OPTIMALISASI PROGRAM PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS TAHUN 2015

OPTIMALISASI PROGRAM DAN AKUNTABILITAS APARATUR TAHUN 2015disampaikan padaPRA RAKERNAS PROGRAM KKBPK TAHUN 2015Jakarta, 30 Maret 2015oleh:MIEKE SELFIA SANGIANINSPEKTUR UTAMA BKKBNINTEGRITYPROFESIONALISMSYNERGYSERVICEEXCELLENCE Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi

PENDAHULUAN.LANDASAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANGAN.PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS.GLOBALREGIONALNASIONALKONDISI PROGRAM PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS TAHUN 2015.OPTIMALISASI PROGRAM PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS TAHUN 2015.KEBIJAKANSTRATEGIUPAYAKONDISI PROGRAM PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS YANG DIHARAPKANKESIMPULAN DAN REKOMENDASI

PENDAHULUANIDEALEXISTINGFUNGSI WAS (PP 60, 2008):Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Was lainnyaSTRUKTUR:Inspektorat Wilayah DAMPAK (diyakini):Manajemen Was kuatLingkup keg. Was sesuai standar (PP 60 th. 2008)Efektifitas Was tinggi

FUNGSI WAS (PERKA 72, 2011):Evaluasi, Pemantauan, Was lainnyaSTRUKTUR:Inspektorat BidangAuditor di provinsi (-)DAMPAK:Manajemen Was belum optimalLingkup Keg. Was terbatasEfektifitas Was rendahFungsi Auditor di provinsi kurang maksimalPembinaan auditor di provinsi tidak optimalPerubahan Perka 72, 2011: Penyempurnaan Tupoksi, Pembagian Wilayah Kerja, dan Penetapan Pembina Auditor Provinsi

LANDASAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan NepotismeUU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern PemerintahPP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.Perpres No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (Pasal 52 ayat 3 PP Nomor 60 Tahun 2008) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (Pasal 53 ayat 3 PP Nomor 60 Tahun 2008)PERMENPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan MelayaniPERKA BKKBN Nomor: 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas PERKA BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasu dan Tata Kerja BKKBN.

L o g o

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGISMewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance) yang terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Para pimpinan negara-negara ASEAN pada tahun 2003 bersepakat untuk membuat kawasan regional bebas korupsi dengan menandatangani Bali Concord II yang salah satunya adalah bertujuan mewujudkan ASEAN Political-Security Community (APSC) 2015 dengan pilar Combating Corruption dan Promote Good Governance.Reformasi pengelolaan keuangan negara ditandai dengan diterbitkannya satu paket undang-undang mengenai keuangan negara yaitu UU No.17/2003, UU No.1/2004 dan UU No.15/2004. Serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK).

KONDISI SAAT INIKinerja Program KKBPK Belum OptimalLPP, Disparitas TFR, CPR, Unmeet need, kualitas pelayanan KB, akses dan penguatan pembangunan keluarga (capaian program KKB & PK)Disiplin dan Kepatuhan Pengelolaan AnggaranDisiplin dan Kinerja PNSPERMASALAHANKinerja Pengawasan Intern Belum OptimalTemuan eksternalTemuan internal strategis dan berulang-ulangKualitas APIP dan Sistem Pengawasan Intern belum optimalKurangnya komitmen auditi menindaklanjuti temuan internal dan eksternal

ALUR PIKIROPTIMALISASI PROGRAM PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS TAHUN 2015Instrumental InputsUU No. 28 /1999UU No. 1/2004 UU No. 52/2009.PP No. 60/2008Perpres No. 3/2013 Kode Etik AIPIStandar Audit AIPIPERMENPAN RB 52/2014PERKA BKKBN Nomor: 273/PER/B4/2014LPP, Disparitas TFR, CPR, Unmeet need, kualitas pelayanan KB, akses dan penguatan pembangunan keluarga (capaian program KKB & PK)Disiplin dan Kepatuhan Pengelolaan AnggaranDisiplin dan Kinerja PNSTemuan eksternalTemuan internal strategis dan berulang-ulangKualitas APIP dan Sistem Pengawasan Intern masih lemahKurangnya komitmen auditi menindaklanjuti temuan internal dan eksternalKondisi Program KKB & PK, APIP saat iniPERSOALANKEBIJAKAN, STRATEGI, UPAYAGLOBAL REGIONAL - NASIONALPERKEMBANGAN LINGSTRAGLOBAL REGIONAL - NASIONALENVIROMENTAL INPUTPENINGKATAN PROFESIONALISME APIP DAN IMPLEMENTASI SPIPRev Program & Prof APIP yg diharapkanZI WBK& Akuntabilitas KinerjaGOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT

Kondisi Program KKB & PK, APIP saat ini POLA PIKIROPTIMALISASI PROGRAM PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS TAHUN 2015Rev Program & Prof APIP yg diharapkanZI WBK& Akuntabilitas KinerjaGOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT

