Ok Renja Karimun 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan

rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja

Kecamatan Karimun Tahun 2015. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari

model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang

dalam Rencana Kerja Kecamatan Kecamatan Karimun Tahun 2015.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karimun ini adalah dalam

rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan

Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Karimun.

Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat

terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan

Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak

ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan

hidayahNya.

Tanjung Balai Karimun, Februari 2014

CAMAT KARIMUN RAMLI.S.Sos,M.Si PEMBINA NIP. 19670905 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………….… i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………… ii

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………….…………..… 1

I.1.

I.2.

I.3

I.4

LATAR BELAKANG………………….........………………...

LANDASAN HUKUM..........................……………....…...…

MAKSUD DAN TUJUAN...…………………………………..

SISTEMATIKA PENULISAN…………………………………

1

2

3

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU............. 5

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD................….....................

5

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD............................ 9

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD......................................................................

11

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL ............................. 14

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT.....................................................................

16

BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN.................................... 18

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

NASIONAL........................................................................................

18

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

SKPD................................................................................................

23

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN........................................................... 28

BAB IV PENUTUP................................................................................................. 30

Renja Kecamatan Karimun Tahun 2014

1

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 merupakan kewajiban bagi setiap

lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain.

RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan

menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Karimun dalam

membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju

masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun

sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang,

terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

RENJA SKPD Kecamatan Karimun Tahun 2014 merupakan program dan kegiatan

prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Karimun untuk mencapai tujuan

dan sasaran pembangunan tahun 2014 dari 3 desa dan 6 kelurahan. Adapun keberhasilan

dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua

pihak, termasuk peran serta masyarakat.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Karimun tahun 2014 didasarkan pada ketentuan

ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang 53 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008,

Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4880);

BAB

1


2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenTang Perbendaharaan Negara; (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;


3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang pokok - pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007

Nomor 19);

16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah

Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 18)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011- 2016.

C. Maksud dan Tujuan

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 tahun yang ditetapkan

dalam RENSTRA SKPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk

menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD.

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Rencana Kerja Kecamatan Karimun 2014 disusun dengan maksud sebagai

pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Karimun Tahun 2014;

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah;

3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan

Karimun.


4

D. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Karimun di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja

Kecamatan Karimun dengan dokumen perencanaan lainnya, Kerangka penyempurnaan

Renstra Kecamatan Karimun serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi, analisa kerja Pelayanan SKPD, isu-isu

penting dan Review terhadap Rancangan awal Kecamatan..

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas pokok dan

Renstra Kecamatan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya dari seluruh bab yang dimuat didalam Renja Kecamatan

http://www.blitarkota.net/bab6.php


5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Karimun adalah penjabaran perencanaan tahunan dan

Rencana Strategis Kecamatan Karimun tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –

kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karimun ini menyajikan dasar pengukuran kinerja

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan

oleh Kecamatan Karimun selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran

kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator

kinerja kegiatan meliputi indikator masukan ( inputs), keluaran ( outputs ), hasil

( outcomes ), manfaat ( benefits ) dan dampak ( impacts ). Indikator-indikator tersebut

dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja inii diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja

untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

BAB

2


6

II.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

Adapun Program/Kegiatan yang dijalankan pada tahun anngaran berdasarkan

hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan ada beberapa kegiatan yang tidak

memenuhi target yaitu :

1. Prosentase Penduduk Usia 17 tahun yang belum memilki e-KTP, Target

Kinerja Pencapaian untuk Prosentase Penduduk Usia 17 tahun yang belum

memiliki e-KTP yaitu sebesar 29% sedangkan realisasinya 15% atau belum

memenuhi target.

2. Prosentasi Masjid yang Hidup Sholat Lima Waktu Berjamaah Juga tidak

memenuhi target yaitu dari target yang ditetapkan sebanyak 60% yang

terealisasi yaitu 49% dari semua masjid yang ada di Kecamatan Karimun.

