Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)

OPTIMALISASI DAN EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH

by Tim Asistensi BPKP Perwakilan Jawa Timur

METAMORFOSIS PERUBAHAN UU PAJAK DAN RESTRIBUSI

DAERAH

18 • Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

34• Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun

2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

28• Diganti dengan Undang-Undang No.

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

TUJUAN PERUBAHAN

Menyempurnakan

pengelolaan pajak daerah dan retribusi

daerah

Meningkatkan efektivitas pengawasan

pungutan daerah

Penguatan perpajakan

daerah (local taxing

empowerment)

Memperbaiki sistim

pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah.

POKOK PERUBAHANNo. TUJUAN UU 28/2009

1 Sistim Pemungutan 1. Mengubah sistim pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2 Local Taxing Power 2. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah

3. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah

4. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah

5. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah

3 Sistim Pengawasan 6. Mengubah sistim pengawasan.7. Mengenakan sanksi bagi yang melanggar

ketentuan PDRD

4 Sistim Pengelolaan 8. Bagi Hasil Pajak Provinsi9. Earmarking10. Insentif Pemungutan

TAX POLICY TAX LAWTAX

ADMINISTRASTION

UU 28 TAHUN 2009

- Sistim Pemungutan

- Local Taxing

Empowerment

- Sistim Pengawasan

- Penyempurnaan

Sistim Pengelolaan

(Earmarking)

- Perampingan Organisasi - Profesionalesme dan

Kompetensi Aparatur- Manajemen Basis Data

dan Informasi Pajak Daerah

- On-line System Pajak Daerah

- Konsepsi & Fenomena Globalisasi, Otonomi Daerah & Good

Governance

KEMANDIRIAN DAERAH

OPTIMALISASI TAX SYSTEM

Demokrasi

Pemerataan

Keadilan

Peran Serta Masyarakat

Akuntabilitas

ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Mendorong masyarakat untuk patuh ketentuan perpajakan dengan membuat biaya kepatuhan (compliance cost) dan biaya pelayanan semurah mungkin.

Mendorong masyarakat untuk trust kepada Pemerintah Daerah yang dikembalikan kedalam bentuk belanja pelayanan publik.

Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan advokasi untuk mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mematuhi ketentuan perpajakan daerah dan retribusi daerah

EFISIENSI PERPAJAKAN

Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, menghambat lalu lintas orang, barang dan jasa dan tidak memunculkan fluktuasi perekonomian yang akan merubah harga barang dan jasa di pasar dan membawa implikasi kepada perubahan keputusan ekonomi di daerah.

Sumber daya ekonomi diolah sedemikian rupa agar dapat memaksimalkan output

Hindari pajak yang tidak efisien yang akan menimbulkan beban tambahan di masyarakat yang biasanya ditandai dengan adanya peningkatan biaya yang tidak proporsional, dengan hanya untuk mengejar peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEBIJAKAN LEGISLATIF PAJAK DAERAH

• Permasalahan sering muncul akibat kurangnya informasi mulai dari perumusan kebijakan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, kualitas proses dan tataran operasional.

Kecukupan Informasi bagi

masyarakat dan pengambilan keputusan.

• Harus ada pertimbangan terhadap rasa keadilan yang berlaku dimasyarakat dengan tetap memperhatikan the ability to pay and the willingness to pay.

Preferensi Pengukuran

• Bahwa harus ada equal treatment bagi wajib pajak dan retribusi daerah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta memperoleh pelayanan yang memadai dari aktivitas pemerintahan daerah.

Preferensi Artikulasi

LOCAL TAXING EMPOWERMENTPERLUASAN OBJEK

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH

MENAIKAN TARIF MAKSIMUM

KEWENANGAN PENETAPAN TARIF

- PKB & BBN-KB

Termasuk Kendaraan

Pemerintah Pusat

dan Daerah

- Pajak Restoran

Termasuk Jasa Boga

- Pajak Hiburan

Termasuk Golf dan

Bowling

- Pajak Hotel

Meliputi Seluruh

Pelayanan

Persewaan di Hotel

Provinsi :Pajak RokokKabupaten/Kota :- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Pajak Air Tanah- Pajak Sarang Burung Walet- PBB Perdesaan dan

Perkotaan- BPHTBRetribusi :- Retribusi Pelayanan

Tera Ulang- Retribusi Pelayanan Pendidikan- Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi

- PKB Progresif 1 s.d 10%

(Pengendalian Jumlah KBm)- BBN-KB Penyerahan Pertama sebesar 20%- BBN-KB Alat Berat

Penyerahan Pertama sebesar 0.75%, Penyerahan Kedua dan Seterusnya 0.075%- PBB-KB 10% (Untuk

Tarif KBm Umum dapat Ditetapkan 50% Lebih Rendah- Pajak Hiburan 70%- Pajak Parkir 30%

Pajak Provinsi :

- Ditetapkan dengan

Perda (Tidak Boleh

Melampaui UU)

Pajak Kabupaten/

Kota :

- Ditetapkan dengan

Perda (Tidak Boleh

Melampaui UU)

Retribusi Daerah :

- Ditetapkan dengan

Perda “Dapat

Ditinjau Kembali

Paling Lama 3

Tahun sekali”

Pemerintah Daerah dapat lebih menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi Daerah masing-masing.

