan setempat;
c. Perwakilan SKPD/UKPD teknis;
d. Seksi Teknis Kecamatan;
e. Puskesmas Kelurahan;
f. Unsur masyarakat Kelurahan lainnya,
terdiri dari:
1) Para Ketua RW di lingkungan
Kelurahan;
g.
TIM PENYELENGGARA
MUSRENBANGKEL
Tah
ap
PE
RS
IAP
AN
20
2) Para Ketua RW di lingkungan
Kelurahan;
3) Lembaga Masyarakat Kelurahan
(LMK);
4) Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK);
5) Keterwakilan Perempuan dari
yang diundang;
6) Majelis taklim;
7) Karang Taruna;
8) Remaja Masjid;
9) Kepala Sekolah atau Unsur
Pendidikan (Direktur Perguruan
Tinggi atau Lembaga Pendidikan)
di lingkungan Kelurahan;
10) Tokoh Masyarakat;
11) Tokoh Agama;
12) Usahawan;
13) Forum Anak tingkat Kelurahan;
14) Ormas dan Orsospol; dan
TIM PENYELENGGARA
MUSRENBANGKEL
Tah
ap
PE
RS
IAP
AN
21
15) Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)
5. Menyiapkan tempat (ruangan), ATK,
Papan Tulis, kesiapan jaringan internet,
proyektor, layar, tempat, peralatan
dan bahan/materi serta kelengkapan
lain yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan Forum Pra Musrenbang
Kelurahan dan Forum Musrenbang
Kelurahan;
6. Mengunduh dan mencetak Daftar
Hadir Peserta Forum Musrenbang
Kelurahan (sesuai Form ML-2, yang
tersedia dalam menu download pada
sistem); dan
7. Mengunduh dan mencetak dokumen
Pra Rancangan Awal RKPD tingkat
Kelurahan yang telah diupload ke
dalam Sistem Informasi eMusrenbang
(musrenbang.jakarta.go.id)
TIM PENYELENGGARA
MUSRENBANGKEL
Tah
ap
PE
RS
IAP
AN
22
1. Menyusun laporan hasil pelaksanaan
Rembuk RW (berikut lampirannya,
sesuai dengan Pedoman Rembuk RW)
2. Mengirimkan laporan Hasil
Pelaksanaan Rembuk RW
KETUA RW
Tah
ap
PE
RS
IAP
AN
23
PELATIHAN
1. Melakukan koordinasi dengan Su-
banppeko/kab. terkait tugas yang
harus dilakukan
2. Melakukan verifikasi lapangan (sur-
vei) terhadap usulan hasil Rembuk
RW tahun 2019 yang berlokasi di
dalam Kelurahan dan bersifat pe-
nanganan dalam Kelurahan yang
bersangkutan
3. Verifikasi sebagaimana poin 2, di-
lakukan terhadap usulan yang ber-
sifat fisik dan dilaksanakan dengan
cara melakukan kroscek untuk me-
mastikan kesesuaian data usulan,
antara lain:
a. alamat lokasi usulan kegiatan
b. kelayakan administratif doku-
men pendukung usulan kegia-
ta
TIM TEKNIS
KELURAHAN
Ta
ha
p
SU
RV
EY
US
UL
AN
KE
GIA
TA
N
24
c. ukuran volume usulan kegiatan
sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan kewajaran
d. kelayakan teknis pelaksanaan
usulan kegiatan (aksesibiltas
peralatan konstruksi, efisiensi
pelaksanaan, dll)
e. kelayakan usulan untuk menja-
di prioritas pengusulan kegiatan
TIM TEKNIS
KELURAHAN
CATATAN PENTING Tim teknis tingkat Kelurahan dipimpin
oleh Lurah, dengan paling sedikit
memiliki anggota yang terdiri dari
unsur Perangkat Daerah terkait
(Kelurahan), Rukun Warga dan
Lembaga Masyarakat Kelurahan
Ta
ha
p
SU
RV
EY
US
UL
AN
KE
GIA
TA
N
25
1. Melakukan koordinasi dengan Su-
banppeko/kab. terkait tugas yang harus
dilakukan
2. Melakukan verifikasi lapangan (survei)
terhadap usulan hasil Rembuk RW tahun
2019 yang berlokasi di dalam Kelurahan
dan bersifat pe-nanganan antar
Kelurahan dalam Kecamatan
3. Verifikasi sebagaimana poin 2, di-
lakukan terhadap usulan yang bersifat
fisik dan dilaksanakan dengan cara
melakukan kroscek untuk memastikan
kesesuaian data usulan, antara lain:
a. alamat lokasi usulan kegiatan
b. kelayakan administratif dokumen
pendukung usulan kegiatan
c. ukuran volume usulan kegiatan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan
kewajaran
TIM TEKNIS
KECAMATAN
Tah
ap
S
UR
VE
Y U
SU
LA
N K
EG
IAT
AN
26
c. kelayakan teknis pelaksanaan usulan
kegiatan (aksesibiltas peralatan
konstruksi, efisiensi pelaksanaan, dll)
d. kelayakan usulan untuk menjadi prioritas
pengusulan kegiatan
TIM TEKNIS
KECAMATAN
Tah
ap
S
UR
VE
Y U
SU
LA
N K
EG
IAT
AN
CATATAN PENTING Tim teknis tingkat Kecamatan dipimpin oleh
Camat, dengan paling sedikit memiliki
anggota yang terdiri dari unsur Unit Kerja
Perangkat Daerah (UKPD) yang
kewenangannya terkait dengan usulan
masyarakat melalui Rembuk Rukun Warga
(RW).