3. Prosentasi Santri TPQ yang lulus Ujian Akhir (Munaqosah) juga tidak

memunuhi target, dari 100% target yang ditetapkan yakni jumlah Peserta

Munaqosah di Kecamatan Karimun Terdaftar 283 orang diantaranya peserta

laki-laki sebanyak 126 oran dan perempuan 156 orang yang hadir mengiuti

ujian tersebut 282 orang. Sedangkan jumlah yang lulus Munaqosah 271

orang yang tidak lulus 11 orang, dari jumlah tersebut yang terealisasi yaitu

sebanyak 96,47%.

4. Prosentasi Kepala Keluarga yang mendapatkan bantuan RTLH Tahun 2012

juga tidak memenuhi target yaitu dari target yang ditetapkan 95 % yang

terealisasi yaitu 78%.

5. Prosentasi Jumlah Penduduk Miskin juga tidak memenuhi target dimana

masih banyak nya masyarakat tidak mampu di daerah Kecamatan Karimun.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

Adapun Program/Kegiatan yang dijalankan pada tahun anggaran berdasarkan

hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan ada beberapa kegiatan yang telah

memenuhi target yaitu :

1. Prosentase Jumlah Penduduk yang telah memiliki e-KTP, Target Kinerja

Pencapaian untuk Prosentase Jumlah Penduduk yang memiliki e-KTP yaitu

sebesar 20% sedangkan realisasinya 85% atau sudah memenuhi target.

2. Rata-rata Waktu yang dibutuhkan dalam proses Pelayanan yaitu 3-7 hari

sedangkan realisasinya masih banyak melebihi target.

3. Prosentasi Program yang sesuai dengan sasaran yang akan dicapai pertahun

dari target 60% sesuai dengan sasaran yang akan dicapai di Kecamatan

Karimun adalah 100 % telah memenuhi target.


7

4. Prosentasi Mubaligh (imam) yang aktif di Kecamatan Karimun Juga telah

memenuhi target.

5. Prosentasi yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan juga telah memenuhii

target.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja

Program/Kegiatan yang dijalankan pada tahun anggaran berdasarkan hasil

laporan kinerja tahuna Kecamatan ada beberapa kegiatan yang melebihi target

kinerja yaitu :

1. Berdasarkan data Tahun 2013 dari Kecamatan Karimun yang diundang

menghadiri Musrembang Kecamatan sebanyak 100 orang dan yang hadir

dalam acara tersebut sebanyak 98 orang, jadi jumlah Prosentase yang hadir

dalam Musrenbang di Kecamatan Karimun adalah 98 %.

2. Prosentasi Mubaligh (imam) yang Aktif, Berdasarkan Data Tahun 2013 dari

PMKK (Persatuan Mubaligh Kabupaten Karimun), Jumlah Mubaligh di

Kecamatan Karimun Terdaftar sebanyak 34 Orang. Sedangkan Jumlah yang

aktif Mubaligh sebanyak 26 orang dan mubaligh yang tidak aktif sebanyak 8

orang. Dari jumlah tersebut persentasi hasil Mubaligh yang aktif 76,5% hasil

ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 75 %.

2.1.3. Faktor-faktor Penyebab Tidak tercapainya atau terpenuhinya Target

Kinerja

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya atau terpenuhinya

target kinerja yaitu:

- Penyediaan fasilitas pelayanan perkantoran yang memadai.

- Menyempurnakan implentasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan

dapat dinilai kinerjanya secara tepat.

- Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan agar

capaian kinerja dapat ditingkatkan

- Belum berjalannya indikator kegiatan yang diajukan sehingga belum bisa

memenuhi target yang di inginkan

- Kurangnya pantauan yang dilakukan dari pihak-pihak yang terkait sehingga

target yang disungkan belum bisa tercapai.

- Kurangnya kesadaran dari masyarkat.


8

2.1.4. Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk

mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya dan Terpenuhinya Target

Kinerja

Kebijakan atau tindakan Perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja

yaitu sebagai berikut.

