Opini Pro Dan Kontra Etika Bisnis

Oct27

Opini Pro & Kontra Etika Bisnis

OPINI PRO & KONTRA ETIKA BISNISDi masyarakat atau dikumpulan pengusaha, banyak yang tidak menyukai dengan adanya penerapan standar moral dalam aktivitas bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan beberapa hal yang berkenaan dengan kesetujuan untuk menerapkan etika dalam bisnis.Para pelaku bisnis beropini bahwa pelaku bisnis seharusnya focus dalam pencarian keuntungan yang sebesar besarnya demi kelangsungan bisnisnya. Para pelaku bisnis ini mempunyai beberapa alas an untuk mendukung pernyataan diatas yaitu:

1.       Beberapa berpendapat bahwa di pasar bebas kompetitif sempurna, pencarian keuntungan dengan sendirinya menekankan bahwa anggota masyarakat berfungsi dengan cara – cara yang paling menguntungkan secara social. Agar beruntung, masing-masing perusahaan harus memproduksi hanya apa yang diinginkan oleh anggota masyarakat dan harus melakukannya dengan cara yang paling efisien yang tersedia. Anggota masyarakat akan sangat beruntung jika manager tidak memaksakan nilai – nilai pada bisnis, namun mengabdikan dirinya pada pencarian keuntungan yang berfokus.Opini seperti ini biasanya menyembunyikan sejumlah asumsi yaitu: Pertama, sebagian besar industry tidak kompetitif secara sempurna dan sejauh perusahaan tidak harus berkompetisi, mereka dapat memaksimumkan keuntungan sekalipun produksi tidak efisien. Kedua, opini itu mengasumsikan bahwa langkah manapun yang diambil untuk meningkatkan keuntungan, perlu menguntungkan secara social, sekalipun dalam kenyataannya ada beberapa cara untuk meningkatkan keuntungan yang sebenarnya merugikan perusahaan: membiarkan polusi, iklan meniru, menyembunyikan cacat produksi, penyuapan. Ketiga, opini ini mengasumsikan bahwa dengan memproduksi apapun yang diinginkan public pembeli, perusahaan memproduksi apa yang diinginkan oleh seluruh anggota masyarakat, ketika kenyataan keinginan sebagian besar anggota masyarakat (yang miskin dan tidak diuntungkan) tidak perlu dipenuhi karena mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pasar.Keempat, opini ini secara esensial membuat penilaian normative.

2.       Diajukan untuk menunjukkan bahwa manajer bisnis hendaknya berfokus mengejar keuntungan perusahaan mereka dan mengabaikan pertimbangan etis, yang biasa dikenal dengan istilah “Argumen dari agen yang loyal.” Argumen agen yang loyal adalah keliru, karena dalam menentukan apakah perintah klien kepada agen masuk akal atau tidak. Etika bisnis atau professional harus mempertimbangkan dan dalam peristiwa apapun dinyatakan bahwa agen mempunyai kewajiban untuk tidak melaksanakan tindakan yang illegal atau tidak etis. Dengan demikian, kewajiban manajer untuk mengabdi kepada majikannya, dibatasi oleh batasan – batasan moralitas.

3.       Menjadi perusahaan/individu yang etis dalam berusaha cukup dengan mentaati hokum. Etika bisnis pada dasarnya mempunyai arti “Mentaati Hukum.” Para pengusaha banyak yang salah mendifinisikan atau mengartikan bahwa hukum dan etika itu terlihat identik. Adalah benar bahwa hukum tertentu menuntut perilaku yang sama juga dituntut standar moral kita. Namun demikian, hukum dan moral tidak selalu serupa. Jelas bahwa etika tidak begitu saja

mengikuti hukum. Namun tidak berarti etika tidak mempunyai kaitan dengan hukum. Standar moral kita kadang dimasukkan ke dalam hukum ketika kebanyakan dari kita merasa bahwa standar moral harus ditegakkan dengan kekuatan system hukum sebaliknya, hukum dikritik dan dihapuskan ketika jelas-jelas melanggar standar moral.

Diposkan 27th October 2011 oleh Melvino'84 Label: Etika Bisnis

Melvino'84

1.

Jan

25

Tugas Ilmu Budaya Dasar

Diposkan 25th January oleh Melvino'84

2.

Dec

6

Perilaku Konsumen - Bab 2 SEGMENTASI PASAR DAN ANALISIS DEMOGRAFI

1. Kepuasan Konsumen dalam Hubungannya dengan Segmen Pasar 

Pengertian kepuasanKepuasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah puas; merasa senang; perihal (hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan dan sebagainya). Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa.Menurut Oliver (dalam Supranto, 2001) mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan sangat kecewa. Bila kinerja sesuai harapan, maka pelanggan akan sangat puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan pelanggan akan sangat puas harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi dari berbagai media. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitive terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang perusahaan tersebut.Menurut Kotler (1988) kepuasan adalah tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi kepuasan atau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari interaksi antara harapan dan pengalaman sesudah memakai jasa atau pelayanan yang diberikan. Upaya untuk mewujudkan kepuasan pelanggan total bukanlah hal yang mudah, Mudie dan Cottom menyatakan bahwa kepuasan pelanggan total tidak mungkin tercapai, sekalipun hanya untuk sementara waktu (Tjiptono, 1997).Berdasarkan uraian dari beberapa ahli tersebut diatas, maka menurut saya kepuasan konsumen adalah suatu perasaan senang atau kecewa yang dirasakan individu setelah memperbandingkan antara hasil yang didapat dengah hasil yang diharapkan dari suatu barang dan jasa yang sudah diperoleh/dibeli.

Segmentasi Pasar

Pengertian dari segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok - kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Atau segmentasi pasar bisa diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisa perbedaan antara pembeli di pasar. 

Dasar Umum Segmentasi Pasar Ada empat dasar umum untuk segmentasi pasar Anda:

1. Geografis: oleh negara, atau wilayah.2. Demografi: pada usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya.3. Psikografis : dengan gaya hidup, nilai, kepentingan, dan sebagainya.4. Perilaku: Apa yang Anda menggunakan produk untuk, loyalitas merek,

manfaat yang Anda cari dari produk, dan sebagainya.

Segmentasi pasar sebagai landasan untuk menentukan strategi marketing harus memiliki kriteria sebagai berikut:

5. Mudah Diakses

Dapatkah Anda mencapai segmen melalui biaya komunikasi yang efektif dan praktis termasuk alur distribusi?

6. Terukur

Dapatkah Anda memperkirakan ukuran segmen sehingga Anda dapat mengalokasikan sesuai anggaran pemasaran?

7. Substansial

Apakah segmentasinya besar dan cukup tahan lama untuk membenarkan kegiatan pemasaran sendiri?

8. Layak

Dapatkah orang-orang dalam segmen membeli produk Anda dan mereka melihat keuntungan yang jelas dan diinginkan dibandingkan dengan produk lainnya atau jasa?

 Kesimpulan

Segmentasi pasar adalah merupakan salah satu tools yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan menciptakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga konsumen dalam suatu segmen pasar yang sudah dipilih oleh perusahaan dapat terpuaskan.

Dengan perkembangan zaman yang pesat sekarang ini, mengakibatkan pertumbuhan kebutuhan konsumen yang sangat beragam (heterogen) maka segmentasi pasar sangat disarankan bagi seluruh pelaku pasar untuk mendapatkan gambaran produk apa yang dibutuhkan oleh masyrakat dalam segmen tertentu yang sudah dibidik dan bagaimana cara memuaskan masyarakat dalam segmen tersebut sehingga proses dari pemasaran dapat berjalan secara berkelanjutan dan stabil serta mencapai hasil yang maksimal.

2. Segmentasi vs Profitabilitas

Kelancaran pemasaran, pencapaian penjualan  dan kontinuitas pemasaran akan suatu produk adalah merupakan tujuan yang dimiliki oleh setiap pelaku bisnis/perusahaan.Dalam melakukan aktifitas diatas, biasanya para pelaku bisnis menggunakan strategi segmentasi pasar untuk membantu melakukan pengidentifikasian kebutuhan para konsumen. Dengan mengetahui kebutuhan konsumen, langkah kedua yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memberlakukan segmentasi yang akan dituju atau dibidik. Segmentasi ini dilakukan agar perusahaan dapat mengukur kekuatan yang dimiliki dengan produk yang dibutuhkan oleh para konsumen. Perusahaan harus mengetahui seberapa besar dayanya untuk memproduksi suatu produk yang akan digunakan oleh para konsumen pada segmen tertentu yang dijadikan alat ukur. Setelah perusahaan merasa bisa bersaing di segmen tertentu maka langkah selanjutnya adalah memroduksi barang kebutuhan.  Perusahaan memproduksi barang yang benar otomatis akan menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan begitu juga dengan produk itu sendiri bisa bersaing denga produk yang sejenis. Selain itu, kebutuhan para konsumen juga dapat terpenuhi/terpuaskan dengan produk yang sesuai. Biasanya, jika para konsumen sudah merasa mendapatkan barang yang sesuai dan bagus untuk kebutuhannya maka konsumen tidak akan berpindah- pindah / melirik produk lainnya yang sejenis. Maka dengan adanya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen akan suatu produk, target pemasaran sudah pasti bisa tercapai, secara otomatis perusahaan akan bisa menghasilkan profit yang lebih tinggi pula.

Jadi segmentasi sangatlah erat hubunganya dengn profitabilitas dan langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai keuntungan bagi perusahaan itu sendiri.

3. Segmentasi Pasar - Strategi Pasar

Strategi pasar dalah merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai porensi profit dari berbagai segmen yang ada tadi. Maka dalam hal ini pemasar harus mengerti betul tentang teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang akan datang. Teknik-teknik yang dipergunakan ini sangat bermanfaat dalam memilih pasar sasaran, sehingga pemasar dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan yang bakal terjadi, atau paling tidak menguranginya sekecil mungkin dalam prakteknya. Maka untuk tujuan tersebut perusahaan harus membagi-bagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, setiap segmen pasar kemudian dievaluasi, dipilih dan diterapkan segmen tertentu sebagai sasaran. Dalam kenyataannya perusahaan dapat mengikuti salah satu diantara lima strategi peliputan pasar, yaiitu:1. Konsentrasi pasar tunggal, ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan kegiatannya dalam satu bagian daripada pasar. Biasanya perusahaan yang lebih kecil melakukan pilihan ini.2. Spesialisasi produk, sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi satu jenis produk. Misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi hanya mesin tik listrik bagi sekelompok pelanggan.3. Spesialisasi pasar, misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk membuat segala

macam mesin tik, tetapi diarahkan untuk kelompok pelanggan yang kecil.4. Spesialisasi selektif, sebuah perusahaan bergerak dalam berbagai kegiatan usaha yang tidak ada hubungan dengan yang lainnya, kecuali bahwa setiap kegiatan usaha itu mengandung peluang yang menarik.5. Peliputan keseluruhan, yang lazim dilaksanakan oleh industri yang lebih besar untuk mengungguli pasar. Mereka menyediakan sebuah produk untuk setiap orang, sesuai dengan daya beli masing-masing.

Pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan, yang berkaitan dengan penentuan, bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. Marketing mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel mana dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Variabel atau kegiatan tersebut perlu dikombinasikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan seefektif mungkin, dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Dengan demikian perusahaan tidak hanya sekedar memiliki kombinasi kegiatan yang terbaik saja, akan tetapi dapat mengkoordinasikan berbagai variabel marketing mix tersebut, untuk melaksanakan program pemasaran secara efektif. Menurut William J.Stanton pengertian marketing mix sccara umum adalah sebagai berikut: marketing mix adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan kombinasi empat besar pembentuk inti sistem pemasaran sebuah organisasi. Keempat unsur tersebut adlah penawaran produk/jasa, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi.Keempat unsur atau variabel bauran pemasaran (Marketing mix) tersebut atau yang disebut four p's adalah sebagai berikut:1. Strategi Produk2. Strategi Harga3. Strategi Penyaluran / Distribusi4. Strategi Promosi

Diposkan 6th December 2012 oleh Melvino'84

3.

Dec

6

PERILAKU KONSUMEN

PERILAKU KONSUMEN

Dalam dunia pemasaran mengetahui / mengidentifikasi perilaku konsumen adalah hal yang sangat penting dilakukan.Dengan mengetahui perilaku konsumen yang sudah dijadikan sasaran.target dari suatu perusahaan untuk memasarkan barangnya, dapat menghemat biaya dan produk yang dihasilkan pasti akan lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Perilaku konsumen juga dapat membantu perusahaan untuk melakukan inovasi terhadap produknya sehingga produk tersebut dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Dibawah ini adalah defenisi dari konsumen dan perilaku konsumen:

1. Konsumen

a. Pengertian Konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya Prinsiples Of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi

b. Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perilaku Konsumen

a. Gerald Zaltman - Melanie Wallendorf (1979)

Perilaku Konsumen adalah tindakan - tindakan proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamnnya dengan produk, pelayanan, dan sumber - sumber lainnya.

b. David L. Loudon - Albert J. Della Bitta (1984)

Perilaku konsumen adalah sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang - barang dan jasa. 

c. James F. Engel (1968)

Perilaku konsumen adalah tindakan - tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang - barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan - tindakan tersebut.

Menurut saya perilaku konsumen adalah tindakan / usaha individu dalam suatu proses pengambilan keputusan untuk memenuhi dan mempergunakan secara maksimal kebutuhan yang berasal dari barang & jasa.

Selain perilaku konsumen, menurut saya para pemasar juga harus mengetahui ciri - ciri dari konsumen agar penempatan pemasaran produknya tidak salah sasaran. Seperti yang sudah diketahui para konsumen memiliki berbagai macam ciri yang berbeda - beda. Dibawah ini merupakan ciri - ciri dari konsumen yang menurut saya sering ditemui:

1. Dinamis

2. Emosional

3. Mempunyai memori yang pendek

4. Sering tidak terencana

5. Konsumen yang rasional

6. Up to date

7. Berkelompok/gathered

8. Less technolgy/gagap teknologi

9. Konteks minded

10. Mempunyai gengsi

Kekuatan dari Konsumen yaitu:

1. Kekuatan Lingkungan Demografi: adalah pertumbuhan populasi, bauran usia, pasar etnis, kelompok pendidikan, pola rumah tangga, pergeseran geografis dalam populasi, pergeseran dari pasar masal ke pasar mikro.

2. Kekuatan Lingkungan Ekonomi: adalah distribusi pendapatan dan tersedianya tabungan, hutang atau kredit.

3. Kekuatan Lingkungan Alam: Kurangnya bahan baku, meningkatnya biaya energi, meningkatnya tingkat populasi, dan peran pemerintah yang berubah.

4. Kekuatan Lingkungan Teknologi adalah yang cepat selalu membawa dampak pada kekuatan "perusak kreatif" memberikan inovasi yang tanpa batas, anggaran penelitian yang selalu berubah.

5. Kekuatan Lingkungan Politik/Hukum adalah konsekuensi politik dan keinginan pemerintah yang selalu mengatas namakan perlindungan rakyatnya.

6. Kekuatan Lingkungan Sosial/Budaya adalah tingkat kemapanan dari nilai budaya dasar, keberadaan sub kultur, dan pergeseran nilai budaya dalam lingkungan masyarakat.

Cakupan Ilmu Perilaku Konsumen

1. Metode Riset

Definisi: Ilmu yang mempelajari tentang proses memperoleh pengetahuan dan pemberi artian yang terus menerus terhadap sekumpulan individu, komunitas atau organisasi yang dilakukan secara mendetail dan melalui percobaan/penelitian untuk menemukan sesuatu yang baru atau keputusan yang akan diambil untuk dilakukan. 

Unsur - unsur: individu, pengamatan & pengukuran terhadap konsumen, hipotesis, prediksi dan eksperiman.

2. Pemasaran

Definisi: Ilmu menyampaikan penawaran kepada target market sehingga terjadi penjualan yang berkesinambungan

Unsur - unsur: produsen, konsumen, pasar, barang, jasa, nilai dan biaya

3. Teori Pengambilan Keputusan

Definisi: adalah ilmu teknik - teknik analisis yang saling berhubungan dari sejumlah tingkat pemikiran yang berbeda - beda dimana teknik - teknik analisis tersebut telah tersusun secara sistematis dan ilmiah yang di desain untuk bisa memilih satu keputusan dari sejumlah alternatif keputusan yang ada.

