Oleh: A R J U N A

Oleh:

A R J U N A

ALUR PENYUSUNAN RKP NAGORI

RAPAT (MUSYAWARAH) PERENCANAAN

PEMBANGUNAN TAHUNAN

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP NAGORI)

MUSYAWARAH HUTA

(SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN PRIORITAS KEGIATAN

PENCERMATAN PEMBIAYAAN DAN PENYELARASAN

PROGRAM YANG MASUK NAGORI

PENCERMATAN ULANG RPJM NAGORI

PENYUSUNAN RANCANGAN RKP NAGORI

(DILENGKAPI DESAIN, RAB DAN DAFTAR USULAN RKP)

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN RKP)

PENETAPAN RKP NAGORI

(MENETAPKAN PERNAG TENTANG RKP NAGORI)

MENGAJUKAN DAFTAR USULAN RKP NAGORI

(KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT)

PEDOMAN FASILITASI PENYUSUNAN RKP NAGORI*) Oleh: Arjuna**)

*) Pedoman Fasilitasi PLD dan PD Kecamatan **) Tenaga Ahli Kabupaten TPP Kemendes PDTT

I. PENDAHULUAN A. Pengertian Pembangunan Nagori dilaksanakan dengan tahapan, diawali dengan perencanaan pembangunan Nagori disusun oleh Pemerintah Nagori sesuai dengan Kewenangan Nagori berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Nagori. Perencanaan Pembangunan Nagori adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagori dengan melibatkan Maujana dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagori dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nagori. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagori beserta peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Nagori menyusun rencana pembangunan tahunan Nagori. Rencana Kerja Pemerintah Nagori adalah dokumen penjabaran dari RPJM Nagori untuk periode 1 (satu) tahun. tahapan dalam penyusunan RKP Nagori yaitu: a. Rapat (Musyawarah) perencanaan pembangunan tahunan; b. Pembentukan tim penyusun RKP Nagori, dengan tugas sebagai berikut:

Musyawarah Huta (Kelompok) untuk mendiskusikan prioritas penggunaan dana. Pencermatan rencana pembiayaan (pagu indikatif) dan program masuk ke Nagori. Pencermatan ulang RPJM Nagori. Penyusunan RKP Nagori dan daftar usulan RKP Nagori.

c. Musrenbang Nagori pembahasan rancangan RKP Nagori; d. Penetapan RKP Nagori dan Peraturan Nagori tentang RKP Nagori. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 6 menyebutkan bahwa SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa. SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan 18 tujuan pembangunan berkelanjutan diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa menjadi pedoman Pemerintah Nagori dan Mauaja Nagori dalam perencanaan pembangunan nagori.

B. Landasan Hukum 1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2) Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. 3) Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2021 4) Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan

Masyarakat Desa. 5) Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

II. RAPAT (MUSYAWARAH) PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN A. Pengertian Musyawarah adalah rapat antara Maujana Nagori, Pemerintah Nagori, dan perwakilan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Maujana Nagori untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Penyusunan RKP Nagori diawali dengan penyelenggaraan Rapat perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan dan dipimpin oleh Maujana difasilitasi oleh Pemerintah Nagori.

B. Pelaksanaan 1) Maujana Nagori bersama dengan Pemerintah Nagori melaksanakan Rapat untuk

menyusun perencanaan rencana kerja tahunan. 2) Peserta rapat terdiri dari: a. Ketua dan anggota Maujana Nagori; b. Pangulu dan

Tungkat Nagori; c. Gamot, d. Kader Nagori. 3) Rapat difasilitasi oleh Pendamping Lokal Desa, dipantau dan dikordinir oleh

Pendamping Desa Kecamatan. Nagori yang kosong PLD difasilitasi oleh Pendamping Desa Kecamatan.

4) Agenda rapat (Musyawarah): a. Pembukaan oleh Ketua Maujana Nagori b. Pemaparan Pemerintah Nagori (Pangulu) tentang pelaksanaan RKP Tahun berjalan c. Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagori d. Menjadwalkan penjaringan aspirasi kebutuhan masyarakat yang akan dilakukan

oleh Tim Penyusun RKP disetiap Huta atau penjadwalan Musyawarah Huta. e. Penutupan (Pembacaan kesepakatan rapat dan Penandatanganan Berita Acara)

5) Pelaksanaan Rapat dilengkapi dengan Daftar Hadir dan kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara.

Output: Daftar Hadir Rapat (Musyawarah) Susunan Tim Penyusun RKP Nagori Jadwal Musyawarah Huta Berita Acara

III. TIM PENYUSUN RKP NAGORI TAHUN 2021 A. Pengertian Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagori Tahun 2021 tetap memperhatikan prinsip partisipatif. Susunan Tim yang sudah disepakati dalam rapat musyawarah nagori diatas di SK kan oleh Pangulu. Tim penyusun RKP Nagori paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, terdiri dari: a. Pembina yang dijabat oleh Pangulu; b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Nagori, jika sekretaris nagori berhalangan atau tidak

bersedia dapat dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;

c. Sekretaris dijabat oleh Ketua LPM atau yang lainnya ditunjuk oleh ketua tim; d. Anggota berasal dari perangkat Nagori, Kader Nagori, dan unsur masyarakat Nagori

lainnya.

Pendamping Lokal Desa, memfasilitasi pembuatan SK Tim RKP Nagori dipantau dan dikordinir oleh Pendamping Desa Kecamatan. Nagori yang kosong PLD difasilitasi oleh Pendamping Desa Kecamatan

Output: SK Pangulu tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagori Tahun

2021. PLD meminta salinan (foto copy) SK Tim Penyusun RKP Nagori, diserahkan kepada

Pendamping Desa Kecamatan untuk diarsipkan.

B. Tugas Tim Penyusun RKP Nagori Tim penyusun RKP Nagori bertugas: a. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Huta; b. Pencermatan pagu indikatif dan rencana pembiayaan pembangunan Nagori; c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagori; d. Penyusunan rancangan RKP Nagori; e. Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Nagori; f. Penyusunan rencana kegiatan, Desain dan RAB kegiatan.

IV. MUSYAWARAH HUTA / KELOMPOK (MUSHUT) A. Pengertian Musyawarah Huta adalah kegiatan menjaring aspirasi masyarakat di setiap Huta yang diselenggarakan oleh Tim Penyusun RKP difasilitasi Gamot sesuai jadwal yang disepakati. Pelaksanaan Mushut untuk: a. Mendiskusikan rencana Priorotas Penggunaan Dana Desa b. Merumuskan usulan program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat huta c. Hasil musyawarah dusun menjadi usulan warga dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Nagori. Pendamping Lokal Desa, memfasilitasi kegiatan Mushut dipantau dan dikordinir oleh Pendamping Desa Kecamatan. Nagori yang kosong PLD difasilitasi oleh Pendamping Desa Kecamatan.

Output: Daftar hadir Mushut Daftar usulan kebutuhan masyarakat Huta

B. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Nagori untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Nagori yang mendukung SDGs Desa.

SDGs Desa sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mewujudkan: a. Nagori tanpa kemiskinan; b. Nagori tanpa kelaparan; c. Nagori sehat dan sejahtera; d. pendidikan Nagori berkualitas; e. keterlibatan perempuan Nagori; f. Nagori layak air bersih dan sanitasi; g. Nagori berenergi bersih dan terbarukan; h. pertumbuhan ekonomi Nagori merata; i. infrastruktur dan inovasi Nagori sesuai kebutuhan; j. Nagori tanpa kesenjangan; k. kawasan permukiman Nagori aman dan nyaman; l. konsumsi dan produksi Nagori sadar lingkungan; m. Nagori tanggap perubahan iklim; n. Nagori peduli lingkungan laut; o. Nagori peduli lingkungan darat; p. Nagori damai berkeadilan; q. kemitraan untuk Pembangunan Nagori; dan r. kelembagaan Nagori dinamis dan budaya Nagori adaptif.

Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut: a. Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Nagori yang

diperoleh melalui Musyawarah Huta dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Nagori dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Nagori, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;

b. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Nagori khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

c. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Nagori;

d. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan

e. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

V. PENCERMATAN PEMBIAYAAN dan PENYELARASAN PROGRAM MASUK NAGORI A. Pencermatan Rencana Pembiayaan Pembangunan / Pagu Indikatif Pemerintah Kabupaten melalui Dinas menyampaikan informasi pagu indikatif Nagori Tahun 2021 kepada Pemerintah Nagori (Pangulu). Tim penyusun RKP Nagori melakukan pencermatan dan mengkaji informasi tentang: a. Perkiraan pendapatan asli Nagori (PAN) b. Pagu indikatif Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN c. Pagu indikatif Alokasi Dana Nagori (ADN) bagian dari dana perimbangan kabupaten d. Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten e. Rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten jika ada f. Sumber keuangan Nagori lainnya yang sah

Hasil pencermatan dituangkan dalam format data dan informasi rencana pembiayaan pembangunan Nagori. Pendamping Lokal Desa, memfasilitasi Tim Penyusun RKP Nagori dalam kegiatan pencermatan pagu indikatif dipantau dan dikordinir oleh Pendamping Desa Kecamatan. Nagori yang kosong PLD difasilitasi oleh Pendamping Desa Kecamatan.

