Top Banner
HAKIM Ibrahim, yang mene- rima suap dari pengacara DL Sitorus, mendapatkan pengu- rangan hukuman dari lima ta- hun penjara menjadi tiga tahun kurungan serta dendanya dari Rp200 juta menjadi Rp150 juta oleh Mahkamah Agung. Anggota majelis hakim kasa- si MA Krisna Harahap saat dimintai konrmasi, kemarin, membenarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh hakim Ibrahim tersebut melalui kasasi, dika- bulkan. Menurutnya, hal ini dilaku- kan karena atas dasar kema- nusiaan. “Yang bersangkutan meng- alami gagal ginjal serius se- hingga harus menjalani cuci darah seminggu sekali,” ujar Krisna. Majelis kasasi yang meme- riksa perkara hakim Ibrahim ini terdiri dari Mansyur Kartayasa, Krisna Harahap, Moegihardjo, Sophian Marthabaya, dan Mu- hammad Asikin. Ibrahim yang menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, pada 30 Maret 2010, tertangkap tangan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima uang suap sebesar Rp300 juta. Uang suap tersebut berasal dari pengacara Adner Sinaga yang sedang menangani perka- ra tanah pengusaha DL Sitorus yang berlokasi di daerah Ceng- kareng, Jakarta Barat. Tanah itu dalam status sengketa dengan Pemerintah Provinsi DKI Ja- karta. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor memvonis hakim Ibra- him dengan hukuman enam tahun penjara, kemudian di tingkat banding menjadi lima tahun penjara. Pada kesempatan terpisah, praktisi hukum Frans Hendra Winarta menilai seharusnya pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Bila itu dilaku- kan, pemerintah telah melang- gar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan mungkin dapat menimbulkan contempt of court atau penghi- naan terhadap proses pengadil- an. “Dalam Undang-Undang Tipikor merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Untuk itu, harus diperlakukan secara luar biasa juga. Korup- tor harus mendapat hukuman lebih dari 10 tahun. Terpidana juga tidak boleh mendapatkan bebas bersyarat,” ujar Frans di Jakarta, kemarin. Kasus korupsi, menurut ang- gota Komisi Hukum Nasional itu, menimbulkan efek masif bagi masyarakat. Pasalnya, kasus korupsi menyedot dana yang sudah ada di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (CC/Ant/*/P-3) Hukuman Hakim Terima Suap Didiskon FIDEL ALI PERMANA S IDANG Kode Etik dan Profesi Polri memutus- kan mantan Direktur Tindak Pidana Ekono- mi Khusus Brigjen Edmon Ilyas tidak boleh lagi menjalankan tugas di lingkungan reserse. Edmon dianggap lalai karena tidak mampu mengontrol pe- meriksaan kasus maa pajak Gayus HP Tambunan. “Dalam pembacaan putusan tadi terungkap bahwa selaku atasan penyidik dinyatakan melakukan perbuatan terce- la dengan tidak mengontrol proses penyidikan oleh jajaran Direktorat II Ekonomi Khusus, khususnya penyidik kasus Gayus Tambunan,” ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, kemarin. Atas keputusan sidang itu, lanjut Boy, Edmon juga diha- ruskan meminta maaf kepada institusi kepolisian. Kendati, permintaan maaf tersebut su- dah langsung dinyatakan Ed- mon di depan majelis sidang kode etik yang dipimpin Irjen Bambang Suparno. Meski demikian, sidang yang berlangsung tertutup itu, menurut Boy, tidak mem- buka ada motif apa di balik keacuhan Edmon pada kasus itu. Pasalnya, Edmon dianggap tidak tahu-menahu soal permainan bawahannya dalam kasus Gayus. Penyidikan kasus Gayus tersebut memang sarat dengan aroma mafia hukum. Penyi- dikan yang di pimpin man- tan Kanit Pajak dan Asuransi Kombes Pambudi Pamungkas kerap memeriksa saksi dan tersangka di luar kantor, baik di hotel, di kafe, bahkan di mal. Namun, menurut majelis sidang kode etik, Edmon tidak tahu-menahu hal itu. Staf ahli Kapolri Sampai dengan turunnya surat telegram Kapolri untuk mutasi, Edmon masih men- duduki jabatan sebagai Staf