Unsur - unsur: individu, organisasi, tujuan, alternatif, identifikasi, perhitungan dan sarana atau perlengkapan.

Dari unsur - unsur ilmu tersebut diatas, bisa dilihat bahwa individu/konsumen merupakan elemen utama dari ketiga ilmu tersebut. Ini membuktikan bahwa perilaku konsumen sangat erat hubungannya dengan ilmu metode riset, pemasaran dan Teori Pengambilan Keputusan. Tanpa adanya individiu atau konsumen maka ilmu - ilmu yang berhubungan dengan perilaku konsumen tidak akan berguna ataupun diimplementasikan ke dalam kegiatan - kegiatan sehari - hari terutama dalam kegiatan pemasaran produk/ pengoperasian suatu perusahaan. 

Diposkan 6th December 2012 oleh Melvino'84

Label: Perilaku Konsumen Bab 1

4.

Jan

9

Laporan Keuangan

KOPERAS Nurlela Jl. HJ. Naim No. 12Kalimalang

DAFTAR PIUTANG (PINJAMAN) ANGGOTA

PER 31 DESEMBER 2009

No Nama

 Sisa Pinjaman

 Jumlah Pinjaman

 Jumlah  Angsuran  Sisa Piutang

 Th. 2008  Th 2009  Pinjaman

s.d th 2009

 Pokok  Th 2009

1 Zainal                                               

1,000,000 1,000,000 2,000,000 1,800,000 200,000

2Nisa

                     500,000

         500,000

         500,000

3Paskal

       2,000,000

                  3,000,000

       5,000,000

      2,000,000

       3,000,000

4Andri G

       7,271,200

                  3,000,000

     10,271,200

      5,321,200

       4,950,000

5Nurhayati

                  3,000,000

       3,000,000

         400,000

       2,600,000

6Lisa

       1,000,000

       1,000,000

      1,000,000

7Iis

                  1,000,000

       1,000,000

      1,000,000

8Dedi

                     500,000

         500,000

         100,000

         400,000

9Andri

                  2,000,000

       2,000,000

      1,200,000

         800,000

10Andriani

                  3,000,000

       3,000,000

      2,500,000

         500,000

11Anidar

                  1,000,000

       1,000,000

         600,000

         400,000

12Aris

                  3,000,000

       3,000,000

         600,000

       2,400,000

13Arman

                  3,440,000

       3,440,000

      2,640,000

         800,000

14Asih

         4,500,000

       4,500,000

      4,100,000

         400,000

15Ayu

                  1,000,000

       1,000,000

      1,000,000

16Ayuk

                  3,000,000

       3,000,000

         600,000

       2,400,000

17Bambang

                     500,000

         500,000

         500,000

18Carwan

       3,100,000

                  2,750,000

       5,850,000

      5,850,000

19Catur

         900,000

                  5,007,000

       5,907,000

      3,507,000

       2,400,000

20Dahlia

         800,000

                  6,000,000

       6,800,000

      2,060,000

       4,740,000

21Dani

       1,600,000

                  4,400,000

       6,000,000

      4,100,000

       1,900,000

22Daryanto

                  3,000,000

       3,000,000

      2,000,000

       1,000,000

23Deni

       1,500,000

                  3,420,000

       4,920,000

      2,220,000

       2,700,000

24Debby

                  1,700,000

       1,700,000

                   -

       1,700,000

25Devi

                  2,000,000

       2,000,000

      1,200,000

         800,000

26Fatma

     12,000,000

                  4,000,000

     16,000,000

    16,000,000

27Anto

                  1,000,000

       1,000,000

      1,000,000

28Edwin

       900,000

                  2,000,000

       2,900,000

      2,700,000

         200,000

29Rahayu

                  6,760,000

       6,760,000

      3,760,000

       3,000,000

30Dian

                  2,127,000

       2,127,000

      1,127,000

       1,000,000

31Endah

         600,000

                  3,000,000

       3,600,000

      3,600,000

32Eko

                  2,000,000

       2,000,000

      1,200,000

         800,000

33Ella

       2,000,000

       2,000,000

      2,000,000

34Elva

       2,000,000

                  1,700,000

       3,700,000

      3,700,000

35Emy

                  1,000,000

       1,000,000

      1,000,000

36Endang

         800,000

                  5,449,000

       6,249,000

      4,249,000

       2,000,000

37Endin

       6,200,000

                  5,600,000

     11,800,000

      8,200,000

       3,600,000

38Enung

                  1,500,000

       1,500,000

      1,500,000

39Erlando

       2,800,000

       2,800,000

      2,800,000

40Erly

       1,600,000

          5,000,000

       6,600,000

      6,600,000

41Eva 

       1,200,000

                  5,600,000

       6,800,000

      3,300,000

       3,500,000

42Imelda

                16,230,000

     16,230,000

  1,685,000

     14,545,000

43Ibrahim

       2,100,000

                  4,000,000

       6,100,000

      1,700,000

       4,400,000

44Firman

       1,000,000

                  1,000,000

       2,000,000

      2,000,000

45Fiva  Liana

       2,000,000

                  7,000,000

       9,000,000

      4,000,000

       5,000,000

46Gabriel

       1,000,000

       1,000,000

      1,000,000

47Hardi

         300,000

                  4,500,000

       4,800,000

      2,100,000

       2,700,000

48Hasan

       1,100,000

       1,100,000

      1,100,000

49Hendri

         800,000

                  4,000,000

       4,800,000

      1,300,000

       3,500,000

50Hery

       3,000,000

                  5,000,000

       8,000,000

      2,200,000

       5,800,000

51Hilda

                  4,500,000

       4,500,000

      1,000,000

       3,500,000

52Mutakin

                  5,000,000

       5,000,000

                   -

       5,000,000

53Iis

                  5,000,000

       5,000,000

         700,000

       4,300,000

54Ika

       3,900,000

                  6,576,000

     10,476,000

      3,500,000

       6,976,000

55Ikhtiarudin

                  1,500,000

       1,500,000

      1,500,000

56Indah

              2,000,000

       2,000,000

                   -

       2,000,000

57Johanes

       2,120,000

                     200,000

       2,320,000

      2,120,000

         200,000

58 Jusranovie                               

2,000,000 2,000,000 2,000,000

59Kartika

       1,100,000

                  1,500,000

       2,600,000

      2,600,000

60Lely

       2,750,000

       2,750,000

      2,750,000

61Lia

       1,500,000

                  2,500,000

       4,000,000

      4,000,000

62Jamilah

       2,000,000

                  2,940,000

       4,940,000

      2,940,000

       2,000,000

63Lilis

       1,200,000

                  3,000,000

       4,200,000

      3,000,000

       1,200,000

64Nita

       1,600,000

       1,600,000

         100,000

       1,500,000

65Lina

                  3,000,000

       3,000,000

      1,500,000

       1,500,000

66Gamma

       5,800,000

                  3,100,000

       8,900,000

      6,590,000

       2,310,000

67Lutfi

         267,000

                     533,000

         800,000

         800,000

            -

68Ikhsan

                  8,000,000

       8,000,000

      3,000,000

       5,000,000

69Maming

       2,100,000

                  6,400,000

       8,500,000

      2,875,000

  5,625,000

70Maryati

       2,700,000

       2,700,000

      1,980,000

         720,000

71Mega

       3,500,000

                  3,500,000

       7,000,000

      4,700,000

       2,300,000

72Merry

                  2,000,000

       2,000,000

      2,000,000

73Mimi

       1,200,000

                  4,500,000

       5,700,000

      4,500,000

       1,200,000

74Mintje

       6,500,000

            13,000,000

     19,500,000

    14,700,000

       4,800,000

75Eni

         429,000

         429,000

         229,000

         200,000

76Mutakin

                    -

                   -

77Mus

       2,000,000

                  2,000,000

       4,000,000

      4,000,000

78Nana

                  5,600,000

       5,600,000

      5,600,000

79Nandang

         900,000

                  4,050,000

       4,950,000

      2,950,000

       2,000,000

80Netty

       1,600,000

       1,600,000

      1,600,000

81Nuri

       1,200,000

                  1,220,000

       2,420,000

      2,420,000

82Nully

                  7,400,000

       7,400,000

      1,950,000

       5,450,000

83Ninik R

       8,750,000

       8,750,000

      7,500,000

       1,250,000

84Eni

                  1,000,000

       1,000,000

                   -

       1,000,000

85Nunung

       1,200,000

                  5,440,000

       6,640,000

      4,240,000

       2,400,000

86Yati

                  1,500,000

       1,500,000

      1,500,000

87Nurjayani

       2,000,000

       2,000,000

      2,000,000

88Laela

         400,000

                  1,500,000

       1,900,000

      1,900,000

89Ningsih

       3,420,000

     7,400,000

     10,820,000

      1,940,000

       8,880,000

90Nurman

                  6,200,000

       6,200,000

      5,000,000

       1,200,000

91Paramita

                  1,500,000

       1,500,000

      1,500,000

92Partini

         900,000

                  4,500,000

       5,400,000

      1,600,000

       3,800,000

93Tiwi

                  2,000,000

       2,000,000

      2,000,000

94Ratna

       2,200,000

                  1,000,000

       3,200,000

      2,200,000

       1,000,000

95Rusdan

       1,600,000

                  1,560,000

       3,160,000

      2,910,000

         250,000

96Puji

                  2,300,000

       2,300,000

      2,300,000

97Ria

                  2,000,000

       2,000,000

      1,600,000

         400,000

98Samsul

       1,000,000

                  1,500,000

       2,500,000

      1,000,000

       1,500,000

99Mona

       1,800,000

                  2,000,000

       3,800,000

      3,800,000

100 Reni

                  4,940,000

       4,940,000

      2,940,000

       2,000,000

101 Retno

                  2,440,000

       2,440,000

      2,440,000

102 Reza

                  8,000,000

       8,000,000

      1,600,000

       6,400,000

103 Rian

  1,000,000

       1,000,000

      1,000,000

104 Rini

                  1,500,000

       1,500,000

      1,500,000

105 Rumbi

                  1,067,000

       1,067,000

      1,067,000

106 Rizal

                  3,440,000

       3,440,000

      2,340,000

       1,100,000

107 Rusni

                  6,000,000

       6,000,000

      4,400,000

       1,600,000

108 Salmah

               2,000,000

       2,000,000

      1,000,000

       1,000,000

109 Sekar

                  3,500,000

       3,500,000

      3,000,000

         500,000

110 Siti Jaenab

       1,500,000

                  2,500,000

       4,000,000

      4,000,000

111 Tanjung

       1,600,000

                  6,660,000

       8,260,000

      5,860,000

       2,400,000

112 Haryanti

         900,000

                  5,500,000

       6,400,000

      6,200,000

         200,000

113 Maria

         400,000

                  2,500,000

       2,900,000

      2,900,000

114 Sucianti

       3,200,000

       3,200,000

      3,200,000

11 Musaningsih                               

5 2,000,000 2,000,000 2,000,000 116 Sulastri

                       60,000

           60,000

           60,000

117 Sumartono

                     500,000

         500,000

         500,000

118 Soni

                  1,300,000

       1,300,000

         900,000

         400,000

119 Uun

       1,000,000

       1,000,000

      1,000,000

120 Vera

       3,500,000

                  2,500,000

       6,000,000

      3,700,000

       2,300,000

121 Widi

                  2,000,000

       2,000,000

      1,600,000

         400,000

122 Widya

         500,000

         500,000

         500,000

123 Yani

         900,000

                  4,906,000

       5,806,000

      2,406,000

       3,400,000

124 Yayah

       2,400,000

       2,400,000

      2,400,000

125 Yati

                  1,000,000

       1,000,000

      1,000,000

126 Yessi

       2,000,000

       2,000,000

      2,000,000

127 Yeni

         200,000

                     750,000

         950,000

         200,000

         750,000

128 Yetni

       1,200,000

                  4,200,000

       5,400,000

      2,400,000

       3,000,000

129 Yuli

       2,000,000

       2,000,000

      2,000,000

130 Sari

       4,500,000

       4,500,000

      4,500,000

                    -

Jumlah

  154,007,200

              362,865,000

  516,872,200

  327,326,200

  189,546,000

Diposkan 9th January 2012 oleh Melvino'84

Label: Ekonomi Koperasi

5.

Jan

9

Rangkuman Bab I - Bab X

BAB I

KONSEP, ALIRAN DAN SEJARAH KOPERASI

1.1            Konsep Koperasi

Munkner dari University of Marburg, Jerman Barat menbedakan konsep koperasi menjadi dua konsep

yaitu konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis.

a)         Konsep Koperasi Barat

Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk

secara sukarela oleh orang – orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud

mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota

koperasi maupun perusahaan koperasi.

Jika dinyatakan secara negatif, maka koperasi dalam pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai

“organisasi bagi egoisme kelompok” sehingga unsur egoistik ini diimbangi dengan unsur positif

sebagai berikut :

       Keinginan individual dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antar sesama anggota, dengan

saling membantu dan saling menguntungkan

       Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan

dan menanggung risiko bersama

       Hasil berupa surplus / keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang

telah disepakati

       Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya adalah :

       Promosi kegiatan ekonomi anggota

       Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan,

pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai

wirausahawan dan kerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertikal

Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggota hanya dapat dicapai, bila dampak langsungnya

sudah diraih. Dampak koperasi secara tidak langsung adalah :

       Pengembangan kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan

       Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil

       Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar

antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi

dan perisahaan kecil

b)         Konsep Koperasi Sosialis

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh

pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan

nasional.

c)          Konsep Koperasi Negara Berkembang

Konsep koperasi negara berkembang didominasi oleh campur tangan pemerintah dalam pembinaan

dan pengembangannya. Campur tangan ini dapat dimaklumi karena apabila masyarakat dengan

kemampuan sumber daya manusia dan modalnya yang terbatas dibiarkan dengan inisiatif sendiri

untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Sehingga

pengembangan koperasi di negara berkembang seperti Indonesia dengan top down approach pada

awal pembangunannya dapat diterima sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan

perkembangan pembangunan di negara tersebut. Dengan kata lain, penerapan pola top down harus

diubah secara bertahap menjadi bottom up approach. Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki

(sense of belonging) terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya

akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal tersebut dapat dikembangkan, maka koperasi

yang benar – benar mengakar dari bawah akan tercipta, tumbuh dan berkembang.

1.2            Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi

Perbedaan aliran dalam koperasi berkaitan erat dengan faktor ideologi dan pandangan hidup (way of life)

yang dianut oleh negara dan masyarakat yang bersangkutan. Secara garis besar, ideologi negara –

negara didunia ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

           Liberalisme / kapitalisme

           Sosialisme

           Tidak termasuk liberalisme maupun sosialisme

a)         Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi

Keterkaitan ideologi, sistem perekonomian dan aliran koperasi yang dianut oleh berbagai negara

dapat digambarkan sebagai berikut :

Menjiwai Menjiwai

Menjiwai

Hubungan masing – masing ideologi, sistem perekonomian dengan aliran koperasi yaitu sebagai

berikut :

Ideologi Sistem Perekonomian Aliran Koperasi

Liberalisme / Kapitalisme Sistem ekonomi bebas / liberal Yardstick

Komunisme / sosialisme Sistem ekonomi sosialis Sosialis

Tidak termasuk liberalisme

dan sosialisme

Sistem ekonomi campuran Persemakmuran

(Commonwealth)

b)         Aliran Koperasi

Paul Hubert Casselman membagi menjadi 3 aliran, yaitu :

            Aliran Yardstick

            Aliran Sosialis

            Aliran Persemakmuran (Commonwealth)

Perbedaan aliran koperasi

Aliran Koperasi Peranan Koperasi Hubungan Dengan Pemerintah

Yardstick Koperasi berperan sebagai alat pengukur, penyeimbang, penetral dan pengoreksi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi liberal (kapitalisme)

Hubungan gerakan koperasi dengan pemerintah bersifat netral, dimana pemerintah tidak campur tangan terhadap jatuh bangunnya organisasi koperasi di masyarakat

Sosialis Koperasi berperan sebagai alat dalam mencapai masyarakat yang sosialis yang bercorak kolektif

Koperasi merupakan alat pemerintah dan menjadi bawahan pemerintah. Dengan demikian, koperasi tidak mempunyai otonomi

Persemakmuran (Commonwealth)

Koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata dimana koperasi memegang peranan yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat

Hubungan koperasi dengan pemerintah bersifat kemitraan (partnership). Koperasi tetap mempunyai otonomi dan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk ikut mengembangkan koperasi ditengah – tengah masyarakat

1.3            Sejarah Perkembangan Koperasi

a)         Sejarah Lahirnya Koperasi

Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu Rochdale pada

tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri.

Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang - barang konsumsi

untuk kebutuhan sehari – hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi,

koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Kegiatan ini

menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan menambah pendapatan bagi

anggota yang sudah bekerja. Pada tahun 1851, koperasi tersebut akhirnya dapat mendirikan sebuah

pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota – anggotanya yang belum mempunyai rumah.

Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia disamping badan

usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian Koperasi Rochdale, seiring dengan

berkembangnya koperasi diberbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk

International Cooperative Alliance (ICA – Persekutuan Koperasi Internasional) dalam Kongres

Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896 di London. Dengan terbentuknya ICA, maka

koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

b)         Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

Menurut Sukuco dalam bukunya “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”, badan hukum koperasi

pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi di Leuwiliang yang didirikan pada tanggal 16

Desember 1895.

Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di

Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat

Indonesia yang disingkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta

menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi dikalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran

Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961

diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan

prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Sejak saat itu langkah – langkah

mempolitikkan koperasi mulai tampak.

Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 14 tahun 1965, dimana prinsip

NASAKOM diterapkan pada koperasi. Kemudian pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan

Undang – Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perkoperasian yang mulai berlaku

pada tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya UU ini, semua koperasi wajib menyesuaikan

diri dan dilakukan penertiban organisasi koperasi.

Pada tahun 1992, UU No.12 Tahun 1967 tersebut disempurnakan dan diganti menjadi UU No. 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Disamping UU No. 25 tersebut, pemerintah juga mengeluarkan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi Peraturan Pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam

usaha jasa keuangan, yang membedakan koperasi yang bergerak disektor moneter dan sektor riil.

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP – PRINSIP KOPERASI

2.1            Pengertian Koperasi

Terminologi koperasi yang mempunyai arti “kerja sama” atau paling tidak mengandung makna kerja sama,

sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerjasama dalam bidang ekonomi yang

disebut “Economic Cooperation” atau kerja sama dalam kelompok manusia yang disebut “Cooperative

Society”.

a)         Definisi ILO

Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO (International

Labour Organization) sebagai berikut :

Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily

joined together to achieve a common aconomic end through the formation of a democratically

controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting

a fair share of the risk and benefits of the undertaking”.

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi, yaitu :

1)          Koperasi adalah perkumpulan orang – orang (association of persons)

2)          Penggabungan orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan (voluntarily joined together)

3)          Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (to achieve a common aconomic end)

4)          Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan

dikendalikan secara demoktratis (formation of a democratically controlled business

organization)

5)          Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (making equitable contribution

to the capital required)

6)          Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (accepting a fair share of

the risk and benefits of the undertaking)

b)         Definisi Chaniago

Arifinal Chaniago (1984) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan

orang – orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan

keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi

kesejateraan jasmaniah para anggotanya.

c)          Definisi Dooren

P.J.V. Dooren mengatakan bahwa tidak ada satupun definisi koperasi yang diterima secara umum

(Nasution, M. dan M. taufiq, 1992). Definisi koperasi adalah sebagai berikut :

There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle

is that a cooperativeunion is an association of member, either personal or corporate, which have

voluntarily come tegether in persuit of a common economic objective.

d)         Definisi Hatta

Moh. Hatta “Bapak Koperasi Indonesia” mengatakan “Koperasi adalah usaha bersama untuk

memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong –

menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat

semua dan semua buat seorang’ “.

e)         Definisi Munkner

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan

“urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urus niaga

semata – mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong royong.

f)           Definisi UU No, 25 / 1992

Definisi Koperasi Indonesia menurut UU No. 25 / 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai

berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hokum koperasi,

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan”

2.2            Tujuan Koperasi

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan

makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,

yaitu :

           Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

           Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

           Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional

dengan koperasi sebagai sokogurunya

           Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha

bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

2.3            Sejarah Perkembangan Koperasi

a)         Prinsip Munkner

Hans H. Munkner memberikan 12 prinsip koperasi yang diturunkan dari 7 variabel gagasan umum, yaitu :

12 Prinsip Koperasi

No Gagasan Umum Prinsip – Prinsip Koperasi1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan (self-help based on solidarity)

Demokrasi (democracy)

Kekuatan modal tidak diutamakan (neutralised capital)

Ekonomi (economy)

Kebebasan (liberty)

Keadilan (equity)

Memajukan kehidupan sosial melalui pendidikan (advancement through education)

        Keanggotaan bersifat sukarela (voluntarily membership)

        Keanggotaan terbuka (open membership)        Pengembangan anggota (member promotion)        Identitas sebagai pemilik dan pelanggan (identity of

co-owners and customers)        Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara

demokratis (democratic management and control)        Koperasi sebagai kumpulan orang – orang

(personal cooperation)        Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak

dibagi (indivisible social capital)        Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

(economic efficiency of the cooperative enterprise)        Perkumpulan dengan sukarela (voluntarily

association)10.       Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan

penetapan tujuan (autonomy in goal setting and decision making)

11.       Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil – hasil ekonomi (fair and just distribution of economic result)

12.       Pendidikan anggota (member education)

b)         Prinsip Rochdale

Adapun unsur – unsur prinsip Rochdale menurut bentuk aslinya, yaitu :

            Pengawasan secara demokratis (democratic control)

            Keanggotaan yang terbuka (open membership)

            Bunga atas modal dibatasi (a fixed or limited interest on capital)

            Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing – masing anggota (the distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases)

            Penjualan sepenuhnya dengan tunai (trading strictly on a cash basic)

            Barang – barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan (selling only pure and unadulterated goods)

            Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip – prinsip koperasi (provinding the education of the members in cooperative principles)

            Netral terhadap politik dan agama (political and religious neutrality)

c)          Prinsip Raiffeisen

Prinsip Freidrich William Raiffeisen (1818 – 1888) adalah sebagai berikut :

            Swadaya

            Daerah kerja terbatas

            SHU untuk cadangan

            Tanggung jawab anggota tidak terbatas

            Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

            Usaha hanya kepada anggota

            Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

d)         Prinsip Schulze

Inti prinsip Herman Schulze (1800 – 1883) adalah sebagai berikut :

            Swadaya

            Daerah kerja tak terbatas

            SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

            Tanggung jawab anggota terbatas

            Pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan

            Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

e)         Prinsip ICA

ICA (International Cooperative Alliance) yang didikan pada tahun 1895 merupak organisasi gerakan koperasi yang tertinggi didunia. Salah satu tujuan organisasi ini adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan ide – ide koperasi diantara negara – negara anggotanya.

Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip – prinsip koperasi diperinci sebagai berikut :

            Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat – buat (open and voluntarily membership)

            Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara (democratic control – one member on vote)

            Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada (limited interest of capital)

            SHU dibagi tiga :

-       Sebagian untuk cadangan

-       Sebagian untuk masyarakat

-       Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing - masing

            Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus (promotion of education)

            Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional (intercooperative network)

f)           Prinsip – Prinsip Koperasi Indonesia

Prinsip – prinsip atau sendi – sendi dasar koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut :

            Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia

            Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi

            Pembagian SHU diatur menurut jasa masing – masing anggota

            Adanya pembatasan bunga atas modal

            Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

            Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

            Swadaya, Swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

UU No. 25 tahun 1992

Prinsip – prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut :

            Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

            Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

            Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota

            Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal

            Kemandirian

            Pendidikan perkoperasian

            Kerja sama antar koperasi

BAB III

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

3.1            Bentuk Organisasi

James A.F Stoner mendefinisikan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pekerjaan untuk

mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya modal yang dimiliki oleh organisasi disebut

pengorganisasian (organizing), dan dilakukan oleh seorang manajer. Struktur organisasi dapat diartikan

sebagai susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam suatu perusahaan. Struktur

organisasi menunjukkan hierarki organisasi dan struktur wewenang, serta memperlihatkan aliran

pelaporannya.

g)         Menurut Hanel

Menurut Hanel, organisasi koperasi diartikan sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik,

yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Suatu organisasi koperasi dapat ditinjau dari beberapa

kriteria, yaitu :

Kriteria Pengertian

Substansi Suatu sistem sosial

Hubungan terhadap lingkungan

Cara kerja

Pemanfaatan sumber daya

Suatu sistem yang terbuka

Suatu sistem yang berorientasi pada tujuan

Suatu sistem ekonomi

Maka sub – sub sistem organisasi koperasi terdiri dari :

       Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir

       Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan

koperasi sebagai pemasok (supplier)

       Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan masyarakat

h)         Menurut Ropke

Ropke mengidentifikasikan ciri – ciri organisasi koperasi sebagai berikut :

       Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok, atas dasar sekurang –

kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi

       Terdapat anggota – anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk

memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya dari

kelompok koperasi

       Anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama, yang

disebut sebagai perusahaan koperasi

       Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota

kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota

dalam kegiatan ekonominya

Organisasi koperasi terdiri daribeberapa pihak sebagai berikut :

       Anggota koperasi, baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang

memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya

       Badan usaha koperasi, sebagai satu kesatuan dari anggota, pengelola dan pengawas koperasi

yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi

       Organisasi koperasi, sebagai badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani

anggota maupun non anggota

i)           Di Indonesia

Secara umum, struktur dan tatanan manajemen koperasi Indonesia dapat dirunut berdasarkan

perangkat organisasi koperasi, yaitu :

       Rapat Anggota

       Pengurus

       Pengawas

       Pengelola

Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh

pengurus koperasi, untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi, dalam

rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir.

Ditegaskan pada pasal 22 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut :

       Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi

       Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggota Dasar

Ditegaskan pula dalam pasal 23 Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa

Rapat Anggota menetapkan :

       Anggaran Dasar

       Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi

       Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas

       Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan

keuangan

       Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya

       Penggabungan, peleburan, pendirian dan pembubaran koperasi

3.2            Hirarki Tanggung Jawab

a)         Pengurus

Adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola

organisasi dan usaha. Pasal 29 ayat (2) UU Koperasi No, 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa

“Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota”. Pasal 30 merinci tugas dan wewenang

pengurus koperasi, yaitu :

Pengurus bertugas

       mengelola kkoperasi dan usahanya

       mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi

       menyelenggarakan Rapar Anggota

       mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

       menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib

       memelihara buku daftar anggota dan pengurus

Pengurus berwenang

       mewakili koperasi didalam dan luar pengadilan

       memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

       melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi seusai dengan

tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota

b)         Pengelola

Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk

mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional.

c)          Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk

melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 39 ayat (1), pengawas bertugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Sedangkan ayat (2) menyatakan

pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi, dan mendapatkan

segala keterangan yang diperlukan.

3.3            Pola Manajemen

Watak manajemen koperasi adalah gaya manajemen partisipatif, pola umum manajemen koperasi yang

partisipatif tersebut menggambarkan adanya interaksi antar unsur manajemen koperasi.

Terdapat pembagian tugas (job description) pada masing – masing unsur. Demikian juga setiap unsur

manajemen mempunyai lingkup keputusan (decision area) yang berbeda, walaupun masih ada lingkup

keputusan yang dilakukan secara bersama (share decision area)

Adapun lingkup keputusan masing – masing unsur manajemen koperasi, yaitu :

           Rapat Anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum dibidang

organisasi, manajemen, dan usaha koperasi

           Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan demikian, pengurus dapat dikatakan

sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan – kebijakan

strategis yang ditetapkan Rapat Anggota

           Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang

dilaksanakan oleh Pengurus

           Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus untuk

melaksanakan teknis operasional di bidang usaha

A.H. Gophar mengatakan bahwa manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dari ketiga sudut

pandang, yaitu organisasi, proses dan gaya.

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI KOPERASI

4.1     Pengertian Badan Usaha

Badan Usaha atau Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan

sumber – sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang – barang dan atau jasa

untuk dijual (Dominick Salvatore, 1989)

4.2     Koperasi sebagai Badan Usaha

Koperasi adalah badan usaha (UU No. 25 tahun 1992). Sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk

terhadap kaidah – kaidah perusahaan dan prinsip – prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada

konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti

merupakan kombinasi dari manusia, aset – aset fisik dan non fisik, informasi dan teknologi.

4.3     Tujuan dan Nilai Koperasi

a)         Memaksimumkan Keuntungan

Pendekatan yang dilakukan adalah dari aspek ekonomi manajerial (managerial economics). Seperti

diketahui bahwa keuntungan (profit = P) diperoleh dari penerimaan total (total revenue = TR)

dikurangi dengan biaya total (total cost = TC). Dengan menggunakan model matematika, hubungan

tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

P = TR – TC

Selanjutnya Penerimaan Total (TR) dapat ditulis sebagai berikut :

TR = Q x P

Dimana Q = jumlah (quantity), P = harga (price)

Penerimaan total tergantung dari aktivitas :

       penjualan atau permintaan atas output perusahaan

       harga

b)         Memaksimumkan Nilai Perusahaan

Apabila perusahaan lebih memimilih untuk tidak memaksimumkan keuntungan karena hal tersebut

bersifat jangka pendek, maka alternatif memaksimumkan nilai perusahaan adalah tujuan yang tepat

untuk jangka menengah atau jangka panjang. Menurut teori perusahaan atau teori investasi, nilai

sekarang (net present value) perusahaan ditulis sebagai berikut :

n

Nilai perusahaan = ∑ TRt – TCt

(value of firm) t=0 (1 + r)t

Dimana : TRt = Penerimaan total pada tahun t

TCt = Biaya total pada tahun t

t = tahun

r = discounted factor dan discount rate

discount rate (r) tergantung atas :

       risiko yang diterima perusahaan

       biaya dari dana / modal pinjaman

c)          Meminimumkan Biaya

Tujuan ini menyangkut efisiensi atau lebih dikenal dengan meminimumkan biaya, secara matematis

rumusan biaya ini dapat diekspresikan sebagai berikut :

TC = FC + VC

Dimana : TC = biaya total (total cost)

FC = biaya tetap (fixed cost)

VC = biaya variabel (variabel cost)

Biaya total (TC) ini tergantung dari :

       teknologi produksi yang digunakan perusahaan

       harga sumber daya yang digunakan perusahaan

4.4     Mendefinisikan Tujuan Perusahaan Koperasi

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata – mata hanya pada orientasi laba

(profit oriented), melainkan juga pada orientasi manfaat (benefit oriented). Karena itu dalam banyak kasus

koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka

bekerja didasari dengan pelayanan (service at a cost). Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha

koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (UU

No. 25 / 1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi

pada setiap rapat anggota tahunan.

4.5     Keterbatasan Teori Perusahaan

Dalil atau postulat teori perusahaan yang mengatakan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk

memaksimumkan nilai perusahaan ternyata mendapat kritik karena terlalu dinilai sempit dan tidak realistis.

Beberapa kritik dari teori tersebut adalah :

           Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan penjualan (maximization of sales). Model ini

diperkenalkan oleh William Banmolb yang mengatakan bahwa manajer perusahaan modern akan

memaksimumkan penjualan setelah keuntungan yang diperoleh telah memadai untuk memuaskan

para pemegang saham (stock holders). Berdasarkan studi empiris, ditemukan bahwa ada korelasi

yang erat antara gaji dengan penjualan, dan bukan antara gaji dengan laba.

           Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan penggunaan manajemen (maximization

of management utility). Dalil ini diperkenalkan oleh Oliver Williamson yang mengatakan bahwa

sebagai akibat dari pemisahan manajemen dengan pemilik (separation of management from

ownership), para manager lebih tertarik untuk memaksimumkan penggunaan manajemen yang

diukur dengan kompensasi seperti gaji, tunjangan tambahan (fringe benefit), pemberian saham

(stock options) dan sebagainya daripada memaksimumkan keuntungan perusahaan.

           Tujuan perusahaan adalah untuk memuaskan sesuatu dengan berusaha keras (satisfying

behaviour). Postulat ini dikembangkan oleh Herbert Simon. Didalam perusahaan modern yang

sangat besar dan kompleks, dimana tugas manajemen menjadi sangat rumit dan penuh

ketidakpastian karenakekurangan data, maka manager tidak mampu memaksimumkan keuntungan

tapi hanya dapat berjuang untuk memuaskan beberapa tujuan yang berkaitan dengan penjualan

(sales), pertumbuhan (growth), pangsa pasar (market share), dan alain – lain. Konsep ini dikenal

sebagai Simon Satisfying Behaviour.

Diposkan 9th January 2012 oleh Melvino'84

Label: Ekonomi Koperasi

6.

Jan

6

Sisa Hasil Usaha (SHU)

CARA MEMBAGI SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupkan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU tersebut setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota koperasi sebanding dengan jasa masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Menurut ketentuan UU No.25/1992 pasal 45 SHU koperasi digunakan untuk :

1. Dana Cadangan2. Jasa Untuk Anggota3. Dana Pendidikan4. Keperluan lain

Pada umumnya prosentase pembagian SHU ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Namun mengingat situasi dan kondisi suatu koperasi dari tahun ke tahun dapat mengalami perubahan, maka Rapat Anggota dapat mengadakan ketetapan lain. Hal ini akan dibahas secara berurutan sebagai berikut.

1. Dana Cadangan

Dana cadangan yang disishkan dari SHU merupakan salah satu sumber pemupukan modal sendiri yang penting (lihat Bab VII). Apabila Anggaran Dasar tidak menentukan lain, prosentase penyisihan dana cadangan ditentukan oleh Rapat Anggota sesuai dengan situasi dan kondisi koperasi pada waktu lain. Misalnya untuk memperkuat modal koperasi pada tahun-tahun pertama, Rapat Anggota dapat memutuskan 30% dari SHU dijadikan dana cadangan. Setelah jumlah modal sendiri memadai, penyisihan dana cadangan disesuaikan dengan keperluan koperasi dan kepentingan anggota.

2. Jasa Untuk Anggota

Jasa anggota mengandung dua unsur, yaitu :

  Partisipasi anggota dalam kegiatan Pada dasarnya transaksi usaha dengan bukan anggota tidak masuk dalam pengertian partisipasi anggota dalam kegiatan usaha. Namun, karena transaksi usaha dengan bukan anggota menggunakan modal yang dihimpun dari anggota, maka sewajarnya apabila sebagian dari sisa hasil yang diperoleh dibagikan kepada anggota seimbang dengan partisipasinya dalam permodalan.

  Partisipasi dalam pembentukan modal Simpanan anggota diluar simpanan pokok dan simpanan wajib misalnya simpanan sukarela tidak masuk dalam pengertian modal sendiri. Apabila simpanan sukarela belum diberikan imbalan jasa bunga, maka simpanan sukarela tersebut dapat diperhitungkan sebagai partisipasi anggota dalam pembentukan modal.

3. Dana Pendidikan

Pendidikan perkoperasian merupakan salah satu prinsip ko[perasi untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia , baik di kalangan anggota maupun pengurus atau pengawas. Untuk itu, disamping biaya yang disediakan dalam anggaran belanja perlu dibentuk dana pendidikan yang disisihkan dari SHU.

4. Keperluan Lain

Keperluan lain yang penting untuk diperhatrikan dan diatasi dengan SHU diantaranya adalah : Insentif bagi pengurus/pengawas Insentif bagi karyawan, dan Dana bantuan social Insentif perlu diberikan untuk mendorong kegiatan agar dapat mencapai hasil yang lebih besar. Adapun dana bantuan social diperuntukan bagi pengurus/pengawas, karyawan, anggota koperasi, atau masyarakat yang karena satu dan lain hal dinaggap perlu mendapatkan bantuan

Contoh Pembagian SHU

Pada akhir tahun 2010 suatu koperasi konsumsi memperoleh SHU sebesar 12 juta menurut ketentuan anggran dasar koperasi tersebut pembagian SHU diatur sebagi berikut:

Dana Cadangan              25,0 %JasaUsaha                       30,0 %Jasa Modal                      20,0 %Pengurus/Pengawas         7,5 %Karyawan                        7,5 %Dana Pendidikan             5,0 %Dana Sosial                     5,0 %

Laporan keuangan koperasi konsumsi diatas untuk tahun buku 2010 antara lain menunjukan data sebagai berikut :

Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dihimpun dari anggota berjumlah Rp.35.000.000,-

a. Omzet/penjualan yang diperoleh dari :    Partisipasi anggota                                        Rp.250.000.000    Bukan Anggota                                             Rp.150.000.000 +                                                                          Rp.400.000.000,-b. harga pokok penjualan                                 Rp.367.500.000,- -c. Pendapatan                                                   Rp. 32.500.000,-d. Gaji, biaya, penyusutan, dll. Kewajiban      Rp. 18.000.000,--e. SHU sebelum pajak                                      Rp. 14.500.000,-f. Pajak Penghasilan (PPH)                              Rp. 2.500.000,- -g. Setelah dipotong pajak                                 Rp, 12.000.000,-

Pembagian SHUDana Cadangan                 25% x Rp.12.000.000,-  = Rp. 2.000.000,-Jasa Usaha                        30% x Rp.12.000.000,-  = Rp. 3.600.000,-Jasa Modal 2                     0% x Rp.12.000.000,-   = Rp. 2.400.000,-Pengurus/Pengawas          7,5% x Rp12.000.000,- = Rp. 900.000,-Karyawan                         7,5% x Rp12.000.000,- = Rp. 900.000,-Dana Pendidikan             5 % x Rp.12.000.000,-  = Rp. 600.000,-Dana Sosial                     5 % x Rp.12.000.000,-  = Rp. 600.000,-+                                                                               Rp.12.000.000,-

Pertanyaan :

Seorang anggota menpunyai simpanan pokok dan wajib sejumlah Rp.175.000,- dan berbelanja sebesar Rp.187.500,-. Berapakah pembagian SHU yang diterima oleh anggota tersebut ?

Jawaban:Anggota tersebut menerimaJasa ModalRp.175.000 / Rp.35.000.000,-X Rp.2.400.000,- = Rp. 12.000,-Jasa UsahaRp.187.500 / Rp.250.000.000,- X Rp.3.600.000,- = Rp. 2.700,-+SHU Yang diterimaRp. 12.000 + Rp. 2.700 = Rp.14.700,

Diposkan 6th January 2012 oleh Melvino'84

Label: Ekonomi Koperasi

7.

Jan

6

Hubungan Koperasi Dengan Perekonomian Di Indonesia

HUBUNGAN KOPERASI DENGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Berdasarkan pengalaman, kegiatan saling membantu (gotong royong, solidaritas, dan perhitungan  ekonomi) diantara individu dan usaha akan lebih berhasil mengatasi permasalahan baik sosial maupun  ekonomi. Apalagi dalam menghadapi ekonomi pasar dimana persaingan pasar sangat ketat akan menyebabkan  UKM semakin tidak berdaya. Dalam ketidak berdayaan ekonomi seperti ini  kekuatan-kekuatan ekonomi  seperti usaha besar akan menguasai UKM baik dalam pemasaran hasil produksi maupun dalam penyediaan  sarana-sarana produksi.

Hal ini menyebabkan usaha-usaha kecil dan  menengah harus bergabung dalam suatu wadah (organisasi), dengan saling membantu dan bekerja  sama tidak saja untuk menghadapi oligopolies dan monopolis, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan berproduksi dan memasarkan hasil produksinya.

Organisasi tersebut dinamakan koperasi. Dalam bab ini akan diuraikan sejarah perintisan perkembangan organisasi koperasi yang dimulai dari Eropa dan disebar luaskan keseluruh dunia termasuk Indonesia.

Para pelopor koperasi telah berhasil memprakarsai organisasi-organisasi  koperasi dan mengembangkan gerakan koperasi, gagasannya dan mengembangkan struktur organisasi koperasi tertentu terutama yang dapat diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan khusus dan pada situasi nyata dari kelompok-kelompok orang-orang yang berbeda lingkungan ekonomis dan social budaya. Mereka dalam mendirikan tipe koperasi tertentu dengan melalui proses “trial and errors” yang akhirnya berhasil membentuk organisasi koperasi. Dalam

melaksanakan fungsi-fungsi inovatif sebagai pemrakarsa – pemrakarsa sebagai pengusaha-pengusaha koperasi yang membuka jalaln disebut  promotor koperasi.

Pendekatan – pendekatan dalam membentuk organisasi koperasi dapat dilakukan sebagai berikut :

1.      Disatu pihak, pemrakarsaan bagi pembentukan organisasi swadaya koperasi dapat berasal dari atas dan dari luar yaitu dari orang-orang  yang tidak berkepentingan terhadap  jasa pelayanan koperasi, tetapi memiliki motivasi dan cukup mampu bertindak sebagai pemrakarsa dan promotor. Cara ini akan berhasil bila ada tindakan yang positif, tanggapan yang positif  dari orang yang berkepentingan dengan organisasi koperasi.

2.      Dilain pihak, prakarsa untuk mendirikan dan membentuk koperasi dapat berhasil dari para anggota sendiri atau dari bawah dan dari dalam.

Jika unsur-unsur ideologi tersebut diabaikan, maka secara pragmatis organisasi-organisasi koperasi dapat didefinisikan “ sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan utama menunjang kepentingan ekonomi para anggotanya melalui suatu perusahaan bersama”.

Hal ini ada hubungannya dengan definisi organisasi  koperasi yang diterima secara internasional yang digunakan oleh Konperensi Buruh Internasional (International Labor Organization  = ILO, 1966) : “ Suatu organisasi koperasi adalah suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang  bergabung secara suka rela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, melalui penyetoran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang yang diperlukan dan melalui pembagian risiko serta manfaat yang  wajar dari usaha, dimana para anggotanya  berperan secara aktif”.

Fungsi yang terpenting dari definisi tersebut adalah dapat membedakan secara jelas antara organisasi koperasi dengan organisasi yang bukan koperasi seperti organisasi sosio ekonomis yang lain.

Jika definisi tersebut diatas ditinjau dari pola strukturalnya dan diartikan menurut pengertian nominalis, maka terdapat 4 unsur yang menunjukkan ciri khusus koperasi sebagai suatu bentuk organisasi:

1.       Adanya sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok yang memiliki sekurang   kurangnya satu kepentingan.

2.   Angan-angan individual dari kelompok koperasi antara lain bertekad mewujudkan tujuannya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan  sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu (swadaya dari kelompok koperasi).

3.        Sebagai suatu instrumen (sarana) untuk mencapai tujuan itu yaitu melalui pembentukan  suatu perusahaan.

4.   Adanya sasaran utama dari perusahaan koperasi  ini yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang / memperbaiki situasi ekonomi para anggota  (memperbaiki situasi ekonomi perusahaan atau rumah tangga anggota).

Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan, oleh karena koperasi merupakan suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Kelompok tersebut bisa terjadi jika kelompok tersebut secara relatif homogen dan setiap anggotanya mampu memberikan kontribusi yang nyata.

Rapat Anggota merupakan instansi  tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi, menentukan antara lain arah perkembangan koperasi  serta menetapkan cara pembagian sisa hasil usaha. Dalam badan usaha non-koperasi Rapat Anggota dapat  disamakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Suatu hal yang unik tentang koperasi dikemukakan David Barton dari Kansas State University : “Koperasi adalah suatu bisnis dari pengguna-pemilik dan pengguna-pengendali yang membagi keuntungannya atas dasar jasa para anggotanya”; secara spesifik dikatakan bahwa ada 3 konsep atau prinsip yang mendasari Koperasi yaitu : konsep  user-owner, konsep  user- control dan konsep  user – benefit atau ada yang menyebutkan “ anggota koperasi mempunyai “ prinsip identitas” yaitu sebagai pemilik sekaligus pelanggan.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun. Hal yang dilakukan dalam rapat anggota tahunan antara lain:

a)      Menetapkan anggaran dasar

b)      Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas

c)      Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus

d)     Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.

Di dalam koperasi, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut :

a.       Mentaati peraturan koperasi

b.      Menghadiri rapat anggota

c.       Membayar iuran atau simpanan pokok dan simpanan wajib

Sedangkan hak-hak anggota koperasi antara lain sebagai berikut:

a.       Mengajukan usul dalam suatu rapat

b.      Mendapat keuntungan atas Sisa Hasil Usaha (SHU)

c.       Dipilih menjadi pengurus koperasi

d.      Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota

e.       Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama lima tahun. Untuk pertama kali,

susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Kegiatan yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi antara lain:

a.       Mengelola koperasi dan usahanya

b.      Menyelenggarakan rapat anggota

c.       Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk  dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

1.      Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

2.      Pengawas berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

3.      Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

4.      Untuk maksud kerapihan dan penyusunan yang sistematik dari laporan pengurus, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

Kedudukkan koperasi sebagai salah satu sector ekonomi nasional diarahkan pada berbagai tujuan, baik tujuan khusus maupun tujuan umum. Peranan Koperasi dalam perekonomian nasional adalah sebagai berikut.

1.      Membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

2.      Membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun masyarakat

3.      Membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

4.      Membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat.

5.      Menyelanggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis.

6.      Membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

7.      Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan melalui lambang koperasi. Lambang koperasi mempunyai arti berikut.

1.      Rantai memgambarkan persahabatan dan persatuan dalam koperasi.

2.      Lima gigi roda menggambarkan usaha koperasi yang dilakukan secara terus menerus.

3.      Padi dan kapas menggambarkan kemakmuran dan kesejahterhan rakyat yang akan dicapai koperasi.

4.      Timbangan menggambarkan keadilan social sebagai salahn satu dasar bagi koperasi.

5.      Bintang dan perisai menggambarkan Pancasila sebagai landasan idiil koperasi.

6.      Pohon beringin menggambarkan lambang kemasyarakatan serta melambangkan koperasi yang kokoh dan berakar.

7.      Koperasi Indonesia menggambarkan lambang koperasi yang menunjukkan kepribadian rakyat Indonesia.

8.      Warna merah putih menggambarkan sifat nasional koperasi.

Dari uraian di atas, tampak jelas koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan UUD 1945. Namun, pada kenyataanya, koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan. Untuk itu, pemerintah memberikan berbagai bantuan untuk mendukung peranan koperasi. Bantuan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut.

1.      Memberikan prioritas kepada koperasi untuk melakukan usaha yang diwujudkan dalam bentuk berikut.

a.       Menjadikan koperasi sebagai rekanan dalam kedinasan.

b.      Memberikan keleluasaan kepada koperasi unuk melakukan kegiatan usaha seperti hanya badan usaha lain.

c.       Memberikan peluang kepada koperasi untuk ikut serta dalam kegiatan perdagangan internasional.

d.      Memberikan bantuan tambahan permodalan kepada koperasi agar lebih mampu meningkatkan usahanya.

2.   Memberikan pembinaan terhadap koperasi yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk berikut.

a.       Menciptakan kodisi dan iklim yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

b.      Memberikan bimbingan, kemudahan, perlindungan terhadap usaha-usaha koperasi.

c.       Memberikan peluang usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi.

d.      Mambantu usaha koperasi dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan antara koperasi dan badan usaha lain.

e.       Mengupayakan terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antrara koperasi dan badan usaha lain.

f.       Membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi.

g.      Membantu memperkokoh permodalan koperasi.

h.      Menetapkan usaha yang hanya boleh dilakukan oleh koperasi untuk melindunginya dari persaingan dengan badan usaha lain

i.        Memberikan bantuan konsultasi untuk memecahkan masalah.

Diposkan 6th January 2012 oleh Melvino'84

Label: Ekonomi Koperasi

8.

