Overview Industri Hulu Migas

PERWAKILAN BPMIGAS WILAYAH JAWA TIMUR PAPUA MALUKU (JAPALU)JL. Panglima Sudirman No.62 Surabaya, Jawa Timur 60271

Oleh: Hadi Prasetyo Kepala Perwakilan BPMIGAS Wilayah Japalu

Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

ISI PRESENTASI1. LATARBELAKANG 2. BPMIGAS3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS) 4. DANA BAGI HASIL MIGAS

5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN


2

ISI PRESENTASI1. LATARBELAKANG2. BPMIGAS 3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS) 4. DANA BAGI HASIL MIGAS



3

PERAN SUB-SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI BAGI PEMBANGUNAN NASIONALPembangunan Nasional yang Berkelanjutan

MEMENUHI SUMBERPENDAPATAN

KEBUTUHAN BAHAN BAKAR DOMESTIK

NEGARA

SUMBER BAHAN BAKU INDUSTRI

MENCIPTAKAN

EFEK

BERANTAI

INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

PADAT TEKNOLOGI

PADAT MODAL

PADAT RESIKO(DitJen Migas, 2009)


4

KONTRIBUSI SUB-SEKTOR MIGAS TERHADAP PENERIMAAN NASIONAL(Triliun Rp.)TAHUN 2004 2005 2006 2007 2008

1. PENERIMAAN MIGAS2. PENERIMAAN PERTAMBANGAN UMUM 3. PENERIMAAN LAIN-LAIN

108,29,0 0,2

137,717,7 0,3

191,729,8 0,6

186,637,3 1,2

304,442,7 2,4

TOTALPENERIMAAN NASIONAL % KONTRIBUSI SEKTOR ESDM

117,4403,1 29,1%

155,6495,2 31,4%

222,1659,1 33,7%

225,2708,5 31,8%

349,5962,5 36,3%

% KONTRIBUSI PENERMIAAN MIGASKurs (Rupiah/US$) ICP (US$/barel) Lifting (ribu bph)

26,8%8.724 37 1.036

27,8%9.657 52 1.003

29,1%9.119 65 957

26,3%9.125 72 898

31,6%9.691 101 931

TAHUN 2008

Penerimaan dari sektor lain

Penerimaan sektor ESDM

Migas 31,6%Pertambangan Umum

63,7%

36,3% 4,4%Lain-lain

(DitJen Migas, 2009)

0,3%Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

5

ISI PRESENTASI1. LATARBELAKANG

2. BPMIGAS3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS) 4. DANA BAGI HASIL MIGAS



6

BPMIGAS adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sesuai amanah Undang-Undang, fungsi utama BPMIGAS adalah mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai dengan Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), agar sumber daya alam minyak dan gas bumi yang terkandung di bumi Indonesia bisa memberikan manfaat dan penerimaan negara yang maksimal demi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa.


7

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 & 3 Undang Undang No.22 Th 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.42 Th 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). PP No. 35 Th 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PP No. 34 Th 2005 tentang Perubahan PP No. 35 Th 2004Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

8

MISI BPMIGAS

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama dengan semangat kemitraan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna sebesarbesarnya kemakmuran rakyat

VISI BPMIGAS Menjadi mitra yang proaktif dan terpercaya dalam mengoptimalkan manfaat industri hulu minyak dan gas bumi bagi bangsa dan seluruh pemangku kepentingan serta menjadi salah satu lokomotif penggerak aktivitas ekonomi Indonesia


9

StatusBadan Hukum Milik Negara, bersifat tidak mencari keuntungan.

Kepala Badan PelaksanaDiangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

OrganisasiTerdiri atas Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Deputi, Tenaga Ahli, Tenaga Teknik dan Administrasi.

Anggaran OperasionalBerdasarkan penerimaan berupa imbalan dari PemerintahKuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

10

BPMIGAS bersama-sama Kontraktor KKS (KKKS) berkeinginan untuk mendapatkan support dari Stakeholder di dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang sedang maupun akan dilaksanakan.

Support Message1. Menyelesaikan persoalan-persoalan operasional di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghormati adat istiadat yang berlaku 2. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas menciptakan multiplier effect yang besar bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayahKuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

11

TUGAS :melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS).

1) Memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta KKS; 2) Menandatangani KKS 3) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan 4) Menyetujui rencana pengembangan lapangan selain rencana yang pertama;KEGIATAN USAHA HULU MEMBERIKAN KEUNTUNGAN MAKSIMAL BAGI NEGARA DAN SEBESARBESARNYA BAGI KEMAKMURAN RAKYAT INDONESIA

FUNGSI :Melakukan pengawasan agar pengambilan sumber daya alam dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara.

5) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; (RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN CSR) 6) Memonitor pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; (MONITORISASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN CSR) 7) Menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara


12

BPMIGAS adalah badan yang dibentuk untuk melakukan PENGENDALIAN Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi (Ps. 1 UU 22/2001) Kegiatan Usaha Hulu DILAKSANAKAN dan DIKENDALIKAN melalui KKS (Ps. 6 UU 22/2001) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh BU/BUT berdasarkan KKS dengan BPMIGAS (Ps.11 UU 22/2001)

Pengawasan KKS, atas pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh BPMIGAS berdasarkan (Ps. 41 UU 22/2001)Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

13

Menjalankan manajemen operasi KKS Mengelola aset Kegiatan Usaha Hulu Menunjuk penjual minyak/gas bumi Bagian Negara Melakukan penata-usahaan kekayaan negara yang dipisahkan untuk kegiatan BPMIGAS.

Menandatangani KKS Menyetujui Perpanjangan Masa Eksplorasi Menyetujui POD-Plan of Development (selain yang pertama) Menyetujui rencana kerja dan anggaran Menyetujui penggunaan dan pengelolaan SDM Menyetujui penempatan alokasi dana pasca operasi Melakukan audit keuanganKuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

14

Meningkatkan opini positif publik terhadap BPMIGAS dan industri hulu migas di tingkat wilayah/daerah operasi,

Meningkatkan pembinaan hubungan-kelembagaan yang lebih harmonis dengan para stakeholder (Pemda, media regional, DPRD TK I dan TK II, Lembaga Swadaya Masyarakat), Meningkatkan kontribusi para stakeholder dan masyarakat untuk kelancaran operasional hulu migas di daerah setempat.


15

ISI PRESENTASI1. LATARBELAKANG 2. BPMIGAS

3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS)4. DANA BAGI HASIL MIGAS 5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN


16

MESDM/DIRJEN MIGAS: Melaksanakan kegiatan hubungan kepemerintahan, membuat kebijakan dan mengawasi penerapan perundangngan dan peraturan yang berlaku. BPMIGAS: Mengawasi dan melakukan kontrol terhadap implementasi Kontrak Kerja Sama (PSC) BU/BUT: Melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi BPHMIGAS: Mengawasi ketersediaan dan distribusi bahan bakar termasuk penyaluran gas pipa.

PERTAMINA Menyediakan dan menyalurkan bahan bakar bersubsidi BU: Menlaksanakan kegiatan hilir migasSURVEY + PREPARATI ON OF WORKING AREAS THE OFFERING OF THE WORKING AREAS AND THE APPOINTMENT OF CONTRACTOR

PSC SIGNING

EXPLORAT ION

EXPLOITATI ON

LIFTING

OIL & GAS SALES

THE AVAILABI LITY OF FUEL

OTHER DOWNST REAM ACTIVITI ES

UPSTREAM ACTIVITIES


DOWNSTREAM ACTIVITIES

17

LamaFungsi Pemerintah dan Monopoli

BaruFungsi Pemerintah

PERTAMINA

PEMERINTAH (KEBIJAKAN)Hulu BPMIGAS Kontrak Kerja Sama (Pertamina & Lainnya) Hilir

Kegiatan PERTAMINA Hulu (Government) Kegiatan DOH PSC Hilir Pertamina

RegulatorBPH Migas Badan Usaha (Pertamina & Lainnya)

Pasar Terbuka

Pasar Terbuka

Industri Penunjang

Industri Penunjang

Industri Penunjang

Industri Penunjang

1970-2001

2001-Saat ini (UU NO. 22/2001)


18

Production Sharing Contract (Kontrak Kerja Sama-KKS)UUD 45 Pasal 33(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sumber Daya Alam Yes Ketrampilan & Tehnologi No Keuangan No Resiko No

Sumber Daya Alam No Ketrampilan & Tehnologi Yes Keuangan Yes Risiko Yes

Kontrak KerjaSama Pola Kontrak Bagi ProduksiPSC (Production Sharing Contract)Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

19

Industri migas adalah industri di bidang sumber daya alam yang memiliki ciri utama:

Padat Modal Padat Teknologi Padat ResikoSelain itu, industri ini juga memiliki ciri lain: Sensitif terhadap DINAMIKA PERUBAHAN GLOBAL Persaingan ketat antara KNOWLEDGE WORKERS Mengingat tiga ciri utama diatas, maka industri ini juga sangat menghargai efisiensi.