Peningkatan Kualitas pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan

Kemasyarakatan;

Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan kewilayahan;

Koordinasi dalam pelaksaan tugas dengan instansi terkait;

Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Kewilayahan

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bedasarkan

Laporan Hasil Kinerja Kecamatan

No Sasaran Indikator Target

1.

2.

3.

Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik.

Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja

Meningkatkan Kualitas

Pemahaman dan

-

-

-

-

-

Prosentase Jumlah Penduduk

yang telah memiliki e – KTP

Rata – rata Waktu yang

dibutuhkan dalam proses

pelayanan

Presentasi Penduduk Usia

diatas 17 tahun yang belum

memiliki e-KTP

Prosentasi Pogram yang

sesuia dengan sasaran yang

akan dicapai pertahun

Jumlah Mesjid yang Hidup

Sholat Lima Waktu Berjamaah.

Kecamatan Karimun

menargetkan 20 %

Kecamatan Karimun

menargetkan 3,7 Hari

Kecamatan Karimun

menargetkan 2 %

Kecamatan Karimun

menargetkan 60 %

Kecamatan Karimun

menargetkan 60 %


9

4.

5.

Pengamalan Ajaran

Agama di Masyarakat.

Meningkatnya

Kesejahteraan Keluarga.

Meningkatkan Kesadaran

dan Partisipasi

Masyarakat

-

-

-

-

-

Prosentasi Santri TPQ yang

Lulus Ujian (Munakosah)

Jumlah Mubaligh (imam) yang

Aktif mengisi Pengajian.

Prosentase Kepala Keluarga

yang medapatkan bantuan

RTLH Tahun 2013

Prosentase Jumlah Penduduk

Miskin .

Prosentasi yang hadir dalam

Musrenbang Kecamatan

Kecamatan Karimun

menargetkan 100 %

Kecamatan Karimun

menargetkan 75%

Kecamatan Karimun

menargetkan 95%

Kecamatan Karimun

menargetkan 2 %

Kecamatan Karimun

menargetkan 95 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pemerintah Kecamatan Karimun merupakan Pembantu Kepala Daerah dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembanunan,

pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, pelayanan umum, dan

pemberi pelayanan administrasi ditingkat Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Karimun menuju

pelaksanaan tata Pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan

masyarakat perlu adanya Standar Pelayanan Minimal.


10

Tabel .2.2

Kinerja Pelayanan Masa Kini Pada Kecamatan Karimun

No Jenis Pelayanan Indikator Waktu

Penyelesaian Ket

1 2 3 4 5

1. Administrasi Kependudukan :

Pembuatan KTP Verifikasi administrasi KTP 1 Hari

Pembuatan KK Verifikasi administrasi KK 1 Hari

Surat Keterangan Pindah Terbitnya Surat Keterangan Pindah

60 Menit

Surat Keterangan Kematian

Terbitnya Surat Keterangan Kematian

60 Menit

2. Perizinan

Rekomendasi IMB Terbitnya Rekomendasi IMB

1 Hari

Surat Izin Lingkungan Diberikannya izin oleh masyarakat

1 Hari

Surat Izin Keramaian Terselenggaranya keamanan dan ketertiban.

1 Hari

Rekomendasi SIUP Tertibnya Rekomendasi 1 Hari

Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan

Terselenggaranya pendidikan

-

Rekomendasi Tempat Pengobatan

Terselenggaranya pengobatan

-

3 Pertanahan

Pembuatan Akta-akta Tanah

Terbitnya Akta Tanah. 2 Hari

Surat Keterangan Kredit Bank

Terlayaninya Permohonan kredit Bank

2Hari

Surat Pernyataan Pelepasan Hak

Terlayaninya Pelepasan Hak

2 Hari

Surat Keterangan Ahli waris

Hak atasTanah Terbitnya keterangan Ahli Waris

2 Hari


11

2.3 . Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Isu-isu penting adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu

strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,

mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang

akan datang (Permendagri 54/2010).

