OTONOMI DAERAH dan PEMBANGUNAN DAERAH

OTONOMI DAERAHdan

PEMBANGUNAN DAERAH

Jamzani Sodik

1

2

Era Otonomi Daerah

REGIONAL AUTONOMYREGIONAL AUTONOMY

UU NO.22 Tahun 1999

UU No. 32 Tahun 2004

UU NO.25 Tahun 1999

UU No. 33 Tahun 2004

Local Government Authority

Fiscal Decentralization

Pelayanan Publik & governance• Efisiensi?• Perubahan perilaku birokrat?

Pembangunan Ekonomi Daerah• Kemiskinan, Pengangguran, ketimpangan• Industri, UKM, Ekspor?

Siapa mendapat buah otda?• Elit politik daerah: bupati/walikota/gubernur, DPRD?• Masyarakat lokal?

3

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG SETTING POLITIK

– Merebaknya protes dan ketidakpuasan daerah (tuntutan otonomi lebih luas, negara federasi, merdeka), terutama dari daerah penghasil SDA utama

– Semangat demokratisasi dan keterbukaan MISI POLITIK UU NO. 22/99 & NO.25/99

– Memuaskan semua daerah dengan memberikan ruang partisipasi: demokrasi lokal

– Memuaskan daerah kaya SDA: menikmati hasil SDA lebih besar PERUBAHAN MENDASAR

– Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota – Pemerintah daerah (KDH+DPRD) menjadi Badan Eksekutif

Daerah (Kepala daerah+Perangkat Daerah Otonom). Implikasinya, keterpisahan eksekutif & legislatif.

– Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Propinsi). Implikasinya:

Gubernur tetap wakil pusat & KDH Kabupaten & Kota bebas dari intervensi pusat (Kandep tak ada lagi)

4

OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT

DESA

KOTA KABUPATEN

S,C,A S,AS,A

AA A

AUTONOMOUS REGION

S : Desentralisasi=penyerahan wewenang

C : Dekonsentrasi=pelimpahan wewenang

A : Tugas perbantuan=penugasan

APBD

- “ SENTRALISASI”- Dari APBN

PROVINSI

5

Pembagian PendapatanPembagian

Urusan

Pelayanan Masyarakat?

Standar Minimum

Fanatisme Daerah•Putra Daerah (PAD)

•Aset Daerah

Disintegrasi?

Lemahnya Koordinasi antarsektor & daerah

Eksternalitas antar daerah

6

PERUBAHAN NILAI

Gambar 1. Perubahan Paradigma dalam Era Otonomi Daerah

PEMBANGUNAN DI DAERAH DAERAH MEMBANGUN

SENTRALISTIK DESENTRALISTIK

TOP DOWN BOTTOM UP

KESERAGAMAN KEBERAGAMAN

BUDAYA PETUNJUK PRAKARSA/INISIATIF

INSTRUKTIF PILIHAN/FASILITATIF

KETERGANTUNGAN KEMANDIRIAN

HIRARKI KETERKAITAN

KESENJANGAN PERIMBANGAN

7

Pembagian Kewenangan versi UU No. 22/1999

Pusat (pasal 7 ayat 1 & 2):

Politik luar negeri;Pertahanan keamanan;Peradilan;Moneter dan fiskal;AgamaPlus: Perencanaan nasional secara makro;.Dana perimbangan keuangan; Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; Pembinaan & pemberdayaan sumberdaya manusia; Pendayagunaan sumberdaya alam & Teknologi tinggi yg strategis; Konservasi; Standardisasi nasional.

Kabupaten/Kota– kewenangan daerah

adalah kewenangan sisa: Mencakup semua kewenangan selain yang diatur pada Pasal 7 dan Pasal 9.

– Bidang pemerintahan yang wajib meliputi: Kesehatan; Pendidikan; Kebudayaan; Pertanian; Perhubungan; Industri; Perdagangan; Penanaman modal; Lingkungan hidup; Pertanahan; Koperasi;Tenaga kerja.

Provinsi (penjelasan Pasal 9):• Bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, termasuk bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan• Bidang tertentu, termasuk Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro

8

Pembagian Kewenangan versi UU No. 32/2004Pusat (pasal 10 ayat 3

& 5): politik luar negeri pertahanan keamanan yustisi moneter dan

fiskal nasional agama.