Output: Format data dan informasi rencana pembiayaan pembangunan Nagori

B. Penyelarasan Program Masuk Nagori Pemerintah Kabupaten melalui Dinas menyampaikan program atau kegiatan yang akan masuk ke Nagori Tahun 2021 kepada Pemerintah Nagori.

Tim penyusun RKP Nagori melakukan penyelarasan tentang: a. Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten. b. Rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan

pemerintah daerah kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Nagori yang diselaraskan dengan Kewenangan Nagori.

c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.

Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk Nagori. Pendamping Lokal Desa, memfasilitasi Tim Penyusun RKP Nagori dalam kegiatan penyelarasan program masuk Nagori dipantau dan dikordinir oleh Pendamping Desa Kecamatan. Nagori yang kosong PLD difasilitasi oleh Pendamping Desa Kecamatan.

Output: Format kegiatan pembangunan yang masuk Nagori

VI. PENCERMATAN ULANG RPJM NAGORI Tim penyusun RKP Nagori mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Nagori untuk tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagori. Hasil Musyawarah Huta dapat dijadikan bahan menyusun prioritas kebutuhan atau kemendesakan masyarakat nagori. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Nagori dalam menyusun rancangan RKP Nagori. Pendamping Lokal Desa, memfasilitasi Tim Penyusun RKP Nagori dalam kegiatan pencermatan ulang RPJM Nagori dipantau dan dikordinir oleh Pendamping Desa Kecamatan. Nagori yang kosong PLD difasilitasi oleh Pendamping Desa Kecamatan.

VII. PENYUSUNAN RANCANGAN RKP NAGORI Rancangan RKP Nagori paling sedikit memuat: a. Evaluasi pelaksanaan RKP Nagori tahun sebelumnya. b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagori yang dikelola oleh Nagori. c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagori yang dikelola melalui kerja sama

antar Nagori dan pihak lain (jika ada). d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagori yang dikelola oleh Nagori sebagai

kewenangan penugasan dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten (jika ada).

e. Pelaksana Kegiatan.

Tim penyusun RKP Nagori menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Nagori, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bebrapa Anggota yang berasal dari perangkat nagori dan masyarakat nagori dengan melibatkan unsur perempuan.

Rancangan RKP Nagori dituangkan dalam format rancangan RKP Nagori, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Selanjutnya, Tim penyusun RKP Nagori menyampaikan rancangan RKP Nagori kepada Pangulu untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara. Jika Pangulu belum menyetujui rancangan RKP tersebut, tim penyusun RKP Nagori dapat melakukan perbaikan.

Pendamping Lokal Desa, memfasilitasi Tim Penyusun RKP Nagori dalam kegiatan penyusunan Rancangan RKP Nagori dipantau dan dikordinir oleh Pendamping Desa Kecamatan. Nagori yang kosong PLD difasilitasi oleh Pendamping Desa Kecamatan. Penyusunan RAB dibidang Pemberdayaan dapat difasilitasi oleh Pendamping Desa Pemberdayaan, dan penyusunan desain dan RAB dibidang Infrastruktur dapat difasilitasi oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur.

Output: Rancangan RKP Nagori Tahun 2021 Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Oleh Tim Penyusun RKP Nagori Daftar hadir Tim Penhyusun RKP Nagori Rencana Anggaran Biaya

VIII. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGORI Pangulu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagori untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagori diikuti oleh Pemerintah Nagori (Sekretaris Nagori, Perangkat dan Gamot), Maujana Nagori, Kader Nagori (Kader Pembangunan Manusia, perwakilan Kader Posyandu) serta keterwakilan unsur masyarakat, seperti: Tokoh Masyarakat Tokoh Adat Tokoh Agama Keterwakilan Kelompok Tani dan Nelayan Keterwakilan Kelompok Perempuan dan Pemerhati Anak Keterwakilan Kelompok Perajin Keterwakilan Kelompok Masyarakat Miskin Keterwakilan Kelompok Pemuda Dalam pelaksanaan Musrenbang Nagori, Pangulu dapat menghadirkan Narasumber sesuai kebutuhan, seperti: Pemerintah Kabupaten (Dinas), dan Pemerintah Kecamatan Investor (pihak yang kerjasama dengan Nagori) Perusahaan sekitar Nagori (pemberi CSR) Akademisi dan Praktisi (Bidan Desa, Penyuluh Pertanian, dll) Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Profesi (PKK, Karang Taruna, KTNA, dll)

Musrenbang Nagori membahas dan menyepakati:

a. Rancangan RKP Nagori terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya,

b. Pembidangan program yang dimaksud yaitu Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagori, Bidang pelaksanaan pembangunan, Bidang pembinaan kemasyarakatan, Bidang pemberdayaan masyarakat Nagori, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

c. Sumber dana yang dimaksud dapat berupa Dana Desa, Alokasi Dana Nagori, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Pendapatan Asli Nagori, Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten, Pendapatan Lain-lain, dan Swadaya Masyarakat Nagori.

d. Prioritas, program dan kegiatan dimaksud dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagori difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Nagori yang mendukung SDGs Desa sesuai Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

e. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagori dituangkan dalam berita acara.