*Untuk Wilayah Kabupaten Adm Kep.
Seribu menyesuaikan dengan tugas dan
fungsi sesuai Pergub 131 Tahun 2018
27
PELAKSANAAN
1. Memantau seluruh pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan Tahun 2019
di Jakarta melalui Sistem Informasi
e-Musrenbang dan e-Budgeting
2. Memberikan dukungan teknis kepa-
da Suku Badan Perencanaan Kota
/Kabupaten terkait Sistem Informasi
e-Musrenbang dan e-Budgeting
3. Bersama Suku Badan Perencanaan
Pembangunan Kota/Kabupaten
melakukan verifikasi data usulan
langsung dan data hasil reses DPRD
yang telah diparipurnakan sesuai
dengan SKPD/UKPD tujuannya
BAPPEDA
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
28
1. Bersama Suku Badan Perencanaan
Pembangunan Kota/Kabupaten:
a. Memantau dan memastikan pa-
ra Lurah di wilayahnya menye-
lenggarakan Musrenbang Kelu-
rahan Tahun 2019 sesuai dengan
Pedoman Musrenbang Kelura-
han Tahun 2019
b. Memastikan Lurah mengumum-
kan hasil Musrenbang Kelurahan
Tahun 2019 di papan pengumu-
man Kantor Kelurahan setelah
pelaksanaan Musrenbang Kelu-
rahan Tahun 2019
c. Memastikan Camat dapat mem-
fasilitasi pelaksanaan Musren-
bang Kelurahan 2019 secara on-
line apabila terdapat kendala
pelaksanaan di tingkat Kelura-
han
WALIKOTA/BUPATI
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
29
2. Memantau penyampaian laporan
hasil pelaksanaan Musrenbang Ke-
lurahan Tahun 2019 oleh Lurah ke-
pada Suku Badan Perencanaan
Pembangunan Kota/Kabupaten,
dengan jadwal paling lambat
minggu II Februari 2019 atau sebe-
lum pelaksanaan Musrenbang Ke-
camatan
WALIKOTA/BUPATI
Tah
ap
M
US
RE
NB
AN
G K
EL
UR
AH
AN
30
1. Bersama Walikota/Bupati dan
Camat:
a. Memantau dan memastikan
para Lurah di wilayahnya
menyelenggarakan Musren-
bang Kelurahan Tahun 2019
sesuai dengan Pedoman Mus-
renbang Kelurahan Tahun 2019
b. Memastikan Lurah mengu-
mumkan hasil Musrenbang Ke-
lurahan Tahun 2019 di papan
pengumuman Kantor Kelurahan
setelah pelaksanaan Musren-
bang Kelurahan Tahun 2019
2. Memastikan Camat dapat mem-
fasilitasi pelaksanaan Musrenbang
Kelurahan Tahun 2019 secara on-line
apabila terdapat kendala pelak-
sanaan di tingkat Kelurahan
SUBANPPEKO/KAB
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
31
3. Memastikan Lurah menyampaikan
laporan hasil pelaksanaan Mus-
renbang Kelurahan Tahun 2019
kepada Subanppeko/Kab, dengan
jadwal paling lambat minggu II
Februari 2019 atau sebelum
pelaksanaan Musrenbang Kecama-
tan Tahun 2019
4. Bersama Bappeda melakukan verifi-
kasi data usulan langsung dan data
hasil reses DPRD yang telah dipari-
purnakan sesuai dengan SKPD/
UKPD tujuannya
5. Mengunggah hasil dokumentasi
pelaksanaan Musrenbang melalui
aplikasi mobile Musrenbang/e-Mus-
