orde baru 1

Kebijakan ekonomi pada masa orde baru

1. Dikeluarkannya beberapa peraturan pada 3 oktober 1966Kebijakan ini antara lain :

Menerapkan anggaran belanja berimbang (balanced budget). Fungsinya adalah untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi

Menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha-usaha sector produktif, seperti sector pangan, ekspor, prasarana dan industry

Menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri (re-scheduling), serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit luar negeri baru

Menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negeri untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia

2. Dikeluarkannya peraturan 10 februari 1967 tentang persoalan harga dan tariff

3. Dikeluarkannya peraturan 28 juli 1967. Kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan stimulasi kepada para pengusaha agar mau menyerahkan sebagian dari hasil usahanya untuk sektor pajak dan ekspor Indonesia

4. Menerapkan UU no.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing

5. Mengesahkan dan menerapkan RUU APBN melalui UU no.13 tahun 1967

Soeharto juga menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi luar negeri, yaitu dengan melakukan permintaan pinjaman dari luar negeri

Indonesia juga tergabung ke dalam institusi ekonomi internasional, seperti International Bank for Rescontruction and Development (IBRD), International Monetary Fund (IMF), International Development Agency (IDA) dan Asian Development Bank (ADB)

///////////////////////////////////////////////////////////////////

[Sejarah] Indonesia: Era Orde Baru - Thread Not Solved Yet

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Orde BaruPada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan [[1998].

Politik

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur Administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Eksploitasi sumber daya

Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Warga Tionghoa

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak Asasi mereka. Kesenian Barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas china indonesia terutama dari komunitas pengobatan china tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa di tulis dengan bahasa mandarin. Mereka pergi hingga ke Makhamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa china indonesia bejanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Untuk keberhasilan ini kita mesti memberi penghormatan bagi Ikatan Naturopatis Indonesia ( I.N.I ) yang anggota dan pengurus nya pada waktu itu memperjuangkan hal ini demi masyarakat china indonesia dan kesehatan rakyat indonesia. Hingga china indonesia mempunyai sedikit kebebasan dalam menggunakan bahasa Mandarin.[rujukan?]

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang china indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan [rujukan?].

Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru* perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000* sukses transmigrasi* sukses KB* sukses memerangi buta huruf

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru* semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme* pembangunan Indonesia yang tidak merata* bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)* kritik dibungkam dan oposisi diharamkan* kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, Inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa Bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi".

Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".///////////////////////////////////////////

Kebijakan Pemerintah Masa Orde baru

Kebijakan Dalam Negeri Pemerintah Orde Baru adalah tema yang akan kita bahas pada subbab kali ini. Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950-1965 dalam keadaan kritis. Pemerintah Orde Baru meletakkan landasan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan melalui tahapan Repelita, keadaan kritis ditandai oleh hal-hal sebagai berikut Kebijakan Pemerintah Masa Orde baru:

a. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian sehingga struktur perekonomian Indonesia lebih condong pada sektor pertanian.

*KONGA I di kirim ke Mesir , tgl 8-1-1957.*KONGA II & III dikirim ke Kongo , thn 1960 dan 1962*KONGA IV & V kirim ke Vietnam , tahun 1973 .*KONGA VI dikirim ke Timur Tengah,tahun 1973

b. Komoditas ekspor Indonesia dari bahan mentah (hasil pertanian) menghadapi persaingan di pasaran internasional, misalnya karet alam dari Malaysia, gula tebu dari Meksiko, kopi dari Brasil, dan rempah-rempah dari Zanzibar (Afrika), sehingga devisa negara sangat rendah dan tidak mampu mengimpor bahan kebutuhan pokok masyarakat yang saat itu belum dapat diproduksi di dalam negeri.

c. Tingkat investasi rendah dan kurangnya tenaga ahli di bidang industri, sehingga industri dalam negeri kurang berkembang.

d. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Indonesia sangat rendah. Tahun 1960-an hanya mencapai 70 dolar Amerika per tahun, lebih rendah dari pendapatan rata-rata penduduk India, Bangladesh, dan Nigeria saat itu.

e. Produksi Nasional Bruto (PDB) per tahun sangat rendah. Di sisi lain pertumbuhan penduduk sangat tinggi (rata-rata 2,5% per tahun dalam tahun 1950-an).

f. Indonesia sebagai pengimpor beras terbesar di dunia.Kebijakan Pemerintah Masa Orde baru

g. Struktur perekonomian pada akhir tahun 1965, berada dalam keadaan yang sangat merosot. Tingkat inflasi telah mencapai angka 65% dan sarana ekonomi di daerah-daerah berada dalam keadaan rusak berat karena ulah kaum PKI/BTI yang saat itu berkuasa dan dengan sengaja ingin mengacaukan situasi ekonomi rakyat yang menentangnya.