Kabupaten/Kota (Pasal 11)– perencanaan dan pengendalian

pembangunan– perencanaan, pemanfaatan,

dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

– penyediaan sarana dan prasarana umum

– penanganan bidang kesehatan– penyelenggaraan pendidikan;

penanggulangan masalah sosial– pelayanan bidang

ketenagakerjaan– fasilitasi pengembangan

koperasi, usaha kecil dan menengah

– pengendalian lingkungan hidup– Pelayanan pertanahan– pelayanan kependudukan, dan

catatan sipil– pelayanan administrasi umum

pemerintahan– pelayanan administrasi

penanaman modal– penyelenggaraan pelayanan

dasar lainnya

Provinsi (Pasal 13 ayat 1&2):

• Perencanaan & pengendalian pembangunaan

• perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

• penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat

• penyediaan sarana & prasarana umum

• penanganan bidang kesehatan• penyelenggaraan pendidikan & alokasi

sumber daya manusia potensial• penanggulangan masalah sosial lintas

kabupaten/ kota• pelayanan bidang ketenagakerjaan

lintas kabupaten/kota• fasilitasi pengembangan koperasi,

UKM termasuk lintas kabupaten/kota• pengendalian lingkungan hidup• pelayanan pertanahan termasuk lintas

kabupaten/kota;• pelayanan kependudukan, dan

catatan sipil• pelayanan administrasi umum

pemerintahan• pelayanan administrasi penanaman

modal termasuk lintas kabupaten/ kota• penyelenggaraan pelayanan dasar

lainnya

9

I. TUJUAN OTONOMI DAERAH

menciptakan kesejahteraan.

bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan

mendukung proses demokrasi di tingkat lokal

bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil society

10

II. ELEMEN DASAR PEMERINTAHAN DAERAH

1.Urusan Pemerintahan (Function)

2.Kelembagaan (Institution)

3.Personil (Personnel)

4.Keuangan Daerah (Local Finance)

5.Perwakilan (Representation)

6.Pelayanan Publik (Public Service)

7.Pengawasan (Control/Supervision)

Catatan:

Penataan harus bersifat sistemik dan bukan parsial

11

III. Argumen Dasar Penyusunan Grand Design Penataan Otda

bagaimana menata elemen dasar Pemda tersebut agar kondusif untuk meningkatkan kapasitas Pemda untuk mampu mencapai kedua tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan dan demokrasi.

bagaimana menata elemen dasar tersebut dan mengoperasionalkannya dalam koridor UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menata setiap elemen dasar berarti memahami secara filosofis :1. Mau kemana kita (target)2. Di mana kita sekarang (Existing Condition)3. Bagaimana strategi mencapai target (Action Plans)

12

KEWENANGAN YG TUMPANG TINDIH KAB/KOT VS PROV

KEHUTANANPERKEBUNAN 13 %

PERTANAHAN10 %

P U 8 %

PERHUB LAUT 8%

PERTAMBANGAN 7 %

NAKER/KEPEG 6 % PERHUB. DAR & UDARA 6 %

PMA 4 %

PENDIDIKAN 4 %

KELAUTAN 4 %

PARAWISATA 4 %

PERTANIAN 3%

PAJ&RES KEND BERMOT 3%

N=277

Tumpang tindih- Statistik- Naker/Kepeg- Pertambangan- Pendidikan- Perikanan- Kelautan- Metrologi- AMDAL- SIUP/IMB- Parawisata- Kebudayaan- Perdagangan

Sumber: Survei I Made Suwandi (2005), “Monitoring & Evaluasi Implementasi otonomi Daerah Di Indonesia”, Dirjen Otda, Depdagri

13

KEWENANGAN YANG MASIH DILAKSANAKAN PUSAT ? (N=278)

PERTANAHAN 41%

BKKN11%

KEHUTANAN10 %

PERHUB. DAR & UD9 %

PERHUB LAUT 8 %

PMA5%

PERTAMBANGAN3%

BPS

NAKER/KEPEG 3%

PENDIDIKAN 3 %

LIHAT HAL BERIKUT :

Sumber: Survei I Made Suwandi (2005), “Monitoring & Evaluasi Implementasi otonomi Daerah Di Indonesia”, Dirjen Otda, Depdagri

14

PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN

KONDISI SAAT INI (EXISTING CONDITIONS):

1. Terdapat 29 urusan yang di desentralisasikan ke daerah

2. Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan urusan tersebut, karena belum sinkronnya antara UU Otda dengan UU Sektor

3. Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue)

4. Adanya gejala keengganan dari Departemen/LPND untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimal

5. Tidak jelasnya mekanisme supervisi dan fasilitasi oleh Departemen/LPND terhadap Daerah karena ketidak jelasan mekanisme kordinasi antara Depdagri sebagai pembina umum dengan Departemen/LPND sebagai pembina tehnis

15

KEWENANGAN BIDANG PERENCANAAN

1. PUSAT BERWENANG MENYUSUN PERENCANAAN MAKRO-

STRATEGIS DAN BIDANG-BIDANG PRIORITAS NASIONAL, BAIK

YANG BERSIFAT LINTAS PROPINSI MAUPUN MASALAH KHUSUS

SETIAP LOKALITAS;

2. PROPINSI BERWENANG MENYUSUN PERENCANAAN LINTAS

KABUPATEN/KOTA MAUPUN MENGATASI KESENJANGAN ANTAR

KABUPATEN/ KOTA DAN MASALAH KHUSUS LOKALITAS DI

WILAYAHNYA;

3. KABUPATEN/KOTA MENYUSUN PERENCANAAN ATAS

KEWENANGANNYA DAN MENJABARKAN ISYARAT PERENCANAAN

YANG DIRUMUSKAN PUSAT MAUPUN PROPINSI.