Jan

6

Hubungan Koperasi Dengan Perekonomian Di Indonesia

HUBUNGAN KOPERASI DENGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Berdasarkan pengalaman, kegiatan saling membantu (gotong royong, solidaritas, dan perhitungan  ekonomi) diantara individu dan usaha akan lebih berhasil mengatasi permasalahan baik sosial maupun  ekonomi. Apalagi dalam menghadapi ekonomi pasar dimana persaingan pasar sangat ketat akan menyebabkan  UKM semakin tidak berdaya. Dalam ketidak berdayaan ekonomi seperti ini  kekuatan-kekuatan ekonomi  seperti usaha besar akan menguasai UKM baik dalam pemasaran hasil produksi maupun dalam penyediaan  sarana-sarana produksi.

Hal ini menyebabkan usaha-usaha kecil dan  menengah harus bergabung dalam suatu wadah (organisasi), dengan saling membantu dan bekerja  sama tidak saja untuk menghadapi oligopolies dan monopolis, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan berproduksi dan memasarkan hasil produksinya.

Organisasi tersebut dinamakan koperasi. Dalam bab ini akan diuraikan sejarah perintisan perkembangan organisasi koperasi yang dimulai dari Eropa dan disebar luaskan keseluruh dunia termasuk Indonesia.

Para pelopor koperasi telah berhasil memprakarsai organisasi-organisasi  koperasi dan mengembangkan gerakan koperasi, gagasannya dan mengembangkan struktur organisasi koperasi tertentu terutama yang dapat diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan khusus dan pada situasi nyata dari kelompok-kelompok orang-orang yang berbeda lingkungan ekonomis dan social budaya. Mereka dalam mendirikan tipe koperasi tertentu dengan melalui proses “trial and errors” yang akhirnya berhasil membentuk organisasi koperasi. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi inovatif sebagai pemrakarsa – pemrakarsa sebagai pengusaha-pengusaha koperasi yang membuka jalaln disebut  promotor koperasi.

Pendekatan – pendekatan dalam membentuk organisasi koperasi dapat dilakukan sebagai berikut :

1.      Disatu pihak, pemrakarsaan bagi pembentukan organisasi swadaya koperasi dapat berasal dari atas dan dari luar yaitu dari orang-orang  yang tidak berkepentingan terhadap  jasa pelayanan koperasi, tetapi memiliki motivasi dan cukup mampu bertindak sebagai pemrakarsa dan promotor. Cara ini akan berhasil bila ada tindakan yang positif, tanggapan yang positif  dari orang yang berkepentingan dengan organisasi koperasi.

2.      Dilain pihak, prakarsa untuk mendirikan dan membentuk koperasi dapat berhasil dari para anggota sendiri atau dari bawah dan dari dalam.

Jika unsur-unsur ideologi tersebut diabaikan, maka secara pragmatis organisasi-organisasi koperasi dapat didefinisikan “ sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan utama menunjang kepentingan ekonomi para anggotanya melalui suatu perusahaan bersama”.

Hal ini ada hubungannya dengan definisi organisasi  koperasi yang diterima secara internasional yang digunakan oleh Konperensi Buruh Internasional (International Labor Organization  = ILO, 1966) : “ Suatu organisasi koperasi adalah suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang  bergabung secara suka rela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, melalui penyetoran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang yang diperlukan dan melalui pembagian risiko serta manfaat yang  wajar dari usaha, dimana para anggotanya  berperan secara aktif”.

Fungsi yang terpenting dari definisi tersebut adalah dapat membedakan secara jelas antara organisasi koperasi dengan organisasi yang bukan koperasi seperti organisasi sosio ekonomis yang lain.

Jika definisi tersebut diatas ditinjau dari pola strukturalnya dan diartikan menurut pengertian nominalis, maka terdapat 4 unsur yang menunjukkan ciri khusus koperasi sebagai suatu bentuk organisasi:

1.       Adanya sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok yang memiliki sekurang   kurangnya satu kepentingan.

2.   Angan-angan individual dari kelompok koperasi antara lain bertekad mewujudkan tujuannya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan  sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu (swadaya dari kelompok koperasi).

3.        Sebagai suatu instrumen (sarana) untuk mencapai tujuan itu yaitu melalui pembentukan  suatu perusahaan.

4.   Adanya sasaran utama dari perusahaan koperasi  ini yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang / memperbaiki situasi ekonomi para anggota  (memperbaiki situasi ekonomi perusahaan atau rumah tangga anggota).

Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan, oleh karena koperasi merupakan suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Kelompok tersebut bisa terjadi jika kelompok tersebut secara relatif homogen dan setiap anggotanya mampu memberikan kontribusi yang nyata.

Rapat Anggota merupakan instansi  tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi, menentukan antara lain arah perkembangan koperasi  serta menetapkan cara pembagian sisa hasil usaha. Dalam badan usaha non-koperasi Rapat Anggota dapat  disamakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Suatu hal yang unik tentang koperasi dikemukakan David Barton dari Kansas State University : “Koperasi adalah suatu bisnis dari pengguna-pemilik dan pengguna-pengendali yang membagi keuntungannya atas dasar jasa para anggotanya”; secara spesifik dikatakan bahwa ada 3 konsep atau prinsip yang mendasari Koperasi yaitu : konsep  user-owner, konsep  user- control dan konsep  user – benefit atau ada yang menyebutkan “ anggota koperasi mempunyai “ prinsip identitas” yaitu sebagai pemilik sekaligus pelanggan.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun. Hal yang dilakukan dalam rapat anggota tahunan antara lain:

a)      Menetapkan anggaran dasar

b)      Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas

c)      Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus

d)     Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.

Di dalam koperasi, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut :

a.       Mentaati peraturan koperasi

b.      Menghadiri rapat anggota

c.       Membayar iuran atau simpanan pokok dan simpanan wajib

Sedangkan hak-hak anggota koperasi antara lain sebagai berikut:

a.       Mengajukan usul dalam suatu rapat

b.      Mendapat keuntungan atas Sisa Hasil Usaha (SHU)

c.       Dipilih menjadi pengurus koperasi

d.      Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota

e.       Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama lima tahun. Untuk pertama kali,

susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Kegiatan yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi antara lain:

a.       Mengelola koperasi dan usahanya

b.      Menyelenggarakan rapat anggota

c.       Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk  dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

1.      Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

2.      Pengawas berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

3.      Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

4.      Untuk maksud kerapihan dan penyusunan yang sistematik dari laporan pengurus, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

Kedudukkan koperasi sebagai salah satu sector ekonomi nasional diarahkan pada berbagai tujuan, baik tujuan khusus maupun tujuan umum. Peranan Koperasi dalam perekonomian nasional adalah sebagai berikut.

1.      Membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

2.      Membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun masyarakat

3.      Membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

4.      Membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat.

5.      Menyelanggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis.

6.      Membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

7.      Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan melalui lambang koperasi. Lambang koperasi mempunyai arti berikut.

1.      Rantai memgambarkan persahabatan dan persatuan dalam koperasi.

2.      Lima gigi roda menggambarkan usaha koperasi yang dilakukan secara terus menerus.

3.      Padi dan kapas menggambarkan kemakmuran dan kesejahterhan rakyat yang akan dicapai koperasi.

4.      Timbangan menggambarkan keadilan social sebagai salahn satu dasar bagi koperasi.

5.      Bintang dan perisai menggambarkan Pancasila sebagai landasan idiil koperasi.

6.      Pohon beringin menggambarkan lambang kemasyarakatan serta melambangkan koperasi yang kokoh dan berakar.

7.      Koperasi Indonesia menggambarkan lambang koperasi yang menunjukkan kepribadian rakyat Indonesia.

8.      Warna merah putih menggambarkan sifat nasional koperasi.

Dari uraian di atas, tampak jelas koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan UUD 1945. Namun, pada kenyataanya, koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan. Untuk itu, pemerintah memberikan berbagai bantuan untuk mendukung peranan koperasi. Bantuan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut.

1.      Memberikan prioritas kepada koperasi untuk melakukan usaha yang diwujudkan dalam bentuk berikut.

a.       Menjadikan koperasi sebagai rekanan dalam kedinasan.

b.      Memberikan keleluasaan kepada koperasi unuk melakukan kegiatan usaha seperti hanya badan usaha lain.

c.       Memberikan peluang kepada koperasi untuk ikut serta dalam kegiatan perdagangan internasional.

d.      Memberikan bantuan tambahan permodalan kepada koperasi agar lebih mampu meningkatkan usahanya.

2.   Memberikan pembinaan terhadap koperasi yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk berikut.

a.       Menciptakan kodisi dan iklim yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

b.      Memberikan bimbingan, kemudahan, perlindungan terhadap usaha-usaha koperasi.

c.       Memberikan peluang usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi.

d.      Mambantu usaha koperasi dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan antara koperasi dan badan usaha lain.

e.       Mengupayakan terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antrara koperasi dan badan usaha lain.

f.       Membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi.

g.      Membantu memperkokoh permodalan koperasi.

h.      Menetapkan usaha yang hanya boleh dilakukan oleh koperasi untuk melindunginya dari persaingan dengan badan usaha lain

i.        Memberikan bantuan konsultasi untuk memecahkan masalah.

Diposkan 6th January 2012 oleh Melvino'84

Label: Ekonomi Koperasi

9.

Oct

27

Penyimpangan Etika Bisnis Dalam Dunia Usaha

PENYIMPANGAN ETIKA BISNIS DALAM DUNIA USAHA

Dibawah ini merupakan salah satu contoh dari penyimpangan etika bisnis dalam dunia usaha

Nasabah Kartu Kredit Tewas Dianiaya (Kompas.com)

Pada Selasa, 29/03/2011 pagi, Irzen Octa (56), Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) datang ke kantor Citibank di Lantai 5, menara Jamsostek, setelah diundang pihak bank untuk berbicara mengenai tagihan kartu kreditnya.

Menurut Octa tagihan kartu kreditnya Rp. 48 juta yang hendak dilunasinya saat itu, tetapi menurut Citibank jumlah tagihan yang harus dibayar mencapai Rp 100 juta.

Octa kemudian diminta masuk ke sebuah ruangan negosiasi khusus berukuran sekitar 2×3 meter bersama tiga orang debt collector Citibank (bukan ruangan interogasi?). Tidak lama kemudian, Octa tewas dengan kondisi mulut berbusa dan darah segar keluar dari hidungnya.

Hasil visum RSCM terhadap jenazah, tidak ditemukan lebam yang mengindikasikan adanya penganiayaan fisik. Hanya ditemukan darah, antara lain di hidung korban yang diduga akibat dari adanya pembuluh darah di otak yang pecah.Namun demikian polisi telah menemukan adanya indikasi kuat telah terjadi tindakan kriminal yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kantor Citibank itu.

Dari olah tempat kejadian polisi menemukan bercak darah di dinding dan tirai ruangan tersebut. Indikasi kuat memang telah terjadi tindakan kriminal. Mungkin korban telah dianiaya, dipukul, atau ditampar sedemikian rupa sehingga menyebabkan korban langsung terjatuh dan tewas seketika. Percikan darah di dinding dan tirai bisa menjadi buktinya. Kalau tidak demikian, tidak mungkin ada percikan darah sampai mengena di dinding dan tirai di ruangan tersebut.

Polisi telah menahan tiga orang debt collector Citibank itu sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Praktisi hukum Friska Gultom kepada Kompas (1/4) mengatakan, pasal tentang penganiayaan tidak tepat dipakai polisi. Sebab hasil otopsi tak meyebutkan adanya penganiayaan fisik. Pembuktian tuduhan adanya penganiayaan psikis juga akan sulit, karena “Bagaimana mau membuktikan bahwa korban teraniaya secara psikis kalau korban sudah tewas?”

Tapi Friska tidak menjelaskan juga, lalu, pasal apa yang tepat dipakai polisi untuk menjerat pelaku. Juga, seperti yang saya katakan di atas, apakah tidak mungkin memang korban telah dipukul, sekali saja dipukul, sedemikian kerasnya sampai pembuluh darah di otaknya pecah, keluar darahnya terpercik ke dinding dan tirai. Bisa saja dengan sekali pukul dan langsung tewas, maka bekas pukul tersebut tidak akan muncul, karena korban langsung menjadi mayat.

Sedangkan bukti teror secara psikis barangkali memang sulit dibuktikan. Tetapi indikasi itu bisa saja ada. Adalah tugas polisi untuk menemukannya. Misalnya, lewat SMS atau rekaman percakapan telepon. karena modus seperti inilah yang biasa dipakai para debt collector bank melancarkan aksi terornya.

Dari kesaksian teman korban yang datang ke tempat kejadian dan melihat tubuh korban yang terkapar begitu saja dilantai, terindikasi kuat pula bahwa sejak awal pihak Citibank telah menyadari tugaan telah terjadi tindakan kriminal pembunuhan di kantornya oleh debt collector-nya. Mula-mula mereka mengatakan korban hanya pingsan saja. Tetapi anehnya, tidak ada tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Mereka juga tidak menghubungi ambulans, atau berupaya sgera membawa korban ke rumah sakit terdekat, tetapi yang mereka menghubungi malah pihak kepolisan. Beritanya di sini.

Peristiwa ini adalah peristiwa pertama kalinya seorang nasabah bank tewas di kantor bank tersebut akibat dari sesuatu yang diduga sebagai penyebab penganiayaan (secara fisik/psikis) dari pihak bank itu karena masalah hutang-piutang. Bahkan mungkin merupakan kejadian pertamakali perkara hutang-piutang antara bank dengan nasabahnya sampai mengakibatkan tewasnya seorang nasabah.

Perkara cara-cara pihak bank menagih hutangnya yang bermasalah kepada nasabahnya, baik itu nasabah kredit biasa, maupun terutama sekali yang paling menonjol adalah terhadap nasabah kartu kredit dengan cara-cara teror sudah sangat sering sekali terjadi. Bukan hanya pada Citibank, tetapi boleh dikatakan semua bank (penerbit kartu kredit).

Pernah sebuah bank swasta nasional dalam lembaran tagihan kartu kreditnya bahkan mencantumkan peringatan dengan kalimat yang terkesan mengancam, yang kurang-lebih bunyinya seperti ini: “Nasabah diharapkan melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Apabila tidak, bilamana perlu kami akan melakukan tindakan-tindakan tegas yang diperlukan.” Saya sebutkan saja nama banknya: Bank Permata.

Lembaran dengan kalimat tersebut hanya muncul kira-kira di lima kali penagihan, setelah itu ditiadakan. Kemungkinan mereka mendapat komplain dari nasabah, atau teguran dari Assosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI).

Cara-cara penagihan dengan menggunakan jasa debt collector yang dalam menjalankan tugasnya tidak berbeda dengan cara preman menteror korbannya sudah lama sekali berlangsung Hal ini setidaknya tercermin dari banyaknya kejadian yang terungkap di media massa, dan banyaknya surat pembaca yang mengadu persoalan tersebut. Petugas debt

collector bank penerbit kartu kredit sering sekali menjalankan tugasnya dengan cara yang sangat tidak etis, kasar, mencaci-maki, mengancam, dan sejenisnya bukan hanya kepada korban, tetapi juga keluarga korban lainnya yang tidak tahu-menahu turut dijadikan sasaran teror.

Teror-teror yang sebenarnya sudah tergolong tindakan kriminal itu dilakukan tanpa memperdulikan kalau ternyata mereka salah sasaran, karena korban bukan nasabah kartu kredit tersebut. Melainkan sebagai korban salah sasaran akibat dari manajemen bank sendiri yang tidak teliti dalam memperoleh data-data ketika baru pertama kali aplikasi kartu kredit tersebut diproses. Alias data yang diperoleh bank penerbit kartu kredit itu sebenarnya palsu, dengan cara menggunakan nama dan alamat orang lain. Bagaimana bisa teliti dan akurat kalau bank penerbit kartu kredit itu sangat gencar memburu setiap calon nasabahnya melalui proses yang sedemikian mudah? Cukup hanya mengisi formulir aplikasi, atau cukup dengan melalui penawaran melalui telepon, tanpa ada verifikasi data di lapangan sama sekali?