Tugas pemerintah Orde Baru adalah menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke arah yang wajar. Dalam mengemban tugas utama tersebut, berbagai kebijaksanaan telah diambil sebagaimana tertuang dalam program jangka pendek berdasarkan Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang.

Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila laju inflasi telah dapat terkendalikan dan suatu tingkat stabilitas tercapai, barulah dapat diharapkan pulihnya kegiatan ekonomi yang wajar serta terbukanya kesempatan bagi peningkatan produksi.

Dengan usaha keras tercapai tingkat perekonomian yang stabil dalam waktu relatif singkat. Sejak 1 April 1969 pemerintah telah meletakkan landasan dimungkinkannya gerak tolak pembangunan dengan ditetapkannya Repelita I. Dengan makin pulihnya situasi ekonomi, pada tahun 1969 bangsa Indonesia mulai melaksanakan pembangunan lima tahun yang pertama.

Berbagai prasarana penting direhabilitasi serta iklim usaha dan investasi dikembangkan. Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas yang sangat tinggi karena menjadi kunci bagi pemenuhan kebutuhan pangan rakyat dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat. Repelita I dapat dilaksanakan dan selesai dengan baik, bahkan berbagai kegiatan pembangunan dipercepat sehingga dapat diikuti oleh Repelita selanjutnya. Perhatian khusus pada sektor terbesar yang bermanfaat menghidupi rakyat, yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian harus dibangun lebih dahulu, sektor ini harus ditingkatkan produktivitasnya. Bertumpu pada sektor pertanian yang makin tangguh itu kemudian barulah dibangun sektor-sektor lain.

Demikianlah pada tahap-tahap awal pembangunan, secara sadar bangsa Indonesia memberikan prioritas yang sangat tinggi pada bidang pertanian. Pembangunan yang dilaksanakan, yaitu membangun berbagai prasarana pertanian, seperti irigasi dan perhubungan, cara-cara bertani, dan teknologi pertanian yang diajarkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Penyediaan sarana penunjang utama, seperti pupuk, diamankan dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Kebutuhan pembiayaan para petani disediakan melalui kredit perbankan. Pemasaran hasil produksi mereka, kita berikan kepastian melalui kebijakan harga dasar dan kebijakan stok beras.

Sumber: Tempo, 4 Juni 06Gambar 1.3 Presiden Soeharto pada kunjungan kerja

Strategi yang memprioritaskan pembangunan di bidang pertanian dan berkat ketekunan serta kerja keras bangsa Indonesia, khususnya para petani, produksi pangan dapat terus ditingkatkan. Akhirnya, pada tahun 1984 bangsa Indonesia berhasil mencapai swasembada

beras. Hal ini merupakan titik balik yang sangat penting sebab dalam tahun 1970-an, Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia. Bersamaan dengan itu tercipta pula lapangan kerja dan sumber mata pencaharian bagi para petani. Swasembada beras itu sekaligus memperkuat ketahanan nasional di bidang ekonomi, khususnya pangan.Kebijakan Pemerintah Masa Orde baru

Dengan ditetapkannya Repelita I untuk periode 1969/19701973/1974, merupakan awal pembangunan periode 25 tahun pertama (PJP I tahun 1969/ 1970-1993/1994). Pembangunan dalam periode PJP I dimulai dengan pelaksanaan Repelita I dengan strategi dasar diarahkan pada pencapaian stabilisasi nasional (ekonomi dan politik), pertumbuhan ekonomi, serta menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian. Ditempatkannya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebagai strategi dasar dalam Repelita I tersebut dengan pertimbangan untuk melaksanakan Repelita sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan (diprioritaskan).

