Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

P E D O M A N P E L A K S A N A A N M U S R E N B A N G K E L U R A H A N

2

DAFTAR ISI daftar isi

v

daftar isi

2 Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan merupakan kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan harus dilakukan. Musrenbang Kelurahan ini merupakan satu tahapan dari Proses Musrenbang Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan. Pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dilakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh usulan yang berasal dari forum Rembuk RW di wilayah Kelurahan. Verifikasi dan Validasi dimaksud dilakukan oleh Lurah, dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas wilayah. Usulan dapat diterima atau ditolak, dengan menyertakan alasan penolakan

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Pemimpin Redaksi Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Pembangunan Bappeda

Redaktur Pelaksana Kepala Sub Bidang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Bappeda

Staf Redaksi Staf Sub Bidang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah

Kontributor Bidang Perencanaan Bappeda

Subanppeko/Subanppekab

definisi operasional

3

mekanisme

5

hal-hal yang perlu diketahui

6

tahap persiapan

11

tahap survey usulan kegiatan 23

tahap musrenbang kelurahan 27

FAQ & layanan info 50

lampiran

51

3

MUSRENBANG atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah

REMBUK RW atau Rembuk Rukun Warga adalah musyawarah masyarakat di tingkat RW untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama

3

defi

nis

i O

PE

RA

SIO

NA

L

RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

RENJA PD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

PD atau Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Perangkat Daerah dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta biasa disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tingkat Provinsi dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk tingkat wilayah Kota/Kabupaten

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

e-MUSRENBANG adalah aplikasi perencanaan berbasis website untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD, dengan alamat musrenbang.jakarta.go.id.

e-BUDGETING adalah aplikasi penganggaran berbasis website untuk mendukung sinergi perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyusunan APBD, dengan alamat apbd.jakarta.go.id.

INFOBANG atau Informasi Pembangunan adalah informasi tentang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada tahun berkenaan.

KELURAHAN adalah Perangkat Daerah di bawah Kecamatan

KECAMATAN adalah Perangkat Daerah di bawah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

LURAH adalah Pimpinan wilayah Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Camat

CAMAT adalah Pimpinan wilayah Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

4

4

defi

nis

i O

PE

RA

SIO

NA

L

BAPPEDA atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

SUBANPPEKO atau Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota adalah Unit Kerja Bappeda pada Kota Administrasi

SUBANPPEKAB atau Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupatan adalah Unit Kerja Bappeda pada Kabupaten Administrasi

RW atau Rukun Warga adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah

KETUA RW atau Ketua Rukun Warga adalah Tokoh Masyarakat atau warga yang dipilih oleh warga melalui musyawarah RW yang ditetapkan oleh Lurah

PENDAMPING REMBUK RW atau seseorang/kelompokk masyarakat dari unsur anggota masyarakat yang memiliki tugas melakukan asistensi/pendampingan proses identifikasi permasalahan, penentuan kebutuhan dan perumusan usulan solusi permasalahan serta telah mendapatkan pelatihan dari fasilitator yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

FILANTROPI adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan

5

mekanisme

6

HAL-HAL YANG PERLU

DIKETAHUI

1. Musrenbang Kelurahan tahun 2019

dilaksanakan secara online melalui

Sistem Informasi e-Musrenbang dan

Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi

DKI Jakarta

2. Sistem Informasi e-Musrenbang

berbasis website dan aplikasi mobile

Sistem Informasi YANG DIGUNAKAN pada pelaksanaan Musrenbang 2019

1. User ID Subanppeko/Kab.

digunakan untuk mengunggah Foto

hasil dokumentasi dari pelaksanaan

Kegiatan Musrenbang Kelurahan

tahun 2019 melalui website dan/atau

aplikasi mobile Musrenbang untuk

digunakan sebagai berita pada

Sistem e-Musrenbang

Penggunaan USER ID pada Sistem e-Musrenbang

7

2. User ID Lurah

digunakan untuk mengecek hasil

inputan para Ketua RW pada proses

Rembuk RW tahun 2019 dengan

melakukan penyempurnaan (edit)

pada usulan-usulan kegiatan yang

dirasa perlu perbaikan dan

menambahkan usulan penting dan

prioritas yang belum masuk pada

proses Rembuk RW dengan tetap

mengacu pada Keputusan Gubernur

nomor 1959 tahun 2018 tentang

Standardisasi Usulan Kegiatan

Rembuk RW Dalam Rangka

Penyusunan RKPD Tahun 2020

Hal-hal yang WAJIB DIKETAHUI oleh para LURAH

1. Lurah wajib melakukan verifikasi

kepada RW terhadap atribut usulan-

usulan kegiatan misal :

(ketidakwajaran dalam nilai volume

yang dimasukkan, alamat yang

kurang lengkap, isu/usulan kegiatan)

2. Lurah wajib mengingatkan persyaratan usulan terkait hibah

8

3. Lurah wajib mengetahui detil dari

volume yang diusulkan (misalnya

lokasi dan panjang saluran yang akan

diperbaiki, data peserta pelatihan

pada usulan kegiatan pelatihan)

4. Lurah dapat menolak usulan kegiatan

yang tidak sesuai dengan prioritas

wilayahnya

5. Lurah wajib menolak usulan kegiatan

yang memiliki nilai volume yang tidak

wajar

6. Lurah wajib menolak usulan kegiatan

yang tidak memiliki dokumen

pendukung

7. Lurah dapat melakukan

penambahan usulan baru pada fase

Musrenbang Kelurahan Tahun 2019

namun wajib memastikan bahwa

usulan tambahan baru merupakan

kebutuhan masyarakat

8. Lurah wajib menolak usulan

tambahan baru yang tidak dilengkapi

dengan dokumen pendukung, dan

atau tidak sesuai persyaratan

sebagaimana tercantum dalam

Keputusan Gubernur Nomor 1959

Tahun 2018

9

Usulan kegiatan terkait HIBAH/BANSOS

Sehubungan dengan terbitnya peraturan

terkait pemberian Hibah yang baru, maka

seluruh usulan yang terkait hibah/bantuan

social, wajib mengacu pada Peraturan

Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari APBD

Dokumen YANG PERLU DISIAPKAN untuk pelaksanaan MUSRENBANG KELURAHAN

1. Dokumen Pra Rancangan Awal RKPD

Tingkat Kelurahan Tahun 2020, yang

terdiri atas:

a. Hasil Rembuk RW Tahun 2019;

b. Arah Kebijakan Pembangunan

Kelurahan; dan

c. Program dan Kegiatan Prioritas

Kelurahan sesuai dengan

kewenangan

2. Rancangan Renja Kelurahan Tahun 2020

3. Informasi Pembangunan yang telah

diverifikasi oleh Subanppeko/Kab

bersama UKPD terkait.

10

CATATAN PENTING Dalam hal pelaksanaan Musrenbang

Kelurahan, jika terjadi hal-hal khusus (force

majeure) maka:

a. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan

verifikasi/validasi usulan hasil Rembuk RW

dapat difasilitasi oleh Kecamatan apabila

terjadi bencana, banjir, gempa, kebakaran

dll, yang menyebabkan tidak berfungsinya

kantor Kelurahan;

b. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan