otonomi daerah

Pendidikan Kewarganegaraan

Mata Kuliah Ciri Universitas

Universitas Mercu Buana - Jakarta

OTONOMI DAERAH

Dosen :

Udjiani Hatiningrum

1. Pengertian Otonomi Daerah.

Istilah Otonomi Daerah berasal dari kata Otonomi, yang dalam arti sempit berarti

Mandiri sedangkan dalam arti luas berarti Berdaya. Jadi pengertian Otonomi Daerah

adalah “Pemberian kewenangan pemerintah kepada PEMDA untuk secara mandiri atau

berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri”. Otonomi daerah

dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil

guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-

undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan

daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dari rumusan tsb di atas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi

daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu :

1) Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2) Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di

atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.

3) Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan

kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali

sumber pembiayaan sendiri.

Terjadinya Otonomi Daerah dikarenakan adanya perubahan sistem pemerintahan dari

sistem Sentralisasi yaitu Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah

daerah ke pemerintah pusat, ke sistem Desentralisasi yaitu Pelimpahan kewenangan dan

tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

2. Latar Belakang Otonomi Daerah.

Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap mekanisme

pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini

1

menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Di era

reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya

penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Hal

tersebut sangat diperlukan karena mulai munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhan

NKRI, hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri

dari Negara Kesatuan Republik Indornesia. Di Indonesia, otonomi daerah sebenarnya mulai

bergulir sejak keluarnya UU No.1 Tahun 1945, kemudian UU No.2 Tahun 1984 dan UU No.5

Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Semuanya berupaya menciptakan

pemerintahan yang cenderung ke arah desentralisasi. Namun pelaksanaannya mengalami

pasang surut, sampai masa reformasi bergulir. Pada masa ini keluarlah UU No.2 Tahun 1999

tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Sejak itu, penerapan otonomi daerah

berjalan cepat.

Prinsip otonomi daerah adalah pemerintahan daerah diberi wewenang untuk

mengelola daerahnya sendiri. Hanya saja ada beberapa bidang yang tetap ditangani

pemerintah pusat, yaitu agama, peradilan, pertahanan, dan keamanan, moneter/fiscal,

politik luar negeri dan dalam negeri serta sejumlah kewenangan bidang lain (meliputi

perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana

perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian

Negara, pembinaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta

teknologi tinggi yang strategis, dan konversi serta standarisasi nasional). Pada

kenyataannya, otonomi daerah itu sendiri tidak bisa diserahkan begitu saja pada pemerintah

daerah. Selain diatur dalam perundang-undangan, pemerintah pusat juga harus mengawasi

keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Alasan perlunya Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

1) Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini (masa orde baru) sangat sentralisasi,

daerah diabaikan.

2) Pembagian kekayaan alam tidaklah adil dan merata.

3) Kesenjangan sosial dan pembangunan.

4) Sedangkan alasan filoposofisnya adalah :

a) Mencegah penumpukan kekuatan atau tirani (aspek politis).

b) Mengembangkan kehidupan Demokrasi.

c) Dari aspek tekhnik organisasi penyelanggaraan pemrintah agar lebih efisien.

2

d) Merupakan sarana Pedidikan politik.

e) Persiapan untuk karier politik lanjutan.

f) Menjaga stabilitas politik nasional.

g) Mencapai kesetaraan politik di Indonesia.

3. Tujuan & Prinsip Otonomi Daerah.

Banyak orang yang lupa bahwa pelaksanaan yang baik Otonomi Daerah adalah pada

hakikatnya, atau pada intinya adalah pelaksanaan secara baik program nasional kita

bersama, yaitu reformasi. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Otonomi Daerah,

perlulah sekaligus kita sadar tentang pentingnya untuk mensenyawakannya dengan

reformasi. Kalau tidak, maka pastilah Otonomi Daerah itu akan kandas di tengah jalan, atau

akan salah arah. Jelasnya, Otonomi Daerah tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang

yang masih dihinggapi oleh cara berfikir pola Orde Baru. Seperti yang sudah kita

saksikan selama puluhan tahun, cara berfikir pola Orde Baru adalah, antara lain sikap yang

tidak menghormarti demokrasi, melecehkan supremasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan

secara sewenang-wenang, tidak mengacuhkan hak asasi manusia, membudayakan KKN,

tidak menghargai kepentingan rakyat banyak, menumpuk kekayaan dengan cara-cara haram

atau tidak bermoral, memanipulasi agama untuk tujuan-tujuan yang haram, menipu rakyat

dan menindas rakyat demi kepentingan sekelompok atau segolongan orang saja. Otonomi