renbang sebagai bahan kanal
Berita e-Musrenbang
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
SUBANPPEKO/KAB
32
a. Membantu Walikota/Bupati dalam
memantau dan memastikan para
Lurah di wilayahnya menyeleng-
garakan Musrenbang Kelurahan Ta-
hun 2019 sesuai dengan Pedoman
b. Membantu Walikota/Bupati dalam
memastikan Lurah mengumumkan
hasil Musrenbang Kelurahan Tahun
2019 di papan pengumuman Kantor
Kelurahan setelah pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan Tahun 2019
c. Membantu Walikota/Bupati dalam
memastikan Lurah menyampaikan
laporan hasil pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan Tahun 2019
kepada Subanppeko/Kab paling
lambat minggu II Februari 2019 atau
sebelum pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan Tahun 2019
CAMAT
Tah
ap
M
US
RE
NB
AN
G K
EL
UR
AH
AN
33
d. Menjadi narasumber (jika forum
membutuhkan masukan) pada saat
pelaksanaan Musrenbang Kelura-
han Tahun 2019
e. Memfasilitasi pelaksanaan Musren-
bang Kelurahan Tahun 2019 secara
on-line apabila terdapat kendala
pelaksanaan di tingkat Kelurahan
CAMAT
Tah
ap
M
US
RE
NB
AN
G K
EL
UR
AH
AN
34
1. Bersama Ketua RW mengumpulkan
informasi dari warga terhadap
Aset/Fasilitas Sosial (Fasos) dan
Fasilitas Umum (Fasum) di lingkungan
Kelurahan yang belum dise-
rahterimakan kepada Pemerintah
Daerah Provinsi DKI Jakarta dan diin-
ventarisir melalui Form ML-5
2. Menyelenggarakan dan memimpin
Forum Musrenbang Kelurahan, de-
ngan agenda:
a. Pemaparan Informasi
Pembangunan yang telah
diverifikasi bersama oleh
Subanppeko/Kab. dengan UKPD
terkait.
b. Melakukan Verifikasi terhadap u-
sulan kegiatan hasil Rembuk RW
Tahun 2019 dengan menampil-
kan data seluruh kegiatan telah
diinput ke dalam Sistem Informasi
LURAH
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
35
eMusrenbang, dengan meminta
masukan dan pertimbangan pa-
ra Ketua RW pengusul dan/atau
Para Pemangku Kepentingan
lainnya serta Tim Teknis Kelurahan
c. Validasi usulan kegiatan hasil
Rembuk RW Tahun 2019 yang te-
lah diinput ke dalam Sistem Infor-
masi e-Musrenbang yang telah
diverifikasi
d. Menambahkan usulan Warga
yang sebelumnya belum terako-
modir dalam Rembuk RW meng-
gunakan User ID Lurah, dengan
tetap memperhatikan dokumen
pendukung serta syarat & keten-
tuan sebagaimana tercantum
dalam Pedoman Rembuk RW
e. Melakukan Verifikasi dan Validasi
Usulan tambahan sesuai poin 2.c
f. Menyepakati seluruh usulan yang
telah dimusyawarahkan bersama
LURAH
Tah
ap
M
US
RE
NB
AN
G K
EL
UR
AH
AN
36
g. Pemaparan Rancangan
Rencana Kerja Kelurahan 2020
sesuai dengan kewenangan
h. Mencetak dan menandatangani
Berita Acara Hasil Musrenbang
Kelurahan Tahun 2019 dan lam-
pirannya (sesuai Form ML-1 s.d.
