1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Oleh: DR. Syarief Hasan, MM. MBA. Menteri Negara Koperasi dan UKM Pada Rapimnas Kadin Yogyakarta, 3 – 4 Oktober 2012 1,09% 0,08% 98,82% 0,01% 4,952 ribu unit 44,280 ribu unit 602,195 ribu unit 54,559 juta unit MIKRO Asset s.d. Rp 50 JT Omset/th s.d. Rp 300 JT UM Asset > Rp 500 JT s.d. Rp 10 M Omset/th > Rp 2,5 M s.d. 50 M UB Asset lebih dari Rp 10 M Omset/th lebih dari Rp 50 M UK Asset > Rp 50 JT s.d. Rp 500 JT Omset/th > Rp 300 juta s.d. Rp 2,5 M Jumlah UMKM 55,206 juta unit atau 99,99% dari total pelaku usaha (55,211 juta unit) dan memberikan kontribusi: PDB: Rp 4.303,57 T (57,94%) Ekspor Non Migas: Rp 202,97 T (16,01%) Tenaga Kerja : 101,722 juta orang (97,24%) Sumber: BPS dan Sekretariat Kementerian KUKM 2011 Investasi : Rp 830,9 T (52,33%) UM UK UB UMI UMKM DALAM STRUKTUR PEREKONOMIAN NASIONAL 1
9
Embed
Oleh: DR. Syarief Hasan, MM. MBA. Menteri Negara Koperasi ...image.kadin-indonesia.or.id/images/file/file201210121055061.pdf · KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Oleh: DR. Syarief Hasan, MM. MBA.
Menteri Negara Koperasi dan UKM
Pada Rapimnas Kadin
Yogyakarta, 3 – 4 Oktober 2012
1,09%
0,08%
98,82%
0,01%4,952 ribu unit
44,280 ribu unit
602,195 ribu unit54,559 juta unit
MIKRO Asset s.d. Rp 50 JTOmset/th s.d. Rp 300 JT
UMAsset > Rp 500 JT s.d. Rp 10 M Omset/th > Rp 2,5 M s.d. 50 M
UBAsset lebih dari Rp 10 MOmset/th lebih dari Rp 50 M
UK Asset > Rp 50 JT s.d. Rp 500 JTOmset/th > Rp 300 juta s.d. Rp 2,5 M
Jumlah UMKM 55,206 juta unit atau 99,99% dari total pelaku usaha (55,211 juta unit) dan memberikankontribusi:
PDB:Rp 4.303,57 T(57,94%)
Ekspor Non Migas: Rp 202,97 T(16,01%)
Tenaga Kerja :101,722 juta orang (97,24%)
Sumber: BPS dan Sekretariat Kementerian KUKM 2011
Investasi : Rp 830,9 T(52,33%)
UM
UK
UB
UMI
UMKM DALAM STRUKTUR PEREKONOMIAN NASIONAL
1
2
2009 2010 2011 MEI 2012
JUMLAH KOPERASI DAN ANGGOTA KOPERASI
TAHUN 2009 – MEI 2012
Pertumbuhan Koperasi 6,72% per tahun
2
29
.24
0.2
71
17
0.4
11
30
.46
1.1
21
17
7.4
82
30
.84
9.9
13
18
8.1
81
33
.68
7.4
17
19
2.4
43
Jumlah Koperasi (UNIT) Jumlah Anggota Koperasi (ORANG)
SEBARAN JUMLAH KOPERASI (UNIT)
MEI 2012
Aceh 7.079 Jabar 23.848 Kaltim 5.338
Sumut 10.879 Jateng 26.604 Sulut 5.766
Sumbar 3.703 DIY 2.466 Sulteng 1.985
Riau 5.071 Jatim 29.150 Sulsel 8.044
Jambi 3.401 Banten 6.056 Sultra 3.147
Sumsel 5.122 Bali 4.407 Gorontalo 997
Bengkulu 1.834 NTB 3.512 Sulbar 741
Lampung 3.727 NTT 2.340 Maluku 2.818
Babel 948 Kalbar 4.266 Papua 2.483
Kepri 1.850 Kalteng 2.746 Malut 1.294
DKI Jakarta 7.663 Kalsel 2.406 Papbar 903
3
TOTAL KOPERASI : 192.443
3
PERSENTASE SEBARAN KOPERASI
BERDASARKAN JENIS KOPERASI
TAHUN 2012
4
17.98%
1.24%
75.68%
0.56%
4.53%
Produsen
Pemasaran
Konsumen
Jasa
Simpan Pinjam
STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM
5
1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif
2. Peningkatan akses sumberdaya produktif
5. Penguatan kelembagaan koperasi
4. Peningkatan daya saing SDM
3. Pengembangan jaringan pemasaran produk
4
1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif
Peninjauan kembali (review) terhadap Perda yang menghambatPemberdayaan KUMKM;
Penyiapan perangkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah danperaturan pelaksanaan lainnya;
Penyederhanaanproses dan prosedur pendirian koperasi.