SETIAP TINGKAT PEMERINTAHAN MEMILIKI PORSI KEWENANGAN SETIAP TINGKAT PEMERINTAHAN MEMILIKI PORSI KEWENANGAN

DALAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN:DALAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN:

16

I. KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Mengapa Perlu Berencana?

Ada 3 alasan utama bagi negara sedang berkembang perlu berencana:

1. Adanya Kegagalan Mekanisme Pasar (Market Failures)

2. Ketidakpastian (uncertainty) masa datang;

3. Untuk memberikan arah pembangunan yang jelas.

4. Dunia terus berubah, jangan sampai perubahan tidak dikelola sehingga dapat merugikan. Mengelola perubahan dengan perencanaan

17

B. Tujuan dan Fungsi B. Tujuan dan Fungsi Perencanaan PembangunanPerencanaan Pembangunan

1.1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;pembangunan;

2.2. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintahan, baik pusat maupun daerah; pemerintahan, baik pusat maupun daerah;

3.3. Menjamin terwujudnya keterpaduan antara Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran, perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;pelaksanaan dan pengawasan;

4.4. Mengoptimalksan pMengoptimalksan paartisipasi masyarakat dalam rtisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan;penyusunan perencanaan pembangunan;

5.5. Menjamin penggunaan sumberdaya Menjamin penggunaan sumberdaya pembangunan secara efisien, efektif dan adil.pembangunan secara efisien, efektif dan adil.

18

Definisi Perencanaan Menurut UU 25/2004:

– Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Menurut Thomas L Saaty (1992):– Planning is a thinking and social process of aligning what is

deduced to be the likely outcome of situation, given current actions, policies, and environment forces, with what is perceived as desirable outcome which requires new actions and policies.

Conyers & Hills (1994): – perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambungan

yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

19

19

PERENCANAAN PEMBANGUNANPERENCANAAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yakni :

a. Merencanakan berarti memilih

b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya.

c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.

d. Perencanaan untuk masa depan.

Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yakni :

a. Merencanakan berarti memilih

b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya.

c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.

d. Perencanaan untuk masa depan.

20

PERENCANAAN DAERAH

1. Perencanaan ekonomi daerah disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan ekonomi nasional

2. Berdasarkan dimensi waktu terdiri atas perenc. Jangka panjang, perenc. Jangka menengah dan perencanaan jangka pendek (tahunan)

3. Dimaksudkan untuk menjami keterkaitan antara perencanaan & penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian

21

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) = 20 tahun

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) = 5 tahun

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) = 5 tahun

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) = 1 tahun

5. Rencana Kerja (RK-SKPD) = 1 tahun

22

22

NASIONAL DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)

Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL)

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-KL)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Ditetapkandengan UUDitetapkandengan UU

Ditetapkandengan PerPresDitetapkandengan PerPres

Ditetapkan dengan PeraturanPimpinan KL


DitetapkanDengan PerdaDitetapkanDengan Perda

Ditetapkandengan PeraturanKepala Daerah


Ditetapkandengan PeraturanPimpinan SKPD


Ditetapkandengan PerPresDitetapkandengan PerPres







Penetapan & Ruang Lingkup PerencanaanPenetapan & Ruang Lingkup Perencanaan

23

Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional versus Daerahversus Daerah

Ada 3 alasan perlunya dibedakan dari Ada 3 alasan perlunya dibedakan dari perencanaan pembangunan nasional;perencanaan pembangunan nasional;

1.1. Struktur dan orientasi pembangunan daerah Struktur dan orientasi pembangunan daerah berbeda dengan nasional; berbeda dengan nasional;

2.2. Pada pembangunan daerah terdapat Pada pembangunan daerah terdapat interaksi yang sangat erat antar daerah baik interaksi yang sangat erat antar daerah baik dalam perdagangan mobilitas penduduk;dalam perdagangan mobilitas penduduk;

3.3. Struktur dan komponen keuangan daerah Struktur dan komponen keuangan daerah berbeda dengan nasional;berbeda dengan nasional;

