OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ......Sejumlah 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham atau 20,23% (dua puluh koma dua puluh tiga persen) dari total modal ditempatkan

PRO

SPEKTU

S

Menara Bidakara 2, Lt. 17Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71- 73

Jakarta Selatan 12870Telepon +62(021) 29069370, Faks +62(021) 29612865

PT CITRA PUTRA REALTY Tbk

PROSPEKTUS PENAWARAN UM

UM PERDANA SAHAM

PT CITRA PUTRA REALTY Tbk TAHUN 2019

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif : 11 Januari 2019 Tanggal Distribusi Saham : 17 Januari 2019Masa Penawaran : 14 – 15 Januari 2019 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) : 17 Januari 2019Tanggal Penjatahan : 17 Januari 2019 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 18 Januari 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CITRA PUTRA REALTY TBK (“PERSEROAN“) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

PT Citra Putra Realty TbkKegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Akomodasi (Jasa Perhotelan)Berkedudukan di DKI Jakarta

Kantor Pusat: Alamat Korespondensi: Lokasi Hotel :

Menara Bidakara 2 Lt. 17 JI. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73

Jakarta Selatan, 12870Tel: 021-29069370

Fax : 021-31996267Email: [email protected]

Website: https://www.cpr.co.id

The City Tower Lt. 19, Jl. Thamrin No. 81, Menteng,

Jakarta Pusat 10310Tel: 021-3199 6270Fax : 021-31996267

The Stones Hotel Bali (Beroperasi)The Clay Hotel Jakarta (Beroperasi)

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMSejumlah 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham atau 20,23% (dua puluh koma dua puluh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp93.600.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar enam ratus juta Rupiah).Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran saham Perseroan.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS PT OSO SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEAMANAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2019

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK di Jakarta dengan Surat No 008/DIRUT-CPR/X/18 tertanggal 22 Oktober 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 6 Desember 2018. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PT OSO Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... i

DEFINISI DAN SINGKATAN ............................................................................................................... iii

RINGKASAN ........................................................................................................................................ ix

I. PENAWARAN UMUM................................................................................................................ 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ........................................... 4

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI ............................................................... 6

IV. PERNYATAAN UTANG ............................................................................................................. 19

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ................................................................................. 36

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN....................................................................... 40

VII. FAKTOR RISIKO ....................................................................................................................... 62

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ............... 69

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ............................................................ 70

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .................................................................................. 70

B. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN ........................................................ 92

C. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM........................................................................................ 95

D. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ............ 96

E. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK ................................................. 96

F. TATA KELOLA PERSEROAN........................................................................................... 100

G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR) ................................................................................................ 105

H. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN....................................................................... 105

I. SUMBER DAYA MANUSIA .............................................................................................. 105

J. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK......................... 108

K. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .......................................... 108

X. EKUITAS .................................................................................................................................... 121

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN............................................................................................................... 123

XII. PERPAJAKAN ........................................................................................................................... 124

XII. PENJAMIN EMISI EFEK ........................................................................................................... 128

ii

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .................................................... 130

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ............................................................................... 133

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ......................................................................................... 138

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...................................................................................................................................... 145

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .............................................................................................. 146

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .............. 189

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi : berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:(a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;(b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau

Komisaris dari pihak tersebut;(c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu)

atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;(d) Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung

maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

(e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama;

(f) Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

BAPEPAM dan LK : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan merupakan penerus Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal tiga puluh Desember dua ribu lima (30-12-2005) nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh (11-10-2010), nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Biro Administrasi Efek atau BAE : berarti pihak yang melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.

Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS

: berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek.

Efektif : Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a PeraturanNo. IX.A.2 tahun 2009, yaitu:1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a. Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau

iv

b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Entitas Anak : berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Formulir Konfirmasi Penjatahan atau FKP

: berarti formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau FPPS

: berarti formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, asli atau salinan dari formulir tersebut, yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh pemesan dan diajukan oleh pemesan kepada Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan.

Harga Penawaran : berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan yaitu Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham.

Hari Bank : berarti hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.

Hari Bursa : berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.

Hari Kalender : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

Hari Kerja : berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional di Republik Indonesia.

Hotel The Stones : berarti The Stones Hotel, Autograph Collection, berkedudukan di Bali, yang merupakan operasi usaha Perseroan yang dioperasikan oleh Marriott International, inc,

Hotel The Clay : Berarti The Clay Hotel, berkedudukan di Jakarta, yang dioperasikan oleh PT Citra Putera Thamrin.

KSEI : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan UUPM.

Manajer Penjatahan : berarti PT OSO Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertangungjawab atas penjatahan Saham Yang Akan Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7

v

Masa Penawaran Umum : berarti jangka waktu dalam masa pemesanan Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang diajukan oleh masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, kecuali jika masa penawaran itu dipersingkat apabila terjadi jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, asalkan tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Masyarakat : berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan-badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) : berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasar Perdana : berarti Penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.

Pemegang Rekening : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu: Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub rekening efek tersebut.

Pemegang Saham : berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:(a) Daftar Pemegang Saham Perseroan;(b) Rekening efek pada KSEI; dan(c) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.

Pemegang Saham Utama : Sesuai dengan POJK No. 8/2017 berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Penawaran Umum : berarti penawaran atas Saham yang Ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

Penitipan Kolektif : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

Penjamin Emisi Efek : berarti PT Lotus Andalan Sekuritas dan PT OSO Sekuritas Indonesia, yang berdasarkan syarat dan kondisi yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, akan menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan sesuai dengan Bagian Penjaminannya masing-masing.

vi

Peraturan No. VIII.G.7 : berarti Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Peraturan No. IX.A.1 : berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Peraturan No. IX.A.2 : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7 : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.E.1 : berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. IX.J.1 : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahan Publik.

POJK No. 7/2017 : berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.

POJK No. 8/2017 : berarti Peraturan OJK No.8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

POJK No. 23/2017 : berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

POJK No. 25/2017 : berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

POJK No. 30/2015 : berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No.32/2014 : berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No.33/2014 : berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

vii

POJK No.34/2014 : berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.35/2014 : berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek : berarti PT Lotus Andalan Sekuritas dan PT OSO Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan serta penjatahan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

: berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 17 Oktober 2018 beserta perubahan-perubahannya yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih S.H, Notaris di Jakarta.

Pernyataan Pendaftaran : berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan : berarti PT Citra Putra Realty Tbk

Perusahaan Efek : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.

Prospektus : berarti dokumen tertulis final yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Rekening IPO : berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham pada Harga Penawaran.

RUPS : berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Saham : berarti saham-saham atas nama yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan dicatatkan pada Bursa Efek.

Tanggal Distribusi : berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pengembalian, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.

viii

Tanggal Pencatatan : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.

Tanggal Pengembalian : berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian saham yang ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan melalui para Penjamin Emisi Efek lainnya selain Perseroan Terbatas PT Lotus Andalan Sekuritas atau agen penjualan (yaitu pihak yang membantu menjual Saham) (apabila ada) kepada para pemesan dan kepada para pemesan khusus yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan maka pengembalian uang pemesanan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal penjatahan, atau dalam hal Penawaran Umum Perdana dibatalkan atau ditunda, maka pengembalian uang pemesanan saham yang ditawarkan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Perdana.

Tanggal Penjatahan : berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.

USD : berarti Dolar Amerika Serikat.

Undang-undang Pasar Modal atau UUPM

: berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

UUPT : berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“CPM : PT CITRA PUTRA MANDIRI

“CPT” : PT CITRA PUTRA THAMRIN

ix

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA EMITEN

PT Citra Putra Realty (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Herlina Pakpahan., S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Menkumham”) berdasarkan keputusan No. AHU-00758.AH.01.01 TAHUN 2010 tanggal 7 Januari 2010. (selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah untuk menyesuaikan dengan: (i) Peraturan No: IX.J.1; (ii) POJK No. 32/2014; dan (iii) POJK No. 33/2014; sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Citra Putra Realty sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 05 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat oleh Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Akta No. 5 Tanggal 10 Oktober 2018”)

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha akomodasi, makanan dan minuman, rumah sakit; dan property.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Akomodasi: hotel bintang, hotel melati, pondok wisata, penyediaan akomodasi jasa pendek lainnya, penginapan remaja, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, penyediaan minuman, bar, kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional.

- Makanan dan minuman: jasa Makanan dan Minuman untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, cafe, pusat penjualan makanan dan jasa boga.

- Hospitality: Memberikan jasa layanan berupa Rumah Sakit antara lain sebagai berikut:

Subgolongan ini mencakup:

- Jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, diagnostik dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara) atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium). Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan dibawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup:

- Jasa tenaga medis dan paramedis,

- Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi,

- Instalasi gawat darurat,

- Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan, dan

- Jasa rumah sakit lainnya,

- Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi.

x

- Aktivitas Puskesmas;

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum, rumah bersalin, rumah sakit khusus (Sanatorium, rumah sakit kusta) yang dikelola pemerintah.

- Rumah Sakit Pemerintah;

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh pemerintah, baik untuk perawatan jalan maupun rawa inap (opname), seperti puskesmas keliling, puskesmas tanpa tempat tidur, puskesmas pembantu, maupun pelayanan secara rawat inap oleh puskesmas dengan tempat tidur.

- Poliklinik Swasta;

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan, maupun rawat nginap (opname), seperti klinik 24 jam.

- Rumah Sakit Lainnya;

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya.

- Praktik dokter dan dokter gigi;

Golongan ini mencakup kegiatan konsultasi medis pengobatan dengan obat-obatan untuk penyakit biasa atau khusus dan kesehatan gigi dan mulut oleh dokter praktek umum atau dokter spesialis, termasuk layanan sterilisasi dan penghentian kehamilan tanpa penginapan. Kegiatan semacam ini dapat dilakukan oleh praktik perorangan atau kelompok dan di berbagai tempat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan yang menghasilkan peralatan prostetik dan kesehatan gigi dan mulut dan kegiatan paramedik seperti jasa bidan, perawat dan fisioterapi.

- Real Estate (Properti): Menjalankan usaha-usaha dibidang real estate antara lain real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup:

- Pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estate milik sendiri atau sewa, seperti bangunan apartemen dan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal termasuk tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, dan pusat perbelanjaan dan tanah.

- Penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara tetap, baik dalam bulanan atau tahunan.

- Pembangunan gedung untuk dioperasikan sendiri, sebagai contoh untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut.

- Pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan.

- Pengoperasian lokasi rumah mobil untuk tempat tinggal.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini berjalan dan memberikan kontribusi utama Perseroan dan Entitas Anak memiliki 2 hotel yang telah beroperasi, yaitu:

No. Nama Hotel Operator Pemilik Hotel Lokasi Luas Lahan Status1. The Stones Hotel Marriott International,inc Perseroan Kuta Bali 22.850 m2 Beroperasi2. The Clay Hotel CPT Citra Putra Thamrin Jakarta 359 m2 Beroperasi

Dunia pariwisata Indonesia dinilai berkembang signifikan. Hal ini terlihat peran pariwisata dunia pada tahun 2017 dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global yang mencapai 9,8%, kontribusi terhadap total ekspor dunia sebesar US$ 7,58 triliun dan foreign exchange earning sektor pariwisata tumbuh sebesar 25,1%. Sektor pariwitsata nasional kini menjadi primadona baru bagi pembangunan nasional. Sumbangan devisa maupun penyerapan tenaga kerja dalam sektor ini amat signifikan bagi devisa negara. Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan pada tahun 2019 pula devisa negara dari sektor pariwisata mencapai US$ 20 Miliar, dengan 40% (US$ 8 Miliar) devisa berasal dari pariwisata Bali. Dengan perbandingan, pada tahun 2018, devisa dari sektor pariwisata mencapai 98% dari proyeksi yakni US$ 17 Miliar.

xi

Presiden Jokowi mentargetkan pertumbuhan pariwisata nasional dua kali lipat pada tahun 2019. Sektor pariwisata ditargetkan memberikan kontribusi pada PDB nasional sebesar 8% dari devisa yang dihasilkan Rp 280 triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, jumlah kunjungan wisman 20 juta dan pergerakan wisnus 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang dapat mempengaruhi tingkat hunian hotel sempat goyah dikarenakan erupsi Gunung Agung, Bali, pada akhir tahun 2017. Kini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali berada di track idealnya. Sepanjang Februari, jumlah wisman yang berkunjung mencapai 1,2 juta. Untuk Januari 2018, kunjungan wisman berada di angka 1,1 juta. Lebih menjanjikan lagi, total kunjungan wisman di Januari dan Februari 2018 naik 7,99% dari periode bulan yang sama pada tahun lalu. Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Bali Anak Agung Gede Yuniarta Putra menyebutkan bahwa Bali ditargetkan untuk mencapai target minimal 40 persen (8 Juta wisatawan mancanegara) dari 20 juta target wisatawan mancanegara (“Wisman”) nasional 2019.

Tingkat penghunian kamar hotel bintang pada bulan Juni 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan Juni 2017 dari 51,02% menjadi 52,04%, dan per September 2018 menurut data Badan Pusat Statistik okupansi hotel secara nasional telah mencapai sekitar 58,95%.

Bisnis di bidang perhotelan di Jakarta juga terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, bisnis perhotelan diperkirakan akan semakin cemerlang. Nilai konstruksi hotel di Indonesia pada 2018 diprediksi mencapai Rp 13,9 triliun atau naik 20% dari tahun sebelumnya dan diproyeksikan pada tahun 2019 akan bertambah 50.000 kamar baru. Kebangkitan industri ini didorong oleh sektor pariwisata. Pertumbuhan tersebut didorong oleh proyek yang berada di Jakarta sebesar 24%. Sektor hotel di Jakarta pada 2018 secara year to date memang menunjukkan ada peningkatan. Aktivitas hunian ini khususnya meningkat di bulan Juli dan Agustus. Bahkan, okupansi pada kedua bulan tersebut merupakan tingkat hunian bulanan tertinggi sejak empat tahun terakhir.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sejumlah 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 20,23% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamHarga Penawaran : Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap sahamNilai Emisi : 93.600.000.000 (sembilan puluh tiga milyar enam ratus juta

Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya atau 100% akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 84% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian Tanah (8.500 m2) yang berlokasi di Jl. MT. Haryono Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang akan digunakan sebagai landbank untuk pengembangan usaha Perseroan di kemudian hari

2. Sisanya sekitar 16% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

xii

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Putra Realty No. 05 tanggal 10 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan surat keputusannya Nomor: AHU-0021471.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 sehingga struktur Permodalan Perseroan berdasarkan akta terakhir adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan

Nilai Nominal Rp 100,- per Saham

Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal Saham

(Rp)

Persentase Kepemilikan

%Modal Dasar 8.200.000.000 820.000.000.000Modal DitempatkanDitempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Citra Putra Mandiri 1.998.750.000 199.875.000.000 97,502. Ny. Putri Selaras 51.250.000 5.125.000.000 2,50Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.050.000.000 205.000.000.000 100,00Jumlah Saham dalam Portepel 6.150.000.000 615.000.000.000

Dengan asumsi telah terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana SahamTerdiri dari Saham dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap Saham

Keterangan

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal Rp 100,-per Saham Nilai Nominal Rp 100,- per SahamJumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%) Jumlah

SahamJumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 8.200.000.000 820.000.000.000 8.200.000.000 820.000.000.000Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh1. PT Citra Putra Mandiri 1.998.750.000 199.875.000.000 97,5 1.998.750.000 199.875.000.000 77,77

2. Ny. Putri Selaras 51.250.000 5.125.000.000 2,5 51.250.000 5.125.000.000 1,99

3. Masyarakat* - - - 520.000.000 52.000.000.000 20,23Jumlah Modal Ditempatkan

dan Disetor Penuh 2.050.000.000 205.000.000.000 100 2.570.000.000 257.000.000.000 100Saham dalam Portepel 205.000.000.000 615.000.000.000 5.630.000.000 563.000.000.000

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang saham dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 (2017 – Tidak Audit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824) ,dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Robert Ricker, MM., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0401), dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

xiii

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan 31 Juli 201831 Desember

2017 2016 2015Jumlah Aset 620.319.875 636.610.423 666.829.146 558.311.041Jumlah Liabilitas 497.952.624 652.964.123 655.763.609 651.308.369Jumlah Ekuitas 122.367.251 (16.353.700) 11.065.537 (92.997.328)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian


Keterangan31 Juli 31 Desember

2018 2017 (tidak diaudit) 2017 2016 2015

Pendapatan 104.866.402 97.699.913 170.630.270 185.065.052 186.625.189Beban pokok pendapatan (60.203.764) (58.571.637) (101.717.291) (102.757.437) (110.272.687)Laba/(rugi) komprehensif tahun

berjalan (15.229.049) (14.552.820) (27.419.237) (29.925.885) (41.396.852)

Keterangan31 Juli2018

31 Desember 2017 2016 2015

RASIO KEUANGAN (%)Jumlah Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah Aset -2,46% -4,31% -4,49% -7,41%Jumlah Laba (Rugi) tahun berjalan / Ekuitas -12,45% 167,66% -270,44% 44,51%

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, rincian Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Nama Entitas Anak Kegiatan Usaha

Tahun Pendirian


Perseroan (%)

Tahun Penyertaan Lokasi

1. PT Citra Putra Thamrin Hotel 2014 90,00% 2014 Jakarta

Penjelasan lebih lengkap mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

7. RISIKO USAHA

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sebelum melakukan investasi dalam Saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak Perseroan ketahui atau tidak dianggap penting juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan.

xiv

Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN1. Risiko Keamanan2. Risiko Wabah Penyakit3. Risiko Terjadinya Bencana Alam

B. RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL, YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 1. Risiko Persaingan2. Risiko Investasi dan Aksi Korporasi3. Risiko Perubahan Teknologi4. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Menyelesaikan Rencana Pengembangan di Masa Depan

C. ADAPUN RISIKO-RISIKO UMUM ADALAH SEBAGAI BERIKUT1. Risiko Perekonomian Dunia dan Indonesia2. Risiko Kondisi Politik Indonesia3. Risiko Kebijakan Pemerintah4. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

D. RISIKO BAGI INVESTOR1. Kondisi Pasar Modal Indonesia Dapat Mempengaruhi Harga atau Likuiditas Saham Perseroan,

Jumlah Emisi Saham Perseroan Dapat Berkontribusi pada Kurangnya Likuiditas.2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseoran.3. Risiko Perseroan Tidak Dapat Membagikan Dividen.

Rincian mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen sesuai persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembayaran tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dimana:

1. Mulai tahun 2027 berdasarkan laba bersih tahun 2026, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

2. Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

1

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 20,23% (dua puluh koma dua tiga persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp93.600.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar enam ratus juta Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Kegiatan Usaha Utama:Bergerak dalam bidang Akomodasi (Jasa Perhotelan)

Berkedudukan di DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:Menara Bidakara 2 Lt. 17

JI. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73Jakarta Selatan 12870Telpon: 021-29069370

Website: https://www.cpr.co.idEmail: [email protected]

Alamat Korespondensi: The City Tower Lt. 19,

Jl. Thamrin No. 81, Menteng, Jakarta Pusat 10310Tel: 021-3199 6270

Fax : 021-3290 5103

Lokasi Hotel:


RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEAMANAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).

2

Berdasarkan Akta No. 05 Tanggal 10 Oktober tahun 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal SahamDengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per Saham

Keterangan


Jumlah Saham


(Rp)


%Modal Dasar 8.200.000.000 820.000.000.000Modal DitempatkanDitempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Citra Putra Mandiri 1.998.750.000 199.875.000.000 97,502. Ny. Putri Selaras 51.250.000 5.125.000.000 2,50Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.050.000.000 205.000.000.000 100,00Jumlah Saham dalam Portepel 6.150.000.000 615.000.000.000

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sejumlah 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 20,23% (dua puluh koma dua tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Modal SahamDengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per Saham

Keterangan

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal Rp 100,-per Saham Nilai Nominal Rp 100,- per SahamJumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%) Jumlah

SahamJumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 8.200.000.000 820.000.000.000 8.200.000.000 820.000.000.000Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh1. PT Citra Putra Mandiri 1.998.750.000 199.875.000.000 97,50 1.998.750.000 199.875.000.000 77,77

2. Ny. Putri Selaras 51.250.000 5.125.000.000 2,50 51.250.000 5.125.000.000 1,99

3. Masyarakat* - - - 520.000.000 52.000.000.000 20,23Jumlah Modal Ditempatkan

dan Disetor Penuh 2.050.000.000 205.000.000.000 100,00 2.570.000.000 257.000.000.000 100Saham dalam Portepel 205.000.000.000 615.000.000.000 5.630.000.000 563.000.000.000

*masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Perseroan berencana mencatatkan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sejumlah 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama atau sebesar 20,23% (dua puluh koma dua tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.570.000.000 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

3

Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/2017

Sehubungan dengan POJK No. 25/POJK.04/2017, berikut adalah kronologis peningkatan modal dan perubahan pemegang saham Perseroan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Putra Realty No. 3 tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Herlina Pakpahan, S.H. (untuk selanjutnya disebut sebagai “Akta No. 3 tertanggal 29 Juni 2018”) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU-0015288.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 28 Juli 2018, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Putra Realty, para Pemegang Saham Peningkatan modal disetor dan ditempatkan tersebut di atas dari sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp.205.000.000.000,- (dua ratus lima milyar Rupiah) terjadi sehubungan dengan adanya pinjaman afiliasi antara PT Citra Putra Mandiri dengan Perseroan sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang dikonversi menjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari PT Citra Putra Realty berdasarkan Perjanjian Pinjaman Wajib Konversi No. 018/CPM-CPR/PPWK/VI/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dibawah tangan, di mana konversi tagihan dari PT Citra Putra Mandiri tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Citra Putra Realty tanggal 21 Juni 2018.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Citra Putra Realty No. 08 tanggal 14 September 2018 yang dibuat di hadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai “Akta No. 8 tertanggal 14 September 2018”), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0244685 tertanggal 20 September 2018, dilakukan penjualan saham dari PT Citra Putra Mandiri sejumlah 3.875 saham kepada Ny. Putri Selaras pada harga nominal Rp1.000.000 per saham.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.25/2017 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Oktober 2018, yang dibuat oleh PT Citra Putra Mandiri yang memiliki saham sejumlah 1.998.750.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Ny. Putri Selaras yang memiliki saham sejumlah 51.250.000 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu), sebagai pemegang saham lama Perseroan, menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Perseroan memiliki rencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

4

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 84% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian tanah SHGB diatas HPL (8.500 m2) yang berlokasi di Jl. MT. Haryono Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang akan digunakan sebagai landbank untuk pengembangan usaha Perseroan di kemudian hari, dengan detil sebagai berikut:● Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43 atas nama PT Citra Putra Mandiri seluas

44.544 m2.

2. Sisanya sekitar 16% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui dana pihak ketiga, seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya, untuk mendanai rencana modal kerja dan dari kas hasil operasi Perseroan.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dan IX.E.1, maka penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana diuraikan di atas merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi. Keterangan lebih lanjut mengenai Transaksi pembelian tanah tersebut telah diuraikan pada Bab III Keterangan Mengenai Rencana Transaksi dalam Prospektus ini.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak akan dipindahkan, dan akan tetap berada pada Bank penerima dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial sesuai dengan ketentuan perhitungan jasa giro yang berlaku pada bank untuk Perseroan

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI.

Namun demikian, penggunaan dana Penawaran Umum Perdana merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf a butir 8 Peraturan No. IX.E.2, karena Perseroan telah mengungkapkan informasi transaksi material secara lengkap dalam prospektus dan telah memenuhi ketentuan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2. Sedangkan, sehubungan dengan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi pembelian tanah sebagaimana diuraikan di atas.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5% (lima persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 1,087% (satu koma nol delapan tujuh persen), yang terdiri dari :• biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,427% (nol koma empat dua puluh tujuh

persen)

5

• biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen), dan• biaya jasa penjualan (selling fee) 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen).

b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 1,5% (satu koma lima persen), yang terdiri dari:• biaya jasa akuntan publik sekitar 0,721% (nol koma tujuh dua puluh satu persen),• biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,321% (nol koma tiga dua puluh satu persen),• biaya jasa konsultan jasa penilai publik sekitar 0,390% (nol koma tiga sembilan puluh persen),

dan• biaya notaris sekitar 0,071% (nol koma nol tujuh puluh satu persen);

c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,112% (nol koma seratus dua belas persen) merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;

d. Biaya lain-lain antara lain biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, biaya pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan Due Diligence Meeting serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 2,301% (dua koma tiga nol satu persen).

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

6

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya senantiasa melakukan pengembangan usahanya dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba dari seluruh kegiatan usaha serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Untuk mencapai pertumbuhan pendapatan tersebut, maka dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan berencana untuk mengakuisisi tanah dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis ke lokasi strategis, memperkuat struktur serta menambah portofolio.

A. PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI

Berikut ini keterangan singkat yang berkaitan dengan Rencana Transaksi:

1. Berdasarkan Perjanjian pengikatan Jual Beli No. 065/PPJB/CPM-CPR/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018:

a) Pihak Pembeli : Perseroan

b) Pihak Penjual : PT Citra Putra Mandiri

c) Obyek Transaksi : Tanah (8.500 m2) di Jl. MT. Haryono Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

d) Nilai Pengambilalihan Obyek : Rp 68.000.000.000,- (enam puluh delapan milyar), tidak termasuk pajak peralihan dan retribusi..

B. SIFAT AFILIASI

Berdasarkan analisis hubungan kepemilikan saham, terdapat hubungan kepemilikan saham antara CPR dengan CPM, yaitu CPM sebagai pemegang 99,39% saham CPR berdasarkan Akta No. 3 tertanggal 29 Juni 2018. Berdasarkan analisis hubungan kepengurusan, terdapat hubungan kepengurusan antara CPR dengan CPM, yaitu George Toisutta sebagai Komisaris Utama di CPR dan CPM. Dengan demikian antara Perseroan dengan CPM terdapat hubungan dalam kepemilikan dan kepengurusan sehingga rencana transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan No.IX.E.1.

C. MATERIALITAS NILAI TRANSAKSI

Jumlah ekuitas CPR berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 122.367.250.323 juta. Nilai transaksi pembelian Tanah oleh Perseroan adalah Rp. 68.000.000.000,-, dengan demikian materialitas nilai transaksi 55,57% ekuitas atau >50% ekuitas. Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, transaksi material adalah transaksi yang nilai materialitasnya >20% ekuitas, dengan batasan antara 20% - 50% pelaksanaan transaksi tidak membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan >50% pelaksanaan transaksi membutuhkan keputusan RUPS.

Dengan demikian, rencana transaksi adalah termasuk transaksi material sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2.

D. KETERANGAN MENGENAI OBYEK TRANSAKSI

Obyek penilaian adalah rencana transaksi pembelian Tanah dengan harga Rp 69.780.000.000,-. Obyek transaksi adalah tanah SHGB diatas HPL seluas 8.500 m2 (bagian dari tanah SHGB No. 43 seluas 44.544 m2 atas nama CPM diatas HPL No. 1 yang akan berakhir haknya pada tanggal 26 Januari 2041) yang terletak Jl. MT. Haryono Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya disebut “Tanah”).

Tanah obyek transaksi tidak memiliki hak kepemilikan penuh (out right) atas tanahnya, tetapi berupa hak kepemilikan finansial berdasarkan perjanjian kontraktual pemilik HPL dengan CPM.

7

Pemilik HPL adalah Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

1. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Perseroan memilih untuk melakukan rencana transaksi pembelian tanah tersebut dengan mempertimbangkan tanah yang akan dibeli oleh Perseroan merupakan tanah yang memiliki lokasi strategis serta memiliki potensi untuk menjadi lokasi yang berkembang ke depannya.

Salah satu rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yaitu pembelian tanah seluas 8.500 m2 di Jl. MT. Haryono Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, rencananya akan dikembangkan Perseroan untuk kawasan komersial terpadu seperti hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan area komersial lainnya.

2. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN PROPERTI DARI PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Iskandar dan Rekan (selanjutnya disebut “Penilai atau IDR”) sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian properti atas obyek transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Peseroan sebagaimana didefiniskan dalam Undang – Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian Properti Tanah Kosong atas nama PT Citra Putra Mandiri File No. 194.3/IDR/DO.2/AL/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018:

a. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan opini independen atas Nilai Pasar property obyek penilaian dengan tujuan penilaian untuk rencana transaksi jual beli (Transfer Of Ownership).

b. Obyek Penilaian

Jenis aset dan lokasi obyek penilaian adalah sebagai berikut :

No. Jenis Aset Lokasi

1. Tanah SHGB diatas HPL seluas 8.500 m2

(Bagian dari SHGB NO.43 Seluas 44.544 m2 atas nama PT CITRA PUTRA MANDIRI diatas HPL No.1, yang akan berakhir haknya pada tanggal 26 Januari 2041).

Jalan MT Haryono, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat

Bentuk kepemilikan dan klasifikasi aset obyek penilaian akan diungkapkan dalam laporan setiap aset obyek penilaian.

c. Asumsi – Asumsi dan Kondisi Pembatas

1.1. Asumsi dan Asumsi Khusus

a. Legalitas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian adalah benar dan tidak menyesatkan.

b. Data dan informasi yang relevan yang diperoleh dari sumber yang layak adalah benar dan tidak menyesatkan.

c. Pemberi Tugas telah memberikan informasi yang lengkap mengenai obyek penilaian dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kesimpulan nilai.

d. Penilai beranggapan bahwa bagian-bagian properti yang tidak diinspeksi tidak memiliki kerusakan yang berarti dan tidak menyebabkan perubahan nilai.

8

e. Obyek penilaian diasumsikan tidak dibangun dengan material ataupun mengandung material yang bersifat merusak dan berbahaya.

f. Asumsi lain dalam penilaian diungkapkan dalam laporan penilaian.

g. Asumsi Khusus adalah asumsi yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya pada tanggal penilaian. Jika terdapat asumsi khusus akan diungkapkan dalam laporan penilaian.

1.2. Kondisi dan Syarat Pembatas

a. Penilai melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

b. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.

c. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum obyek penilaian.

d. Penilai tidak melakukan penyelidikan atas legalitas/status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

e. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (Fiduaciary Duty).

f. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.

g. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan tujuan/kepentingan dari laporan penilaian.

h. Data dan informasi yang diterima Penilai dari Pemberi Tugas diasumsikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan, antara lain termasuk penunjukkan letak lokasi tempat, spesifikasi jenis dan jumlah aset obyek penilaian dan apabila data dan informasi tersebut tidak benar maka Pemberi Tugas membebaskan Penilai dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut.

i. Laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi tandatangan Pemimpin Rekan/Rekan dan stempel/seal perusahaan KJPP Iskandar dan Rekan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan bilamana pemberi tugas tidak melunasi imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini.

j. Pemberi tugas adalah orang atau badan yang memberi instruksi kepada Penilai termasuk didalamnya direksi perusahaan atau pejabatnya, atau penasehat profesionalnya, contact person ataupun yang ditugaskan mewakilinya.

k. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari laporan penilaian.

d. Pendekatan Penilaian, Pemilihan Pendekatan dan Alasan Penggunaannya

Pendekatan penilaian yang lazim digunakan yaitu pendekatan pasar (Market Approach), pendekatan pendapatan (Income Approach) dan pendekatan biaya (Cost Approach).

Pendekatan Pasar (Market Approach) adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Pendekatan Pendapatan (Income Approach) adalah pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari objek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh objek penilaian yang kemudian dikapitalisasikan

Pendekatan Biaya (Cost Approach) adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai

9

objek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru (Reproduction Cost New) atau biaya pengganti baru (Replacement Cost New) pada tanggal penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan:

Objek Penilaian Pendekatan Metode Alasan Penggunaan

Tanah SHGB

diatas HPL

Pendapatan Land Residual

Technique

Metode ini digunakan untuk menilai tanah SHGB diatas HPL dari sisi pihak yang memanfaatkan tanah yang telah memiliki rencana pengembangan.Data harga penawaran / transaksi property pembanding yang sejenis dan sebanding dengan obyek penilaian tidak tersedia, namun data pendapatan dan biaya dari bentuk pengembangan tanah tersedia.

e. Kesimpulan Penilaian

IDR menganggap setiap property obyek penilaian yang dimaksud “free and clear” dilengkapi dengan dokumen atas hak kepemilikan yang sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun juga selain yang dikemukakan dalam laporan ini.

Sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Nilai Pasar obyek penilaian yang diestimasi tanpa memperhatikan biaya penjualan atau pembelian dan tanpa dikaitkan dengan setiap pengenaan pajak pengalihan yang terkait.

Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan hasil analisis yang telah dilakukan serta pendekatan penilaian yang digunakan, nilai setiap property obyek penilaian adalah sebagai berikut :

No. Lokasi dan Jenis Aset Qty SatuanNilai Pasar

(Rp.,-)1. Jalan MT. Haryono, Kelurahan Akcaya,

Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat

Tanah SHGB diatas HPL 8,500 m2 69,780,000,000 69,780,000,000 Jumlah

3. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI DARI PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Iskandar dan Rekan (selanjutnya disebut “Penilai atau IDR”) sebagai penilai independen memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Peseroan sebagaimana didefiniskan dalam Undang – Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pembelian Tanah Milik PT Citra Putra Mandiri (selanjutnya disebut “CPM”) oleh PT Citra Putra Realty (selanjutnya disebut “CPR” atau “Perseroan”) File No. 055.1/IDR/DO.2/BFO/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah CPR selaku Pembeli dan CPM selaku Penjual.

b. Obyek Penilaian dan Obyek Transaksi

Obyek penilaian adalah rencana transaksi pembelian Tanah dengan harga Rp 68.000.000.000,-.

10

Obyek transaksi adalah tanah SHGB diatas HPL seluas 8.500 m2 (bagian dari tanah SHGB No. 43 seluas 44.544 m2 yang akan berakhir haknya pada tanggal 26 Januari 2041 diatas HPL No. 1) milik CPM yang terletak Jl. MT. Haryono Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. (selanjutnya disebut “Tanah”).

Tanah obyek transaksi tidak memiliki hak kepemilikan penuh (out right) atas tanahnya, tetapi berupa hak kepemilikan finansial berdasarkan perjanjian kontraktual pemilik HPL dengan CPM.

Pemilik HPL adalah Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana transaksi pembelian Tanah.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

• Laporan Penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.• Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses

penilaian.• Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.• Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang

mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.

• Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.• Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat

mempengaruhi operasional perusahaan.• Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.• Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari pemberi tugas

e. Pendekatan dan Metode

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas :

- Nilai dari obyek yang ditransaksikan.- Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan.- Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan

pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut di atas, maka dilakukan analisis sebagai berikut :

a. Analisis transaksi.b. Analisis kualitatif atas rencana transaksi.c. Analisis kuantitatif atas rencana transaksi.d. Analisis kewajaran nilai transaksi.

f. Kesimpulan dan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

A. Analisis Transaksi

1. Nilai Transaksi

Nilai transaksi berdasarkan harga yang telah disepakati untuk pembelian Tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah Rp. 68.000.000.000,-.

11

2. Materialitas nilai transaksi.

Jumlah ekuitas CPR berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 122.367.250.323 juta.

Nilai transaksi pembelian Tanah oleh Perseroan adalah Rp. 68.000.000.000,-, dengan demikian materialitas nilai transaksi 55,57% ekuitas atau >50% ekuitas.

Berdasarkan Peraturan OJK No. IX.E.2, transaksi material adalah transaksi yang nilai materialitasnya >20% ekuitas, dengan batasan antara 20% - 50% pelaksanaan transaksi tidak membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan >50% pelaksanaan transaksi membutuhkan keputusan RUPS.

3. Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan analisis hubungan kepemilikan saham, terdapat hubungan kepemilikan saham antara CPR dengan CPM, yaitu CPM sebagai pemegang 99,39% saham CPR berdasarkan Akta No. 3 tertanggal 29 Juni 2018.

Berdasarkan analisis hubungan kepengurusan, terdapat hubungan kepengurusan antara CPR dengan CPM, yaitu George Toisutta sebagai Komisaris Utama di CPR dan CPM.

Dengan demikian antara Perseroan dengan CPM terdapat hubungan dalam kepemilikan dan kepengurusan sehingga rencana transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No.IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

4. Analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati.

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 065/PPJB/CPM-CPR/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 antara CPM (“Penjual”) dan CPR (”Pembeli”) yang telah disepakati oleh kedua pihak, Penjual dan Pembeli secara bersama-sama selanjutnya disebut ”Para Pihak”.

Para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penjual adalah pemilik hak yang sah SHGB No. 43 yang terletak di Propinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Akcaya seluas 44.544 m2, tercatat atas nama PT Citra Putra Mandiri.

2. Penjual akan menjual sebagian dari tanah yang dimuat dalam SHGB No. 43 seluas 8.500 m2 (selanjutnya disebut “bidang tanah”) dan Pembeli berminat untuk membeli bidang tanah tersebut.

3. Harga jual beli bidang tanah yang disepakati adalah Rp. 8.000.000,-/m2, sehingga harga jual beli keseluruhannya sebesar Rp. 68.000.000.000,-. Perihal pengenaan atas pajak peralihan dan retribusi akan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

4. Jumlah uang tersebut akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual secara penuh dan tunai setelah Pembeli memperoleh dana dari hasil penawaran umum perdana saham atau selambat-lambatnya 6 bulan setelah penandatanganan Perjanjian ini.

5. Dengan dilaksanakannya Perjanjian ini, tanpa persetujuan secara tertulis dari Pembeli, Penjual tidak berhak lagi baik secara langsung maupun tidak langsung menyewakan, menjual atau dengan cara apapun mengalihkan dan atau melepaskan hak-hak dan kepentingan-kepentingan atas Bidang tanah kepada pihak lain ataupun membebaninya degan hak tanggungan kepada pihak manapun dan juga memberikan hak dan kuasa atas bidang tanah kepada pihak lain manapun.

6. Penjual menjamin bahwa sertipikat-sertipikat hak-hak atas Bidang Tanah dapat dibaliknamakan menjadi atas nama Pembeli.

Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, batas-batas tanah obyek jual beli belum ditentukan dan berdasarkan hasil konfirmasi dengan manajemen akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

12

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 065/PPJB/CPM-CPR/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018 antara PT Citra Putra Mandiri (CPM) selaku Penjual dan PT Citra Putra Realty (CPR) sekalu Pembeli, dalam Pasal 2.b, dinyatakan bahwa CPM (Penjual) menjamin sertipikat tanah obyek transaksi dapat dibaliknamakan menjadi atas nama CPR (Pembeli).

Sertipikat tanah milik CPM adalah SHGB No. 43 seluas 44.544 m2 atas nama CPM dan obyek jual beli adalah sebagian dari tanah tersebut seluas 8.500 m2.

CPM memperoleh SHGB tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat (PPKB) dengan CPM, dimana PPKB sebagai pemilik tanah HPL memberikan Hak Pemanfaatan tanah HPL dalam bentuk SHGB.

Dengan demikian SHGB No. 43 milik CPM termasuk obyek jual belinya akan terikat oleh syarat dan ketentuan dalam perjanjian.

5. Analisis manfaat dan risiko dari transaksi.

Manfaat transaksi adalah sebagai berikut :

• Dengan terlaksananya rencana transaksi, Perseroan menambah aset berupa tanah SHGB diatas HPL yang berpotensi dikembangkan untuk usaha komersil yang akan meningkatkan pendapatan Perseroan.

• Dengan kepemilikan Tanah, Perseroan dapat mengembangkan usaha yang akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan.

Perseroan akan mengembangkan tanah yang akan dibeli untuk hotel bintang 4 dengan jumlah kamar 260 kamar, dengan biaya investasi sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 302.434 juta termasuk bunga selama masa pembangunan (IDC) dan modal kerja. Pembangunan hotel tersebut diperkirakan selesai pada tahun 2020 dan pada awal tahun 2021 diperkirakan telah beroperasi komersil.

Biaya investasi yang direncanakan adalah sebagai berikut :

Biaya (Rp. Juta)

A. Investasi1. LAND COST 68.000 2. CONSTRUCTION COST

o Building Construction 127.920 o Hotel FF&E 52.000 o Others 10.400

Sub Jumlah (2) 190.320 3. PRE OPENING COST 17.680

Sub Jumlah (2+3) 208.000 4. IDC 23.540

Sub Jumlah (2+3+4) 231.540 Jumlah (1+2+3+4) 299.540

B. Modal Kerja 2.894 Jumlah (A+B) 302.434

Uraian

Dalam perhitungan analisis kelayakan investasi dilakukan proyeksi hingga masa berakhirnya SHGB pada tanggal 26 Januari 2041 dan tidak memperhitungkan adanya opsi perpanjangan SHGB. Berdasarkan analisis kelayakan pembangunan hotel adalah layak dengan IRR 10,43% dan NPV Rp. 23.564 juta yang akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan.

Risiko transaksi adalah sebagai berikut :

• Risiko atas transaksi yang akan dilakukan adalah risiko atas kepemilikan aset yang berupa, beban pemeliharaan dan pajak properti.

• Risiko keterlambatan waktu pemanfaatan tanah SHGB diatas HPL dimana semakin lama Perseroan tidak memanfaatkan tanah tersebut maka semakin sedikit potensi pendapatan yang akan diterima Perseroan.

• Potensi kehilangan aset berupa tanah SHGB diatas HPL dan pengembangan diatasnya jika SHGB tidak dapat diperpanjang setelah masa berlaku hak atas tanah telah habis karena tidak disetujui pemilik HPL.

13

B. Analisis Kualitatif

1. Analisis industri dan lingkungan.

Dunia pariwisata Indonesia dinilai berkembang signifikan. Hal ini terlihat peran pariwisata dunia pada tahun 2017 dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global yang mencapai 9,8%, kontribusi terhadap total ekspor dunia sebesar US$ 7,58 triliun dan foreign exchange earning sektor pariwisata tumbuh sebesar 25,1%. Pertumbuhan pariwisata dunia tersebut memberi dampak positif terhadap pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata menyumbangkan 10 persen PDB Nasional dan merupakan nominal tertinggi di ASEAN. Pertumbuhan PDB pariwisata di atas rata-rata industri dengan spending USD 1 Juta atau PDB 170 persen, tertinggi di industri. Selain itu, sektor pariwisata merupakan penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan, atau sebesar 4,8 persen. Lapangan kerja tumbuh 30 persen dalam lima tahun.

2. Analisis operasional dan prospek perusahaan.

Pada tahun 2019, Presiden Jokowi mentargetkan pertumbuhan pariwisata nasional dua kali lipat pada tahun 2019. Sektor pariwisata ditargetkan memberikan kontribusi pada PDB nasional sebesar 8% dari devisa yang dihasilkan Rp 280 triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, jumlah kunjungan wisman 20 juta dan pergerakan wisnus 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.

3. Alasan dilakukannya transaksi.

Alasan dilakukannya transaksi antara lain adalah :

- Tanah obyek transaksi dinilai mempunyai lokasi yang strategis dan berpotensi untuk dikembangkan untuk usaha komersil.

- Dengan kepemilikan aset berupa Tanah, Perseroan dapat melakukan pengembangan usaha yang akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan.

4. Keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif.

Keuntungan Perseroan adalah dapat melakukan pengembangan usaha dengan melakukan pengembangan diatas Tanah yang dapat menghasilkan pendapatan yang akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan.

Kerugian Perseroan terjadi jika Perseroan tidak segera melaksanakan pengembangan diatas Tanah maka akan menderita kerugian ekonomis dengan berkurangnya nilai ekonomis Tanah sejalan dengan berkurangnya sisa masa manfaat SHGB yang akan berakhir pada 26 Januari 2041 dan pada saat berakhirnya SHGB Perseroan akan kehilangan hak atas Tanah dan pengembangannya.

C. Analisis Kuantitatif

1. Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan

Dengan dilakukannya transaksi potensi pendapatan Perseroan bertambah jika tanah yang akan dibeli telah selesai dikembangkan dan telah beroperasi komersil, sehingga dapat meningkatkan laba. Berdasarkan laporan posisi keuangan, dengan dilakukannya transaksi, aset akan bertambah dan kas akan berkurang untuk dana pembelian aset. Transaksi dilakukan dengan dana sendiri, maka liabilitas tidak berubah. Kondisi keuangan Perseroan dengan dilakukannya transaksi, likuiditas akan berkurang sedangkan solvabilitas tidak berubah.

1.1. Penilaian kinerja historis dan Rasio Keuangan.

Profitabilitas Perseroan yang ditunjukkan oleh EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales, dan EAT/Sales selama tahun 2015-2017 berfluktuasi dengan rata-rata masing-masing 23,51%, -1,10%, -21,46%, dan -18,26%. Pada Juli 2018 EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales, dan EAT/Sales masing-masing 21,79%, -2,98%, -19,67% dan -15,22% sedangkan Juli 2017 masing-masing 23,52%, -3,15%, -19,52% dan -15,05%.

14

Pada tahun 2015-2017 Current Ratio cenderung meningkat dan DER serta DAR cenderung menurun. Current Ratio meningkat dari 0,08x di tahun 2015 menjadi 0,32x di tahun 2017, dan DER meningkat dari -7,00x di tahun 2015 menjadi -39,93x di tahun 2017, selanjutnya DAR menurun dari 1,17x di tahun 2015 menjadi 1,03x di tahun 2017. Pada Juli 2018 Current Ratio, DER dan DAR masing-masing adalah 0,83x, 4,07x dan 0,80x.

