Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN

ffiffi

Iwwwws

OPTIMALISASI DANREPOSIT'OAMIGPKBL BUMN

iI

=Zf,I

goU

zI

)o

encermati

wacana Pak

Menteri untukme nga lih ka n

PKBL BUMN kepada PT

Permodalan Nasional

Madani (PNM), penulis

tergelitik untuk sumbang

pemikiran atas wacana

tersebut. Diawali dengan

historicol peranPKBL

BUMN sejak terbitnya

PP No.3/1983 tentang

Tata Cara Pembinaandan

Pengawasan Perusahaan

Jawatan (Perjan),

Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Dikatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN

adalah turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada

sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah

dan sektor koperasi. Pada masa itu BUMN yang melaksanakan

kegiatan pembinaan usaha kecil dan masyarakat disebut-sebut

sebagai "Bapak Angkat".

Melalui Kepmen keu No. 1232lKM K .013 / 1989 tenta ng

Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi

Melalui BUMN, disempurnakan dengan Kepmenkeu No.306/

KMK.013/1991, muncul nama program yang disingkat dengan

"Program Pegelkop". Selanjutnya dengan Kepmenkeu No.316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil

dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba

BUMN, nama program dikenal dengan"Program PUKK". Hingga

pada akhirnya, pasca UU BUMN, muncul Kepmen.BUMN

No. Kep-236/M BU / 2OO3 juncto Permen BU M N No. Per-05/

MBU/2001 tentang Program Kemitraan BUMN dengan

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (nama program

dikenal dengan "Program PKBf').

Selain pengaturan spesifik di atas, pada tahun 1995

diterbitkan UU No.9/L995 tentang Usaha Kecil yang di dalam

Pasal 21 disebutkan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan

masyara kat menyediakan pembiayaa n bagi pengem ba ngan

usaha kecil meliputi : kredit perbankan, pinjaman lembaga

keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan

sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain.

Kurun waktu berikutnya, lahir PP No.32/1998 tentangPembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, yang di dalamPenjelasan Pasal L0 huruf e ditegaskan bahwa penyediaan

dana dilakukan oleh departemen teknis, kantor menteriNegara, pemerintah daerah (pemda), BUMN, BUMD,

melalui APBN, APBD, anggaran perusahaan sesuai denganprogram pembinaan dan pengembangan usaha kecil di

masing-masing sektor, sub sektor, pemda, BUMN, dan

BUMD yang bersangkutan.

PNM didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI

MPR/1998 dan berdasarkanPP No.38/L999 tanggal 29 Mei1999. Dalam beberapa bulan kemudian, melalui Kepmenkeu

No.487lKMK/017, sebagai pelaksanaan dari UU No.2311999,

PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untukmenyalurkan dan mengelola L2 skim Kredit program. Me-miliki Visi, Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam

meningkatka n nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha

Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlan-daskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, PNM memiliki Misiyakni: (1). Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan

operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha

dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK. (2).

Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudianmeningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembagakeuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnyaakan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan la-pangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3).

Men ingkatka n kreatifi tas da n prod u ktivitas ka ryawa n u ntu kmencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektorUMKMK. Detail profil maupun bisnis perusahaan pNM dapatdiakses di laman www.pnm.co.id.

Penulis tertarik pada satu aspek dari tata operasional bisnisyang diterapkan oleh PNM, yakni aspek persyaratan bagi pembe-rian pembiayaan baik untuk Lembaga Keuangan Mikro (seperti

antara lain BPR dan Koperasi Simpan Pinjam) maupun peroran-

gan. Dijelaskan dalam laman tersebut di atas, persyaratan umumpembiayaan adalah: (a). Warga Negara lndonesia; (b). Usaha telahberjalan minimal l tahun; (c). Usia calon debitur 2L tahun/ sudah

menikah s/d 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit; (d). FotocopyKTP suami istri (bila telah menikah); (e). Fotocopy Kartu Keluarga;(f). Fotocopy Surat Nikah; (g).Fotocopy Rekening Listrik/Telepondan PBB; (h).Fotocopy Jaminan (SHM/ SHGB/ SHGU/ BpKB/ Surat

Kios/ Akta Jual Beli); don (i). Surat Keterangan Usaha.

Meskipun jumlah pembiayaan yang dapat diberikan olehPNM mulai dari satu juta hingga dua ratus juta rupiah, namunpelaku UMKM tetap harus memenuhi persyaratan umum diatas, persyaratan khusus, dan serentetan kegiatan appraisolserta analisa kelayakan. Hal inilah yang menurut hemat penulis

sangat berbeda karakteristiknya dengan apa yang selama iniditerapkan oleh BUMN Pengelola PKBL.

Contoh paling mudah digambarkan, adalah seorang ped-agang kaki lima bermaksud mengembangkan bisnis usahadagangan yang selama ini telah ditekuninya. Mungkinkahdia dapat menyerahkan keseluruhan jaminan tersebut diatas? Sejauh pengalaman penulis dalam kegiatan PKBL

BUMN, hal inijustru bisa dijawab oleh PKBL BUMN. PKBL

BUMN mampu memberikan solusi pemberian pembiayaanbagi pelaku UMKM tersebut. Tentunya juga tetap melaluitahapan prosedur dan persyaratan serta analisa kelayakan.

Penilaian Pak Menteri atas kinerja kolektibilitas BUMN

Pengelola PKBL haruslah dilakukan secara utuh sejak BUMN itu

dibentuk dan diamanati untuk melakukan pembinaan terhadapmasyarakat pelaku UMKM sebagaimana penulis telah uraikandi awal penulisan. Tingkat kolektibilitas yang terjadi saat initidak dapat dipisahkan dan dilepaskan dari kebijakan politikpemerintah (termasuk penguasa pemerintahan) dari periodeke periode. Justru hal inilah yang seharusnya dilakukan pembe-nahan secara internal dengan mengukuhkan komitmen BUMNPengelola PKBL pada program kerja yang telah dirancang danditetapkan, dan bukan lagi untuk selalu mengikuti arah kebi-jakan politik pemerintah yang berubah-ubah.

BUMN Pengelola PKBL melakukan optimalisasi dan repo-sition ing progra m PKBL-nya aga r mem inimalisir menu runnya

tingkat kolektibilitas dari pembiayaan yang telah disalurkan,

tanpa menambahkan beban dengan sejumlah persyaratan

yang bagi sebagian besar pelaku usaha UMKM terkadangsulit atau tidak dimilikinya.

Menyerahkan PKBL BUMN kepada PNM belum tentuakan memberikan kemanfaatan yang sama atau bahkan

lebih baik daripada BUMN Pengelola. Penulis kawatir bahwapengalihan PKBL BUMN kepada PNM dapat berdampak

kurang menguntungkan bagi pelaku UMKM yang dekat den-gan BUMN Pengelola dan telah memperoleh pembiayaan

permodalan usaha karena jarring persyaratan yang diterap-kan PNM tak ubahnya seperti bank.

Penulis hanya sumbang pemikiran dan berharap agar pelak-

sanaan dan pengelolaan kegiatan PKBL tetap berada di BUMN

Pengelola sebagaimana amanat UU BUMN, dan bukan dipak-

sakan untuk tunduk pada PP No.38/1999.

ooN

fr:z:Ifoaou

aF

29

i;r*tit::i:.a:lri:::,::