Pihak yang berwajib pun selama ini hanya diam saja membiarkan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kriminal itu terus berlangsung begitu saja. Sampai sekarang, setelah jatuh korban jiwa barulah mulai bertindak. Apakah setelah ini polisi akan lebih memperhatikan permasalahan cara bank-bank penerbit kartu kredit menagih piutangnya yang bermasalah?

Dijamin, setelah kejadian tewasnya nasabah kartu kredit Citibank ini, praktek penagihan oleh debt collector bank ala preman ini pasti akan terus berlangsung seperti biasa.

Pihak bank dengan lihainya akan terus mempraktekkan cara-cara penagihan ala preman tersebut, dan akan berkelit ketika timbul masalah, seperti yang sudah-sudah. Pihak bank akan berkelit dengan mengatakan bahwa cara tersebut tidak sepengetahuan mereka, dan di luar prosedural yang ditetapkan bank. Padahal dengan menggunakan jasa debt collector mereka sebenarnya tahu, bahkan memang demikian maksudnya, yaitu menggunakan cara “potong kompas,” yakni penagihan dengan cara paksa dan teror supaya persoalan cepat selesai.

Maka kita pun tidak heran ketika pihak Citibank dalam peristiwa tewasnya nasabah kartukreditnya ini juga berkelit, atau cuci tangan dengan cara serupa.

Melalui Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia, Ditta Amahorseya, pihak Citibank memberi pernyataan bahwa tiga orang yang kini dijadikan tersangka oleh polisi itu berasal dari agensi penagih hutang. “Tidak ada satu pun yang berstatus karyawan Citibank,” katanya. (Kompas, 1/4 ).

Selanjutnya Ditta menegaskan, Citibank memiliki kode etik yang harus dipatuhi penagih hutang, termasuk larangan menggunakan cara-cara teror dan kekerasan.

Citibank, katanya, memiliki dan mematuhi kode etik yang ketat sehubungan dengan proses proses penagihan hutang. Semua karyawan agensi yang mewakili Citibank dituntut untuk mematuhi kode etik tersebut setiap kali berinteraksi dengan nasabah, termasuk tidak menggunakan cara-cara teror, kekerasan, dan ancaman fisik, maupun psikis.

Sementara itu, nasabah tahunya mereka hanya berhubungan dengan pihak bank. Bukan dengan pihak ketiga. Dalam menjalankan tugasnya untuk menagih pun tidak pernah pihak debt collector itu menunjukkan bukti tertulis bahwa mereka memang berwenang

melakukannya atas nama bank. Kenapa bank tidak pernah memberikan kuasa tertulis seperti itu?

Karena bank penerbit kartukredit itu sejak awal sudah tahu dan sudah mengantisipasi bahwa debt collector mereka akan menjalankan tugasnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Apabila timbul akibat / risiko yang tidak diinginkan, maka pihak bank akan dengan gampang cuci tangan.

Kalau bukan demikian adanya, apa iya, pihak bank penerbit kartu kredit tersebut selama ini tidak tahu menahu sepak terjang, cara-cara debt collector mereka menjalankan tugasnya? Pasti mereka sudah sering sekali menerima komplain, baik secara langsung, maupun melalui surat pembaca mengenai ulah para debt collector tersebut dari para nasabahnya, atau mereka yang menjadi korban salah sasaran debt collector tersebut.

Pada kasus tewasnya Irzen Octa, nasabah kartu kreditnya, Citibank lewat pernyataan di atas terkesan akan cuci tangan, dan menjadikan debt collector-nya sebagai “tumbalnya.” Padahal peristiwa tersebut terjadi di dalam kantornya.

Karena Citibank telah menyediakan tempat, dan mengizinkan proses negosiasi yang berujung tewasnya nasabah, maka pihak Citibank tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Mereka juga harus diperiksa polisi.

Meskipun Citibank telah menyatakan bahwa mereka selalu berkomitmen dengan melarang debt collcetor-nya dalam menjalankan tugasnya menggunakan cara-cara yang melanggar hukum (teror, ancaman, merampas paksa barang milik debitur), tetapi faktanya berbicara lain.

Seperti kebanyakan bank lainnya dalam menagih debiturnya, debt collector Citibank juga terungkap beberapakali melakukan cara-cara melanggar hukum itu, seperti dalam kasus perampasan paksa barang milik debitur, dan teror melalui telepon dan SMS.

Misalnya, dalam kasus masabah Citi Finance, Suhendar, pemilik usaha distro Yodium di Bandung. Pada 23 Februari 2011, ketika tidak berada di kantornya, datang 6 orang debt collector dari Citi Finance yang melakukan penagihan paksa karena Suhendar telah melakukan penunggakan selama 4 bulan sebesar Rp 17 juta. Karena Suhendar tidak ada di tempat, dan pembayaran tidak bisa dilakukan, enam orang debt collector itu langsung bertindak sendiri dengan melakukan penyitaan paksa barang-barang yang ada di situ. Perkara ini telah diadu ke polisi oleh Suhendar. Beritanya bisa dibaca di sini.

Sedangkan teror melalui telepon dan SMS oleh debt collector Citibank Kartu Kredit, seperti dialami oleh dua orang yang menulis surat pembacanya, masing-masing dapat dibaca dari Iwan di Pondok Kelapa, Jakarta (24/01/2010), dan Michael Yauw di Semarang (17/02/2011).

Kenapa pihak bank doyan menggunakan jasa debt collector untuk menagih piutangnya yang biasanya jumlahnya relatif kecil? Alasan yang pasti dikemukakan adalah karena kalau melalui prosedur hukum yang sebenarnya akan memakan waktu yang lama, rumit dengan biaya yang tidak sebanding dengan jumlah piutang yang dimilikinya. Dengan menggunakan jasa debt collcetor semua itu dapat dipangkas.

Itu hanya alasan saja dari pihak bank, yang tidak mau menanggung sendiri akibat dari kecerobohan mereka sejak awal. Karena kerakusan mereka menjaring nasabah kartu kredit

dan juga kredit tanpa agunan (KTA) sebanyak-banyaknya, segala cara mereka pakai, etika tidak digubris. Seperti menghubungi calon nasabahnya via telepon tanpa mengenal waktu berulang-ulang kali. Seperti yang saya sendiri pernah dan sampai sekarang mengalaminya. Dalam sehari bisa ditelepon sampai hampir 10 kali! Pagi sampai dengan malam hari!

Dalam kerakusan mereka mengejar target tinggi itu mereka pun mengabaikan segala macam tindakan-tindakan preventif, seperti prinsip kehati-hatian yang harus dipegang teguh bank dalam menjaring nasabah kreditnya. Cukup dengan mengisi aplikasi di mal-mal yang mereka gunakan untuk menjaring calon-calon nasabahnya, atau cukup dengan melalui telepon, setiap orang sudah bisa disetujui aplikasi kartu kredit atau KTA-nya. Tanpa ada tindakan verisikasi selanjutnya langsung di lapangan. Dalam menetapkan limit kredit pun terkesan sekali asal-asalan, yang tidak sesuai dengan kemampuan sebenarnya nasabah. Pokoknya dapat nasabah sebanyak-banyaknya, risikonya, bagaimana nanti saja. ‘Kan ada debt collector yang siap bertindak. Yang dalam nejalankan tugasnya siap dengan segala macam teror mental dan fisik, termasuk penyitaan paksa barang milik nasabah, penganiayaan fisik, bahkan sekarang sampai pada pembunuhan!Sekarang Citibank kena batunya! Tapi, akankah peristiwa ini menjadi pelajaran bagi mereka? Juga bagi bank-bank lainnya? ***

“Berbagai macam bentuk nasabah, ada berpendidikan, sopan dan santun, tapi tak kalah banyak nasabah yang berjiwa sama seperti preman.Terkadang, nasabah jauh galak dari penagihnya. Jika melihat dari sisi penagih, dan pihak pemberi kredit, tentu akan banyak suka duka yang mereka alami tanpa media pernah tahu dan tanpa media pernah angkat ke permukaan.Akan Tetapi semua itu tidak membenarkan jika kemudian mereka menggunakan cara yang kasar untuk bisa melakukan proses penagihan.”

Dari sisi nasabah, tentunya akan sangat tidak terima dengan perlakuan dari para penagih utang tersebut, apalagi jika ternyata mereka menjadi korban dari kekerasan psikis yang dilakukan oleh pemberi kredit yang sampai membuat mereka sakit, bahkan sampai meninggal dunia.Mereka tentunya sudah mengalami seleksi yang kuat dari pihak tertentu, dalam hal ini tentunya pihak pemberi kredit, untuk bisa menjadi nasabah. Tentunya telah dilakukan proses cek dan ricek akan data diri dari calon nasabah mereka. Jka terjadi kemacetan, tentunya ada banyak faktor yang terjadi karenanya. Seperti :Kesalahan pencatatan yang merugikan nasabah, atau kejadian luarbiasa yang terjadi dan dialami nasabah seperi kerampokan, pencurian, tertipu, atau mengalami kemacetan dalam bidang perekonomian mereka.Telusuri dulu oleh pihak pemberi kredit sehingga cara penanganan penagihan akan mengalami proses yang baik dan benar.Jika dari pihak pemberi kredit saling lempar batu setelah terungkapnya kejadian yang mencuat kepermukaan ini, maka alangkah bodohnya para penagih utang itu karena mereka cuma “dimanfaatkan” untuk melakukan tindak kekerasan yang diplintir plintir.

Kesimpulan                                                                    

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa telah terjadi pelanggaran – pelanggaran yang berhubungan dengan prinsip Etika Bisnis di dalam Perusahaan. Beberapa bentuk prinsi Etika Bisnis yang dilanggar dalam kasus tersebut diatas yaitu:

1.       Pelanggaran Etika Bisnis terhadap prinsip kewajaran

Citibank memakai/ menyewa jasa pihak ketiga yang sering disebut juga dengan debt collector untuk penagihan hutang yang sudah menunggak dari nasabahnya. Tidak ada yang salah dengan pemakaian jasa pihak ketiga untuk penagihan tetapi caranya yang tidak tepat untuk diberlakukan. Disini, pihak Citibank telah melakukan pelanggaran Etika Bisnis yang berhubungan dengan prinsip kewajaran. Citibank melakukan kekerasan untuk menagih hutang kepada nasabah yang menunggak hingga nasabah tersebut tewas padahal nasabah tersebut sudah mempunyai niat baik untuk menyelesaikan hutangnya dengan mengklarifikasi jumlah hutang tersebut. Dalam kasus ini juga secara tidak langsung Citibank seolah olah merasa berhak untuk memberikan pelajaran kepada nasabahnya karena tidak membayar cicilan kartu kredit (menunggak) dengan penganiaayaan yang berakhir dengan kematian nasabah tersebut.

2.       Pelanggaran Etika Bisnis terhadap prinsip empati.

Nasabah (Irzen Octa) terlambat membayar/menunggak untuk tagihan kartu kredit sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Alasan keterlambatan pembayaran atau tunggakan tersebut dikarenakan Irjen Octa masi belum setuju dengan jumlah yang ditagihkan oleh pihak Citibank. Nasabah tersebut datang ke kantor Citibank dengan maksud mengklarifikasi jumlah hutangnya. Tetapi yang terjadi berbeda dengan yang diharapkan oleh nasabah tesebut. Nasabah tersebut mengalami siksaan psikis sehingga menyebabkan tewasnya nasabah tersebut. Dalam hal ini, pihak Citibank sudah melakukan pelanggaran dalam Etika Bisnis terhadap prinsip empati pada nasabah karena sebenarnya pihak Citibank dapat memberikan peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat bukan dengak kekerasan yang berakhir dengan tewasnya nasabah (Irjen Octa).

“Berbagai macam bentuk nasabah, ada berpendidikan, sopan dan santun, tapi tak kalah banyak nasabah yang berjiwa sama seperti preman.Terkadang, nasabah jauh galak dari penagihnya. Jika melihat dari sisi penagih, dan pihak pemberi kredit, tentu akan banyak suka duka yang mereka alami tanpa media pernah tahu dan tanpa media pernah angkat ke permukaan.Akan Tetapi semua itu tidak membenarkan jika kemudian mereka menggunakan cara yang kasar untuk bisa melakukan proses penagihan.”

Dari sisi nasabah, tentunya akan sangat tidak terima dengan perlakuan dari para penagih utang tersebut, apalagi jika ternyata mereka menjadi korban dari kekerasan psikis yang dilakukan oleh pemberi kredit yang sampai membuat mereka sakit, bahkan sampai meninggal dunia.Mereka tentunya sudah mengalami seleksi yang kuat dari pihak tertentu, dalam hal ini tentunya pihak pemberi kredit, untuk bisa menjadi nasabah. Tentunya telah dilakukan proses cek dan ricek akan data diri dari calon nasabah mereka. Jka terjadi kemacetan, tentunya ada banyak faktor yang terjadi karenanya. Seperti :Kesalahan pencatatan yang merugikan nasabah, atau kejadian luarbiasa yang terjadi dan

dialami nasabah seperi kerampokan, pencurian, tertipu, atau mengalami kemacetan dalam bidang perekonomian mereka.Telusuri dulu oleh pihak pemberi kredit sehingga cara penanganan penagihan akan mengalami proses yang baik dan benar.Jika dari pihak pemberi kredit saling lempar batu setelah terungkapnya kejadian yang mencuat kepermukaan ini, maka alangkah bodohnya para penagih utang itu karena mereka cuma “dimanfaatkan” untuk melakukan tindak kekerasan yang diplintir plintir.

Diposkan 27th October 2011 oleh Melvino'84

Label: Etika Bisnis

10.

Oct

27

Opini Pro & Kontra Etika Bisnis

OPINI PRO & KONTRA ETIKA BISNIS

Di masyarakat atau dikumpulan pengusaha, banyak yang tidak menyukai dengan adanya penerapan standar moral dalam aktivitas bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan beberapa hal yang berkenaan dengan kesetujuan untuk menerapkan etika dalam bisnis.

Para pelaku bisnis beropini bahwa pelaku bisnis seharusnya focus dalam pencarian keuntungan yang sebesar besarnya demi kelangsungan bisnisnya. Para pelaku bisnis ini mempunyai beberapa alas an untuk mendukung pernyataan diatas yaitu:

1.       Beberapa berpendapat bahwa di pasar bebas kompetitif sempurna, pencarian keuntungan dengan sendirinya menekankan bahwa anggota masyarakat berfungsi dengan cara – cara yang paling menguntungkan secara social. Agar beruntung, masing-masing perusahaan harus memproduksi hanya apa yang diinginkan oleh anggota masyarakat dan harus melakukannya dengan cara yang paling efisien yang tersedia. Anggota masyarakat akan sangat beruntung jika manager tidak memaksakan nilai – nilai pada bisnis, namun mengabdikan dirinya pada pencarian keuntungan yang berfokus.

Opini seperti ini biasanya menyembunyikan sejumlah asumsi yaitu:

Pertama, sebagian besar industry tidak kompetitif secara sempurna dan sejauh perusahaan tidak harus berkompetisi, mereka dapat memaksimumkan keuntungan sekalipun produksi tidak efisien.

Kedua, opini itu mengasumsikan bahwa langkah manapun yang diambil untuk meningkatkan keuntungan, perlu menguntungkan secara social, sekalipun dalam kenyataannya ada beberapa cara untuk meningkatkan keuntungan yang sebenarnya merugikan perusahaan: membiarkan polusi, iklan meniru, menyembunyikan cacat produksi, penyuapan.

Ketiga, opini ini mengasumsikan bahwa dengan memproduksi apapun yang diinginkan public pembeli, perusahaan memproduksi apa yang diinginkan oleh seluruh anggota masyarakat, ketika kenyataan keinginan sebagian besar anggota masyarakat (yang miskin dan tidak diuntungkan) tidak perlu dipenuhi karena mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pasar.

Keempat, opini ini secara esensial membuat penilaian normative.