Form ML-5 yang disediakan oleh
sistem)
i. Menyepakati dan menetapkan 1
(satu) orang delegasi RW yang a-
kan hadir pada saat Musrenbang
Kecamatan Tahun 2019
4. Mendokumentasikan pelaksanaan
Musrenbang Kelurahan Tahun 2019
dengan alat dokumentasi yang
tersedia
LURAH
Tah
ap
M
US
RE
NB
AN
G K
EL
UR
AH
AN
37
5. Mengumumkan hasil Musrenbang
Kelurahan Tahun 2019 di papan
pengumuman Kantor Kelurahan
setelah pelaksanaan Musrenbang
Kelurahan Tahun 2019
6. Menyampaikan Laporan Hasil Pe-
laksanaan Musrenbang Kelurahan
Tahun 2019 kepada Subanppeko/
Kab paling lambat minggu II Feb-
ruari 2019 atau sebelum pelaksana-
an Musrenbang Kecamatan dalam
bentuk soft copy dengan format
LURAH
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
38
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
LANGKAH VERIFIKASI
USULAN 1. CEK konsistensi data pendukung usu-
lan hasil pelaksanaan Rembuk RW Ta-
hun 2019 dengan data usulan yang te-
lah diinput ke dalam Sistem Informasi
eMusrenbang
2. Memastikan bahwa seluruh usulan ke-
giatan tersebut memenuhi persyaratan
dan ketentuan sebagaimana tercan-
tum dalam Pedoman Rembuk RW Ta-
hun 2019, dan Keputusan Gubernur
Nomor 1959 Tahun 2018
3. Memastikan seluruh usulan kegiatan
hasil pelaksanaan Rembuk RW Tahun
2019 tersebut sesuai dengan kebutu-
han masyarakat dan tidak berlebihan
volumenya
39
Tah
ap
M
US
RE
NB
AN
G K
EL
UR
AH
AN
LANGKAH VALIDASI
USULAN 1. Login ke sistem e-Musrenbang di ala-
mat: musrenbang.jakarta.go.id de-
ngan login khusus yang diberikan un-tuk
Lurah
2. Masuk ke Menu Rekap Usulan RW, pa-
da menu ini akan tersaji tabel rekapi-
tulasi hasil input RW di tahap Rembuk
RW
3. Klik Total Usulan yang dikirim di RW ter-
sebut, maka akan muncul tabel usulan
lengkap dari RW yang dimaksud
4. Silahkan dibaca, diamati dan dipela-
jari dengan seksama setiap usulan da-
lam tabel usulan lengkap RW tersebut,
selain itu dapat memanfaatkan fasili-
tas pencarian usulan untuk mencari u-
sulan dengan kata kunci tertentu
40
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
5. Untuk melihat rincian data usulan se-
cara lebih lengkap silahkan Klik Tombol
Pengaturan yang ada di sebelah pa-
ling kanan dari baris usulan tersebut
6. Selanjutnya akan tampil detil rincian u-
sulan di mana pada halaman ini anda
akan mendapat informasi yang leng-
kap mulai dari detil usulan sampai de-
ngan peta dan foto usulan
7. Dibawah halaman detil usulan terse-
but disediakan 3 tombol yakni “Terus-
kan 2020”, “Teranggarkan 2019” dan
“Tolak”
8. Silahkan pilih “Teruskan 2020” apabila
usulan Rembuk RW tersebut dianggap
layak dan penting untuk dapat diterus-
kan ke SKPD/UKPD tujuan. Dalam hal i-
ni berarti Lurah melakukan validasi “se-
tuju” usulan tersebut disampaikan ke
tahap musrenbang yang lebih tinggi
41
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
9. Silahkan pilih “Teranggarkan 2019” a-
pabila usulan Rembuk RW tersebut te-
lah dikonfirmasi oleh SKPD/UKPD pelak-
sana teranggarkan pada APBD Tahun
2019. Dalam hal ini berarti Lurah mela-
kukan validasi “setuju” usulan tersebut
telah teranggarkan pada APBD Tahun
2019
10. Silahkan pilih “Tolak” jika usulan Rem-
buk RW tersebut dianggap tidak layak
atau tidak perlu untuk diteruskan ke
SKPD tujuan. Dengan memilih “Tolak”
maka usulan warga hasil rembuk RW
tesebut tidak akan diteruskan ke taha-
pan musrenbang selanjutnya, dan
menjadi bank data usulan yang dito-lak
pada tahun ini
42
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
11. Khusus untuk usulan yang ditolak, di-
wajibkan untuk memilih alasan peno-
lakan sebagai bentuk pertanggung-
jawaban ke masyarakat pengusul
12. Alasan penolakan disediakan secara
khusus berupa daftar template alasan
penolakan yang dapat dipilih oleh Lu-
rah. Dalam hal lurah merasa ada ala-
san penolakan lain dari alasan yang
disediakan oleh template maka lurah
berhak untuk memilih “Alasan Lainnya”
dan dipersilahkan untuk mengetikkan
alasan penolakannya secara jelas
dalam sistem emusrenbang
43
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
13. Usulan Lurah yang bukan berasal dari
masyarakat atau biasa disebut dengan
Rencana Kerja (Renja) Kelurahan
diinput secara terpisah bukan di sistem
emusrenbang tapi di sistem eBudgeting
sesuai dengan Program dan Indikator
Renstra Kota/Kabupaten serta
kewenangan Kelurahan
44
1. Menghadiri pelaksanaan Musren-
bang Kelurahan Tahun 2019
2. Memberikan masukan kepada Lurah
dalam melakukan verifikasi dan
validasi usulan kegiatan hasil Rembuk
RW Tahun 2019 dalam Sistem Informasi
eMusrenbang
3. Memberikan penjelasan dan klarifikasi
terhadap usulan kegiatan hasil
Rembuk RW tahun 2019 masing-
masing
4. Membantu Lurah dalam menetapkan
skala prioritas Kelurahan terhadap
usulan hasil Rembuk RW tahun 2019
5. Memberi masukan kepada Lurah
terkait rancangan Rencana Kerja
Kelurahan Tahun 2020 yang telah
diinput oleh Lurah ke dalam
eBudgeting.