Demikian pula pertimbangan untuk menitikberatkan pembangunan pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian, didasarkan pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara bercorak agraris yang sebagian besar penduduknya (65%-75%) bermata pencaharian di bidang pertanian (termasuk kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan). Ini berarti sektor pertanian memberi sumbangan terbesar kepada penerimaan devisa dan lapangan kerja. Mengingat pula bahwa sektor ini masih memiliki kapasitas lebih yang belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, salah satu indikasi yang disimpulkan dalam Repelita I ini adalah perlunya pengarahan sumber-sumber (resourceS ke sektor pertanian. Secara lebih khusus, hal ini berarti meningkatkan produksi pangan dan ekspor.

Adanya hubungan antarberbagai kegiatan ekonomi (inter-sectoral) maka pertanian sebagai sektor pemimpin, diharapkan dapat menarik dan mendorong sektor-sektor lainnya, antara lain sektor industri yang menunjang sektor pertanian, seperti pabrik pupuk, insektisida serta prasarana ekonomi lainnya, misalnya sarana angkutan dan jalan. Kegiatan pembangunan selama Pelita I telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup menggembirakan, antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton; pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun; pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita) dari 80 dolar Amerika dapat ditingkatkan menjadi 170 dolar Amerika. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Repelita I (1973/1974).

Repelita II untuk periode 1974/1975-1978/1979 dengan strategi dasar diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan

pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan peningkatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Setelah Repelita II dilanjutkan dengan Repelita III untuk periode 1979/ 1980-1983/1984, yakni dengan titik berat pembangunan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Repelita III dilanjutkan dengan Repelita IV (1984/1985-1988/1989) dengan titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya. Pembangunan sektor industri meliputi industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. PJP I telah diakhiri dengan Repelita V (1989/1990-1993/1994). Tahun 1973, Majelis Permusyawaratan Rakyat merumuskan dan menetapkan GBHN pertama merupakan strategi pembangunan nasional.

Demikian artikel "Kebijakan Pemerintah Masa Orde baru

////////////////////////////////////////

KONDISI EKONOMI INDONESIA PADA AWAL MASAORDE BARUD i a w a l O r d e B a r u , S u h a r t o b e r u s a h a k e r a s m e m b e n a h i e k o n o m i I n d o n e s i a y a n g t e r p u r u k , d a n b e r h a s i l u n t u k b e b e r a p a l a m a . K o n d i s i e k o n o m i Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengani n f l a s i s a n g a t t i n g g i , 6 5 0 % s e t a h u n , " k a t a E m i l S a l i m , m a n t a n m e n t e r i p a d a  pemerintahan Suharto.O r a n g y a n g d u l u d i k e n a l s e b a g a i s a l a h s e o r a n g E m i l S a l i m p e n a s e h a t ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang   b i s a d i k a t a k a n b e r h a s i l , a d a l a h m e n g e n d a l i k a n i n f l a s i d a r i 6 5 0 % m e n j a d i d i  bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitutinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno,  pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor   perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, danmerangkul negara-negara barat untuk menarik modal.Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentangP e m b a r u a n K e b i j a k a n e k o n o m i , k e u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n . L a l u K a b i n e t AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai  berikut.1 . M e n d o b r a k k e m a c e t a n e k o n o m i d a n m e m p e r b a i k i s e k t o r - s e k t o r y a n g menyebabkan kemacetan, seperti :a. Rendahnya penerimaan Negara b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negarac. Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank d. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.2.Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.3.Berorientasi pada kepentingan produsen kecil................................................

  Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuhcara:a . M e n g a d a k a n o p e r a s i p a j a k     b . C a r a p e m u n g u t a n p a j a k b a r u

b a g i p e n d a p a t a n p e r o r a n g a n d a n k e k a y a a n dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.M e n u r u t E m i l S a l i m , S u h a r t o m e n e r a p k a n c a r a m i l i t e r d a l a m m e n a n g a n i masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasarany a n g t e g a s . P e m e r i n t a h l a l u m e l a k u k a n P o l a U m u m P e m b a n g u n a n J a n g k a P a n j a n g ( 2 5 - 3 0 t a h u n ) d i l a k u k a n s e c a r a p e r i o d i k l i m a t a h u n a n y a n g d i s e b u t Pelita(Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para teknokrat dariU n i v e r s i t a s I n d o n e s i a , d i a b e r h a s i l m e m p e r o l e h p i n j a m a n d a r i n e g a r a - n e g a r a Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya. Inilahy a n g s e j a k a w a l d i p e r t a n y a k a n o l e h K w i k K i a n G i e , y a n g m e n i l a i k e b i j a k a n ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita VI.1.Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)D i l a k s a n a k a n p a d a 1 A p r i l 1 9 6 9 h i n g g a 3 1 M a r e t 1 9 7 4 y a n g menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.•Tujuan Pelita I :U n t u k m e n i n g k a t k a n t a r a f h i d u p r a k y a t d a n s e k a l i g u sm e l e t a k k a n d a s a r - d a s a r b a g i p e m b a n g u n a n d a l a m t a h a p berikutnya.•Sasaran Pelita I :Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohan................................................................................