Adapun isu penting yang diperhatikan untuk Kecamatan Karimun adalah:

Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini

Berdasarkan analisa lingkungan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, baik

secara internal maupun eksternal, ada beberapa permasalahan strategis yang dihadapi

masa kini, yaitu:

a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan;

b. Pedoman pengelolaan daerah yang berubah-ubah aturan;

c. SDM Aparatur yang ada tidak sesuai kebutuhan.

d. Kecendrungan penurunan moralitas dan rendahnya keteladanan pimpinan di semua

lapisan.

e. Dampak krisis finansial global.

f. Menurunnya kwalitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat

pemanasan global dan rendahnya pemeliharaan lingkungan.

g. Semakin tingginya ancaman penyakit.

h. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan

merata.

i. Tuntutan akan pendidikan yang berkualitas dan tejangkau di berbagai lapisan

masyarakat.

j. Adanya tuntutan terhadap ketahanan pangan yang bermutu, sehat, merata dan

terjangkau.

k. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)


12

l. Peningkatan pemerataan kondisi infrastruktur dan lingkungan bagi kehidupan

masyarakat yang sehat dan nyaman.

m. Tingginya tuntutan profesionalisme kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan

mayarakat.

Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh Pada

Tupoksi Kecamatan

Berdasarkan rumusan, permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, diperlukan

beberapa rumusan perubahan untuk mencapai tujuan pada lima tahun yang akan datang.

a. Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan perlu penyesuaian karena merupakan SKPD

sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004;

b. Perlu adanya beberapa perubahan berkaitan dengan kewenangan;

c. Perlu pemahaman bersama kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan

khususnya oleh SKPD terkait;

d. Penyesuaian anggaran berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang

baru

Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan.

a. Menambah jumlah pegawai yang berkualitas sesuai keahliannya;

b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya;

c. Menambah jumlah anggaran sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;

d. Meningkatkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat;

e. Peraturan Perundangan yang mendukung visi dan misi tidak berubah-ubah;

f. Menjadikan Kecamatan sebagai SKPD murni

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Terbatasnya Kapasitas Pemerintah Daerah

Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman

dan keterampilan pegawai di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus,

diantaranya adalah operator komputer, arsiparis, dan administrasi kependudukan.

Sementara mutasi antar SKPD juga menjadi salah satu penyebab, karena kaderisasi

menjadi terbatas dilakukan bagi pegawai di lingkungan Kantor Camat Tebing. Selain itu


13

terdapat pula keterbatasan anggaran bagi pengembangan sumber daya manusia

pegawai.

Keterbatasan kualitas adalah satu sisi, sedangkan keterbatasan kuantitas ada di

sisi lainnya. Kurangnya jumlah aparatur yang mempunyai keadilan dibidangnya ini

terutama dirasakan pada staf kantor camat umumnya dan kantor camat Tebing

khususnya.

Minimnya penguasaan teknologi informasi juga menjadi satu keterbatasan

mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan

pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti

dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi

e–Government di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari

teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan

dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi

sulitnya komunikasi daerah kepulauan.

Selain kapasitas sumber daya manusia, terdapat pula masalah terkait

kelembagaan. Salah satu masalah kelembagaan yang terekam adalah masih dirasa

belum jelasnya ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari

Bupati kepada Camat. Camat dan Lurah bekerja melaksanakan tugas-tugas eksekutif,

namun perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas-tugas itu dirasakan masih kurang,

termasuk juga pelrindungan prosedural jika terdapat pemanggilan-pemanggilan Camat

dan Lurah dari instansi-instansi lain.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Masih dijumpai permasalahan mengenai sarana dan prasarana yang belum

optimal, Fasilitas teknologi informasi juga belum optimal tersediakan padahal manfaatnya

besar untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga

banyak dibutuhkan penggantian atau pemeliharaan.

Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum banyak kerjasama antar daerah yang

dilaksanakan dalam penyediaan pelayanan publik dan menangkap dampak multiplier

positif (spill over) terutama di daerah perbatasan antar daerah, termasuk dengan

kabupaten-kabupaten perbatasan di bagian selatan dan barat.


