Oleh Farida Khuriyati Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bogorbbp2tp.litbang.pertanian.go.id/images... · kepentingan lainnyasebagai arah dan pengendali dalam ... Tujuan memuat pernyataan

OlehFarida KhuriyatiDinas Ketahanan Pangan Kab. Bogor

Permentan nomor : 47/Permentan/SM.010/9 /2016 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

DASAR HUKUM

UU No.16 Th 2006 tentang SP3K

Pasal 231) Programa penyuluhan dimaksudkan untuk

memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.

2) Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentangSistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, danKehutanan, mengamanatkan:

Pasal 25Ketentuan mengenai pedoman penyusunan programapenyuluhan diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 26

1) Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerjatahunan berdasarkan programa penyuluhan.

2) Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman padaprograma penyuluhan sebagaimana dimaksud dalamPasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

Lanjutan Pasal 263) Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan

pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja danmetode yang disesuaikan dengan kebutuhan sertakondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjadan metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturanmenteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 321) Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif

dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yangmemadai untuk memenuhi biaya penyuluhan.

Programa Penyuluhan Pertanian Nasional,Propinsi dan Kabupaten/Kota adalahProgram penyelenggaraan Penyuluhan PertanianPemerintah, pem prop. dan kab./kota yangdisusun secara sistematis dengan memperhatikanaspirasi pelut dan pelus , serta pemangkukepentingan lainnya sebagai arah dan pengendalidalam pencapaian penyelenggaraan PenyuluhanPertanian.

PENGERTIAN/ Permentan No. 47 tahun 2016

Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah

perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelut dan pelus, serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan

Prinsip-Prinsip Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

1. Partisipatif2. Bermanfaat3. Terpadu4. Sinergi5. Transparan6. Demokratis7. Bertanggung gugat8. S M A R T9. A B C D

Tim Penyusun Programa ProvinsiKetua :

Pejabat struktural pada unit kerja yang melaksanakan tugas bidang program Penyuluhan pertanian di provinsi.

Sekretaris :Koordinator Penyuluh Pertanian Provinsi.

Anggota :1. Pejabat Struktural Yang melaksanakan tugas bidang

kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di provinsi;

2. Kelompok Penyuluh Pertanian pada Dinas Provinsi dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP);

3. Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Di provinsi.

Tugas Tim Penyusun Programa1. Melakukan analisis keadaan2. Melaksanakan evaluasi programa ( T-1) 3. Menyiapkan Rembugtani Desa/ Mimbar sarasehan 4. Menyiapkan usulan indikatif dan kualitatif PPP

(sarana prasarana dan pengaturan) sbg bahan dalam musrenbang dlm bentuk daftar usulan kegiatan + KAK

5. Menyiapkan pertemuan penyusunan PPP6. Melaksanakan penyusunan PPP7. Melaporkan pelaksanaan penyusunan PPP

UNSUR-UNSUR PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

A. KEADAANKeadaan berisikan data dan informasi:

Keadaan menggambarkan :1. Potensi,Produktivitas dan produksi

komoditas pertanian strategis nasionaldan komoditas unggulan

2. Perilaku dan non perilaku Pelut dan Pelusdalam usahatani

3. Dukungan sistem penyelenggaraanpenyuluhan pertanian dan lingkunganusahatani.

B. TUJUAN

Tujuan memuat pernyataan mengenai perubahanyang akan dicapai dalam kurun waktu setahun:

a. Perilaku dan non perilaku pelut dan pelus dalam usahatani

b. Dukungan penyelenggaraan penyuluhan pertanian

c. Upaya menciptakan lingkungan usahatani yang kondusifnasional dan komoditas unggulan lainnya

Prinsip Rumusan TujuanS Spesific (khas)M Measurable (dapat diukur)A Actionary (dapat dilakukan)R Realistic(realistis)T Time Frame(memiliki batasan waktu )

Prinsip lain yang dapat digunakan :A. Audience (khalayak sasaran)B. Behaviour (perubahan perilaku yang

dikehendaki)C. Condition (kondisi yang akan dicapai)D. Degree (derajat kondisi yang akan dicapai)

C. PERMASALAHANMasalah merupakan faktor-faktor yangdapat menyebabkan tidak tercapainyatujuan.

1. Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktoryang berkaitan dengan tingkat adopsipelaku utama dan pelaku usaha terhadappenerapan suatu inovasi, misalnya belumyakin, belum tahu, belum mampu.