  •Titik Berat Pelita I :Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan   b i d a n g p e r t a n i a n , k a r e n a m a y o r i t a s p e n d u d u k I n d o n e s i a m a s i h hidup dari hasil pertanian.Munculperistiwa Marali(Malapetaka Limabelas Januari) t e r j a d i p a d a t a n g g a l 1 5 - 1 6 J a n u a r i 1 9 4 7 b e r t e p a t a n d e n g a n k e d a t a n g a n P M J e p a n g T a n a k a k e I n d o n e s i a . P e r i s t i w a i n i merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntutJ e p a n g a g a r t i d a k m e l a k u k a n d o m i n a s i e k o n o m i d i I n d o n e s i a sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia.T e r j a d i l a h p e n g r u s a k a n d a n p e m b a k a r a n b a r a n g - b a r a n g b u a t a n Jepang.2.Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)S a s a r a n y a n g h e n d a k d i c a p a i p a d a m a s a i n i a d a l a h p a n g a n , s a n d a n g , p e r u m a h a n , s a r a n a d a n p r a s a r a n a , m e n s e j a h t e r a k a n r a k y a t , d a n m e m p e r l u a s l a p a n g a n k e r j a . P e l i t a I I b e r h a s i l m e n i n g k a t k a n p e r t u m b u h a n e k o n o m i r a t a - r a t a p e n d u d u k 7 % setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadik e n a i k n a p r o d u k s i . L a l u b a n y a k j a l a n d a n j e m b a t a n y a n g d i rehabilitasi dan di bangun.3.Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

P e l i t a I I I l e b i h m e n e k a n k a n p a d a T r i l o g i P e m b a n g u n a n y a n g   b e r t u j u a n t e r c i p t a n y a m a s y a r a k a t y a n g a d i l d a n m a k m u r     b e r d a s a r k a n P a n c a s i l a d a n U U D 1 9 4 5 . A r a h d a n k e b i j a k s a n a a n e k o n o m i n y a a d a l a h p e m b a n g u n a n p a d a s e g a l a b i d a n g . P e d o m a n   p e m b a n g u n a n n a s i o n a l n y a a d a l a hT r i l o g i P e m b a n g u n a ndan  D e l a p a n J a l u r P e m e r a t a a n.Intid a r i k e d u a p e d o m a n t e r s e b u

/...........................

adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana  politik dan ekonomi yang stabil.  Isi Trilogi Pembagunanadalah sebagai berikut.1.Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepadaterciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.2 . P e r t u m b u h a n e k o n o m i y a n g c u k u p t i n g g i . 3 . S t a b i l i t a s n a s i o n a l y a n g s e h a t d a n d i n a m i s .4.Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menujus w a s e m b a d a p a n g a n d a n m e n i n g k a t k a n o n d u s t r i y a n g d a p a t menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai padaP e l i t a I V a n t a r a l a i n s w a s e m b a d a p a n g a n . P a d a t a h u n 1 9 8 4 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-n y a I n d o n e s i a b e r h a s i l s w a s e m b a d a b e r a s . k e s u k s e s a n i n i m e n d a p a t k a n p e n g h a r g a a n d a r i F A O ( O r g a n i s a s i P a n g a n d a n Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar   b a g i I n d o n e s i a . S e l a i n s w a s e m b a d a p a n g a n , p a d a P e l i t a I V j u g a dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.5.Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan i n d u s t r i u n t u k m e m a n t a p a k a n s w a s e m b a d a p a n g a n d a n m e n i n g k a t k a n p r o d u k s i p e r t a n i a n l a i n n y a s e r t a m e n g h a s i l k a n  barang ekspor.Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap  p e r t a m a . L a l u d i l a n j u t k a n p e m b a n g u n a n j a n g k a p a n j a n g k e d u a , yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulaim e m a s u k i p r o s e s t i n g g a l l a n d a s I n d o n e s i a u n t u k m e m a c u...........................................

