OMBUDSMAN · Berhalangan Sementara adalah keadaan suatu jabatan struktural yang terisi pejabat defmitif namum karena suatu hal pejabat yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas

SALIN AN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANA HARlAN DAN PELAKSANA TUGAS

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan struktural dan

menunJang kelancaran pelaksanaan tugas serta

kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan

pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal

Ombudsman Republik Indonesia, perlu mengatur tata

cara penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap atau

berhalangan sementara;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam

pelaksanaan tugas dan kewenangan di Sekretariat

Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, perlu pula

adanya ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas

batasan kewenangan, tugas, serta hak-hak Pelaksana

Harian dan Pelaksana Tugas di lingkungan Sekretariat

Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman tentang

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Iingkungan

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat

- 2-

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia

Nomor 4899);


Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

247);

6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2017 ten tang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat

Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 265);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1

Tahun 2018 ten tang Susunan Organisasi Dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik

Indonesia;

Menetapkan

- 3 -

MEMUTUSKAN: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN

TENTANG PELAKSANA HARlAN DAN PELAKSANA TUGAS

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman ini yang

dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya

disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan

pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh

penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan

U saha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara

serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang

sebagian yang sebagian atau seluruh dananya bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau

anggaran pendapatan belanja daerah.

2 . Aparatur Sipil Negara di lingkungan Ombudsman, yang

selanjutnya disebut Pegawai, adalah setiap Pegawai Negeri

Sipil Ombudsman yang memenuhi syarat yang telah

ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang

dan diserahi tugas-tugas di lingkungan Ombudsman dan

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksana Harlan yang selanjutnya disingkat dengan Plh.

adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan

struktural di lingkungan Ombudsman apabila pejabat

definitifnya berhalangan sementara.

4 . Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat dengan Pit.

adalah:

- 4-

a. Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan

struktural di lingkungan Ombudsman apabila

pejabat definitifnya berhalangan tetap; atau

b. Pegawai yang memiliki kompetensi untuk

menduduki jabatan struktural di lingkungan

Ombudsman, namun belum memenuhi persyaratan

administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan

ditunjuk untuk rnelaksanakan tugas pada suatu

jabatan struktural.

5. Berhalangan Tetap adalah keadaan suatu jabatan

struktural tidak terisi dan menimbulkan lowongan

jabatan, misalnya karena seorang pejabat pensiun,

meninggal dunia, pindah, berhenti, tugas kedinasan di

dalam maupun di luar negeri yang melebihi 6 (enam)

bulan, dan cuti di luar tanggungan negara.

6. Berhalangan Sementara adalah keadaan suatu jabatan

struktural yang terisi pejabat defmitif namum karena

suatu hal pejabat yang bersangkutan tidak dapat

melaksanakan tugas jabatannya, misalnya berhalangan

karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena

alasan penting, cuti sakit, pendidikan/pelatihan dan

tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri yang

tidak melebihi 6 (enam) bulan.

7. Surat Perintah adalah naskah dinas yang ditetapkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang

ditunjuk dan berwenang kepada Pegawai/Pejabat untuk

bertindak sebagai Plh. atau Plt.

8. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk

melaksanakan tugas serta menetapkan dan/ atau

melakukan keputusan dan/ atau tindakan rutin yang

menjadi wewenang jabatannya sesuru ketentuan

peraturan perundang-undangan.

9. Seleksi adalah proses penilaian terhadap satu a tau lebih

pegawai yang diusulkan untuk ditunjuk sebagai Pit.

- 5 -

BABII

RUANG LINGKUP

Pasal2

Peraturan ini berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal

Ombudsman.

BABIII

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa13

Maksud dan tujuan pengaturan kewenangan Plh. dan Plt.:

a. menjadi pedoman bagi organisasi dalam melakukan

penunjukan Plh. dan Plt. sehingga proses ke:tja dapat tetap

efektif meskipun pejabat defmitif berhalangan; dan

b. menentukan batas kewenangan, tugas, dan hak yang dapat

dilaksanakan oleh Plh. dan Plt.

BABIV

MEKANISME PENUNJUKAN PLH. DAN PLT.

Pasal4

(1) Penunjukan Plh. dan Pit. sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dilakukan dengan cara:

a. dirangkap oleh pejabat atasan langsung atau atasan

tidak langsung;

b. ditunjuk pejabat yang setingkat;

c. ditunjuk pejabat satu tingkat di bawahnya; atau

d. ditunjuk pelaksana bawahannya.