2.       Diajukan untuk menunjukkan bahwa manajer bisnis hendaknya berfokus mengejar keuntungan perusahaan mereka dan mengabaikan pertimbangan etis, yang biasa dikenal dengan istilah “Argumen dari agen yang loyal.” Argumen agen yang loyal adalah keliru, karena dalam menentukan apakah perintah klien kepada agen masuk akal atau tidak. Etika bisnis atau professional harus mempertimbangkan dan dalam peristiwa apapun dinyatakan bahwa agen mempunyai kewajiban untuk tidak melaksanakan tindakan yang illegal atau tidak etis. Dengan demikian, kewajiban manajer untuk mengabdi kepada majikannya, dibatasi oleh batasan – batasan moralitas.

3.       Menjadi perusahaan/individu yang etis dalam berusaha cukup dengan mentaati hokum. Etika bisnis pada dasarnya mempunyai arti “Mentaati Hukum.” Para pengusaha banyak yang salah mendifinisikan atau mengartikan bahwa hukum dan etika itu terlihat identik. Adalah benar bahwa hukum tertentu menuntut perilaku yang sama juga dituntut standar moral kita. Namun demikian, hukum dan moral tidak selalu serupa. Jelas bahwa etika tidak begitu saja mengikuti hukum. Namun tidak berarti etika tidak mempunyai kaitan dengan hukum. Standar moral kita kadang dimasukkan ke dalam hukum ketika kebanyakan dari kita merasa bahwa standar moral harus ditegakkan dengan kekuatan system hukum sebaliknya, hukum dikritik dan dihapuskan ketika jelas-jelas melanggar standar moral.

Diposkan 27th October 2011 oleh Melvino'84

Label: Etika Bisnis

11.

Oct

27

Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui Wadah Gerakan Koperasi Indonesia

SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MELALUI WADAH GERAKAN KOPERASI INDONESIA

“Koperasi adalah buah dari kemiskinan dan kesengsaraan hidup. Buruh yang miskin dan petani yang miskin itu mempunyai keyakinan bahwa hanya dengan koperasi mereka dapat memperbaiki nasibnya yang sengsara. Cita-cita koperasi bukanlah cita – cita baru, melainkan sudah lama umurnya dikemukakan oleh pujangga – pujangga idealis yang ingin melihat manusia terlepas dari kesengsaraan hidup, dan membangun dunia dimana tiap orang hidup bahagia.”

Ekonomi Koperasi menekankan dari semua, untuk semua, dan oleh semua. Dalam ekonomi koperasi setiap anggota mempunyai hak dan sekaligus kewjiban. Ekonomi koperasi untuk mencapai tujuan melalui demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu diusahakan melalui usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan membentuk badan – badan usaha koperasi oleh masyarakat atas dasar menolong diri sendiri secara mandiri. Dengan demikian kemakmuran seluruh rakyat sejak semula berkembang secara demokratis dan merata.

Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya.  Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peluang pasar.  Perlu dipahami bahwa dalam ruang ekonomi nasional pun terdapat sejumlah aktor ekonomi (konglomerat) dengan bentuk usaha yang kontras dengan apa yang diragakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi rakyat.  Memiliki modal yang besar, mempunyai akses pasar yang luas, menguasai usaha dari hulu ke hilir, menguasai teknologi produksi dan menejemen usaha modern. Kenapa mereka tidak digolongkan juga dalam ekonomi kerakyatan?.  Karena jumlahnya hanya sedikit sehingga tidak merupakan representasi dari kondisi ekonomi rakyat yang sebenarnya.  Atau dengan kata lain, usaha ekonomi yang diragakan bernilai ekstrim terhadap totalitas ekonomi nasional.  Golongan yang kedua ini biasanya (walaupun tidak semua) lebih banyak tumbuh karena mampu membangun partner usaha yang baik dengan penguasa sehingga memperoleh berbagai bentuk kemudahan usaha dan insentif serta proteksi bisnis.  Mereka lahir dan berkembang dalam suatu sistem ekonomi yang selama ini lebih menekankan pada peran negara yang dikukuhkan (salah satunya) melalui pengontrolan perusahan swasta dengan rezim insentif yang memihak serta membangun hubungan istimewa dengan pengusaha-pengusaha yang besar yang melahirkan praktik-praktik anti persaingan.  

Lahirnya sejumlah pengusaha besar (konglomerat) yang bukan merupakan hasil derivasi dari kemampuan menejemen bisnis yang baik  menyebabkan fondasi

ekonomi nasional yang dibangun berstruktur rapuh terhadap persaingan pasar.  Mereka tidak bisa diandalkan untuk menopang perekonomian nasional dalam sistem ekonomi pasar.  Padahal ekonomi pasar diperlukan untuk menentukan harga yang tepat (price right) untuk menentukan posisi tawar-menawar yang imbang.  Perlu digaris bawahi bahwa yang menyebabkan kegagalan pembangunan ekonomi nasional selama regim orde baru adalah implementasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tidak tepat dalam sistem ekonomi pasar.  Dalam pemahaman seperti ini,justifikasi empirik untuk mempertanyakan kembali sistem ekonomi pasar di rasa kurang termasuk mencari suatu sistem dan paradigma baru di luar sistem ekonomi pasar untuk dirujuk dalam pembangunan ekonomi nasional.  Dunia “pasar” Adam Smith adalah suatu dunia yang indah dan adil untuk dibayangkan. Tetapi sayangnya sangat sulit untuk dijadikan acuan guna mencapai keseimbangan  dalam tatanan perekonomian nasional. Karena konsep “pasar” yang disodorkan oleh Adam Smit sesungguhnya tidak pernah ada dan tidak pernah akan ada.  Namun demikian tidak harus diartikan bahwa konsep pasar Adam Smith yang relatif bersifat utopis ini harus diabaikan.  Persepektif yang perlu dianut adalah bahwa keindahan, keadilan dan keseimbangan yang dibangun melalui mekanisme “pasar”nya Adam Smith adalah sesuatu yang harus diakui keberadaannya, minimal telah dibuktikan melalui suatu review teoritis. Yang perlu dilakukan adalah upaya untuk mendekati kondisi indah, adil, dan seimbang melalui berbagai regulasi pemerintah sebagai wujud intervensi yang berimbang dan kontekstual.  Bukan sebaliknya membangun suatu format lain di luar “ekonomi pasar” untuk diacu dalam pembangunan ekonomi nasional, yang keberhasilannya masih mendapat tanda tanya besar atau minimal belum dapat dibuktikan melalui suatu kajian teoritis-empiris.

Konsep Ekonomi Kerakyatan

Mari kita membedah lebih jauh tentang konsep ekonomi kerakyatan.  Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar sering tidak berjalan dengan baik, khusunya sejak masa orde baru. Kegagalan pembangunan ekonomi yang diragakan berdasarkan mekanisme pasar ini antara lain karena kegagalan pasar itu sendiri, intervensi pemerintah yang tidak benar, tidak efektifnya pasar tersebut berjalan, dan adanya pengaruh eksternal. Kemudian sejak sidang istimewa (SI) 1998, dihasilkan suatu TAP MPR mengenai Demokrasi Ekonomi, yang antara lain berisikan tentang keberpihakan yang sangat kuat terhadap usaha kecil-menengah serta koperasi.  Keputusan politik ini sebenarnya menandai suatu babak baru pembangunan ekonomi nasional dengan perspektif yang baru, di mana bangun ekonomi yang mendominasi regaan struktur ekonomi nasional mendapat tempat tersendiri. 

Komitmen pemerintah untuk mengurangi gap penguasaan aset ekonomi antara sebagian besar pelaku ekonomi di tingkat rakyat dan sebagian kecil pengusaha besar (konglomerat), perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.  Hasil yang diharapkan adalah terciptanya struktur ekonomi yang berimbang antar pelaku ekonomi dalam negeri, demi mengamankan pencapaian target pertumbuhan (growth) (Gillis et al., 1987).  Bahwa kegagalan kebijakan pembangunan ekonomi nasional masa orde baru dengan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok pengusaha besar perlu diubah.  Sudah saatnya dan cukup adil jika pengusaha kecil –menengah dan bangun usaha koperasi mendapat kesempatan secara ekonomi untuk berkembang sekaligus mengejar ketertinggalan yang selama ini mewarnai buruknya tampilan struktur

ekonomi nasional.  Sekali lagi, komitmen politik pemerintah ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.  Hal yang masih kurang jelas dalam TAP MPR dimaksud adalah apakah perspektif pembangunan nasional dengan keberpihakan kepada usaha kecil-menengah dan koperasi ini masih dijalankan melalui mekanisme pasar?  Dalam arti apakah intervensi pemerintah dalam bentuk keberpihakan kepada usaha kecil-menengah dan koperasi ini adalah benar-benar merupakan affirmative action untuk memperbaiki distorsi pasar yang selama ini terjadi karena bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar yang tidak benar?  Ataukah pemerintah mulai ragu dengan bekerjanya mekanisme pasar itu sendiri sehingga berupaya untuk meninggalkannya dan mencoba merujuk pada suatu mekanisme sistem ekonomi yang baru ?.  Nampaknya kita semua berada pada pilahan yang dilematis.  Mau meninggalkan mekanisme pasar dalam sistem ekonomi nasional, kita masih ragu-ragu, karena pengalaman keberhasilan pembangunan ekonomi negara-negara maju saat ini selalu merujuk pada bekerjanya mekanisme pasar.  Mau merujuk pada bekerja suatu mekanisme yang baru (apapun namanya), dalam prakteknya belum ada satu negarapun yang cukup berpengalaman serta yang paling penting menunjukkan keberhasilan nyata, bahkan kita sendiri belum berpengalaman (ibarat membeli kucing dalam karung).  Bukti keragu-raguan ini tercermin dalam TAP MPR hasil sidang istimewa itu sendiri, dimana demokrasi ekonomi nasional tidak semata-mata dijalankan dengan keberpihakan habis-habisan pada usaha kecil-menengah dan koperasi, tapi perusahaan swasta besar dan BUMN tetap mendapat tempat bahkan mempunyai peran yang sangat strategis.

Masyarakat diberi pengertian mengenai koperasi dan menyadarkannya bahwa untuk dapat menaikkan taraf hidup dapat dicapai dengan kerjasama dalam suatu wadah yang diorganisasikan secara teratur. Dalam membela dan mengembangkan kepentingan ekonomi dibawah pengawasan bersama secara demokratis, yaitu melalui pembentukan badan usaha koperasi. Melalui koperasi terdapat kemungkinan yang luas untuk meningkatkan efisiensi baik dalam berproduksi, dalam memasarkan hasil maupun dalam melakukan pembelian bersama. Kenaikan efisiensi melalui penekanan biaya yang dikeluarkan untuk persaingan. Di antara koperasi persaingan dapat dihilangkan.

Pada system ekonomi koperasi berlaku ekonomi pasar. Bahkan pada system ekonomi koperasi Indonesia diakui adanya tiga pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Badan Usaha Koperasi yang satu sama lain mengadakan kerjasama dalam hubungan kemitraan.

UUD 1945 menyatakan bahwa pererkonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan bahwa koperasi adalah bangun usaha yang sesuai dengan tatanan perekonomian social sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pertumbuhan Ekonomi

Sistem ekonomi berporoskan koperasi merupakan hasil perenungan dan pergulatan pemikiran yang mendalam. Ide koperasi memang diadopsi dari luar (Eropa), namun keputusan politik untuk memilih system ekonomi koperasi sesungguhnya hasil penggalian yang hebat dari bumi Nusantara. Kapitalisme dan Liberalisme telah mengubah struktur pasar menjadi monopolistic. Dalam pasar seperti ini, kaum

kapitalis menetapkan harga tinggi dan membayar factor produksi dengan harga rendah. Hal ini jelas merugikan kinsmen karena membeli [produk yang dikonsumsinya dengan harga tinggi. Lebih dari itu, para pengusaha kapitalis menindas para pekerja atau kaum buruh karena menerima upah yang rendah. Akibatnya kaum buruh dan masyarakat menjadi resah.

Dalam lingkungan social ekonomi seperti itulah bersemai ide-ide dasar tentang wadah kerjasama ekonomi yang kelak dikenal sebagai koperasi. Ide dasar dimaksud adalah konsepsi tentang sebuah struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan ekonomi social para pekerja, para pengrajin, para petani kecil di Negara-negara Eropa.

Pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2008 di NKRI belum memperlihatkan pertumbuhan total factor production. Sehingga pertumbuhan saat ini sebetulnya mitos seperti periode pra-krisis tahun 1997/1998 yang diluas oleh ekonom asal Universitas Princeton AS, Paul Robin Krugman. Menurut Krugman, jenis pertumbuhan seperti ini tidak menghasilkan kesejahteraan rakyat jangka panjang sebab tidak terjadi pertumbuhan total factor production berupa penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, kecuali pertumbuhan investasi capital untuk meraih keuntungan jangka pendek di pasar modal dan pasar financial. Jenis pertumbuhan seperti ini tergolong rapuh terhadap krisis.

Untuk mencegah risiko-risiko seperti tersebut diatas, rakyat, pemerintah, dan Negara NKRI membutuhkan penerapan rule of law kini dan ke depan. Rule of law memiliki sejumlah resep untuk memulihkan krisis bangsa melalui pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar rakyat, control dan penyembangan atas kewenangan, hak, dan tanggungjawab pemerintah, dan kesetaraan di hadapan hokum. Untuk merealisasikan scenario market economy berbasis rule of law harus melucuti pemusatan asset, patronase, previlese, KKN, dan menyeimbangkan liberalisasi Negara, demokrasi dan perdamaian, reformasi ekonomi politik regulasi ketenagakerjaan guna memperkecil risiko-risiko sistematik seperti krisis tahun 1997/1998.

Kesimpulan:

Ekonomi Kerakyatan merupakan konsep Ekonomi yang in-line dengan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila yang merupakan dasar dalam pembangunan Ekonomi di Indonesia, dan merupakan antithesis dari konsep Ekonomi Liberal yang lebih banyak menguntungkan pemilik/pengusaha modal besar.

Diposkan 27th October 2011 oleh Melvino'84

Label: Ekonomi Koperasi

12.

Oct

15

SEJARAH SINGKAT MUNCULNYA ISTILAH BISNIS DUNIA SEJARAH SINGKAT MUNCULNYA ISTILAH ETIKA BISNIS DI DUNIA

Etika bisnis sudah mulai muncul sejak tahun 1960an. Pada saat itu ditandai dengan perubahan- perubahan sudut pandang dalam perilaku komunitas di Amerika Serikat dan juga menghadapi dunia bisnis. Setelah perang dunia kedua berakhir, perang dingin dengan Uni Sovyet masih tetap berlanjut, Amerika saat itu melibatkan diri dalam perang Vietnam, yang mendorong para oposisi untuk mengeluarkan isu-isu kebijakan publik dan pergerakan-pergerakan hak-hak rakyat sipil mencuat ditengah-tengah masyarakat.

Ekonomi Amerika kala itu bertumbuh cepat dan mendominasi pertumbuhan ekonomi dunia, Amerika merajai bisnis dunia, perusahaan-perusahaannya beroperasi di banyak negara. Pelaku-pelaku bisnis yang memiliki harta yang cukup banyak memasuki panggung politik dan berhasil, dan sebagian pengusaha lainnya menjadi penguasa pemerintahan kala itu. Bisnis-bisnis besar telah menggeser posisi bisnis-bisnis kecil dan menegnah. Di sektor industri tercatat perkembangan yang cukup tajam dengan menghasilkan banyak inovasi baru yang spektakuler. Tidak semua inovasi dan teknologi yang ditemukan itu berdampak positif bagi kehidupan manusia dan malah sebagian menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang parah. Sustainability nyaris terabaikan dalam pemikiran pebisnis saat itu, hingga mereka menuai protes-protes dari berbagai lapisan masyakrakat, terutama pecinta lingkungan baik dalam negri maupun luar negri. Kritikan-kritikan dari politisi bermunculan, demikian juga gerakan-gerakan swadaya masyarakat yang mengusung kepentingan publik. Desakan-desakan tersebut akhirnya mendorong perusahaan-perusahaan untuk merumuskan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan. Mulai saat itu etika bisnis mulai diteliti dan dibahas oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dengan etika dalih penyelamatan komunitas dalam jangka panjang dalam suatu tatanan nilai moralitas.