/////////////////////////////////

Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 13.1.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan

tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa.

Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

//////////////////////////

Perkembangan Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru

KEHIDUPAN EKONOMI MASA ORDE BARU

    Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut.

1.     Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

        Keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi Terpimpin,pemerintah menempuh cara :

Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan.

MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Langkah-langkah yang diambil Kabinet AMPERA mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut:

1)     Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :

rendahnya penerimaan negara

tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara

terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank

terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri

penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

2)     Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

3)     Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:

Mengadakan operasi pajak

Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara.

Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Program Stabilisasi dilakukan dengan cara membendung laju inflasi.

Hasilnya bertolak belakang dengan perbaikan inflasi sebab harga bahan kebutuhan pokok melonjak namun inflasi berhasil dibendung (pada tahun akhir 1967- awal 1968)

Sesudah kabinet Pembangunan dibentuk pada bulan Juli 1968 berdasarkan Tap MPRS No.XLI/MPRS/1968, kebijakan ekonomi pemerintah dialihkan pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu kestabilan ekonomi nasional relatif tercapai sebab sejak 1969 kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing dapat diatasi.

Program Rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi.

Selama 10 tahun mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana ekonomi dan sosial. Lembaga perkreditan desa, gerakan koprasi, perbankan disalah gunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kepentingan tertentu. Dampaknya lembaga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan perbaikan tata hidup masyarakat.

2.     Kerja Sama Luar Negeri

Keadaan ekonomi Indonesia pasca Orde Lama sangat parah, hutangnya mencapai 2,3-2,7 miliar sehingga pemerintah Indonesia meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah mengikuti perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo Jepang pada 19-20 September 1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Perundingan dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut.

Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1968 ditunda pembayarannya hingga tahun 1972-1979.

Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1969 dan 1970 dipertimbangkan untuk ditunda juga pembayarannya.

Perundingan dilanjutkan di Amsterdam, Belanda pada tanggal 23-24 Februari 1967. Perundingan itu bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunak yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia). Melalui pertemuan itu pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri. Indonesia mendapatkan penangguhan dan keringanan syarat-syarat pembayaran utangnya.

3.     Pembangunan Nasional

Dilakukan pembagunan nasional pada masa Orde Baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.

1.      Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3.      Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pelaksanaannya pembangunan nasional  dilakukan secara bertahap yaitu,

Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun

Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan.

Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :

1.      Pelita I

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.

Tujuan Pelita I       : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Sasaran Pelita I     : Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Titik Berat Pelita I   : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Muncul peristiwa Marali (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.

2.     Pelita II

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974  hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

3.     Pelita III

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Pemerataan pembagian pendapatan

Pemerataan kesempatan kerja

Pemerataan kesempatan berusaha

Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan

Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air

Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

4.     Pelita IV

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.

5.     Pelita V

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

6.     Pelita VI

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

IV.      Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi masa Orde Baru

Dampak positif dari kebijakan politik pemerintah Orba :

Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekusaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat.

Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

Dampak negatif dari kebijakan politik pemerintah Orba:

Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis.

Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.

Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 partai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara demokrasi.

Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilhan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.

Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.

Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.

Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang

berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.

Kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat.

Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.

Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam

Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.

Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)

Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.

Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.

Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi

penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.

Sumber : www.google.com

Diposkan oleh yayay sulistiyani yayuy di 10:12

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook

Tidak ada komentar:

Poskan KomentarPosting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Langganan: Poskan Komentar (Atom)

collection

http://secreet.blogspot.com http://twitter.com http://facebook.com http://baak.gunadarma.ac.id http://ilab.gunadarma.ac.id http://# http://wartawarga.gunadarma.ac.id http://studentsite.gunadarma.ac.id http://gunadarma.ac.id

waktu adalah uang

kita bernyanyi..