(2) Selain cara penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Plt. dapat ditunjuk dari Pegawaijpejabat yang

memiliki kompetensi untuk

struktural di lingkungan

menduduki

Sekretariat

jabatan

Jenderal

Ombudsman, namun belum memenuhi persyaratan

administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan.

- 6 -

(3) Penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui seleksi sebagai Plt. sebagaimana diatur

dalam Peraturan ini.

Pasal5

( 1) Penunjukan Plt. pejabat eselon I a tau Sekretaris Jenderal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Ketua Ombudsman.

(2) Penunjukan Plh. pejabat eselon I atau Sekretaris Jenderal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1)

menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah

Sekretaris Jenderal Ombudsman.

(3) Penunjukan Plh. atau Plt. selain pejabat eselon I atau

Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat ( 1) menggunakan naskah dinas dalam bentuk

Surat Perintah.

(4) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal6

Penandatanganan Surat Perintah Penunjukan Plh. dan Plt. di

lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman dilakukan

dengan ketentuan:

a. penunjukan Plh. dan Plt . Jabatan Eselon II

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau

KetuajWakil Ketua Ombudsman dalam hal Sekretaris

Jenderal berhalangan; dan

b. penunjukan Plh. dan Plt. Jabatan Eselon III dan eselon IV

ditandatangani oleh Pejabat Eselon II atasan Plh. dan Pit.,

atau Sekretaris Jenderal dalam hal Pejabat Eselon II

dimaksud berhalangan.

- 7 -

Pasai 7

(1) Penunjukan Pih. atau Pit. yang dirangkap oieh pejabat

atasannya, penandatanganan naskah dinas oleh pejabat

atasannya tetap menggunakan sebutan jabatan yang

menggantikannya tersebut.

(2) Penunjukan Plh. a tau Pit. yang ditunjuk dari pejabat yang

setingkat atau pejabatjpeiaksana bawahannya,

penandatanganan naskah dinas oleh pejabat yang

setingkat atau pejabat/ pelaksana bawahannya tetap

menggunakan sebutan jabatan yang digantikannya

terse but.

BABV

WEWENANG DAN HAK PLH. DAN PLT.

Bagian Kesatu

Wewenang dan Hak Plh.

Pasal8

(1) Plh. memiliki wewenang untuk melaksanakan sebagian

tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan

rutin yang menjadi wewenang jabatan yang berhalangan

sementara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Kewenangan Pih. meliputi:

a . menetapkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b . menetapkan surat penugasan pegawai; dan

c. melaksanakan tugas rutin lainnya, yang menjadi

tugas pejabat yang berhalangan sernentara.

Pasal9

( 1) Pih. tidak berwenang mengambil keputusan dan/ a tau

tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada

perubahan status hukum pada aspek organisasi,

kepegawaian, dan alokasi anggaran.

- 8 -

(2) Perubahan status hukum pada aspek organisasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan

perubahan struktur organisasi.

(3) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a . pengangkatan;

b. pemindahan; dan

c. pemberhentian pegawai.

(4) Plh. tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau

menetapkan keputusan yang mengikat di bidang

kepegawaian, yaitu:

a. sasaran kerja pegawai;

b. pembuatan penilaian prestasi kerja pegawai; dan

c. penjatuhan hukuman disiplin.

(5) Perubahan status hukum pada aspek alokasi anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan

anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.

(6) Dalam hal kewenangan pejabat yang berhalangan tidak

dapat dilaksanakan oleh Plh., kewenangan tersebut

dilaksanakan oleh pejabat satu tingkat lebih tinggi dari

pejabat yang bersangkutan.

Pasal10

(1) Pegawaifpejabat yang ditunjuk sebagai Plh. tidak

mendapat tunjangan struktural padajabatan sebagai Plh.

(2) Pegawai/ pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. dengan

jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu)

bulan kalender, diberikan tunjangan kinerja dengan

ketentuan sebagai berikut:

a . pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung

yang merangkap sebagai Plh., menerima tunjangan

kinerja ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari

tunjangan kinerja dalam jabatan sebagai Plh. yang

dirangkapnya.

b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plh.

menerima tunjangan kinerja ditambah 20% (dua

- 9 -

puluh per seratus) dari tunjangan kinerja pada

jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang

berhalangan tetap dan/ atau berhalangan semen tara

yang merangkap sebagai Plh. menerima tunjangan

kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak

menenma tunjangan kinerja dalam jabatan

definitifnya.

d. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang

berhalangan tetap dan/ a tau berhalangan semen tara,

yang merangkap sebagai Plh. menerima tunjangan

kineija pada jabatan yang dirangkapnya.