Ahli Kapolri. Masih ada dua nama perwira Polri lainnya yang belum mendapat putusan sidang kode etik, yaitu man- tan Kanit Money Laundering Kombes Eko Budi Sampurno dan mantan Direktur II Ekono- mi Khusus pengganti Edmon, Brigjen Raja Erizman. Saat dimintai tanggapan soal itu, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Novel Ali menilai keputusan Sidang Kode Etik dan Profesi Polri terhadap Brigjen Edmon Ilyas merupakan hal yang wajar. Novel menguraikan, dengan diputuskannya Edmon tidak boleh aktif di reserse maka akan menjadi pembelajaran bagi anggota reserse yang lain agar tidak mengikuti jejak Edmon. Sementara terpilihnya Komjen Nanan Soekarna se- bagai wakil Kapolri seakan menjadi angin segar bagi Korps Bhayangkara. Betapa tidak, sosok Kapolri Jenderal Timur Pradopo dikenal pendiam, sedangkan Nanan lebih berani. Di sisi lain, Nanan pun akan membayangi posisi Timur de- ngan segala kelebihannya. “Saya harap pemilihan ini merupakan hasil kompromi yang kuat. Ada beberapa kekurangan dari Timur dan menjadi kelebihan Nanan,” kata anggota Indonesia Police Watch (IPW) Jhonson Pan- jaitan kepada Media Indonesia, kemarin. (*/FD/P-3) [email protected] Atasan para penyidik kasus mafia pajak Gayus Tambunan belum diganjar hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. 4 P OLKAM SELASA, 1 MARET 2011 | MEDIA INDONESIA UNTUK tahun anggaran 2011, tinggal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang be- lum mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae- rah (APBD). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, ke- marin, menjelaskan 28 provinsi telah mengesahkan APBD sebelum Januari 2011 dan 3 provinsi mengesahkan pada Januari. Hanya Aceh yang be- lum mengesahkan. Gawaman mengatakan itu saat menjawab pertanyaan tertulis dari Komite IV DPD mengenai mekanisme penge- sahan APBD. Rapat kerja (raker) dipimpin Ketua Komite IV DPD John Pieris didampingi R Ella MG Komala dan Abdul Gafar Us- man. Raker yang juga dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo itu mem- bahas tindak lanjut aspira- si masyarakat menyangkut keuangan negara/daerah. Menurut Mendagri, jumlah provinsi yang mengesahkan APBD sebelum Februari tahun ini lebih banyak ketimbang sebelumnya. Pada 2010, hanya 20 provinsi yang mengesah- kan APBD hingga Desem- ber, 8 provinsi pada Januari, 2 provinsi pada Februari, 2 provinsi pada Maret, dan 1 provinsi pada April. Komite IV DPD menganggap mekanisme pengesahan APBD provinsi yang harus diperiksa Mendagri terlebih dahulu se- bagai bentuk sentralistis yang mengurangi peran DPRD seba- gai representasi masyarakat. Ia menegaskan keterlibatan Mendagri dalam pengesahan APBD bukan untuk pemerik- saan, melainkan untuk meng- evaluasi. Anggota DPD dari Aceh Ah- mad Farhan Hamid mena- nyakan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD atau menetapkan APBD setelah tahun anggaran yang baru. “Menkeu yang dulu berjanji akan memenalti jika terlambat. Saya dukung rencana pembe- rian sanksi itu,” katanya. Di sisi lain, anggota DPD dari Sulawesi Selatan Bahar Ngitung dari Sulawesi Sela- tan menanyakan reward un- tuk daerah yang menetapkan APBD sebelum tahun anggaran yang baru. (Ant/P-1) Tinggal Aceh belum Sahkan APBD ASPIRASI DAERAH: Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) dan Menkeu Agus Martowardojo menyimak pertanyaan anggota Komite IV DPD saat rapat kerja di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Raker membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. DISKON HUKUMAN: Terdakwa hakim PTUN Ibrahim meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/6/2010). Mahkamah Agung memberikan diskon hukuman penjara kepada Ibrahim menjadi tiga tahun, kemarin. MI/SUSANTO ANTARA/ANDIKA WAHYU Sidang Etik Polisi Gagal Temukan Motif Edmon
1