Competitiveness antar Daerah akan timbul untuk lebih menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Daerah masing-masing.

Kemitraan untuk memikul tanggung jawab pembangunan akan semakin nyata karena didukung oleh kejelasan, kepastian dan kesederhanaan berbagai regulasi yang ada.

Pertumbuhan ekonomi Daerah akan lebih cepat karena didorong dengan sumber pendanaan yang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian.

PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

KERANGKA PENYUSUNAN STRATEGI OPTIMALISASI PAD

MISI (MISSION)

TUJUAN dan SASARAN

(GOALS and OBJECTIVES)

STRATEGI (STRATEGY)

Dimana Kita Ingin Berada (Where we want to be)

Bagaimana Kita Kesana (How

do we get there)

ISU STRATEGI & ANALISIS SWOT

Dimana Kita Sekarang (Where we are now)

MENGOPTIMALKAN PAD

Sumber PAD Baru

Sumber PAD ada yg belum Optimal

Tidak Optimalnya pengaturan Retribusi

Pelayanan yang Belum Optimal

Kinerja BUMD Rendah

Administrasi Perpajakan Belum Memadai

IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL

Faktor-faktor yang Positif dan Negatif dalam organisasi dan dalam kendali (control) internal organisasi

Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weaknesse

s)

Dapat Memperkuat

dan melemahkan Dispenda

dalam mencapai target PAD

IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan/ancaman atau sebaliknya peluang. Berada di luar kontrol dan kendali organisasi DISPENDA BANGKALAN

Ancaman (Threat)

Opportunity (Peluang)

Dapat menjadi dasar utk

mengantisipasi permasalahan yg

akan atau sedang dihadapi,

serta melihat peluang utk

meningkatkan target PAD

FAKTOR EKSTERNAL STRATEGIS DISPENDA

Faktor Ekstern

al Strategi

s

Peningkatan Jumlah

Penduduk

Perkembangan Teknologi dan

Informasi

Tuntutan Masyarakat

dalam Akuntabilitas

Pelayanan Publik

Peraturan PerUU-an

Pengembangan dan

Pembangunan Suramadu

STRATEGI SWOT

Kekuatan (Strengths

)

Kelemahan

(Weaknesses)

Opportunity (Peluang)

Ancaman (Threat)

MATCH

CONVERT CONVERT

KETERKAITAN ANTARA INPUT, PROSES, DAN OUTPUT PAD

Input:• Potensi

Proses:• Perencanaan• Pelaksanaan

Pemungutan• Monitoring dan

Evaluasi

Output:• Rasio PAD thd APBD• Pertumbuhan• Effort• Elastisitas

STRATEGI OPTIMALISASI PAD

IPTEK

• Pelayanan berbasis IPTEK

SIM

• Pendataan Ulang wajib pajak dan objek pajak

• Sistem pelayanan elektronik

Prosedur

• Prosedur Pelayanan

• Perencanaan yang lebih baik

Kerjasama

• Perbankan• Masyarakat

dll

Sarana dan Prasarana, Termasuk Teknologi yang Memadai.

Konsultasi, Advokasi dan Supervisi

Kualitas dan Kuantitas SDM yang Memadai dan dapat Diandalkan.

Motivasi serta Komitmen Semua Pihak.

Penataan Administrasi Kependudukan

Penganggaran

ASPEK KESIAPAN

Menyesuaikan seluruh landasan hukum, sarana dan prasarana serta sistem pemungutan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009.

Penataan Organisasi dan manajemen serta SDM sesuai dengan kebutuhan Undang-undang,

Mengkondisikan masyarakat Wajib Pajak sesuai dengan berbagai perubahan yang ada dalam undang-undang.

Memperkuat jaringan kerja dengan seluruh komponen Organisasi yang ada termasuk Stake Holder guna peningkatan efektifitas dan efisiensi pemungutan.

Menyiapkan rencana penerimaan dan kegiatan yang realistis dengan berorientasi pada peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi informasi.

REKOMENDASI

Terima kasih

BPKP Perwakilan Provinsi Jawa TimurJalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo

Telepon (031)8670360 Faksimil (031)8670911 e-mail : [email protected]