Etika bisnis yang lahir di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an dan menjadi isu utama yang mengglobal sejak tahun 1990-an, selanjutnya menjadi isu yang ramai di bicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Pada awalnya hanya kalangan ahli agama dan filsafat yang fokus dengan etika ini. Itu pun masi pada hal-hal yang bersifat maksro dan universal. Sekarang ini, isu dan topik etika bisnis menjadi hangat dibicarakan mulai dari masyarakat awam, pemerintah, praktisi, (manajer, konsultan, dan investor), para akademisi dari berbagai disiplin ilmu, lembaga swadaya, sampai kepada politisi. Walaupun dibahas oleh banyak kalangan dan diamini oleh para pelaku bisnis, namun etika juga terlihat penerapan etika masi sangat langka. Bagi pemerintah dan negara Amerika sebagai pelopor Etika Bisnis, mengakui bahwa etika bisnis adalah suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang meliputi dunia bisnis mereka. Ironisnya justru Amerika yang paling gigih menolak kesepakatan Bali pada pertemuan negara- negara dunia tahun 2007.

Diposkan 15th October 2011 oleh Melvino'84

Label: Etika Bisnis

13.

Oct

15

PERUSAHAAN SEBAGAI PELAKU BISNIS PERUSAHAAN SEBAGAI PELAKU BISNIS

Beberapa praktik etika yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dan diperkirakan berpengaruh positif dalam menjaga pertumbuhan dan keberhasilan bisnis adalah:

1.     Menawarkan kebahagiaan kepada segenap pemangku kepentingan dari bisnis yang dijalankan.

2.     Memberi imbalan kepada karyawan untuk menunjang kualitas kehidupannya yang lebih baik di luar gaji yang merupakan haknya, sehingga pekerjaan menjadi aktivitas yang menyenangkan dan memuaskan.

3.     Mengapresiasikan perusahaan yang memperjuangkan harapan kebahagiaan bagi banyak orang.

4.     Mewujudkan budaya-budaya yang bernilai luhur dengan menyediakan sumber daya yang memadai dan menentukan tujuan secara jelas guna membantu mengatasi rintangan yang dihadapi.

5.     Peningkatan kualitas material dan spiritual masyarakat dan menawarkan seperangkat tujuan untuk menyalurkan potensi sumber daya, masyarakat.

6.     Menawarkan kepada karyawan dan partisipan bisnis, nilai-nilai kenyamanan, dan kegairahan dan kesejahteraan.

7.     Mendedikasikan diri melalui usaha bisnisnya bagi kepentingan kesejahteraan bersama.

8.     Perusahaan dan personal dalam perusahaan tidak mendefinisikan diri dan organisasinya sebagai mesin penyedot uang yang hanya fokus untuk memuaskan hasrat yang terus meningkat dan cenderung memaksakan keuntungan dalam jangka pendek.

9.     Keyakinan akan keberadaan usaha bisnis yang dapat memberi manfaat dan nilai-nilai bagi anggota organisasi dan masyarakat.

10.   Menawarkan kepada karyawan dan anggota keluarganya harapan masa depan dan secara aktif berpartisipasi dalam membangun masa depan mereka yang lebih baik.

11.   Membina hubungan impersonal antara pemilik dengan perusahaan dan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh secara adil dan proporsional.

12.   Kepedulian pebisnis dalam mengemban nilai-nilai luhur dan menghormati pandangan jangka panjang.

Membangun bisnis yang beretika harus dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya penerapan nilai moral dalam setiap bisnis dan rujukan keteladanan baik personal maupun kelembagaan bisnis yang sukses.

Untuk menjalankan bisnis yang berdasarkan etika, perlu diperhatikan 7 langkah dalam membangun etika bisnis, yakni:

1.  Memenuhi legalitas, mendenar suara hati:Petilaku pebisnis beretika adalah bersedia memenuhi dan mematuhi segala sesuatu yang merupakan aturan-aturan yang berlaku dimana operasi bisnisnya dijalankan. Penyelenggaraan bisnis yang beretika selalu bersandar pada suara hati yang suci dan murni. Hati yang suci tidak pernah meyuruh orangnya membuat sesuatu yang melanggar etika.

2.  Perlakukan Orang Sebagaimana Kita Ingin Diperlakukan:Kita harus memperlakukan setiap orang yang berkaitan/ berkontribusi didalam usaha kita dengan baik atau sama dengan cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Dengan begitu, hubungan baik akan terjalin dengan sendirinya antara para pelaku bisnis, karyawandan masyarakat sekitar.

3.  Memikirkan Kepentingan Masa Depan:Penyandang profesi bisnis haus merumuskan dan menetapkan visi bisnis dan pribadinya dengan berpandangan jauh ke depan atau berwawasan jangka panjang.

4.  Memberikan yang terbaik bagi orangSecara moral setiap pelaku bisnis wajib berorientasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memberikan manfaat dan kegunaan serta pelayanan yang terbaik bagi orang lain terutama pelanggannya.

5.  Perlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan6.  Kembalikan Keimanan Kepada Allah:

Pebisnis atau siapapun yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan bisnis harus menyadari akan nilai-nilai Ilahi.

Diposkan 15th October 2011 oleh Melvino'84

Label: Etika Bisnis

14.

Oct

15

PRINSIP ETIS DALAM BERBISNIS PRINSIP ETIS DALAM BERBISNIS

Prinsip dalam Berbisnis

Secara umum, prisip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan keseharian kita. Namun prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Berikut adalah merupakan bentuk-bentuk dari prinsip yang ada disekitar para pelaku bisnis:

Prinsip Otonomi

Orang bisnis yang menerapkan prinsip ini adalah orang yang sangat menyadari akan apa yang menjadi kewajibannya dan mengetahui apa saja yang baik dan benar pada bisnisnya. Dalam kaitan ini salah

satu contohnya perusahaan memiliki kewajiban terhadap para pelanggan, diantaranya adalah:

1.    Memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang terbaik dan sesuai dengan tuntutan mereka;

2.    Memperlakukan pelanggan secara adil dalam semua transaksi, termasuk pelayanan yang tinggi dan memperbaiki ketidakpuasan mereka;

3.    Membuat setiap usaha menjamin mengenai kesehatan dan keselamatan pelanggan, demikian juga kualitas lingkungan mereka, akan dijaga kelangsungannya dan ditingkatkan terhadap produk dan jasa perusahaan;

4.    Perusahaan harus menghormati martabat manusia dalam menawarkan, memasarkan dan mengiklankan produk.

Prinsip Kejujuran

Dalam menjalankan bisnis, para pelaku haruslah mempunyai sifat jujur demi kelangsungan usahanya. Karena apabila tidak mempunyai sifat jujur, maka dapat dipastikan usaha atau perusahaan tersebut tidak akan dapat berjalan lancar dan bertahan lama. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang berkaitan dengan kejujuran:

1.     Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Pelaku bisnis disini secara a priori saling percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya. Karena jika salah satu pihak melanggar, maka tidak mungkin lagi pihak yang dicuranginya mau bekerjasama lagi, dan pihak-pihak pengusaha lainnya akan tahu tentunya malas berbisnis dengan pihak yang bertindak curang.

2.     Kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. Kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat perlu diprioritaskan. Dengan konsumen yang puas maka dengan sendirinya para konsumen tersebut akan menjadikan perusahaan itu sebagai langganan dan diinformasikan kepada masyarakat lainnya.

3.     Kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan yaitu antara pemberi kerja dan pekerja, dan berkait dengan kepercayaan. Perusahaan akan hancur jika kejujuran karyawan ataupun atasannya tidak terjaga.

Prinsip Keadilan

Prinsip ini menuntut agar semua orang diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional objektif dan

dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu teori mengenai keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah:

1.     Keadilan legal. Ini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Semua pihak dijamin untuk perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.     Keadilan Komunitatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain. Keadilan ini menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negara, dan hubungan horizontal antar warga negara.

3.     Keadilan distributif/Keadilan ekonomi yaitu distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Dalam dunia bisnis keadilan ini berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik.

Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menuntuk agar semua pihak saling menguntungkan. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation.

Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan.

Diposkan 15th October 2011 oleh Melvino'84

Label: Etika Bisnis

15.

Oct

15

INDIKATOR ETIKA BISNIS INDIKATOR ETIKA BISNIS

Kehidupan bisnis modern menurut banyak pengamat cenderung mementingkan keberhasilan material. Menempatkan material pada urutan prioritas utama, dapat mendorong para pelaku bisnis dan masyarakat umum melirik dan menggunakan paradigma dangkal

tentang makna dunia bisnis itu sendiri. Sesungguhnya dunia binis tidak sesadis yang dibayangkan orang dan material bukanlah harga mati yang harus diupayakan dengan cara apa yang dan bagaimanapun. Dengan paradigma sempit dapat berkonotasi bahwa bisnis hanya dipandang sebagai sarana meraih pendapatan dan keuntungan uang semata, dengan mengabaikan kepentingan lainnya. Organisasi bisnis dan perusahaan dipandang hanya sekedar mesin dan sarana untuk memaksimalkan keuntungannya dan dengan demikian bisnis semata-mata berperan sebagai jalan untuk menumpuk kekayaan dan bisnis telah menjadi jati diri lebih dari mesin pengganda modal atau kapitalis.

Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang baru, bahkan secara moral keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Alasannya adalah sebagai berikut:

1. Secara moral keuntungan memungkinkan organisasi/perusahaan untuk bertahan dalam kegiatan bisnisnya.

2. Tanpa memperoleh keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya, dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas yang produktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

3. Keuntungan tidak hanya memungkinkan perusahaan bertahan melainkan dapat menghidupi karyawannya ke arah tingkat hidup yang lebih baik. Keuntungan dapat dipergunakan sebagai pengembangan perusahaan sehingga hal ini akan membuka lapangan kerja baru.

Implementasi etika dalam penyelenggaraan bisnis mengikat setiap personal menurut bidang tugas yang diembannya. Dengak kata lain mengikat manajer, pimpinan unit kerja dan kelembagaan perusahaan. Semua anggota organisasi/perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi harus menjabarkan dan melaksanakan etika bisnis secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. Dalam pandangan sempit perusahaan dianggap sudah dianggap melaksanakan etika bisnis bilamana perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Dari berbagai pandangan etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang atau perusahaan telah mengimplementasikan etika bisnis antara lain adalah:

1.   Indikator Etika Bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain.

2.   Indikator Etika Bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan

beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya.

3.   Indikator Etika Bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator hukum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

4.   Indikator Etika Bisnis berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya.

5.   Indikator Etika Bisnis berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada disekitar operasi suatu perusahaan, daerah dan suatu bangsa.

6.   Indikator Etika Bisnis menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya.

Diposkan 15th October 2011 oleh Melvino'84

Label: Etika Bisnis

16.

Oct

15

INDIKATOR ETIKA BISNIS INDIKATOR ETIKA BISNIS

Kehidupan bisnis modern menurut banyak pengamat cenderung mementingkan keberhasilan material. Menempatkan material pada urutan prioritas utama, dapat mendorong para pelaku bisnis dan masyarakat umum melirik dan menggunakan paradigma dangkal tentang makna dunia bisnis itu sendiri. Sesungguhnya dunia binis tidak sesadis yang dibayangkan orang dan material bukanlah harga mati yang harus diupayakan dengan cara apa yang dan bagaimanapun. Dengan paradigma sempit dapat berkonotasi bahwa bisnis hanya dipandang sebagai sarana meraih pendapatan dan keuntungan uang semata, dengan mengabaikan kepentingan

lainnya. Organisasi bisnis dan perusahaan dipandang hanya sekedar mesin dan sarana untuk memaksimalkan keuntungannya dan dengan demikian bisnis semata-mata berperan sebagai jalan untuk menumpuk kekayaan dan bisnis telah menjadi jati diri lebih dari mesin pengganda modal atau kapitalis.

Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang baru, bahkan secara moral keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Alasannya adalah sebagai berikut:

1. Secara moral keuntungan memungkinkan organisasi/perusahaan untuk bertahan dalam kegiatan bisnisnya.

2. Tanpa memperoleh keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya, dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas yang produktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

3. Keuntungan tidak hanya memungkinkan perusahaan bertahan melainkan dapat menghidupi karyawannya ke arah tingkat hidup yang lebih baik. Keuntungan dapat dipergunakan sebagai pengembangan perusahaan sehingga hal ini akan membuka lapangan kerja baru.

Implementasi etika dalam penyelenggaraan bisnis mengikat setiap personal menurut bidang tugas yang diembannya. Dengak kata lain mengikat manajer, pimpinan unit kerja dan kelembagaan perusahaan. Semua anggota organisasi/perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi harus menjabarkan dan melaksanakan etika bisnis secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. Dalam pandangan sempit perusahaan dianggap sudah dianggap melaksanakan etika bisnis bilamana perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Dari berbagai pandangan etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang atau perusahaan telah mengimplementasikan etika bisnis antara lain adalah:

1.   Indikator Etika Bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain.

2.   Indikator Etika Bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya.

3.   Indikator Etika Bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator hukum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis

atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

4.   Indikator Etika Bisnis berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya.

5.   Indikator Etika Bisnis berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada disekitar operasi suatu perusahaan, daerah dan suatu bangsa.

6.   Indikator Etika Bisnis menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya.

Diposkan 15th October 2011 oleh Melvino'84

Label: Etika Bisnis

17.

Oct

15

ETIKA BISNIS

Diposkan 15th October 2011 oleh Melvino'84

18.

Oct

15

PENGERTIAN ETIKA BISNIS PENGERTIAN ETIKA DAN BISNIS

Etika:

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu ethos dan dalam bentuk jamaknya yaitu ta etha. “Ethos” yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata lain “mos” yang dalam bentuk jamaknya Mores yang berarti juga adat atau cara hidup. Kata mores ini mempunyai sinonim; mos, moris, manner mores atau manners, morals. Kata moral ini berarti akhlak atau kesusialaan yang mengandung makna tata terti batin atau tata tertib hari nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah etika diartikan sebagai:

-   Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak

-   Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat

-   Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral.

Pengertian Etika menurut ahli:

-   Menurut Larkin: Etika sangat memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban moral, tanggung jawab, dan keadilan sosial.Etika yang dimiliki individu ini secara lebih luas mencerminkan karakter organisasi/perusahaan, yang merupakan kumpulan individu-individu. Etika menjelaskan standar dan norma perilaku baik dan buruk yang kemudian diimplementasikan oleh masing-masing karyawan dalam organisasi.

-   Menurut Gray: Etika merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima oleh suatu golongan tertentu atau individu.

-   Menurut Magnis Suseno & Sony Keraf: Dalam memahami etika, terlebih dahulu kita harus bisa membedakan dan memahami etika dan moralitas. Moralitas adalah suatu sistem nilai tentang bagaimana seseorang harus berprilaku sebagai manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran-ajaran, moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkret tentang bagaimana harus hidup, bagaimana harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik dan bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Sedangkan etika berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Bisnis:

Pengertian Bisnis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

-   Kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu maksud.

-   Kegiatan di bidang perdagangan/perbisnisan

Pengertian bisnis yang berlaku di dalam masyarakat:

-   Pengertian bisnis adalah kegiatan manusia dalam mengorganisasikan sumberdaya untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

-   Bisnis adalah membuktikan apa yang dijanjikan dengan yang diberikan.

-   Bisnis adalah kegiatan diantara manusia untuk mendatangkan keuntungan.

Jadi pengertian Etika Bisnis yang berkaitan dengan hal- hal diastas yaitu: Etika bisnis adalah tuntutan harkat etis manusia dan tidak bisa ditunda sementara untuk membenarkan tindakan dan sikap tidak adil, tidak jujur dan tidak bermoral. Etiak bisnis merupakan sesuatu tanggapan/tolok ukur/ atau pembatasan bagi para pelaku bisnis yang sedang menjalankan bisnisnya dalam berbagai macam bentuk agar para pelaku bisnis ini tetap pada jalurnya dan tidak menyebabkan hal-hal buruk atau menyebabkan kerugian pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Diposkan 15th October 2011 oleh Melvino'84

Label: Etika Bisnis

Memuat Kirim masukan