OLKAM - ftp.unpad.ac.id · Sebelumnya, Pengadilan Tipikor memvonis hakim Ibra-him dengan hukuman enam tahun penjara, kemudian di tingkat banding menjadi lima tahun penjara. Pada kesempatan

May 11, 2019

Download

Documents

trinhdat
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: OLKAM - ftp.unpad.ac.id · Sebelumnya, Pengadilan Tipikor memvonis hakim Ibra-him dengan hukuman enam tahun penjara, kemudian di tingkat banding menjadi lima tahun penjara. Pada kesempatan

HAKIM Ibrahim, yang mene-rima suap dari pengacara DL Sitorus, mendapatkan pengu-rangan hukuman dari lima ta-hun penjara menjadi tiga tahun kurungan serta dendanya dari Rp200 juta menjadi Rp150 juta oleh Mahkamah Agung.

Anggota majelis hakim kasa-si MA Krisna Harahap saat dimintai konfi rmasi, kemarin, membenarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh hakim Ibrahim tersebut melalui kasasi, dika-bulkan.

Menurutnya, hal ini dilaku-kan karena atas dasar kema-nusiaan.

“Yang bersangkutan meng-alami gagal ginjal serius se-hingga harus menjalani cuci darah seminggu sekali,” ujar Krisna.

Majelis kasasi yang meme-

riksa perkara hakim Ibrahim ini terdiri dari Mansyur Kartayasa, Krisna Harahap, Moegihardjo, Sophian Marthabaya, dan Mu-hammad Asikin.

Ibrahim yang menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, pada 30 Maret 2010, tertangkap tangan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima uang suap sebesar Rp300 juta.

Uang suap tersebut berasal dari pengacara Adner Sinaga yang sedang menangani perka-ra tanah pengusaha DL Sitorus yang berlokasi di daerah Ceng-kareng, Jakarta Barat. Tanah itu dalam status sengketa dengan Pemerintah Provinsi DKI Ja-karta.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor memvonis hakim Ibra-him dengan hukuman enam

tahun penjara, kemudian di tingkat banding menjadi lima tahun penjara.

Pada kesempatan terpisah,

praktisi hukum Frans Hendra Winarta menilai seharusnya pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi para pelaku tindak

pidana korupsi. Bila itu dilaku-kan, pemerintah telah melang-gar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan mungkin dapat menimbulkan contempt of court atau penghi-naan terhadap proses pengadil-an. “Dalam Undang-Undang Tipikor merupakan extraordinary crime atau kejahat an luar biasa. Untuk itu, harus diperlakukan secara luar biasa juga. Korup-tor harus mendapat hukuman lebih dari 10 tahun. Terpidana juga tidak boleh mendapatkan bebas bersyarat,” ujar Frans di Jakarta, kemarin.

Kasus korupsi, menurut ang-gota Komisi Hukum Nasional itu, menimbulkan efek masif bagi masyarakat. Pasalnya, kasus korupsi menyedot dana yang sudah ada di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (CC/Ant/*/P-3)

Hukuman Hakim Terima Suap Didiskon

FIDEL ALI PERMANA

SIDANG Kode Etik dan Profesi Polri memutus-kan mantan Direktur Tindak Pidana Ekono-

mi Khusus Brigjen Edmon Ilyas tidak boleh lagi menjalankan tugas di lingkungan reserse. Edmon dianggap lalai karena tidak mampu mengontrol pe-meriksaan kasus mafi a pajak Gayus HP Tambunan.

“Dalam pembacaan putusan tadi terungkap bahwa selaku atasan penyidik dinyatakan melakukan perbuatan terce-la dengan tidak mengontrol proses penyidikan oleh jajaran Direktorat II Ekonomi Khusus, khususnya penyidik kasus Gayus Tambunan,” ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, kemarin.

Atas keputusan sidang itu, lanjut Boy, Edmon juga diha-ruskan meminta maaf kepada institusi kepolisian. Kendati, permintaan maaf tersebut su-dah langsung dinyatakan Ed-mon di depan majelis sidang kode etik yang dipimpin Irjen Bambang Suparno.

Meski demikian, sidang yang berlangsung tertutup itu, menurut Boy, tidak mem-buka ada motif apa di balik keacuh an Edmon pada kasus

itu. Pasalnya, Edmon dianggap tidak tahu-menahu soal permainan bawahannya dalam kasus Gayus.

Penyidikan kasus Gayus tersebut memang sarat deng an aroma mafia hukum. Penyi-dikan yang di pimpin man-tan Kanit Pajak dan Asuransi Kombes Pambudi Pamungkas kerap memeriksa saksi dan tersangka di luar kantor, baik di hotel, di kafe, bahkan di mal. Namun, menurut majelis sidang kode etik, Edmon tidak tahu-menahu hal itu.