KETUA RW
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
45
6. Menyepakati seluruh usulan yang
telah dimusyawarahkan bersama
KETUA RW
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
46
1. Hadir dalam Forum Musrenbang
Kelurahan
2. Mencermati dan memberi masukan
kepada Lurah terkait rancangan
Rencana Kerja Kelurahan Tahun 2020
yang telah diinput oleh Lurah ke dalam
eBudgeting
3. Menginformasikan Pendanaan Usulan
Kegiatan di wilayah Kelurahan melalui
mekanisme Swa Pendanaan
4. Menyepakati seluruh usulan yang telah
dimusyawarahkan bersama;
PEMANGKU
KEPENTINGAN LAIN
Ta
ha
p
MU
SR
EN
BA
NG
KE
LU
RA
HA
N
47
LANGKAH PENAMBAHAN
USULAN BARU 1. Login ke Sistem Informasi eMusrenbang di ala-
mat: musrenbang.jakarta.go.id dengan login
pengguna dan password yang diberikan untuk
Lurah
2. Masuk ke Menu Rekap Usulan RW, pada menu
ini tersaji tabel rekapitulasi hasil input RW di ta-
hap Rembuk RW
3. Klik Total Usulan yang dikirim di RW tersebut,
maka akan muncul tabel usulan lengkap dari
RW yang dimaksud
4. Untuk menambah usulan silahkan Klik Tombol
Tambah Usulan yang ada di pojok kanan atas
tabel daftar usulan lengkap RW tersebut
5. Silahkan Isi Form Tambah Usulan Baru dengan
terlebih dahulu memilih isu yang terkait, dilan-
jutkan dengan mengisikan masalah yang ingin
diselesaikan dan kemudian pilih usulan kegiat-
an dari template musrenbang yang sesuai
48
6. Setelah template usulan kegiatan terpilih akan
muncul detil informasi terkait dengan usulan
kegiatan tersebut, mohon dibaca dengan teliti
di bagian definisi operasional dan juga syarat
ketentuan usulan;
7. Silahkan Isi Volume dengan merujuk pada sa-
tuan yang telah ditetapkan (pastikan anda
tidak salah mengisikan volume dengan terle-
bih dahulu melihat satuannya);
8. Selanjutnya silahkan Isi Syarat dan Ketentuan
yang diminta sesuai dengan usulan yang dipi-
lih (syarat bisa berbeda satu dengan usulan
yang lain);
9. Untuk usulan fisik wajib untuk mengisikan foto
kondisi saat ini, alamat jelas serta titik lokasi
peta;
10. Untuk menitik lokasi peta silahkan untuk search
lokasi yang anda maksud pada titik pencarian
peta
11. Setelah lokasi ditemukan pastikan anda meni-
tik lokasi di peta dengan cara klik titik di peta
dengan mouse anda (klik kiri). Sebagai tanda
lokasi sudah tertitik di peta maka akan muncul
nilai longitude dan lattitude dibawah lokasi
peta;
12. Jika semua usulan sudah lengkap silahkan
simpan;
49
lokasi sudah tertitik di peta maka akan muncul
nilai longitude dan lattitude dibawah lokasi
peta
16. Jika semua usulan sudah lengkap silahkan
simpan
17. Jika ada persyaratan wajib yang belum di-
lengkapi maka usulan tidak akan dapat
disimpan
18. Proses penambahan usulan baru di fase mus-
renbang kelurahan selesai. Silahkan diulangi
langkah diatas pada usulan RW lainnya yang
telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan
Gubernur Nomor 1959 Tahun 2018
50
FAQ & LAYANAN INFO
LAMPIRAN
51
form-ML-1
LAMPIRAN
52
LAMPIRAN
53
form-ML-2
LAMPIRAN
54
form-ML-3
LAMPIRAN
55
form-ML-4
LAMPIRAN
56
form-ML-5
LAMPIRAN
57
form-ML-6
Related Documents