4.4. Kewenangan daerah berbeda dengan Kewenangan daerah berbeda dengan nasional;nasional;

24

AREA PERENCANAAN BERDASAR SISTEM

– Sistem wilayah– Sistem internal perkotaan

BERDASAR FUNGSI UTAMA KAWASAN– Kawasan lindung– Kawasan budidaya

BERDASAR WILAYAH ADMINISTRATIF– Penataan ruang wilayah nasional– Penataan ruang wilayah propinsi– Penataan ruang wilayah kabupaten/kota

BERDASAR KEGIATAN KAWASAN– Penataan ruang kawasan perkotaan– Penataan ruang kawasan perdesaan

BERDASAR NILAI STRATEGIS KAWASAN– Penataan ruang kawasan strategis nasional– Penataan ruang kawasan strategis propinsi– Penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota

25

KETERKAITAN RENCANA

RPJP

NASIONAL

RPJP

PROPINSI

RPJP

KABUPATEN

RTRW

NASIONAL

RTRW

PROPINSI

RTRW

KABUPATEN

RPJM

NASIONAL

RPJM/RKP

PROPINSI

RPJM/RKP

KABUPATEN NON SPATIAL SPATIAL

Dokumen Perencanaan Pembangunan NasionalDokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

DOKUMEN KETERANGAN WAKTU

RPJP Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20 tahun

RPJM Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

5 tahun

RKP Rencana Kerja Pemerintah 1 tahun

Renstra-KL Rencana Strategis Kementrian/Lembaga 5 tahun

Renja-KL Rencana Kerja Kementrian/Lembaga 1 tahun

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

DOKUMEN KETERANGAN WAKTU

RPJP Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun

RPJM Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

5 tahun

RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1 tahun

Renstra-SKPD Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

5 tahun

Renja-SKPD Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 tahun

Dokumen Perencanaan RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya

pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pernbangunan Nasional.

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, mernuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Dokumen Perencanaan RPJP Daerah mernuat visi, misi, dan arah pembangunan

Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional

RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Perencanaan Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta. memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RPJP:

Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan

Musyawarah perencanaan pembangunan

Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Penyusunan RPJM N/D & RKP/RKPD

Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;

Penyiapan rancangan rencana kerja Musyawarah perencanaan

pembangunan Penyusunan rancangan akhir rencana

pembangunan.

PENANGGGUNGJAWAB DOKUMEN PERENCANAAN

PENANGGGUNGJAWAB DOKUMEN PERENCANAAN

DOKUMEN PENGANGGUNG JAWAB PENGESAHAN

RPJP Nasional Menteri (Pimpinan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS)

UU

RPJM Nasional Menteri PP

RKP PP

RPJP Daerah Kepala Bappeda Perda

RPJM Daerah Kepala Bappeda Perkada

RKPD Perkada

Renstra-KL Pimpinan Kementrian/Lembaga Permen

Renja-KL

Renstra-SKPD Kepala SKPD Peraturan Kepala SKPD

Renja-SKPD

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

RKP RAPBN APBN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

RKPD RAPBD APBD

RENSTRASKPD

RENJASKPD

RKA –SKPD

PENJABARANAPBD

RENSTRAKL

RENJAKL

RKA - KL RINCIANAPBN

Pedoman dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman dijabarkan

diacu

Pedoman

PedomanPedoman

Pedoman

Pem

erin

tah

Pusa

tPem

erin

tah

Daera

h

RENCANA KERJA ANGGARAN

diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA

Pedoman

Pedoman

KUA

Pedoman

KELEMBAGAAN Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab

atas Perencanaan Pembangunan Nasional, dibantu Menteri, dan Pimpinan Kementrian/Lembaga sesuai tugas & Kewenangannya.

Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya, dibantu Kepala Bappeda dan Pimpinan SKPD sesuai tugas dan kewenangannya

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota

JADWAL PENETAPAN PERENCANAANJADWAL PENETAPAN PERENCANAANDOKUMEN WAKTU KETERANGAN

RPJP Nasional Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum RPJP berjalan berakhir

RPJM Nasional Paling lambat 3 bulan setelah presiden dilantik

Musrenbang dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah presiden dilantik

RKP Musrenbang dilaksanakan paling lambat bulan April

RPJP Daerah Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum RPJP berjalan berakhir

RPJM Daerah Paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik

Musrenbang dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah kepala daerah dilantik

RKPD Musrenbang dilaksanakan paling lambat bulan Maret

Renstra-KL Disesuaikan dengan RPJM Nasional

Renja-KL

Renstra-SKPD Disesuaikan dengan RPJM Daerah

Renja-SKPD

OTONOMI DAERAH dan PEMBANGUNAN DAERAH

Documents