Pendamping Lokal Desa, memfasilitasi Pemerintah Nagori dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagori dipantau dan dikordinir oleh Pendamping Desa Kecamatan. Nagori yang kosong PLD difasilitasi oleh Pendamping Desa Kecamatan.

Output: Berita Acara kesepakatan Rancangan RKP Nagori Daftar hadir Musrenbang Nagori Dokumentasi

IX. PENETAPAN RKP NAGORI Pangulu mengarahkan Tim penyusun RKP Nagori melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagori berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagori. Rancangan RKP Nagori menjadi lampiran rancangan peraturan Nagori tentang RKP Nagori. Pangulu menyusun rancangan Peraturan Nagori tentang RKP Nagori, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh Pangulu dan Maujana Nagori untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagori tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagori Tahun 2021. Peraturan Nagori tentang RKP Nagori Tahun 2021 sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendaptan Belanja Nagori Tahun 2021.

Pendamping Lokal Desa, memfasilitasi pangulu dalam penyusunan Peraturan Nagori tentang RKP Nagori dipantau dan dikordinir oleh Pendamping Desa Kecamatan. Nagori yang kosong PLD difasilitasi oleh Pendamping Desa Kecamatan.

Output: RKP Nagori Tahun 2021 Peraturan Nagori tentang RKP Nagori Tahun 2021

X. PENGAJUAN DAFTAR RKP NAGORI Pangulu menyampaikan daftar usulan RKP Nagori sebagaimana kepada bupati melalui camat,

dituangkan dalam ke dalam format Daftar Usulan RKP Nagori.

Output: Daftar Usulan RKP Nagori Tahun 2021

XI. PERUBAHAN RKP NAGORI RKP Nagori dapat diubah dalam hal: a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau

kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah pusat, pemerintah daerah

provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagori, Pangulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. b. Mengkaji ulang pelaksanaan kegiatan c. Melaksanakan Musyawarah Nagori Khusus d. Menyusun rencana kegiatan dan RAB perubahan e. Bersama Maujana Nagori menetapkan peraturan nagori tentang perubahan RKP

Nagori sebagai dasar penyusunan Perubahan APBNag.

XII. PENUTUP

Demikian pedoman fasilitasi penyusunan RKP Nagori Tahun 2021 sebagai pedoman bagi Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa Kabupaten Simalungun dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan Nagori Tahun 2021. Salam Partisipatif

Penyusun, ttd Arjuna

Lampiran 1. Contoh Daftar Hadir Rapat Kop Surat

DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN

PERENCANAAN RKP NAGORI TAHUN 2021 NAGORI………………………….

KECAMATAN ………………………………. – KABUPATEN SIMALUNGUN SELASA, ……………………………. 2020

No Nama L/P Jabatan Alamat Tanda Tangan

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10

NB: Bentuk Daftar Hadir Menyesuaikan

Lampiran 2. Contoh Susunan Tim Penyusun RKP Nagori Tahun 2021

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGORI (RKP NAGORI)

NAGORI ………….. KECAMATAN …………………… TAHUN 2021

Pembina : …………………………….. (Pangulu Nagori…………………)

Ketua : …………………………….. (Sekretaris Nagori………………)

Sekretaris : …………………………….. (Ketua LPM Nagori……………..)

Anggota : 1. ……………………………………. (Gamot)

2. …………………………............. (Gamot)

3. ……………………………………. (Gamot)

4. ……………………………………. (Gamot)

5. ……………………………………. (Perangkat Nagori)

6. …………………………………… (Perangkat Nagori)

7. …………………………………… (Kader Nagori)

8. …………………………………… (PKK)

9. …………………………………… (Karang Taruna)

Lampiran 3. Contoh Berita Acara Rapat

BERITA ACARA RAPAT PENYUSUNAN PERENCANAAN RKP N A G O R I

Berkaitan dengan Penyusunan RKP Nagori di Nagori………………………………………………….. Kecamatan ……………………………………………….. Kabupaten Simalungun, pada: Hari dan Tanggal : …………………………………………………. Jam : …………………………………………………. Tempat : ………………………………………………… telah diadakan acara rapat dihadiri oleh Maujana Nagori dan Anggota, Pangulu dan unsur Tungkat Nagori, dan lainya sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan dan narasumber adalah: A. Materi

1. Pemaparan RKP Nagori Tahun Berjalan 2. Membentuk Tim Penyusun RKP Nagori 3. Menyusun Jadwal Musyawarah Huta

B. Pimpinan Rapat Pimpinan Musyawarah : ……………………… Ketua Maujana Notulen : ……………………… Sekretaris Nagori C. Narasumber

1. …………………….. : Pangulu Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dalam rangka penyusunan RKP Nagori, yaitu: 1. Menyepakati hasil evaluasi RKP Nagori tahun 2020 2. Menyepakati Tim Penyusun RKP Nagori ……… tahun 2021 3. Menyepakati Jadwal Musyawarah Huta Demikin berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan dengan semestinya. …………………, …………………….. 2020

Ketua Maujana Nagori Pangulu

……..……………………….. ………………….…………….