Music Playlist at MixPod.com

Pengikut

Arsip Blog

► 2012 (12)

▼ 2011 (37)

o ► Desember (1) o ► November (4) o ► Oktober (3) o ► Juni (9) o ▼ Mei (9)

Perkembangan Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde... MODERNISASI PERTANIAN Cara Mengatasi Jerawat My Only One Lyrics cerpen tentang ibu Perkembangan Perekonomian di Indonesi Masa Depan Inflasi Pengangguran Uang dan Pembiayaan Pembangunan

o ► April (9) o ► Maret (1) o ► Februari (1)

► 2010 (10)

Mengenai Saya

yayay sulistiyani yayuy

asik di buat curhat. hehe

Lihat profil lengkapku

////////////////////////////////////////

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI MASA ORDE BARU PELITA I, II DAN III

Pada masa orde baru (Pelita I,II dan III) ada beberapa Kebijakan Luar Negeri yang dilakukan pemerintah, yaitu :

1) Kembali kepada Politik Luar Negeri Bebas Aktif 

      Politik luar negeri Indonesia pada masa yang condong kepada salah satu blok pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Orde Baru bertekad untuk untuk mengoreksi bentuk-bentuk penyelewengan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Lama. Politik luar negeri yang memihak kepada salah satu blok dinyatakan salah oleh MPRS (kemudian MPR). Indonesia harus kembali ke politik luar negeri yang bebas dan aktif serta tidak memencilkan diri.   Sebagai landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru telah ditetapkan dalam Tap No. XII/ MPRS / 1966. Menurut rumusan yang telah ditetapkan MPRS, maka jelaslah bahwa politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Sesuai dengan kepentingan nasional, maka politik luar negeri RI yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok ideologi yang ada. Namun bukanlah politik yang netral, tetapi suatu politik luar negeri yang tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta militer..

2) Kembali menjadi anggota PBB

             Pada 28 September 1950 Indonesia memasuki PBB dan tercatat menjadi anggota yang ke-60. Banyak manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia semenjak menjadi anggota PBB. Berbagai bantuan dan jasa baik PBB telah dinikmati bangsa Indonesia :

a. PBB turut berperan menyelesaikan pertikaian Indonesia - Belanda dalam Perang Kemerdekaan      (1945-  1950) dengan mengirimkan KTN dan UNCI.

b. PBB berjasa menyelesaikan pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI denganmengirim misi

UNTEA. 

c.  PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi,  sosial, dan budaya melalui organisasi

     khusus, seperti IMF, UNESCO, WHO, dan sebagainya.

             Namun, hubungan yang harmonis antara Indonesia dan PBB menjadi terganggu sejak Indonesia menyatakan diri keluar dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 1965.

                Persoalannya, usul Indonesia agar Malaysia tidak diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tidak membuahkan hasil. Kenyataannya, Malaysia tetap diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

                   Sejak keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia praktis terkucil dari pergaulan internasional. Kenyamanan dan kebersamaan hidup dengan bangsa lain tidak dapat dirasakan lagi. Begitu pula pembangunan negara menjadi terhambat sehingga berakibat pada kesengsaraan rakyat.

              Menyadari adanya kerugian itu, maka pemerintah Orde Baru memutuskan untuk masuk kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya.

                   Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966. Indonesia tetap diterima kembali sebagai anggota PBB yang ke-60. Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah negara Asia bahkan dari pihak PBB sendiri hal ini ditunjukkan dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

3) Normalisasi hubungan dengan negara Singapura & Malaysia  

a)  Normalisasi hubungan dengan Singapura

                   Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia Indonesia telah memulihkan hubungan dengan Singapura dengan perantaraan Habibur Rachman (Dubes Pakistan untuk Myanmar). Pemerintah Indonesia menyampikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampikan pada Perdana Menteri Lee Kuan Yew.   Akhirnya pemerintah Singapurapun menyampikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik. 

b) Normalisasi hubungan dengan Malaysia

                  Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakan perundingan di Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok, yang berisi:

Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord). Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara.. 

 4) Pendirian ASEAN (Association of South-East Asian Nations)

               Indonesia menjadi pemrakarsa didirikannya organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Latar belakang didirikan Organisasi ASEAN adalah adanya kebutuhan untuk menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara secara regional dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara.

                   Tujuan awal didirikan ASEAN adalah untuk membendung perluasan paham komunisme setelah negara komunis Vietnam menyerang Kamboja.

                   Hubungan kerjasama yang terjalin adalah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun negara yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Thailand, Malysia, Singapura, dan Filipina.