1.2. Penilaian arus kas.

Dalam periode tahun 2015 – 2017, Juli 2017 dan Juli 2018 Perseroan selalu memperoleh kas dari aktivitas operasi yang utamanya berasal dari penerimaan dari pelanggan.

Selanjutnya, dalam periode tahun 2015 – 2017, Juli 2017 dan Juli 2018 Perseroan selalu menggunakan kas untuk aktivitas investasi yang utamanya untuk perolehan aset tetap.

Di sisi pendanaan, pada tahun 2015 dan Juli 2018 Perseroan memperoleh arus kas dari aktivitas pendanaan yang utamanya berasal dari utang pihak berelasi, pada tahun 2016 – 2017 dan Juli 2017 Perseroan menggunakan arus kas untuk kegiatan pendanaan utamanya dikarenakan pembayaran utang bank.

Saldo kas pada setiap tahun selalu positif karena kebutuhan kas untuk operasi dan investasi disesuaikan dengan pendanaannya.

1.3. Analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi.

Berdasarkan analisis laporan posisi keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan posisi keuangan setelah transaksi dapat disimpulkan dengan dilakukannya rencana transaksi mengurangi likuiditas Perseroan namun tidak menimbulkan dampak leverage pada keuangan Perseroan.

1.4. Penilaian atas proyeksi keuangan.

Berdasarkan proyeksi keuangan tanpa dan dengan dilakukan transaksi, dengan dilakukannya transaksi dengan membangun hotel tingkat profitabilitas menurun yang dicerminkan oleh rata-rata EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales dan EAT/Sales pada periode proyeksi. Tanpa transaksi masing-masing sebesar 30,00%, 22,69%, 20,07% dan 15,40% sedangkan dengan transaksi menjadi masing-masing sebesar 30,00%, 21,49%, 15,91% dan 11,82%. Penurunan tingkat profitabilitas tersebut dikarenakan beban depresiasi hotel di Pontianak dan beban bunga pinjaman pihak afiliasi.

Berdasarkan proyeksi keuangan tanpa dan dengan dilakukan transaksi, dengan dilakukannya transaksi dengan membangun hotel tingkat likuiditas menurun yang dicerminkan oleh rata-rata Current Ratio pada periode proyeksi. Tanpa transaksi sebesar 1676,32% sedangkan dengan transaksi menjadi 1636,28%.

Berdasarkan proyeksi keuangan tanpa dan dengan dilakukan transaksi, dengan dilakukannya transaksi dengan membangun hotel tingkat solvabilitas menurun yang dicerminkan oleh rata-rata DER dan DAR pada periode proyeksi. Tanpa transaksi masing-masing sebesar 60,73% dan 28,18% sedangkan dengan transaksi menjadi 111,52% dan 38,07%.

Berdasarkan proyeksi keuangan tanpa dan dengan dilakukan transaksi, sepanjang umur proyeksi tidak terjadi cash deficiency, sehingga kelangsungan usaha Perseroan terjamin.

2. Analisis Inkremental

2.1. Konstribusi Nilai Tambah

Rencana transaksi merupakan pembelian tanah SHGB diatas HPL seluas 8.500 m2 (bagian dari tanah SHGB No. 43 seluas 44.544 m2 yang akan berakhir haknya pada tanggal 26 Januari 2041 diatas HPL No. 1) milik CPM yang terletak Jl. MT. Haryono

15

Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dengan harga Rp. 68.000.000.000,-. Tanah tersebut akan dikembangkan untuk hotel yang akan meningkatkan pendapatan Perseroan.

Nilai tambah yang akan diperoleh Perseroan dari transaksi tersebut dengan mengembangkan Tanah berupa pengembangan hotel yang dapat menghasilkan pendapatan yang akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan.

Berdasarkan hasil perhitungan, terlihat bahwa dengan investasi Rp. 302.434 juta (termasuk tanah Rp. 68.000 juta) untuk pembangunan hotel akan memperoleh Net Present Value (NPV) sebesar Rp. 23.564 juta,-, dengan IRR 10,43% lebih besar dari biaya modal WACC 9,55%. Dapat disimpulkan bahwa investasi pembangunan hotel tersebut adalah layak dan akan menguntungkan Perseroan.

Dengan dilakukannya transaksi, dimana Perseroan dapat melakukan investasi hotel akan menghasilkan NPV sebesar Rp. 23.564 juta dengan imbal hasil IRR 10,43% sedangkan tanpa transaksi Perseroan akan melakukan investasi SUN akan menghasilkan NPV negatif Rp. 19.614 juta dengan imbal hasil IRR 5,42%.

Dengan demikian dengan dilakukannya transaksi akan memberikan konstribusi nilai tambah sebesar selisih NPV yaitu sebesar Rp. 43.178 juta, selain itu dengan dilakukannya transaksi memberikan imbal hasil yang lebih tinggi yaitu IRR 10,43% dibandingkan tanpa transaksi dengan IRR 5.03%.

Berdasarkan hasil perhitungan sensitivitas, jika pembangunan dilakukan pada tahun 2020 dan mulai memperoleh pendapatan pada tahun 2022 maka proyek masih layak dengan IRR 10,00% dan NPV Rp. 11.610 juta namun jika pembangunan dilakukan pada tahun 2021 dan mulai memperoleh pendapatan pada tahun 2023 maka proyek tidak layak dengan IRR 9,55% dan NPV negatif Rp. 58 juta.

Berdasarkan analisa sensitivitas tersebut, maka Perseroan harus segera memanfaatkan tanah tersebut untuk pembangunan hotel paling lambat pada tahun 2020 untuk pembangunannya dan memperoleh pendapatan mulai tahun 2022.

2.2. Biaya dan pendapatan yang relevan.

Dengan dilakukannya transaksi, Perseroan mendapatkan berpotensi untuk mengembangkan Tanah tersebut untuk hotel bintang 4 plus yang dapat meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan akan tetapi mengeluarkan biaya untuk pengembangan Tanah tersebut.

2.3. Informasi non keuangan yang relevan.

Tanah yang akan dibeli adalah tanah SHGB diatas HPL dengan waktu pemanfaatan yang terbatas selama masa berlakunya SHGB apabila pemilik HPL tidak dapat memperpanjang masa berlakunya SHGB.

Nilai ekonomis tanah SHGB diatas HPL dan pengembangannya sangat tergantung pada sisa waktu pemanfaatannya. Perseroan akan kehilangan hak atas Tanah dan pengembangannya pada saat berakhirnya hak SHGB atas Tanah jika perpanjangan SHGB tidak disetujui pemilik HPL.

2.4. Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan.

Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain adalah dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris Perseroan. Alternatif lain adalah tanah-tanah dengan kepemilikan penuh (outright) yang sebanding dengan harga pasar Rp. 11 juta – Rp. 12 juta per m2. Alternatif lain tidak dipilih Perseroan dengan pertimbangan harga dan kesesuaian lokasi sehingga Perseroan memilih obyek transaksi.

Dengan analisis pembelian tanah dengan status kepemilikan penuh (out right) dan HGB diatas HPL, pembelian tanah dengan status out right lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembelian SHGB diatas HPL, namun berdasarkan pertimbangan dari manajemen Perseroan, Perseroan meyakini dengan pembelian obyek transaksi akan menguntungkan Perseroan.

16

2.5. Hal-hal material lainnya.

Hal-hal material lainnya yang perlu diperhatikan sehingga nilai transaksi memberikan nilai tambah adalah kemampuan keuangan Perseroan untuk melakukan pengembangan berupa bangunan komersial diatas Tanah, yang berdasarkan analisis sensitivitas dengan waktu pembangunan tidak melampaui 2 tahun dan pada awal tahun ke-3 sudah beroperasi komersial, mengingat SHGB akan berakhir 26 Januari 2041.

Jika pembangunan menggunakan dana pinjaman bank, maka untuk memperoleh pinjaman bank, posisi keuangan keuangan Perseroan harus bankable yang ditunjukan oleh rasio utang dan ekuitas (debt to equity ratio) sebesar 186%, jika tidak menggunakan pinjaman bank, Perseroan akan mencari sumber pendanaan lain untuk pengembangan tanah obyek transaksi.

Jika operasi komersial pengembangan Tanah melampaui awal tahun ke-3, maka investasi pembelian Tanah dan pengembangannya menjadi tidak ekonomis atau tidak layak yang secara jangka panjang berpotensi akan merugikan Perseroan dan pemegang saham Perseroan khususnya masyarakat pemegang saham yang berinvestasi jangka panjang.

D. Analisis kewajaran nilai transaksi

1. Hasil Penilaian Obyek Transaksi

Obyek transaksi adalah tanah SHGB diatas HPL seluas 8.500 m2 yang merupakan bagian dari tanah SHGB No. 43 atas nama PT Citra Putra Mandiri seluas 44.544 m2 yang akan berakhir haknya pada tanggal 26 Januari 2041, Surat Ukur no. 02470/Akcaya/2014, tgl 12-05-2014 diatas HPL No. 1 yang berada di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil Penilaian Obyek Transaksi adalah berdasarkan Laporan Penilaian yang diterbitkan oleh KJPP Iskandar dan Rekan dengan File No. 194.3/IDR/DO.2/AL/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, menyatakan Nilai Pasar obyek transaksi adalah Rp. 69.780.000.000,-.

2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi berdasarkan harga yang telah disepakati untuk pembelian obyek transaksi, adalah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 065/PPJB/CPM-CPR/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 antara CPR dan CPM yang telah disepakati oleh kedua pihak, harga pembelian Tanah sesuai dengan perjanjian tersebut adalah Rp. 68.000.000.000,-.

Dengan demikian Nilai Transaksi adalah Rp. 68.000.000.000,-.

3. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

Dengan nilai transaksi Rp. 68.000.000.000,- dan Nilai Pasar dari hasil penilaian adalah Rp. 69.780.000.000,-, maka nilai transaksi lebih rendah 2,55% dari Nilai Pasarnya dan masih dalam kisaran wajar, dengan demikian kami berpendapat bahwa nilai transaksi tersebut adalah wajar.

4. Analisis Bahwa Nilai Transaksi Memberikan Nilai Tambah dari Transaksi yang Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis dapat dipastikan bahwa nilai transaksi yang merupakan biaya untuk pembelian Tanah memberikan nilai tambah sebagai berikut:

● Berdasarkan hasil perhitungan kelayakan, terlihat bahwa dengan biaya investasi Rp. 302.434 juta untuk pembangunan hotel (termasuk pembelian tanah) menghasilkan NPV sebesar Rp. 23.564 juta,-, dengan IRR 10,43% lebih besar dari biaya modal 9,55%, maka investasi layak dan memberikan konstribusi nilai tambah terhadap Perseroan.

● Dengan dilakukannya transaksi dengan investasi membangun hotel akan menghasilkan NPV sebesar Rp. 23.564 juta, sedangkan tanpa transaksi dengan melakukan investasi SUN akan menghasilkan NPV negatif Rp. 19.614 juta dengan demikian dengan transaksi akan memberikan konstribusi nilai tambah Rp. 43.178

17

juta. Selain itu dengan dilakukannya transaksi dengan membangun hotel akan menghasilkan IRR 10,43% yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi SUN dengan imbal hasil IRR 5,42%. Dengan demikian, dengan dilakukannya transaksi, nilai transaksi akan memberikan nilai tambah dari transaksi yang dilakukan.

● Mengingat hak atas Tanah akan berakhir pada tanggal 26 Januari 2041, berdasarkan analisis sensitivitas, kontribusi nilai tambah atas transaksi dapat terjadi jika pengembangan diatas Tanah untuk hotel bintang 4 paling lambat pada tahun 2020 untuk pembangunannya dan memperoleh pendapatan mulai tahun 2022.

Berdasarkan analisis tersebut, kami berpendapat bahwa nilai transaksi adalah wajar dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai transaksi pembelian tanah SHGB diatas HPL adalah nilai transaksi sebesar Rp. 68.000.000.000,- lebih rendah 2,55% dari Nilai Pasarnya dari hasil penilaian sebesar Rp. 69.780.000.000,- masih dalam kisaran wajar memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan memberikan kesimpulan bahwa dengan pembelian Tanah akan mengurangi kas dan menambah aset property investasi berupa tanah SHGB diatas HPL yang akan dikembangkan menjadi hotel bintang 4 yang akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk pengembangan usaha yang akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan.

Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi antara lain adalah harga dan kesesuaian lokasi obyek transaksi serta motivasi untuk pengembangan usaha yang akan memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan pemegang saham Perseroan. Berdasarkan analisis sensitivitas, pengembangan usaha hotel diatas tanah SHGB diatas HPL dimana SHGB haknya akan berakhir pada 26 Januari 2041 (jika pemilik HPL tidak menyetujui perpanjangan SHGB) akan layak dan memberikan nilai tambah jika dapat mulai beroperasi komersial paling lambat pada awal tahun 2023.

Berdasarkan pertimbangan bisnis dari manajemen Perseroan, manajemen Perseroan mempunyai keyakinan dapat mengembangkan tanah obyek transaksi yang akan memberikan keuntungan kepada Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan, dengan demikian sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka IDR berpendapat bahwa transaksi adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

4. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, informasi yang dimuat dalam Prospektus ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan ini termasuk dalam transaksi material sesuai dengan Peraturan IX.E.2 dan juga termasuk dalam Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sesuai dengan Peraturan IX.E.1.

CPM selaku Pemegang Saham Perseroan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 7 Desember 2019, rnenyatakan kesanggupan mencari dan menyediakan pendanaan dalam rangka pembangunan Hotel berikut sarana dan prasarananya di atas lahan seluas 8.500 M2 atas nama PT Citra Putra Realty Tbk yang terletak di Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

18

5. PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary) Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:

Sekretaris PerseroanPT Citra Putra Realty TbkMenara Bidakara 2 Lt. 17

JI. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73Jakarta Selatan 12870

Tel: 021-29069370Email: [email protected]


19

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 yang diambil dari laporan keuangan per 31 Juli 2018 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai kewajiban sebesar Rp 497.952.623 ribu Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:.


Keterangan Jumlah

Liabilitas Jangka PendekUtang usaha 4.065.435Utang lain-lain jatuh tempo kurang dari satu tahun 436.087 Biaya yang masih harus dibayar 11.866.921 Utang pajak 3.282.935Pendapatan diterima dimuka 9.932.573Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari setahun 3.957.500Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari setahun Bank 7.492.165Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 480.21

Liabilitas Jangka Panjang

Utang lain-lain setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun 1.924.838Utang bunga setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun 35.696.588Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun Bank 337.799.336Utang pihak berelasi 63.941.217Liabilitas imbalan kerja 7.708.964Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan 9.848.065Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 459.924

Jumlah Liabilitas 497.952.623

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 4.065.435 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang usaha:


Uraian Jumlah

Pihak KetigaToko SS Paramesti 215.681PT Angkasa Winata Asia 213.560Dwi Jaya 199.453Vendor Temporary 144.741PT Indoguna Utama 128.066Dineta Jaya 123.063PT Citas Otis Elevator 114.950UD Artha Putra Makmur 111.455PT Soejasch Bali 106.871UD Rasini 103.405Classic Fine Foods 102.166Wika Mitra Suplier 100.640Laiin-lain (dibawah Rp 100.000) 2.401.384

Jumlah Utang Usaha 4.065.435

20

Bedasarkan umur Piutang

31 Juli 2018

Berdasarkan umur (hari)

Belum jatuh tempo - Lewat jatuh tempo

Kurang dari 30 hari 4.042.922 31- 60 hari 22.513 61-90 hari - Lebih dari 90 hari -

Jumlah 4.065.435

Seluruh utang usaha merupakan utang kepada pihak ketiga serta di denominasi dalam mata uang rupiah. Utang usaha ini tidak memiliki bunga dan tanpa jaminan.

2. Utang Lain-Lain

Utang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 2.360.925 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang lain-lain:


Uraian Jumlah

PT Solusi Feriferal 2.199.815Lain-lain 161.110Jumlah Utang Lain-Lain 2.360.925

Utang lain-lain jatuh tempo kurang dari setahun 436.087Bagian jangka panjang 1.924.838

Utang ke PT Solusi Feriferal terkait dengan pengadaan Aruba Wireless Network dengan nilai pembelian Rp 2.474.792.244 pembayaran utang tersebut dilakukan dengan angsuran sebesar Rp 68.744.229 per bulan selama tiga tahun, angsuran dimulai sejak Mei 2018 dan berakhir Mei 2021. Utang ini tidak di kenakan bunga dan tanpa jaminan.

Adapun syarat dan pembatasan dari utang ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan wajib membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya, paling lambat 14 hari setelah tanggal kwitansi yang diterima oleh Perusahaan.

- Perusahaan tidak diperbolehkan memindah tangankan kepemilikan kepada pihak lain, sebelum seluruh kewajiban angsuran dibayarkan penuh.

3. Beban Akrual

Beban akrual Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 11.866.921 ribu. Berikut adalah rincian dari akun Beban akrual:

21


Uraian Jumlah

Jasa manajemen 2.979.260Beban karyawan 2.291.705Intensif dan komisi pemasaran 1.886.277Service charge 1.666.503Listrik dan air 721.813Program loyalitas pelanggan 504.817Pelatihan 499.917Pemeliharaan dan perbaikan 312.505Telepon dan internet 69.640Asuransi 43.088Perjalanan dinas 33.220Lain-lain 858.175Jumlah Beban Akrual 11.866.921

Service charge atau Jasa pelayanan merupakan tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan dalam rangka jasa pelayanan hotel dengan perhitungan 10% dari pendapatan.

Penggunaan uang servis ditentukan dengan rincian sebagai berikut:1) 3% untuk penggantian atas terjadinya resiko kehilangan atau kerusakan2) 2% untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia3) 95% untuk dibagikan kepada karyawan beserta gaji bulanan.

4. Utang Bunga

Utang bunga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 39.654.088 ribu. Berikut adalah rincian dari akun Utang bunga:

Uraian Jumlah

PT Bank Rakyat Indonesia 38.621.588PT Mahkota Properti Indo 1.032.500Jumlah Utang Bunga 40.741

Utang bunga jatuh tempo kurang dari setahun 3.957.500Jatuh tempo lebih dari setahun 35.696.588

Utang bunga merupakan tunggakan atas bunga dan penalty atas pinjaman Perseroaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia yang belum dibayarkan untuk akhir tahun 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017.

Pada tanggal 8 November 2017, Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Persero (BRI) terkait dengan tunggakan bunga dan dalam perjanjian tersebut diputuskan:

1. Pembayaran tunggakan bunga dan penalty yang terbentuk sampai dengan 31 Agustus 2017 sebesar Rp 44.716.587.879 dilakukan secara bertahap mulai September 2017 s/d 28 Desember 2020.

2. Seluruh tunggakan bunga dan penalty yang timbul setelah 31 Agustus 2017 sampai dengan akad kredit wajib dibayarkan maksimal 1 bulan setelah pembayaran poin 1 diatas terselesaikan atau Januari 2021.

22

Utang bunga merupakan tunggakan bunga dan penalty atas pinjaman Perseroaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia yang belum dibayarkan untuk akhir tahun 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017.

Utang bunga merupakan tunggakan bunga dan penalty atas pinjaman Perseroaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia yang belum dibayarkan untuk akhir tahun 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017.

Pada tanggal 8 November 2017, Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Persero (BRI) terkait dengan tunggakan bunga dan dalam perjanjian tersebut diputuskan:1. Pembayaran tunggakan bunga dan penalty yang terbentuk sampai dengan 31 Agustus 2017

sebesar Rp 44.716.587.879 dilakukan secara bertahap mulai September 2017 s/d 28 Desember 2020.

2. Seluruh tunggakan bunga dan penalty yang timbul setelah 31 Agustus 2017 sampai dengan akad kredit wajib dibayarkan maksimal 1 bulan setelah pembayaran poin 1 diatas terselesaikan atau Januari 2021.

Utang bunga merupakan tunggakan bunga dan penalty atas pinjaman Perseroaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia yang belum dibayarkan sejak tahun 2015 sampai dengan 31 Agustus 2017 dan penyebab tunggakan bunga tersebut karena arus kas Perseroan belum mencukupi dan Perseroan memprioritaskan pembayaran angsuran pokok.

Tidak terdapat syarat dan pembatasan atas perjanjian hasil restrukturisasi utang bunga namun tetap mengacu pada syarat dan pembatasan utang bank sebagaimana diungkapkan pada bagian Utang Bank.

Tidak ada keuntungan terhadap laporan keuangan yang diakui dari hasil restrukturisasi karena restrukturisasi mencakup perpanjangan masa pembayaran utang bunga dan tingkat bunga yang berlaku pada masa yang akan datang.

5. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 9.932.573 ribu. Berikut adalah rincian dari akun Pendapatan diterima dimuka:


Uraian Jumlah

Uang muka pelanggan 7.114.042Jasa manajemen 2.818.531Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka 9.932.573

Uang muka penjualan merupakan deposit atas pemesanan kamar hotel dan uang jaminan tamu yang akan menginap di hotel, yang akan berkurang jika realisasi tamu menginap telah terjadi.

6. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 3.282.935 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang pajak:


Uraian Jumlah

PerseroanPajak Penghasilan 21 169.318Pajak Penghasilan 23 277.479Pajak Penghasilan 4 (2) 212.969Pajak Pertambahan Nilai 687.612Pajak Pembangunan 1 1.935.557

3.282.935

23

7. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Entitas Anak pada 31 Juli 2018 dihitung oleh konsultan independen PT Binaputera Jaga Hikmah, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit”.

Per tanggal 31 Juli 2018, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan saldo Liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp 7.708.964 ribu.

Asumsi utama yang digunakan oleh konsultan independen adalah sebagai berikut:

Tingkat bunga per tahun : 8,35%Tingkat kenaikan gaji per tahun : 8%Tingkat kematian : TMI III-2011Usia pensiun : 55 TahunJumlah karyawan : 292 orang

Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Kenaikan tingkat bunga diskonto 1%

Penurunan tingkat bunga diskonto 1%

Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti 6.575.596 8.032.633

Kenaikan tingkat kenaikan gaji 1%

Penurunan tingkat kenaikan gaji 1%

Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti 8.031.445 6.564.937

a. Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif adalah:

31 Juli 2018

Biaya jasa kini 640.140 Beban bunga 327.450 Pembayaran manfaat - Jumlah 967.590

b. Jumlah diakui dalam pendapatan komprehensif lain:

31 Juli 2018

Keuntungan aktuarial atas:Perubahan penyesuaian - Perubahan asumsi keuangan (980.626) Jumlah (980.626)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

31 Juli 2018

Saldo pada awal tahun 7.722.000 Biaya jasa kini 640.140 Biaya bunga 327.450 Pembayaran manfaat - Perubahan penyesuaian asumsi (980.626) Jumlah 7.708.964

24

Manajemen berpendapat bahwa liabilitas imbalan kerja yang diakui pada tanggal 31 Juli 2018 telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003.

8. Utang Pihak Berelasi

Utang pihak berelasi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 63.941.217 ribu. Berikut adalah rincian dari akun Utang pihak berelasi:


Uraian JumlahPT Mahkota Properti Indo 29.500.000PT Citra Putra Mandiri 34.441.217Jumlah Utang lain-lain Berelasi 63.941.217

PT Mahkota Properti Indo

Utang ke PT Mahkota Properti Indo merupakan pinjaman yang akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan seluas 576 m2 di Jl. Singaraja Blok C.4 Pers. No. 18 Kuningan Timur, Jakarta. Pinjaman tersebut di denominasi dalam Rupiah. Sampai dengan 31 Desember 2017 pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan. Sejak Januari 2018, utang tersebut telah dikenakan bunga sebesar 6% pertahun. Jangka waktu pinjaman 2 tahun dan dapat diperpanjang.

PT Citra Putra Mandiri

Rincian penggunan utang ke PT Citra Putra Mandiri sebagai berikut:(dalam ribuan Rupiah)

Uraian JumlahUntuk investasi 20.000.000 Modal kerja 14.441.217 Jumlah 34.441.217

Utang untuk investasi merupakan pinjaman ke PT Citra Putra Mandiri yang akan digunakan investasi saham pada entitas asosiasi (PT Bangun Mandiri Cemerlang) sebesar Rp 20.000.000.000.

Seluruh pinjaman tersebut di denominasi dalam Rupiah tidak dikenakan beban bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti. Pinjaman tersebut tanpa jaminan dan tidak ada pembatasan terkait pinjaman tersebut.

Pada tanggal 29 Juni 2018, pinjaman ke PT Citra Putra Mandiri telah dikonversi menjadi tambahan modal disetor sebesar Rp 155.000.000.000 (Catatan 24).

9. Utang Bank

Utang Bank Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 345.291.501 ribu. Berikut adalah rincian dari akun Utang bank:

Uraian Jumlah

PT Bank Rakyat IndonesiaKredit investasi 338.974.800Kredit investasi – IDC 4.869.536

PT Bank BukopinKredit investasi 1.447.165

Jumlah Utang Bank 345.291.501

Bagian jatuh tempo kurang dari satu tahun 7.492165Bagian jatuh tempo setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun 337.799.336

25

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Akta Perjanjian Kredit Investasi dan Kredit Investasi - Interest During Construction (KI-IDC) No. 44 Tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Muchlis Patahna, S.H., MKn., serta berdasarkan surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. R.II.384-ADK/DKR/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan No. R.II.461-ADK/DKR/12/2010 tanggal 28 Desember 2010 selanjutanya disebut Surat Penawaran Putusan Pemberian Kredit / Offering Letter, dengan ketentuan persyaratan:

Peminjam : - PT Citra Putra Mandiri sebagai peminjam utama - PT Citra Putra Realty sebagai pengelola hotel Stones - PT OSO Bali Cemerlang sebagai Pemilik tanah

Fasilitas kredit investasi (baru) sebesar Rp 287.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kredit investasi (KIP) sebesar Rp 267.000.000.000 2. Kredit investasi -Interest During Construction (KI-IDC) sebesar Rp 20.000.000.000

KI dan KI-IDC digunakan untuk membiayai proyek hotel dan entertaint center (“ Stones”) di Kuta Bali

Ketentuan dan persyaratan kredit sebagai berikut:

1. Jumlah, bentuk kredit dan tujuan penggunaan kredit

Plafond fasilitas kredit seluruhnya sebesar Rp 287.000.000.000 dengan rincian: - Plafond KI sebesar Rp 267.000.000.000 - Plafond KI - IDC sebesar Rp 20.000.000.000

Nominal perincian penggunaan kredit investasi sebagai berikut: - Pekerjaan struktur dan arsitektur sebesar Rp 122.366.000.000 - Pekerjaan mekanikal dan elektrikal sebesar Rp 95.090.000.000 - Pekerjaan eksternal dan internal sebesar Rp 18.180.000.000 - Pekerjaan perlengkapan sebesar Rp 53.000.000.000 - Pekerjaan persediaan sebesar Rp 22.668.000.000

2. Suku bunga, penalty, provisi, biaya administrasi dan commitment fee

Untuk pemberian fasilitas kredit Perusahaan wajib membayar ke Bank BRI berupa: - Suku bunga Sebesar 12 % pertahun yang dapat ditinjau setiap saat sesuai dengan ketentuan suku

bunga di BRI - Penalty Sebesar 50% dari tingkat suku bunga yang berlaku bila terjadi tunggakan pokok dan

bunga - Provisi Sebesar 1% dari plafond dan dibayar pada saat atau sebelum pencairan pertama fasilitas

kredit - Biaya administrasi Sebesar Rp 100.000.000 dibayar pada saat atau sebelum pencairan pertama fasilitas

kredit - Comitment fee Sebesar 1% dari plafond yang tidak ditarik selama masa penarikan

26

3. Jangka waktu Jangka waktu plafond fasilitas KI dan KI-IDC yang diberikan adalah maksimum 84 bulan terhitung sejak penanda tangan akad kredit yaitu tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 dengan grace period 18 bulan sejak penanda tangan akad kredit.

4. Hal hal yang tidak boleh dilakukan (Negative covenants) Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank BRI, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: - Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya minimal Rp

10.000.000.000 akumulasi selama satu tahun tanpa seijin Bank BRI untuk proyek The Stones Bali

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, terkecuali telah diketahui dan disetujui pihak Bank BRI

- Melunasi terlebih dahulu seluruh atau sebagian utangnya kepada pemegang saham atau utang hubungan istimewa yang digunakan untuk proyek yang dibiayai Bank BRI, jika ada, sebelum seluruh kewajiban ke Bank BRI lunas,kecuali dikonversi menjadi modal

- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham - Menyewakan aset yang diagunkan ke Bank BRI kepada pihak lain yang bukan untuk

kegiatan normal bisnis Perusahaan - Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga untuk menyatakan

pailit Perusahaan sendiri - Melakukan tindakan merger, akuisisi, investasi, penjualan aset Perusahaan atau penyertaan

saham, baik pada group Perusahaan sendiri maupun perusahaan lain- Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank BRI, Perusahaan tidak

diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.

5. Agunan/ Jaminan kredit

● Tanah

1. HGB No. 783/Kuta, Surat Ukur tanggal 3 September 2002, Nomor 1279/2002, Luas 62 M2, yang masih tercatat atas nama Augusta Y. Lukman Arifin dan akan segera dibaliknama ke atas nama PT OSO Bali Cemerlang.

2. HGB No. 747/Kuta, Surat Ukur tanggal 3 September 2002, Nomor 1280/2002, Luas 62 M2.

3. HGB No. 747/Kuta, Surat Ukur tanggal 3 September 2002, Nomor 1281/2002, Luas 66 M2, yang tercatat atas nama PT Citra Putra Mandiri.












27














28. HGB No. 804/Kuta, Surat Ukur tanggal 3 September 2002, Nomor 1309/2002, Luas 69 M2, yang masih tercatat atas nama Indra S. Budiarto dan akan segera dibaliknama ke atas nama PT OSO Bali Cemerlang.

29. HGB No. 810/Kuta, Surat Ukur tanggal 3 September 2002, Nomor 1310/2002, Luas 79 M2, yang masih tercatat atas nama Augusta Y. Lukman Arifin dan akan segera dibaliknama ke atas nama PT OSO Bali Cemerlang.























28





























80. HGB No. 737/Kuta, Surat Ukur tanggal 3 September 2002, Nomor 1277/2002, Luas 10.017 M2.



83. HGB No. 273/Kuta, Surat Ukur tanggal 14 Mei 1997, Nomor 2379/1997, Luas +/- 4.503 M2.

Seluruh agunan tanah tersebut terletak di provinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta atas nama PT OSO Bali Cemerlang dengan total nilai pengikatan sebesar Rp 553.954.000.000.

• Personal Guarantee dari:Tuan Raja Sapta Ervian Tuan Raja Sapta Oktohari

29

Pada tanggal 18 April 2012, Perusahaan kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Persero (BRI) dengan struktur sebagai berikut:

Peminjam PT Citra Putra Mandiri sebagai peminjam utama PT Citra Putra Realty sebagai pengelola hotel Stones PT OSO Bali Cemerlang sebagai Pemilik tanah

Perusahaan dan BRI sepakat dan menyetujui:

1. Penambahan plafond kredit sebesar Rp 100.000.000.000,- sehingga total plafond menjadi 387.000.000.000 dengan rincian :

- Kredit Investasi Rp 357.000.000.000

- Kredit Investasi-IDC Rp 20.000.000.000

Nominal perincian penggunaan kredit investasi sebagai berikut:

- Pekerjaan struktur dan arsitektur sebesar Rp 220.723.000.000

- Pekerjaan mekanikal dan elektrikal sebesar Rp 96.181.000.000

- Pekerjaan eksternal dan internal sebesar Rp 78.934.000.000

- Pekerjaan perlengkapan sebesar Rp 56.100.000.000

- Pekerjaan persediaan sebesar Rp 28.366.000.000

2. Perubahan jadwal angsuran dan perpanjangan jangka waktu fasilitas KI dan KI-IDC

Jangka waktu plafond kredit fasilitas KI dan KI-IDC yang diberikan maksimum 144 bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2010 dengan grace period 24 bulan.

3. Hal-hal yang wajib dilakukan Debitur

Total Equity Perusahaan pada akhir tahun 2012 harus mencapai kurang lebih Rp 268.000.000.000 dan equity tersebut sudah tercatat dalam laporan keuangan audited akhir tahun 2011.

4. Agunan/Jaminan kredit

Jaminan kredit sama dengan jaminan kredit sesuai dengan perjanjian awal diatas dengan tambahan jaminan perlengkapan senilai Rp 50.000.000.000 atas nama PT. Citra Putra Mandiri yang akan dipasang Fidusia di kantor pendaftaran Fidusia

Pada tanggal 29 November 2012, Perusahaan kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Persero (BRI) dalam putusan kredit para pihak setuju dan memutuskan:

1. Pemberian kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 30.000.000.000 yang digunakan untuk keperluan pembiayaan pre opening dan technical service dan tambahan modal kerja Hotel The Stones di Kuta Bali.

2. Setuju melakukan perubahan pembayaran pokok Pinjaman Kredit Investas.

3. Perusahaan dan BRI sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam perjanjian kredit yaitu suku bunga menjadi 10% per tahun yang dapat ditinjau setiap saat sesuai dengan ketentuan suku bunga di BRI dan jangka waktu plafond kredit fasilitas KI dan KI-IDC yang diberikan maksimum 96 bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai 28 Desember 2018 dengan grace period 27 bulan dan availability period 24 bulan.

30


Jaminan kredit sama dengan dengan perjanjian awal diatas dengan tambahan jaminan perlengkapan senilai Rp 50.000.000.000 atas nama PT. Citra Putra Mandiri yang akan dipasang Fidusia di kantor pendaftaran Fidusia

5. Hal hal yang tidak boleh dilakukan (Negative covenants)

Negative covenants atas pinjaman modal kerja sama dengan pinjaman Kredit investasi dan Kredit Investasi – During Interest Construction.

Pada tanggal 26 Juli 2016, Perusahaan kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Persero (BRI) dalam putusan kredit para pihak setuju dan memutuskan:

1. Perubahan jadwal angsuran dan perpanjangan jangka waktu fasilitas KI dan KI-IDC menjadi sebagai berikut:

TahunAngsuran

KI KI-IDC2015 100.000.000 100.000.0002016 1.200.000.000 1.200.000.0002017 13.200.000.000 1.200.000.0002018 36.000.000.000 2.400.000.0002019 50.400.000.000 2.400.000.0002020 64.800.000.000 3.600.000.0002021 81.600.000.000 3.600.000.0002022 102.200.000.000 3.750.000.000

349.500.000.000 18.250.000.000

2. Perubahan jadwal angsuran kredit modal kerja menjadi sebagai berikut:

Tanah Bulan Saldo Awal Angsuran Saldo Akhir

2015 November 20.250.000.000 100.000.000 20.150.000.0002015 Desember 20.150.000.000 100.000.000 20.050.000.0002016 Januari 20.050.000.000 800.000.000 19.250.000.0002016 Februari 19.250.000.000 800.000.000 18.450.000.0002016 Maret 18.450.000.000 800.000.000 17.650.000.0002016 April 17.650.000.000 800.000.000 16.850.000.0002016 Mei 16.850.000.000 800.000.000 16.050.000.0002016 Juni 16.050.000.000 800.000.000 15.250.000.0002016 Juli 15.250.000.000 800.000.000 14.450.000.0002016 Agustus 14.450.000.000 800.000.000 13.650.000.0002016 September 13.650.000.000 800.000.000 12.850.000.0002016 Oktober 12.850.000.000 800.000.000 12.050.000.0002016 November 12.050.000.000 800.000.000 11.250.000.0002016 Desember 11.250.000.000 800.000.000 10.450.000.0002017 Januari 10.450.000.000 1.700.000.000 8.750.000.0002017 Februari 8.750.000.000 1.700.000.000 7.050.000.0002017 Maret 7.050.000.000 1.700.000.000 5.350.000.0002017 April 5.350.000.000 1.700.000.000 3.650.000.0002017 Mei 3.650.000.000 1.700.000.000 1.950.000.0002017 Juni 1.950.000.000 1.950.000.000 -

20.250.000.000

31

Berdasarkan surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. R.II.225.-ODK/DKR-2/11/2017 tanggal 8 November 2017, selanjutanya disebut Surat Penawaran Putusan Kredit, telah memutuskan untuk menyutujui: Perubahan struktur kredit rincian menjadi sebagai berikut:

1. Resturukturisasi fasilitas Kredit Investasi (KI) berupa rescehedulling angsuran dengan memperpanjang jangka waktu kredit dari semula 28 Desember 2010 s/d 28 Desember 2022 menjadi 28 Desember 2010 s/d 28 Juni 2026.

2. Resturukturisasi fasilitas Kredit Investasi KI IDC berupa reschedulling angsuran kredit dengan memperpendek jangka waktu kredit dari semula 28 Desember 2010 s/d 28 Desember 2022 menjadi 28 Desember 2010 s/d 28 Desember 2018.

3. Restrukturisasi fasilitas Kredit Investasi (KI) dan KI IDC berupa penurunan tingkat suku bunga dari semula 12% pertahun menjadi 9% pertahun yang selanjutnya reviewable.

Adapun tipe, struktur dan syarat -syarat kredit sebagai berikut:

i. Peminjam PT Citra Putra Mandiri - Sebagai peminjam utamaPT Citra Putra Realty - Sebagai pengelola The StonesPT Oso Bali Cemerlang - Sebagai Pemilik Tanah

ii. Fasilitas kredit

Kredit investasi (KI)

1. Plafond Semula Rp 367.000.000.000 menjadi Sebesar plafond efektif pada saat akad kredit atau maksimal sebesar Rp 342.999.800.000

2. Keperluan untuk Membiaya pembangunan proyek hotel dan Entertainment Center (The Stones) di kuta Bali dengan total TPC Rp 754.272.000.000

3. Bentuk kredit adalah Pseudo RC Maksimum CO menurun

4. Jangka waktu semula 144 bulan sejak akad kredit (28 Desember 2010 sampai dengan 28 Desember 2022) menjadi 186 bulan sejak akad kredit (28 Desember 2010 sampai dengan 28 Juni 2026).

5. Penalti sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga

6. Agunana. Agunan pokok

- Tanah seluas 20.411 m2 dilokasi proyek “The Stones” senilai Rp 553.954.000.000

- Bangunan hotel dan entertainment senilai Rp169.000.000.000- Perlengkapan senilai Rp 160.000.000.000

Total jaminan keseluruhan sebesar Rp 882.954.000.000b. Agunan tambahan

1. Personal guarantee an. Raja Sapta Ervian2. Personal guarantee an. Raja Sapta Oktohari

Kredit investasi Interest during construction (KI-IDC) 1. Plafond Semula Rp 20.000.000.000 menjadi Sebesar plafond efektif pada

saat akad kredit atau maksimal sebesar Rp 15.649.535.6162. Keperluan untuk Membiayai pembangunan proyek hotel dan Entertainment

Center (The Stones) di kuta Bali dengan total TPC Rp 754.272.000.0003. Bentuk kredit adalah Pseudo RC Maksimum CO menurun

32

4. Jangka waktu semula 144 bulan sejak akad kredit (28 Desember 2010 sampai dengan 28 Desember 2022) menjadi 96 bulan sejak akad kredit (28 Desember 2010 sampai dengan 28 Desember 2018)


6. Agunan terkait dengan fasilitas KI

Tidak ada keuntungan terhadap laporan keuangan yang diakui dari hasil restrukturisasi karena restrukturisasi mencakup perpanjangan masa pembayaran utang pokok untuk masa yang akan datang.

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank BRI, Perusahaan tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya minimal Rp10.000.000.000 akumulasi selama satu tahun tanpa seijin Bank BRI untuk proyek The Stones Bali.

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, terkecuali telah diketahui dan disetujui pihak Bank BRI

- Melunasi terlebih dahulu seluruh atau sebagian utangnya kepada pemegang saham atau utang hubungan istimewa yang digunakan untuk proyek yang dibiayai Bank BRI, jika ada, sebelum seluruh kewajiban ke Bank BRI lunas, kecuali dikonversi menjadi modal

- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham- Menyewakan aset yang diagunkan ke Bank BRI kepada pihak lain yang bukan untuk

kegiatan normal bisnis Perusahaan- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga untuk

menyatakan pailit Perusahaan sendiri- Melakukan tindakan merger, akuisisi, investasi, penjualan aset Perusahaan atau

penyertaan saham, baik pada group Perusahaan sendiri maupun perusahaan lain;- Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank BRI, Perusahaan tidak

diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.

PT Citra Putra Mandiri (PT Bank Bukopin, Tbk.)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 09 Tertanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H., M.H., antara PT Cira Putra Mandiri dengan Bank Bukopin disetujui Kredit Investasi dengan Plafond Rp.17.500.000.000,- dengan jangka waktu 84 bulan dan bunga 12,8% per tahun.

Berdasarkan surat No. 4012/DIBA IV/III/2013 tentang persetujuan Perpanjangan Grace Period Kredit (SPPK) kepada PT Citra Putra Mandiri dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Fasilitas Kredit Investasi (Perpanjangan Grace Period)

Perusahaan : PT Citra Putra MandiriPlafond : Rp17.500.000.000 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).Outstanding : Rp15.491.743.000 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Sembilan

Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)Bentuk kredit : Investasi Pembangunan Proyek “Clay Hotel”Jangka waktu (awal)

Jangka waktu (kini)

: 84 (Delapan puluh empat) bulanTermasuk Grace Period 15 (lima belas) bulan s/d February 2013.84 Bulan Termasuk Grace Period 18 bulan s/d Mei 2013

Suku bunga kredit : 12,8% efektif per tahun (review setiap 3 (tiga) bulan)

33

Jaminan

Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4340/Menteng tanggal penerbitan sertipikat 15 Agustus 2011, sebagaimana tercantum dalam surat ukur nomor 00020/Menteng/2011 tertanggal 25 Mei 2011, dengan luas 192 m2, tercatat atas nama PT Citra Putra Thamrin yang terletak di jalan Blora nomor 20, RT. 002/006, kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4341/Menteng tanggal penerbitan sertipikat 15 Agustus 2011, sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur nomor 00021/Menteng/2011 tertanggal 15 Agustus 2011, dengan luas 167 m2, tercatat atas nama PT Citra Putra Thamrin, yang terletak di jalan Cepu nomor 9, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

Pinjaman ke Bank Bukopin oleh PT Citra Putra Mandiri merupakan pinjaman terusan yang dicatat dan digunakan oleh PT Citra Putra Thamrin (Entitas anak) untuk pembangunan Hotel Clay, beban bunga dan pembayaran angsuran dicatat dan dilakukan oleh PT Citra Putra Thamrin. Aset hotel Clay dimiliki dan dikelola oleh PT Citra Putra Thamrin.

Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4340/Menteng tanggal penerbitan sertipikat 15 Agustus 2011, sebagaimana tercantum dalam surat ukur nomor 00020/Menteng/2011 tertanggal 25 Mei 2011, dengan luas 192 m2, tercatat atas nama PT Citra Putra Thamrin yang terletak di jalan Blora nomor 20, RT. 002/006, kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

10. Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel

Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 9.848.065 ribu. Berikut adalah rincian dari akun Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan:


Uraian Jumlah

Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan 9.848.065

Jumlah Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel 9.848.065

Mutasi cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel.

Uraian Jumlah

Saldo awal 10.880.086Kontribusi 4.198.314Pengeluaran (5.230.335)

Saldo akhir 9.848.065

Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan merupakan pengumpulan dana cadangan untuk menjamin ketersediaan dana dengan tujuan1. Menjaga kualitas dan menambah perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel.2. Pengeluaran modal rutin Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 9.848.065 ribu

34

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 15 November 2011, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Luxury Hotel International Indonesia berupa sebagai agen yang mengatur dan mengoperasikan hotel. Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun. Atas pemberian jasa pengawasan dan operasi hotel tersebut, Perusahaan akan membayar biaya manajemen dasar sebesar 2,5% untuk tahun pertama hingga ketiga dan 2,75% mulai tahun keempat, pendapatan kotor dan biaya insentif manajemen sebesar 8% dari kuntungan kotor operasi dan biaya penjualan dan pemasaran sebesar 1% dari pendapatan kamar kotor, yang dibayarkan setiap bulan.

Perusahaan juga diharuskan membuat cadangan penggantian dengan persentase tertentu dari jumlah pendapatan kotor per tahun untuk tujuan melaksanakan penggantian modal, substitusi-substitusi dan penambahan-penambahan terhadap perabot-perabot dan peralatan hotel.

Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel dihitung dengan persentase tertentu dari pendapatan kotor dengan perhitungan sebagai berikut:

Biaya manajemen yang akan dibayar ke pengelola adalah sebagai berikut:

1. Biaya manajemen

49 dan sesudahnya

1,50%1,75%2,00%

Periode akuntansi Persentase dari pendapatan kotor

1-2425-48

Akan dialokasikan sebagai berikut:

a) Biaya manajemen pokok

Biaya manajemen pokok adalah 0,25 % dari pendapatan

b) Biaya royalti

Biaya royalti hotel dihitung dengan persentase tertentu dari pendapatan kotor dengan perhitungan sebagai berikut:

49 dan sesudahnya

1,25%1,50%1,75%


1-2425-48

2. Biaya insentif

Biaya insentif adalah 8 % dari laba operasi

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kewajiban kontinjensi.

LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI

Sampai dengan 31 Juli 2018, tidak terdapat liabilitas lain yang telah diungkapkan dalam Pernyataan utang yang telah jatuh tempo yang belum dapat dilunasi oleh Perseroan dan Entitas Anak.

35

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 JULI 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 JULI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAANPENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN..

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

36

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 (2017 – Tidak diaudit) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0824) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Robert Ricker, MM., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0401). dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN


Uraian31 Juli 31 Desember2018 2017 2016 2015

ASETAset LancarKas dan setara kas 23.692.396 19.536.039 14.772.240 12.651.329Piutang usaha 8.305.910 4.972.542 6.883.438 7.236.645Piutang lain-lain 311.061 415.196 219.439 148.044Persediaan 468.591 796.821 514.880 707.958Biaya dibayar dimuka 191.976 275.833 518.256 491.090Uang muka 1.252.645 2.308.120 1.226.118 905.893Jumlah Aset Lancar 34.222.57 28.304.551 24.134.371 22.140.959

Aset Tidak LancarAset tetap 542.050.956 565.009.325 606.373.799 508.286.352Aset tidak berwujud 1.041.649 1.313.432 1.777.250 2.241.068Aset Lain-Lain 754.980 750.130 736.130 736.130Investasi saham 20.000.000 23.400.000 23.400.000 23.400.000Aset pajak tangguhan 22.249.709 17.832.984 10.407.597 1.506.533Jumlah Aset Tidak Lancar 586.097.294 608.305.871 642.694.776 536.170.083

JUMLAH ASET 620.319.873 636.610.422 666.829.147 558.311.042

37

dalam ribuan Rupiah)

Uraian31 Juli 31 Desember2018 2017 2016 2015

LIABILITASLiabilitas Jangka PendekUtang usaha 4.065.435 6.096.739 6.346.626 3.989.550Utang lain-lain jatuh tempo kurang dari setahun 436.087 3.641.982 3.503.830 3.712.515Biaya yang masih harus dibayar 11.866.921 10.139.278 5.002.857 7.394.278Utang Pajak 3.282.935 1.918.388 1.831.424 2.281.956Pendapatan diterima dimuka 9.932.573 3.926.316 3.418.393 3.322.609Utang bunga jatuh tempo dalam setahun 3.957.500 44.716.588 29.152.670 18.126.820Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari

setahun Bank 7.492.165 18.377.414 28.525.742 224.913.443Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 41.033.615 88.816.704 77.781.542 263.741.171

Liabilitas Jangka PanjangUtang lain-lain setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun 1.924.838 - - -Utang bunga setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun 35.696.588 - - -Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun Bank 337.799.336 330.509.336 354.176.750 173.133.038Utang pihak berelasi 63.941.217 215.035.996 208.828.525 203.254.571Liabilitas imbalan paska kerja 7.708.964 7.722.000 6.278.975 4.893.706Cadangan pemeliharaan perlengkapan, per-abotan dan peralatan 9.848.065 10.880.086 8.697.818 6.285.884Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 456.919.008 564.147.418 577.982.068 387.567.199JUMLAH LIABILITAS 497.952.623 652.964.122 655.763.610 651.308.370

EKUITASModal saham 205.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000Tambahan modal disetor 133.988.750 133.988.750 133.988.750 -Komponen ekuitas lain 1.400.977 665.508 502.745 285.244Defisit (218.804.304) (202.938.801) (175.450.691) (145.403.585)EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 121.585.423 (18.284.543) 9.040.804 (95.118.340)

KEPENTINGAN NON PENGENDALI 781.827 1.930.843 2.024.733 2.121.012

JUMLAH EKUITAS 122.367.250 (16.353.700) 11.065.537 (92.997.328)

38

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN



2018 2017(tidak diaudit) 2017 2016 2015

Pendapatan 104.866.402 97.699.913 170.630.270 185.065.052 186.625.189Beban pokok pendapatan (60.203.764) (58.571.637) (101.717.291) (102.757.437) (110.272.687)Laba bruto 44.662.638 39.128.276 68.912.979 82.307.615 76.352.502

Beban usaha (47.791.407) (42.209.153) (75.374.025) (81.435.915) (76.313.500)Laba/(rugi) usaha (3.128.769) (3.080.877) (6.461.046) 871.700 39.002

Pendapatan (beban) lain-lainPendapatan jasa giro 15.456 27.538 63.191 65.834 25.924Pendapatan jasa manajemen 2.427.500 2.660.000 4.322.500 - -Administrasi bank (172.221) (86.795) (135.323) (104.160) (172.238)Beban bunga (19.734.468) (18.496.386) (32.933.661) (39.836.680) (42.274.338)Laba/(rugi) selisih kurs (94.591) (86.398) (59.566) (87.160) 18.645Lain-lain 60.693 (5.426) 142.264 (26.484) (15.342)Pendapatan (Beban) Lain-lain (17.497.631) (15.987.467) (28.600.595) (39.988.650) (42.417.349)Rugi sebelum pajak (20.626.400) (19.068.344) (35.061.641) (39.116.950) (42.378.347)

Pajak penghasilanPajak tangguhan 4.661.882 4.366.565 7.479.641 8.973.564 696.251

4.661.882 4.366.565 7.479.641 8.973.564 696.251Rugi setelah pajak penghasilan (15.964.518) (14.701.779) (27.582.000) (30.143.386) (41.682.096)

Penghasilan komprehensif lainKeuntungan (kerugian) aktuarial 980.625 198.612 217.017 290.001 380.326Pajak terkait (245.156) (49.653) (54.254) (72.500) (95.081)Jumlah 735.469 148.959 162.763 217.501 285.245Rugi komprehensif lain (15.229.049) (14.552.820) (27.419.237) (29.925.885) (41.396.851)Rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk (15.865.502) (14.638.866) (27.488.110) (30.047.106) (41.553.109) Kepentingan non – pengendali (99.016) (62.913) (93.890) (96.280) (128.987)Jumlah laba (rugi) bersih (15.964.518) (14.701.779) (27.582.000) (30.143.386) (41.682.096)Rugi komprehensif tahun berja-

lan yang dapat diatribusikan kepada:Pemilik entitas induk (15.141.142) (14.492.607) (27.320.718) (29.817.857) (41.267.864)Kepentingan non – pengendali (87.907) (60.213) (98.519) (108.028) (128.987)Jumlah (15.229.049) (14.552.820) (27.419.237) (29.925.885) (41.396.851)

Laba (rugi) bersih per saham (118,75) (289,85) (546,41) (596,36) (1.179,08)

39

RASIO KEUANGAN

Keterangan31 Juli 31 Desember2018 2017 2016 2015

Rasio Likuiditas (x)Current Rasio 0,83 0,32 0,31 0,08Quick Ratio 0,82 0,31 0,30 0,08

Rasio Solvabilitas (x)Debt to Total Aset 0,80 1,03 0,98 1,17Debt to Equity 4,07 (39,93) 59,26 (7,00)

Rasio Profitabilitas (%)%COGS 57,41% 59,61% 55,53% 59,09%Gross profit margin 42,59% 40,39% 44,47% 40,91%Operating profit margin -2,98% -3,79% 0,47% 0,02%Net profit margin -15,22% -16,16% -16,29% -22,23%Return on investment/asset -2,57% -4,33% -4,52% -7,47%Return on equity -13,05% 168,66% -272,41% 44,82%

EBITDA (Rp)(%) EBITDA/Pendapatan 23,93% 24,76% 23,96% 24,18%

Rasio Pertumbuhan (%)Total Aset -2,56% -4,33% 19,44% -Total Liabilitas -23,74% -0,43% 0,68% -Ekuitas 848,25% -247,79% 111,90% -Pendapatan 7,34% -7,80% -0,84% -Laba Kotor 14,14% -16,27% 7,80% -Laba Bersih 8,59% -8,50% -27,68% -EBITDA -1,55% -4,71% -1,76% -

40

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang diuraikan dalam Bab IV mengenai risiko usaha dalam Prospektus ini.

A. UMUM

PT Citra Putra Realty Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Herlina Pakpahan., S.H di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan keputusan No. AHU-00758.AH.01.01 TAHUN 2010 tanggal 7 Januari 2010. Anggaran Dasar Entitas Induk telah mengalami beberapakali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 3 tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Herlina Pakpahan., S.H Notaris di Jakarta, akta tersebuttelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Nomor: AHU-0015288.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Juli 2018.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseoan adalah di bidang Perhotelan. Perseroan berkedudukan di Menara Bidakara 2 17 JI. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha

Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

a) Kondisi Sosial dan Politik Indonesia

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana keadaan sosial dan politik baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Situasi sosial politik yang akan mengarah pada gejolak kehidupan masyarakat yang tidak kondusif tentu akan menghambat kelancaran kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Di Indonesia yang kehidupan berdemokrasi telah lebih terbuka sejak tahun 1998 ketika terjadinya gerakan reformasi, membawa konsekuensi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, bahkan potensi terburuk pun dapat terjadi. Tahun 2019 akan dilaksanakan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia, hal ini apabila tidak dikelola dengan baik khususnya oleh Pemerintah, maka akan memiliki potensi keadaan yang berdampak kurang baik khusus bila dilihat dari segi keamanan dalam beraktivitas.Suhu politik pada setiap tahapan Pemilihan awalnya diprediksi akan memanas, namun berkaca pada pengalaman bangsa Indonesia sebelumnya dan adanya kewaspadaan dan kesiagaan aparat keamanan serta bertambahnya kesadaran dan kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia maka pemilihan Kepala Daerah tersebut dapat belangsung relatifaman, damai, dan terkendali.

Produk yang dihasilkan oleh Perseroan berupa hotel akan banyak diminati oleh masyarakat tentunya mereka yang merasa keamanannya terjamin, mereka tidak memiliki kekawatiran untuk beraktivitas. Beberapa aksiterorisme dapat terjadi juga dapat mengganggu Indonesia, yang kemudian berpengaruh padabisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

41

b) Kondisi Perekonomian Indonesia

Perekonomian Nasional Indonesia tidak bisa dilepaskan oleh pengaruh kondisi ekonomi global. Kinerja perekonomian Indonesia yang membaik atau melemah tentu sedikit banyak dipengaruhi kondisi ekonomi global. Ketika terjadi perlambatan pemulihan ekonomi beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Kawasan Eropa, serta terjadinya gejolak dan konflik geopolitik di beberapa negara seperti di kawasan Timur Tengah, serta masalah pertumbuhan ekonomi Tiongkok hal itu membawa dampak yang cukup signifikan kepada perekonomian Indonesia.

Beberapa indikator ekonomi yang menjadi perhatian untuk menilai sejauh mana kondisi perekonomian Indonesia itu dalam keadaan baik, seperti nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara maju, seperti Amerika Serikat dengan mata uangnya Dolar Amerika Serikat apakah menguat atau melemah. Kemudian efektifitas upaya Pemerintah mengendalikan laju inflasi pada level yang rendah dan stabil. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal yang antara lain menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi tetap meningkat disertai dengan upaya mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan antar wilayah. Kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan industri melalui paket stimulus seperti pemberian intensif kepada sektor tertentu yang diprioritaskan, juga kebijakan yang menjaga deficit anggaran dan memeilhara rasio utang terhadap produk domestic produk (PDB) pada level yang cukup aman dan optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan efisiensi belanja negara.

Perseroan sebagai bagian dari unit pelaku ekonomi nasional, maka menjadikan hal tersebut di atas menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan bila pelaksanaan proyek tidak cermat memandang seluruh indikator baik perekonomian domestik maupun global, maka dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan akhirnya kinerja Perseroan ke depannya.

c) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah tentang pembangunan industri pariwisata juga sangat berpengaruh padaketersedian jasa perhotelan. Kebijakan pemerintah yang akan terus mendukung perkembanganpembangunan pendirian Perhotelan tentunya akan mempengaruhi tingkat okupansi Perseroan.

Dalam RAPBN tahun 2018, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata direncanakan sebesar Rp7,45 triliun. Alokasi anggaran fungsi pariwisata tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong perekonomian melalui pengembangan pariwisata yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pariwisata pada tahun 2018 antara lain: (1) mengembangkan pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan sebanyak mungkinwisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; (2) membangun destinasi pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (3) membangun industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan (4) membangun kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata pada tahun 2018, diantaranya yaitu: (1) terlaksananya destination branding dan integrated marketing di 10 provinsi/kota/kabupaten; (2) terlaksananya fasilitasi/dukungan perbaikan/peningkatan akses transportasi ke destinasi pariwisata di 25 kawasan strategis pariwisata nasional; serta (3) terlaksananya fasilitasi/dukungan perbaikan/peningkatan akses informasi dan komunikasi ke destinasi pariwisata di 25 kawasan strategis pariwisata nasional. Dalam program pembangunan lima tahun, pemerintah fokus pada sektor; infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata.

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia mentargetkan jumlah wisatawan asing diperkirakan mencapai 20 juta. Dalam rangka mencapai target ini, Pemerintah akan fokus pada memperbaiki infrastruktur Indonesia (termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi), akses, kesehatan & kebersihan dan juga meningkatkan kampanye promosi online (marketing) di luar negeri. Pemerintah juga merevisi kebijakan akses visa gratis di 2015 untuk menarik lebih banyak turis asing.

42

Meskipun krisis ekonomi terjadi beberapa kali, berdasarkan data United Nations World Tourism Organization (UNWTO) World Tourism Barometer (dalam Kementerian Pariwisata - Januari 2016) perjalanan wisatawan international menujukkan pertumbuhan yang positif. Di tahun 2014, proposi Indonesia terhadap dunia, asia pasific dan ASEAN berturut turut adalah adalah 0.8%, 3% dan 9%. Dibandingkan dengan Thailand, Malaysia dan Singapura, kunjungan wisatawan masih sangat kecil baru mencapai 9 juta, sementara Thailand (24.8 juta), Malaysia (27,4 juta) dan Singapura (15,1 juta). Dibandingkan dengan sektor lain, pembangunan pariwisata merupakan yang paling mudah menciptakan lapangan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor), mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), dan melestarikan lingkungan hidup (pro-environment). Dalam konteks ini, pariwisata memiliki prinsip “Semakin Dilestarikan, Semakin Mensejahterakan”.Dengan bertambahnya jumlah kedatangan turis asing (baik turis maupun pebisnis asing) dikombinasikan dengan pertumbuhan PDB sebesar +5% dan pertumbuhan investasi, diperkirakan terjadi peningkatan permintaan untuk hotel dan kondominimum (yang menggabungkan ciri-ciri apartemen dan hotel), dan juga tempat-tempat konferensi dan pameran. Apabila target Pemerintah yaitu 20 juta turis asing pada 2020 tercapai maka ada kebutuhan besar untuk industri 29 perhotelan di Indonesia. Terlebih lagi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang dimulai pada akhir tahun 2015, mengimplikasikan hubungan dagang yang lebih intensif di wilayah ASEAN yang dapat mengakibatkan semakin besarnya permintaan untuk akomodasi hotel.

Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengeluarkan kebijakan baru atau undang-undang yang dapat mempengaruhi industri pariwisata dan perhotelan. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan dan Entitas Anak termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan dan Entitas Anak.

b. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah tenaga kerja Perseroan dan Entitas Anak.”

c. Kebijakan bebas visa kunjungan untuk wisatawan mancanegara (wisman) di 169 Negara di dunia akan meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan sehingga dapat mempengaruhi pendapatan perseroan dan entitas anak.

d) Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Ahli yang Professional yang Dimiliki Perseroan.

Kreatifitas yang tinggi serta memilki keberanian melakukan inovasi sangat diperlukan dalam bidang pembangunan sebuah proyek properti, sehingga produk properti yang diluncurkan memiliki konsep yang ada nilai tambahnya dan selalu mengadaptasi keinginan pasar. Hal ini selanjutnya bila produk property yang dikembangkan oleh Perseroan menerima respon positif dari Pasar, maka selanjutnya akan memberikan kontribusi ataskinerja Perseroan. Hal tersebut merupakan faktor internal yang harus dipertimbangkan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya faktor kemampuan sumber daya manusia menjadi persyaratan yang strategis.

e) Kemampuan Perseroan dalam Menjaga Reputasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Dikarenakan bidang yang dilakukan baik oleh Entitas Induk dan Entitas Anak yang masing-masing mengedepankan pelayanan, maka kemampuan Perseroan menjaga reputasi kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan faktor yang bersifat internal yang dapat mempengaruhi bagaimana kinerja usaha Perseroan dapat memberikan pengaruh positif akan kondisi keuangan Perseroan.

f) Kemampuan Manajemen dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Perseroan tanpa mengurangi reputasi, mutu dan kualitas usaha Perseroan.

Untuk mencapai kondisi keuangan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, maka Manajemen Perseroan perlu secara inovatif menerapkan langkah

43

nyata dalam peningkatan profitabilitas Perseroan melalui peningkatan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi reputasi, mutu dan kualitas usaha Perseroan.

C. ANALISIS KEUANGAN

1. Komponen Utama Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel berikut merupakan tabel pendapatan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:



2018 2017(tidak diaudit) 2017 2016 2015

Pendapatan 104.866.402 97.699.913 170.630.270 185.065.052 186.625.189Beban pokok pendapatan (60.203.764) (58.571.637) (101.717.291) (102.757.437) (110.272.687)Laba bruto 44.662.638 39.128.276 68.912.979 82.307.615 76.352.502

Beban usaha (47.791.407) (42.209.153) (75.374.025) (81.435.915) (76.313.500)Laba/(rugi) usaha (3.128.769) (3.080.877) (6.461.046) 871.700 39.002

Pendapatan (beban) lain-lainPendapatan jasa giro 15.456 27.538 63.191 65.834 25.924Pendapatan jasa manajemen 2.427.500 2.660.000 4.322.500 - -Administrasi bank (172.221) (86.795) (135.323) (104.160) (172.238)Beban bunga (19.734.468) (18.496.386) (32.933.661) (39.836.680) (42.274.338)Laba/(rugi) selisih kurs (94.591) (86.398) (59.566) (87.160) 18.645Lain-lain 60.693 (5.426) 142.264 (26.484) (15.342)Pendapatan (Beban) Lain-lain (17.497.631) (15.987.467) (28.600.595) (39.988.650) (42.417.349)Laba (rugi) sebelum pajak (20.626.400) (19.068.344) (35.061.641) (39.116.950) (42.378.347)

Pajak PenghasilanPajak tangguhan 4.661.882 4.366.565 7.479.641 8.973.564 696.251

4.661.882 4.366.565 7.479.641 8.973.564 696.251Rugi setelah pajak penghasilan (15.964.518) (14.701.779) (27.582.000) (30.143.386) (41.682.096)

Penghasilan komprehensif lainKeuntungan (kerugian) aktuarial 980.625 198.612 217.017 290.001 380.326Pajak terkait (245.156) (49.653) (54.254) (72.500) (95.081)Jumlah 735.469 148.959 162.763 217.501 285.245Rugi komprehensif lain (15.229.049) (14.552.820) (27.419.237) (29.925.885) (41.396.851)Rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk (15.865.502) (14.638.866) (27.488.110) (30.047.106) (41.553.109) Kepentingan non – pengendali (99.016) (62.913) (93.890) (96.280) (128.987)Jumlah laba (rugi) bersih (15.964.518) (14.701.779) (27.582.000) (30.143.386) (41.682.096)Rugi komprehensif tahun berjalan

yang dapat diatribusikan kepada:Pemilik entitas induk (15.141.142) (14.492.607) (27.320.718) (29.817.857) (41.267.864)Kepentingan non – pengendali (87.907) (60.213) (98.519) (108.028) (128.987)Jumlah (15.229.049) (14.552.820) (27.419.237) (29.925.885) (41.396.851)

Laba (rugi) bersih per saham (118,75) (289,85) (546,41) (596,36) (1.179,08)

44

1.1 Pendapatan Usaha Bersih

Berikut ini merupakan rincian pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:



2018 2017(tidak diaudit) 2017 2016 2015

PendapatanKamar 71.714.820 66.099.931 115.737.856 122.182.485 125.157.437Makanan dan minuman 31.299.812 29.670.386 51.595.523 59.117.871 56.637.076Lain-lain 1.851.770 1.929.596 3.296.891 3.764.696 4.830.676

104.866.402 97.699.913 170.630.270 185.065.052 186.625.189

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017.

Pendapatan usaha bersih Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 7,16 miliar atau 7,34% bila dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017, atau dari sebesar Rp 97,69 miliar menjadi Rp 104,87 miliar. Peningkatan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan sewa kamar dan pendapatan makanan dan minuman.

Peningkatan pendapatan sewa kamar disebabkan peningkatan jumlah kamar yang terjual per masing-masing tipe kamar dengan total peningkatan sebesar 2.985 unit atau 6,51% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017, atau dari 45.862 unit menjadi 48.847 unit pada tanggal 31 Juli 2018.

Selain itu, adanya peningkatan harga untuk beberapa tipe kamar, seperti tipe Deluxe Pool mengalami peningkatan sebesar Rp 173.306 atau 10,65% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017, atau dari Rp 1.626.883 menjadi Rp 1.800.189 pada periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2018. tipe Junior Suite mengalami peningkatan sebesar Rp 611.239 atau 36,07% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017, atau dari Rp 1.694.795 menjadi Rp 2.306.034 pada periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2018. tipe Pool Suite mengalami peningkatan sebesar Rp 225.912 atau 10,01% dibandingkan dengan perode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017, atau dari Rp 2.257.738 menjadi Rp 2.483.650 pada periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2018.

Tingkat Inflasi dan perubahan kurs valuta asing tidak berdampak secara material terhadap laporan keuangan perseroan dan entitas anak karena pendapatan dan biaya didenominasi dalam mata uang rupiah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pendapatan usaha bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 14,43 miliar atau 7,80% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari Rp 185,06 miliar menjadi Rp 170,63 miliar pada tahun 2017. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan karena aktivitas Gunung Agung yang mempengaruhi penurunan tingkat kunjungan wisatawan ke Bali dan mempengaruhi penurunan tingkat pendapatan sewa kamar serta tingkat pendapatan makanan dan minuman.

45

Penurunan pendapatan disebabkan adanya penurunan harga hampir di setiap tipe kamar, seperti Deluxe mengalami penurunan sebesar Rp 295.462 atau 17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari Rp 1.774.876 menjadi Rp 1.479.414 pada tahun 2017. Autograph mengalami penurunan sebesar Rp 651.046 atau 20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari Rp 3.231.136 menjadi Rp 2.580.090 pada tahun 2017. Namun jumlah kamar yang terjual per masing-masing kamar mengalami peningkatan dari periode 31 Desember 2016 ke periode 31 Desember 2017, dengan total peningkatan sebesar 5.709 unit atau 9,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau dari 59.298 unit menjadi 65.007 unit pada tahun 2017. Peningkatan jumlah kamar terjadi pada awal tahun 2017, sebelum terjadinya letusan gunung Agung, dan peningkatan tersebut tetap tidak melampaui angka pendapatan pada tahun 2016 dikarenakan harga kamar yang lebih tinggi pada tahun 2016



Pendapatan usaha bersih Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 1,56 miliar atau -0,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, atau dari Rp 186,62 miliar menjadi Rp 185,06 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan okupansi hotel The Stone Bali.

Penurunan pendapatan tersebut disebabkan penurunan jumlah kamar yang terjual per masing-masing tipe kamar dengan total penurunan sebesar 12.924 unit atau 17,90% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, atau dari 72.222 unit menjadi 59.298 unit pada tahun 2016. Selain itu, penurunan harga untuk beberapa tipe kamar, seperti tipe Premium Pool mengalami penurunan sebesar Rp 225.885 atau 11,92% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, atau dari Rp 1.895.208 menjadi Rp 1.669.322 pada tahun 2016.


1.2 Beban Pokok Pendapatan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:



2018 2017(tidak diaudit) 2017 2016 2015

Beban Pokok Pendapatan Penyusutan 25.192.154 25.269.006 42.950.656 42.427.076 44.045.652 Beban karyawan 16.023.908 14.725.355 26.135.459 25.527.040 32.486.241 Makanan dan minuman 8.846.932 8.680.772 14.785.033 16.045.540 15.793.168 Perlengkapan kamar 7.955.934 7.474.197 14.731.971 15.925.224 13.956.012 Bahan bakar 421.387 448.396 790.275 718.020 753.795 Lain-lain 1.763.449 1.973.910 2.323.897 2.114.537 3.237.819

Jumlah 60.203.764 58.571.636 101.717.291 102.757.437 110.272.687

46


Beban pokok pendapatan Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 1,63 miliar atau 2,79% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 dari Rp 58,57 miliar menjadi Rp 60,20 miliar. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban karyawan, dan beban perlengkapan kamar, sejalan dengan peningkatan pendapatan.


Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 1,04 miliar atau 1,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp 102,75 miliar menjadi Rp 101,72 miliar. Penurunan beban pokok pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban makanan dan minuman, serta beban perlengkapan kamar seiring dengan penurunan pendapatan, di samping adanya peningkatan pada beban karyawan dan beban penyusutan.


Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 7,51 miliar atau 6,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari Rp 110,27 miliar menjadi Rp 102,57 miliar. Penurunan beban pokok pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban karyawan sebesar Rp 6,96 miliar atau 21,42% penurunan tersebut disebabkan efisiensi tenaga kerja asing (room manager division, chef executive dan F&B manager) serta tenaga kerja kontrak hotel.

1.3 Laba Bruto


Laba bruto Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 5,53 miliar atau 14,14% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017, dari Rp 39,12 miliar menjadi Rp 44,66 miliar. Peningkatan laba bruto tersebut terutama disebabkan oleh persentase kenaikan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan beban pokok pendapatan, pendapatan naik sebesar 7,34% di sisi lain beban pokok pendapatan naik 2,79%. Disamping dengan adanya peningkatan occupancy yang tinggi antara per 31 Juli 2018 dengan 31 Juli 2017 yang menyebabkan pendapatan naik sebesar 7,34%, atas beban pokok dimana kompenen tertinggi adalah beban penyusutan yang merupakan beban fixed hal ini juga disebabkan oleh adanya efisiensi beban karyawan hasil dari evaluasi model rekruitmen yang telah dilakukan oleh Perseroan.


Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 13,39 miliar atau 16,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp 82,30 miliar menjadi Rp 68,91 miliar. Penurunan laba bruto tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan yang signifikan sebesar Rp 14,43 miliar atau 7,80% sedangkan beban pokok pendapatan mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar Rp 1,04 miliar atau 1,01% , penurunan pendapatan akibat dari pada akhir 2017 terjadi pristiwa meletusnya Gunung Agung yang menyebabkan +/- 10 ribu kamar yang telah di booking batal dipesan, sedangkan Perseroaan telah melakukan persiapan yang menyebabkan beban pokok tidak dapat dihindari.

47


Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 5,95 miliar atau 7,80% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari Rp 76,35 miliar menjadi Rp 82,30 miliar. Peningkatan laba bruto disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan yang signifikan sebesar Rp 7,51 miliar atau 6,82% sedangkan pendapatan mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar Rp 1,56 miliar atau 0,84%, dimana pendapatan turun sebesar 0,8% di sisi lain beban pokok mengalami penurunan sebesar 7%. Penurunan beban pokok pendapatan terjadi atas penurunan beban tenaga kerja langsung.

Pendapatan Usaha Bersih, Beban Pokok Pendapatan dan Laba Bruto Perseroanuntuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017

dan Periode 7 (tujuh) Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2017 dan 2018 (dalam ribuan Rupiah)

1.4 Beban Usaha

Berikut ini merupakan rincian beban usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:



2018 2017(tidak diaudit) 2017 2016 2015

Beban UsahaBeban karyawan 18.388.068 17.047.465 28.039.208 32.776.442 30.595.611Jasa manajemen 4.878.448 4.228.973 7.262.187 4.984.947 4.047.809Listrik dan air 4.763.480 4.896.193 8.075.187 8.584.562 8.102.911Peralatan dan perlengkapan 4.611.640 3.582.414 7.051.601 5.350.271 4.887.307Pemasaran 2.763.476 2.737.994 5.295.300 6.577.660 7.876.676Perbaikan dan pemeliharaan 1.658.972 1.557.492 3.072.442 2.240.743 2.082.431Asuransi 1.391.545 300.379 719.662 3.247.558 1.652.576

48


2018 2017(tidak diaudit) 2017 2016 2015

Cadangan penggantian barang rusak 1.363.432 1.454.079 3.032.799 2.290.558 4.194.492

Pajak 1.301.428 499.799 1.210.605 2.554.549 1.175.246Telepon dan internet 998.026 1.100.431 1.959.960 2.060.035 1.946.787Imbalan pasca kerja 967.590 968.358 1.660.042 1.675.270 2.189.223Sistem informasi dan perangkat

lunak 891.068 1.181.891 1.924.313 1.285.047 1.134.510Pelatihan dan program loyalitas 873.954 807.576 1.640.872 1.814.660 1.524.880Perijinan dan legalitas 809.380 47.800 130.926 134.800 106.032Penyusutan dan amortitasi 789.447 788.225 1.426.680 1.190.834 1.191.300Transportasi dan perjalanan dinas 409.257 595.114 805.446 1.082.455 1.730.423Retribusi ,sumbangan dan per-

jamuan 213.044 219.233 1.743.196 2.542.383 1.212.560Jasa profesional 46.000 120.000 230.880 245.527 238.750Lain-lain 673.152 75.737 92.719 797.614 423.976

Jumlah 47.791.407 42.209.153 75.374.025 81.435.915 76.313.500


Beban usaha Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 5,58 miliar atau 13,23% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017, dari Rp 42,20 miliar menjadi Rp 47,79 miliar. Peningkatan beban usaha tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban karyawan, beban asuransi, beban peralatan dan perlengkapan dan biaya Perizinan.


Beban usaha Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 6,06 miliar atau 7,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp 81,43 miliar menjadi Rp 75,37 miliar. Penurunan beban usaha tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban karyawan, beban pemasaran dan beban asuransi.

Penurunan beban karyawan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 4,74 miliar atau 14,45% terutama disebabkan efisiensi tenaga kerja asing (direktur marketing dan direktur F&B).


Beban usaha Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 5,12 miliar atau 6,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari Rp 76,31 miliar menjadi Rp 81,44 miliar. Peningkatan beban usaha tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan atas beban karyawan, beban asuransi dan beban retribusi, sumbangan dan jamuan.

Penurunan atau peningkatan beban karyawan pada tanggal 31 Juli 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 terjadi akibat dari adanya revitalisasi atas hasil evaluasi program rekruitmen karyawan, terutama tenaga kerja asing.

Peningkatan beban karyawan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2,18 miliar atau 7,13% terutama disebabkan pengangkatan tenaga kerja asing (direktur marketing)

49

1.5 Laba (Rugi) Usaha


Rugi usaha Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 47,89 juta atau 1,55% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017, dari rugi sebesar Rp 3,08 miliar menjadi rugi Rp 3,12 miliar. Peningkatan rugi usaha tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban usaha yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan.


Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 7,33 miliar atau 841,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari laba sebesar Rp 871,70 juta menjadi rugi sebesar Rp 6,46 miliar. Penurunan laba usaha tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan secara signifikan.


Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 832,70 juta atau 2.135,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari laba sebesar Rp 39,00 juta menjadi laba sebesar Rp 871,70 juta. Peningkatan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan yang signifikan.

1.6 Pendapatan (Beban) Lain-lain


Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 1,51 miliar atau 9,45% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017, dari Rp (15,98) miliar menjadi Rp (17,49) miliar. Peningkatan (beban) lain-lain tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga pinjaman kepada pihak berelasi yang diberlakukan sejak awal 2018.


Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 11,39 miliar atau 28,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp (39,98) miliar menjadi Rp (28,60) miliar. Penurunan pendapatan (beban) lain-lain tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga pinjaman dan terdapat pendapatan diluar kegiatan usaha berupa pendapatan jasa manajemen.


Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 2,43 miliar atau 5,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari Rp (42,42) miliar menjadi Rp (39,98) miliar. Penurunan pendapatan (beban) lain-lain tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga pinjaman, dan beban administrasi bank, disamping itu terdapat peningkatan atas pendapatan jasa giro.

50

1.7 Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan


Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 1,55 miliar atau 8,17% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017, dari Rp 19,06 miliar menjadi Rp 20,62 miliar. Peningkatan rugi sebelum pajak penghasilan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan, beban usaha dan beban diluar kegiatan operasi Perseroan.


Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 4,05 miliar atau 10,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp 39,12 miliar menjadi Rp 35,06. miliar. Penurunan rugi sebelum pajak penghasilan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga pinjaman dan terdapat pendapatan diluar usaha berupa pendapatan jasa manajemen.


Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 3,26 miliar atau 7,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar Rp 42,38 miliar menjadi Rp 39,12 miliar. Penurunan rugi sebelum pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh menurunnya beban bunga pinjaman.

1.8 Laba (Rugi) Tahun Berjalan


Rugi periode berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 1,26 miliar atau 8,59% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017, dari Rp 14,70 miliar menjadi Rp 15,96 miliar. Peningkatan rugi bersih periode berjalan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan, beban usaha dan beban diluar kegiatan operasi Perseroan.


Rugi tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 2,56 miliar atau 8,50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp 30,21 miliar menjadi Rp 27,01 miliar. Penurunan rugi tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga pinjaman dan terdapat pendapatan diluar usaha berupa pendapatan jasa manajemen.


Rugi tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 11,53 miliar atau 27,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari rugi sebesar Rp 41,68 miliar menjadi sebesar Rp 30,14 miliar. Penurunan rugi tahun berjalan tersebut disebabkan oleh menurunnya beban bunga pinjaman dan peningkatan manfaat pajak tangguhan.

51

1.9 Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan


Rugi komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 676,23 juta atau 4,65% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017, dari rugi sebesar Rp 14,55 miliar menjadi rugi sebesar Rp 15,22 miliar. Peningkatan rugi komprehensif tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan, beban usaha dan beban diluar kegiatan operasi Perseroan.


Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 2,50 miliar atau 8,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari Rp 29,92 miliar menjadi Rp 27,41 miliar. Penurunan rugi komprehensif tahun berjalan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga pinjaman dan terdapat pendapatan diluar usaha berupa pendapatan jasa manajemen.


Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 11,47 miliar atau 27,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari rugi sebesar Rp 41,39 miliar menjadi rugi sebesar Rp 29,92 miliar. Penurunan rugi komprehensif tahun berjalan tersebut disebabkan oleh menurunnya beban bunga pinjaman dan peningkatan manfaat pajak tangguhan .

Penurunan atau peningkatan pendapatan dan beban diluar operasi pada tanggal 31 Juli 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 terjadi atas adanya pendapatan jasa manajemen atas kerjasama pengembangan property antara PT Citra Putra Realty Tbk dengan PT Mahkota Properti Indo (pihak berelasi) dimana Perusahaan melakukan pendampingan dalam pengembangan proyek-proyek property di Indonesia mulai dari tahap perencanaan. pengembangan. pemasaran dan pengelolaan. Kontrak atas jasa manajemen dapat berubah di tiap tahunnya. Sedangkan untuk manfaat pajak tangguhan mengalami peningkatan karena aset pajak tangguhan dari rugi fiskal.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



Aset Lancar 34.222.579 28.304.551 24.134.371 22.140.959Aset Tidak Lancar 586.097.294 608.305.871 642.694.776 536.170.083Jumlah Aset 620.319.873 636.610.422 666.829.147 558.311.042

Liabilitas Jangka Pendek 41.033.615 88.816.704 77.781.542 263.741.171Liabilitas Jangka Panjang 456.919.008 564.147.418 577.982.068 387.567.199Jumlah Liabilitas 497.952.623 652.964.122 655.763.610 651.308.370

Ekuitas 122.367.250 (16.353.700) 11.065.537 (92.997.328)

52

Grafik Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas (dalam ribuan Rupiah)

2.1 Aset

Berikut ini adalah perkembangan aset Perseroan 3 tahun terakhir

Grafik Pertumbuhan Aset (dalam ribuan Rupiah)

Pada tanggal 31 Juli 2018 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 620,31 miliar yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp 34,22 miliar dan aset tidak lancar sebesar Rp 586,09 miliar.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 5,92 miliar atau 20,91%, dari sebesar Rp 28,30 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 34,22 miliar pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp 4,16 miliar atau 21,28% dan peningkatan piutang usaha sebesar Rp 3,33 atau 67,04%.

Peningkatan kas dan setara kas disebabkan peningkatan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 6,01 miliar atau 152,97% dan peningkatan atas piutang usaha disebabkan peningkatan pendapatan sebesar Rp 7,17 miliar atau 7,34% dari periode 31 Juli 2017.

53

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 22,20 miliar atau 3,65%, dari sebesar Rp 608,31 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 586,09 miliar pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh karena adanya penurunan pada nilai buku asset tetap karena penyusutan dan penurunan atas investasi saham akibat pembubaran entitas asosiasi dan pelepasan entitas anak.

Penyusutan dan penurunan atas investasi saham akibat pembubaran entitas asosiasi dan pelepasan entitas anak PT Citra Mandiri Manajemen Sesuai dengan Akta No. 13 tanggal 29 Maret 2018 oleh notaris Herliana Pakpahan, S.H, para pemegang saham setuju dan memutuskan untuk menjual Rp 9.000.000.000 atau 90% kepemilikan saham di PT Citra Mandiri Manajemen ke PT Citra Putra Mandiri dan Putri Selaras sehingga investasi saham di entitas anak Perusahaan PT Citra Mandiri Manajemen menjadi nol. Pertimbangan penjualan tersebut disebabkan belum adanya kegiatan operasional sehingga tidak ada kontribusi terhadap Perusahaan. Akta penjualan saham tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian dan Hukum Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0163544 tanggal 25 April 2018.

Jumlah aset pada saat penjualan 10.000.000.000 Jumlah liabilitas pada saat penjualan - Nilai buku aset dan (liabilitas) bersih 10.000.000.000

Bagian aset bersih yang dijual 90% 9.000.000.000 Harga jual 9.000.000.000 Selisih harga penjualan dengan jumlah

tercatat yang timbul dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali -

Penyusutan dan penurunan atas investasi saham akibat pembubaran entitas asosiasi dan pelepasan entitas anak PT Alam Makmur BuanaSesuai dengan Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2018 oleh notaris Herliana Pakpahan, S.H, para pemegang saham setuju dan memutuskan untuk menjual Rp 450.000.000 atau 90% kepemilikan saham di PT Alam Makmur Buana ke PT Citra Putra Mandiri dan Raja Sapta Ervian sehingga investasi saham di entitas anak Perusahaan PT Alam Makmur Buana menjadi nol. Pertimbangan penjualan tersebut disebabkan belum adanya kegiatan operasional sehingga tidak ada kontribusi terhadap Perusahaan. Akta penjualan saham tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian dan Hukum Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0163487 tanggal 25 April 2018.

Jumlah aset pada saat penjualan 500.000.000 Jumlah liabilitas pada saat penjualan - Nilai buku aset dan (liabilitas) bersih 500.000.000

Bagian aset bersih yang dijual 90% 450.000.000 Harga jual 450.000.000 Selisih harga penjualan dengan jumlah

tercatat yang timbul dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali - ”

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 636,61 miliar yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp 28,30 miliar dan aset tidak lancar sebesar Rp 608,31 miliar

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 4,17 miliar atau 17,28%, dari sebesar Rp 24,13 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 28,30 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan kas dan bank yang merupakan hasil dari aktivitas operasi Perseroaan, dan atas biaya dibayar dimuka dimana pada tahun 2017 Perseroan baru melakukan pembayaran dimuka Asuransi.

54

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 34,38 miliar atau 5,35%, dari sebesar Rp 642,69 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 608,31 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan pada nilai buku aset tetap karena penyusutan dan aset tidak berwujud karena amortisasi.


Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 666,82 miliar. yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp 24,13 miliar dan aset tidak lancar sebesar Rp 642,69 miliar.

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016 terhadap 31 Desember 2015 sebesar Rp1,99 M atau 9% dari sebesar Rp24,14M pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp24,13M pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini dikarenakan adanya penurunan nilai investasi Perseroan pada aset tetap. Dan peningkatan biaya dibayar dimuka terjadi atas biaya asuransi dan pelatihan.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 106,46 miliar atau 19,87%, dari sebesar Rp 536,17 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 642,69 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan aset tetap atas tax amnesty sebesar Rp 130,54 miliar dan aset pajak tangguhan.

2.2 Liabilitas

Berikut ini adalah perkembangan Liabilitas Perseroan 3 tahun terakhir

Grafik Perkembangan Liabilitas (dalam ribuan Rupiah)

Pada tanggal 31 Juli 2018 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebesar Rp 497,95 miliar yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp 41,03 miliar dan liabilitas tidak lancar sebesar Rp 456,91 miliar.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 47,78 miliar atau 53,80%, dari sebesar Rp 88,82 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 41,03 miliar pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan atas hutang bunga yang jatuh tempo kurang dari satu tahun dan hutang bank jatuh tempo kurang dari setahun karena reklasifikasi.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 107,23 miliar atau 19,01%, dari sebesar Rp 564,14 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 456,91 miliar pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan atas hutang pihak berelasi jangka panjang yang telah dikonversi menjadi modal sebesar Rp 155,00 miliar.

55


Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 652,96 miliar yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp 88,82 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 564,14 miliar

Lialibilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 11,03 miliar atau 14,19%, dari sebesar Rp 77,78 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 88,82 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan biaya yang masih harus dibayar dan utang bunga bank yang jatuh tempo kurang dari setahun.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 13,83 miliar atau 2,39%, dari sebesar Rp 577,98 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 564,14 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan pada utang bank atas pembayaran pokok pinjaman, serta pelunasan utang Kredit Modal Kerja.


Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 655,76 miliar yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp 77,78 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 577,98 miliar.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 190,41 miliar atau 49,13%, dari sebesar Rp 387,56 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 577,98 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan karena adanya reklasifikasi hutang bank yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan kenaikan utang pihak berelasi atas modal kerja atau dana talangan pembayaran bunga pinjaman bank. – konfirm ke KAP

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 190,41 miliar atau 49,13%, dari sebesar Rp 387,56 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 577,98 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan reklasifikasi utang Bank jangka pendek ke jangka Panjang sesuai dengan perjanjian perubahan masa angsuran utang.

2.3 Ekuitas / Defisiensi Modal

Pada tanggal 31 Juli 2018, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 122,36 miliar, meningkat sebesar Rp 138,72 miliar atau 848% dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan modal saham sebagai akibat konversi hutang pihak berelasi menjadi modal saham sebesar Rp 155 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki ekuitas negatif sebesar Rp 16,35 miliar menurun sebesar Rp 27,41 miliar atau 248% dibandingkan dengan tahun 2016. Penurunan modal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada saldo defisit dikarenakan rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 11,06 miliar meningkat sebesar Rp 104,06 miliar atau 112% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan karena adanya tambahan modal disetor lainnya atas Tax Amnesty.

Adanya beban penyusutan (beban non cash) yang besar dimana komposisi beban penyusutan terhadap total hpp sebesar 40% menyebabkan Perseroan hanya memiliki komposisi laba kotor sebesar 41%-45%. Selanjutnya pengaruh atas beban bunga pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, juga menjadi penyebab Perseroaan mengalami kerugian dan mengalami saldo laba deficit. Pada akhir tahun 2017, Perseroaan telah melakukan restrukturisasi atas bunga pinjaman dan jangka waktu pengembalian, dimana hal tersebut terlihat berpengaruh kepada penurunan kerugian Perseroaan. Perseroan juga sejak tahun 2017 telah melakukan efisiensi atas beban energy dan evaluasi program rekruitmen karyawan dimana hal tersebut juga telah kongkrit berpengaruh pada beban karyawan dan energy yang menurun sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini.

56

3. Operasi Per Segmen

31 Juli 2018 31 Juli 2017 31 Desember 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2015Penghasilan bersih

Sewa kamar 71.714.820.097 66.099.931.497 115.737.856.451 122.182.484.515 125.157.436.952 Makanan dan minuman 31.299.812.383 29.670.386.468 51.595.523.249 59.117.870.981 56.637.075.596 Departemen lainnya 1.851.769.531 1.929.595.473 3.296.890.113 3.764.696.521 4.830.676.681 Sub jumlah 104.866.402.011 97.699.913.438 170.630.269.813 185.065.052.017 186.625.189.230

Beban pokok penghasilanSewa kamar 30.135.790.548 29.684.482.621 50.932.763.932 51.034.020.610 59.475.633.613 Makanan dan minuman 28.631.087.219 27.416.386.217 48.526.076.025 49.851.502.060 47.749.470.130 Departemen lainnya 1.436.886.631 1.470.767.696 2.258.450.899 1.871.914.676 3.047.583.084 Sub jumlah 60.203.764.397 58.571.636.533 101.717.290.856 102.757.437.346 110.272.686.827

Laba KotorSewa kamar 41.579.029.549 36.415.448.876 64.805.092.519 71.148.463.905 65.681.803.339 Makanan dan minuman 2.668.725.164 2.254.000.251 3.069.447.223 9.266.368.920 8.887.605.466 Departemen lainnya 414.882.900 458.827.777 1.038.439.214 1.892.781.845 1.783.093.597

Jumlah 44.662.637.614 39.128.276.905 68.912.978.957 82.307.614.671 76.352.502.402

Periode tujuh bulan yang berakhir Periode satu tahun yang berakhir

Pendapatan Usaha per Segmen dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perseroan

Pendapatan Usaha Perseroan pada 31 Juli 2018 terbagi menjadi 3, yaitu Pendapatan dari sewa kamar, makanan dan minuman dan departemen lainnya. Sewa Kamar memberikan kontribusi sebesar 68,39% dari total Pendapatan Perseroan, Makanan dan Minuman memberikan kontribusi sebesar 29,85% dari total Pendapatan Perseroan, dan Departemen lainnya memberikan kontribusi sebesar 1,77% dari total Pendapatan Perseroan. Pendapatan Usaha Perseroan pada periode Juli 2018 naik Rp 7.166.488.573 atau sekitar 7,34% dari periode Juli 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang signifikan pada penghasilan di segmen Sewa Kamar sebesar Rp. 5.614.888.600 atau sebesar 8,49%..