NB: Bentuk BA Menyesuaikan

Lampiran 4. Contoh SK Pangulu tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagori

Kop Surat

KEPUTUSAN PANGULU…….

Nomor ….. Tahun 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGORI (RKP NAGORI)

TAHUN 2021

PANGULU………………..

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran perencanaan pembangunan di Nagori, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Nagori (RKP Nagori), dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun RKP Nagori;

b. bahwa Tim Penyusun RKP Nagori sebagaimana butir ‘a’ ditetapkan dengan Keputusan Pangulu.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANGULU............. TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGORI (RKP

Nagori) TAHUN 2021.

KESATU : Mengukuhkan nama-nama sebagaimana Lampiran I Keputusan

ini sebagai Tim Penyusun RKP Nagori .......... Tahun 2021;

KEDUA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan

Peraturan Nagori tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagori

(RKP Nagori) Nagori.......... menjadi Peraturan Nagori.

KETIGA :

Keputusan Pangulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : …………………..

Pada tanggal : ………………. 2020

PANGULU………………………………

………………………………..

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PANGULU NAGORI……………

Nomor : ……. TAHUN 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

PEMERINTAH NAGORI (RKP NAGORI) NAGORI………….

KECAMATAN ……………. TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGORI (RKP NAGORI)

NAGORI ………….. KECAMATAN …………………… TAHUN 2021

Pembina : ……………………………..

Ketua : ……………………………..

Sekretaris : ……………………………..

Anggota : 1. …………………………………….

2. ………………………….............

3. …………………………………….

4. …………………………………….

5. …………………………………….

6. ……………………………………

7. ……………………………………

8. ……………………………………

9. ……………………………………

PANGULU

NAGORI…………………….

………………………..

NB: Bentuk SK, tanggal dan tahun terbit menyesuaikan

Lampiran 5. Contoh Daftar Hadir Mushut

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH HUTA USULAN KEBUTUHAN MASYARAKAT TAHUN 2021

NAGORI…………………………. KECAMATAN ………………………………. – KABUPATEN SIMALUNGUN

HARI……………………, TANGGAL ……………………………….

No Nama L/P Unsur Alamat Tanda Tangan

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10

NB: Pelaksanaan Mushut dan Bentuk Daftar Hadir Menyesuaikan

Lampiran 6. Contoh Daftar Daftar Usulan Kebutuhan Masyarakat Huta

NB: Bentuk dafar usulan kebutuhan menyesuaikan

NAGORI :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

Lk Pr RTM

a b c d e f g h i

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

Mengetahui :

Pangulu / Gamot, Tim Penyusun RKP Nagori

...................................

No

…………………, tanggal …., …., ….

( …………………………………………………… )

18

3

dst

1

2

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN SDGs DESA

TAHUN : ……………………..

SDGs Ke Usulan Kegiatan Huta Lokasi Volume

Penerima Manfaat

Lampiran 7. Contoh Format Data Informasi Rencana Pembiayaan Pembangunan Nagori

: …………………………...…………………………………………………………………………

KECAMATAN : …………………………...…………………………………………………………………………

KABUPATEN : …………………………...…………………………………………………………………………

PROVINSI : …………………………...…………………………………………………………………………

APBD

Prov

APBD

Kab

IPenyelenggaraan

pemerintahan desa

IIPelaksanaan

Pembangunan Desa

IIIPembinaan

Kemasyarakatan

IVPemberdayaan

Masyarakat

V

Penanggulangan

Bencana, Keadaan

Daryrat dan

Mendesak

…………………, tanggal …., …., ….

Ketua Tim Penyusun RKP Nagori

( …………………………………………………… )

Sumber Dana Indikatif (Rp)

PANagori

Sumber

Lain yg

Sah

DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NAGORI

NAGORI

NoIndikatif Program/

Kegiatan DesaDana Desa

(APBN)

Alokasi Dana

Nagori

(bagian dana

perimbangan

kab)

Dana bagian

dari hasil

pajak dan

retribusi

Bantuan Keuangan

Lampiran 8. Contoh Format Program Pembangunan Masuk Nagori

: …………………………...………………………………………………………………………………………………

KECAMATAN : …………………………...………………………………………………………………………………………………

KABUPATEN : …………………………...………………………………………………………………………………………………

PROVINSI : …………………………...………………………………………………………………………………………………

No Nama Program/ KegiatanPrakiraan Pagu Dana

(Rp.)