14

3. Kawasan Rawan Bencana

Pengertian kawasan rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami

bencana atau daerah yang mempunyai potensi terjadinya bencana. Daerah rawan

bencanadi Kabupaten Karimun dapat diidentifikasi salah satunya dari kondisi morfologi

wilayah, sifat fisik tanah dan batuan serta keadaan curah hujan terutama bencana banjir,

Banjir terjadi disebabkan karena faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami dapat

diidentifikasi dari keadaan morfologi wilayah yang berupa dataran, kerapatan dan jenis

penggunaan lahan, curah hujan yang tinggi sehinggaketikaterjadinya hujan aliran sungai

atau debit sungai akan meningkat/meluap. Faktor manusia ikut berpengaruh terhadap

terjadinya banjir karena adanya penggundulan hutan di daerah hulu, sehingga aliran

permukaan langsung menjadi aliran sungai. Banjir erat kaitannya dengan drainase

permukaan tanah. Drainase di sini adalah drainase yang menunjukkan lamanya atau

seringnya tanah tergenang air. Dengan demikian drainase ini sangat dipengaruhi oleh

sifat sifat fisik tanah lainnya seperti lereng, tekstur tanah, konsistensi/porositas tanah.

Daerah banjir dapat terjadi di dataran aluvial bekas rawa, daerah tersebut merupakan

tempat yang sering tergenang air. Tanggul sungai dan sempadan sungai yang sudah

rusak dan tidak dapat berfungsi menahan luapan air, akan mempermudah aliran

menyebar ke kiri kanan sungai.

Sebaran kawasan berpotensi banjir terdapat pada daerah yang mempunyai karakter

pantai mangrove/rawa dan jenis tanahnya organosol/gambut. Kawasan tersebut di

Pulau Karimun Besar yaitu di bagian Selatan Kecamatan Karimun dan Meral hampir

tersebar di sepanjang pesisir pulau-pulau di Kabupaten Karimun.

Dalam Musrenbang yang diakan di Kecamatan Karimun beberapa Tahun terakhir ini

banyak usulan dari masyarakat yang menjadi perioritas mengenai infrastruktur yang

tujuan untuk menghindari Bencana Banjir (gorong-gorong, saluran Drainase dan

semenisasi) yang sering terjadi di Kecamatan Karimun terutama daerah – daerah padat

penduduknya, seperti di KelurahanTebing, Kelurahan Kapling dan Teluk Uma hal ini

haknya dapat lebih diperioritaskan Karena Kecamatan Karimun daerah untuk Karimun

sebagai daerah Perdagangan dan Meral Daerah Industri.


2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014

Kabupaten Karimun

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian Kebutuhan

Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program : pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Peningkatan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

Kec. Karimun

1 tahun



Kec. Karimun

1 tahun

Program : Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : Penyusunan LAKIP Kecamatan Karimun

Kec. Karimun

10 Buah



Kec. Karimun

10 Buah

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan : Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) Kabupaten KArimun tahun 2013

Kec. Karimun

1 Kegiatan



Kec. Karimun

1 Kegiatan


Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program : Perencanaan Pembanguan Daerah

Kegiatan : Musrenbang Tingkat Kecamatan Karimun

Kegiatan : Penyusunan RENJA Kecamatan Karimun

Kec.Karimun

1 Kegiatan 10 Buah




Kec. Karimun

1 Kegiatan 10 Buah

Program : Peningkatan Kualitas Keimanan dan ketakwaan

Kegiatan : MTQ tingkat Kecamatan

Kegiatan : Pelakasanaan Bazar MTQ Tingkat Kabupaten

Kec. Karimun

1 Kegiatan 1 Kegatan




Kec. Karimun

1 Kegiatan 1 Kegatan

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Sosialisasi dan Publikas Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan

Kec. Karimun

1 Kegiatan


Kegiatan : Sosialisasi dan Publikas Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan

Kec. Karimun

1 Kegiatan


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayananan atau dari LSM dan organisasi-organisasi. Penelaahan usulan program didapat

dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan dari tingkat Kelurahan hingga ke tingkat Kecamatan yang selanjutnya akan

disampaikan lagi ke tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Usulan atau isu-isu strategis penyelenggaraan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014

KODE PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KEGIATAN BESARAN VOLUME KEBUTUHAN DANA

CATATAN

1 2 3 4 5 6 7

-Penertiban pedagang K5

Kecamatan Karimun

Meningkatkan Sarana dan

Prasarana

Musrenbang

- Pengadaan Sarana Parkir (Kanopi) Kecamatan Karimun Meningkatkan Sarana dan

Prasarana Musrenbang

- Pengadaan mobil pick up atau Tossa Kecamatan Karimun Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Musrenbang

-Pembuatan Jalan Baru

Kelurahan Tanjung Balai

Terlaksananya Pengaspalan Jalan

Musrenbang

Desa Parit

-Pembangunan Drainase


Terlaksananya pembuatan Drainase

Musrenbang

Kelurahan Sei Lakam Timur

Kelurahan Sei Lakam Barat

Kelurahan Lubuk Semut


-Semesisasi Jalan


Mempermudah Akses Transportasi

Musrenbang Desa Parit

Kelurahan sungai lakam timur

-Normalisasi Drainase Kelurahan Tanjung Balai

-Pembangunan saluran Drainase

Kelurahan sungai lakam timur

Kelurahan Lubuk semut

-Pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Teluk Air

-Pengadaan gedung kantor

Kelurahan tanjung balai kota

Kelurahan sungai lakam barat

-Pembuatan pintu air

Desa Parit

Kelurahan Teluk Air


19

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

3.1.1. Visi Pembangunan

Kerangka Visi Indonesia 2014 sebagaimana terdapat dalam RPJMN 2010-2014 adalah

“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” dengan

penjelasan sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat, yakni terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber

daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui

kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi, yakni terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya,

bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi

manusia.

Keadilan, yakni terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh

seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa

Indonesia

3.1.2. Misi dan Agenda Pembangunan

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang

dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan

bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam.

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi

yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap

BAB

3


20

kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi

dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap

berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama

dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dan menampung berbagai

perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan

masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus

dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;

memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi

daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam

mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur

hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil,

konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang

merata di semua bidang, baik pembangunan antara kota-kota metropolitan, besar,

menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu

pada system pembangunan perkotaan nasional maupun pembangunan di berbagai

bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam

pemerataan pembangunan diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik

kota yang tidak terkendali serta untuk mengendalikan arus migrasi langsung dari

desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan

kerja dan peluang usaha di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau

Jawa. Oleh karena itu, harus dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi

sejak tahap awal.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima

agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan


21

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

Sebagaimana amanat dari Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan daerah bahwa (RPJM Daerah) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala

Daerah yang Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional, program - program pembangunan dan kegiatan pokok.

Salah satu yang termuat didalam RPJMD tersebut adalah program Satuan Kerja

Perangka Daerah ( Renstra-SKPD ) yang dalam penyusunannya mengacu kepada visi, misi

dan program Kepala daerah. Sebagai salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Karimun

maka Kecamatan Karimun harus mempersiapkan Renja sebagai dokumen rencana Kerja

Kecamatan 1 tahun akan datang.

Disini akan kami kemukakan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi

yang telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan,

dan kemasyarakatan di Kecamatan Karimun

3.2.1. Visi Kecamatan Karimun

“Terwujudnya Warga Masyarakat Kecamatan Karimun yang Maju, Mandiri dan

Berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa”

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadi Kecamatan Karimun Sebagai

Lembaga yang berkompeten dalam pelayanan dan profesional kepada masyarakat

dengan tetap memperhatikan praturan perundangan yang berlaku sesuai dengan

tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, Akuntabel dan

partisifatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Karimun Kerja Amanah, Kerja

Keras dan Kerja Cerdas disamping itu Kecamatan Karimun harus dapat menerapkan

nilai-nilai Profesional Yaitu :

1. Disiplin dan Bermoral tinggi

Disiplin adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan

ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancar (tepat waktu,

pengambilan keputusan, atribut dan lain-lain)

Moral secara umum diartikan sifat atapun akhlak ahli tetapi tidak bermoral,

berbahaya mementingkan diri sendiri.