2. Peningkatan akses KUMKM kepada sumberdaya produktif
Pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line terutama bagikomoditas unggulan berdaya saing tinggi;
Penguatan kompetensi konsultan pendamping KUMKM; Penguatan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif, termasuk perluasan
jangkauan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
6
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM
Arah kebijakan: Untuk mewujudkan pemberdayaan KUMKM yang lebihkoordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran lembaga-lembagaswasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerahyangmendukungpemberdayaanKUMKM, antara lain melalui:
Arah kebijakan: Untuk peningkatan akses KUMKM kepada sumberdayaproduktif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha KUMKM, antaralain melalui:
3. Pengembangan jaringan pemasaran produk
Standarisasi dan mutu produk Revitalisasi pasar tradisional Pameran dan promosi produk KUMKM dalam dan luar negeri
4. Peningkatan daya saing SDM
Penanamanmental dan semangatwirausaha; Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan (managerial
skill dan technical skill); Pengembangan kewirausahaan khususnya di kalangan generasi muda.
5. Penguatan kelembagaan koperasi
Pencanangan dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi(GEMASKOP);
Revitalisasi koperasi khususnya KUD; Peningkatan kualitas dan kelembagaan organisasi koperasi.
7
LANJUTAN
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM
Arah kebijakan: Untuk pengembangan produk KUMKM yangberkualitas, inovatif dan kreatif yang berdaya saing di pasar domestikmaupunmancanegara,antara lain melalui :
Arah kebijakan: Untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas KUMKMdan meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung polapengembangankewirausahaanyang tersistem, antara lain melalui:
Arah kebijakan: Untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuainilai, jati diri, prinsip, dan asas koperasi; serta peningkatan peran koperasidan memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatankesejahteraananggota,antara lain melalui:
JUMLAH I 2.211,0 26.232 3,697.5 48,504 2.271,0 30.351 8.179,6 105.121
PERKEMBANGAN REALISASI KUR OLEH BANK BPD POSISI 14 SEPTEMBER 2012
CATATAN :Jumlah 1 : BPD pelaksana sejak Tahun 2010
11
7
NO BPDTAHUN 2010 TAHUN 2011 THUN 2012 JUMLAH
RP. M DEB RP. M DEB RP. M DEB RP. M DEB
14 KALTIM 67,4 765 67,4 765
15 ACEH 5,8 60,0 5,8 60,0
16 SUMUT 39,1 288 39,1 288
17 RIAUKEPRI 7,8 54 7,8 54
18 SUMSELBABEL 11,9 149 11,9 149
19 JAMBI - - - -
20 BENGKULU 0,8 8 0,8 8
21 LAMPUNG 16,64 201 16,64 201
22 BALI 34,7 415 34,7 415
23 NTT 2,4 3 2,4 3
24 SULSELBAR 0,4 5 0,4 5
25 SULTENG 1,7 28 1,7 28
26 SULTRA 6,3 49 6,3 49
JUMLAH 2 194,7 2.025 194,7 2.025
TOTAL BPD2.211,0 26.232 3,697.5 48,504 2.465,8 32.376 8.374,4 107.146
CATATAN :Jumlah 2 : BPD Pelaksana sejak Tahun 2012
PERKEMBANGAN REALISASI KUR OLEH BANK BPD POSISI 14 SEPTEMBER 2012
LANJUTAN
12
1. Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dicanangkan olehPresiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 2Februari 2011.
2. GKN dimaksudkan untuk memotivasi dan memobilisasimasyarakat untuk berwirausaha secara kreatif dan inovatif danberdaya saing.
3. GKN sudah direplikasi di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalambentuk kegiatan pelatihan kewirausahaan, expokewirausahaan, expo pendidikan, dan magang. Dampak dalamkurun setahun terakhir, telah terjadi peningkatan rasiokewirausahaan di Indonesia dari 592.467 (0,24 %) tahun 2009menjadi 3,7 juta (1,56 %) tahun 2011 (Data MenkoPerekonomian, 2012).
4. Meningkatnya jumlah wirausaha, akan berbanding lurus denganpeningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinansecara signifikan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraanrakyat.
GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
13
8
1. Penerapan teknologi informasi, termasuk IT Clouduntuk meningkatkan efektivitas dan efisiensipemberdayaan KUMKM.
2. Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi, danmengembangkan aplikasi model bisnis yangsederhana, dapat dilaksanakan dan berpotensiuntuk dikembangkan. Piranti lunak ini dapat diaksessecara online di www.sentrakukm.com danwww.bi.go.id, kepada KUMKM diperkenalkanberbagai Lending Model, termasuk teknikpembuatan business plan dan proposal usaha, dankiat mengakses ke lembaga keuangan.
14
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Program pendampingan bisnis KUMKM bekerjasama dengan asosiasi duniausaha, perguruan tinggi, termasuk asosiasi konsultan bisnis (Asosiasi BDSIndonesia dan Asosiasi KKMB Indonesia).1. Pendampingandan coaching bisnis untuk KUMKM dimaksudkan untuk : Memberikan bimbingan langsung kepada KUMKM dalam bidang
produksi, distribusi dan pemasaran. Memberikan layanan pendampingan kepada KUMKM dalam
berhubungan dengan pihak luar (Perbankan, Lembaga Donor, InstansiPemerintah/BUMN/BUMS).
2. Sebagai upaya mensinergikan potensi dan sumberdaya yang tersedia dariseluruh stakeholder KUMKM, maka pada tahun 2013 akan difasilitasipembangunan 15 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), yangmenyediakan layanan:a. Konsultan bisnis KUMKM;b. Pendamping/mentor bisnis;c. Fasilitasi akses pembiayaan;d. Fasilitasi pemasaran dan promosi;e. Training Center;f. Pengembangan jaringan usaha;g. Layanan pustaka entrepreneur.
BDS: Business Development ServicesKKMB: Konsultan Keuangan Mitra Bank