Prakiraan

Pelaksana

1 Jembatan Gantung 300.000.000 Kemen PU

Pengembangan Desa Wisata 700.000.000 Kemendes

2 Pengembangan BUMNag 100.000.000 Dinas PMD

Pencegahan Stunting

50.000.000 Dinas

Kesehatan

3 Pembinaan PKK 50.000.000 Dinas

Pemb.Perem

puan

4

…………………, tanggal …., …., ….

Ketua Tim Penyusun RKP Nagori

( ……………………………… )

NAGORI

Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat

oleh DPRD Kabupaten

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

YANG MASUK KE NAGORI

Asal Program/ Kegiatan

Contoh

Dari Pemerintah Pusat

Dari Pemerintah Daerah Provinsi

Dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Lampiran 9. Contoh Berita Acara Penusunan RKP Nagori oleh Tim Penyusun

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Nagori, di Nagori…………

Kecamatan……………….…………... Kabupaten/kota………………….…………

Provinsi...…………… pada :

Hari dan Tanggal : ………………………………….

Jam : ………………………………….

Tempat : ………………………………….

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

RKP Nagori adalah sebagai berikut:

1 Musyawarah Huta

2 Pencermatan Pagu Indikatif dan Pendaptan Nagori Lainnya

3 Penyelarasan Program yang Masuk Nagori

4 Pencermatan Ulang RPJM Nagori

5 Rancangan RKP Nagori

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Nagori sebagaimana terlampir.

………………., Tanggal, …, …, ….

Pangulu Ketua Tim Penyusun RKP Nagori

(……………………………) (……………………………)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - NAGORI

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP

Nagori sebagaimana daftar terlampir.

Lampiran 10. Contoh Daftar Hadir Tim Penyusun RKP Nagori Dalam Penyusunan RKP

DAFTAR HADIR TIM PENYUSUN RKP NAGORI NAGORI………………………….

KECAMATAN ………………………………. – KABUPATEN SIMALUNGUN HARI……………………, TANGGAL ……………………………….

KEGIATAN……………………………………………………………………………………

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10

11. 11.

NB: Bentuk Daftar Hadir Menyesuaikan

Lampiran 11. Contoh Format Rancangan Rencana Kerja RKP Nagori

NAGORI : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KECAMATAN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KABUPATEN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROVINSI : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BidangJenis

Kegiatan

Jlh

(Rp)Sumber

Swakelola /

Kerjasama Antar

Nagori / Pihak

Ketiga

a b c. d e f g h i j k l m n

a.

b.

c.

d.

e.

-

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

-

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

-

Mengetahui :

Pangulu, Ketua Tim Penyusun RKP Nagori

................................... ( …………………………………………………… )

…………………, tanggal …., …., ….

Jumlah Per Bidang 5

JUMLAH TOTAL

4Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Per Bidang 4

Jumlah Per Bidang 2

3Pembinaan

Kemasyarakatan

Jumlah Per Bidang 3

5

Penanggulangan

Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak

1Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah Per Bidang 1

2 Pembangunan Desa

Mendukung

SGDS Ke

Data

Eksisting

Tahun

Berjalan

Target

Capaian

Tahun

20…

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGORI (RKP-NAGORI)

TAHUN : ……………………..

No

Bidang/ Jenis Kegiatan

Lokasi VolumePenerima

Manfaat

Waktu

Pelaksan

aan

Biaya dan

Sumber Pola Pelaksanaan

Lampiran 12. Contoh Format Rancangan RKP Nagori (Menyesuaikan seperti biasanya) Cover Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Nagori ............................................................................................... i Kata Pengantar ........................................................................................................................................ ii Daftar Isi .................................................................................................................................................. iii 1. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .................................................................................................................... ... 1.2. Dasar Hukum ...................................................................................................................... ... 1.3. Tujuan dan Manfaat ........................................................................................................... ... 1.4. Proses Penyusunan RKP Nagori .......................................................................................... ... 1.5. Sistematika ......................................................................................................................... ...

2. BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGORI 2.1. Visi dan Misi Pangulu .......................................................................................................... ... 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya ........................................................................................ ... 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan ........................................................................................... ... 2.4. Gambaran Umum Ekonomi ................................................................................................ ... 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur ......................................................................................... ...

3. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagori Tahun sebelumnya ....................... 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagori ................................................................ ... 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara .................................. ... 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah .................. ...

4. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGORI 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Nagori T.A. 2021 ............................ ... 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul ............................................................................ ... 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa ...................................................................... ... 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 ................ ... 4.5. Kebijakan Keuangan Nagori ............................................................................................... ...

5. BAB V PENUTUP Penutup ........................................................................................................................................... ...

LAMPIRAN – LAMPIRAN : 1. Berita Acara Rapat Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKP

Nagori (Notulen dan Daftar Hadir) 2. Keputusan Pangulu tentang Tim Penyusun RKP Nagori 3. Daftar Hasil Pagu Indikatif Nagori 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Nagori 5. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Nagori 6. Berita Acara Penyusunan RKP Nagori oleh Tim Penyusun RKP Nagori 7. Rancangan RKP Nagori 8. Gambar Desain dan RAB Kegiatan 9. Rancangan RKP Nagori 10. Rancangan DU-RKP 11. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 13. Contoh Desain Gambar Sapras (Menyesuaikan seperti biasanya)

Catatan : Gambar dibuat secara manual

GAMBAR RENCANA PRASARANA

…………………………………..

Lembar…..Dari…..Lembar

PDTI

NAGORI

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

…………………………………..

KECAMATAN

…………………………………..

JUDUL GAMBAR

…………………………………..

Digambar Oleh

Pelaksana Kegiatan

(Kader Teknik)

Diperiksa dan Disetujui oleh :

…………………………………..

JENIS PRASARANA

…………………………………..

LOKASI

Lampiran 14. Contoh Rencana Anggaran Biaya (Menyesuaikan seperti biasanya)

NAGORI : ……………….…………………………………..……………………...

KECAMATAN : …………………………………………...……………………………...No.RAB : ……...……..………………

KABUPATEN : …………………………………………...……………………………... Bidang : ……...……..………………

PROVINSI : …………………………..………………...…………………………….Kegiatan : ……...……..………………

a b c d e = b x d f

1. BAHAN

1.1

1.2

1.3

1.4

1….

Sub Total 1) -Rp -Rp

2. ALAT

2.1

2.2

2.3

2.4

2. …

Sub Total 2) -Rp -Rp

3. UPAH

3.1

3.2

3.3

3. …

Sub Total 3 ) -Rp -Rp

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

………..,Tanggal…….,…….,…

(………………………………..)(………………………………..)

Pangulu

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Mengetahui :

URAIAN Volume SatuanHarga

Satuan RpJumlah

Total Biaya

Jumlah Total

Rp

Tim Penyusun RKP Nagori

Lampiran 15. Contoh Berita Acara Musrenbang Nagori (Menyesuaikan seperti biasanya)

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Nagori, di Nagori…………………………

Kabupaten……………………………Provinsi…………………… pada :

Hari dan Tanggal : ………………………………….

Jam : ………………………………….

Tempat : ………………………………….

A. Materi

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah: ………………………….. dari ………………………………………

Notulen : ………………………….. dari ………………………………………

Narasumber : 1…..……………………..dari ………………………………………

2…..….…………………dari ………………………………………

3…..….…………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………., Tanggal, …, …, ….

Ketua Maujana Nagori Pangulu

(……………………………) (……………………………)

Wakil Masyarakat

(……………………………)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta

musyawarah perencanaan pembangunan Nagori menyepakati beberapa hal yang

berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan

pembangunan Nagori dalam rangka penyusunan rancangan RKP Nagori yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RANCANGAN RKP NAGORI

MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGORI

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagori yang

dihadiri oleh Pamgulu, unsur perangkat Nagori, Maujana, wakil - wakil kelompok

masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagori ini

serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah

:

Lampiran 16. Contoh Daftar HAdir Musrenbang Nagori (Menyesuaikan seperti biasanya)

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGORI NAGORI………………………….

KECAMATAN ………………………………. – KABUPATEN SIMALUNGUN HARI……………………, TANGGAL ……………………………….

No Nama Jabatan/Unsur Tanda Tangan

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10

11. 11.

Lampiran 17. Contoh Peraturan Nagori tentang RKP Nagori (Menyesuaikan seperti biasa)

PERATURAN NAGORI ............

NOMOR ...... TAHUN .......

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGORI

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGULU ........,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagoei wajib menyusun perencanaan pembangunan nagori sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Nagori sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagori untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagori untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagori yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagori

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagori tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagori ..... Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004

tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4405); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035).