Staf ahli Kapolri

Sampai dengan turunnya surat telegram Kapolri untuk mutasi, Edmon masih men-duduki jabatan sebagai Staf Ahli Kapolri. Masih ada dua nama perwira Polri lainnya yang belum mendapat putusan sidang kode etik, yaitu man-tan Kanit Money Laundering Kombes Eko Budi Sampurno dan mantan Direktur II Ekono-mi Khusus pengganti Edmon, Brigjen Raja Erizman.

Saat dimintai tanggapan soal itu, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Novel

Ali menilai keputusan Sidang Kode Etik dan Profesi Polri terhadap Brigjen Edmon Ilyas merupakan hal yang wajar.

Novel menguraikan, dengan diputuskannya Edmon tidak boleh aktif di reserse maka akan menjadi pembelajaran bagi anggota reserse yang lain agar tidak mengikuti jejak Edmon.

Sementara t e rp i l ihnya Komjen Nanan Soekarna se-bagai wakil Kapolri seakan menjadi angin segar bagi Korps Bhayangkara. Betapa tidak, sosok Kapolri Jenderal Timur Pradopo dikenal pendiam, sedangkan Nanan lebih berani. Di sisi lain, Nanan pun akan membayangi posisi Timur de-ngan segala kelebihannya.

“Saya harap pemilihan ini merupakan hasil kompromi yang kuat. Ada beberapa kekurangan dari Timur dan menjadi kelebihan Nanan,” kata anggota Indonesia Police Watch (IPW) Jhonson Pan-jaitan kepada Media Indonesia, kemarin. (*/FD/P-3)

[email protected]

Atasan para penyidik kasus mafia pajak Gayus Tambunan belum diganjar hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

4 POLKAM SELASA, 1 MARET 2011 | MEDIA INDONESIA

UNTUK tahun anggaran 2011, tinggal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang be-lum mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-rah (APBD).

Menter i Dalam Neger i (Mendagri) Gamawan Fauzi di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, ke-marin, menjelaskan 28 provinsi telah mengesahkan APBD sebelum Januari 2011 dan 3 provinsi mengesahkan pada Januari. Hanya Aceh yang be-lum mengesahkan.

Gawaman mengatakan itu saat menjawab pertanyaan

tertulis dari Komite IV DPD mengenai mekanisme penge-sahan APBD.

Rapat kerja (raker) dipim pin Ketua Komite IV DPD John Pieris didampingi R Ella MG Komala dan Abdul Gafar Us-man.

Raker yang juga dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo itu mem-bahas tindak lanjut aspira-si masyarakat menyangkut keuangan negara/daerah.

Menurut Mendagri, jumlah provinsi yang mengesahkan APBD sebelum Februari tahun ini lebih banyak ketimbang

sebelumnya. Pada 2010, hanya 20 provinsi yang mengesah-kan APBD hingga Desem-ber, 8 provinsi pada Januari, 2 provinsi pada Februari, 2 provinsi pada Maret, dan 1 provinsi pada April.

Komite IV DPD menganggap mekanisme pengesahan APBD provinsi yang harus diperiksa Mendagri terlebih dahulu se-bagai bentuk sentralistis yang mengurangi peran DPRD seba-gai representasi masyarakat.

Ia menegaskan keterlibatan Mendagri dalam pengesahan APBD bukan untuk pemerik-saan, melainkan untuk meng-

evaluasi. Anggota DPD dari Aceh Ah-

mad Farhan Hamid mena-nyakan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD atau menetapkan APBD setelah tahun anggaran yang baru.

“Menkeu yang dulu berjanji akan memenalti jika terlambat. Saya dukung rencana pembe-rian sanksi itu,” katanya.

Di sisi lain, anggota DPD dari Sulawesi Selatan Bahar Ngitung dari Sulawesi Sela-tan menanyakan reward un-tuk daerah yang menetapkan APBD sebelum tahun anggaran yang baru. (Ant/P-1)

Tinggal Aceh belum Sahkan APBD

ASPIRASI DAERAH: Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) dan Menkeu Agus Martowardojo menyimak pertanyaan anggota Komite IV DPD saat rapat kerja di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Raker membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

DISKON HUKUMAN: Terdakwa hakim PTUN Ibrahim meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/6/2010). Mahkamah Agung memberikan diskon hukuman penjara kepada Ibrahim menjadi tiga tahun, kemarin.

MI/SUSANTO

ANTARA/ANDIKA WAHYU

Sidang Etik Polisi Gagal Temukan

Motif Edmon