Padat Modal dan Teknologi

Padat ResikoKuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

20


21

A. TAHAP EKSPLORASIPenemuan Cadangan Migas Plan of Devlpm (POD)

Survei Eksplorasi

Pemboran Eksplorasi

Pemboran Delineasi

Perhitungan Cadangan

Sumur Kering

Survei Seismik Tambahan Kilang

B. TAHAP PENGEMBANGANPembangunan Fasilitas Produksi

Plan of Development

Pemboran Pengembangan

Produksi

Review Perhitungan Cadangan

Pengapalan


22

PROFIL PRODUKSI MINYAK-KONDENSAT INDONESIA


23

Processes Primary Recovery

Kondisi Reservoir Awal(Minyak menjenuhi pori batuan)

Kondisi Reservoir yang telah Mature(Air menjenuhi pori batuan) 24

Secondary to Tertiary ProcessesInjector Producer

Chemical Flood Water Flood

25

CHEMICAL-FLOODING (injeksi bahan kimia)InjectionInjection Injection Fluids Fluids Injection Injection Pump Pump Injection Injection WellProduction Well Produced Oil

Mixing Facility

Injection

Injection


26

STEAM-FLOODING (injeksi uap-panas)

Injected Steam Monitoring well Overburden

Produced Liquids & Gases

Losses,Steam Region

P2Oil SandsLiquid Region Fluid Efflux

Fluid Influx


27

ISI PRESENTASI1. LATARBELAKANG 2. BPMIGAS3. KEGIATAN HULU MINYAK DAN GASBUMI (MIGAS)

4. DANA BAGI HASIL MIGAS5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN


28

Produksi/Lifting

Lifting oleh Kontraktor

UU 32 & 33/2004 Tentang Pem Daerah & PKPD PP No 104/2000 Tentang Dana Perimbangan

Kontraktor Eksplorasi Eksploitasi

Bagaimana Penerimaan Bag. Indonesia dibagi?

IndonesiaPem.Pusat

PenjualanPem.Prov

Bagaimana Produksi Dibagi?

Lifting oleh IndonesiaPenerimaan Hasil Migas Bagian Indonesia

Kab/Kota

Kontrak Bisnis antara Pemerintah dengan Kontraktor


29

MINYAK (NET GOVERNMENT SHARE) 85% Pemerintah 100% 15% Kontraktor

84,5% Pusat 15,5% Daerah

100%

3% Propinsi 12% Kab./Kota

6% Kab. Penghasil 6% Kab. Lain dlm Prop.

GAS ( NET GOVERNMENT SHARE) 70% Pemerintah 100%

69,5% Pusat 30,5% Daerah

100%30% KontraktorDikurangi :

6% Propinsi 24% Kab./Kota 12% Kab. Penghasil 12% Kab. Lain dlm Prop.30

- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - 0,5 % untuk dana pendidikanKuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT


31


32


5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS 7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN


33

Pasal 34 Sejak disetujui rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan participating interest 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 79 Ayat 1 Kontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan.Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

34

Pasal 80 Barang dan peralatan, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa dan rancang bangun dapat diimpor selama belum diproduksi di dalam negeri.

Pasal 82 Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, kontraktor wajib mengutamakan menggunakan tenaga kerja WNI dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang disyaratkan.Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

35

Pemerintah Propinsi

Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya DPRD Propinsi Dan DPRD Kabupaten

Masyarakat

BPMIGASMedia publikasi

KKKSLembaga Swadaya Masyarakat Perguruan Tinggi/ Akademi

KEGIATAN HULU MIGAS YANG OPTIMUMDengan dukungan penuh dari stakeholder, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas menciptakan multiplier effect yang besar bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

BUMD/Industri/ HPH/Perkebunan


36

PEMDA

BPMIGAS

PEMDA

BPMIGAS

MASYARAKAT

KKKS

MASYARAKAT

KKKS

BPMIGAS bersama-sama KKKS harus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang sedang dan akan dilaksanakan serta menyelesaikan persoalan-persoalan operasional di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghormati adat istiadat yang berlaku.


37


5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH

6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS7. KKKS DI DAERAH JAPALU 8. KESIMPULAN


38

Fasilitas kegiatan usaha hulu migas yang dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama, adalah Aset Negara dan merupakan Obyek Vital Nasional, sesuai Keputusan Presiden RI No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional1. Pasal 1 ayat 1 Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. 2. Pasal 4 ayat 2 Kepolisian Negara RI berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional. 3. Pasal 7 Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlakuKuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

39


5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS

7. KKKS DI DAERAH JAPALU8. KESIMPULAN


40

WILAYAH KERJA KKKS DI INDONESIA

As of 17 May 2010 there are 239 Contract Area 56 CA : Production stage 152 CA : Oil & gas exploration stage 11 CA 20 CA : Development stage : CBM exploration stage


41


42


43


44

Jumlah KKKS yang berada Perwakilan Japalu adalah:

di

wilayah

Pengawasan

Jawa Timur : 30 KKKS (8 Produksi, 4 Pengembangan, 18 Eksplorasi). Papua : 26 KKKS (5 Produksi, 21 Eksplorasi). Maluku, NTB, NTT : 14 KKKS (2 Produksi, 1 Pengembangan, 11 Eksplorasi)

Meliputi daerah yang memiliki keanekaragaman norma, budaya dan adat istiadat (8 Provinsi, 44 Kabupaten). Kegiatan operasional KKKS cukup padat dengan keadaan geografis yang beraneka ragam.