(3) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran

tunjangan kinerja berikutnya.

(4) Plh. dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu)

bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran

tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Wewenang dan Hak Plt.

Pasalll

( 1) Pit. memiliki wewenang untuk melaksanakan sebagian

tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan

rutin yang menjadi wewenang jabatan Plt. nya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan Pit. meliputi:

a. menetapkan sasaran kerja pegawa1 dan penilaian

prestasi kerja;

b. menetapkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali

perpindahan antar instansi;

d. menetapkan surat penugasan pegawai; dan

e. melaksanakan tugas rutin lainnya, yang menjadi

tugas pokok dari pejabat yang berhalangan tetap.

- 10-

Pasal12

( 1) Pit. tidak berwenang mengambil keputusan dan/ atau

tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada

perubahan status hukum pada aspek organisasi,

kepegawaian, dan alokasi anggaran.

(2) Perubahan status hukum pada aspek organisasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan

perubahan struktur organisasi.

(3) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengangkatan;

b. pemindahan; dan

c. pemberhentian pegawai.

(4) Plt. tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau

menetapkan keputusan yang mengikat di bidang

kepegawaian, misalnya penjatuhan hukuman disiplin.

(5) Perubahan status hukum pada aspek alokasi anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan

anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.

(6) Dalam hal kewenangan pejabat yang berhalangan tidak

dapat dilaksanakan oleh Pit., kewenangan tersebut

dilaksanakan oleh pejabat setara atau satu tingkat lebih

tinggi dari pejabat yang bersangkutan, atau berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal13

(1) Pegawaifpejabat yang ditunjuk sebagai Pit. tidak

mendapat tunjangan struktural pada jabatan sebagai Pit.

(2) Pegawaijpejabatyang ditunjuk sebagai Pit. denganjangka

waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan

kalender, diberikan tunjangan kinerja dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung

yang merangkap sebagai Plt., menerima tunjangan

kinerja ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari

tunjangan kinerja dalam jabatan sebagai Plt. yang

dirangkapnya;

- 11 -

b . pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt.

menerima tunjangan kinerja ditambah 20% (dua

puluh per seratus) dari tunjangan kinerja pada

jabatan definitif a tau jabatan yang dirangkapnya.

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat defmitif yang

berhalangan tetap dan/ a tau berhalangan semen tara

yang merangkap sebagai Pit. menerima tunjangan

kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak

menenma tunjangan kinerja dalam jabatan

definitifnya.

d. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang

berhalangan tetap dan/ atau berhalangan semen tara,

yang merangkap sebagai Pit. menerima tunjangan

kinerja pada jabatan yang dirangkapnya.

(3) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran

tunjangan kinerja berikutnya.

(4) Pit. dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu)

bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran

tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

BABVI

PROSEDUR PENUNJUKAN PLT.

Bagian Kesatu

Syarat dan Ketentuan

Pasal14

Pegawaijpejabat dapat ditunjuk sebagai Pit. sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. memiliki kompetensi teknis dan kompetensi perilaku

sesuai dengan persyaratan yang diperlukan pada jabatan

struktural yang akan didudukinya;

b. memiliki pangkat/ golongan ruang paling kurang 2 (dua)

tingkat di bawah pangkat/ golongan ruang yang

- 12-

dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan

struktural;

c. penilaian prestasi kerja pegawai selama 2 (dua) tahun

terakhir paling kurang bemilai baik;

d . tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin/ tidak

dalam proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan

e. telah menduduki jabatan setingkat lebih rendah dari

jabatan Plt. selama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Tim Seleksi

Pasal15

(1) Seleksi sebagai Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) dilakukan oieh Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan untuk pengisian jabatan:

a. Pit. Eseion II;

b. Plt. Eselon III; dan

c. Pit. Eselon IV.

(2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Sekretaris Jenderal dengan susunan keanggotaan terdiri

atas:

a . Sekretaris Jenderal selaku Ketua;

b. Inspektur selaku W akil Ketua; dan

c . para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal

Ombudsman selaku Anggota.

(3) Seleksi dapat dibantu oleh Tim Sekretariat dan/ atau

Kepegawaian yang ditetapkan dengan surat tugas.