2. Faktor yang bersifat non perilaku

yaitu faktor yang berkaitan denganketersediaan dan kondisi sarana danprasarana, misal ketersediaan pupuk,

benih/bibit atau modal

a. Apakah masalah tersebut menyangkutmayoritas Pelaku utama dan Pelaku usaha

b. Apakah erat kaitannya dengan potensi usaha,produktivitas, lingkungan usaha, perilaku,kebutuhan, efektivitas dan efisiensi usaha.

c. Apakah tersedia kemudahan : biaya, tenaga,teknologi /inovasi untuk pemecahan masalah

Dari banyaknya permasalahan, perludibuatkan pemeringkatan masalah

dengan mempertimbangkan :

D. RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan menggambarkan apa yang dilakukanuntuk mencapai tujuan (bagaimana caranya, siapa yangmelakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapabiayanya dan apa hasil yang akan dicapai

Pertimbangan pencapaian rencanakegiatan :

1. Tingkat kemampuan (PSK) pelut dan pelus2. Ketersediaan teknologi, sarana/prasarana serta

sumber daya lainnya3. Tingkat kemampuan penyuluh pertanian4. Situasi lingkungan fisik, sosial budaya5. Biaya yang tersedia

TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAMA

Penetapan Tujuan

Perumusan Keadaan

Penetapan Masalah

Penetapan Rencana Kegiatan

Pengesahan Programa

Format 1

Format 2

Format 3

Format 4

Format 5

Penetapan Rencana Kegiatan tk nasional/Propinsi/Kabupaten/kota

Dilakukan dengan mengisi matriks rencana kegiatan penyuluhan dalam mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis Nasional dan komoditas unggulan yang meliputi:

1. Pemetaan dan penguatan kelembagaan (BPP) di kec sebagai POSKO Program dan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan di Kecamatan.

2. Penataan dan penetapan kebutuhan ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

3. Peningkatan kompetensi ketenagaan penyuluhan pertanian.4. Fasilitasi penyediaan prasaran, sarana dan pembiayaan

penyuluhan.5. Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian 6.

Penguatan kemampuan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

Alur Penyusunan Programa Provinsi

MENYUSUN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

(Outline)

BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Maksud dan Tujuan

BAB II. KONDISI UMUM2.1. Kinerja Pembangunan Pertanian2.2. Pelaksanaan Pembangunan Pertanian2.3. Sasaran Pembangunan Pertanian2.4. Sumber daya Penyuluhan Pertanian

BAB III. EVALUASI PENYULUHAN PERTANIAN 20173.1. Kelembagaan3.2. Ketenagaan3.3. Penyelenggaraan3.4. Sarana Prasarana3.5. Program dan Pembiayaan3.6. Permasalahan

BAB IV. KEBIJAKAN DAN AKSI PROGRAM PENYULUHANPERTANIAN4.1. Kebijakan4.2. Strategi

BAB V. RENCANA PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN20185.1. Penyusunan Program5.2. Evaluasi5.3. Kelembagaan5.4. Ketenagaan5.5. Penyelengaraaan

BAB VI. PENUTUPLAMPIRAN

Berdasarkan Permentan Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016

RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH (RKTP) adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh

penyuluh berdasarkan programa penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal hal yang

dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelut dan pelus

No Tujuan Masalah Sasaran Kegiatan

Materi Metode Volume Lokasi Waktu Biaya Sumber biaya

Penanggung

jawabPelaksana ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Format 2. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh PertanianNasional/Propinsi/Kabupaten/Kota

Nama Penyuluh : …………………………………………Wilayah Binaan :…………………………………………

No Keadaan Tujuan Masalah sasaran Materi Metode ……

1 2 3 4 12 13 ……

A

B

C

1. (Komoditas)Jagung- Produksi jagung

belum optimal karena belum semua petani menggunakan benih unggul

Sosial- Kemampuan

kelompoktani dalam merencanakan kebutuhan sarana produksi masih rendah

Ekonomi- Pengadaan sarana

produksi dilakukan masing-masing petani

Meningkatkanpenggunaan benihunggul dari 80% menjadi 85 %

Meningkatkankemampuankelompoktani dalammerencanakankebutuhan saranaproduksidari 50% menjadi 55%- Untuk menjamin

ketersediaansarana produksi

- Untukmendapatkansarana produksi

- Penggunaan varietasunggul baru 80%

- Benih unggul susahdidapatkan dan bilaada harganya mahal

- Kemampuan keltandalam menyusunRDK dan RDKK baru 50%

- Pengadaan pupukharus dituangkandalam RDKK

- Kemampuan/ dinamika kelompokrendah

- Belum dibentukseksi-seksi (saranaproduksi)

Penggunaanbibit ungguljagung

Membuatperencanaankelompokdalam bentukRDK/RDKK

Membentukseksi-seksidalamkelompoktani(si. Saranaproduksi)

Demonstrasi hasil

Pelatihanpenguruskelompok

Benah kelompok

Format 3 ( contoh)MATRIKS RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN

DI KECAMATAN/ DESATAHUN : …………….