45


5. PEMANFAATAN POTENSI DAERAH 6. KEGIATAN HULU MIGAS MERUPAKAN OBVITNAS7. KKKS DI DAERAH JAPALU

8. KESIMPULANKuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

46

KESIMPULAN1. Saat ini, pendapatan negara dari sektor migas terhadap APBN masih penting kontribusinya (27-31%).2. Dalam kondisi saat ini, untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional masih diperlukan investor asing, terutama untuk kegiatan di wilayah terpencil dan laut-dalam.

3. Peran aktif dan kerjasama yang baik dari para stakeholders sangat berperan untuk keberhasilan kegiatan usaha hulu migas.4. Industri hulu migas di Indonesia masih sangat menarik dan produksinya berpotensi meningkat, sepanjang ada peran aktif dan kerjasama yang baik dari para stakeholders.


47

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYAKuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

48

SLIDE TAMBAHAN


49

UNSUR SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIATERINTREGRASI TERPADU

KNOWLEDGE

SKILL

ATTITUDE


50

AKTIVITAS EKSPLORASI-PRODUKSI:BASIN EVALUATION PROSPECT IDENTIFICATION

EXPLORATION DRILLINGDEVELOPMENT PLANNING

INITIAL DEVELOPMENT & PRODUCTION

UPDATE DEVELOPMENT PLAN

INFILL DRILLING & WORKOVERS ENHANCED RECOVERY FIELD DECLINE

FIELD ABANDONMENTKuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

51

Pengambilan data

Investasi dan pembiayaan operasi memerlukan Modal yang sangat besar (padat modal)Keberhasilan usaha mengandung Resiko tinggi

Interpretasi data PengeboranBerhasil

Risk

Gagal

Pelaksanaan operasi memerlukan Teknologi tinggi Menemukan cadanganBesar Kecil

Pengembangan

Mencari Daerah Baru52


LIFTING BPMIGAS/PEM: - Ekspor Minyak - Kilang/Pihak III - Adj.DMO/Cost BBM - Over/Under Settlement

POTONGAN : a.l. - PPN Reimbursement - PBB, PDRD - Fee Usaha Hulu - Fee Penjual

PNBP-BERSIH SDA MIGAS

LIFTING Per Wilayah Penghasil

Wilayah Penghasil s/d 4 mil laut

Wilayah Penghasil 4 12 mil laut

Wilayah Penghasil > 12 mil laut

Penerimaan Daerah Penghasil 15,5 %

Penerimaan Pemerintah Pusat 84,5 %



Bagian Pemerintah Pusat 100 %

3% - Bagian Provinsi


6% - Bagian Kab/Kota Penghasil

10% - Bagian Kab./Kota Dalam Provinsi

6% - Bagian Kab/Kota Lainnya Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

53

LIFTING BPMIGAS/PEM: - Ekspor Gas/LNG/LPG - Kilang/Pihak III - Over/Under Settlement

POTONGAN : a.l. - PPN Reimbursement - PBB, PDRD - Fee Usaha Hulu - Fee Penjual

PNBP BERSIH SDA MIGAS

LIFTING Per Wilayah Penghasil

Wilayah Penghasil s/d 4 mil laut

Wilayah Penghasil 4 12 mil laut

Wilayah Penghasil > 12 mil laut



Penerimaan Daerah Penghasil 30,5%


Bagian Pemerintah Pusat 100 %



12% - Bagian Kab/Kota Penghasil

20% - Bagian Kab./Kota Dalam Provinsi

12% - Bagian Kab/Kota LainnyaKuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

54

Pasal 14

Penerimaan Negara dari Sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan sebagai berikut :a. Pasal 14 Huruf e : Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% (lima belas persen) untuk Daerah.Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

55

Pasal 19 Ayat 2Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini di bagi dengan perincian sebagai berikut : (i) Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 3% (tiga persen); (ii) Bagian Kabupaten/Kota penghasil sebesar 6% (enam persen); (iii) Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan sebesar 6% (enam persen).


56

b. Pasal 14 Huruf e : Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 69,5% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% (tiga puluh persen) untuk Daerah.


57

Pasal 19 Ayat 3 : Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ini dibagi dengan perincian sebagai berikut : (i) Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 6% enam persen); (ii) Bagian Kabupaten/Kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen); (iii) Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen).Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

58

Pasal 20 : (1) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masingmasing dengan rincian sebagai berikut: a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.Kuliah Umum, Universitas Nusa Cendana, 13 Maret 2012 Kupang, NTT

59

Overview Industri Hulu Migas

Documents