Pasal16

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas sebagai

berikut:

- 13-

a. melaksanakan Seleksi;

b. menetapkan hasil Seleksi; dan

c. mengajukan usul pejabatjpegawai yang akan diangkat

menjadi Plt. untuk ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang mengangkat Pit.

Pasal17

( 1) Tim Sekretariat dan/ a tau Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. meiaksanakan seleksi administrasi;

b. melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Tim

Seleksi;

c. merencanakan, menatausahakan dan

mempertanggung jawabkan keuangan;

d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya;

e. membantu persiapan dan pelaksanaan penilaian.

f. mempersiapkan materi peniiaian;

g. melaksanakan penilaian; dan

h. melaporkan hasil penilaian kepada Badan

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

(2) Keanggotaan Tim Sekretariat dan/ a tau Kepegawaian

harus berjumiah ganjil.

(3) Keanggotaan Tim Sekretariat danjatau Kepegawaian

paling sedikit terdiri atas Ketua, W akil Ketua dan Anggota.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengusulan

Pasall8

(1) Pengusulan Pegawai menjadi Pit. sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan secara

beljenjang oleh:

a. Kepala Biro yang membawahi Sumber Daya

Manusia dan Umum kepada Sekretaris Jenderal

untuk Pit. Jabatan Eselon II; dan

b. Pimpinan Unit Eselon II kepada Sekretaris Jenderal

- 14-

untuk Plt. Jabatan Eselon III dan Jabatan Eselon

IV.

(2) Pegawai yang berasal dari unit yang berbeda dapat

diusuikan untuk diangkat menjadi Pit. sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah unit penerima

terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pimpinan

unit asal.

Bagian Keempat

Penunjukan

Pasal19

( 1) Pegawai dapat ditunjuk menjadi Plt. sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila menduduki

jabatan struktural yang setara a tau satu tingkat di bawah

jabatan struktural Plt.

(2) Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (2) bukan

merupakan pejabat definitif sehingga pegawai yang

ditunjuk sebagai Pit.:

a. tidak dilantik dan diambil sumpahnya; dan

b . tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

(3) Penunjukan sebagai Plt. sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) pada jabatan struktural dituangkan

dalam Surat Perintah sesuai format Surat Perintah

sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(4) Pejabat yang berwenang menunjuk Pit. adalah:

a. Sekretaris Jenderal Ombudsman untuk Pit. jabatan

struktural Eselon II; dan

b. Pimpinan Unit Eselon II untuk Plt. jabatan

struktural Eselon III berdasarkan usulan yang

disampaikan oleh Pimpinan Unit Eselon II yang

membawahi Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasa120

Pit. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib

menandatangani:

- 15-

a. Pakta Integritas penunjukan sebagai Pit. sesuai format

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Sekretaris Jenderal ini; dan

b. Kontrak Kinetja Jabatan Pit. sesuai format sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal21

Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

diberhentikan dalam hal:

a . jabatan struktural tersebut telah terisi secara definitif;

b . dari hasil penilaian atasan langsung, Plt. tersebut tidak

kompeten;

c. tidak memenuhi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 huruf a;

d. mengundurkan diri;

e. tugas belajar Iebih dari 6 (enam) bulan;

f. cuti di Iuar tanggungan negara;

g. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani; atau

h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat

be rat.

BAB VII

PENGANGKATAN PLT. SEBAGAI PEJABAT DEFINITIF

Pasal22

(1) Plt. yang telah memenuhi persyaratan administrasi

sebagai pejabat definitif, dapat diusulkan untuk diangkat

dalam jabatan definitif dimaksud.

(2) Pengangkatan Plt. dalam jabatan definitif mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 16-

Pasal23

Jabatan struktural yang diisi Plt. harus diupayakan untuk

diisi Pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai

pejabat defmitif.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Pegawai yang telah

ditunjuk sebagai Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Plt.

dan berhak mendapat tunjangan kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) .

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 20 19

SEKRETARIS JENDERAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRCl.HUKUM, KERJA SAMA I; ,DAN O~G~ISASI,

I"" c:l ~ .. ~;:. ~

,; •'

Dwl 'crPTANINGSIH

NIP. 196310021990032003

- 17-

LAMPIRAN I

PERATURANSEKRETAIDSJENDERAL


NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN

ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA

TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA

HARlAN DI UNGKUNGAN OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

CONTOH 1.1 FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI KETUA OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA/WAKIL KETUA OMBUDSMAN

Mer mb.lrg

0.1sar

Kep.ld.1

Tembusan.

