Date post: | 07-Mar-2019 |
Category: | Documents |
View: | 217 times |
Download: | 0 times |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
P E D O M A N P E L A K S A N A A N M U S R E N B A N G K E L U R A H A N
2
DAFTAR ISI daftar isi
v
daftar isi
2 Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan merupakan kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan harus dilakukan. Musrenbang Kelurahan ini merupakan satu tahapan dari Proses Musrenbang Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan. Pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dilakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh usulan yang berasal dari forum Rembuk RW di wilayah Kelurahan. Verifikasi dan Validasi dimaksud dilakukan oleh Lurah, dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas wilayah. Usulan dapat diterima atau ditolak, dengan menyertakan alasan penolakan
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN
DAFTAR ISI
TIM PENYUSUN
Penanggung jawab Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Pemimpin Redaksi Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Pembangunan Bappeda
Redaktur Pelaksana Kepala Sub Bidang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Bappeda
Staf Redaksi Staf Sub Bidang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah
Kontributor Bidang Perencanaan Bappeda
Subanppeko/Subanppekab
definisi operasional
3
mekanisme
5
hal-hal yang perlu diketahui
6
tahap persiapan
11
tahap survey usulan kegiatan 23
tahap musrenbang kelurahan 27
FAQ & layanan info 50
lampiran
51
3
MUSRENBANG atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah
REMBUK RW atau Rembuk Rukun Warga adalah musyawarah masyarakat di tingkat RW untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama
3
defi
nis
i O
PE
RA
SIO
NA
L
RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
RENJA PD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
PD atau Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Perangkat Daerah dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta biasa disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tingkat Provinsi dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk tingkat wilayah Kota/Kabupaten
APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
e-MUSRENBANG adalah aplikasi perencanaan berbasis website untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD, dengan alamat musrenbang.jakarta.go.id.
e-BUDGETING adalah aplikasi penganggaran berbasis website untuk mendukung sinergi perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyusunan APBD, dengan alamat apbd.jakarta.go.id.
INFOBANG atau Informasi Pembangunan adalah informasi tentang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada tahun berkenaan.
KELURAHAN adalah Perangkat Daerah di bawah Kecamatan
KECAMATAN adalah Perangkat Daerah di bawah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
LURAH adalah Pimpinan wilayah Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Camat
CAMAT adalah Pimpinan wilayah Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
4
4
defi
nis
i O
PE
RA
SIO
NA
L
BAPPEDA atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
SUBANPPEKO atau Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota adalah Unit Kerja Bappeda pada Kota Administrasi
SUBANPPEKAB atau Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupatan adalah Unit Kerja Bappeda pada Kabupaten Administrasi
RW atau Rukun Warga adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah
KETUA RW atau Ketua Rukun Warga adalah Tokoh Masyarakat atau warga yang dipilih oleh warga melalui musyawarah RW yang ditetapkan oleh Lurah
PENDAMPING REMBUK RW atau seseorang/kelompokk masyarakat dari unsur anggota masyarakat yang memiliki tugas melakukan asistensi/pendampingan proses identifikasi permasalahan, penentuan kebutuhan dan perumusan usulan solusi permasalahan serta telah mendapatkan pelatihan dari fasilitator yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
FILANTROPI adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan
5
mekanisme
6
HAL-HAL YANG PERLU
DIKETAHUI
1. Musrenbang Kelurahan tahun 2019
dilaksanakan secara online melalui
Sistem Informasi e-Musrenbang dan
Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi
DKI Jakarta
2. Sistem Informasi e-Musrenbang
berbasis website dan aplikasi mobile
Sistem Informasi YANG DIGUNAKAN pada pelaksanaan Musrenbang 2019
1. User ID Subanppeko/Kab.
digunakan untuk mengunggah Foto
hasil dokumentasi dari pelaksanaan
Kegiatan Musrenbang Kelurahan
tahun 2019 melalui website dan/atau
aplikasi mobile Musrenbang untuk
digunakan sebagai berita pada
Sistem e-Musrenbang
Penggunaan USER ID pada Sistem e-Musrenbang
7
2. User ID Lurah
digunakan untuk mengecek hasil
inputan para Ketua RW pada proses
Rembuk RW tahun 2019 dengan
melakukan penyempurnaan (edit)
pada usulan-usulan kegiatan yang
dirasa perlu perbaikan dan
menambahkan usulan penting dan
prioritas yang belum masuk pada
proses Rembuk RW dengan tetap
mengacu pada Keputusan Gubernur
nomor 1959 tahun 2018 tentang
Standardisasi Usulan Kegiatan
Rembuk RW Dalam Rangka
Penyusunan RKPD Tahun 2020
Hal-hal yang WAJIB DIKETAHUI oleh para LURAH
1. Lurah wajib melakukan verifikasi
kepada RW terhadap atribut usulan-
usulan kegiatan misal :
(ketidakwajaran dalam nilai volume
yang dimasukkan, alamat yang
kurang lengkap, isu/usulan kegiatan)
2. Lurah wajib mengingatkan persyaratan usulan terkait hibah
8
3. Lurah wajib mengetahui detil dari
volume yang diusulkan (misalnya
lokasi dan panjang saluran yang akan
diperbaiki, data peserta pelatihan
pada usulan kegiatan pelatihan)
4. Lurah dapat menolak usulan kegiatan
yang tidak sesuai dengan prioritas
wilayahnya
5. Lurah wajib menolak usulan kegiatan
yang memiliki nilai volume yang tidak
wajar
6. Lurah wajib menolak usulan kegiatan
yang tidak memiliki dokumen
pendukung
7. Lurah dapat melakukan
penambahan usulan baru pada fase
Musrenbang Kelurahan Tahun 2019
namun wajib memastikan bahwa
usulan tambahan baru merupakan
kebutuhan masyarakat
8. Lurah wajib menolak usulan
tambahan baru yang tidak dilengkapi
dengan dokumen pendukung, dan
atau tidak sesuai persyaratan
sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Gubernur Nomor 1959
Tahun 2018
9
Usulan kegiatan terkait HIBAH/BANSOS
Sehubungan dengan terbitnya peraturan
terkait pemberian Hibah yang baru, maka
seluruh usulan yang terkait hibah/bantuan
social, wajib mengacu pada Peraturan
Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari APBD
Dokumen YANG PERLU DISIAPKAN untuk pelaksanaan MUSRENBANG KELURAHAN
1. Dokumen Pra Rancangan Awal RKPD
Tingkat Kelurahan Tahun 2020, yang
terdiri atas:
a. Hasil Rembuk RW Tahun 2019;
b. Arah Kebijakan Pembangunan
Kelurahan; dan
c. Program dan Kegiatan Prioritas
Kelurahan sesuai dengan
kewenangan
2. Rancangan Renja Kelurahan Tahun 2020
3. Informasi Pembangunan yang telah
diverifikasi oleh Subanppeko/Kab
bersama UKPD terkait.
10
CATATAN PENTING Dalam hal pelaksanaan Musrenbang
Kelurahan, jika terjadi hal-hal khusus (force
majeure) maka:
a. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan
verifikasi/validasi usulan hasil Rembuk RW
dapat difasilitasi oleh Kecamatan apabila
terjadi bencana, banjir, gempa, kebakaran
dll, yang menyebabkan tidak berfungsinya
kantor Kelurahan;
b. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
Click here to load reader