Beban Segmen

Beban Pokok Penghasilan Perseroan pada 31 Juli 2018 terbagi menjadi 3, yaitu Beban dari Sewa Kamar, Makanan dan Minuman, dan Departemen lainnya. Sewa Kamar memberikan kontribusi sebesar 50,06% dari total Beban Pokok Perseroan, Makanan dan Minuman memberikan kontribusi sebesar 47,56% dari total Beban Pokok Perseroan, dan Departemen lainnya memberikan kontribusi sebesar 2,39% dari total Beban Pokok Perseroan. Beban Pokok Penghasilan Perseroan pada periode Juli 2018 naik sebesar Rp 1.632.127.864 atau sekitar 2,79% dari periode Juli 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan yang signifikan pada Beban Pokok Penghasilan Perseroan di segmen Makanan dan Minuman sebesar Rp. 1.214.701.002 atau sebesar 4,43%.

Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan pada 31 Maret 2018 terbagi menjadi 3, yaitu Laba Kotor dari Sewa Kamar, Makanan dan Minuman, dan Departemen lainnya. Sewa Kamar memberikan kontribusi sebesar 93,10% dari total Laba Kotor Perseroan, Makanan dan Minuman memberikan kontribusi sebesar 5,98% dari total Laba Kotor Perseroan, dan Departemen lainnya memberikan kontribusi sebesar 0,93% dari total Laba Kotor Perseroan. Laba Kotor Perseroan pada periode Juli 2018 naik sebesar Rp 5.534.360.709 atau sebesar 14,14% dari periode Juli 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang signifikan dari Laba Kotor di segmen Makanan dan Minuman pada periode Juli 2018 sebesar Rp. 414.724.913 atau sebesar 18,40%.

57

D. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio lancar Perseroan per tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 0,83x, 0,32x, 0,31x dan 0,08x. Rasio lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 masih berada di tingkat yang kurang sehat artinya seluruh aktiva lancar Perseroan belum cukup untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Hal ini terjadi karena adanya kerugian yang menyebabkan berkurangnya modal kerja dan missmatch manajemen keuangan. Perseroan berencana untuk merubah komposisi pendanaan dan meningkatkan modal kerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas yang diperoleh dari kegiatan operasional dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek melalui fasilitas bank. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling utama adalah utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka pendek dan jangka panjang.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material lain yang belum digunakan oleh Perseroan

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroaan. Kedepannya, Perseroaan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroaan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (Solvabilitas Ekuitas); dan

2. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (Solvabilitas Aset).

Tabel di bawah ini menyajikan Rasio Solvabilitas Ekuitas dan Rasio Solvabilitas Aset pada tahun dan periode yang disajikan:


Rasio Solvabilitas Ekuitas 4,07 (39,93) 59,26 (7,00)Rasio Solvabilitas Aset 0,80 1,03 0,98 1,17

Rasio solvabilitas ekuitas di atas 2,33x hal ini berarti Perseroan harus menambah ekuitasnya melalui setoran pemegang saham/IPO sehingga Perseroan dapat meningkatkan leverage lagi. Perseroan berencana untuk meningkatkan kinerjanya dan melakukan IPO dalam rangka untuk memperbaiki rasio solvabilitas ekuitas maupun solvabilitas aset.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan

58

dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan per tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar -3%, -4%, -5%, dan -7%.Untuk tahun 2020 Perseroan mentargetkan imbal hasil investasi sebesar 0,20%.

Pada tanggal 31 Juli 2018, imbal hasil Investasi Perseroan berada di -3%. Rasio ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2017 dikarenakan terjadi penurunan rugi bersih komprehensif.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, imbal hasil investasi Perseroan berada di -4%. Rasio ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2016 dikarenakan penurunan rugi bersih Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, imbal hasil investasi Perseroan berada di -5%. Rasio ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2015 yang sebesar -7% dikarenakan pada tahun 2016 terjadi penurunan signifikan atas rugi bersih komprehensif Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar -12,45%, 167,66%, -270,44%, dan 44,51%. Untuk tahun 2020 Perseroan menargetkan imbal hasil investasi sebesar 0,60%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018, imbal hasil rata-rata ekuitas perseroan berada di -12,45%. Rasio ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2017 dikarenakan terjadi penurunan rugi bersih komprehensif. Pada tanggal 31 Juli 2018 Perseroaan memiliki saldo ekuitas positif yang merupakan hasil dari pelaksanaan konversi hutang menjadi modal.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, imbal hasil rata-rata ekuitas Perseroan berada di 167,66%. Rasio ini naik sehubungan dengan menurunnya rugi bersih komprehensif pada tahun 2017. Namun rasio menunjukan saldo positif akibat dari jumlah ekuitas Perseroaan yang juga bernilai negative.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, imbal hasil rata-rata ekuitas Perseroan berada di -270,44%. Rasio ini naik sehubungan dengan menurunnya rugi bersih komprehensif pada tahun 2016 dibandingkan dengan rugi tahun 2015. Namun rasio menunjukan saldo negatif akibat dari jumlah ekuitas Perseroaan pada tahun 2016 menjadi positif akibat dari peningkatan jumlah ekuitas dari tambahan modal dari tax amnesty sebesar Rp133.988 milyar.

Tidak terdapat rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dan entitas anak.

E. ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:



Arus kas dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi 4.402.870 34.935.114 19.143.735 21.911.000Arus kas dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi (556.484) (2.563.043) (7.252.790) (24.955.447)Arus kas dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan 309.971 (27.608.271) (9.770.034) 12.568.013Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank 4.156.357 4.763.800 2.120.911 9.523.566Dampak perubahan nilai tukar -Kas dan bank awal tahun 19.536.039 14.772.240 12.651.329 3.127.763Kas dan bank akhir tahun 23.672.396 19.536.039 14.772.240 12.651.329

59

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp 4,40 miliar yang disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 107,53 miliar, dan penerimaan lainnya sebesar 2,58 miliar yang lebih besar dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 19,55 miliar, pembayaran kas untuk beban operasi sebesar Rp 28,42 miliar, pebayaran kas untuk beban karyawan sebesar Rp 32,56 miliar pembayaran kas untuk beban keuangan sebesar Rp 24,76 miliar dan pembayaran lainnya sebesar Rp 392,11 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 34,93 miliar yang disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 177,37 miliar, dan penerimaan lainnya sebesar Rp 4,62 miliar yang lebih besar dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 34,00 miliar, pembayaran kas untuk beban usaha sebesar Rp 43,77 miliar, pembayaran kas untuk beban karyawan sebesar Rp 51,51 miliar dan pembayaran kas untuk bunga sebesar Rp 17,36 miliar dan pembayaran lainnya sebesar Rp 409,46 juta

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 19.14 miliar yang disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 185,51 miliar dan penerimaan lainnya sebesar Rp 930,31 juta yang lebih besar dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 32,60 miliar, pembayaran kas untuk beban usaha sebesar Rp 46,71 miliar, pembayaran kas untuk beban karyawan sebesar Rp 59,18 miliar dan pembayaran kas untuk bunga sebesar Rp 28,46 miliar, pembayaran kas untuk pembayaran lain-lain sebesar 333,05 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 21,91 miliar yang disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 191,75 miliar dan penerimaan lainnya sebesar Rp 364,36 juta yang lebih besar dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 34,47 miliar, pembayaran kas untuk beban usaha sebesar Rp 51,06 miliar, pembayaran kas untuk beban karyawan sebesar Rp 60,30 miliar, pembayaran kas untuk bunga sebesar Rp 24,18 miliar, dan pembayaran kas untuk pembayaran lain-lain sebesar 211,91 juta.

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp 556,48 miliar yang sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap dan investasi pada entitas anak. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 2,55 miliar yang sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 7,25 miliar yang seluruhnya digunakan untuk pembelian aset tetap. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 24,95 miliar yang seluruhnya digunakan untuk pembelian aset tetap.

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp 309,97 juta terutama berasal dari penerimaan hutang pihak berelasi sebesar 3,90 miliar, pembayaran hutang bank sebesar 3,59 miliar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar negatif Rp 27,61 miliar terutama berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp 33,81 miliar dan penerimaan hutang pihak berelasi sebesar Rp 6,21 miliar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar negatif Rp 9,77 miliar terutama berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp 15,34 miliar dan penerimaan utang pihak berelasi sebesar Rp 5,57 miliar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 12,56 miliar terutama berasal dari penerimaan hutang pihak berelasi sebesar Rp18,85 miliar dan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp 6,28 miliar.

60

F. MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan Good Corporate Governance. Sehubungan keperluan tersebut Perseroan telah menunjuk Corporate Secretary, Komisaris Independen, Direktur Independen serta membentuk Unit Audit Internal. Penerapan Good Corporate Governance juga bertujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Perseroan, pedoman perilaku, rencana bisnis, perencanaan keuangan (budgeting), pengawasan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko, keterbukaan, pengungkapan (disclosure) dan benturan kepentingan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VII Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Perseroan mengidentifikasi sejumlah faktor risiko yang berpotensi mempengaruhi operasional Perseroan. Faktor-faktor risiko yang berhasil diidentifikasi dan langkah mitigasinya dijabarkan berikut ini:

1. Risiko Persaingan Usaha Bisnis Perhotelan

Untuk mengatasi risiko persaingan usaha, Perseroan melakukan kegiatan usaha secara profesional, menjaga mutu produk agar tetap menarik, serta memberikan harga jual yang kompetitif. Perusahaan terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen untuk menjaga kepercayaan yang terjalin selama ini.

2. Risiko Menurunnya Jumlah Tamu Hotel

Untuk memitigasi risiko menurunnya jumlah tamu hotel, Entitas Anak melakukan hal-hal sebagai berikut:● Mencari pangsa pasar baru dengan pemasaran (marketing) yang intensif.● Melakukan renovasi sehingga meningkatkan daya tarik hotel.● Bekerjasama dengan agen perjalanan dan online travel agent untuk mengisi kamar.

3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Perseroan dan Entitas Anak terekspos terhadap risiko tingkat bunga karena pendanaan Perseroan dan Entitas Anak yang memiliki tingkat bunga baik tetap maupun mengambang. Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko tingkat bunga dengan melakukan pengamatan terhadap pergerakan suku bunga sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan untuk mengurangi risiko tingkat bunga termasuk antara lain dengan melakukan perubahan komposisi antara pinjaman suku bunga tetap dan mengambang.

4. Risiko Gugatan Hukum

Untuk mengatasi risiko gugatan hukum, Perseroan selalu menelaah kontrak perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga secara hati-hati dan mematuhi ketentuan yang tercantum di dalam kontrak-kontrak tersebut. Dalam hal pembelian tanah untuk pengembangan, Perseroan selalu berusaha untuk memastikan keabsahan surat-surat tanah yang ditawarkan dengan melakukan pengecekan ke instansi terkait untuk mencegah terjadinya gugatan hukum di masa yang akan datang.

5. Risiko Pengembangan Bisnis

Keberhasilan Perseroan dalam pengembangan bisnis baru tersebut akan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi peluang pasar yang ada, penyusunan strategi, penerapan strategi Perseroan, kemampuan Perseroan untuk memperoleh lokasi yang baik serta kemampuan Perseroan untuk menerapkan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya untuk diterapkan dalam pengembangan bisnis baru tersebut.

61

6. Risiko Usangnya Peralatan/Teknologi

Untuk memitigasi risiko usangnya peralatan/teknologi, Entitas Anak melakukan pembiayaan modal untuk merevitalisasi peralatan/teknologi yang sudah usang secara berkala.

7. Risiko Kebakaran

Untuk mengatasi risiko kebakaran, Perseroan mengasuransikan semua aset berharganya dengan nilai pertanggungan yang wajar.

8. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Piutang usaha dari Hotel berasal dari agen transportasi, institusi kartu kredit dan pihak ketiga yang layak dan terpercaya dan akan diamati secara terus menerus.

9. Risiko Likuiditas

Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas yang prudent dan aktif dengan:● Memelihara kecukupan dana untuk membiayai liabilitas yang jatuh tempo, kebutuhan modal

kerja, dan kebutuhan pembiayaan modal● Memonitor forecast dan aktual arus kas secara terus menerus atas kebutuhan likuiditas● Mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan● Menjaga rasio likuiditas● Melakukan perencanaan pembiayaan.

62

VII. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham mengandung sejumlah faktor risiko baik risiko eksternal maupun internal. Untuk itu calon investor agar membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh risiko tersebut dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan. Dan karenanya hal tersebut mungkin dapat berdampak secara langsung terhadap penurunan harga saham Perseroan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian atas investasi saham.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Keamanan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dan restoran, maka risiko keamanan merupakan faktor penting untuk diperhatikan oleh Perseroan, karena hal ini menjadi fokus perhatian dari wisatawan dalam melakukan kunjungan baik wisatawan maupun perjalanan bisnis. Risiko keamanan yang mempengaruhi kunjungan antara lain adalah:

● Kejahatan umum – seperti pencurian, pencopetan, penganiayaan, penipuan, pencurangan.● Gangguan dan tindakan di luar hukum - terhadap institusi negara dan sumber kekayaan negara.● Konflik sosial, keresahan sosial politik dan agama.

Risiko keamanan, baik gangguan, maupun konflik sosial ataupun yang berhubungan dengan SARA, dapat mengakibatkan turunnya kinerja operasional Perseroan yang diakibatkan oleh berkurangnya jumlah tamu sehingga akan berpotensi menurunkan pendapatan Perseroan

2. Risiko Wabah Penyakit

Pengertian wabah dapat dikatakan sama dengan epidemi, yaitu “berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”. Epidemi digolongkan dalam berbagai jenis berdasarkan pada asal-muasal dan pola penyebarannya. Epidemi dapat melibatkan paparan tunggal (sekali), paparan berkali-kali, maupun paparan terus-menerus terhadap penyebab penyakitnya. Penyakit yang terlibat dapat disebarkan oleh vektor biologis, dari orang ke orang, ataupun dari sumber yang sama seperti air yang cemar.

Jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia mengalami peningkatkan setiap tahunnya. Kesehatan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia ataupun wisatawan lokal yang berkunjung kedaerah lokasi hotel perseroan tidak dapat senantiasa diidentifikasi. Kondisi wisatawan yang tidak sehatdapat menularkan pada orang lain sehingga dapat menimbulkan wabah penyakit selain ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya wabah penyakit.

Jika terjadi wabah menular di Indonesia ataupun di daerah lokasi hotel Perseroan memunculkan travel warning baik dari wisatawan mancanegara ataupun wisatawan nusantara yang akan bepergian ke daerah tersebut. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat kunjungan ke hotel hotel Perseroan, sehingga hal ini dapat menurunkan pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

63

3. Risiko Terjadinya Bencana Alam

Posisi Indonesia berdasarkan letak Geologis indonesia adalah sebagai berikut:

● Merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia yaitu rangkaian Pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasific – sehingga Indonesia dikenal ”Ring of Fire” sabuk gunung berapi.

● Pertemuan lempeng lithosfer, yaitu lempeng Indo – Australia, lempeng Eurasi, dan Lempeng Pasifik –Jika lempeng lempeng ini bertemu dapat menghasilkan tumbukan energi yang memiliki ambang batastertentu.

● Berada pada tiga daerah dangkalan, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis.

Kondisi – kondisi di atas membuat Indonesia – selain memiliki tanah dengan kesuburan yang tinggi karena banyaknya gunung berapi – namun juga rawan dengan terjadinya gempa bumi, baik gempa vulkanik (karena aktifitas gunung berapi) maupun Tektonik (Karena benturan antar lempeng Tektonik/lithosfer). Beberapa teladan mengenai bencana alam ini adalah bencana Tsunami di Aceh tahun 2004, bencanagempa yang relatif besar di Yogyakarta tahun 2006, bencana gempa di Sumatera Barat tahun 2009, dan gempa yang sering terjadi dengan skala berbeda-beda di beberapa daerah di Indonesia yang masih sering terjadi.

Kejadian-kejadian di atas jika terjadi di daerah-daerah lokasi hotel Perseroan, maka dapat menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur yang material dan juga korban jiwa. Dampak dari bencana alam inidapat menurunkan minat wisatawan. Dan jika terjadi secara terus menerus dapat menurunkan pendapatan usaha Perseroan, prospek usaha dan kinerja Perseroan secara keseluruhan.

B. RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL, YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan

Industri Hotel berkaitan erat dengan industri pariwisata, di mana industri pariwisata termasuk industri prospektif yang berkembang berkelanjutan. Kondisi ini memunculkan persaingan. Keberhasilan dari pengembang hotel di suatu daerah akan segera diikuti oleh para pengembang hotel lainnya di daerah yang sama dengan segala persaingannya, persaingan ini timbul dalam hal lokasi, fasilitas, pelayanan dan harga. Perseroan memahami bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan menyadari bahwa bisnis hotel memiliki persaingan yang cukup kompetitif. Bahkan hambatan-hambatan masuk ke industri hotel seperti regulasi pemerintah, penetapan daerah, dan biaya konstruksi harus ditinjau untuk menentukan tingkat kompetisi di masa yang akan datang dan posisi kompetitif persaingan Perseroan.

Tidak hanya dilokasi hotel Perseroan saat ini yaitu di DKI Jakarta dan Bali, namun hampir di seluruh Indonesia, jumlah hotel mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata, sehingga menyebabkan terciptanya persaingan usaha. Sangat dimungkinkan bahwa di lokasi sekitar hotel-hotel Perseroan tercipta kompetisi yang ketat terhadap harga yang akan ditawarkan kepada wisatawan.

Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan akan selalu berhasil bersaing dengan pesaing baik yang sudah ada maupun yang belum ada pada saat ini. Persaingan berpengaruh baik langsung atau tidak langsung dapat menurunkan pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

2. Investasi dan Aksi Korporasi

Hotel adalah industri jasa yang menyediakan akomodasi, makanan, dan minuman di mana usaha ini dilakukan selama 24 jam terus menerus. Selain menjual kamar, hotel juga menyediakan jasa penyewaan

64

ruang untuk rapat, pernikahan, restoran, kolam renang dan fasilitas olahraga serta outlet lainnya. Bisnis di bidang perhotelan sangat fluktuatif di mana sangat tergantung pada lokasi hotel tersebut. Misalnya hotel yang berada di lokasi bisnis memiliki room occupancy yang tinggi di hari kerja, dan pada saat akhir pekan akan menurun. Sedangkan hotel yang berada di kawasan wisata akan fully booked pada saat liburan, dan room occupancy akan anjlok pada saat hari kerja. Harga jual kamar hotel yang dipatok juga tidak menentu. Biasanya mereka memberikan harga diskon untuk menarik tamu, meskipun diskon tersebut tidak memberikan peningkatan pendapatan secara signifikan. Industri perhotelan adalah industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja manusia daripada menggunakan mesin. Di samping itu, fasilitas yang dimiliki hotel biasanya sangat lengkap dan berkualitas tinggi sehingga membutuhkan investasi yang sangat besar. Padahal investasi pada umumnya menggunakan dana utang jangka panjang. Hotel yang memiliki aset yang besar, pendanaan hutang dan padat karya akan membuat tingginya biaya tetap. Dengan melihat karakter hotel tersebut dapat dikatakan bisnis perhotelan ini adalah usaha dengan risiko yang tinggi, sehingga dibutuhkan pengelolaan keuangan yang memadai untuk menekan risiko tersebut.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan di masa depan akan berhasil mengelola investasi ataupun aksi korporasi berkaitan dengan investasi dengan baik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

3. Risiko Perubahan Teknologi

Pendekatan teknologi informasi, dapat memudahkan kerumitan para tamu hotel dan manajemen hoteldengan menekankan fleksibilitas dan kenyamanan bagi para tamu. Teknologi Informasi juga turut berperan dalam media sosial sehingga memudahkan Perseroan melakukan promosi. Pertumbuhan media sosial telah mengubah hubungan antara konsumen dan industri pariwisata. Pada saat ini pengguna internet di Indonesia mencapai 82 juta orang yang mengimplikasikan 30% dari populasi Indonesia.

Melalui sebuah aplikasi yang dapat diunduh, para tamu hotel sekarang ini dapat memilih kamar mereka sendiri melalui ponsel. Ini merupakan pilihan penting bagi orang yang sering merlakukan perjalanan dinas. Di masa mendatang, para tamu hotel lebih menginginkan untuk dapat memilih kamar mereka sendiri di hotel, jenis kamar dan dengan nomor kamar tertentu. Pilihan terakhir akan sangat signifikan bagi orang yang sering menginap di hotel dengan nomor kamar favorit mereka. Sebuah layanan digital check-in dapat meningkat secara populer dengan fleksibilitas yang juga sekaligus memberikan kemudahan serta kenyamanan dari sisi pengguna terutama untuk mereka yang sibuk. Aplikasi digital check-in tersebut harus mencakup fungsi kunci kamar digital, disinilah sebuah penerapan teknologi informasi hotel dapat secara jelas terpakai. Fitur tersebut memungkinkan para tamu untuk membuka pintu kamar hotel mereka melalui smartphone. Diprediksi pada awal tahun 2019 akan banyak hotel di dunia yang akan menerapkan sistem teknologi informasi dengan sistem kunci kamar hotel melalui bluetooth. Teknologi yang langsung melayani para tamu hotel sudah selayaknya menjadi sebuah fokus baru pada industri perhotelan di Indonesia.

Ketidakmampuan Perseroan dalam mengadaptasi perubahan teknologi terutama teknologi informasi akan mempengaruhi kemampuan perseroan dalam menghadapi persaingan usaha. Kondisi ini akan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas Perseroan di masa depan.

4. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Menyelesaikan Rencana Pengembangan di Masa Depan

Perseroan berkeinginan untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan pengembangan hotel dan fasilitas pendukung lainnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rencana pengembangan Perseroan, diantaranya adalah perizinan yang diperlukan pembangunan oleh kontraktor pihak ketiga, lokasi strategis yang diperlukan, dan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian di bidang perhotelen. Jika ada perubahan yang berdampak negatif terhadap faktor di atas maka Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan dapat secara berkesinambungan melakukan pengembangan usaha di masa mendatang, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan yang akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

65

C. ADAPUN RISIKO-RISIKO UMUM ADALAH SEBAGAI BERIKUT

1. Risiko Perekonomian Dunia dan Indonesia

Industri perhotelan rentan terhadap siklus bisnis dengan prospek yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, penambahan kamar relatif terhadap permintaan, dan prospek umum untuk perjalanan bisnis dan liburan. Fakta bahwa industri ini padat modal dengan tingkat hutang yang tinggi meningkatkan kerentanan terhadap siklus tersebut. Industri ini juga masih rentan terhadap faktor eksogen seperti krisis geo-politik dan wabah penyakit, yang dapat mempengaruhi volume perjalanan dan pada akhirnya tingkat hunian hotel.

Jika perkembangan indikator perekonomian memburuk seperti inflasi, tingkat suku bunga akan dapat mempengaruhi keinginan pengeluaran (spending) untuk melakukan kunjungan wisata ataupun bisnis. Jika ketidakjelasan perekonomian dunia dan Indonesia berlangsung dalam jangka panjang maka akan berpengaruh terhadap kinerja Perseroan.

2. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Unjuk rasa atau demonstrasi seringkali dilakukan dalam upaya merepresentasikan hak suara atau penyampapaian pendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa ini jika dilakukan secara negatif, seperti perusakan terhadap properti publik maupun miliki pribadi yang kemudian diliput oleh media baik nasional maupun internasional akan meningkatkan ketidakamanan terhadap Indonesia, yang kemudian secara langsung akan mempengaruhi tingkat kunjungan .

Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, secara langsung ataupun tidak langsung, akan dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko ini muncul dari perubahan kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah. Perubahan Kebijakan pemerintah baik yang secara khusus maupun tidak khusus berkaitan dengan industri perhotelan akan berdampak langsung terhadap industri perhotelan itu sendiri. Kebijakan pemerintah yang tidak secara khusus berkaitan dengan industri perhotelan seperti pemangkasan anggaran akan berpengaruh terhadap permintaan akomodasi dari lembaga pemerintah. Meskipun demikian Pengaruh pemangkasan APBN tidak lebih besar dibandingkan kebijakan pelarangan penyelenggaraan kegiatan lembaga pemerintahan di hotel seperti yang diberlakukan pada awal tahun 2015. Sementara kebijakan yang secara langsung berpengaruh terhadap industri perhotelan antara lain: di beberapa daerah yang berlebihan pasokan hotel pemerintah daerah menetapkan moratorioum terhadap pembangunan hotel baru.

Perubahan-perubahan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang sifatnya berdampak negatif terhadap industri perhotelan meskipun tidak secara khusus ditujukan untuk industri perhotelan, akan dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Pembangunan hotel berkaitan dengan legalitas dan perizinan yang merupakan faktor penting jalannya kegiatan usaha Perseroan. Setiap perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daeran akan mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

66

Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah termasuk legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha Perseroan di antaranya adalah:

a. Hak Guna Bangunan (”HGB”)

Saat ini kepemilikan Perseroan atas tanah berupa HGB. Pada awalnya SHGB akan diberikan untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Pada saat SHGB telah habis jangka waktunya, maka HGB tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan maksimum 20 tahun dengan melakukan permohonan ulang kepada Pemerintah. Namun apabila Pemerintah tidak menyetujui permohonan perpanjangan HGB tersebut, maka hak atas tanah tersebut akan hilang. Dengan hilangnya hak atas tanah tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

b. Izin Mendirikan Bangunan (”IMB”)

Sampai dengan Prospektus ini dibuat dari Hotel Perseroan dan Entitas Anak telah mendapatkan IMB dari pemerintah sesuai dengan lokasi masing-masing hotel. Pembangunan yang tidak disertai dengan IMB akan dikenakan tindakan penyegelan oleh pemerintah setempat. Apabila ada kebijakan baru dari pemerintah atas perizinan yang sudah ada, dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan jika dampak tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan.

c. Izin Lingkungan Hidup (”AMDAL/UUPL”)

Sampai dengan Prospektus ini dibuat dari Hotel Perseroan dan Entitas Anak selalu mengurus perizinan AMDAL dari pemerintah sesuai dengan lokasi masing-masing hotel. Dalam perjalanan kegiatan usahanya Perseroan selalu memenuhi setiap ketentuan yang diatur dalam AMDAL tersebut, tetapi apabila ada ketentuan yang dilanggar ataupun adanya kebijakan baru AMDAL yang mana Perseroan belum bisa penuhi, maka dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

d. Risiko Gugatan Hukum

Kelompok Usaha Perseroan tidak terlepas dari risiko gugatan hukum yang mana proses gugatan semacam itu dapat memakan waktu dan biaya. Dalam hal putusan hukum atas gugatan tersebut tidak berpihak pada Kelompok Usaha Perseroan, maka hal ini dapat mempengaruhi secara negatif reputasi, kinerja dan keuangan Kelompok Usaha Perseroan. Dalam hal ini Perseroan akan berusaha untuk senantiasa menerapkan good corporate governance, sehingga dapat meminimilasir risiko tersebut.

e. Risiko Perubahan kurs valuta asing

Terdapat risiko perubahan kurs valuta asing Perseroan yang dalam hal ini meskipun Perseroan memiliki pendapatan dalam Rupiah, namun tamu hotel Perseroan yang sebagian besar merupakan tamu internasional akan terpengaruh oleh nilai kurs Rupiah. Jika nilai kurs Asing menguat terhadap Rupiah, maka jasa akomodasi hotel Perseroan akan relatif terlihat lebih murah, sehingga lebih menarik minat mereka. Hal sebaliknya terjadi apabila nilai kurs Rupiah menguat, sehingga dapat menyebabkan minat calon tamu hotel Perseroan berkurang. Dalam hal ini Perseroan akan berusaha menerapkan strategi pricing kamar hotel yang menarik untuk meminimalisir risiko tersebut.

Perseroan dan Entitas Anak tidak terekspos terhadap risiko tingkat bunga karena pendanaan Perseroan dan Entitas Anak yang memiliki tingkat bunga tetap. Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko tingkat bunga dengan melakukan pengamatan terhadap pergerakan suku bunga sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat apabila diperlukan untuk mengurangi risiko tingkat bunga.

f. Ketentuan Negara lain atau peraturan international

Terdapat risiko atas perubahan ketentuan negara lain atau peraturan internasional, yang mempengaruhi kunjungan tamu yang merupakan wisatawan luar negeri ke hotel Perseroan. Apabila suatu negara menerapkan travel warning, atau travel ban akibat tidak kondusifnya

67

keamanan, adanya bencana, atau hal-hal lainnya sehingga membatasi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, maka hal tersebut akan berpengaruh pada menurunnya pendapatan sewa hotel Perseroan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan akan mencoba meningkatkan proporsi tamu dari wisatawan lokal guna mengantisipasi risiko tersebut.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia Dapat Mempengaruhi Harga atau Likuiditas Saham Perseroan; Jumlah Emisi Saham Perseroan Dapat Berkontribusi pada Kurangnya Likuiditas.

Pasar modal Indonesia masih dalam fase berkembang, di mana pasar modal Indonesia tidak selikuid dibandingkan pasar modal negara yang sudah maju. Kondisi pasar modal Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan. Pasar Modal Indonesia jika dibandingkan dengan Negara maju, memiliki tingkat likuiditas maupun kapitalisasi pasar yang lebih rendah serta lebih fluktuatif terhadap segala bentuk informasi.

Di masa lalu, Bursa Efek menghadapi beberapa masalah yang jika terus berlangsung atau muncul kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham-saham Emiten Indonesia, termasuk Perseroan. Masalah masalah tersebut antara lain; pergerakan harga saham yang tidak wajar, penutupan perdagangan, kebangkrutan, keterlambatan penyelesain transaksi (settlement). Bursa Efek Indonesia dari waktu ke waktu menerapkan larangan perdagangan beberapa saham, batasan pergerakan harga, dan aturan marjin. Tingkat pengaturan dan pengawasan pasar saham Indonesia, aktivitas investor, pialang dan partisipan pasar lainnya tidak sama dengan negara lain.

Dengan tercatatnya saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia atas Penawaran Umum Perdana Saham ini, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid pada saat dicatatkan maupun di masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat menjamin apakah pasar perdagangan saham Perseroan akan berkembang atau akan likuid.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Fluktuasi harga saham perseroan setelah Penawaran Umum dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

● Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan perikiraan para pemodal atau analis emiten

● Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap perseroan atau Indonesia

● Perubahan kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumya di Indonesia

● Perubahan pada harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama Asia) dan di negara negara berkembang; dan/atau

● Fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum.

3. Risiko Perseoran Tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen tergantung pada kinerja keuangan Perseroan, dimana tergantung pada operasional, pertumbuhan; kompetisi, kebijakan/peraturan yang ada maupun yang akan ada dan kondisi perekonomian dan industri perhotelan pada umumnya. Sehingga apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak dapat menanggulangi hal hal tersebut diatas maka akan mempengaruhi hasil kinerja operasionalnya yang mempengaruhi pada laporan keuangan Perseroan.

Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan memperoleh pendapatan atau keuntungan yang timbul dari kegiatan usaha yang ada. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian 31 Juli 2018, Perseroan masih memiliki laba ditahan negatif, sehingga membatasi Perseroan dalam membagikan dividen kepada parapemegang saham.

68

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

69

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0824) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Robert Ricker, MM., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0401). dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

70

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

1. Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Herlina Pakpahan., S.H di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan keputusan No. AHU-00758.AH.01.01 TAHUN 2010 tanggal 7 Januari 2010. Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 1.000.000,- Per saham

Jumlah Saham


(Rp)


%Modal Dasar 5.000 5.000.000.000Modal DitempatkanDitempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Citra Putra Mandiri 4.875 4.875.000.000 97,502. Nn. Putri Selaras 125 125.000.0000 2,50Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 5.000.000.000 100,00Jumlah Saham dalam Portepel - -

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir kali dengan Akta No. 05 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusannya Nomor: AHU-0021471.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 serta telah dicatat dan diterima dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor Surat AHU-AH.01.03-0252421 tanggal 12 Oktober 2018. Perubahan Anggaran Dasar terakhir tersebut antara lain menyetujui:

1. Persetujuan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka

2. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering).

3. Persetujuan untuk penurunan nilai nominal saham yang semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 100 sebanyak-banyaknya 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) lembar saham baru (selanjutnya disebut “Saham Baru”) untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Initial Public Offering dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia

4. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, keduanya tertanggal 8 Desember 2014

5. Persetujuan melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (right of first refusal) atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan

71

6. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

7. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

8. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan Hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan

9. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha real estat, perdagangan, jasa dan pariwisata.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Real Estate antara lain: Pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengoperasian real estate milik sendiri atau sewa, seperti bangunan apartemen dan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal termasuk tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall dan pusat perbelanjaan dan tanah Penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara tetap, baik dalam bulanan atau tahunan Pembangunan gedung untuk dioperasikan sendiri, penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut Pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan Pengoperasian lokasi rumah mobil untuk tempat tinggal, kawasan pariwisata, pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 (seratus) hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata, Jasa Pengelolaan Gedung.

b. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan bangunan, perdagangan kayu kasar perdagangan produk utama kayu olahan, perdagangan besar cat dan pernis, perdagangan bahan bangunan, seperti pasar, batu kerikil.

c. Jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, pada Jasa Konsultasi Sumber Daya Manusia, jasa agent properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan properti, jasa konsultasi manajemen properti, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (Tanah dan Bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, Landscape, Design dan Interior, jasa konsultansi manajemen dan bisnis, periklanan, hiburan, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak

d. Pariwisata antara lain: penyediaan akomodasi Untuk pengunjung dan pelancong, akomodasi yang disediakan oleh berbagai macam hotel, penginapan, losmen, hostel, villa dan lain-lain, hotel bintang.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha yang saat ini telah berjalan dan memilik kontribusi pendapatan utama adalah jasa akomodasi (jasa perhotelan).

Berdasarkan surat keterangan domisili Perseroan No. 158/27.1BU.1/31.74.01.1003/-071.562/e/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang telah dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Menteng Dalam Perseroan berkedudukan di Menara Bidakara 2 17 JI. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan RT/RW. 008/008 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.

72

Kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan

Berikut ini adalah penjabaran peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

1. Tahun 2009, Perseroan didirikan di Jakarta dan pada tahun tersebut juga memulai pembangunan The Stones Entertainment Center, Bali.

2. Tahun 2010, Perseroan memulai pembangunan Hotel The Stones, Bali.

3. Tahun 2011, Perseroan memulai pembangunan Hotel The Clay, Jakarta.

4. Tahun 2012, Perseroan melakukan pembukaan Hotel The Clay di Jakarta dan Hotel The Stones di Bali.

5. Tahun 2014, Perseroan mendirikan PT Citra Putra Thamrin (CPT) dan CPT menjalankan usaha hotel The Cla tersebut di Jakarta.

6. Tahun 2018, Persetujuan pemegang saham untuk melakukan penyesuaian Anggaran dasar, merubah status Perseroan menjadi Terbuka, dan melakukan penawaran umum perdana saham.

3. Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus Diterbitkan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 100,- Per saham

Jumlah Saham


(Rp)


%Modal Dasar 8.200.000.000 820.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. PT Citra Putra Mandiri 1.998.750.000 199.875.000.000 97,502. Ny. Putri Selaras 51.250.000 5.125.000.000 2,50Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.050.000.000 205.000.000.000 100,00Jumlah Saham dalam Portepel 6.150.000.000 615.000.000.000

4. Perubahan dalam Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun 2015

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Putra Realty No. 13 tanggal 28 April 2015, yang dibuat di hadapan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-0934639.AH.01.02 TAHUN 2015. Dalam akta pernyataan keputusan rapat tersebut, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui:

- Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah)

- Peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan yang semula Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

- Meningkatkan saham dan nilai nominal saham PT Citra Putra Mandiri yang semula 4.875 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 4.875.000.000 menjadi 48.750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 48.750.000.000

- Meningkatkan saham dan nilai nominal saham Nn. Putri Selaras yang semula 125 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 125.000.000 menjadi 1.250 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.250.000.000.

73

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 1.000.000,- Per saham

Jumlah Saham


(Rp)


(%)

Modal Dasar 50.000 50.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. PT Citra Putra Mandiri 48.750 48.750.000.000 97,502. Ny. Putri Selaras 1.250 1.250.000.000 2,50Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 50.000 50.000.000.000 100,00Jumlah Saham dalam Portepel - -

Tidak terdapat perubahan dalam susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2016 dan 2017

Tahun 2018

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Putra Realty No. 3 tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Herlina Pakpahan, S.H. (untuk selanjutnya disebut sebagai “Akta No. 3 tertanggal 29 Juni 2018”) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Surat No. AHU-0015288.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 28 Juli 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Putra Realty dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumhan dengan No. AHU-0098025.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Juli 2018.

Berdasarkan Akta No. 3 tertanggal 29 Juni 2018, struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi pemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal dasar: Rp. 820.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham.

- Modal ditempatkan dan disetor: Rp.205.000.000.000,- (dua ratus lima milyar Rupiah), terbagi atas 205.000 (dua ratus lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, yang diambil bagian oleh pemegang saham, sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham

Jumlah Saham


(Rp)

PersentaseKepemilikan

(%)Modal Dasar 820.000 820.000.000.0001. PT Citra Putra Mandiri 203.750 203.750.000.000 99.392. Ny. Putri Selaras 1.250 1.250.000.000 0.61 Jumlah Modal Disetor 205.000 205.000.000.000 100.00 Jumlah Saham Dalam Portepel 615.000 615.000.000.000

Peningkatan modal disetor dan ditempatkan tersebut di atas dari sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp.205.000.000.000,- (dua ratus lima milyar Rupiah) terjadi sehubungan dengan adanya pinjaman afiliasi antara PT Citra Putra Mandiri dengan Perseroan sebesar Rp. 155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang dikonversi menjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan pada PT Citra Putra Realty berdasarkan Perjanjian Pinjaman Wajib Konversi No. 018/CPM-CPR/PPWK/VI/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dibawah tangan,

74

di mana konversi tagihan dari PT Citra Putra Mandiri tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Putra Realty No. 03 tanggal 29 Juni 2018 (selanjutnya disebut “Akta No. 3 tanggal 29 Juni 2018”). Atas perubahan permodalan tersebut, telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana dalam Surat Keputusan No. AHU-0015288.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 28 Juli 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Citra Putra Realty dan telah telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumhan dengan No. AHU-0098025.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Juli 2018.

2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Citra Putra Realty No. 08 tanggal 14 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai “Akta No. 8 tertanggal 14 September 2018”), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0244685 tertanggal 20 September 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Putra Realty.

Berdasarkan Akta No. 8 tertanggal 14 September 2018, struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi pemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

- Menyetujui Peralihan sebagian saham PT. Citra Putra Mandiri, sebesar 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.3.875.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Kepada Nyonya Putri Selaras

- Modal dasar: Rp. 820.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham.

- Modal ditempatkan dan disetor: Rp.205.000.000.000,- (dua ratus lima milyar Rupiah), terbagi atas 205.000 (dua ratus lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, yang diambil bagian oleh pemegang saham, sebagai berikut:

Keterangan


Jumlah Saham


(Rp)

PersentaseKepemilikan

(%)Modal Dasar 820.000 820.000.000.0001. PT Citra Putra Mandiri 199.875 199.875.000.000 97,502. Ny. Putri Selaras 5.125 5.125.000.000 2,50 Jumlah Modal Disetor 205.000 205.000.000.000 100,00 Jumlah Saham Dalam Portepel 615.000 615.000.000.000

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 8 tertanggal 14 September 2018 telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku, yaitu dihadiri atau diwakili oleh seluruh pemegang saham Perseroan dan telah mengambil keputusan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 8 tertanggal 14 September 2018 tersebut di atas.

3. Akta No. 5 tanggal 10 Oktober 2018, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam (i) Surat No. AHU-0021471.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Putra Realty; dan (ii) Surat No. AHU-AH.01.03-0252421 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Putra Realty.

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 10 Oktober 2018, seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan diubah untuk menyesuaikan dengan: (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) POJK No. 32/2014; dan (iii) POJK No.33/2014, dan struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi pemilikan saham Perseroan yang terakhir adalah sebagai berikut:

75

- Modal dasar: Rp820.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh milyar Rupiah), terbagi atas 8.200.000.000 (delapan milyar dua ratus juta) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.

- Modal ditempatkan dan disetor: Rp.205.000.000.000,- (dua ratus lima milyar Rupiah), terbagi atas 2.050.000.000 (dua milyar lima puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, yang diambil bagian oleh pendiri, sebagai berikut:

Keterangan


Jumlah Saham


(Rp)


%Modal Dasar 8.200.000.000 820.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Citra Putra Mandiri 1.998.750.000 199.875.000.000 97,502. Ny. Putri Selaras 51.250.000 5.125.000.000 2,50Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.050.000.000 205.000.000.000 100,00Jumlah Saham dalam Portepel 615.0.000.000 615.000.000.000

5. Perizinan yang Dimiliki Perseroan dan Entitas Anak, Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Bidang Usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan

No. Jenis Perizinan Jangka Waktu Dikeluarkan oleh

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 4401/24. 1PB.1/31.74/-1.824.27/2015 tanggal 29 September 2015

Berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya dengan kewajiban untuk menyampaikan pelaporan selama 6 (enam) bulan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)No. 09.03.168.62946

21 Desember 2015 sampai dengan 21 Januari 2020

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jakarta

3. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) No. 158/27.1BU.1/31.74.01.1003/-071.562/e/2017

1 Februari 2017 sampai dengan 31 Desember 2020

Lurah Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

4. Angka Pengenal Impor (API) Nomor: 090502205-B Tanggal 20 Oktober 2010

- Badan Koordinasi

5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 10130/IMB/2011tanggal 21 September 2011

- Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta

6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. No. PEM-00334/WPJ.04/KP.1203/2010Tanggal 15 Februari 2010

- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Jakarta SelatanKantor Pelayanan Pajak Pratama Jakara Setiabudi Tiga

7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)No. 03.036.037.4-063.000

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia

8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.Nomor: 158/27.1BU.1/31.74.01.1003/-071.562/e/2017

10 Februari 2017 sampai dengan 31 Desember 2020

Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Kelurahan Menteng Dalam

9. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas.BPTSP: 10800/24.3SPT.1/31.74/-1.824.27/2015

21 Desember 2015 sampai dengan 21 Januari 2020

Pemerintah Provinsi DKI JakartaKantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Administrasi Jakarta Selatan

76


10. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.Nomor: 1400000047779Tanggal 24 Desember 2014

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

11. Sertifikat Keikutsertaan Dalam Program Jaminan KesehatanNomor: 01126910Tanggal 20 November 2017

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

12. Surat Izin Tempat Usaha Nomor 403 Tahun 2012

20 April 2012 sampai dengan 20 April 2017 (saat ini sedang dalam proses perpanjangan)

Pemerintah Kabupaten Badung Sekretariat Daerah

13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor:678/TDUP/DPMPTSP/2018

Berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata

Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14. Izin Pengusahaan Air Tanah Nomor:994/BPPT/SIPA/II/2016

22 Februari 2016 sampai dengan 22 Februari 2019

Pemerintah Kabupaten Badung Badan Perizinan Terpadu

15. Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 969 Tahun 2010

16 Juli 2010 sampai dengan 20 Januari 2019

Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Cipta Karya

16. Pemakaian Pesawat Lift No. 566/4352/Disosnaker

Dengan pengujian berkala setiap 1 tahun sekali

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

17. Pemasangan Instalasi Penyalur Petir No 560/3230/Disosnaker

Dengan pengujian berkala setiap 1 tahun sekali

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

18. Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan No. 566/4050/Disosnaker

- Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

19. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri No. 87 Tahun 2012

3 Tahun (26 Juli 2012 - 26 Juli 2015) (saat ini sedang dalam proses perpanjangan)

Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Cipta Karya

20. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) No. 404 Tahun 2012

- Pemerintah Kabupaten Badung Sekretariat Daerah

21. Sertifikat Laik Sehat Hotel No. 4085/LS/DPMPTSP/2018

3 Tahun (14 November 2018 - 14 November 2021)

Pemerintah kabupaten Badung Dinas Kesehatan

22. Plakat Higiene & Sanitasi 19 November 2012 - 19 Mei 2013 (saat ini sedang dalam proses perpanjangan)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol No. 4375/22-08/SIUP-MB/DPMPTSP/2018

3 Tahun (29 November 2018 - 29 November 2021)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung

24. Persetujuan Penggunaan Bangunan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat

77

CPT – Entitas Anak


1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 00646/24. 1.0/31.71-06.1001/1.824.271/2015 tanggal 15 September 2015

Berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya (berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.7/M-DAG/PER/2/2017

Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat

2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 10130/IMB/ 2011 Tanggal 20 Maret 2009

- Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

3 lzin Sementara Usaha Pariwisata Bidang Akomodasi Jenis Hotel Bintang No. 1567/2012 Tanggal 26 Juli 2012

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan

4 lzin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Akomodasi Jenis Hotel Bintang No. 1579/2012 Tanggal 26 Juli 2012

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan

5 Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyediaan Akomodasi Jenis Hotel Bintang Nomor 6341/2013 Tanggal 19 November 2013*

- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi deerah Khusus Ibukota Jakarta

6 lzin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Cafetaria” No. 179/2012 Tanggal 1 Oktober 2012*

- Suku Dinas Pariwisata Kota Administasi Jakarta Pusat

7 Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Restoran dengan Nomor 6361/2013 tanggal 20 November 2013*

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi deerah Khusus Ibukota Jakarta

8 lzin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan No. SK.0859/05/2012 Tanggal 30 Mei 2012*

- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

9 Sertifikat Laik Sehat Usaha Hotel, Restoran, dan Rumah Makan No. 23/B.57b/31.71.06/-1.779.3/2018*

21 Juni 2018 sampai dengan 21 Juni 2021

Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng

10 Keterangan Domisili Perusahaan No. 125/27.1BU/31.71.06.1001/- 071.562/e/2018

6 Desember 2018 sampai dengan 6 Desember 20223

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Menteng

11 Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 0297/8.1/31.71.011002/-1.785.51/2018 Tentang Laik Fungsi Bangunan Gedung

- Pemerintah Republik Indonesia c.q.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

*catatan: perizinan tersebut masih atas nama PT Citra Putra Realty

6. Perjanjian-Perjanjian Penting Perseroan dan Entitas Anak

Sehubungan dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting yang dilakukan dengan pihak ketiga. Adapun perjanjian pejanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

78

a. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

1) Perjanjian Pinjaman

Nama Perjanjian : Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Kredit Investasi-Interest During Construction (KI-IDC) No. 44 tertanggal 28 Desember 2010, dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah berdasarkan Addendum No. 14 Tanggal 9 Oktober 2018

Para Pihak : 1. PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Kreditur.