Dengan Kesepakatan Bersama

MAUJANA NAGORI ...... Dan

PANGULU ..... MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGORI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGORI ......................... TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Nagori ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Simalungun;

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;

5. Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dibantu Tungkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagori;

8. Maujana Nagori adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagori berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9. Peraturan Nagori adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pangulu setelah dibahas dan disepakati bersama Maujana Nagori;

10. Keuangan Nagori adalah semua hak dan kewajiban Nagori yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagori;

11. Aset Nagori adalah barang milik Nagori yang berasal dari kekayaan asli Nagori, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori atau perolehan hak lainnya yang sah;

12. Pembangunan Nagori adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagori;

13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

14. Pemberdayaan Masyarakat Nagori adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagori;

15. Musyawarah Nagori adalah musyawarah antara Maujana Nagori, Pemerintah

Nagori, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Maujana Nagori untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagori yang selanjutnya disingkat Musrenbang Nagori adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan nagori (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagori yang selanjutnya disingkat (RPJM Nagori) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagori untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Pangulu, rencana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;

18. Rencana Kerja Pemerintah Nagori yang selanjutnya disebut RKP Nagori merupakan penjabaran dari RPJM Nagori untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penangguangan bencana, kedaan darurat dan mendesak;

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori yang selanjutnya disingkat APB Nagori adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagori, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagoru dan Maujana Nagori, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagori;

22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagori digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

23. Alokasi Dana Nagori, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten;

24. Profil Nagori adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter nagori yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadap di nagori;

25. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Nagori yang diinginkan;

26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Nagori

Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pemerintah Nagori ............ Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang ............................................................................. ... Dasar Hukum .............................................................................. ... Tujuan dan Manfaat ..................................................................... ...

Proses Penyusunan RKP Nagori .................................................... ... Sistematika .................................................................................. ...

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGORI Visi dan Misi Pangulu .................................................................. ...

Gambaran Umum Sosial Budaya ................................................. ... Gambaran Umum Kemiskinan ..................................................... ...

Gambaran Umum Ekonomi .......................................................... ... Gambaran Umum Infrastruktur ................................................... ...

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagori Tahun sebelumnya ....................................................................................

Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagori ........................... ... Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

antara .......................................................................................... ... Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah .................................................................. ...

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN NAGORI Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Nagori T.A. 2021 ..................................................................................... ...

Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul ...................................... ... Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa ................................ ... Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Tahun Anggaran 2021 .................................................................. ... Kebijakan Keuangan Nagori ......................................................... ...

BAB V PENUTUP Penutup ....................................................................................................................................... ...

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Berita Acara Rapat Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKP Nagori (Notulen dan Daftar Hadir)

Keputusan Pangulu tentang Tim Penyusun RKP Nagori

Daftar Hasil Pagu Indikatif Nagori Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk

ke Nagori

Berita Acara Penyusunan RKP Nagori oleh Tim Penyusun RKP Nagori

Rancangan RKP Nagori Gambar Desain dan RAB Kegiatan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagori

(Notulen dan Daftar Hadir) DU-RKP Dokumentasi Kegiatan

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Nagori Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagori ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Nagori ini.

Pasal 3 Rencana Kerja Pemerintah Nagori Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagori, Lembaga Kemasyarakatan Nagori dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagori Tahun 2021.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan

pembangunan dipertanggungjawabkan kepada Pangulu.

Pasal 5 RKP Nagori dapat diubah dalam hal :

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Maujana dalam Musyawarah Nagori Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagori.

Pasal 7 Berdasarkan Peraturan Nagori ini selanjutnya disusun APB Nagori Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8 Peraturan Nagori ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagori ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagori.

Ditetapkan di Nagori………… Pada tanggal…… PANGULU ................. ,

(……………………………)

Diundangkan di Nagori .......... pada tanggal ....................... SEKRETARIS NAGORI…………….. (…………………………) LEMBARAN NAGORI ..............TAHUN ............ NOMOR ...........

Lampiran 18. Contoh Daftar Usulan RKP Nagori (Menyesuaikan seperti biasa)

NAGORI : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

KECAMATAN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

KABUPATEN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROVINSI : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

BidangUrutan

Prioritas

Jenis

KegiatanLk Pr RTM Jlh (Rp) Sumber

a b c. d e f g h i j k l m n

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4

1

2

3

4

-

Mengetahui :

Pangulu, Ketua Tim Penyusun RKP Nagori

...................................

JUMLAH TOTAL

…………………, tanggal …., …., ….

( …………………………………………………… )

Penerima Manfaat

4Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Per Bidang 4

5

Penanggulangan

Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak

Jumlah Per Bidang 5

2 Pembangunan Desa

Jumlah Per Bidang 2

3Pembinaan

Kemasyarakatan

Jumlah Per Bidang 3

Waktu

Pelaksanaan

Biaya dan Sumber

Pembiayaan

1Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah Per Bidang 1

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGORI (RKP-NAGORI)

TAHUN : ……………………..

No

Bidang/ Jenis Kegiatan

Mendukung

SGDS Ke

Data

Eksisting

Tahun

Berjalan

Lokasi Volume