OVSI.JDSMA\1 REPuSLIK I'.~O~ESIA

SvRA- PERII•.:- AH

NO•.lOR

a brna b b.ll'i'l.l

I 2 3 dst

1 fl' e.a sJn;t_un CUgJs se~~~ Pelaau-u Tug3s aLl.J Pe!a; saf';~ha'"WI' ) p;idapba:an sarrpa dengan

1 3 dst

J.:h:UU. • 0 Juno .:015

KETVA Ofi' BUOSMAN REPUBLIK INDONESIA.

lt3nd3 tM g3n d3n cap <lonas l

NA.W\ LENGKAP

2 ..................... .... .

*) Sesuai penunjukan

}

}

Lambang Negara dan nama lernbaga yang telah dicetak

Penomoran berurutan dalam satutahun takwim

Memuat peraturan/alasan ditetapkannya surat perintah

ldentitas pejabat yang menerima Surat Perintah

Memuat substansi arahanyang diperintahkan

Kota sesuai alamat instansi dan tanggal

penandatangana

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

- 18-

CONTOH 1.2

FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI SEKRETARIS

JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BIRO

\lt<11rro.:n; a t a",\i:l

t> tal'!\\a

NOf.'OR

*) Sesuai Penunjukkan

SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SE-<R!:- ARIS .ENDER.:.!. ~;lA..A

e '\O •

Kop sural yang berupa logo Ombudsman Rl danalamat lenakao keria

Penomoran berurutan dalam satutahun takwim

Memuat peraturan/alasan ditetapkannya surat perintah

ldentitas pejabat yang menerima Surat Perintah

Memuat substansi arahanyang diperintahkan

Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanganan

Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

SEKRETARIS JENDERAL,


ttd.


- 19 -

LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL


NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA

ATAU PENGANGKATAN

PENUNJUKAN

PELAKSANA


HARlAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Say a yang bertandatangan di bawah int

Nama

PangkalfGolongan

Jabatan

Dalam rangka menjaoat sebagat Pelaksana Tugas (Pit ) .. (nama jabatan

dan unit organisasi Eselon 1). dengan mi menyatakan bahwa say a

1 Tetap melaksanakan tugas dan kewapban saya pada jabatan delinitif

sebagai .

. . . .. (nama jabatan dan umt orgamsasi Eselon I)

2 Dalam melaksanakan tugas sebagat Pelaksana Tugas:

a. T1dak melaku~:an praktek KKN;

b. Menjaga kerahasiaan,

c Dan seterusn1a (disesua1kan dengan karakteristik Jabatan dan kontrak

kineqa/IKU jabatan yang akan d1isi oleh Pit )

Apabi!a saya melanggar hal-hal yang Ielah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS

ini, saya bersedia dikenakan sanks1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan

Mengetahui

(peJabat yang menugaskan)

NIP

Yang Membuat Pernyalaan,

(pejabat Pelaksana Tugas)

NIP



ttd.


- 20-

LAMPIRAN III

PERATURANSEKRETAruSJENDERAL


NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN

ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA


HAmAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

CONTOH 1.1

FORMAT KONTRAK KINERJA UNTUK PLT. JABATAN ESELON II

NO Kode IKU pada Ombudsman

Republik Indonesia

1

2

.

dst;

Menyetujui

Pimpinan Unit Eselon I

Nama

NIP

KONTRAK KINERJA NAMA JABATAN

Uraian IKU Realisasi Realisasi Tahun Tahun

% %

% %

% %

% %

....... , tanggal

Jabatan Eselon II

Nama (Pit)

NIP

- 21 -

CONTOH 1.2

FORMAT KONTRAK KINERJA UNTUK PLT. JABATAN ESELON III

NO Kode IKU pada Ombudsman

Republik Indonesia

1

2

dst;

Menyetujui

Pimpinan Unit Eselon II

Nama

NIP

KONTRAK KINERJA NAMA JABATAN

Uraian IKU Realisasi Realisasi Tahun Tahun

% %

% %

% %

% %

....... , tanggal

Jabatan Eselon III

Nama (Pit}

NIP



ttd.


OMBUDSMAN · Berhalangan Sementara adalah keadaan suatu jabatan struktural yang terisi pejabat defmitif namum karena suatu hal pejabat yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas

Documents