2. Perseroan, PT Citra Putra Mandiri, PT OSO Bali Cemerlang, sebagai Debitur.

Objek Perjanjian : Pemberian fasilitas kredit investasi (baru) yang digunakan untuk membiayai pembangunan proyek hotel dan entertainment center The Stones Hotel di Kuta Bali, dengan fleksibilitas alokasi penarikan kredit.

Nilai Perjanjian : Nilai kredit yang diberikan Bank BRI kepada Perseroan, PT CPM dan PT OBC adalah maksimal sebesar Rp. 287.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh milyar Rupiah) dengan perincian

1. Plafond KI sebesar Rp. 267.000.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh milyar Rupiah);

2. Platfond KI-IDC sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah).

Dengan suku bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun dan dapat ditinjau setiap saat sesuai dengan ketentuan suku bunga di Bank BRI. Bunga akan dipungut setiap akhir bulan. Perubahan suku bunga cukup diberitahukan secara tertulis kepada Debitur dan bersifat mengikat

Jangka Waktu : berlaku sejak penandatanganan akad kredit 28 Desember 2012 sampai dengan 28 Juni 2026

Pembatasan : (1) Menerima pinjaman dari Bank lain atau lembaga keuangan lainnya, sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar) dalam akumulasi selama 1 (satu) tahun guna proyek The Stones Bali;

(2) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan kepada pihak lain;

(3) Melunasi terlebih dahulu seluruh atau sebagian hutangnya kepada pemegang saham atau hutang hubungan istimewa (apabila sharing dana sendiri tersebut diwujudkan dalam bentuk hutang pemegang saham atau hutang hubungan istimewa) kecuali dikonversi menjadi modal, sebelum seluruh kewajibannya kepada Bank BRI lunas;

(4) Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;

(5) Menyewakan asset-aset yang diagunkan di Bank BRI kepada pihak lain yang bukan untuk kegiatan normal bisnis perusahaan;

(6) Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit dari Perseroan dan/atau PT CPM sendiri (Volunteer Bankruptcy);

79

2) Perjanjian Kerjasama

Perseroan

1. Nama Perjanjian : Perjanjian Pengelolaan tertanggal 15 November 2011 antara PT Citra Putra Realty sebagai pemilik, merupakan perseroan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, berdomisili dan dengan alamat kantor terdaftar di The City Tower, Lt 18, Jl. MH Thamrin No. 81, Jakarta 10310 dengan PT Luxury Hotels Internasional Indonesia sebagai pengelola yang merupakan suatu Perseroan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia berdomisili dan dengan alamat kantor terdaftar di Wisma Danamon Aetna Life, Lt. 19, Jl Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, Indonesia.

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Realty.2. PT Luxury Hotels Internasional Indonesia.

Objek Perjanjian : Objek perjanjian pengelolaan adalah pengembangan lokasi dengan konsep pembangunan kawasan terpadu yang terdiri dari (i) sebuah hotel dengan kurang lebih 307 kamar Tamu dan amenitas serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dan (ii) ritel dan fasilitas hiburan.

Imbalan Pengelolaan : Pengelola menerima Imbalan Pengelolaan yang terdiri dari biaya manajemen dasar sebesar 2,5% untuk tahun pertama hingga ketiga dan 2,75% mulai tahun keempat, pendapatan kotor dan biaya insentif manajemen sebesar 8% dari keuntungan kotor operasi, biaya penjualan dan pemasaran sebesar 1% dari pendapatan kamar kotor yang diterima setiap bulan.

Jangka Waktu : Jangka waktu perjanjian pengelolaan berakhir saat berakhirnya Tahun Fiskal penuh kelima belas (ke-15) setelah berakhirnya Tahun Fiskal di mana Tanggal Pembukaan terjadi.

2. Nama Perjanjian : Perjanjian Lisensi dan Royalti tertanggal 15 November 2011 antara PT Citra Putra Realtysebagai pemilik, merupakan Perseroan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, berdomisili dan dengan alamat kantor terdaftar di The City Tower, Lt 18, Jl. MH Thamrin No. 81, Jakarta 10310 dengan Global Hospitality Licensing S.A R.L.(GHL), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Luxembourgh, dengan alamat kantor terdaftar di 102, rue des Maraichers, L-2124 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, terdaf-tar pada Luxembourg Trade and Companies Register dengan nomor B 139.166 (“GHL”).

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Realty 2. Global Hospitality Licensing S.A R.L.

Objek Perjanjian : Merek dagang, merek jasa, nama dagang, symbol, logo, lencana, pe-tunjuk asal, slogan atau desain lain yang dimiliki GHL.

Imbalan : Sebagai imbalan atas lisensi yang diberikan berdasarkan perjanjian, GHL harus dibayar dengan Royalti Dasar dan Royalti Insentif. Royalty Dasar dibayar dari Penghasilan Kotor sebagai Pengurangan dan Roy-alti Insentif dibayar dari Keuntungan Operasional.

80

Jangka Waktu : - Jangka waktu awal: dimulai pada tanggal efektif dan berlanjut sampai berakhirnya tahun fiscal penuh ke 15.

- Jangka waktu pembaruan: diperbarui dengan syarat dan ketentuan yang sama untuk 1 periode terdiri dari 5 tahun fiskal, kecuali jika GHL telah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemilik atas pilihannya untuk tidak memperbarui paling kurang 300 hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Awal.

3. Nama Perjanjian : Perjanjian Jasa Internasional tertanggal 15 November 2011 antara PT Citra Putra Realty sebagai pemilik, merupakan Perseroan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, berdomisili dan dengan alamat kantor terdaftar di The City Tower, Lt 18, Jl. MH Thamrin No. 81, Jakarta 10310 dengan Global Hospitality Licensing S.A R.L.(GHL), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Luxembourgh, dengan alamat kantor terdaftar di 102, rue des Maraichers, L-2124 Luxembourgh, Grand Duchy of Luxembourg, terdaftar pada Luxembourg Trade and Companies Register dengan nomor B 139.166 (“GHL”).

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Realty2. Global Hospitality Licensing S.A R.L

Objek Perjanjian : Objek perjanjian jasa internasional adalah pemilik bermaksud untuk menunjuk GHL untuk memberikan jasa-jasa berkaitan dengan periklanan, pemasaran, promosi dan penjualan Hotel The Stone di luar Indonesia yang dimiliki oleh sistem atau jaringan milik GHL., dan GHL bermaksud untuk menerima penunjukkan tersebut, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian ini.

Alokasi Biaya dan Pengeluaran

: GHL harus mendapatkan penggantian atas biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan Jasa Internasional seperti sistem reservasi, program pelatihan, sistem GHL dan Jasa Sistem GHL, Jasa dan Program Khusus. Biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan Jasa Internasional termasuk, sebagaimana berlaku, alokasi gaji, upah, biaya pokok dan pengembangan yang berkaitan dengan karyawan GHL dan karyawan Afiliasinya yang terlibat dalam menyediakan Jasa internasional. Biaya dan pengeluaran untuk mana GHL mendapatkan penggantian berdasarkan perjanjian ini tidak termasuk keuntungan untuk GHL dan Afiliasinya.

Jangka Waktu : Jangka waktu perjanjian jasa internasional terdiri dari “Jangka waktu Awal” dan “Jangka Waktu Pembaruan”. “Jangka Waktu Awal” dimulai pada Tanggal Efektif dan berlanjut sampai berakhirnya tahun ffiskal penuh kelimabelas (ke-15) setelah berakhirnya tahun fiskal dimana tanggal pembukaan terjadi.

81

4. Nama Perjanjian : Perjanjian Lisensi dan Royalti tertanggal 15 November 2011 antara PT Citra Putra Realty sebagai pemilik, merupakan Perseroan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, berdomisili dan dengan alamat kantor terdaftar di The City Tower, Lt 18, Jl. MH Thamrin No. 81, Jakarta 10310 dengan Global Hospitality Licensing S.A R.L.(GHL), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Luxembourgh, dengan alamat kantor terdaftar di 102, rue des Maraichers, L-2124 Luxembourgh, Grand Duchy of Luxembourg, terdaftar pada Luxembourg Trade and Companies Register dengan nomor B 139.166 (“GHL”).

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Realty2. Global Hospitality Licensing S.A R.L

Objek Perjanjian : Mendapatkan hak dan lisensi yang tidak esklusif dan tidak dapat dialihkan di dalam Kuta, Bali, Indonesia untuk menggunakan Merek Dagang Autograph Collection untuk jasa hotel dan barang dan jasa terkait lainnya, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian Autograph Collection.

Nilai Perjanjian : Membayar GHL dalam Dolar Amerika Serikat untuk Royalti Dasar dan Royalti sehubungan dengan Penghasilan Kotor

Jangka Waktu : Jangka waktu perjanjian jasa internasional terdiri dari “Jangka waktu Awal” dan “Jangka Waktu Pembaruan”. “Jangka Waktu Awal” dimulai pada Tanggal Efektif dan berlanjut sampai berakhirnya tahun ffiskal penuh kelimabelas (ke-15) setelah berakhirnya tahun fiskal dimana tanggal pembukaan terjadi.

5. Nama Perjanjian : Perjanjian Pemeliharaan Lift No. 031/SS/REN/17-18/CLAY HOTEL tahun 2018

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Realty2. PT Thyssenkrupp Elevator Indonesia

Objek Perjanjian : program pemeliharaan jenis lift di Clay Hotel.

Nilai Perjanjian : (1) Periode Tahun Pertama: 01 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.190.000 per bulan

(2) Periode Tahun Kedua: 01 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp Rp 3.190.000 per bulan

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun mulai 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Perusahaan Anak

1. Nama Perjanjian : Perjanjian Kerjasama Pengadaan Shower Gel Dan Shampoo No. 002/FSP/XI/2016 tertanggal 01 November 2016

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Thamrin2. PT Falini Sarana Perkasa

82

Objek Perjanjian : Pihak 2 memberikan pengadaan Shower Gel dan Shampoo dengan standard dan kualitas yang terjaga dan memberikan peminjaman wadah (dispenser) shower gel dan shampoo tiap kamar mandi sesuai dengan jumlah kamar yang tersedia dengan jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun sejak tanggal 01 November 2016 dan akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019

2. Nama Perjanjian : Perjanjian Ref. No. WH-0008-97 tertanggal 02 Mei 2018

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Thamrin2. PT Calmic Indonesia

Objek Perjanjian : Pihak 2 mempertahankan standar kebersihan di area kamar mandi dengan jangka waktu perjanjian berlaku.

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak tanggal 19 Juni 2018 dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2019.

3. Nama Perjanjian : Perjanjian Rental No. 022/RENTAL/LMK/VI/2018 tertanggal 7 Juni 2018

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Thamrin2. PT Langgeng Makmur Kencana

Objek Perjanjian : Pihak 2 mengatur mengenai 1 (satu) unit mesin kopi dan kopi Caffe Molinari atau Kopi Kental.

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak tanggal 7 Juni 2018 dan akan berakhir pada tanggal 6 Juni 2020

4. Nama Perjanjian : Perjanjian/Kontrak Kegiatan Pengangkutan Sampah No. 020/SPPS/III/2018 tertanggal 05 Maret 2018

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Thamrin2. PT Samhana Indah

Objek Perjanjian : Pihak 2 melakukan Kegiatan Pengangkutan Sampah.

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 Maret 2018 dan akan berakhir pada tanggal 14 Maret 2019

b. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Perseroan

1. Perjanjian Kerjasama Proyek Hotel Kuta

Nama Perjanjian : Perjanjian kerja sama proyek Hotel Kuta

Tanggal Perjanjian : 18 Januari 2010

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Mandiri2. PT Citra Putra Realty

83

Objek Perjanjian : Objek perjanjian kerja sama proyek ini adalah bahwa pihak pertama adalah pemilik hak atas Pembangunan serta pengelolaan atas tanah, di daerah Kuta-Bali. Pihak Kedua adalah perseroan yang profesional dalam bidang pembangunan dan pengelolaan proyek.Pihak pertama sepakat untuk melakukan kerjasama dengan pihak kedua dalam pembangunan pengelolaan proyek.

Pembagian Keuntungan

: - Apabila proyek seluruhnya telah dioperasikan secara komersial, maka para Pihak sepakat bahwa keuntungan yang didapat dari hasil pengoperasian proyek disepakati untuk dibagi dengan formula yang akan ditentukan dalam perjanjia tersendiri.

- Atas kesepakatan para pihak perhitungan bagi hasil dapat terlebih dahulu diperiksa oleh akuntan independen yang ditunjuk oleh para pihak dan biaya penunjukan akuntan akan diperlakukan sebagai biaya operasional.

Jangka Waktu : Perjanjian kerja sama proyek ini berlaku sejak ditanda-tangani oleh para pihak dan akan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun

2. Kesepakatan Pengalihan Kredit Bank BRI No. 027/KPK /BRI/CPM-CPR/XII/2015

Nama Perjanjian : Kesepakatan Pengalihan Kredit BRI No.027

Tanggal Perjanjian : 1 Desember 2015

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Mandiri2. PT Citra Putra Realty

Objek Perjanjian : Kesepakatan pengalihan pencatatan sebagian kewajiban PT. CPM ke Perseroan atas Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Pemberian Fasilitas KI dan IDC Nomor R.II.384-ADK/DKR/10/2010, yang dilakukan karena pinjaman yang dilakukan oleh PT. CPM tersebut dimaksudkan untuk pembangunan The Stones Hotel milik Perseroan.

Nilai Perjanjian : Nilai kewajiban PT CPM yang dilakukan pengalihan pencatatan kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 110.959.276.000,- (seratus sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Jangka Waktu : Perjanjian ini efektif berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015 dan berakhir otomatis setelah pemenuhan kewajiban pembayaran hutang oleh PT. CPM dan Perseroan.

3. Perjanjian Hutang Piutang No. 020/PHP/CPM-CPR/VI/2018

Nama Perjanjian : Perjanjian Hutang Piutang No. 20

Tanggal Perjanjian : 2 Juni 2018

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Mandiri – Debitur 2. PT Citra Putra Realty – Kreditur

84

Objek Perjanjian : Pengakuan Perseroan atas hutang sebesar Rp. 34.441.216.533,- (tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah) yang diberikan oleh PT CPM

Nilai Perjanjian : Perseroan berhutang kepada PT. CPM uang sejumlah Rp. 34.441.216.533,- (tiga puluh empat milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah).

Jangka Waktu : Perseroan dan PT. CPM setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Juli 2018 sampai dengan Juni 2023

4. Perjanjian Hutang Piutang No. 006/MPI-CPR/VI/2018

Nama Perjanjian : Perjanjian Hitung Piutang No. 006/MPI-CPR/VI/2018Tanggal Perjanjian : 05 Juni 2018Para Pihak : 1. PT Mahkota Properti Indo

2. PT Citra Putra RealtyObjek Perjanjian : Pengakuan hutang Perseroan kepada PT MPINilai Perjanjian : Perseroan berhutang kepada PT MPI uang sejumlah sebesar

Rp. 29.500.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta Rupiah)

Jangka Waktu : Para Pihak setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Juli 2018 sampai dengan Juni 2023.

5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 065/PPJB/CPM-CPR/X/2018

Nama Perjanjian : PPJB No. 065/PPJB/CPM-CPR/X/2018

Tanggal Perjanjian : 8 Oktober 2018

Para Pihak : 1. PT Citra Putra Mandiri 2. PT Citra Putra Realty

Objek Perjanjian : Pengikatan diri antara Perseoran dan PT. CPM untuk menjual dan menyerahkan sebagian dari tanah yang dimuat dalam SHGB No. 43 seluas 8500m2 (delapan ribu lima ratus meter persegi) terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Akcaya.

Nilai Perjanjian : Perseroan berhutang kepada PT. CPM uang sejumlah Rp. 68.000.000.000,- (enam puluh delapan milyar Rupiah).

Jangka Waktu : Perjanjian ini pada dasarnya akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penandatanganan perjanjian ini.

85

6. Perjanjian dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perjanjian Utang dan Konversi Saham No 005/MPI-CPR/V/2018

Nama Perjanjian : Perjanjian Hutang Dan Konversi Saham No. 005

Tanggal Perjanjian : 7 Mei 2018

Para Pihak : 1. PT Mahkota Properti Indo2. PT Citra Putra Realty

Objek Perjanjian : Pengakuan hutang Perseroan kepada PT MPI yang akan dibayar dengan metode konversi saham pada Perseroan

Nilai Perjanjian : Perseroan berhutang kepada PT MPI uang sejumlah sebesar Rp. 29.500.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta Rupiah)

Jangka Waktu : Berlaku sampai dengan hutang Perseroan dibayarkan yaitu setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian ini atau dalam waktu-waktu tertentu sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun yang ditetapkan oleh Perseroan apabila nilai saham Perseroan telah mencapai kenaikan pada nilai tertentu.

No. Jenis Transaksi Nama Pihak Jumlah 1. Utang Berelasi PT Citra Putra Mandiri Rp. 34.441.216.533,-2. Utang Berelasi PT Mahkota Properti Indo Rp. 29.500.000.000,-

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-Pihak Berelasi HubunganPT Citra Putra Mandiri Pemegang Saham Mayoritas PT Citra Putra RealtyPT Mahkota Properti Indo Entitas yang dikendalikan personil manajemen kunci yang sama

dengan Perusahaan

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan syarat dan kondisi yang disepakati antara Perseroan dengan pihak-pihak berelasi. Tujuan transaksi-transaksi tersebut adalah dalam rangka bisnis dan kegiatan usaha. Seluruh transaksi berelasi yang berkelanjutan telah dilakukan secara wajar sebagaimana transaksi bisnis dengan mempertimbangkan aspek komersial dan finansial bagi kedua belah pihak serta akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

7. Aset Tetap yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan

Aset Tetap Berupa Benda Tidak Bergerak

Bidang-Bidang Tanah

No. Lokasi Bukti Kepemilikan Luas(M2)

1. Jl. Singaraja Blok C No.4 Pers No. 18, Kuningan Timur, Desa Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2097

576

86

Aset Perseroan Yang Terdaftar Program Pengampunan Pajak

Bahwa aset-aset di bawah ini merupakan aset yang telah dimiliki oleh Perseroan melalui program pengampunan pajak yaitu berikut:

No. Aset Dokumen Jumlah/Kuantitas

1. Tanah dan/atau bangunan tempat usaha 83 Sertipikat* 24.454 M2

2. Tanah dan/atau bangunan tempat usaha SHGB No. 23 66 M2

3. Tanah dan/atau bangunan tempat usaha Sertipikat No. 328 1.478 M2

4. Tanah dan/atau bangunan tempat usaha Sertipikat No. 1808, 1809, 1810, dan 1811 853 M2

5. Tanah dan/atau bangunan tempat usaha SHGB No. 2097 576 M2


7. Tanah dan/atau bangunan tempat usaha Sertipikat No. 900 dan 933 2.330 M2

8. Tanah dan/atau bangunan tempat usaha Sertipikat No. 1010 777 M2


10. Tanah dan/atau bangunan tempat usaha Sertipikat No. 117 dan 208 1.300 M2

11. Mobil BPKB No. H.04054311 1 Unit

12. Mobil STNK No. B.1344 POP 1 Unit

13. Mobil STNK No. 1865 POX 1 Unit






19. Mobil BPKB No. M.07201006 1 Unit

20. Mobil BPKB No. L.08459013 1 Unit

21. Sepeda Motor BPKB No. H.04689520 1 Unit

22. Sepeda Motor STNK No. B.6797 SYE 1 Unit

23. Sepeda Motor STNK No. B.6077 SYA 1 Unit


25. Mobil STNK No. B.1212 HN 1 Unit

*) 83 sertifikat tanah adalah sebagai berikut:

1. Legian, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 35

1.630



810



45

87



10.017

5. LegianKelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.


53

6. Legian Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.


54



57



51



58



66



53



62



1.247



69



59



65



69



50



82



70



949



63



55



58



51

88



55



69



56



53



65



60



49



62



88



52



52



58



53



63



86



64



36



58



65



54



65



62

89



47



1.023



45



45



50



70



69



46



47



58



68



69



69



55



69



87



87



68



51



70



69



56

90



49



70



68



55



79



69



78



56



69



74



56



57



58



58


Aset Tetap Berupa Benda Tidak Bergerak

Bidang-Bidang Tanah

No. Lokasi Bukti Kepemilikan Luas (M2)1. Jl. Blora No. 20 RT/ 002/006 Kelurahan

Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.


192

2. Jl. Cepu No. 9 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.


167

91

8. Asuransi

Perseroan

No.Jenis Asuransi/

No. Polis Asuransi

Perusahaan Asuransi Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa

Pertanggungan

1. Gempa Bumi/10701021800092

PT Asuransi Tri Pakarta

Hotel - The Stone Hotel dan/atau aktifitas penjualan dan/atau aktifitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha CPR (termasuk bangunan, mesin, isi bangunan /inventori).

• Kerusakan material : Rp 597.619.575.504

• Gangguan usaha : Rp 100.406.764.939

29 Oktober 2018s.d

29 Oktober 2019

2. Kerusakan Mesin/10708031800007


Hotel - The Stone Hotel dan/atau kegiatan penjualan dan/atau operasi kegiatan lain yang terkait usaha Tertanggung.

Rp 137.922.552.958 29 Oktober 2018 s.d

29 Oktober 2019

3. Semua Risiko Harta Benda/10701041800154


Hotel - The Stone Hotel dan/atau aktifitas penjualan dan/atau aktifitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha CPR (ternasuk bangunan, mesin, isi bangunan/ inventori).



29 Oktober 2018 s.d

29 Oktober 2019

4. Asuransi Teroris dan Sabotase/10701071800021


Hotel - The Stone Hotel dan/atau aktifitas penjualan dan/atau aktifitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha CPR (ternasuk bangunan, mesin, isi bangunan /inventori).



29 Oktober 2018 s.d

29 Oktober 2019


No.Jenis Asuransi/

No. Polis Asuransi

Perusahaan Asuransi Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa

Pertanggungan

1. Polis Asuransi Gempa Bumi/11.800.0000.59288

PT Asuransi Sinar Mas

Hotel - The Clay Hotel dan/atau aktifitas penjualan dan/atau aktifitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha CPT (ternasuk bangunan, mesin, isi bangunan /inventori).

• Kerusakan Material : Rp 18.000.000.000

26 September 2018 s.d

26 September 2019

2. Polis Asuransi Risiko Harta Benda/11.800.0000.59278

PT Asuransi Sinar Mas

Hotel - The Clay Hotel dan/atau aktifitas penjualan dan/atau aktifitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha CPT (ternasuk bangunan, mesin, isi bangunan /inventori).

• Kerusakan Material : Rp 18.000.000.000

26 September 2018 s.d

26 September 2019

92

9. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak

RAJA SAPTA ERVIAN SAPTA AJI RAJA SAPTA

OKTOHARI

Ny. PUTRI SELARAS

PERSEROAN

PT CITRA PUTRA THAMRIN

SERVIATI OESMAN

PT CITRA PUTRA MANDIRI

Ny. PUTRI SELARAS

90,00%

2,50%97,50%

20% 20% 20% 20% 20%

Perseroan dikendalikan oleh pemegang saham mayoritasnya, yaitu CPM. Sedangkan CPM dikendalikan oleh para pemegang saham CPM secara bersama-sama, yang mana para pemegang saham tersebut adalah Ultimate Beneficiary Owner dari CPM dan tidak ada pengendali lain atas CPM selain para pemegang saham CPM.

B. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Raja Sapta ErvianKomisaris Independen : Rd James Rachmat SubektiDireksiDirektur Utama : Yudha Bhakti KresniantoDirektur : Dodon Tri KoeswardanaDirektur Independen : Wenceslao Merino Singzon

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No.33/ 2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

93

4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.

5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No.KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Raja Sapta Ervian, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 36 Tahun. Beliau memperoleh gelar Pascasarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2009 Beliau menjabat Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2018.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2017 - Sekarang : PT Karimun Granite – Direktur Utama

2016 - Sekarang : PT Area Hijau Alam Lestari – Komisaris Utama

2012 - Sekarang : PT Citra Putra Mandiri – Direktur Operasi

2006 - Sekarang : MR & Partner – Konsultan Hukum

Rd James Rachmat Subekti, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 55 tahun. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari National University San Diego, Amerika Serikat pada tahun 1989. Beliau menjabat Komisaris Independen sejak tahun 2018.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2016 - Sekarang : PT JAF Asia Investment - Komisaris Utama

2014 - Sekarang : PT Steady Safe - Komisaris Independen

2010 - Sekarang : PT Kilap Propertiindo – Direktur

2006 - 2007 : PT JAF Capital - Direktur

94

DIREKSI

Yudha Bhakti Kresnianto, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, umur 52 Tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Univeristas Diponegoro, Semarang pada tahun 1990. Beliau menjabat Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2012.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2009 - 2012 : PT Citra Putra Realty – Direktur

2004 - 2006 : PT Citra Putra Mandiri – Direktur

1994 - 2004 : PT Jakarta Setiabudi Int Tbk – Project Coordinator

1990 - 1994 : PT Khalustiwa Manjal – Project Coordinator

Dodon Tri Koeswardana, Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 58 Tahun. Beliau memperoleh gelar Pascasarjana dari Institute Agronomique Mediterraneen de Montpellier, Prancis pada tahun 1991 Beliau menjabat Direktur Perseroan sejak tahun 2015.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2013 - 2014 : PT Pembangunan Sulteng – Director of Business Dev

2010 - 2010 : PT Bank Agroniaga Tbk – Director of Marketing

2007 - 2009 : PT Permodalan Nasional Mandani – Director of Management

2005 - 2007 : PT JIC Wood – Director of Finance

Wenceslao Merino Singzon, Direktur Independen dan Corporate Secretary

Warga Negara Filipina, umur 59 Tahun. Beliau adalah “CPA & Lawyer” dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari San Beda College, Filipina pada tahun 1983 dan Sarjana Hukum dari Far Eastern University, Filipina pada tahun 1987 Beliau menjabat Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2018 dan memiliki masa jabatan sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Independen, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2014 - Sekarang : PT MRP Indo Pratama - Konsultan

2016 - Sekarang : PT Melchor Tiara Pratama - Konsultan

2016 - 2018 : Penasihat Kantor Perwakilan Rappler Inc.

2013 : PT Global Comm Nusantara – Direktur Keuangan

95

Terdapat hubungan saudara kandung antara komisaris utama Perseroan yaitu Raja Sapta Evian dengan pemegang saham Perseroan yaitu Ny Putri Selaras

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang besarnya :- tahun 2017 sekitar Rp. 1 miliar,- dan per 30 Juni 2018 sekitar 1 miliar- tahun 2016 sekitar Rp. 1 miliar- tahun 2015 sekitar Rp. 1 miliar

Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

C. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Citra Putra Mandiri (“CPM”)

Riwayat Singkat

CPM didirikan berdasarkan akta pendirian yang dinyatakan dalam akta No 15 tanggal 6 Mei 2000 dari Eddy Dwi Pribadi, S.H., notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-0196.HT.01.01 TH 2002 tanggal 6 Februari 2002. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan akta No. 3 tanggal 8 September 2015 dari Herlina Pakpahan, S.H., notaris yang berkedudukan di Jakarta, akta tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.03-0963181 tanggal 9 September 2015.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar pasal 3, perusahaan bergerak dalam bidang: pembangunan real estate, perdagangan, pengadaan barang, perkebunan, perkayuan, pertanian, pertambangan, industri, periklanan, jasa, konsultan, penerbitan, angkutan dan perbengkelan. Kegiatan usaha yg saat ini dijalankan CPM adalah Perusahaan induk.

Perusahaan berlokasi di Jakarta dengan alamat TCT Tower, Jl. Thamrin 81 Tosari, Menteng, Jakarta Pusat 10310 DKI Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2000.

Manajemen dan Pengawasan

Dewan KomisarisKomisaris Utama : George ToisuttaKomisaris : Raja Sapta AjiKomisaris : Putri Selaras

DireksiDirektur Utama : Myrani IsnaniatiDirektur : Raja Sapta ErvianDirektur : Raja Sapta Oktohari

96

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 8 September 2015, susunan pemegang saham terakhir CPM adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp. 500.000,- Per saham

Jumlah Saham


(Rp)


%Modal Dasar 260.000 130.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:1. Raja Sapta Ervian 52.000 26.000.000.000 202. Serviati Oesman 52.000 26.000.000.000 203. Sapta Aji 52.000 26.000.000.000 204. Raja Sapta Oktohari 52.000 26.000.000.000 205. Ny. Putri Selaras 52.000 26.000.000.000 20Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 260.000 130.000.000.000 100Jumlah Saham dalam Portepel - -

D. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Direksi

Raja Sapta Ervian Rd James Rachmat Subekti

Yudha Bhakti Kresnianto

Dodon Tri Koeswardana

Wenceslao Merino Singzon

Perseroan KU KI DU D DICPM D - - - -CPT - - - - -

KeteranganKU : Komisaris Utama DU : Direktur UtamaK : Komisaris D : DirekturKI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen

E. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, sebagai berikut:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha

Tahun Pendirian


Perseroan (%)

Tahun Penyertaan Lokasi

1. PT Citra Putra Thamrin Hotel 2014 90,00% 2014 Jakarta

Total kontribusi pendapatan Entitas Anak terhadap Perseroan adalah sebesar 3,16%.

97

PT Citra Putra Thamrin (“CPT”)

Riwayat Singkat

PT Citra Putra Thamrin (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H., No. 04 tanggal 02 September 2014 notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU23429.40.10.2014 tanggal 5 September 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perusahan PT Citra Putra Thamrin.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan CPT adalah berusaha dalam bidang konstruksi, perdagangan, real estate, jasa penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. Saat ini kegiatan utama CPT adalah di bidang jasa perhotelan yang berlokasi di jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat dengan nama “Hotel Clay”. CPT telah memulai kegiatan komersilnya pada tahun 2015.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan CPT memiliki status beroperasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CPT terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Citra Putra Thamrin No. 4 tanggal 2 September 2014 oleh Herlina Pakpahan, SH. Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Saham

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham

(%)

Modal Dasar 12.000 12.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. Perseroan 10.800 10.800.000.000 90,02. Raja Sapta Oktohari 1.200 1.200.000.000 10,0Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 12.000 12.000.000.000 100,0Total Saham Dalam Portepel - -

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Citra Putra Thamrin No. 4 tanggal 2 September 2014 oleh Herlina Pakpahan, SH. Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir CPT adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris : Raja Sapta Oktohari

DireksiDirektur Utama : Erwan Dwiyansyah

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting CPT yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan CPT untuk periode 7 (bulan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian.

98

Laporan Posisi Keuangan

dalam Ribuan Rupiah


Jumlah asset 31.008.535 32.115.652 33.371.232 34.860.322Jumlah liabilitas 23.125.469 23.353.517 23.623.904 24.150.195Jumlah ekuitas 7.883.066 8.762.134 9.747.328 10.710.127

Aset

Pada tanggal 31 Juli 2018 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah aset pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 1,11 miliar atau sebesar 3,45%, dari sebesar Rp 32,12 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp 31,00 miliar pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai buku aset tetap yang mengalami penyusutan sebesar Rp 1,12 miliar dan penurunan kas dan setara kas.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 1,25 miliar atau 3,76%, dari sebesar Rp 33,37 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 32,12 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai buku asset tetap yang mengalami penyusutan sebesar Rp 1,93 miliar .


Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 1,49 miliar atau 4,27%, dari sebesar Rp 34,86 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 33,37 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai buku asset tetap yang mengalami penyusutan sebesar Rp1,88 miliar dan penurunan piutang usaha.

Liabilitas


Jumlah liailitas pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 228,05 juta atau sebesar Rp 0,98%, dari sebesar Rp 23,35 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp 23,12 miliar pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan hutang pihak berelasi yang jatuh tempo kurang dari satu tahun.


Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 0,270 miliar atau 1,14%, dari sebesar Rp 23,62 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 23,35 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi.


Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 526 Juta atau 2,18%, dari sebesar Rp 24,15 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 23,62 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi.

99

Ekuitas


Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 879,07 juta atau 10,03%, dari sebesar Rp 8,76 miliar pada tanggal 31 Juli 2018 menjadi sebesar Rp 7,88 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo defisit sebagai akibat kerugian yang dialami Perseroan pada periode 31 Juli 2018 yang mencapai sebesar Rp 943 juta.


Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 985 Juta atau 10,11%, dari sebesar Rp 9,75 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 8,76 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami pada tahun 2017 yang mencapai 938 Juta.


Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 962 juta atau 8,99%, dari sebesar Rp 10,71 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 9,75 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh kerugian yang dialami pada tahun 2016 yang mencapai 1,0 miliar.

Pendapatan Usaha


Jumlah pendapatan usaha pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 139,80 juta atau 4,05%, dari sebesar Rp 3,45 miliar pada tanggal 31 Juli 2017 menjadi sebesar Rp 3,31 miliar pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini terutama disebabkan menurunya pendapatan kamar akibat menurunnya tingkat akupansi kamar dibandingkan periode 31 Juli 2018 dan menurunnya pendapatan makanan dan minuman.


Jumlah Pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 665 juta atau 11,47%, dari sebesar Rp 5,80 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 6,47 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan kamar yang disebabkan tinggi nya akupansi kamar dibandingkan tahun sebelumnya.


Jumlah pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 353 juta atau 5,74%, dari sebesar Rp 6,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 5,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan pendapatan kamar yang menurun.

Beban Pokok Pendapatan


Jumlah beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 221,56 juta atau 8,52%, dari sebesar Rp 2,60 miliar pada tanggal 31 Juli 2017 menjadi sebesar Rp 2,83 miliar pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatkan beban penyusutan, dan beban perlengkapan kamar.

100


Jumlah beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 763 juta atau 17,98%, dari sebesar Rp 4,25 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 5,01 miliar pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban harga pokok pendapatan kamar, makanan dan minuman, beban gaji.


Jumlah beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 82 juta atau 1,91%, dari sebesar Rp 4,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 4,25 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban harga pokok pendapatan kamar.

Rugi Bersih Komprehensif


Jumlah rugi komprehensif pada tanggal 31 Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 276,94 juta atau 45,99%, dari sebesar 602,12 juta pada tanggal 31 Juli 2017 menjadi Rp 879,06 miliar pada tanggal 31 Juli 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi lain namun tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.


Jumlah rugi komprehensif pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 22,39 juta atau 2,33%, dari sebesar 962,79 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 985,19 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi lain yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan.


Jumlah rugi komprehensif pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 327 juta atau 25,36%, dari sebesar Rp 1,29 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 962 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan signifikatn atas beban bunga dan beban usaha.

Sementara ini entitas anak belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal dikarenakan masih mengalami kerugian yang disebabkan oleh penurunan penyewaan kamar, pendapatan makanan dan minuman karena berkurangnya tamu hotel disebabkan kondisi Bisnis Perhotelan dan Akomodasi di Jakarta yang semakin kompetitif sehingga berdampak pada tingkat okupansi kamar hotel, beban administrasi keuangan yang cenderung stabil dari tahun ke tahun dan masih adanya bunga atas pinjaman bank.

F. TATA KELOLA PERSEROAN

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen, dan satu orang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan Peraturan Pencatatan BEI No. I. A, yaitu Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

101

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan no. 5 tanggal 10 Oktober 2018, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar

3. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas, dan tanggungjawabnya, Dewan komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dan dapat membentuk Komite lainnya

Dewan Direksi

Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama yang membawahi Direktur Sales, Direktur Keuangan, Direktur Creative & Operasional. Direktur Keuangan membawahi direktorat finance dan divisi akunting. Direktur Sales membawahi direktorat sales operation. Direktur kreatif & operational membawahi direktorat supply chain dan direktorat creative & operation. Sedangkan direktorat administrasi langsung di bawah direktur utama.

Perseroan juga telah memenuhi Persyaratan Peraturan Pencatatan BEI No. I. A dengan memiliki 1 orang direktur independen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur tidak terafiliasi setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan no. 5 tanggal 10 Oktober 2018, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Direksi berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sampai dengan saat ini direksi dan dewan komisaris belum pernah mengadakan rapat direksi maupun dewan komisaris. Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014 bahwa rapat direksi dan dewan komisaris wajib dilaksanakan sedikitnya 1 kali dalam 1 bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 kali dalam waktu 4 bulan.

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan.

102

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No.003/KOMUT-CPR/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Rd James Rachmat SubektiAnggota : Galumbang Christianson Sitinjak

Sutia Wijaya

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antam lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;

b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;

c. memberikan pendapat independen dalam hal teljadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;

d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh audito, internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi

g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;

h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan

i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Sampai dengan saat ini Komite Audit belum pernah mengadakan rapat karena Komite Audit baru dibentuk pada bulan oktober tahun 2018.

UNIT AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Internal Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.001/DIR-CPR/X/18 tertanggal 10 Oktober 2018 dan telah mengangkat Galumbang Christianson Sitinjak sebagai Kepala Unit Internal Audit.

Unit Audit Internal merupakan suatu unit yang sejajar dengan Sekretaris Perseroan dan bertanggung jawab terhadap Dewan Direksi. Dalam pelaksanaannya, Unit Audit Internal akan berkomunikasi secara intensif dengan Dewan Komisaris.

Unit Internal Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

a. Menyusun dan melaksanakan aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan perseroan;

103

b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;

c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

g. Bekerja sama dengan Komite Audit;

h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan

i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perseroan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris,dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris,dan/atau Komite Audit;

c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, DewanKomisaris dan/atau Komite Audit; dan

d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Wenceslao Merino Singzon sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.002/DIR-CPR/X/18 tertanggal 10 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

a mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

b memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

c membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web perusahaan;

2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;

3. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham

4. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

104

5. sebagai pengbubung perusahaan dengan pemegang saham perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menghubungi sekretaris Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Wenceslao Merino SingzonJabatan : Sekretaris PerusahaanAlamat : Menara Bidakara 2 Lt. 17 JI. Jend. Gatot Subroto Kav.71-7, Jakarta Selatan, 12870Telepon : 021-29069370Email : [email protected]

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.004/KOMUT-CPR/X/18 pada tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Rd. James Rachmat SubektiAnggota : Mirawati Siti Mariam Novita Lubis

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

1. bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya;

2. Memberikan rekomendasi mengenai:a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; danc. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

4. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

6. Memberikan rekomendasi mengenai:a. Struktur Remunerasi;b. Kebijakan atas Remunerasi; danc. Besaran atas Remunerasi.

7. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Sampai dengan saat ini Komite Nominasi dan Remunerasi belum pernah mengadakan rapat karena Komite Audit baru dibentuk tahun 2018

105

G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR)

Perseroan menyadari bahwa aktivitas usaha maupun operasional tidak hanya ditujukan demi menciptakan nilai bagi pemegang saham, namun juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam nilai inti Perseroan dan sebagai suatu refleksi tanggung jawab warga negara yang baik, Perseroan selalu berupaya untuk ikut berperan aktif dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat di sekitar Perseroan. Partisipasi aktif ini dilakukan secara langsung oleh Perseroan sendiri maupun melalui asosiasi dan pemerintah dapat meliputi aspek religi, pendidikan dan sosial.

Di tahun-tahun mendatang Perseroan akan meningkatkan partisipasi yang terstruktur dan lebih luas melalui Program CSR. Besaran pengeluaran ini tidak pernah dianggarkan secara khusus, namun Perseroan berketetapan bahwa program CSR tidak boleh berhenti dan wajib ditingkatkan di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada dalam rangka membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat.

H. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

I. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakanhal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya.Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan mengembangkan kebijakan yang komprehensif terkait dengan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya proses penerimaan karyawan, pelatihan dan pengembangan serta evaluasi kerja. Selain itu kebijakan manajemen sehubungan dengan sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan seperti:

106

● Pemberian gaji yang telah sesuai dengan ketentuan UMR;

● Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

● Memfasilitasi penggantian biaya perawatan;

● Mengembangkan potensi karyawan melalui berbagai pelatihan;

● Memfasilitasi acara rekreasi karyawan bersama; dan

● Menyediakan imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun wawasannya, Perseroan melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan. Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan yang diadakan dalam lingkungan Perseroan (in-house training)

2. Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan Perseroan

Tabel berikut ini menunjukan perkembangan komposisi karyawan Perseroan dan Entittas Anak menurut jenjang pendidikan dan usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018

Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan31 Juli 31 Desember

2018 2017 2016 2015Direktur 3 3 3 3General Manager 27 29 33 37Staff 230 235 276 257Non Staff - - - 0Jumlah 260 267 312 297

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan31 Juli 31 Desember2018 2017 2016 2015

S-2 0 0 0 0S-1 46 48 50 40Diploma 90 90 104 138≤ SMU 124 129 158 119Jumlah 260 267 312 297

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Menurut Usia31 Juli 31 Desember2018 2017 2016 2015

s/d 30 tahun 123 125 172 21930 – 45 tahun 121 126 123 65> 45 – 55 tahun 14 14 17 13>55 tahun 2 2 0 0Jumlah 260 267 312 297

107

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Masa Kerja31 Juli 31 Desember2018 2017 2016 2015

Karyawan Tetap 169 172 201 232Karyawan Kontrak 89 95 111 65Daily worker 0 0 0 0Jumlah 366 267 312 297

CPT

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan31 Juli 31 Desember2018 2017 2016 2015

Direktur 1 1 1 1General Manager 1 1 1 0Staff 29 29 27 28Non Staff 7 8 6 6Jumlah 38 39 35 35

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan31 Juli 31 Desember2018 2017 2016 2015

S-2 0 0 0 0S-1 4 4 5 1Diploma 6 6 6 3≤ SMU 28 29 24 31Jumlah 38 39 35 35

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia31 Juli 31 Desember2018 2017 2016 2015

s/d 30 tahun 18 18 15 1631 – 45 tahun 18 19 18 17> 45 – 55 tahun 2 2 2 2>55 tahun 0 0 0 0Jumlah 38 39 35 35

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Masa Kera31 Juli 31 Desember2018 2017 2016 2015

Karyawan Tetap 23 25 25 0Karyawan Kontrak 8 8 4 29Harian 7 6 6 6Jumlah 38 39 35 35

108

Menurut Lokasi

Lokasi31 Juli 31 Desember2018 2017 2016 2015

Jakarta 52 51 46 46

Bali 246 255 301 286

Jumlah 298 306 347 332

Perseroan mempunyai satu karyawan Warga Negara Asing yaitu Wenceslao Merino Singzon sebagai Direktur Independen dengan izin RPTKA No. KEP 29056/PPTK/PTA/2018 dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2021, Nomor KITAS 2C11JE1153AS dengan masa berlaku sampai 1 Desember 2019 dan Notifikasi IMTA yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan R.I., Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tertanggal 14 November 2018 dengan masa berlaku sampai dengan 14 November 2019.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kegiatan operasional / usaha Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, karyawan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

J. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak pernah dan/atau tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan pajak pada lembaga-lembaga Peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim lainnya dari pihak manapun, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di dalam maupun di luar lembaga Peradilan yang bersifat material ataupun berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

K. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama “PT Citra Putra Realty”, berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Herlina Pakpahan., S.H di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan keputusan No. AHU-00758.AH.01.01 TAHUN 2010 tanggal 7 Januari 2010.

