Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI

Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI

Kelompok VIAndi Marwah Bakri

Andi RahmatSyarifah Nurul

QadriRahmawati

Pengertian Otonomi Daerah

• OTONOMI Arti sempit

» Arti luas

Maka:

Otonomi daerah dengan demikian berarti KeMANDIRIan suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Dan:Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

OTONOMI DAERAH adalah DESENTRALISASI itu sendiri.

Mandiri

Berdaya

ARTI PENTING OTONOMI DAERAH-DESENTRALISASI

1. Untuk terciptanya efesiensi-efektivitas penyelenggaraan

pemerintah

2. Sebagai sarana pendidikan politik

3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir

politik lanjutan

4. Stabilitas politik

5. Kesetaraan politik

6. Akuntabilitas publik

Otonomi dalam NKRI

Otonomi Daerah Berlandaskan

Diberdayakan dengan cara

Memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur,

memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Acuan Hukum Implementasi tuntutan

Globalisasi

Mengapa Desentralisasi???

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa

kebutuhan terhadap desentralisasi di indonesia saat ini

dirasakan sangat mendesak:

1. kehidupan berbangsa dan benegara berpusat di Jakarta

2. pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata.

3. kesenjangan sosial

Visi Otonomi Daerah

Visi Otonomi Daerah

Polit

ik

Ekonom

i

Sosial dan Buda

ya

Konsep Dasar Otonomi Daerah

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah

2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepada daerah

3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptibilitas yang tinggi pula

4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif.5. Peningkatan efesiensi administrasi keuangan daerah.6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan

dareah, pemberian keleluasan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

• MODEL DESENTRALISASI:1. Dekonsentrasi2. Delegasi3. Devolusi4. privatisasi

• Dekonsentrasi (Deconsentratio):

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab aministratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan dan keleluasan untuk membuat keputusan.

• Delegasi :

Pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.

• Devolusi:Transfer kewenangan untuk pengambilan

keputusan keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah.

• Privatisasi:Tindakan pemberian kewenangan dari

pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat

Otonomi daerah dan demokrasi

• Keterkaitan otonomi daerah dengan demokratisasi:Memberikan otonomi daerah tidak saja bearti melaksanaan demokrasi, tapi mendorong berkembangnya auto aktiviteit. Auto aktiviteit adalah bertindak sendiri, melakukan sendiri, malaksanakan sendiri apa yang di anggap penting bagilingkungan sendiri

Konsekuensi otonomi daerah dengan demokratis:

1. Otonomi daerah harus di pandang sebagai instrument desentralisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa.

2. Otonomi daerah harus di definisikan sebagi otonomi bagi rakyat daerah,bukan otonomi pemerintahan daerah (pemda) juga bukan otonomi bagi “daerah”

Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom:

1. Pertanahan 2. Pertanian3. Pendidikan dan kebudayaan 4. Tenaga kerja5. Kesehatan 6. Lingkungan hidup7. Pekerjaan umum8. Perhubungan 9. Perdagangan dan industri10.Penanaman modal11.Koperasi

• Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia:

1. UU No. 1 Tahun 19452. UU No. 22 Th 19483. UU No. 1 Th 19574. UU No. 18 Th 19655. UU No. 5 Th 19746. UU No. 22 Th 19997. UU No. 25 Th 1999

Thanks