Daerah adalah tujuan yang mulia bagi bangsa kita, dan, karenanya, harus kita laksanakan

dengan konsekuen. Walaupun akan mengalami berbagai kesulitan dan menghadapi berbagai

rintangan. Karena Otonomi Daerah adalah masalah baru, sedangkan bidang-bidang yang

harus ditangani dewasa ini begitu banyak dan persiapan-persiapkan juga belum sempurna,

maka jelaslah bahwa banyak sekali kesulitan yang akan muncul. Apalagi, pelaksanaan

Otonomi Daerah ini terpaksa dilakukan sambil meneruskan reformasi yang sekarang ini masih

berjalan seret. Dan seperti yang sudah kita saksikan selama ini, seretnya reformasi adalah

disebabkan oleh ulah berbagai kalangan atau golongan yang budi pekertinya masih

dihinggapi penyakit-penyakit Orde Baru. Reformasi adalah perubahan gradual melalui

rekonstruksi sistem pemerintahan dari otoritarian ke demokrasi. Karena itu, agak naif

kalau kiranya dalam jangka waktu satu dasawarsa kita menuntut reformasi telah

“berbuah lebat”. Tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa melakukan akselerasi untuk

3

mempercepat tercapainya tujuan reformasi. Di negara-negara yang melakukan transisi politik

dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi, umumnya diperlukan waktu sekitar 10 hingga 20

tahun untuk memformat dan menstabilkan pemerintahan. Itupun tidak semua berhasil, bahkan

ada negara-negara yang kembali ke sistem otoritarian (Gready, 2003).

Ruang lingkup reformasi di Indonesia sesungguhnya sangat luas, paling tidak mencakup

bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Di bidang politik ada tiga pilar utama

reformasi, yaitu perubahan bentuk pengelolaan pemerintahan dari otoritarian ke demokrasi,

perubahan pola distribusi kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi, dan perubahan cara

penanganan pers dari pers terkontrol ke pers bebas (Kalla, 2008). Riswandha Imawan

malahan mengidentikkan reformasi bidang politik dengan demokratisasi (Imawan, 2004).

Perubahan sistem pemilihan umum maupun rekonstruksi struktur lembaga partai politik,

lembaga perwakilan rakyat dan lembaga kepresidenan merupakan contoh-contohnya.

Pelaksanaan Otonomi Daerah bukanlah hanya urusan pemerintah saja, bukan pula

hanya urusan DPR atau DPRD saja. Hanya dengan partisipasi aktif dan dukungan

positif masyarakatlah maka pelaksanaannya akan berjalan mulus. Oleh karena itu,

partisipasi masyarakat perlu disambut baik, bahkan dibantu sekuat mungkin oleh pihak

manapun juga, terutama pihak pemerintah, baik di Pusat maupun di daerah-daerah (tingkat

propinsi atau kabupaten). Makin besar partisipasi rakyat, atau makin besar dukungan rakyat,

maka makin terjaminlah sukses yang bisa dicapai. Tetapi, supaya rakyat bisa leluasa

mengembangkan inisiatifnya, maka perlu pemerintah (tingkat Pusat maupun tingkat daerah)

menunjukkan goodwillnya (atau political will-nya). Namun, mengingat sikap keliru pemerintah

selama ini, yang sering menunjukkan sikap acuh tak acuh (bahkan “curiga”) terhadap inisiatif

masyarakat, maka masyarakat tidak perlu ragu-ragu, apalagi takut, untuk mengambil

beranekaragam langkah-langkah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Untuk tujuan mulia ini, masyarakat tidak perlu minta ijin, atau minta restu pihak “resmi”.

Urusan Otonomi Daerah adalah urusan yang bersangkutan dengan kepentingan rakyat

banyak. Adalah hak rakyat yang sah untuk ikut mengkontrol pelaksanaannya. Tujuan

otonomi daerah adalah mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya pemerintahan

yang efisien, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan prinsip otonomi daerah yaitu

efisiensi dan efektivitas, pendidikan politik, karier politik, stabilitas politik, kesetaraan

politik, dan akuntanbilitas publik.

4

Beberapa hal yang mendasar mengenai otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah :

1) menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.

2) secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan

sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan

daerah. Di samping itu, otonomi daerahjuga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

demokrasi yang juga memperhatikan keanekaragaman daerah.

3) pentingnya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas

mereka secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat

Daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini otonomi daerah diletakkan secara

utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu daerah yang

selama ini berkedudukan sebagai Daerah Tk. II, yang dalam Undang-undang ini

disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

4) Sistem otonomi yang dianut adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab,

dimana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam,

peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang- bidang tertentu diserahkan

kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan

pemerintah.

5) Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan

melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedang yang

selama ini disebut Daerah Tingkat I atau yang setingkat, diganti menjadi daerah

propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom yang sekaligus wilayah

administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi

kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya.

6) Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom.

Dalam hubungan ini, kecamatan tidak lagi berfungsi sebagai peringkat

dekonsentrasi dan wilayah administrasi, tetapi menjadi perangkat daerah

kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan di daerah

propinsi, kabupaten, kota dan desa. Pengaturan administrasi, tetapi menjadi perangkat

daerah kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan di

5

daerah propinsi, kabupaten, kota dan desa. Pengaturan mengenai penyelenggaraan

pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing dengan

mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

7) Wilayah Propinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis

pangkal pantai, sedang wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut

sebatas 1/3 wilayah laut propinsi.

8) Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya sedang

DPRD bukan unsur pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi pengawasan,

anggaran dan legislasi daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada

DPRD. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggungjawab kepada

Presiden.

9) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai

pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

10) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah,

sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangannya lain

yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, daerah, daerah yang tidak

mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan

daerah lain. Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, yang ditetapkan

dengan undang-undang.

11) Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama

pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.

12) Yang dapat menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan

syarat-syarat :

(a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

(b) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang

sah,

(c) Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dinyatakan dengan

surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri,

(d) Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan atau sederajat,

(e) Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun,

6

(f) Sehat jasmani dan rohani, (g) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya,

(h) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana,

(i) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan negeri,

(j) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya,

(k) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi,

(l) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.

13) Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian, penetapan pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan nama, standar, prosedur yang

ditetapkan pemerintah.

14) Keuangan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan sah. Dalam

setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah melekat

kewenangan keuangan.

15) Kepada Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang luas, sedang pada propinsi

otonomi yang terbatas. Kewenangan yang ada pada propinsi adalah otonomi yang

bersifat lintas Kabupaten dan Kota, yakni serangkaian kewenangan yang tidak efektif

dan efisien kalau diselenggarakan dengan pola kerjasama antar Kabupaten atau Kota.

Misalnya kewenangan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, kehutanan dan

perkebunan dan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya dalam skala

propinsi termasuk berbagai kewenangan yang belum mampu ditangani Kabupaten

dan Kota.

16) Pengelolaan kawasan perkotaan di luar daerah kota dapat dilakukan dengan cara

membentuk badan pengelola tersendiri, baik secara intern oleh pemerintah Kabupaten

sendiri maupun melalui berkerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Selain

DPRD, daerah juga memiliki kelembagaan lingkup pemerintah daerah, yang terdiri dari

Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas Tehnis Daerah, Lembaga Staf

Teknis Daerah, seperti yang menangani perencanaan, penelitian dan pengembangan,

pendidikan dan latihan, pengawasan dan badan usaha milik daerah. Besaran dan

pembentukan lembaga-lembaga itu sepenuhnya diserahkan pada daerah. Lembaga

pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah

7

dan Kandep dihapus.

17) Kepala Daerah sepenuhnya bertanggungjawab kepada DPRD, dan DPRD dapat

meminta Kepala Daerahnya berhenti apabila pertanggung jawaban Kepala

daerahsetelah 2 (dua) kali tidak dapat diterima oleh DPRD.

Prinsip otonomi daerah yaitu efisiensi dan efektivitas, pendidikan, politik, karier politik,

stabilitas politik, kesetaraan politik, dan akuntanbilitas (pertanggungjawaban) publik.

4. Perkembangan UU Otonomi Daerah di Indonesia.

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep

dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan

sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan

yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila

perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-

perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat

itu. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana

yang terdapat dalam UU berikut ini :

1) UU No. 1 tahun 1945 tentang PEMDA :

Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi.

Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat.

2) UU No. 22 tahun 1948 tentang Susunan PEMDA yang Demokrati :

Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi.

Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar

untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat. Dalam undang-undang

ini, pemerintah pusat memberikan hak istimewa kepada beberapa daerah di Jawa,

Bali, Minangkabau, dan Palembang untuk menghormati daerah tersebut guna

melakukan pengaturan sendiri daerahnya mengenai hak dan asal usul daerah.

3) UU No. 1 tahun 1957 tentang PEMDA yang berlaku menyeluruh dan bersifat

seragam :

Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala

daerah bertanggungjawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah

8

pusat.

4) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 :

Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui

penpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan

pamong praja.

5) UU No. 18 tahun 1965 Tentang PEMDA yang menganut otonomi yang seluas-

luasnya :

Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan

memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi

diterapkan hanya sebagai pelengkap saja.

6) UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintah Pusat

di Daerah :

Undangpundang ini usianya paling panjang yaitu 25 tahun. Setelah terjadinya G.30.S

PKI pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan

pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkanya UU NO. 5 tahun 1974 yaitu

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan

ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada masa berlakunya UU No. 5 tahun 1974

pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapanya, terasa

seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan

menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.

7) UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah :

Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik

sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan

mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

8) UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

9) UU No 32 Tahun 2004 tentang PEMDA :

Dalam undang-undang ini terlihat jelas pembagian urusan pemerintahan, dimana

pemerintah pusat menjalankan urusan dalam pembuatan perundangan, politik luar

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, kebijakan fiskal dan moneter, serta agama.

PEMDA mempunyai kekuasaan selain wewenang pusat, yaitu bidang ekonomi,

perdagangan, industri, pertanian, tata ruang, pendidikan, kesejahteraan, dan

menjalankan fungsi pemerintahan umum sebagai wakil pemerintah pusat.

9

10) UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah :

UU ini mengatur pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari dana

perimbangan, dan pendapatan lain-lain, serta juga mengatur pembagian penerimaan

antara pemerintah pusat dan daerah yaitu penerimaan hasil hutan (pusat 20%, daerah

80%), penerimaan dana reboisasi (pusat 60%, daerah 40%), pertambangan umum

dan perikanan (pusat 20%, daerah 80%) pertambangan minyak (pusat 69%, daerah

30,5%), dan panas bumi (pusat 20%, daerah 80%).

5. Model Desentralisasi.

Bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki sejarah desentralisasi yang cukup panjang,

dalam hal ini dapat kita lihat perkembangan desentralisasi itu sendiri mulai dari

Decentralisastie Wet 1903 (Stbld 1903/329) pada zaman hindia belanda sampai dengan

sekarang sejak berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 . Namun kenyataannya sejak

zaman hindia belanda pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tetap terjadi tarik menarik

kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah masih terus saja terjadi.

Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, dan

persoalan Otonomi Daerah tidak akan pernah selesai sepanjan kebutuhan serta keinginan

dari masyarakat itu sendiri masih terus berubah.

Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, diharapkan dapat menjadi

batu penjuru bagi terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis. Sebab pada dasarnya

pemberian otonomi dalam rangka desentralisasi diarahkan untuk peningkatan

penyelenggaraan pemerintah engan melibatkan seluruh komponen yang ada di Daerah.

Desentralisasi adalah sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan

sumber-sumber daya (dana, personil, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke level

pemerintahan daerah. Dasar dari inisiatif seperti ini adalah desentralisasi dapat

memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat

dengan masyarakat. Karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh program

pelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.

Selama beberapa dekade terakhir terjadi pergerakan global menuju model-model

desentralisasi pembangunan sebagai alat untuk mempromosikan prinsip-prinsip kunci seperti

10

otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, efisiensi dan efektifitas

ekonomi, serta kesamaan akses terhadap pelayan. pelayanan. Di Indonesia, usaha untuk

mempromosikan desentralisasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pedesaan baru-

baru ini memperoleh titik terang dengan dikeluarkannya dua undang-undang baru tentang

pemerintahan dan otonomi daerah, yaitu Undang-Undang No 32, tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah dan Undang-Undang No 33, tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan pemerintah daerah dan pusat. Tujuan peningkatan desentralisasi adalah untuk

mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik dengan

menggabungkan kebutuhan dan kondisi lokal yang, sekaligus untuk mencapai objektif

pembangunan sosial ekonomi pada tingkat daerah dan nasional. Peningkatan

perencanaan, pelaksanaan, dan anggaran pembangunan sosial dan ekonomi diharapkan

dapat menjamin bahwa sumber-sumber daya pemerintah yang terbatas dapat digunakan

dengan lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Desentralisasi pemerintahan akan memberikan peluang dan mempromosikan kepedulian

masyarakat pada program-program pemerintah melalui partisipasi masyarakat daerah dalam

pengambilan keputusan kebijakan pemerintah. Sampai sejauh mana para stake holder

berperan dalam proses policy Kebijakan Pemerintah. Sebagai pemilik kedaulatan setiap

warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses

bernegara, dan pemerintah serta masyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara

langsung maupun melalui institusi intermeditasi seperti DPRD, LSM dan lain sebagainya.

Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga maupun bentuk-bentuk

lainnya yang bermanfaat. Partisipasi warga negara dilakukan tidak hanya dilakukan dalam

tahapan inplementasi, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan,

pelaksanaan evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Seiring dengan perkembangan

zaman serta berjalannya Desentralisasi pemerintahan ini masyarakat Indonesia sudah

semakin peka dan tanggap terhadap birokrasi yang sedang berlangsung pada massa ini,

keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan biasanya dilakukan melalui

Organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten/Kota, Provinsi serta di Pusat.

Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat

untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi

kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi,

otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah

11

daerah.

Konsensus nasional mengenai keberadaan Desentralisasi dalam Negara Kesatuan

Indonesia tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan

administrasi negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas sentralisasi,

tetapi juga dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dengan

demikian, setidak-tidaknya di kalangan Pembentuk UUD 1945 dan penyelenggara organisasi

negara Indonesia telah diterima pemikiran yang mendasar bahwa sentralisasi dan

desentralisasi masing-masing sebagai asas organisasi tidak ditempatkan pada kutub yang

berlawanan (dichotomy), tetapi kedua asas tersebut merupakan suatu rangkaian kesatuan

(continuum). Kedua asas ini memiliki fungsi yang berlainan, tetapi saling melengkapi bagi

keutuhan organisasi negara. Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman, sedangkan

desentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Model desentralisasi adalah pola penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan menangani urusan

pemerintahan dalam sistem NKRI. Menurut Rondinelli , model desentralisasi ada

empat, yaitu :

1) Dekonsentralisasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah, dan atau kepada instansi vertikal di wilayah

tertentu.

2) Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial

untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi, yang tidak secara

langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.

3) Devolusi adalah transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan

manajemen kepada unit otonomi PEMDA.

4) Privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-

badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat.

6. Pembagian Urusan Pemerintahan.

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

12

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah

daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom,

selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, urusan pemerintahan dapat

dibagi ke dalam urusan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah tingkat I, dan

pemerintahan daerah tingkat II. Pembagian urusan pemerintahan tersebut meliputi :

a. politik luar negeri;

b. pertahanan;

c. keamanan;

d. yustisi;

e. moneter dan fiskal nasional; dan

f. agama.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan

pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat,

seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan

sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang

diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya

mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.

13

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh

pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap

harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Namun mengingat

terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas

penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan

yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan

kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Untuk itu pemberdayaan dari

Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan

kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai

prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD

Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaterdiri atas Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam menyelenggarakan pemerintahan,

pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan

daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hukum

administrasi negara menjadi dasar pijakan utama dan legitimasi kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga format hukum sangat menentukan

nuansa dan dialektika otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah pusat. Hukum tidak

dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintahan daerah karena melalui hukum dapat diperoleh

arah tujuan negara dalam membagi kewenangan antar-tingkatan pemerintahan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi   merupakan

urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

14

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas   

kabupaten/kota;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh

kabupaten/kota; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan PEMDA Kabupaten/Kota, meliputi 15 bidang,

yaitu :

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang pendidikan;

f. penanggulangan masalah sosial;

g. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

h. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;

i. pengendalian lingkungan hidup;

j. pelayanan pertahanan;

k. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

l. pelayanan administrasi penanaman modal;

m. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

n. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

7. Otonomi Daerah dan Demokratisasi.

Otonomi daerah adalah wujud upaya demokratisasi di bidang pemerintahan dari

sentralisasi ke desentralisasi kewenangan. Ujung-ujungnya adalah rakyat diberi prakarsa

15

untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Namun demikian, demokrasi itu tetap harus

berdasarkan pada peraturan dan hukum yang berlaku, karena pada prinsipnya demokrasi

berisi juga penghormatan terhadap hukum. Desentralisasi, demokratisasi, dan

akuntabilitas pemerintahan daerah merupakan tiga kata kunci yang penting dalam

implementasi otonomi daerah. Ketiganya memiliki hubungan yang tidak saling terpisahkan.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban di dalam konteks politik merupakan suatu konsep

yang melekat di dalam teori dan praktek demokrasi. Di situlah terlihat bahwa semangat

demokrasi jelas menghendaki suatu pemerintahan yang bersandikan "pemerintahan dari

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Karenanya, akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan

kedaulatan rakyat, sebab bertanggungjawabnya penguasa kepada rakyat berarti mengakui

bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang sesungguhnya (Miriam Budiardjo).

Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan

negara berada di tangan rakyat.Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama

rakyat, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Keberadaan demokrasi sangat

penting karena keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada

pelaksanaan desentralisasi yang baik dan benar. Salah satu keuntungan desentralisasi

adalah pemerintah daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat, dengan demikian prioritas

pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat diharapkan dapat lebih mencerminkan

kebutuhan nyata masyarakat di daerah.

16