22

2. Proaktif, Kreatif Dan Inovatif

Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli dan cekatan

Kreatif dapat di artikan kemampuan dalam menciptakan ide

Inovatif keberadaan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan

3. Berjiwa Wirausaha (Entreupreunership)

Sikap untuk mendayagunakan potensi kemampuan yang dimiliki untuk mencapai

hasil kerja yang optimal dengan dilandasi prinsif efisiensi dan efektifitas dalam

bekerja seorang yang berjiwa wirausaha selalu memegang prinsif termurah dari

segi biaya, tercepat dari segi waktu, termudah dari segi metode, terbaik dari segi

mekanisme dan terarah dari segi hasil.

4. Berorientasi Pada Prestasi

Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tak kenal lelah. Seorang yang

berorientasi pada prestasi (achievement oriented) dalam bekerja

berupayadengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat bahkan

prestisius (tidak asal-asalan).

5. Haus Akan Ilmu Pengetahuan

Orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan selalu berusaha menjadi sosok

yang generalis (serba bisa ) selalu memacu ilmu pengetahuan, mengasah

keterampilan dan memperkuat keimanan, sehingga diperoleh kemampuan untuk

memecahkan dan menanggulangi persoalan, baik sekarang maupun masa

mendatang.

6. Berorientasi Ke Masa Depan

Orang yang berfikir masa depan tidak bekerja spekulatif, bekerja dengan

perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide, gagasan, pemikiran dan hasil

kerja yang bersifat kondisional, tidak situasional atau kebutuhan sesaat. Tidak

hanya berpacu dengan waktu di masa depan, tetapi juga berlomba dengan kiat

dan semangat.

7. Berdedikasi Dan Penuh Tanggung Jawab.

Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi

seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan.

Bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas

kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebakan proses kegiatan kerja

menjadi terhambat. Justru di tengah-tengah keterbatsan itu ia secara kreatif

mampu mendayagunakannya untuk mencapai prodiktivitas kerja yang setinggi -


23

tingginya. Seseorang yang berdedikasi, selalu mendahulukan kepentingan

bersama dari pada kepentingan pribadi. Penuh tanggung jawab adalah sikap

berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilaksanakannya serta konsekwen

dalam mempertanggungjawabkannya.

3.2.2. Misi Kecamatan Karimun

Untuk mencapai Visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka

terwujudnya warga masyarakat Kecamatan Karimun yang maju, mandiri dan

berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa yaitu :

1. Mengembangkan sisitem pelayanan yang murah,terukur dan akuntabel;

2. Mengutamakan nilai-nilai Agama sebagai Sumber Pembangunan;

3. Mendorong terciptanya mekanisme pembangunan yang berwawasan lingkungan;

4. Mengembang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

5. Upaya menciptakan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum.

3.3 Program dan Kegiatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

Untuk mencapai visi, melaksakan misi memecahkan persoalan dan menangani isu

Strategis daerah yang dihadapati.

Adapun bentuk Program dan Kegiatan dari Kecamatan Karimun untuk berjalannya

misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan;

2. Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Meningkatkan Kehidupan Beragama dan pemahaman Agama di tengah

masyarakat;

4. Meningkatkan Kualitas hidup warga miskin;

5. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang difermentasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan. dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.


24

Adapun Sasaran yang akan dicapai Kantor Camat Karimun adalah :

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator : - Prosentase Jumlah Penduduk yang telah Memiliki e-KTP

- Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan

- Prosentase Penduduk Usia diatas 17 tahun yang belum memiliki

e-KTP

Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Indikator : - Prosentasi Program yang sesuai dengan sasaran yang akan

dicapai pertahun.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama

dimasyarakat.