Perseroan merupakan bagian dari Group CPM yang memiliki sejumlah perusahaan di berbagai bidang bisnis seperti properti, pertambangan, perkebunan, transportasi, dan investasi. Perseroan dan entitas anak merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Berikut adalah struktur kelompok usaha dari CPM Group.

109

Berikut adalah rekam jejak penting Perseroan dan Entitas Anak:

2. Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan

Perseroan memiliki kegiatan usaha pada bidang akomodasi, makanan dan minuman, rumah sakit dan properti. Adapun pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan yang memiliki kontribusi pendapatan terbesar adalah Akomodasi (Jasa Perhotelan) dimana Perseroan merupakan pemilik langsung hotel “The Stones” yang berlokasi di Kuta Bali dan dikelola oleh Marriott International inc, berdasarkan perjanjian Perseroan dengan PT Luxury Hotel International Indonesia. Rincian spesifikasi dan fasilitas The Stones Hotel adalah sebagai berikut:

110

THE STONES HOTEL, BALI

Lokasi : Jl. Raya Pantai Kuta, Banjar Legian Kelod, Legian Bali, IndonesiaLuas lahan : 22.850 m2

Luas bangunan : 54.317 m2

Jumlah Kamar : 380Resto & Café : Stones Kitchen, Blue Saphire, , The Long Rice Table, Salt, Big Fish Bar &

Grill, Infamy.Fasilitas : Gym & Fitness Center, Spa & Massage, Meeting Room, Ballroom, Pool,

Laundry Services, Airport Shuttle.

111

PT CITRA PUTRA THAMRIN – Entitas Anak

Pada saat ini PT CPT memiliki hotel “The Clay” berlokasi di Jakarta yang dikelola oleh PT CPT sendiri, rincian spesifikasi dan fasilitas The Clay Hotel adalah sebagai berikut:

THE CLAY HOTEL, JAKARTA

Lokasi : Jalan Blora No.20, Menteng, Jakarta PusatLuas lahan : 359 m2

Luas bangunan: 1609,5 m2

Jumlah Kamar : 81Resto & Café : Kedai ClayFasilitas : Business Center, Massage, Laundry Services

Kondisi Industri Sektor Pariwisata

Dunia pariwisata Indonesia dinilai berkembang signifikan. Hal ini terlihat peran pariwisata dunia pada tahun 2017 dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global yang mencapai 9,8%, kontribusi terhadap total ekspor dunia sebesar US$ 7,58 triliun dan foreign exchange earning sektor pariwisata tumbuh sebesar 25,1%. Pertumbuhan pariwisata dunia tersebut memberi dampak positif terhadap pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata menyumbangkan 9,8% PDB Nasional dan merupakan

112

nominal tertinggi di ASEAN. Pertumbuhan PDB pariwisata di atas rata-rata industri dengan spending USD 1 Juta atau PDB 170 %, tertinggi di industri. Selain itu, sektor pariwisata merupakan penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan, atau sebesar 4,8 %. Lapangan kerja tumbuh 30 % dalam lima tahun.

Sektor pariwitsata nasional kini menjadi primadona baru bagi pembangunan nasional. Sumbangan devisa maupun penyerapan tenaga kerja dalam sektor ini amat signifikan bagi devisa negara.

Di tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar, yaitu sebesar USD 24 Miliar, melampaui sektor Migas, Batubara dan Minyak Kelapa Sawit.

Proyeksi Penerimaan Devisa dari Sektor-Sektor Utama dalam Perekonomian Indonesia

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata

Perkembangan Bisnis Perhotelan Nasional

Presiden Jokowi mentargetkan pertumbuhan pariwisata nasional dua kali lipat pada tahun 2019. Sektor pariwisata ditargetkan memberikan kontribusi pada PDB nasional sebesar 8% dari devisa yang dihasilkan Rp 280 triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, jumlah kunjungan wisman 20 juta dan pergerakan wisnus 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang 2018 vs 2017

Sumber: www.kemenpar.go.id

Tingkat penghunian kamar hotel bintang pada bulan Juni 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan Juni 2017 dari 51,02% menjadi 52,04%.

113

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang dapat mempengaruhi tingkat hunian hotel sempat goyah dikarenakan erupsi Gunung Agung, Bali, pada akhir tahun 2017. Kini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali berada di track idealnya. Sepanjang Februari, jumlah wisman yang berkunjung mencapai 1,2 juta. Untuk Januari 2018, kunjungan wisman berada di angka 1,1 juta. Lebih menjanjikan lagi, total kunjungan wisman di Januari dan Februari 2018 naik 7,99% dari periode bulan yang sama pada tahun lalu.

Perkembangan Bisnis Perhotelan di Bali

Seiring dengan sektor pariwisata yang menjadi leading sector berbagai aktifitas ekonomi, lapangan usaha di bidang pariwisata tetap menjadi sector andalan perekonomian provinsi Bali. Hotel dan jenis akomodasi lainnya yang merupakan salah satu komponen vital dalam industri pariwisata, merupakan sesuatu yang mesti dipelihara dan dikembangkan.

Pada tahun 2017, jumlah hotel bintang di Provinsi Bali tercatat sebanyak 551 unit atau sebesar 11,30 % dari total keseluruhan hotel yang ada di Provinsi Bali. Sementara, sisanya sebanyak 88,70 % merupakan hotel non bintang, atau sebanyak 4.323 unit hotel non bintang.

Perbandingan Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang di Provinsi Bali, 2017

Sumber : bali.bps.go.id

Sejalan dengan ketersediaan hotel, jumlah kamar secara keseluruhan pada usaha akomodasi tercatat mencapai 124.894 buah kamar di tahun 2017. Sebaran kamar hotel meliputi 66.277 kamar pada hotel berbintang, dan 58.617 kamar pada hotel non bintang. Jumlah tempat tidur yang tersedia berdasarkan jenis hotel meliputi 94.222 buah tempat tidur pada hotel berbintang, dan 80.477 buah tempat tidur pada hotel non bintang.

Jumlah Kamar Hotel Menurut Jenis Hotel di Provinsi Bali, 2017


114

Jumlah Tempat Tidur Menurut Jenis Hotel di Provinsi Bali, 2017


Dilihat dari rata-rata lama menginap di hotel bintang, baik tamu asing maupun domestik, lama menginap pada triwulan II 2018 merupakan yang terendah jika dibandingkan tiga triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2018, rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di hotel bintang masing-masing tercatat selama 2,96 hari dan 2,69 hari.

Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Domestik di Hotel Bintang, Bali Triwulan II 2017 – Triwulan II 2018

3,30 3,28 3,33 3,40

2,96

2,512,85 2,73

3,06

2,69

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

TW II 2017 TW III 2017 TW IV 2017 TW I 2018 TW II 2018

Asing Domestik


Sama halnya dengan rata-rata lama menginap hotel bintang, hanya rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel non bintang yang mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan ini, rata rata lama menginap tamu asing di hotel non bintang tercatat menurun dari 3,20 hari di triwulan sebelumnya menjadi 2,84 hari di triwulan II 2018.

Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Domestik di Hotel Non Bintang, Bali Triwulan II 2017 – Triwulan II 2018

3,20 3,183,52

3,20

2,84

1,90 1,99 1,99 2,04 2,01

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00


Asing Domestik


115

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel merupakan salah satu indikator yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas usaha subsektor jasa akomodasi. Selama triwulan II tahun 2017 sampai triwulan II tahun 2018, pergerakan TPK berfluktuasi. Pada triwulan ini, TPK hotel bintang mengalami peningkatan, dari 60,27 % menjadi 67,13 %. Selama Tahun 2018, TPK pada kelompok hotel bintang periode ini merupakan TPK tertinggi. Sejalan dengan pergerakan TPK Hotel Bintang, TPK hotel non bintang juga tercatat mengalami peningkatan dari 28,49 % menjadi 31,49 %.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada Kelompok Hotel Bintang dan Non Bintang Triwulan II 2017 – Triwulan I 2018

62,39

73,27

56,89 60,27

67,13

35,30 37,60 32,30

28,49 31,49

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00


Bintang Non Bintang


Perkembangan Bisnis Perhotelan di Jakarta

Bisnis di bidang perhotelan di Jakarta juga terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, bisnis perhotelan diperkirakan akan semakin cemerlang. Nilai konstruksi hotel di Indonesia pada 2018 diprediksi mencapai Rp 13,9 triliun atau naik 20% dari tahun sebelumnya. Kebangkitan industri ini didorong oleh sektor pariwisata. Pertumbuhan tersebut didorong oleh proyek yang berada di Jakarta sebesar 24%. Sektor hotel di Jakarta pada 2018 secara year to date memang menunjukkan ada peningkatan. Aktivitas hunian ini khususnya meningkat di bulan Juli dan Agustus. Bahkan, okupansi pada kedua bulan tersebut merupakan tingkat hunian bulanan tertinggi sejak empat tahun terakhir. Kencenderungan kenaikan pada dua bulan pertama kuartal ketiga merupakan kontribusi dari penyelenggaraan Asian Games 2018 yang diadakan di Jakarta sehingga jumlah tamu meningkat. Pesta olahraga terbesar di asia tersebut mendongkrak tingkat okupansi sebesar 3,3% menjadi 61% quarter to quarter.

Kunjungan Wisatawan di DKI Jakarta Juli 2017- Juli 2018

Sumber : Jakarta.bps.go.id

116

Tingkat Penghunian Hotel Berbintang di DKI Jakarta 2017-2018

Sumber: Jakarta.bps.go.id

Prospek Pariwisata Indonesia pada tahun 2019

Peningkatan target Wisatawan Asing pada tahun 2019 di Bali

Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Bali Anak Agung Gede Yuniarta Putra menyebutkan bahwa Bali ditargetkan untuk mencapai target minimal 40 persen (8 Juta wisatawan mancanegara) dari 20 juta target wisatawan mancanegara (“Wisman”) nasional 2019. Sehingga, dinas pariwisata Bali sedang mencanangkan kembali pembenahan infrastruktur. Tak hanya pembenahan kondisi infrastruktur Bali Selatan dan Utara, namun juga akses dari Bali Barat ke Bali Timur. Dari pihak dinas pariwisata pemprov Bali sendiri sudah melakukan promosi secara table top, sell mission dan lain-lain ke Rusia, Hungaria, Spanyol dan Austria. (Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali, Agustus 2018).

Target Devisa dari Pariwisata Indonesia US$20 Miliar

Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan pada tahun 2019 pula devisa negara dari sektor pariwisata mencapai US$ 20 Miliar, dengan 40% (US$ 8 Miliar) devisa berasal dari pariwisata Bali. Dengan perbandingan, pada tahun 2018, devisa dari sektor pariwisata mencapai 98% dari proyeksi yakni US$ 17 Miliar. Menteri Pariwisata Arief Yahya pun optimis dengan proyeksi tersebut karena jumlah wisman pada 2018 masih tergolong sehat dan meningkat dari tahun 2017 walaupun aktivitas Gunung Agung yang cukup rawan pada tahun 2018. Menurutnya, jumlah pergerakan wisatawan lokal dan wisatawan manca negara pun meningkat karena adanya pembukaan resmi patung Garuda Wisnu Kencana. (Kementerian Pariwisata, September 2018).

3. Pendapatan Hotel Perseoran dan Entitas Anak 3 (tiga) Tahun Terakhir

Berikut pendapatan dari masing-masing hotel yang dimiliki oleh Perseroan dan entitas anak:

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Hotel(dalam ribuan Rupiah)

Pendapatan31 Juli 31 Desember

2018 2017 2017 2016 2015 Perseroan – The Stones Hotel 101.553.538 94.247.249 164.164.563 179.264.897 180.471.638 CPT – The Clay 3.312.864 3.452.665 2181.727 2196.161 2196.109 Jumlah 104.866.402 97.699.914 170.630.270 185.065.052 186.625.189

117

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Segementasi Pendapatan(dalam ribuan Rupiah)


2018 2017(tidak diaudit) 2017 2016 2015

PendapatanKamar 71.714.820 66.099.931 115.737.856 122.182.485 125.157.437Makanan dan minuman 31.299.812 29.670.386 51.595.523 59.117.871 56.637.076Lain-lain 1.851.770 1.929.596 3.296.891 3.764.696 4.830.676

104.866.402 97.699.913 170.630.270 185.065.052 186.625.189

4. Keunggulan Kompetitif

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan Perusahaan yang bergerak dalam bidang sejeni. Keunggulan kompetitif Perseroan adalah sebagai berikut :● Memiliki hotel The stones yang merupakan hotel bintang 5 yang dikelola oleh Marriott International,

inc, berada di lokasi strategis untuk pariwisata dengan fasilitas yang lengkap dan harga yang kompetitif.

● Memiliki tim manajemen yang berpengalaman dalam bidang perhotelan dan properti.

5. Strategi Usaha

Manajemen Perseroan telah menetapkan strategi pertumbuhan Perseroan secara selektif dan bertahap dengan mempertimbangkan kemudahan implementasi serta dampak yang dihasilkan bagi Perseroan adalah sebagai berikut:● Menyusun dan menerapkan strategi pertumbuhan bisnis, yang terdiri dari:

a. Melakukan pengembangan dan pendayagunaan aset yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung produktivitas operasional melalui peningkatan jumlah kamar hotel The Stones, dengan pembangunan kamar di lokasi yang pada saat ini merupakan lokasi unit bisnis Perseroan (“Entertainment Center”) di hotel tersebut.

b. Pengembangan usaha melalui pembangunan dan kerja sama dengan strategic partner;● Mendapatkan dan diversifikasi sumber pendanaan yang murah baik dari pinjaman pihak ketiga,

lembaga keuangan, maupun pasar modal;● Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM melalui sistem rektrutmen, pembinaan, dan

pengembangan yang efektif;● Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan Perseroan.

6. Strategi Pemasaran

The Stones Hotel

Strategi pemasaran Perseroan selain untuk menambah okupansi kamar untuk pasar individu, juga disasarkan untuk pasar Group – serta pengoptimalan okupansi ruang auditorion untuk pasar MICE (Meeting. Incentive. Conference and Exhibition)

● Melakukan perjalanan bisnis guna mempromosikan hotel ke negara sasaran seperti Australia, New Zealand, Singapore, India dan juga ke pasar domestik seperti Jakarta dan Surabaya

● Menghadiri pameran/eksibisi promosi di Surabaya dan Jakarta untuk mendapatkan tamu yang hendak melakukan pernikahan di Bali

● Bekerjasama dengan Travel Agents, MICE Organizer dan juga Wedding Organizer untuk penjualan paket-paket meeting (termasuk kamar, tempat pertemuan dan makan/minum)

● Memberlakukan program promosi pada saat kondisi pasar sedang lesu, seperti “early bird promotion” dimana mereka bisa mendapatkan discount tambahan apabila mereka membeli paket nya lebih awal

● Mengunjungi secara rutin ke semua instansi pemerintah, kementerian kedutaan asing dan perbankan untuk rapat-rapat yang diselenggarakan di Bali, The Stones – Legian, Bali sudah menjadi hotel pilihan

118

oleh sebagian besar DPD, DPR, Kementerian, Kedutaan USA, Australia dan Bank Indonesia. BRI, BJB sebagai tempat rapat mereka

● Bekerjasama dengan perusahaan obat-obatan dan otomotif baik di dalam dan luar negeri untuk menyelenggarakan pameran

● Bekerjasama dengan hotel Marriott lain yang ada diseluruh penjuru dunia untuk melakukan cross-selling dalam mendatangkan pelanggan lebih banyak

The Clay Hotel

● Promosi dengan event-event besar, seperti ASEAN GAMES & PARA GAMES 2018● Promosi makanan setiap bulan, seperti nasi goreng, sop iga, dll● Bekerjasama dengan 13 OTA (Online Travel Agent) : AGODA, Traveloka, dll● Bekerjasama dengan Gojek untuk spesial harga kamar (untuk customer pelanggan Gojek)● Bekerjasama dengan Newsletter Hypernet untuk spesial harga kamar di Newsletter mereka● Sales Visit ke kota-kota besar sepert Bandung, Surabaya, dll untuk menjaga hubungan baik dengan

para Travel Agents seperti KAHA, Pasopati, Haryono Travel, MG Holiday, dll● Sales Visit ke corporate seperti MNC Tower, TCT Tower, BCA, dll ● Mengirimkan E-Flyer melalui e-mail tamu dan social media● Rutin berpartisipasi dalam acara-acara Travel Mart Conference yang diadakan oleh event organizer

yang dihadiri oleh wholesaler dan travel agent besar yang diadakan di dalam negeri maupun luar negeri.

● Advance Bulk Room Sales kepada pihak ketiga

7. Persaingan Usaha

Berikut hotel-hotel yang bersaing secara langsung dengan hotel Perusahaan berdasarkan lokasi, penempatan, produk dan harga:

The Stones Hotel Bali

Perbandingan The Stones dan Kompetitor

No Tahun Occupancy Rate “The Stones”

Occupancy Rate Pesaing “The Stones” *

1 2012 - -2 2013 52,75% 72,84%3 2014 63,56% 74,26%4 2015 67,70% 73,28%5 2016 71,89% 70,68%6 2017 69,26% 68,91%7 2018 77,70% 74,80%

Bedasarkan Hotel Data Worldwide (Monthly Report) yang diterbitkan oleh Smith Travel Research Global, tingkat occupancy rate The Stones selama tiga tahun terahkir selalu lebih tinggi dari rata-rata tingkat occupancy rate competitor. Dimana pada tahun 2018 tingkat occupancy rate The Stones berada di level 77,7% dan tingkat rata-rata occupancy rate competitor berada di level 74,8%. (Smith Travel Research Global adalah Konsultan Independen yang menyediakan Global Data Benchmarking, Analytics, Marketplace Insights)

Perbandingan Fasilitas Hotel Sejenis di Kuta dan Sekitarnya

Hotel Lokasi Jumlah Kamar Keterangan

The stones (Perseroan)

Kuta 380 Hotel milik Perseroan menawarkan 380 kamar, 6 outlet F&B, memiliki fasilitas rekreasi berupa Gym & Fitness Center, Spa & Massage, Meeting Room, Ballroom, Pool, Laundry Services, serta fasilitas transportasi berupa Airport Shuttle.

119


Sheraton Bali Kuta Resort

Kuta 203 Sheraton Bali Kuta Resort menawarkan 203 kamar, 3 outlet F&B, ruang meeting seluas 1,600 m2 , infinity pool, spa, ruang bermain anak dan fitness centre. Ukuran standar ruangan Sheraton Bali Kuta Resort seluas 46 m2 yang mana lebih luas daripada hotel subjek.

Hotel Pullman Bali Legian Nirwana

Legian 351 Hotel Pullman Bali Legian Nirwana dibuka pada Februari 2011, terdiri dari 351 kamar, 4 outlet F&B dan 7 meeting room. Memiliki fasilitas rekreasi berupa garden swimming pool, rooftop infinity pool, spa, fitness centre, sauna, dan jacuzzi.

Hard Rock Hotel Bali

Kuta 418 Hard Rock Hotel Bali di buka pada bulan Maret 1998, terdiri dari 418 kamar, 5 outlet F&B, spa, fitness centre, swimming pool, dan kolam untuk bersantai, ruang bermain untuk anak, dan beberapa fasilitas ruang serbaguna. Ukuran standar kamar di Hard Rock Hotel Bali sekitar 32 m2 yang mana mirip dengan hotel subjek.

Mercure Kuta Bali Kuta 130 Mercure Kuta Bali menawarkan 130 kamar, 3 outlet F&B, 3 meeting rooms, spa, dan swimming pool. Ukuran standar kamar Mercure Kuta Bali sekitar 25 m2 yang mana lebih kecil dari hotel subjek.

Bali Dynasty Resort

Kuta 313 Bali Dynasty Resort menawarkan 313 kamar, 10 outlet F&B, spa, dan swimming pool. Ukuran standar ruangan Bali Dynasy Resort seluas 33 m2 yang mana lebih yang mana mirip dengan hotel subjek.

The Kuta Beach Heritage

Kuta 159 The Kuta Beach Heritage dibuka pada tahun 2011, terdiri dari 159 kamar, 2 outlet F&B, Ballroom seluas 564 m2, 3 meeting room maksimal seluas 732 m2.

Ukuran standar kamar The Kuta Beach Heritage sekitar 36m2 yang mana lebih besar dari hotel subjek

Meskipun ada banyak penyedia hotel di daerah Kuta, Perseroan mampu membuat perbedaan dari kompetitor-kompetitornya dengan fasilitas meeting nya yang luas dan kemampuannya untuk melayani konferensi-konferensi dalam skala yang besar.

Perbandingan The Clay dan Kompetitor

No Tahun Occupancy Rate “The Clay”

Occupancy Rate Pesaing “The Clay” *

1 2012 67,39% 64,30%2 2013 62,30% 70,09%3 2014 73,58% 79,90%4 2015 58,47% 58,11%5 2016 63,81% 76,39%6 2017 78,88% 76,23%7 2018 65,22% 73,09%

Bedasarkan Hotel Data Worldwide (Monthly Report) yang diterbitkan oleh Smith Travel Research Global, tingkat occupancy rate The Clay pada tahun 2018 berada di level 65,22% dan tingkat rata-rata occupancy rate competitor berada di level 73,09%. (Smith Travel Research Global adalah Konsultan Independen yang menyediakan Global Data Benchmarking, Analytics, Marketplace Insights)

120

Hotel Sejenis di Jakarta


The Clay (CPT) Jakarta Pusat

81 Hotel The Clay milik Perseroan menawarkan 81 kamar, restoran dan kedai Clay, Business Center, Massage, Laundry Services, dan terutama lokasi strategis di pusat kota dekat dengan pusat bisnis dan perkantoran Thamrin dan Sudirman.

Liberty Hotel Thamrin

Jakarta Pusat

60 Liberty Hotel Thamrin menawarkan 60 kamar,restoran, ruang rapat dan layanan concierge. Tersedia juga Wifi gratis di area umum serta parkir mandiri gratis. Terdapat juga laundry/drycleaning.

Dreamtel Hotel Jakarta Pusat

87 Dreamtel Hotel menawarkan 87 kamar. Memiliki fasilitas berupa hot tub dan spa, restaurant, family room Ukuran standard kamar di Dreamtel Hotel sekitar 19 m2. Yang mana lebih luas dari hotel subjek.

Travellers Hotel Jakarta Pusat

94 Travellers Hotel memiliki 94 kamar hotel. Menawarkan fasilitas restaurant, lounge, spa & massage, fitness & sauna.

Bintang Wisata Mandiri Hotel

Jakarta Pusat

119 Bintang Wisata Mandiri memiliki 100 guest room, 19 executive room and suites, meeting room, medical services, bar, laundry and dry cleaning, dan coffee shop

Juno Hotel Jakarta Pusat

102 Hotel Juno memiliki total 102 kamar, yakni 87 deluxe room dan 15 executive room. Menawarkan fasilitas gym corner, business lounge, laundry, e-corner, vending machine dan center point.

1. Sifat Musiman Kegiatan UsahaHarga kamar hotel ditentukan dan dibentuk oleh pasar, di mana pergerakan pasar akan menentukan tingkat hunian. Misalnya saat musim libur anak sekolah pada bulan Juni atau Juli maka tingkat hunian akan tinggi, demikian juga saat liburan akhir tahun pada bulan Desember. Hal ini akan berpengaruh pada naiknya harga kamar hotel.

2. Sertifikasi Usaha PerseroanPerseroan telah memperoleh sertifikat usaha sebagai berikut :1. Sertifikat bidang usaha penyediaan akomodasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata

Graha Bina Nayaka dengan No. SK No. : 043/SERT-HTL/SLU-GBN/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 untuk Hotel The Stones Bali dan ditetapkan sebagai hotel bintang lima

2. Bidang usaha penyediaan akomodasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Graha Bina Nayaka dengan No. SK No. : 044/SERT-HTL/SLU-GBN/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 untuk Hotel Clay Jakarta dan ditetapkan sebagai hotel bintang dua

3. Ketergantungan Terhadap Pemasok TertentuDalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan dan entitas anak tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

4. Ketergantungan Terhadap PelangganDalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan dan entitas anak tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan.

5. Ketergantungan Terhadap Kontrak Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan dan entitas anak tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak pemerintah.

121

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015. Laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0824). dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, ditandatangani oleh Robert Ricker, MM., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0401)

(dalam jutaan Rupiah


2018 2017 2016 2015

EKUITASModal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada

tanggal 31 Juli 2018 dan Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

Modal dasar – 820.000 saham pada tanggal 31 Juli 2018, 50.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

Modal ditempatkan dan disetor penuh – 205.000 saham pada tanggal 31 Juli 2018, 50.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 205.000 50.000 50.000 50.000

Tambahan modal disetor 133.988 133.988 133.988 -Kompoen ekuitas lain 1.400 665 502 285Defisit (218.804) (202.938) (175.450) (145.403)Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 121.585 (18.284) 9.040 (95.118)Kepentingan Non-Pengendali 781 1.930 2.024 2.121JUMLAH EKUITAS 122.367 (16.353) 11.065 (92.997)

Rencana Penawaran Umum

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sejumlah 520.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebesar 20,23% dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp180,- (seratus delapn puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp93.600.000.000,- (Sembilan puluh tiga milyar enam ratus juta Rupiah).

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Juli 2018 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

122

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2018

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2018, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah

Uraian Modal Saham

Tambahan Modal

Disetor

Komponen Ekuitas

LainDefisit

Kepentingan Non-

Pengendali

Jumlah Ekuitas

Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Juli 2018 205.000 133.989 1.401 (218.804) 781 122.367

Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2018 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut: - - - - -

- Penawaran umum sejumlah 520.000.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp180,- per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan 52.000 36.920 - - - 88.920

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Juli 2018 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilakukan 257.000 170.909 1.401 (218.804) 781 211.287

Perubahan Setelah Tanggal Laporan Keuangan

Sesuai dengan Akta No. 5 tanggal 10 Oktober 2018, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam (i) Surat No. AHU-0021471.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Putra Realty; dan (ii) Surat No. AHU-AH.01.03-0252421 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Citra Putra Realty. Struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi pemilikan saham Perseroan yang terakhir adalah sebagai berikut:

- Modal dasar: Rp820.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh milyar Rupiah), terbagi atas 8.200.000.000 (delapan milyar dua ratus juta) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.

- Modal ditempatkan dan disetor: Rp.205.000.000.000,- (dua ratus lima milyar Rupiah), terbagi atas 2.050.000.000 (dua milyar lima puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, yang diambil bagian oleh pendiri.

123

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dimana:

1. Mulai tahun 2027 berdasarkan laba bersih tahun 2026, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

2. Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Apabila pembayaran dividen telah diputuskan, maka dividen tersebut akan dibayarkan dalam Rupiah kepada para Pemegang Saham pada tanggal pencatatan atas sejumlah penuh dividen yang disetujui, dan dikarenakan pajak penghasilan (withholding tax) yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh Pemegang Saham asing akan dikenai pajak penghasilan (withholding tax) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang saat ini adalah sebesar 20%.

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen akan diputuskan pada para Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen sesuai persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembayaran tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

124

XII. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

● Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

● Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

125

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;

2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:

● Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;

● Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;

● Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;

● sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan

● mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

126

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pajak Penjualan Saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dari UU PPh, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 juncto No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan cara pemungutan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai atau harga saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan atas saham pendiri tersebut dilakukan oleh perseroan (sebagai emiten) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Yang dimaksud dengan “Pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam DPS perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (Initial Public Offering).

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran tersebut seperti dijelaskan di butir 2 diatas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan Penyelenggara Bursa Efek. Yang dimaksud dengan “saham pendiri” adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori “pendiri”. Termasuk dalam pengertian “saham pendiri” adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (Initial Public Offering); dan (ii) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk dalam pengertian “saham pendiri adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham; (ii) saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (“Initial Public Offering”) yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (right issue), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; dan (iii) saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana

B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

127

C. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2017 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2017, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2018 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

128

XIII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11 tanggal 17 Oktober 2018 beserta perubahan-perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sejumlah 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum berikut segenap perubahan dan/atau penambahannya. Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum ini

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Penjamin Emisi EfekPorsi Penjaminan

Lembar Saham Rp PersentasePenjamin Pelaksana Emisi Efek

1. PT. Lotus Andalan Sekuritas 463.500.000 83.430.000.000 89,13 2. PT. OSO Sekuritas Indonesia 56.500.000 10.170.000.000 10,87

TOTAL 520.000.000 93.600.000.000 100,00

PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. PT OSO Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding).

Dalam masa bookbuilding, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil bookbulding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham.

129

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengen pertimbangan beberapa faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;

- Permintaan investor;

- Kinerja Keuangan Perseroan;

- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;

- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;

- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;

- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan

- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

130

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AUDITOR INDEPENDEN

Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, & Ali

Menara Kuningan 11th floor Jl.HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5Jakarta 10210Tel. (6221) 88866199 Fax.(6221) 88865750

Surat Penunjukan Penugasan No. 13.073082017/EL/DBSDATanggal 21 Agustus 2017Keanggotaan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atas nama Sudirman Simangunsong, MSi, CPANomor : STTD.AP-320/PM.22/2018

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

2. KONSULTAN HUKUM

ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNER

Plaza Simatupang, 3rd Floor Jl. TB Simatupang Kav. IS-1 Jakarta 12310Tel. (6221) 2920 3555 Fax.(6221) 2920 3556 (6221) 2920 3557

Surat Penunjukkan Penugasan No. 127/ABNP/PA-MSH-INK/V/2017Tanggal 14 Juli 2017Keanggotaan Asosiasi HKHPM Nomor 200803STTD Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-74/PM.2/2018 atas nama PIA A.R. AKBAR-NASUTION, S.H., LL.M.Pedoman kerja: Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.


Melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum, sesuai dengan standar prosedur dan substansi pemeriksaan dan pemberian pendapat dari segi hukum yang berlaku bagi profesi konsultan hukum di bidang Pasar Modal. Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

131

3. NOTARIS

Rahayu Ningsih, S.H

Menara Global Lt. 12 Suite CJl.Jend. Gatot Subroto Kav 27, Jakarta Selatan 12950Tel: 021-527 0206

Surat Penunjukkan Penugasan No. 132/NT-VIII/2018Tanggal 16 Agustus 2018Keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia No. 1440819760611Nomor STTD No. 373/PM/STTD-N/2001 tanggal 20 September 2001Pedoman Kerja : Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris


Menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dank ode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Perintis KemerdekaanKomp Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1 RT 1/ RW 3Kel. Pulo Gadung Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur

Surat Penunjukkan Penugasan No. PW-117/CPR/092018Tanggal 6 September 2018Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)Nomor STTD No. No Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2014Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia


Meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dan Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, disamping melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

132

5. Penilai

KJPP Iskandar dan Rekan

Ruko Malaka Country Estate, No. 5-6-7, 13460, Jalan Malaka Merah 2, RT.9/RW.10, Pd. Kopi, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13460

Surat Perjanjian Kerja No. 122.18/IDR/DO.2/Pr-FO-AL/VII/18Tanggal 10 Juli 2018Anggota Asosiasi Masyarkat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) No 92-S-00298Nomor STTD No. 29/BL/STTD-P/AB/2010 atas nama Iskandar, MAPPI (Cert) tertanggal 11 Agustus 2010Pedoman Kerja Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI – 2015) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).


Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada lokasi-lokasi usaha Perseroan serta melakukan penilaian berdasarkan ”NILAI PASAR” atas aktiva tetap yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 yang terdiri atas: ruang kantor, kapal, kendaraan bermotor, serta peralatan kantor, furniture dan fixture yang berada di Jakarta, Jambi, dan Singapura Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan Nilai Wajar, Penilai senantiasa mengacu pada Peraturan OJK No. VIII.C.4, Standar Penilaian Indonesia (SPI-2015) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

133

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Putra Realty No. 05 tanggal 10 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H Notaris di Jakarta, mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham bedasarkan keputusannya Nomor: AHU-0021471.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 , adalah sebagai berikut:

1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

A. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang usaha utama : akomodasi, makanan dan minuman, rumah sakit; dan property

B. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :

- Akomodasi: hotel bintang, hotel melati, pondok wisata, penyediaan akomodasi jasa pendek lainnya, penginapan remaja, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, penyediaan minuman, bar, kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman, rumah minum/kafe, kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional.

- Makanan dan minuman: jasa Makanan dan Minuman untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, cafe, pusat penjualan makanan dan jasa boga.

- Hospitality: Memberikan jasa layanan berupa Rumah Sakit antara lain sebagai berikut:

Subgolongan ini mencakup:

- Jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, diagnostik dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara) atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium). Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan dibawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup:- Jasa tenaga medis dan paramedis,- Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi,- Instalasi gawat darurat,- Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan, dan - Jasa rumah sakit lainnya,- Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan

penghentian kehamilan dengan akomodasi.

- Real Estate (Properti): Menjalankan usaha-usaha dibidang real estate antara lain real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup:- Pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estate milik sendiri atau sewa,

seperti bangunan apartemen dan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal termasuk tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, dan pusat perbelanjaan dan tanah.



- Pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan.- Pengoperasian lokasi rumah mobil untuk tempat tinggal.

134

2. MODAL

A. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.820.000.000.000,-(delapan ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 8.200.000.000 (delapan miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).

B. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.050.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

C. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan

pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas- dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.

ii. Pengeluaran efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pemegang saham :1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan; 2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham,

yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS;

dan/atau iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperolehkan penambahan

modal tanpa HMETD.v. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-

banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

vi. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal dua puluh lima Desember Dua ribu lima belas (25-12-2015) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan perubahan dan/atau penambahannya dikemudian hari.

3. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

B. Dalam RUPS Tahunan :i. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk

mendapatkan persetujuan RUPS dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS

ii. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan

iii. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldO positif

135

iv. Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftarv. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroanvi. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai

ketentuan Anggaran Dasar

C. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebuttercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

D. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa dapat diselengarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundangundangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

A. Dalam hal akan diselenggarakan RUPS, Perseroan wajib terlebih dahulu :i. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa

Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

ii. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan RUPS.

B. Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

C. Pengumuman tersebut paling kurang memuat:i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;iii. tanggal penyelenggaraan RUPS;iv. tanggal pemanggilan RUPS;

D. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

E. Pemanggilan tersebut paling kurang memuat informasi:i. tanggal dan waktu penyelenggaraan RUPS; ii. tempat penyelenggaraan RUPS;iii. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS

136

iv. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan v. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham

sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan.

4. DIREKSI

Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

A. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroa (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank

B. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 Pasal ini sebagai mana tersebut di bawah ini; -

C. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;

D. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain;

E. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan; Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka) kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.

5. KOMISARIS

A. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberinasehat kepada Direksi.

B. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan undangan dan Anggaran Dasar.

C. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

6. SAHAM

A. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

B. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal

C. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

137

D. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham

E. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.

F. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

G. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

H. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

I. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

J. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan.

K. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.

L. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuka. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPSb. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasic. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT

138

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). FPPS dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum dalam Bab XIII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut diatas tidak akan dilayani.

Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam peraturan No.IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No SP-107/SHM/KSEI/1118 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 10 Desember 2018.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham (“SKS”). Saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 17 Januari 2019 setelah menerima konfirmasi hasil penjatahan saham tersebut.

2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”).

3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.

4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan atas rekening Efek di KSEI.

5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.

6. Pembayaran dividen, saham bonus dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

139

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk SKS selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar pada Penitipan Kolektif KSEI dan SKS-nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesanan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi Badan Hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Bagi pesanan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor wajib mencatumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri serta domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan. Agen penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

FPPS yang telah dipesan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemesan.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, dimulai pada tanggal 14-15 Januari 2019 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan di mana penjatahan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 17 Januari 2019.

8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, PB (Pindah Buku), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesanan yang bersangkutan dengan membawa tanda jati diri asli beserta copynya dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

140

Nama Bank: PT Bank Central Asia Tbk cabang Bursa Efek Jakarta

Atas Nama: OSO SEK IND IPO CITRA PUTRA REALTY PT

No. Rekening: 4587979798

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi (in good funds). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima pemesanan saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengambilan uang pemesanan dan/atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pemebelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT OSO Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku. Adapun sistim penjatahan yang akan dilakukan yaitu Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) dan Penjatahan Terpusat (Pooling), dimana Penjatahan Pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat.

A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan;

2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

141

3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada

a. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

b. Direktur, komisaris dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau

c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dengan mempertimbangkan alokasi penjatahan yang baik dan tepat, pihak-pihak yang mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini diantaranya Perusahaan Asuransi, Korporasi, Dana Pensiun, Manager Investasi, Reksadana, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Investasi ataupun perorangan.

B. Penjatahan Terpusat (Pooling)

Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

1) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.7 angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

a. Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan

b. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.7 angka 2 huruf a angka 3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

2) Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.7 angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau

b. Dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut ini:

1. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan

2. Apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

C. Penjatahan Bagi Pihak Yang Terafiliasi

Jika para pemesan pegawai perusahaan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang terafiliasi.

Manajer Penjatahan, menyampaikan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman

142

Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek atau Emiten wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 dan Peraturan No.IX.A.7.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

11. Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum

a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;

b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

143

3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam uang tunai, cek, atau bilyet giro atau instruksi surat pembayaran atas nama pemesan atau disetor ke rekening atas nama pemesan melalui instrument pembayaran lainnya.

Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengakhiran, maka Perseroan dan/atau para Penjamin Emisi Efek dan/atau para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh para pemesan yang bersangkutan.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat bunga sebesar suku bunga per hari dari jumlah uang yang terlambat dibayar, yang dihitung dari hari kerja ke-3 (tiga) sejak tanggal Penjatahan sebesar tarif suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada bank penerimaan (Receiving Bank) untuk setiap hari keterlambatan.

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian dalam hal terjadinya kelebihan pemesanan terkait penjatahan, maka Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian Saham sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan khusus, pengembalian uang pemesanan diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”) atas Pemesanan Pembelian Saham

FKP akan didistribusikan melalui Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesanan saham selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas pesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan Perseroan.

144

14. Distribusi Efek

Perseroan melalui KSEI dan BAE akan melakukan distribusi saham secara elektronik ke rekening efek pemesan yang namanya tercantum dalam FKP pada tanggal 17 Januari 2019.

15. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan pembelian saham dapat ditolak apabila:

1. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

2. KTP atau tanda jati diri telah kadarluarsa.

3. Pembayaran tidak diterima tepat waktu.

Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan dengan mengikutsertakan formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan bersangkutan.

145

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia selama masa penawaran umum pada tanggal 14-15 Januari 2019. Perantara Pedagang Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Lotus Andalan SekuritasThe City Tower 7th FloorJl. M.H. Thamrin No.81,

Jakarta 10310Phone: (021) ) 2395 1000

Facsimile: (021) 2395 1099Website: www.lots.co.id

Email: [email protected]

PT OSO Sekuritas IndonesiaCyber 2 Tower, 22nd Floor

JL. HR Rasuna Said, Blok X-5 No. 13, Kuningan, Jakarta

Phone: (021) 2991 5300Facsimile: (021) 2902 1497

Website: http://www.oso-securities.comEmail: [email protected]

Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh di gerai penawaran umum yang bertempat di:

Alamat:

PT Adimitra Jasa KorporaRukan Kirana Boutique Office

Jalan Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Tel : +6221 2936 5287/98Fax : +6221 2928 9961

Email : [email protected]

146

XIX. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

147

Pia A.R. Akbar-Nasution

M. Sadly Hasibuan Indra Nathan Kusnadi

Esther V.A. Patalala-Wowor

Handarbeni Imam Arioso Narendra Pamadya

Fahad Farid Rezky Febriyani

Damar Ariotomo Remmy Tridirizky Wahyudi

Plaza Simatupang, 3rd Floor Jl. TB. Simatupang Kav. IS-1

Jakarta 12310, Indonesia Tel. (62-21) 2920 3555

Fax. (62-21) 2920 3556, 2920 3557 www.abnp.co.id

Ref. No.: 004/ABNP/PAN/I/2019 Jakarta, 8 Januari 2019 Kepada Yth. PT. CITRA PUTRA REALTY Tbk. Menara Bidakara 2 Lantai 17 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870 U.P.: Bapak Ir. Yudha Bhakti Kresnianto

Direktur Utama

Hal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT. Citra Putra Realty Tbk. dan Entitas Anak Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT. Citra Putra Realty Tbk – Revisi 3

Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan hukum di bidang pasar modal, kami, Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, berkantor di Plaza Simatupang (d/h Plaza Alstom), Lantai 3, Jl. T. B. Simatupang Kav. IS-1, Pondok Indah, Jakarta 12310 (selanjutnya disebut “ABNP”), dalam hal ini diwakili oleh Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M., Managing Partner selaku Konsultan Hukum di bidang Pasar Modal, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-74/PM.2/2018 serta tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 200803 dan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia No. 03.10230 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021, telah ditunjuk oleh PT. Citra Putra Realty Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut

148

2

“Perseroan”) berdasarkan surat penunjukan No. 127/ABNP/PAN-MSH-INK/V/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang antara lain untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, serta membuat laporan atas pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut “Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3”) sebagaimana kami sampaikan dalam lampiran surat ini dan memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut “Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak-banyaknya 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru masing-masing dengan nilai nominal nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) atau sebesar 20,23% (dua puluh koma dua puluh tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham dan akan dicatatkan pada PT. Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “Penawaran Umum Perdana”). Selanjutnya, sehubungan dengan adanya kebutuhan penyesuaian data dan informasi, ABNP menyampaikan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Ref. No. 003/ABNP/PAN/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019 ini (selanjutnya disebut “Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum - Revisi 3”) oleh karenanya, Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum - Revisi 3 tersebut merupakan satu-satunya laporan pemeriksaan dari segi hukum yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Kemudian ABNP juga menyampaikan Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT. Citra Putra Realty Tbk. dan Entitas Anak Dalam Rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT. Citra Putra Realty Tbk. – Revisi 3 sebagaimana dimuat dalam surat ini (selanjutnya disebut “Pendapat Dari Segi Hukum - Revisi 3”) untuk menggantikan seluruh Pendapat Dari Segi Hukum yang pernah dikeluarkan sebelumnya sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan, oleh karenanya Pendapat Dari Segi Hukum - Revisi 3 ini merupakan satu-satunya pendapat dari segi hukum yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana. Penawaran Umum Perdana tersebut dijamin oleh para Penjamin Emisi Efek yang nama-namanya dan bagian-bagian penjaminannya tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. Citra Putra Reality No. 11 tertanggal 17 Oktober 2018, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh Perseroan dan PT. Lotus Andalan Sekuritas sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. Citra Putra Realty, Tbk No. 14 tertanggal 19 November 2018, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. Citra Putra Realty, Tbk No. 01 tertanggal 8 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta (seluruh akta-akta tersebut disebut sebagai “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”). Seluruh saham akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “BEI”). Selain itu, Perseroan dan PT. Adimitra Jasa Korpora juga telah menandatangani Akta Perjanjian

149

3

Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Citra Putra Reality. Tbk No. 12 tertanggal 17 Oktober 2018, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT. Citra Putra Realty, Tbk No. 02 tertanggal 8 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta. Selanjutnya, Perseroan dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia juga telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-107/SHM/KSEI/1118 tertanggal 10 Desember 2018. Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Citra Putra Realty Tbk Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 05 tanggal 10 Oktober 2018, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021471.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 12 Oktober 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Citra Putra Realty Tbk dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0135715.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 12 Oktober 2018 (selanjutnya disebut “Akta No. 05 tanggal 10 Oktober 2018”). Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 10 Oktober 2018, seluruh pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan antara lain atas: (i) perubahan status dan nama perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka; (ii) Rencana untuk Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat; (iii) menambah kegiatan usaha penunjang Perseroan; (iv) merubah nilai nominal saham Perseroan; (v) pengeluaran saham dalam portepel melalui penawaran umum sebanyak-banyaknya 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru atau sebesar 20,23% (dua puluh koma dua puluh tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham; (iv) melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (right of first refusal) atas saham baru yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan; (v) rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; (vi) perubahan pengurus Perseroan; dan (vii) perubahan anggaran dasar. Sebagaimana dimuat dalam prospektus Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut “Prospektus”), dana hasil dari Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham Perseroan, seluruhnya akan digunakan Perseroan sebagai berikut: a. sekitar 84% (delapan puluh empat persen) akan digunakan untuk melakukan

pembelian tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,

150

4

yang terdiri dari sebuah sertifikat tanah, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 43 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Akcaya, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, yang tertera seluas 44.544 m2 (empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi), tercatat atas nama PT. Citra Putra Mandiri (selanjutnya disebut “PT. CPM”), dimana akan dibeli oleh Perseroan seluas 8.500 m2 (delapan ribu lima ratus meter persegi); dan

b. sekitar 16% (enam belas persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (selanjutnya disebut “Peraturan IX.E.2”) dan Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan sesuai Peraturan No. IX.E.1 tentang Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (selanjutnya disebut “Peraturan IX.E.1”), maka penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana diuraikan di atas merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi. Namun demikian, penggunaan dana Penawaran Umum Perdana merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf a butir 8 Peraturan No. IX.E.2, karena Perseroan telah mengungkapkan informasi transaksi material secara lengkap dalam prospektus dan telah memenuhi ketentuan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2. Sedangkan, sehubungan dengan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK (d.h. Bapepam dan LK) paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi pembelian tanah sebagaimana diuraikan di atas. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 30 Desember kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan realisasi penggunaan dana yang terkait. Dana hasil Penawaran Umum Perdana harus digunakan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini disusun berdasarkan dan karenanya merupakan kesimpulan dari Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3 yang telah kami lakukan yang ditujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana dengan tembusan kepada OJK dan dibuat berdasarkan data, fakta, keterangan serta informasi lainnya mengenai aspek-aspek hukum penting yang menyangkut

151

5

Perseroan dan entitas anak dari Perseroan, yaitu PT. Citra Putra Thamrin (selanjutnya disebut “Entitas Anak”). I. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3

1. Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia sehingga tidak untuk ditafsirkan berdasarkan hukum atau yurisdiksi negara lain, dan meliputi keadaan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal pendirian dan berdasarkan perubahan anggaran dasar terakhir serta komposisi permodalan dan pemegang saham dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, dengan memperhatikan tanggal laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana.

2. Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini dibuat berdasarkan Laporan

Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3 yang akan memuat penjelasan mendetil tentang hal-hal yang termuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3.

3. Dalam menyusun Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, ABNP telah

meneliti dan memeriksa: (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tertutama yang menyangkut ketentuan penawaran umum melalui Bursa Efek Indonesia serta Pasar Modal; dan (ii) dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk fotokopi atau salinan lain, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar asli dan jika dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya, yang diserahkan kepada ABNP untuk keperluan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini.

4. Dalam memberikan Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, ABNP

mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar Perseroan dan Entitas Anak berikut perubahannya, komposisi saham dan struktur permodalan; kelengkapan perijinan dan pendaftaran, status harta kekayaan, kelengkapan asuransi, dokumen ketenagakerjaan serta perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perseroan.

5. Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini tidak dapat digunakan untuk

mempertimbangkan dampak/implikasi pajak serta aspek politik, komersil, akunting, dan keuangan terkait dengan: (i) transaksi di mana Perseroan dan/atau Entitas Anak merupakan pihak atau kepentingan atau dimana harta kekayaannya yang terikat atau terkait; (ii) penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (iii) resiko-resiko sebagaimana diungkapkan

152

6

dalam Prospektus; dan (iv) harga penawaran Saham dalam Penawaran Umum Perdana.

6. Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3 dibuat berdasarkan

standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, serta merujuk pada Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Kualifikasi

1. Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini disusun untuk memenuhi keperluan

Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat (initial public offering - IPO) yang akan dilakukan pada tahun 2018.

2. Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini memuat informasi dan keterangan yang

terkait dengan anggaran dasar pada tanggal Perseroan dan Entitas Anak didirikan dan perubahan anggaran dasar terakhir serta kompisisi permodalan dan pemegang saham dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini.

3. Dalam menyusun Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, kami mendasarkan

diri kepada kebenaran dari isi setiap dan semua dokumen, konfirmasi, penyertaan dan keterangan yang diperoleh dari Perseroan dan Entitas Anak.

4. Berkaitan dengan pemeriksaan perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan

dengan pihak lainnya, ABNP melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dengan memperhatikan nilai materialitas terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, yaitu atas perjanjian-perjanjian yang diadakan masing-masing oleh Perseroan dan Entitas dengan pihak lain yang masih berjalan termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian dengan vendor, supplier dan subkontraktor serta perjanjian kerja.

5. Berkaitan dengan dengan pemeriksaan laporan auditor independen, ABNP

melakukan pemeriksaan atas informasi-informasi yang termuat dalam Laporan Auditor Independen dalam dokumen Laporan Keuangan PT. Citra Putra Realty dan Entitas Anak Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 (Tidak Diaudit) Dan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen (selanjutnya disebut “Laporan Auditor Independen”).

153

7

6. Berkaitan dengan pemeriksaan harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak, yaitu berupa aset bergerak. ABNP mendasarkan kebenaran kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan dan Entitas Anak atas harta kekayaan dimaksud kepada fotokopi dokumen yang menunjukkan kepemilikan dan/atau penguasaan.

7. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan penyetoran saham Perseroan dan

Entitas Anak, ABNP mendasarkan kepada: (i) ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan Entitas Anak yang mengatur ketentuan mengenai penyetoran modal; (ii) surat pernyataan dari Perseroan dan Entitas Anak; dan (iii) Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh auditor independen dalam 3 (tiga) tahun buku terakhir, yang memberikan indikasi telah terjadinya arus penerimaan dana oleh atau arus pengiriman dana ke Perseroan dan Entitas Anak.

8. ABNP telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara mandiri melalui

pemeriksaan atas dokumen yang diberikan Perseroan dan Entitas Anak serta didukung wawancara dengan Perseroan dan Entitas Anak, atas: (i) keterlibatan Perseroan dan Entitas Anak dalam perkara dan perselisihan hukum apapun, yang terjadi di domisili Perseroan maupun di daerah-daerah di mana terdapat harta kekayaan Perseroan; dan (ii) keterlibatan baik masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak dalam perkara dan perselisihan hukum apapun, yang terjadi di domisili mereka masing-masing dan/atau Pengadilan Niaga dan/atau Pengadilan Pajak.

9. Kami tidak melakukan penilaian politis, pajak dan komersial terhadap Perseroan

dan Entitas Anak.

10. Uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini semata-mata berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia.

11. Untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan dan

Entitas Anak kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan diri pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang kami terima sampai tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini.

12. Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum yang independen dari Perseroan

dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini terbatas pada dan sesuai dengan

154

8

Pasal 80 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta kode etik yang berlaku.

Asumsi

1. Setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan

Entitas Anak kepada kami adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah dibuat dan ditandatangani oleh orang (-orang) yang berhak dan berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini.

2. Setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan

Entitas Anak kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah dibuat dan ditandatangani oleh orang (-orang) yang berhak dan berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini.

3. Semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam

setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku.

4. Instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan

izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan dan Entitas Anak, termasuk untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat oleh Perseroan dan Entitas Anak, adalah instansi Pemerintah dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang (-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan adalah sah. Selain itu, setiap persyaratan dan kewajiban yang tertera dalam setiap perizinan, persetujuan maupun lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran dari instansi pemerintah telah dilaksanakan oleh Perseroan dan Entitas Anak.

5. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Entitas Anak

telah diwakili oleh orang (-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut,

155

9

dan orang (-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang (-orang) tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan dan Entitas Anak serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat Perseroan dan Entitas Anak dan pihak yang bersangkutan.

6. Setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang

diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

7. Laporan Auditor Independen telah disusun sesuai dengan data dan fakta yang

ada. Dengan demikian, kami tidak berkewajiban untuk dan oleh karenanya tidak melakukan pemeriksaan kembali atas informasi dan keterangan yang dimuat dalamnya.

8. Kantor Jasa Penilaian Publik Iskandar & Rekan yang ditunjuk untuk melakukan

penilaian terhadap aset Perseroan merupakan pihak yang independen dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan maupun pemegang saham Perseroan dan hasil penilaian terhadap aset Perseroan.

9. Berita acara atau notulen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat

secara bawah tangan telah disusun sesuai dengan dan karenanya memuat pembicaraan dan keputusan yang diambil di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud. Dalam hal ini, pemeriksaan kami atas hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud hanya didasarkan kepada pemeriksaan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang disusun oleh Notaris untuk menyatakan kembali berita acara atau notulen Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud.

II. Pendapat Dari Segi Hukum

Berdasarkan: (1) Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan, khususnya mengenai pemenuhan ketentuan yang berlaku terhadap Perseroan dan Entitas Anak berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana; dan (2) kualifikasi-kualifikasi dan asumsi-asumsi yang untuk keperluan penyusunan Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini yang telah diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa:

A. Perseroan

1. Perseroan didirikan secara sah dan memperoleh status badan hukum Indonesia pada saat akta pendiriannya yang memuat anggaran dasar

156

10

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Putra Realty No. 09, tertanggal 16 Desember 2009, dibuat di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00758.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 7 Januari 2010 persetujuan mana diberikan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta No. 09 tertanggal 16 Desember 2009, dibuat dan disampaikan oleh Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan nomor AHU-0001116.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “BNRI”) No. 82 tanggal 12 Oktober 2010, Tambahan BNRI (selanjutnya disebut “TBNRI”) No. 29854 tahun 2010.

2. Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan telah diubah

untuk menyesuaikan dengan: (i) Peraturan Bapepam LK No.: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No.: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana termuat dalam Akta No. 05 tanggal 10 Oktober 2018.

Akta pendirian dan akta-akta perubahan atas anggaran dasar Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh/pada instansi yang berwenang, yaitu Menkumham dan telah dilaporkan untuk keperluan pendaftaran perusahaan melalui sistem online single submission (selanjutnya disebut “OSS”) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Sedangkan Akta No. 05 tanggal 10 Oktober 2018, sedang dalam pengurusan untuk diumumkan dalam TBNRI, sebagaimana Surat Keterangan dari Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta No. 145/NT-X/2018 tertanggal

157

11

12 Oktober 2018, Akta No. 04 tanggal 1 November 2018, Akta No. 05 tanggal 5 November 2018 dan Akta No. 07 tanggal 7 November 2018 sedang dalam pengurusan untuk diumumkan dalam TBNRI berdasarkan Surat Keterangan Yusdin Fahim, S.H., Notaris di Jakarta No. 148/YD-Not/XI/2018 tanggal 19 November 2018. Dengan belum diumumkannya akta perubahan dalam TBNRI, kecuali untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana telah diuraikan di atas berakibat pada isi akta pendirian dan perubahan-perubahan yang tidak diumumkan dalam TBNRI tidak mengikat terhadap pihak ketiga. Sedangkan sehubungan dengan penyetoran modal pada saat pendirian Perseroan, berdasarkan: (i) pemeriksaan mandiri terhadap dokumen serta wawancara yang dilakukan terhadap Perseroan; (ii) informasi mengenai adanya dokumen yang menunjukkan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor pada Perseroan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir 31 Juli 2018 dan 2017 (Tidak Audit) Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen; dan (iii) Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 18 Oktober 2018, penyetoran modal yang dilakukan Perseroan sebagaimana dimaksud telah dilakukan dan disetorkan dalam bentuk uang.

3. Saat ini Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat

di Menara Bidakara 2 17, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

4. Maksud dan tujuan Perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan

Keputusan Rapat PT. Citra Putra Realty Tbk. No. 04 tanggal 1 November 2018, dibuat di hadapan Yusdin Fahim, S.H., notaris dengan Wilayah Kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakata Timur, (selanjutnya disebut “Akta No. 04 tanggal 1 November 2018”), yaitu: a. Akomodasi; b. Makanan dan minuman; c. Rumah sakit; dan d. Property.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(i) Akomodasi, yaitu

Hotel bintang, hotel Melati, pondok wisata, penyediaan akomodasi jasa pendek lainnya, penginapan remaja, bumi

158

12

perkemahan, persinggahan karavan, vila, apartemen hotel, restoran dan penyediaan makanan keliling, restoran, warung makan, kedai makanan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya, penyediaan minuman, bar, kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman, rumah minum/kafe, kedai minuman dan rumah/kedai obat tradisional.

(ii) Makanan dan minuman, yaitu:

Jasa makanan dan minuman untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, cafe, pusat penjualan makanan dan jasa boga.

(iii) Rumah sakit, yaitu

Memberikan jasa layanan berupa Rumah Sakit antara lain sebagai berikut: Subgolongan ini mencakup: - rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti

kegiatan medis, diagnostik dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara) atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium). Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan dibawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup: jasa tenaga medis dan paramedis, jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi, instalasi gawat darurat, jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan, dan jasa rumah sakit lainnya, jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi.

- Aktivitas Puskesmas; Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum, rumah bersalin, rumah sakit khusus (anatorium, rumah sakit kusta) yang dikelola pemerintah.

- Rumah Sakit Pemerintah; Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh pemerintah, baik untuk perawatan jalan maupun rawa inap (opname), seperti

159

13

puskesmas keliling, puskesmas tanpa tempat tidur, puskesmas pembantu, maupun pelayanan secara rawat inap oleh puskesmas dengan tempat tidur.

- Poliklinik Swasta; Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan, maupun rawat nginap (opname), seperti klinik 24 jam.

- Rumah Sakit Lainnya; Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya.

- Praktik dokter dan dokter gigi; Golongan ini mencakup kegiatan konsultasi medis pengobatan dengan obat-obatan untuk penyakit biasa atau khusus dan kesehatan gigi dan mulut oleh dokter praktek umum atau dokter spesialis, termasuk layanan sterilisasi dan penghentian kehamilan tanpa penginapan. Kegiatan semacam ini dapat dilakukan oleh praktik perorangan atau kelompok dan di berbagai tempat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan yang menghasilkan peralatan prostetik dan kesehatan gigi dan mulut dan kegiatan paramedik seperti jasa bidan, perawat dan fisioterapi.

(iv) Real Estate (Properti)

Menjalankan usaha-usaha dibidang real estate antara lain real estate yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup: - Pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estate

milik sendiri atau sewa, seperti bangunan apartemen dan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal termasuk tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, dan pusat perbelanjaan dan tanah.



- Pembagian real estate menjadi tanah kavling tanpa pengembangan lahan.

- Pengoperasian lokasi rumah mobil untuk tempat tinggal.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang akomodasi. Oleh karenanya kegiatan usaha yang dijalankan

160

14

oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan angka 4 Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-179/BL/2008 tertanggal 14 Mei 2008.

5. Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 10 Oktober 2018, struktur

permodalan dan komposisi pemilikan saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham

Nilai Nominal Rp 100,- per saham

Saham

Jumlah Nilai

Nominal Saham (Rp)

%

1. PT. CPM 1.998.750.000 199.875.000.000 97,5 2. Nyonya Putri Selaras 51.250.000 5.125.000.000 2,5 Jumlah Modal Disetor 2.050.000.000 205.000.000.000 100 Jumlah Saham dalam portepel

6.150.000.000 615.000.000.000

Sehubungan dengan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham sejak pendirian Perseroan dan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat beberapa fakta, sebagai berikut:

a. ABNP tidak pernah menerima bukti setor atas saham-saham yang disetor oleh para pemegang saham sejak Perseroan didirikan. Namun demikian, berdasarkan: (i) pemeriksaan mandiri terhadap dokumen serta wawancara yang dilakukan terhadap Perseroan; (ii) informasi mengenai adanya dokumen bukti setor dalam bentuk uang sehubungan dengan kebutuhan untuk memperoleh pengesahan Menkumham atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor; dan (iii) Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 18 Oktober 2018, penyetoran modal yang dilakukan PT. CPM dan Nona Putri Selaras sebagaimana dimaksud telah dilakukan dan disetorkan dalam bentuk uang.

b. Bahwa saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham saat ini termasuk dalam saham-saham yang dikenakan larangan untuk dijual dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang

161

15

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. CPM dan Ny. Putri Selaras telah membuat surat pernyataan tanggal 17 Oktober 2018 yang menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Bahwa mengenai struktur permodalan serta perubahannya termasuk susunan pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan

6. Perseroan sudah memiliki: (i) Daftar Pemegang Saham yang sesuai

dengan susunan pemegang saham Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 05 tertanggal 10 Oktober 2018 dan (ii) Daftar Khusus Pemegang Saham.

7. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, kami sudah menerima dokumen notulen rapat yang membuktikan telah dilakukan: (i) Rapat Direksi dan (ii) Rapat Dewan Komisaris.

8. Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2016, 2017, dan 2018 sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

9. Sebagaimana termuat dalam Akta No. 05 tanggal 10 Oktober 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan Insinyur Yudha Bhakti Kresnianto Direktur : Tuan Dodon Tri Koeswardana Master of Science Direktur Independen : Tuan Wenceslao Merino Singzon Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Raja Sapta Ervian Komisaris Independen : Tuan Raden James Rachmat Subekti

Bahwa pengangkatan Tuan Insinyur Yudha Bhakti Kresnianto, Tuan Dodon Tri Koeswardana Master of Science dan Tuan Wenceslao

162

16

Merino Singzon menjadi anggota Direksi Perseroan adalah sah dan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam POJK No. 33/2014. Selain itu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta No. 05 tanggal 10 Oktober 2018 telah memenuhi seluruh persyaratan pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) POJK No. 33/2014.

10. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum

dalam Surat Keputusan Keputusan No. 003/KOMUT-CPR/X/ 18 tertanggal 10 Oktober 2018 tentang Pembentukan Komite Audit. Selanjutnya, Perseroan juga telah mengangkat seorang anggota Komite Audit sebagaimana yang tercantum dalam Surat No. 006/KOMUT-CPR/XI/18 tertanggal 12 November 2018 dan susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Tuan Raden James Rachmat Subekti Anggota : Tuan Galumbang Christianson Sitinjak

Tuan Sutia Wijaya

Bahwa Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Oktober 2018. Bahwa dengan pembentukan Komite Audit oleh dan disetujuinya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

11. Sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan No. 002/DIR-CPR/X/18 tertanggal 10 Oktober 2018 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, menyatakan bahwa Direksi Perseroan telah mengangkat Tuan Wenceslao Marino Singzon sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan efektif sejak tanggal surat penunjukkan tersebut ditandatangani.

Perseroan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

12. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan No. 001/DIR-CPR/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, sehingga

163

17

susunan Unit Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Direksi tersebut adalah Sdr. Prisma Andhika.

Bahwa Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 13 November 2018, sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (selanjutnya disebut “POJK 56/2015”).

Perseroan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

13. Berdasarkan Surat Keputusan No. 004/KOMUT-CPR/X/18

tertanggal 12 Oktober 2018 tentang Pembentukan Komite Nominasi Dan Remunerasi dan Surat Keputusan No. 005/KOMUT-CPR/XI/18 tertanggal 12 November 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Reminerasi, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Tuan Rd. James Rachmat Subekti Anggota : Nyonya Mirawati Siti Mariam Saudari Novita Lubis

Perseroan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

14. Bahwa Perseroan telah memiliki izin-izin baik terkait kegiatan usaha

maupun terkait ketenagakerjaan, yang sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini masih berlaku, antara lain sebagai berikut:

a. Izin Terkait Kegiatan Usaha

Perseroan telah memiliki izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan

164

18

perundang-undangan yang berlaku seperti: (i) Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut “NPWP”); (ii) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (selanjutnya disebut “SKDP”); (iii) Tanda Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut “TDP”); dan (iv) Surat Izin Usaha Perdagangan (“selanjutnya disebut “SIUP”).

b. Izin Terkait Operasional Perusahaan

Perseroan memiliki izin-izin material yang diperlukan untuk operasional Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: (i) Surat Keterangan Terdaftar No.

PEM.00075/WPJ.04/KP.1203/2010, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia;

(ii) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah No. 12.3.03.03.1.0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Daerah Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat;

(iii) Tanda Daftar Usaha Pariwisata No. 678/TDUP/DPMPTSP/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tertanggal 20 Februari 2018;

(iv) Sertifikat Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi No. 043/SERT-HTL/LSU-GBN/VI/2018, Golongan Hotel Bintang Lima, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Graha Bina Nayaka, tertanggal 22 Juni 2018;

(v) Izin Mendirikan Bangunan No. 969 TH.2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, tertanggal 16 Juli 2010;

(vi) Surat Izin Pengusahaan Air Tanah No. 994/BPPT/SIPA/II/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, tertanggal 22 Februari 2016;

(vii) Sertifikat Keterangan No. 560/4275/DISPERINAKER, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, tertanggal 8 November 2018;

(viii) Surat Perjanjian Nomor 602.1/608 A/UPT.PAL/2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Cair Ke Jaringan Pipa Air Limbah DSDP (Denpasar Sewerage Development Project), oleh Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, tertanggal 3 Desember 2015;

165

19

(ix) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 1077/27.1BU.1/31.74.01.1003-071.562/e/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Menteng Dalam, tertanggal 12 Desember 2018;

(x) Keputusan Bupati Badung Nomor 1808/03/HK/2010 tentang Penetapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Hotel dan Restoran The Stones di Jalan Pantai Kuta, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tertanggal 5 Juli 2010; dan Tanda Terima Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup The Stones Hotel Legian Bali, Periode Juli sampai Desember 2017, kepada Bupati Badung melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung, tertanggal 29 Januari 2018;

(xi) Sertifikat Laik Sehat Hotel Nomor: 4085/LS/DPMPTSP/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, tertanggal 14 November 2018;

(xii) Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol Nomor: 4375/22-08/SIUP-MB/DPMPTSP/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala”, tertanggal 29 November 2018; dan

(xiii) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Nomor: 4121/PBB/DPMPTSP/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Bangunan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung, tertanggal 16 November 2018;

c. IzinTerkait Ketenagakerjaan

Selain dari pada hal-hal tersebut di atas, terdapat dokumen perizinan ketenagakerjaan yang telah dimiliki Perseroan, yaitu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Saudara Wenceslau Merino Singzon selaku Direktur Independen Perseroan.

Selain dari pada hal-hal tersebut diatas, Perizinan terkait dengan:

(i) Sertifikat Bukti Kepemilikan Gedung:

166

20

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung:

“Status kepemilikan Bangunan Gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus berdasarkan hasil kegiatan pendataan Bangunan Gedung.”

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 9 November 2018, Pengurusan Sertifikat/Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung di Kabupaten Badung belum disediakan oleh instansi yang berwenang, sehingga sampai dengan Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, dikeluarkan, Perseroan tidak dapat mengurus Sertifikat/Surat Bukti Kepemilikan Gedung sebagaimana dimaksud. Dalam hal Perseroan tidak memiliki Sertifikat Bukti Kepemilikan Gedung maka sesuai Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 171 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

(1) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar

ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan

pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan

Bangunan Gedung; e. pembekuan IMB; f. pencabutan IMB; g. pembekuan SLF Bangunan Gedung; h. pembekuan SLF Bangunan Gedung; dan/atau; i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

(ii) Sertifikat Laik Fungsi

167

21

Bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung:

“Pemerintah Daerah melakukan pengawasan konstruksi melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung pada saat bangunan gedung akan dibangun dan penerbitan sertifikat laik fungsi pada saat bangunan gedung selesai dibangun.”

Namun demikian, berdasarkan infromasi yang telah kami peroleh dari Dinas Penanaman Modal dal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut “DPMPTSP”) di Kabupaten Badung, perizinan mengenai Sertifikat Laik Fungsi di DPMPTSP Kabupaten Badung dikenal dengan istiah Persetujuan Penggunaan Bangunan (PBB), hal tersebut telah ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 9 November 2018. Sehubungan denggan Persetujuan Penggunaan Bangunan (PBB) tersebut, Perseroan telah memiliki ijin dimaksud, yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Nomor: 4121/PBB/DPMPTSP/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Bangunan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung, tertanggal 16 November 2018 (selanjutnya disebut “Persetujuan Penggunaan Bangunan No. 4121/2018”), dimana dalam Persetujuan Penggunaan Bangunan No. 4121/2018 telah merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung), yang mengatur mengenai kewajiban pemilik bangunan gedung untuk memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Dalam hal Perseroan tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi maka sesuai Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 171 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

(1) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan

pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan

Gedung; e. pembekuan IMB;

168

22

f. pencabutan IMB; g. pembekuan SLF Bangunan Gedung; h. pembekuan SLF Bangunan Gedung; dan/atau; i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

15. Aset/Harta Kekayaan Perseroan

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum - Revisi 3, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa:

a. Aset tidak bergerak, berupa tanah dan bangunan;

b. 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) lembar saham atau sebesar 90% (sembilan puluh persen) saham pada PT. Citra Putra Thamrin berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Putra Thamrin No. 4 tertanggal 2 September 2014, dibuat di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

c. 1.000 (seribu) lembar saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) saham pada PT. Citra Putra Properti (dalam likuidasi) berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tertanggal 2 Mei 2013, dibuat di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan

d. 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar saham atau sebesar 20% (dua puluh persen) saham pada PT. Citra Tanjung Bunga (dalam likuidasi) berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tertanggal 2 September 2014, dibuat di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Bahwa dalam hal aset material milik Perseroan kecuali aset yang dimuat dalam Butir c dan d di atas, yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit, maka apabila aset tersebut dieksekusi akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Bahwa terkait penyertaan saham Perseroan pada Entitas Anak, PT. Citra Putra Properti dan PT. Citra Tanjung Bunga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Tax Amnesty

Bahwa selain aset-aset Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, kami mendapatkan fakta bahwa terdapat aset-aset lain yang telah diikutkan

169

23

oleh Perseroan dalam Program Pengampunan Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-7270/PP/WPJ.04/2016 tertanggal 12 Oktober 2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan Pelaksana Tax Amnesty”), disyaratkan, sebagai berikut:

“Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.”

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Perseroan, saat ini terhadap aset-aset yang telah diikutsertakan dalam Program Pengampunan Pajak tersebut dalam proses balik nama menjadi atas nama Perseroan. Untuk proses balik nama tanah dan/atau bangunan tempat usaha yang tercatat dalam 83 (delapan puluh tiga) Sertifikat atas nama PT. Oso Bali Cemerlang, dan 1 (satu) Sertifikat atas nama PT. Citra Putra Mandiri, Perseroan telah mengirimkan Surat No. 030/DIR-CPR/XI/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (selanjutnya disebut “Surat Perseroan No. 030/2018”) untuk peminjaman 84 (delapan puluh empat) Sertipikat tersebut dalam rangka proses balik nama. Selanjutnya terhadap surat Perseroan No. 030/2018 tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. telah mengirimkan Surat No. R.II.292-OPK/DKD/11/2018 tertanggal 12 November 2018, Perihal: Penawaran Putusan Kredit, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. telah memberikan persetujuannya kepada Perseroan untuk meminjamkan 84 (delapan puluh empat) sertifikat yang dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses balik nama yang semula atas nama PT. Oso Bali Cemerlang sebanyak 83 (delapan puluh tiga) sertifikat dan atas nama PT. Citra Putra Mandiri sebanyak 1 (satu) sertipikat menjadi atas nama Perseroan.

17. Asuransi

170

24

Bahwa Perseroan dan/atau PT. CPM dan/atau Luxury Hotel International Indonesia menjadi Tertanggung dalam beberapa asuransi yang diadakan pada PT. Asuransi Tri Pakarta, dengan objek pertanggungan, yaitu Hotel The Stone. Adapun risiko yang ditanggung berbeda-berbeda sebagaimana yang dimuat dalam: a. Polis No. 10701041800154 yang berlaku sejak 29 Oktober 2018

s/d 29 oktober 2019 (Pukul 12.00); b. Polis No. 10701021800092 yang berlaku sejak 29 Oktober 2018

s/d 29 oktober 2019 (Pukul 12.00); c. Polis No. 10708031800007 yang berlaku sejak 29 Oktober 2018

s/d 29 oktober 2019 (Pukul 12.00); dan d. Polis No. 10701071800021 yang berlaku sejak 29 Oktober 2018

s/d 29 oktober 2019 (Pukul 12.00).

Bahwa jumlah pertanggungan asuransi atas aset material milik Perseroan tersebut telah memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungkan.

18. Ketenagakerjaan

Bahwa Perseroan telah melakukan pelaporan terkait ketenagakerjaan, baik dilakukan di Jakarta sesuai domisili kantor pusat Perseroan, maupun di Provinsi Bali sesuai dengan tempat kedudukan unit usaha Perseroan. Bahwa untuk kantor pusat, Perseroan telah melakukan pelaporan terkait ketenagakerjaan secara online sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Bentuk Laporan Sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan No. Pendaftaran 12780.68110.20180713.0-011 tertanggal 24 Agustus 2018. Selanjutnya, Perseroan juga telah melakukan pelaporan terkait ketenagakerjaan untuk unit usaha Perseroan, yaitu Hotel The Stone yang berada di Legian, Kabupaten Badung, pada Disnaker dan Energi Sumber Daya Mineral dan telah disahkan pada tanggal 17 Mei 2018, dengan register pendaftaran nomor: 01/510000/64000/1243/2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2019. Sedangkan untuk untuk unit usaha Perseroan yaitu The Stone Entertainment Center di Legian, Kabupaten Badung, Perseroan juga telah melakukan pelaporan terkait ketenagakerjaan secara online dengan No. Pendaftaran 80361.56101.20181116.1-005 pada tanggal 16 November 2018.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini dikeluarkan, Perseroan terdaftar sebagai peserta BPJS

171

25

Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan keanggotaan berupa Sertifikat Kepesertaan No. 1400000047779 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 24 November 2014 dan Perseroan juga telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibuktikan dengan Sertifikat Keikutsertaan Dalam Program Jaminan Kesehatan–BPJS Kesehatan tertanggal 20 November 2017. Terkait dengan keikutsertaan karyawan Perseroan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, kami telah menerima dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa Perseroan telah mendaftarkan sebagian tenaga kerja Perseroan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Terkait tenaga kerja yang belum didaftarkan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, diketahui sebagai berikut: (a) BPJS Kesehatan

a.1. Tenaga kerja pada kantor pusat Perseroan di Jakarta, terdapat 3 (tiga) orang tenaga kerja tidak mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan melalui Perseroan, karena telah mendaftar secara pribadi dan 1 (satu) orang tenaga kerja belum didaftarkan BPJS Kesehatan, karena tenaga kerja tersebut masih dalam masa 3 (tiga) bulan percobaan.

a.2. Tenaga kerja pada Hotel The Stone di Bali, terdapat 8 (delapan) orang tenaga kerja belum bisa dikeluarkan oleh sistem BPJS Kesehatan, dikarenakan terdapat kesalahan pada Nomor Induk Kependudukan tenaga kerja yang dimaksud, sehingga tidak dapat diinput dalam sistem BPJS Kesehatan EDABU.

a.3. Tenaga kerja pada The Stone Entertaiment Center di Bali, terdapat 4 (empat) orang tenaga kerja yang menyatakan tidak mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan melalui Perseroan, karena telah mendaftar secara pribadi dan Terdapat 2 (dua) orang tenaga kerja yang masih dalam masa percobaan, dimana tenaga kerja tersebut belum memiliki masa kerja 3 bulan.

(b) BPJS Ketenagakerjaan

b.1. Tenaga kerja pada kantor pusat Perseroan di Jakarta, terdapat 1 (satu) orang tenaga kerja belum didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, karena tenaga kerja tersebut masih dalam masa 3 (tiga) bulan percobaan.

b.2. Tenaga kerja pada Hotel The Stone di Bali, terdapat 5 (lima) orang tenaga kerja yang belum diikutsertakan dalam

172

26

program BPJS Ketenagakerjaan, dikarenakan terdapat kesalahan pada Nomor Induk Kependudukan tenaga kerja yang dimaksud, sehingga tidak dapat diinput dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan SIPP Online; dan

b.3. Tenaga kerja pada The Stone Entertaiment Center di Bali, terdapat 2 (dua) orang tenaga kerja yang belum diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena tenaga kerja tersebut masih dalam masa 3 (tiga) bulan percobaan.

Bahwa Perseroan juga telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan pada instansi yang berwenang dan saat ini masih berlaku. Bahwa berdasarkan dokumen daftar gaji karyawan yang diperoleh dari Perseroan, diketahui bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 182 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018 (“PerGub DKI Jakarta No. 182/2017”) untuk tenaga kerja pada kantor pusat di Jakarta dan memenuhi ketentuan upah minimum Provinsi Bali pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No. 65 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (“PerGub Bali No. 65/2017”) untuk tenaga kerja pada unit usaha Perseroan yang berada di Provinsi Bali, Kabupaten Badung.

19. Perjanjian Antara Perseroan Dengan Pihak Lain

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini dikeluarkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material. Selain itu, Perseroan juga telah mendantangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, antara lain sebagai berikut: 1) Akta Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Kredit Investasi-

Interest During Construction (KI-IDC) No. 44 tertanggal 28 Desember 2010, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta;

2) Akta Addendum Kredit Investasi (KI) dan Kredit Investasi-Interest During Construction (KI-IDC) No. 17 tertanggal 24 Mei 2011, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta;

3) Addendum II (Dua) Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Kredit Investasi-Interest During Construction (KI-IDC) No. 532/2011 tertanggal 23 Agustus 2011;

173

27

4) Akta Addendum III Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Kredit Investasi-Interest During Construction (KI-IDC) No. 15 tertanggal 18 April 2012, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta;

5) Akta Addendum IV Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Kredit Investasi-Interest During Construction (KI-IDC) No. 47 tertanggal 29 November 2012, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta;

6) Akta Addendum VI Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Kredit Investasi-Interest During Construction (KI-IDC) No. 12 tertanggal 26 Juli 2016, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta;

7) Akta Addendum Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Kredit Investasi-Interest During Construction (KI-IDC) No. 22 tertanggal 15 Desember 2017, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta;

8) Akta Addendum Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Kredit Investasi-Interest During Construction (KI-IDC) No. 14 tertanggal 9 Oktober 2018, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta;

9) Akta Pernyataan No. 41 tertanggal 28 Desember 2010, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta;

10) Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 46 tertanggal 28 Desember 2010, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta;

11) Akta Pernyataan Kesanggupan dan Jaminan Dari Personal Guarantor No. 47 tertanggal 28 Desember 2010, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta;

12) Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 48 tertanggal 28 Desember 2010, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta;

13) Perjanjian Pemilik tertanggal 15 November 2011 dengan PT. Oso Bali Cemerlang, PT. Citra Putra Mandiri dan PT. Luxury Hotels International;

14) Perjanjian Pengelolaan tertanggal 15 November 2011 dengan PT. Luxury Hotels International;

15) Perjanjian Jasa Internasioanl tertanggal 15 November 2011 dengan Global Hospital Licensing S.A. R.L.; dan

16) Perjanjian Lisensi dan Royalti tertanggal 15 November 2011 dengan Global Hospital Licensing S.A. R.L.

Bahwa selain itu, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini dikeluarkan, Perseroan bersama dengan PT. CPM dan PT. OSO Bali Cemerlang selaku debitur telah menandatangani

174

28

perjanjian-perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Lebih lanjut, Perseroan juga telah menerima persetujuan atas dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Bank BRI No. R.II.259–OPK/DKD/10/2018, tertanggal 5 Oktober 2018, Perihal Persetujuan Pelaksanaan IPO dan Perubahan Negative Covenants, yang pada pokoknya berisi (i) setuju memberikan ijin untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) kepada Perseroan; (ii) setuju merubah syarat kredit dalam Perjanjian KI dan KI-IDC No. 44 dengan menghapus klausul Negative Covenants terkait perlunya izin tertulis dari Bank BRI untuk melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham dan perubahan struktur permodalan; (iii) setuju menambah Affirmative Covenants dengan mewajibkan Perseroan memberitahukan secara tertulis kepada Bank BRI selambat-lambatnya 30 hari setelah melakukan perubahan yang dimaksud di atas dan melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham atau sebagai tambahan setoran modal perusahaan; dan (iv) penghapusan Negative Covenants dan penambahan Affirmative Covenants berlaku apabila Perseroan melakukan IPO. Selanjutnya, terkait dengan penambahan Affirmative Covenants, Perseroan telah mengajukan Surat No. 077/DIR-CPR/XI/2018 tertanggal 29 November 2018, Perihal: Permohonan Perubahan Ketentuan Affirmative Covenants Dalam Perjanjian Kredit Investasi kepada Bank BRI. Kemudian, Bank BRI telah mengirimkan Surat No. B.1249-BKO/KUS/11/2018 tertanggal 30 November 2018, Perihal: Permohonan Perubahan Ketentuan Affirmative Covenants an. PT. Citra Putra Realty (PT. CPR), yang pada pokoknya Bank BRI telah mencabut ketentuan Negative Covenants dan menambahkan Affirmative Covenants. Selain itu, mengenai ketentuan Affirmative Covenants, Bank BRI memberikan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud, yaitu perubahan pemegang/kepemilikan saham yang harus diberitahukan kepada Bank BRI adalah perubahan kepemilikan yang disertai dengan Akta Perubahan. Apabila perubahan pemegang/kepemilikan saham yang terjadi adalah akibat dari perdagangan saham di lantai bursa, hal tersebut tidak termasuk yang harus diberitahukan kepada Bank BRI.

Adapun perjanjian-perjanjian tersebut hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini dikeluarkan masih berlaku dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3 serta dipertegas dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 18 Oktober 2018: (i) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (default) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi

175

29

secara material kegiatan usaha Perseroan; dan (ii) Perseroan secara material tetap dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut. Bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian-perjanjian material Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana.

20. Perjanjian Antara Perseroan Dengan Pihak Berelasi

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian berelasi, antara lain:

a. Perjanjian Kerjasama Proyek Hotel Kuta tanggal 18 Januari 2010 antara Perseroan dengan PT. CPM;

b. Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Pengembangan Property tertanggal 16 Oktober 2013 antara Perseroan dengan PT. Mahkota Properti Indo (selanjutnya disebut “PT. MPI”);

c. Kesepakatan Pengalihan Kredit Bank BRI No. 027/KPK /BRI/CPM-CPR/XII/2015 tertanggal 1 Desember 2015 antara Perseroan dengan PT. CPM;

d. Perjanjian Induk Kerjasama Management Pengembangan Properti No. 002/MPI-CPR/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 antara Perseroan dengan PT. MPI;

e. Perjanjian Hutang Dan Konversi Saham No. 005/MPI-CPR/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018 antara Perseroan dengan PT. MPI;

f. Perjanjian Hutang Piutang No. 006/MPI-CPR/VI/2018 tertanggal 05 Juni 2018 antara Perseroan dengan PT. MPI;

g. Perjanjian Hutang Piutang No. 020/PHP/CPM-CPR/VI/2018 tertanggal 2 Juni 2018 antara Perseroan dengan PT. CPM; dan

h. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 065/PPJB/CPM-CPR/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 antara Perseroan dengan PT. CPM.

Perjanjian-perjanjian tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3 dan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini masih berlaku dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3 serta dipertegas dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 18 Oktober 2018, (i) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (default) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi

176

30

secara material kegiatan usaha Perseroan dan (ii) Perseroan secara material tetap dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut. Bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian-perjanjian material Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana.

21. Perjanjian Rencana Penawaran Umum Perdana Saham

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian rencana penawaran umum perdana saham, antara lain: a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum

Perdana Saham PT. Citra Putra Reality No. 11 tertanggal 17 Oktober 2018, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta;

b. Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. Citra Putra Realty, Tbk No. 14 tertanggal 19 November 2018, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta Selatan;

c. Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. Citra Putra Realty, Tbk No. 01 tertanggal 8 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta;

d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Citra Putra Reality. Tbk No. 12 tertanggal 17 Oktober 2018, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta;

e. Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT. Citra Putra Realty, Tbk No. 02 tertanggal 8 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Jakarta;

f. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 6 Desember 2018 antara Perseroan dengan PT. Bursa Efek Indonesia; dan

g. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-107/SHM/KSEI/1118 tertanggal 10 Desember 2018.

Perjanjian-perjanjian tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3 dan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini masih berlaku dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3 serta dipertegas dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 18 Oktober

177

31

2018, (i) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (default) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha Perseroan dan (ii) Perseroan secara material tetap dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut. Bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian-perjanjian material Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana.

22. Dokumen-Dokumen Lainnya

a. Surat Pernyataan Perseroan tanggal 18 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut pada pokoknya: (i) Perseroan tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan (iv) tidak terdapat perkara/somasi/klaim yang sedang dihadapi dan dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

b. Surat Penyataan dari anggota Direksi tanggal 8 Oktober 2018

dan tanggal 12 Oktober 2018 dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Oktober 2018, masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada pokoknya menyatakan: (i) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan (iv) tidak terdapat

178

32

perkara/somasi/klaim yang sedang dihadapi dan dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

B. Pendapat Dari Segi Hukum Tentang Entitas Anak

1. Entitas Anak adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Saat ini Entitas Anak berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Jl. Blora No. 20, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

3. Akta pendirian yang berisi anggaran dasar Entitas Anak, yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Putra Thamrin No. 4 tertanggal 2 September 2014, dibuat di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Akta Pendirian”), telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan serta diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, kecuali Akta Pendirian Entitas Anak belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, maka sesuai ketentuan Pasal 32 UU WDP, terdapat sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah). Penuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari perseroan yang bersangkutan.

Sedangkan sehubungan dengan penyetoran modal pada saat pendirian Entitas Anak, berdasarkan: (i) pemeriksaan mandiri terhadap dokumen serta wawancara yang dilakukan terhadap Entitas Anak; (ii) informasi mengenai adanya penyetoran dalam bentuk uang sehubungan dengan kebutuhan untuk memperoleh pengesahan Menkumham atas modal disetor sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Keuangan; dan (iii) Surat Pernyataan PT. Citra Putra Thamrin tertanggal 18 Oktober 2018, penyetoran modal yang dilakukan oleh Perseroan dan Tuan Raja Sapta Oktohari sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Entitas Anak telah dilakukan dan disetorkan dalam bentuk uang.

179

33

4. Bahwa masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Entitas Anak diangkat pada saat pendirian Entitas Anak, dan pengangkatan tersebut diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Entitas Anak.

5. Kegiatan usaha yang dijalankan Entitas Anak, yaitu akomodasi telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Entitas Anak yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra Putra Thamrin No. 20 tanggal 14 November 2018 yang dibuat di hadapan Yusdin Fahim, S.H., notaris dengan Wilayah Kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Timur, (selanjutnya disebut “Akta No. 20 tanggal 14 November 2018”). Perubahan maksud dan tujuan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 20 tanggal 14 November 2018 tersebut telah diterima oleh seluruh pemegang saham.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, Entitas Anak sudah menjalankan usahanya secara komersial.

6. Struktur Modal dan Komposisi Pemegang Saham Entitas Anak

Struktur Modal dan Komposisi Pemegang Saham Entitas Anak adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian, yaitu sebagai berikut:

Bahwa mengenai susunan pemegang saham Entitas Anak termasuk dengan susunan pemegang saham telah diperoleh sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

No. Pemegang Saham


Saham

Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)

%

1. PT. Citra Putra Realty

10.800

10.800.000.000

90

2. Tuan Raja Sapta Oktohari

1.200

1.200.000.000

10

Jumlah Modal Disetor 12.000

12.000.000.000

100

Jumlah Saham dalam portepel

– – –

180

34

7. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham Khusus Entitas Anak

Entitas Anak sudah memiliki Daftar Pemegang Saham Entitas Anak, namun tidak memiliki Daftar Khusus Pemegang Saham Entitas Anak, karena tidak diperlukan adanya Daftar Khusus Pemegang Saham Entitas Anak, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Direksi Entitas Anak tanggal 18 Oktober 2018.

8. Entitas Anak memiliki notulen rapat yang membuktikan telah dilakukan Rapat Direksi dan Komisaris dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

9. Entitas Anak telah melakukan rapat RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

10. Sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Tuan Erwan Dwiyansyah

Dewan Komisaris

Komisaris : Tuan Raja Sapta Oktohari

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian telah memenuhi seluruh persyaratan dalam ketentuan yang berlaku.

11. Perizinan Entitas Anak

Bahwa Perseroan telah memiliki izin-izin baik terkait kegiatan usaha maupun terkait ketenagakerjaan, yang sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini masih berlaku, antara lain sebagai berikut:

a. Izin Terkait Kegiatan Usaha

Perseroan telah memiliki izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti: (i) Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut “NPWP”); (ii) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (selanjutnya disebut “SKDP”); (iii) Tanda Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut “TDP”); dan (iv) Surat Izin Usaha Perdagangan (“selanjutnya disebut “SIUP”).

181

35

b. Izin Terkait Operasional Perusahaan

Perseroan memiliki izin-izin material yang diperlukan untuk operasional Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: (i) Surat Keterangan Terdaftar

No. S-34KT/WPJ.06/KP.0803/2015, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

(ii) Kartu Nomor Objek Pajak Daerah No. 202.12.04.06.0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Daerah Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat;

(iii) Izin Mendirikan Bangunan No. 10120/IMB/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 21 September 2011;

(iv) Izin Komersial/Operasional (Izin Pembuangan Air Limbah), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tertanggal 6 November 2018;

(v) Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL&UPL) 2011, yang dikeluarkan oleh Ka. KLH Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku Ketua Tim Penilai UKL-UPL Jakarta Pusat, tertanggal 16 September 2011;

(vi) Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan Pesawat Elevator, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No. Reg.: 3116/ELV/XI/2018, tertanggal 7 November 2018.

(vii) Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Jenis Peralatan Pesawat Elevator, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, No. Reg.: 3117/ELV/XI/2018, tertanggal 7 November 2018;

(viii) Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Jenis Peralatan Instalasi Listrik di Tempat Kerja yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No. Reg.: 605/IL/Berkala/XI/2018, tertanggal 7 November 2018.

