Otonomi daerah

OTONOMI DAERAH

Arnencius Arista Ginting (1217051011)

Bintang Ariska (1217051015)

Eka Fitri Jayanti (1217051023)

Rayvicky Asmarayandhie (1217051055)

Varisa Puspa Ningrum (1217051066)

LATAR BELAKANG

KONSEP DASAR

MATERI KONSEP DAN TEORI

DASAR HUKUM

TUJUAN

LATAR BELAKANG

Latar belakang otonomi daerah dari aspek internal yakni kondisi yang

terdapat dalam negara Indonesia yang mendorong penerapan

otonomi daerah di Indonesia dan aspek eksternal yakni faktor dari

luar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat

implementasi otonomi daerah di Indonesia. secara internal, timbul

sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan

yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan

ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di

daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota

besar, khususnya Ibukota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya

meningkatkan arus urbanisasi yang di kemudian hari justru telah

melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas

dan sulitnya penataan kota di daerah Ibukota.

Selain latar belakang otonomi daerah secara internal sebagaimana

dimaksud diatas, ternyata juga terdapat faktor eksternal yang menjadi

latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Faktor eksternal yang

menjadi salah satu pemicu lahirnya otonomi daerah di Indonesia

adalah adanya keinginan modal asing untuk memassifkan investasinya

di Indonesia. Dorongan internasional mungkin tidak langsung

mengarah kepada dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah,

tetapi modal internasional sangat berkepentingan untuk melakukan

efisiensi dan biaya investasi yang tinggi sebagai akibat dari korupsi dan

rantai birokrasi yang panjang.

Agenda reformasi jelas menjanjikan hal itu, yakni terjadinya perubahan

dalam sistem pemerintahan yang sarat dengan KKN menjadi

pemerintahan yang bersih dan pada gilirannya akan lebih terbuka

terhadap investasi asing.

KONSEP DAN TEORI OTONOMI DAERAH

► Konsep dan teori otonomi daerah yang dimaksud adalah berbagai

macam teori serta paradigma dalam ilmu politik dan pemerintahan

yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, bisa

juga berisi materi yang terkait dengan pandangan para tokoh ilmu

politik dan pemerintahan serta pakar otonomi daerah yang kekinian

(up to date). Selain itu, konsepsi dan teori otonomi daerah dapat juga

berisi history atau latar belakang pelaksanaan otonomi daerah di

Indonesia dan atau perbandingan pelaksanaan konsep desentralisasi

yang dilaksanakan di berbagai Negara di belahan dunia lainnya.

► Dalam kategori ini tidak hanya akan terbatas pada konsep dan teori

otonomi daerah semata melainkan juga mencakup ilmu

pemerintahan dan politik secara umum yang pada dasarnya memiliki

kaitan erat dengan konsep dan teori otonomi daerah.

MATERI KONSEP DAN TEORI OTONOMI

► Materi konsep dan teori otonomi daerah tentu saja tidak semata-

mata bersumber dari kami, melainkan dari berbagai sumber dan

bahan rujukan, seperti buku, berita atau media massa serta

bahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam

menyusun suatu bahan bacaan.

DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH

► Dasar hukum otonomi daerah dirasakan penting untuk dibuat dalam

satu kategori khusus, karena pelaksanaan konsepsi otonomi daerah di

Indonesia didasarkan pada regulasi atau perangkat hukum. Tercapai

atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akan

sangat dipengaruhi oleh bagaimana regulasi yang ada mengatur

penerapan konsepsi tersebut.

► Berbagai perubahan atau perkembangan dalam pelaksanaan otonomi

daerah di Indonesia akan berarti pula perubahan atau penambahan

regulasi yang harus mengatur bagaimana agar konsepsi tersebut dapat

dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami

menganggap bahwa dasar hukum otonomi daerah perlu untuk dikaji

dan melalui situs ini perlu untuk dibuatkan satu kategori khusus agar

dapat dengan mudah diakses oleh para pengunjung.

TUJUAN OTONOMI DAERAH

Tujuan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang

Penjelasan Tujuan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang

TUJUAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

► Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 disebutkan tujuan otonomi daerah sebagai berikut:

► Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

► Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adanya 3 (tiga) tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENJELASAN TUJUAN OTONOMI DAERAH

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

► Dalam upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah, maka konsepsi

otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan prinsip

pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Pinsip otonomi

seluas-luasnya dapat dimaknai sebagai kewenangan yang diberikan

melalui peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk

membuat kebijakan yang dianggap benar dan adil dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing.

► Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi

kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka

peningkatan pelayanan maupun dalam rankga peningkatan peran

serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang diharapkan

bermuara pada cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

► Selain prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat,

diberlakukan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan pemberian prinsip otonomi yang nyata adalah

bahwa kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan

daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi obyektif suatu daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab

adalah bahwa penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah

daerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untuk

mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan

nasional.

► Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan otonomi

daerah tidak boleh dilepaskan dari tujuan otonomi daerah yakni

mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan oleh karena

itu, senantiasa harus memperhatikan apa yang menjadi kepentingan

dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di

daerah masing-masing.

Demikian uraian mengenai otonomi

daerah semoga bermanfaat bagi anda.

TERIMAKASIH