5) Integrasi Wilayah Timor-Timor ke Wilayah Indonesia  

                Timor- Timur merupakan wilayah koloni Portugis sejak abad ke-16 tapi kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat di Portugis sebab jarak yang cukup jauh. Tahun 1975 terjadi kekacauan politik di Timor-Timur antar partai politik yang tak terselesaikan sementara itu pemerintah Portugis memilih untuk meninggalkan Timor-Timur. Kekacauan tersebut membuat sebagian masyarakat Timor-Timur yang diwakili para pemimpin partai politik memilih untuk menjadi bagian Republik Indonesia yang disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Secara resmi akhirnya Timor-Timur menjadi bagian Indonesia pada bulan Juli 1976 dan dijadikan provinsi ke-27. Tetapi ada juga partai politik yang tidak setuju menjadi bagian Indonesia ialah partai Fretilin. Hingga akhirnya tahun 1999 masa pemerintahan Presiden Habibie melakukan jajak pendapat untuk menentukan status Timor-Timur. Berdasarkan jajak pendapat tersebut maka Timor-Timur secara resmi keluar dari Negara Kesatuan republik Indonesia dan membentuk negara tersendiri dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorosae atau Timur Leste.

Diposkan oleh ChaChiChuCheChoNnisaA di 7:39:00 AM Label: School Task

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar/////////////////////

Perkembangan Bidang Politik pada Masa Orde Baru30 Maret 2010

tags: Indonesia, Orde Baru, Politik

Sebagai konsekuensi dari isi Supersemar yang di antaranya berbunyi “…mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan”. Langkah pertama yang dilakukan adalah membubarkan dan pelarangan PKI, termasuk ormas-ormasnya dari tingkat pusat sampai daerah.

Langkah berikutnya tanggal 18 Maret 1966 yaitu pengamanan dan penangkapan terhadap lima belas mentri Kabinet Dwikora yang terlibat dalam persitiwa di tahun 1965. Kelimabelas mentri tersebut adalah : Dr. Soebandrio, Dr. Chairul Saleh, Ir. Setiadi Reksoprodjo, Sumardjo, Oei Tju Tat, SH., Ir. Surachman, Yusuf Muda Dalam, Armunanto, Sutomo Martopradoto, A. Astrawinata,SH., Mayor Jenderal Achmadi, Drs. Moh. Achadi, Letnan Kolonel Sjafei, J.K. Tumakaka, dan Mayor Jendral Dr. Soemarno.

Langkah berikutnya adalah pada tanggal 25 Juli 1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera sebagai pengganti Kabinet Dwikora. Adapun tugas pokok dari Kabinet Ampera dikenal dengan nama Dwidharma yaitu dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas ini maka penjabarannya tertuang dalam program Kabinet Ampera yang dikenal dengan nama Catur Karya, meliputi:

1. memperbaiki perikehidupan rakyat, terutama dalam bidang sandang dan pangan;2. melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketatapan

MPRS No.XI/MPRS/1966;3. melaksanaka politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai

dengan Ketatapan MPRS No.XI/MPRS/1966, dan;4. melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan

manifestasinya.

Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia, yang pernah putus sejak 17 September 1963. Persetujuan normalisasi hubungan tersebut merupakan hasil perundingan Bangkok (29 Mei – 1 Juni 1966).

Dalam sidang umum MPRS tanggal 20 Juni 1966 Soekarno diminta menyampaikan pidato pertanggungjawabannya terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Dalam pertanggungjawaban ini Soekarno berpidato dengan nama NAWAKSARA yang artinya sembilan pasal.

Pidato Presiden Soekarno tersebut diatas tidak dapat diterima oleh MPRS, sehingga MPRS memberikan waktu kepada Presiden Soekarno untuk menyempurnakan lagi pada tanggal 10 januari 1967 yang disebut PELENGKAP NAWAKSARA yang dituangkan dalam Surat Presiden Republik Indonesia No. 01/Pres/1967. Disini nampak terjadi pergeseran peranan MPRS di hadapan pemegang Supersemar yang tidak sesuai dengan UUD tahun 1945.

Dalam Sidang Istimewa ini MPRS menghasilkan 4 ketetapan, diantaranya Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto pemegang Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilu. Dan pada tanggal 27 Maret 1968 dilakukan pelantikan Jendral Soeharto pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua.

Rate this:

Share this:

StumbleUpon Digg Reddit

Like this:

Suka

Be the first to like this.