Indikator : - Prosentase Masjid yang hidup Sholat lima waktu berjamaah

- Prosentase Santri TPQ yang Lulus Ujian Akhir (munakosah)

- Prosentase Mubaligh (imam) yang aktif mengisi Pengajian

Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga.

Indikator : - Prosentase Kepala Keluarga yang mendapatkan Bantuan RTLH

Tahun 2014.

- Prosentase Jumlah Penduduk Miskin.

Sasaran : Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Indikator : - Prosentasi yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan.

3.3.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitif, rasional dan

komperensif, Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang

bersangkutan guna mewujudkan tercapaianya tujuan dan sasaran Kantor camat

Tebing.


25

Adapun strategi yang di tetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- Penyediaan fasilitas pelayanan perkantoran yang memadai dan kualitas;

- Menyempurnakan implentasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan

dapat dinilai kinerjanya secara tepat;

- Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan agar

capaian kinerja dapat ditingkatkan;

- Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pelaksanaan program pembangunan kewilayahan yang mengacu pada

RPJMD Kabupaten Karimun;

- Membangun iklim yang kondusif pada tataran pelaksanaan tugas bersama

unit kerja lainya;

- Memperluas upaya cakupan pembinaan desa.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk

konfigurasi pogram dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan kantor Kecamtan

Tebing dalam rangka mendukung strategi tersebut maka kebijakan diarahkan pada:

- Peningkatan Kualitas pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan

Kemasyarakatan;

- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;

- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan kewilayahan;

- Koordinasi dalam pelaksaan tugas dengan istansi terkait;

- Peningkatan ketersediaan data dan Informasi kewilayahan.


Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan kecamatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Kabupaten Karimun

Kantor Camat Karimun

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kec. Karimun

1 tahun

APBD



Tersedianya dokumen laporan tahunan

Kec. Karimun

10 Buah

APBD


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator



Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Terpenuhinya kebutuhan warga miskin

Kec. Karimun

1 Kegiatan

APBD




Tersusunnya skala prioritas musrenbang tingkat Kelurahan / Desa

Tersedianya

dokumen laporan

tahunan

Kec. Karimun

1 Kegiatan

10 Buah

APBD

APBD


Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator



Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Meningkatkan keimanan dan ketakwaan

Meningkatkan keimanan dan ketakwaan

Kec. Karimun

1 Kegiatan

1 Kegiatan

APBD




Indikator



Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Kegiatan : Sosialisasi dan Publikas Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan Kegiatan : Rehabilitas ringan kantor camat karimun Kegiatan : Pengadaan sound system dan kelengkapannya

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

Kec. Karimun

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

APBD




Indikator



Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program : Peningkatan dan Pengambangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah bagi Aparatur Kelurahan/Desa

Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan/Desa

Peningkatan kemampuan kapasitas aparatur kelurahan / desa

Peningkatan kemampuan kapasitas aparatur kelurahan / desa

Kec. Karimun

1 Kegiatan

1 Kegiatan

APBD

APBD




Indikator



Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelatihan Guru UKS tingkat

Kecamatan Karimun

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pembinaan Gerakan

Sayang Ibu Kecamatan

Karimun

Sosialisasi Forum

Kewaspadaan Dini

Masyarakat di Kecamatan

Karimun

Meningkatnya pelatihan kemampuan guru UKS

Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan

kualitas

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat

Kec Karimun

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

APBD

APBD

APBD




Indikator



Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator



Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Karimun Tahun 2011–2016 merupakan dasar

pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui

Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang

berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini

harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan

untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan

tahun 2016. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati

untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan

sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan

daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai

pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya

merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak

yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan

Karimun .Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan

dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Karimun .Dengan demikian, setelah

rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Karimun telah mempunyai pedoman atau

arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka

menengah dan rencana pembangunan tahunan.

CAMAT KARIMUN

RAMLI.S.Sos,M.Si

NIP. 196709051986031002

BAB

4


Ok Renja Karimun 2015

Documents