SOMSUPRASTRUKTUR

BPK, BPKP, KPK, KEMENPAN DAN RB, BKN, LKPP,MENURUNNYA TEMUAN EKTERNAL, PELAPORAN GRATIFIKASI, INDEKS PMPRB,, NILAI AKIP, PENILAIAN SATKER ZI-WBK, PENYELESAIAN KASUS KEPEGAWAIAN, PENGADAAN BARANG/JASA KOORDINASI, ASSESMENT , KONSULTASIINFRASTRUKTURSATKER BKKBN PUSAT DAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSIPEMBANGUNAN ZI WBK, NILAI SAKIP, EFEKTIVITAS SPIP, KEAKURATAN LK, KESESUAIAN RKA K/L, MENURUNNYA TEMUAN INTERN DAN EKSTERNQUALITY ASSURANCE (AUDIT, REVIU, EVALUASI, MONITORING) DAN CONSULTING (PEMBINAAN, KONSULTASI)SUBSTRUKTURPENGELOLA KEUANGAN (PPK, BP,BPP), PEJABAT DAN PANITIA PENGADAAN, PEGAWAIPENGELOLAAN ANGGARAN DAN PENGADAAN SESUAI KETENTUAN, DISIPLIN PNSSOSIALISASI, KONSULTASI

INSTRUMENTAL INPUT LANDASAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UMPAN BALIK

LINGSTRA GLOBAL-REGIONAL-NASIONALPELUANG DAN KENDALAENVIROMENTAL INPUTS

LOGO

OPTIMALISASI PROGRAM PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS TAHUN 2015Peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara secara efesien, efektif dan akuntabel dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.Penguatan peran APIP sebagai penjamin keyakinan (quality assurance) dan mitra konsultasi (consulting partner) di bidang manajemen risiko, pengendalian dan akuntabilitas kinerja organisasi. Peningkatan profesionalisme APIP sebagai pendorong bagi instansi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.Pembangunan pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.A. KEBIJAKAN

LOGO

OPTIMALISASI PROGRAM PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS TAHUN 2015Penguatan manajemen pengawasan diantaranya penyempurnaan tupoksi dan struktur organisasi pengawasan, pembagian wilayah kerja pengawasan serta optimalisasi peran auditor yang berkedudukan di provinsi.Melakukan pembinaan dan audit atas pengelolaan keuangan di seluruh satker dan memberikan efek jera kepada pelaku penyimpangan anggaran.Mendorong unit kerja untuk membangun dan mengimplementasikan SPIP secara efektif dan efisien.Memperkuat sistem pencegahan tindak pidana korupsi diantaranya penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, dan benturan kepentingan.Melakukan pembinaan, penilaian dan penetapan unit kerja WBK/WBBM serta melakukan monitoring dan evaluasi.B. STRATEGI

LOGO

OPTIMALISASI PROGRAM PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS TAHUN 2015Melakukan early warning dalam rangka mencegah adanya penyimpangan pertanggungjawaban anggaran di seluruh satuan kerja baik pusat maupun provinsi.Melakukan pelaksanaan pengawasan melalui evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara berkesinambungan.Melaksanakan Sistem pencegahan dengan membentuk tim kerja baik untuk penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, dan benturan kepentingan.Melaksanakan sosialisasi anti korupsi terhadap satker-satker baik pusat maupun provinsi yang ditetapkan maupun yang belum ditetapkan sebagai unit kerja WBK/WBBM. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional auditor khususnya dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BKKBN pada umumnya.C. UPAYA

KONDISI PROGRAM PENGAWASAN YANG DIHARAPKANMeningkatnya derajat kepatuhan satuan kerja baik pusat maupun provinsi terhadap aturan pengelolaan anggaran. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.Terbentuknya tim penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, dan benturan kepentingan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pegawai BKKBN.Meningkatnya kualitas kinerja satker pusat dan provinsi dalam rangka mewujudkan Good Governance dan Clean Government.Meningkatnya kualitas pengawasan oleh APIP yang profesional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASIMenghadapi perubahan lingkungan strategis di tingkat global, regional dan nasional khususnya yang terkait dengan semangat mewujudkan good governance dan clean government, maka perlu dilakukan penguatan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).Telah dilakukan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi APIP BKKBN melalui penerbitan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN yang intinya menyempurnakan tupoksi, membagi wilayah pengawasan dan optimalisasi auditor yang berkedudukan di provinsi.A. KESIMPULAN

KESIMPULAN DAN REKOMENDASIPerlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan BKKBN dan pimpinan APIP, agar perubahan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada perbaikan di dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.Untuk menunjang percepatan perubahan yang menyeluruh, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM APIP secara menyeluruh, penyesuaian dan penyempurnaan tata laksana pengawasan dalam rangka memenuhi standar kerja pengawasan.Perlu dilakukan pengembangan kemitraan internal maupun eksternal dalam rangka mempercepat penguatan pengawasan.Perlu adanya dukungan anggaran dan SDM yang memadai untuk menunjang penguatan pengawasan baik tingkat pusat maupun provinsi.Perlu adanya pengembangan wilayah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).B. REKOMENDASI

*