(ix) Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala Jenis Peralatan Instalasi Proteksi Kebakaran Hydrant yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No. Reg.: 330/IPK/Berkala/XI/2018, tertanggal 7 November 2018;

182

36

(x) Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala Jenis Peralatan Instalasi Proteksi Alarm Kebakaran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No. Reg.: 329/IPAK/Berkala/XI/2018, tertanggal 7 9November 2018;

(xi) Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Berkala Jenis Peralatan Instalasi Penyalur Petir, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No. Reg.: 546/IPP/Berkala/XI/2018, tertanggal 7 November 2018;

(xii) Evaluasi Hasil Pemeriksaan Berkala Jenis Peralatan Pesawat Tenaga dan Produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No. Reg.: 1031/PTP/Berkala/XI/2018, tertanggal 7 November 2018;

(xiii) Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tertanggal 6 November 2018;

(xiv) Sertifikat Laik Sehat Hotel, Restoran dan Rumah Makan Nomor: 54/B.57b/31.71.06/-1.779.3/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng, tertanggal 1 November 2018;

(xv) Sertifikat Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi Nomor: 044/SERT-HTL/LSU-GBN/VI/2018, Golongan Hotel Bintang Dua, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Graha Bina Nayaka, tertanggal 25 Juni 2021;

(xvi) Surat Keterangan Nomor : 125/27.1BU/31.71.06.1001/-071.562/e/2018 Tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Citra Putra Thamrin (HOTEL CLAY);

(xvii) Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 0297/8.1/31.71.01.1002/-1.785.51/2018 Tentang Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 22 November 2018.

Selain dari pada hal-hal tersebut diatas, Perizinan terkait dengan: Sertifikat Bukti Kepemilikan Gedung:

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dijelaskan sebagai berikut:

183

37

(1) Setiap orang yang memiliki sebagaian atau seluruhnya bangunan gedung

harus dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan gedung;

(2) Surat bukti kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah;

(3) Surat bukti kepemilikan bangunan gedung wajib dimiliki pemilik bangunan gedung.

Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. Citra Putra Thamrin tertanggal 11 Desember 2018, Pengurusan Sertifikat/Surat Bukti Kepemilikan Gedung di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta belum disediakan oleh instansi yang berwenang, sehingga PT. Citra Putra Thamrin belum dapat mengurus Sertifikat/Surat Bukti Kepemilikan Gedung sebagaimana dimaksud. PT. Citra Putra Thamrin akan segera melakukan pengurusan Sertifikat/Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung pada saat Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah membentuk instansi yang berwenang menerbitkan Sertifikat/Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung tersebut.

Dalam hal Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah membentuk instansi yang berwenang menerbitkan Sertifikat/Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung , namun PT. Citra Putra Thamrin tidak memiliki (tidak melakukan pengurusan) PT. Citra Putra Thamrin tidak memiliki Sertifikat Bukti Kepemilikan Gedung, maka sesuai Pasal 282 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, maka PT. Citra Putra Thamrin dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

(1) Setiap pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, pengelolaan bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

184

38

a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan

pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan

gedung; e. Pembekuan IMB; f. Pencabutan IMB; g. pembekuan SLF; h. pencabutan SLF; i. pembekuan IPTB; j. penurunan golongan IPTB; k. pencabutan IPTB; l. pencabutan persetujuan rencana teknis bongkar; m. pembekuan persetujuan rencana teknis bongkar; n. pengenaan denda; atau o. perintah pembongkaran bangunan gedung.

12. Aset Entitas Anak

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3, Entitas Anak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan berupa Hotel Clay Jakarta. Bahwa dalam hal aset material milik Entitas Anak yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit, maka apabila aset tersebut dieksekusi akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Entitas Anak.

13. Asuransi

Bahwa sampai dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini dikeluarkan, Hotel Clay sebagai unit usaha milik Entitas Anak telah dilakukan penutupan asuransi pada PT. Asuransi Sinar Mas, antara lain dimuat dalam: a. Polis No. 11.800.0000.59288 yang berlaku sejak 26 September

2018 sampai dengan 26 September 2019 (Pukul 12.00); b. Polis No. 11.800.0000.59278 yang berlaku sejak 26 September

2018 sampai dengan 26 September 2019 (Pukul 12.00);

Bahwa jumlah pertanggungan asuransi atas aset material milik Entitas Anak tersebut telah memadai untuk menutup risiko yang dipertanggungkan.

14. Ketenagakerjaan

185

39

Bahwa Entitas Anak telah melakukan pelaporan terkait ketenagakerjaan secara online sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Bentuk Laporan Sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan No. Pendaftaran 10310.68110.20181016.1-019 tertanggal 13 Juli 2018 (selanjutnya disebut “Bukti Lapor Tenaga Kerja”). Dalam Bukti Lapor Tenaga Kerja tersebut, tertulis bahwa Entitas Anak memiliki 27 (dua puluh tujuh) orang tenaga kerja, namun tidak diketahui status tenaga kerja yang bersangkutan apakah merupakan tenaga kerja tetap atau tidak tetap. Selain itu, tingkat upah yang diberikan Entitas Anak kepada 27 (dua puluh tujuh) orang tenaga kerja tersebut diketahui bahwa tingkat upah terendah adalah sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan upah tertinggi yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah). Sehingga, apabila merujuk pada dokumen daftar gaji Entitas Anak tahun 2018 tersebut, maka Entitas Anak telah memenuhi ketentuan upah minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 182 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018 (“PerGub DKI Jakarta No. 182/2017”).

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini dikeluarkan, Entitas Anak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan keanggotaan berupa Sertipikat Kepesertaan No. 1500000024926 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 15 April 2014 dan Entitas Anak juga telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dbuktikan dengan Sertifikat Keikutsertaan Dalam Program Jaminan Kesehatan–BPJS Kesehatan tertanggal 20 November 2017. Terkait dengan keikutsertaan karyawan Entitas Anak dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, kami telah menerima dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa Entitas Anak telah mendaftarkan sebagian tenaga kerja Entitas Anak dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk sebagian karyawan lainnya, maka berdasarkan surat pernyataan karyawan dijelaskan bahwa tidak ikutsertanya karyawan tersebut dalam program BPJS Kesehatan adalah karena keinginan dari karyawan sendiri.

186

40

Adapun sanksi bagi Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap pada BPJS baik pada BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 15 Jo. Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutanya disebut “UU No.24/2011”) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 9 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (selanjutnya disebut “PP No. 86/2013”), adalah:

Pasal 17 UU No. 24/2011 Jo Pasal 5 PP No.86/2013: “(1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.”

Pasal 9 ayat (1) PP No.86/2013: “(1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi: a. perizinan terkait usaha; b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing; d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).”

Bahwa lebih lanjut, sampai dengan pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini dikeluarkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Perseroan dan Entitas Anak, Peraturan Perusahaan milik Entitas Anak masih dalam proses di Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta.

Bahwa kewajiban bagi pengusaha untuk memiliki Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama diatur dalam Pasal 108 UU No. 13/2003 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib membuat

187

41

peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.”

Adapun sanksi yang dapat dikenakan dalam hal pengusaha tidak membuat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) UU No. 13/2003, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

15. Perjanjian Entitas Anak

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini, Entitas Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang selengkapnya telah diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3.

Perjanjian-perjanjian tersebut hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini masih berlaku dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum – Revisi 3 serta dipertegas dalam Surat Pernyataan Entitas Anak tanggal 18 Oktober 2018, (i) Entitas Anak tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (default) atas perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha Entitas Anak dan (ii) Entitas Anak secara material tetap dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut. Bahwa benar Entitas Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian vendor dengan (i) PT. Falini Sarana Perkasa yaitu Perjanjian Kerjasama Pengadaan Shower Gel Dan Shampoo No. 002/FSP/XI/2016 tertanggal 1 November 2016; (ii) PT. Calmic Indonesia yaitu Perjanjian Ref. No. WH-0008-97 tertanggal 16 Juni 2017 termasuk perubahannya; (iii) PT. Langgeng Makmur Kencana yaitu Perjanjian Rental No. 022/RENTAL/LMK/VI/2018 tertanggal 7 Juni 2018; (iv) PT. Samhana Indah yaitu Surat Perjanjian/Kontrak Kegiatan Pengangkutan Sampah No. 020/SPPS/III/2018 tertanggal 5 Maret

188

42

2018; dan (v) Kesepakatan Bersama Nomor: [001/07/2018] tertanggal 31 Juli 2018 antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Entitas Anak. Bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian-perjanjian material Entitas Anak yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana.

16. Berdasarkan pemeriksaan mandiri yang dilakukan ABNP terhadap Entitas Anak melalui wawancara yang dilakukan terhadap Entitas Anak serta dokumen surat pernyataan dari Entitas Anak tertanggal 18 Oktober 2018 dan surat pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak, maka Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak yang masing-masing tertanggal 18 Oktober 2018: (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh masing-masing Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Entitas Anak; dan (iv) tidak terdapat perkara/somasi/klaim yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini kami sampaikan secara jujur dan obyektif berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan dengan sewajarnya yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan peribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan Entitas Anak, dan karenanya kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum – Revisi 3 ini. Hormat kami, Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M.

189

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

190

PT CITRA PUTRA REALTY DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan KonsolidasianUntuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir

31 Juli 2018 dan 2017 (Tidak Diaudit)Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015Dan

Laporan Auditor Independen

191

192

193

194

PT CITRA PUTRA REALTY DAN ENTITAS ANAKLaporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tanggal 31 Juli 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1

Catatan 31 Juli 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2015ASETASET LANCAR

Kas dan bank 2f,4 23.692.396.307 19.536.039.249 14.772.240.301 12.651.329.492Piutang usaha 2g,5 8.305.910.303 4.972.541.415 6.883.438.439 7.236.645.025Piutang lain-lain 2g,6 311.060.558 415.196.228 219.438.497 148.043.545Persediaan 2h,7 468.591.298 796.821.235 514.880.359 707.958.328Uang muka 8 191.975.602 275.833.232 518.255.475 491.090.075Biaya dibayar dimuka 2i,9 1.252.644.723 2.308.120.038 1.226.117.668 905.892.543

Jumlah 34.222.578.791 28.304.551.397 24.134.370.738 22.140.959.008

ASET TIDAK LANCARAset tetap 2k,10 542.050.955.813 565.009.324.329 606.373.799.508 508.286.352.027Aset tidak berwujud 11 1.041.649.559 1.313.432.014 1.777.249.846 2.241.067.463Aset lain - lain 12 754.979.999 750.129.999 736.129.999 736.129.999Investasi pada entitas asosiasi 2j,13 20.000.000.000 23.400.000.000 23.400.000.000 23.400.000.000Aset pajak tangguhan 2q,29a 22.249.709.066 17.832.983.947 10.407.597.172 1.506.533.422

Jumlah 586.097.294.437 608.305.870.289 642.694.776.525 536.170.082.912JUMLAH ASET 620.319.873.228 636.610.421.686 666.829.147.263 558.311.041.920

Lihat catatan atas laporan keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

195

PT CITRA PUTRA REALTY DAN ENTITAS ANAKLaporan Posisi Keuangan Konsolidasian-lanjutan

Tanggal 31 Juli 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2

Catatan 31 Juli 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2015

LIABILITAS DAN EKUITASLIABILITASLiabilitas Jangka PendekUtang usaha 2o,14 4.065.434.850 6.096.738.526 6.346.626.028 3.989.549.901Utang lain-lain jatuh tempo kurang

dari setahun 15 436.086.508 3.641.981.560 3.503.830.308 3.712.514.654Biaya yang masih harus dibayar 16 11.866.920.558 10.139.277.865 5.002.856.581 7.394.278.602Utang pajak 2q,19 3.282.934.871 1.918.387.721 1.831.424.358 2.281.956.011Pendapatan diterima dimuka 2m,18 9.932.573.203 3.926.316.380 3.418.392.421 3.322.608.961Utang bunga jatuh tempo kurang

dari setahun 17 3.957.500.000 44.716.587.879 29.152.670.208 18.126.819.813Utang jangka panjang jatuh tempo

kurang dari satu tahunBank 21 7.492.165.481 18.377.414.413 28.525.742.379 224.913.442.813

Jumlah 41.033.615.471 88.816.704.343 77.781.542.283 263.741.170.755

Liabilitas Jangka PanjangUtang lain-lain setelah dikurangi jatuh tempo

dalam satu tahun 15 1.924.838.412 - - -Utang bunga setelah dikurangi jatuh tempo

dalam satu tahun 17 35.696.587.879 - - -Utang jangka panjang setelah dikurangi

jatuh tempo dalam satu tahunBank 21 337.799.335.616 330.509.335.616 354.176.750.029 173.133.037.498

Utang pihak berelasi 20 63.941.216.533 215.035.996.440 208.828.525.262 203.254.571.081Liabilitas imbalan kerja 2p,30 7.708.964.249 7.721.999.734 6.278.974.870 4.893.705.802Cadangan pemeliharaan perlengkapan,

perabotan dan peralatan 2l,23 9.848.064.745 10.880.085.942 8.697.817.954 6.285.884.449Jumlah 456.919.007.434 564.147.417.732 577.982.068.115 387.567.198.830

Jumlah Liabilitas 497.952.622.905 652.964.122.075 655.763.610.398 651.308.369.585

EKUITAS

Modal saham-terdiri dari 820.000 saham

untuk 2018 dan 50.000 saham untuk2017, 2016 dan 2015 nilai nominal

24 205.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000Tambahan modal disetor 2u,25 133.988.750.000 133.988.750.000 133.988.750.000 -Komponen ekuitas lain 1.400.977.158 665.507.842 502.745.272 285.244.473Defisit (218.804.303.609) (202.938.801.474) (175.450.691.207) (145.403.584.810)

Ekuitas yang dapat diatribusikankepada pemilik entitas induk 121.585.423.549 (18.284.543.632) 9.040.804.065 (95.118.340.337)

Kepentingan non-pengendali 22 781.826.774 1.930.843.243 2.024.732.800 2.121.012.672Jumlah Ekuitas 122.367.250.323 (16.353.700.389) 11.065.536.865 (92.997.327.665)

620.319.873.228 636.610.421.686 666.829.147.263 558.311.041.920JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

Rp.1.000.000 per saham, modal disetor 205.000saham tahun 2018 dan 50.000 saham tahun2017,2016 dan 2015


196

PT CITRA PUTRA REALTY DAN ENTITAS ANAKLaporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2018 dan 2017 (Tidak Diaudit) SertaUntuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3

31 Juli 2018 31 Juli 2017 31 Desember 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2015

Pendapatan 2r,26 104.866.402.011 97.699.913.438 170.630.269.813 185.065.052.017 186.625.189.230

Beban pokok pendapatan 2r,27 (60.203.764.398) (58.571.636.533) (101.717.290.856) (102.757.437.346) (110.272.686.827)

Laba kotor 44.662.637.613 39.128.276.905 68.912.978.956 82.307.614.671 76.352.502.402

Beban usaha 2r,28 (47.791.406.440) (42.209.153.524) (75.374.024.529) (81.435.915.270) (76.313.500.355)

Laba (rugi) usaha (3.128.768.826) (3.080.876.619) (6.461.045.572) 871.699.401 39.002.048

Pendapatan (beban) lain-lainPendapatan jasa giro dan bunga 15.456.122 27.538.277 63.191.138 65.833.881 25.924.337Pendapatan jasa manajemen 2.427.500.000 2.660.000.000 4.322.500.000 - -Rugi selisih kurs (94.591.491) (86.397.558) (59.566.068) (87.159.544) 18.644.665Beban bunga pinjaman (19.734.468.326) (18.496.386.292) (32.933.660.858) (39.836.679.399) (42.274.338.459)Beban administrasi Bank (172.220.962) (86.795.411) (135.323.661) (104.160.192) (172.237.510)Lain-lain 60.693.323 (5.426.418) 142.264.232 (26.484.433) (15.342.200)

Jumlah (17.497.631.334) (15.987.467.402) (28.600.595.217) (39.988.649.687) (42.417.349.167)

Rugi sebelum pajak penghasilan (20.626.400.160) (19.068.344.021) (35.061.640.790) (39.116.950.286) (42.378.347.120)

Pajak penghasilan 2q,29Pajak tangguhan 4.661.881.556 4.366.565.223 7.479.640.965 8.973.564.016 696.250.985

Rugi setelah pajak penghasilan (15.964.518.604) (14.701.778.798) (27.581.999.824) (30.143.386.270) (41.682.096.134)

Penghasilan komprehensif lainKeuntungan (kerugian) aktuarial 980.625.754 198.612.202 217.016.760 290.001.066 380.325.963Pajak terkait (245.156.439) (49.653.050) (54.254.190) (72.500.267) (95.081.491)

Jumlah 735.469.316 148.959.151 162.762.570 217.500.800 285.244.473

Rugi komprehensif lain (15.229.049.288) (14.552.819.647) (27.419.237.254) (29.925.885.470) (41.396.851.662)

Rugi bersih yang dapat di atribusikankepada :

Pemilik entitas induk (15.865.502.135) (14.638.865.776) (27.488.110.267) (30.047.106.397) (41.553.108.807)Kepentingan non-pengendali (99.016.469) (62.913.022) (93.889.557) (96.279.872) (128.987.328)

Jumlah (15.964.518.604) (14.701.778.798) (27.581.999.824) (30.143.386.270) (41.682.096.134)

Rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat di atribusikan kepada :

Pemilik entitas induk (15.141.142.457) (14.492.607.341) (27.320.717.898) (29.817.857.431) (41.267.864.334)Kepentingan non-pengendali (87.906.832) (60.212.306) (98.519.356) (108.028.039) (128.987.328)

Jumlah (15.229.049.288) (14.552.819.647) (27.419.237.254) (29.925.885.470) (41.396.851.662)

Rugi per saham dasar 2s,32 (118.754,06) (289.852,15) (546.414,36) (596.357,15) (1.179.081,84)

Periode tujuh bulan yang berakhir Periode satu tahun yang berakhirCatatan


197

PT

CIT

RA

PU

TRA

REA

LTY

DA

N E

NTI

TAS

AN

AK

Lapo

ran

Peru

baha

n Ek

uita

sKo

nsol

idas

ian

Unt

ukPe

riode

Tuju

hBu

lan

Yang

Bera

khir

Pada

Tang

gal3

1Ju

li20

18da

n20

17 (

Tida

kD

iaud

it) S

erta

Unt

ukTa

hun-

Tahu

nYa

ngBe

rakh

irPa

daTa

ngga

l31

Des

embe

r20

17, 2

016

dan

2015

(dis

ajik

an d

alam

Rup

iah,

kec

uali

diny

atak

an la

in)

4

Sald

o ak

hir 1

Jan

uari

2015

5.00

0.00

0.00

0-

-(1

03.8

50.4

76.0

03)

(98.

850.

476.

003)

1.05

0.00

0.00

0(9

7.80

0.47

6.00

3)

Kepe

ntin

gan

non

peng

enda

li-

--

--

1.20

0.00

0.00

01.

200.

000.

000

Tam

baha

n m

odal

dise

tor

2445

.000

.000

.000

--

-45

.000

.000

.000

-45

.000

.000

.000

Peng

hasil

an k

ompr

ehen

sif la

in30

--

285.

244.

473

-28

5.24

4.47

3-

285.

244.

473

Rugi

tahu

n be

rjala

n-

--

(41.

553.

108.

807)

(41.

553.

108.

807)

(128

.987

.328

)(4

1.68

2.09

6.13

5)

Sald

o ak

hir 3

1 De

sem

ber 2

015

50.0

00.0

00.0

00-

285.

244.

473

(145

.403

.584

.810

)(9

5.11

8.34

0.33

7)2.

121.

012.

672

(92.

997.

327.

665)

Peng

hasil

an k

ompr

ehen

sif la

in30

--

217.

500.

799

-21

7.50

0.79

9-

217.

500.

799

Aset

pen

gam

puna

n pa

jak

25-

133.

988.

750.

000

--

133.

988.

750.

000

-13

3.98

8.75

0.00

0

Rugi

tahu

n be

rjala

n-

--

(30.

047.

106.

397)

(30.

047.

106.

397)

(96.

279.

872)

(30.

143.

386.

269)

Sald

o ak

hir 3

1 De

sem

ber 2

016

50.0

00.0

00.0

0013

3.98

8.75

0.00

050

2.74

5.27

2(1

75.4

50.6

91.2

07)

9.04

0.80

4.06

52.

024.

732.

800

11.0

65.5

36.8

65

Peng

hasil

an k

ompr

ehen

sif la

in30

--

162.

762.

570

-16

2.76

2.57

0-

162.

762.

570

Rugi

tahu

n be

rjala

n-

--

(27.

488.

110.

267)

(27.

488.

110.

267)

(93.

889.

557)

(27.

581.

999.

824)

Sald

o ak

hir 3

1 De

sem

ber 2

017

50.0

00.0

00.0

0013

3.98

8.75

0.00

066

5.50

7.84

2(2

02.9

38.8

01.4

74)

(18.

284.

543.

632)

1.93

0.84

3.24

3(1

6.35

3.70

0.38

9)

Peng

aruh

pel

epas

an a

nak

peru

saha

an-

--

--

(1.0

50.0

00.0

00)

(1.0

50.0

00.0

00)

Tam

baha

n m

odal

dise

tor

2415

5.00

0.00

0.00

0-

--

155.

000.

000.

000

-15

5.00

0.00

0.00

0

Peng

hasil

an k

ompr

ehen

sif la

in30

--

735.

469.

316

-73

5.46

9.31

6-

735.

469.

316

Rugi

tahu

n be

rjala

n-

--

(15.

865.

502.

135)

(15.

865.

502.

135)

(99.

016.

469)

(15.

964.

518.

604)

Sald

o ak

hir 3

1 Ju

li 20

1820

5.00

0.00

0.00

013

3.98

8.75

0.00

01.

400.

977.

158

(218

.804

.303

.609

)12

1.58

5.42

3.54

978

1.82

6.77

412

2.36

7.25

0.32

3

Cata

tan

Ekui

tas

yang

dap

atdi

atrib

usik

an k

e en

titas

indu

k

Kepe

ntin

gan

non-

peng

enda

liJu

mla

h ek

uita

sM

odal

Sah

amTa

mba

han

mod

aldi

seto

r lai

nnya

Kom

pone

n ek

uita

sla

inDe

fisit

Liha

t ca

tata

n at

as la

pora

n ke

uang

an K

onso

lidas

ian

yang

mer

upak

an b

agia

n ya

ng t

idak

ter

pisa

hkan

dar

i lap

oran

keu

anga

n.

198

PT C

ITRA

PU

TRA

REA

LTY D

AN

ENTITA

S AN

AK

Laporan Perubahan EkuitasKonsolidasian

-lanjutan

Untuk

PeriodeTujuh

BulanYang

BerakhirPada

Tanggal31Juli2017

(tidak diaudit)Serta

Untuk

TahunYang

BerakhirPada

Tanggal31 Desem

ber2016

(disajikan dalamR

upiah, kecuali dinyatakan lain)

5

Saldo per 31 Desember 2016

50.000.000.000133.988.750.000

502.745.272(175.450.691.207)

9.040.804.0652.024.732.800

11.065.536.865

Penghasilan komprehensif lain

30-

-94.944.833

-94.944.833

-94.944.833

Rugi tahun berjalan-

--

(14.638.865.776)(14.638.865.776)

(62.913.022)(14.701.778.798)

Saldo 31 Juli 201750.000.000.000

133.988.750.000597.690.105

(190.089.556.983)(5.503.116.878)

1.961.819.778(3.541.297.100)

CatatanEkuitas yang dapat

diatribusikan ke entitasinduk

Kepentingan non-pengendali

Jumlah ekuitas

Modal Saham

Tambahan m

odaldisetor lainnya

Komponen ekuitas

lainDefisit

199

PT CITRA PUTRA REALTY DAN ENTITAS ANAKLaporan Arus Kas Konsolidasian

Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal31 Juli 2018 dan 2017 (Tidak Diaudit) Serta

Untuk Tahun-Tahun Yang BerakhirPada Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015


6

Catatan 31 Juli 2018 31 Juli 2017 31 Desember 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari pelanggan 15,18,26 107.539.289.946 99.001.097.339 173.049.090.795 185.514.042.064 191.747.969.762Pembayaran kas kepada pemasok 7,14,27 (19.551.443.403) (19.247.424.496) (34.002.584.735) (32.600.557.629) (34.479.890.106)Pembayaran untuk beban usaha 28 (28.423.219.402) (20.906.120.528) (39.450.985.934) (47.679.895.256) (51.058.942.685)Pembayaran kepada karyawan 27,28 (32.560.237.011) (32.234.666.764) (51.508.076.586) (58.223.432.898) (60.303.098.306)Pembayaran bunga (24.796.968.326) (9.417.434.317) (17.369.743.187) (28.463.706.031) (24.147.518.646)Penerimaan lainnya 2.587.555.505 2.815.137.231 4.626.877.691 930.311.995 364.363.328Pembayaran lainnya (392.107.247) (282.954.639) (409.465.377) (333.027.700) (211.883.494)

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi 4.402.870.062 19.727.633.826 34.935.112.667 19.143.734.546 21.910.999.853

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPerolehan aset tetap 10 (551.634.167) (1.626.000.361) (2.549.042.518) (7.252.790.015) (24.955.446.505)Perolehan aset lain-lain (4.850.000) - (14.000.000) - -

Kas Bersih yang Digunakanuntuk Aktivitas Investasi (556.484.167) (1.626.000.361) (2.563.042.518) (7.252.790.015) (24.955.446.505)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran utang bank 21 (3.595.248.932) (17.163.256.450) (33.815.742.379) (15.343.987.903) (6.289.228.080)Penerimaan utang pihak berelasi 20 3.905.220.094 4.034.856.266 6.207.471.176 5.573.954.181 18.857.240.607

Kas Bersih Yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan 309.971.162 (13.128.400.184) (27.608.271.203) (9.770.033.722) 12.568.012.527

Kenaikan Bersih Kas Dan Bank 4.156.357.057 4.973.233.281 4.763.798.946 2.120.910.809 9.523.565.874

Kas dan bank awal tahun 19.536.039.249 14.772.240.301 14.772.240.301 12.651.329.492 3.127.763.618

Kas dan bank akhir tahun 23.692.396.307 19.745.473.583 19.536.039.249 14.772.240.301 12.651.329.492


200

PT CITRA PUTRA REALTY DAN ENTITAS ANAKCatatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian




7

1. Umum

a. Pendirian dan informasi umum

PT Citra Putra Realty selanjutnya disebut “Perusahaan” didirikan berdasarkan Akta pendirian yangdinyatakan dalam Akta nomor 9 tanggal 16 Desember 2009 dari Herlina Pakpahan, S.H., notaris yangberkedudukan di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan sesuai dengan suratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. C-1868.HT.03.01 TH 2002tanggal 26 November 2002. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir denganAkta No. 3 tanggal 29 Juni 2018 oleh Herlina Pakpahan, S.H., notaris yang berkedudukan di Jakartamengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan. Akta notaris ataspeningkatan modal tersebut tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum danHak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No AHU-0015288.AH.01.02.Tahun2018 tanggal 28 Juli 2018.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan saat ini terutama bergerak dalambidang jasa perhotelan.

Perusahaan saat ini memiliki The Stones Hotel yang merupakan hotel kelas internasional dengan 380kamar termasuk 22 suite yang berlokasi di Jl. Raya Pantai Kuta, Banjar Legian Kelod, Legian, Bali danHotel Clay dengan jumlah kamar 81 yang berlokasi di Jl. Blora Menteng Jakarta.

Hotel The Stones mulai beroperasi secara komersil pada 15 Oktober 2012 dan Hotel Clay mulaiberoperasi secara komersil sejak tahun 2015.

Perusahaan berlokasi di Jakarta dengan alamat Gedung The City Tower Lt. 19, Jl. MH Thamrin No.81, Menteng, Jakarta Pusat.

Perseroan saat ini dikendalikan oleh PT Citra Putra Mandiri, selaku pemegang saham dariPerseroan. Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

b. Dewan komisaris, direksi dan karyawan.

Susunan dewan komisaris dan direksi pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015adalah sebagai berikut:

Dewan komisaris

Komisaris utama : George ToisuttaKomisaris : Hariadi Saptadji

Dewan direksi

Direktur utama : Yudha BhaktiDirektur : Erwan Dwiyansyah

Jumlah karyawan Perusahaan dan Entitas Anak (“Grup”) pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah 292 orang, 292 orang, 337 orang dan 332 orang (tidakdiaudit).

201

PT CITRA PUTRA REALTY DAN ENTITAS ANAKCatatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian-lanjutan




8

c. Entitas Anak

Perusahaan mempunyai Entitas Anak yang bergerak dalam bidang perhotelan dan perdagangan.Adapun nama Entitas Anak, lokasi usaha, persentase kepemilikan saham dan jumlah aset per tanggal31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

31 Juli 31 Desember 31 Juli2018 2015-2017 2018 2017 2016 2015

PT Citra PutraThamrin

2015 Jakarta Perhotelan 90,00 90,00 32.115 32.115 33.371 34.860

PT Citra MandiriManajemen *)

Belumoperasi

Jakarta Manajemenhotel

- 90,00 - 10.000 10.000 10.000

PT Alam MakmurBuana **)

Belumoperasi

Jakarta Perdagangan - 90,00 - 500 500 500

Total Aset(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

31 DesemberNama Mulaioperasi

Tempatkedudukan

Jenis usaha

kepemilikan(%)

* Sesuai dengan Akta No. 13 tanggal 29 Maret 2018 oleh notaris Herliana Pakpahan, S.H, parapemegang saham setuju dan memutuskan untuk menjual Rp 9.000.000.000 atau 90%kepemilikan saham di PT Citra Mandiri Manajemen ke PT Citra Putra Mandiri dan Putri Selarassehingga investasi saham di entitas anak Perusahaan PT Citra Mandiri Manajemen menjadinol. Pertimbangan penjualan tersebut disebabkan belum adanya kegiatan operasional sehinggatidak ada kontribusi terhadap Perusahaan. Akta penjualan saham tersebut telah mendapatpengesahan dari Kementerian dan Hukum Hak Azasi Manusia Republik Indonesia denganSurat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0163544 tanggal 25 April 2018.

Jumlah aset pada saat penjualan 10.000.000.000Jumlah liabilitas pada saat penjualan -Nilai buku aset dan (liabilitas) bersih 10.000.000.000

Bagian aset bersih yang dijual 90% 9.000.000.000Harga jual 9.000.000.000Selisih harga penjualan dengan jumlah

tercatat yang timbul dari transaksi kombinasibisnis entitas sepengendali -

** Sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2018 oleh notaris Herliana Pakpahan, S.H, parapemegang saham setuju dan memutuskan untuk menjual Rp 450.000.000 atau 90%kepemilikan saham di PT Alam Makmur Buana ke PT Citra Putra Mandiri dan Raja Sapta Erviansehingga investasi saham di entitas anak Perusahaan PT Alam Makmur Buana menjadi nol.Pertimbangan penjualan tersebut disebabkan belum adanya kegiatan operasional sehingga tidak adakontribusi terhadap Perusahaan. Akta penjualan saham tersebut telah mendapat pengesahan dariKementerian dan Hukum Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0163487 tanggal 25 April 2018.

Jumlah aset pada saat penjualan 500.000.000Jumlah liabilitas pada saat penjualan -Nilai buku aset dan (liabilitas) bersih 500.000.000

Bagian aset bersih yang dijual 90% 450.000.000Harga jual 450.000.000Selisih harga penjualan dengan jumlah

tercatat yang timbul dari transaksi kombinasibisnis entitas sepengendali -

202





9

PT Citra Putra Thamrin

PT Citra Putra Thamrin (CPT) didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2014 dari HerlinaPakpahan, S.H., notaris berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU23429.40.10.2014 tanggal 5 September2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perusahaan PT Citra Putra Thamrin.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar CPT kegiatan utama saat ini adalah bidang jasa perhotelandan masih berdasarkan anggaran dasar tersebut CPT juga dapat berusaha dalam bidang konstruksi,perdagangan, real estate, jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usahalainnya. Perusahaan telah memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2015.

CPT berkedudukan dan berdomisili di Gedung The City Tower Lt. 18 Jl. MH. Thamrin No. 81Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

PT Citra Mandiri Manajemen

PT Citra Mandiri Manajemen (CMM) didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 29 Nopember 2011dari Herlina Pakpahan, S.H., notaris berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatpengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01432.AH.01.01.Tahun.2012tanggal 10 Januari 2011 tentang pengesahan Akta pendirian Perusahaan. Akta tersebut telahmengalami perubahan, yang terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 7 Januari 2014 dari HerlinaPakpahan, S.H., notaris yang berkedudukan di Jakarta, mengenai perubahan susunan anggotaDireksi dan Komisaris perseroan. Akta tersebut telah mendapat keputusan dari Menteri Hukum danHak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-AH.01.10-05816 tanggal 20 Februari 2014.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan CMM adalah berusaha dalam bidangJasa, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perseroan dapat melaksanakan kegiatan usahasebagai berikut:- Jasa pengelolaan hotel meliputi aspek pemasaran, operasional, dan pemeliharaan hotel, baik

berupa lunak maupun piranti keras;- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan

pajak;- Jasa pelatihan atau training dibidang Sumber Daya Manusia;- Jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, marketing, Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia;- Konsultasi dibidang manajemen Sumber Daya Manusia/jasa konsultasi bidang manajemen untuk

pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Tenaga Kerja dan alih teknologi serta kegiatan usahalainnya yang terkait;

- Jasa pendidikan non formal, kursus, pelatihan dan keterampilan serta pendidikan lainnya, sertamenyediakan sarana dan prasarana pendidikan terkait;

- Melakukan rekruting dan penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan kelapangan kerja industri atauperkantoran;

- Konsultasi dibidang bisnis, manajemen dan administrasi, antara lain meliputi pengelolaanmanajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional,perencanaan, pengawasan evaluasi dan strategi pembangunan bisnis dan investasi, analisa danstudy kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait;

- Konsultasi bidang restoran dan makanan minuman serta kegiatan penunjangnya;- Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan

berikat/pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasanberikat, pengelolaan parkir dan keamanan (satpam) serta bidang terkait.

CMM berkedudukan dan berdomisili di The City Tower Lt. 19 Jl. Thamrin N0. 81 Kelurahan Menteng,Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

203





10

PT Alam Makmur Buana

PT Alam Makmur Buana (“AMB”) didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 5 April 2011 dariHumberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatpengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-18783.AH.01.01 tanggal 14 April2011 tentang pengesahan Akta pendirian Perusahaan. Akta tersebut telah mengalami perubahandengan Akta nomor 03 tanggal 9 Mei 2012 dari Herlina Pakpahan SH., notaris yang berkedudukan diJakarta mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan. Akta tersebut telahmendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :AHU-AH.01.10-19431 tanggal 30 Mei 2012.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan AMB adalah berusaha dalam bidangperdagangan, pembangunan, real estate, perindustrian, percetakan, pertanian, jasa dan angkutan.

AMB berkedudukan dan berdomisili di The City Tower Lt. 19 Jl. Thamrin No. 81 Kelurahan Menteng,Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan penting.

Suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan, yang mempengaruhi penentuanposisi keuangan dan hasil usahanya, dijelaskan di bawah ini.

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar AkuntansiKeuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan StandarAkuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian danPengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung denganmengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalahmata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesiamengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untukmembuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yangkompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi danestimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan3.

Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Perusahaanmemiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melaluikepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yangsaat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Perusahaanmengendalikan entitas lain. Perusahaan juga menilai keberadaan pengendalian ketika Perusahaan

204





11

tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan danoperasional secara de-facto. Pengendalian de-facto dapat timbul ketika jumlah hak suara yangdimiliki Perusahaan, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suarapemegang saham lain memberikan Perusahaan kemampuan untuk mengendalikan kebijakankeuangan dan operasi, serta kebijakan lainnya.

c. Prinsip konsolidasian

Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali

Perusahaan melakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali sebagai transaksi denganpemilik ekuitas Perusahaan. Untuk pembelian dari kepentingan non-pengendali, selisih antaraimbalan yang dibayarkan dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatatpada ekuitas. Keuntungan dan kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat padaekuitas.

Ketika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan yangmasih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatatdiakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yangtersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yangsebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatatseolah-olah Perusahaan telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlahyang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi pada laporan laba rugikomprehensif.

Prinsip konsolidasian

Sesuai dengan PSAK No. 65 mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasi”, definisi Entitas Anak adalahsemua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruhhal berikut ini:i Kekuasaan atas Entitas Anak;ii Ekposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; daniii Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah

imbal hasil Entitas Anak.

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan investee jika fakta dan keadaanmengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Ketikahak suara Entitas atas investee kurang dari mayoritas, Entitas memiliki kekuasaan atas investeeketika hak suara-nya secara sepihak mempunyai kemampuan praktikal dalam mengarahkankegiatan relevan dari investee. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevandalam menilai apakah hak, suara Entitas atas investee cukup untuk memberinya wewenang,termasuk:a. Ukuran kepemilikan hak suara Entitas sehubungan dengan ukuran dan sebaran pemegang suara

lainnya;b. Hak suara potensial yang dimiliki oleh Entitas, pemegang suara lainnya atau pihak lainnya;c. Hak yang timbul dari perjanjian kontrak lainnya; dand. Fakta dan keadaan tambahan yang mengindikasikan bahwa saat ini Entitas memiliki atau tidak

memiliki kemampuan mengarahkan kegiatan yang relevan pada, saat keputusan harus diambil,termasuk pola pemungutan suara pada pertemuan pemegang saham sebelumnya.

205





12

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak danberakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anakdimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnyapengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi,terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilikEntitas Induk dan kepentingan non-pengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingannon-pengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuanganEntitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak.Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Entitas danEntitas Anak terkait dengan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak.

d. Transaksi dan saldo mata uang asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkunganekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selamaperiode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinyatransaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikanuntuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yangtimbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut:31 Juli 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2015

Dolar Amerika Serikat (USD) 14.413 13.548 13.436 13.795

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

(i) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (a)mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, denganPerusahaan; (b) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikanatas Perusahaan; atau (c) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;

(ii) Suatu pihak adalah perusahaan asosiasi Perusahaan;(iii) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana Perusahaan sebagai venturer;(iv) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan;(v) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (i) atau (iv);(vi) Suatu pihak adalah Perusahaan yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi

signifikan oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa perusahaan, langsungmaupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (iv) atau (v); atau

(vii) Suatu pihak adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan.

Syarat dan kondisi dengan pihak berelasi kecuali transaksi piutang lain-lain dengan karyawan, memilikisyarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalamtransaksi yang wajar dan untuk utang pihak berelasi terdapat perlakuan yang tidak sama denganpihak ketiga yaitu utang yang dikenakan bunga.

206





13

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatanatas laporan keuangan.

f. Kas dan bank

Untuk tujuan penyajian arus kas terdiri dari kas dan bank yang mana tidak dijaminkan serta tidakdibatasi pencairannya.

g. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penyerahan jasa atau penjualanmakanan dan minuman dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalamwaktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutangdiklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukurpada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampakpendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

h. Persediaan dan penyisihan persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebihrendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalahestimasi harga jual di dalam kegiatan usaha biasa dikurangi beban-beban penjualan variabel.

Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dilakukan denganmengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih persediaan berdasarkan hasil penelaahanterhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

Barang dan perlengkapan hotel terdiri dari makanan, minuman, perlengkapan teknik danperlengkapan hotel. Persediaan tersebut dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biayaperolehan, yang ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata atau nilai realisasi bersih.

i. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat ekonomi masing-masing biaya denganmenggunakan metode garis lurus.

j. Investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama

Entitas Asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukanpengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Ventura Bersama adalahsuatu entitas dimana Grup memiliki pengendalian bersama dengan satu venturer atau lebih. EntitasAsosiasi dan Ventura Bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkatatau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Grup atas EntitasAsosiasi termasuk goodwill yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada Entitas Asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruhsignifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya padapendapatan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadipenurunan nilai pada investasi pada Entitas Asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya

207





14

penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi padaGrup asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada “bagian atas hasil bersih Entitas Asosiasi danVentura Bersama” di laporan laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecualitransaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansiEntitas Asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yangditerapkan oleh Grup.

Pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau Ventura Bersama tergantung atashak dan kewajiban kontraktual yang dimiliki setiap investor, dibanding bentuk legal suatu perikatanbersama. Operasi bersama timbul dimana para investor mempunyai hak atas aset dan kewajiban atasliabilitas dari sebuah pengaturan. Operator mencatat kepemilikannya atas aset, liabilitas, pendapatan,dan beban.

Ventura Bersama timbul dimana para investor memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama.Ventura Bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Konsolidasi proporsional tidakdiijinkan.

Bagian Grup atas laba atau rugi Entitas Asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi danbagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain-lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilankomprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akanditerima dari Entitas Asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Grupatas kerugian Entitas Asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada Entitas Asosiasi,termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grupmemiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama Entitas Asosiasi.

Kerugian yang melebihi nilai tercatat investasi tidak diakui, kecuali bila Grup mempunyai komitmenuntuk memberikan bantuan keuangan atau menjamin kewajiban Entitas Asosiasi.

Laba dan rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan Entitas Asosiasi diakuidalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam Entitas Asosiasi.

Dalam akuntansi metode ekuitas, kepentingan dalam Ventura Bersama diakui pada biaya perolehandan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilankomprehensif lain pasca perolehan. Ketika bagian Grup atas rugi dalam Ventura Bersama-samadengan atau melebihi kepentingannya dalam Ventura Bersama (dimana termasuk kepentingan jangkapanjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam Ventura Bersama),Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukanpembayaran atas nama Ventura Bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan Ventura Bersama dieliminasisebesar kepentingan Grup dalam Ventura Bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasikecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakanakuntansi Ventura Bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakanyang diterapkan oleh Grup.

k. Aset tetap

Grup menggunakan metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Aset tetap, setelah pengakuanawal, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunannilai. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiranmasa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Taksiran masa manfaat ekonomis untukmasing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

208





15

Tahun Persentase

Bangunan 20 5%Perabot dan perlengkapan 4-8 25% - 12,5%Inventaris kantor 8 25%Kendaraan 8 12,5%Perangkat lunak akuntansi 8 12,5%Mesin dan peralatan 4-8 25% - 12,5%

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Umur ekonomis hak guna usaha, hakguna bangunan dan hak pakai, tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti bahwa perpanjangan hakkemungkinan besar tidak dapat diperoleh. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanahdiperoleh pertama kali diakui sebagai bagian biaya perolehan aset tanah, sedangkan biayaperpanjangan atas hak, diakui sebagai aset lain-lain dan amortisasi selama masa manfaat hak yangdiperoleh atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan langsung ke laporan laba rugi dan penghasilankomprehensif lain saat terjadinya biaya-biaya tersebut.

Entitas melakukan evaluasi atas penurunan nilai aset tetap apabila terdapat peristiwa atau keadaanyang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tersebut kemungkinan tidak dapat dipulihkan.Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi jumlah terpulihkan, nilai aset tersebut diturunkanmenjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilaiwajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai perolehan dan akumulasi penyusutanaset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yangterjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yangbersangkutan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di reviu setiap akhir tahun dan pengaruhdari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya-biaya yang terjadi selama masapembangunan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

l. Penyisihan penggantian peralatan operasi hotel

Penyisihan penggantian peralatan operasi hotel ditetapkan dengan membebankan persentase tertentuatas pendapatan kamar, makanan dan minuman pada operasi periode berjalan. Realisasi pembeliandikurangkan pada akun penyisihan tersebut dan pada akhir periode akun penyisihan dikoreksi untukmencerminkan beban sebenarnya selama tahun yang bersangkutan.

m.Pendapatan diterima dimuka

Pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, uang muka penjualan yangdiklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek merupakan uang muka tamu atau agen travel.

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan Perusahaan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untukmenentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut maka nilaiterpulihkan aset tersebut diestimasi.

209





16

Rugi penurunan nilai diakui jika nilai tercatat unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya. Unitpenghasil kas adalah kelompok terkecil aset yang dapat diidentifikasi dan menghasilkan arus kas yangsebagian besar independen dari aset lainnya. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai terpulihkan unit penghasil kas adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajardikurangi dengan biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depandidiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yangmencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya dievaluasi pada setiap tanggal pelaporanuntuk indikasi apakah rugi penurunan nilai telah berkurang atau tidak ada lagi. Rugi penurunan nilaidipulihkan jika terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan.Rugi penurunan nilai dipulihkan sebatas nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangidepresiasi atau amortisasi, jika tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diperoleh dalamkegiatan usaha dari pemasok.

p. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak terdiskonto sebagai liabilitas padalaporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalamlaba rugi.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpapendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saatpensiun yang dihitung menggunakan metode Projected Unit Credit. Pengukuran kembali liabilitasimbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain padaperiode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba.Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

q. Pajak penghasilan

Pajak kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitungberdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbuldari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya padatanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugifiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan ditinjau kembali pada setiaptanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajaktersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapatdikompensasikan.

210





17

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlakuketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yangtelah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hakyang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajakkini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan olehotoritas perpajakan yang sama.

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan danjumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan.Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima atau dapat diterima, tidak termasukdiskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Pendapatan dari penjualan dan jasa hotel diakui pada saat jasa dan barang diberikan kepada tamuhotel. Pendapatan kamar diakui pada saat tamu hotel menempati kamar sedangkan pendapatanlainnya diakui pada saat barang atau jasa diberikan kepada tamu hotel.

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual). Beban bunga dari instrumen keuangan diakuidalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

s. Laba per saham

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 “Laba per Saham”. Informasi segmen disusun sesuai dengankebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laba per sahamdasar dihitung dengan membagi jumlah laba tahun yang berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbangsaham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan.

t. Informasi segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secararegular ditelaah oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber dayadan menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban(termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yangsama);

- Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untukmembuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilaikinerjanya; dan

- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber dayadan penillaian kinerja terfokus pada kategori dari setiap bisnis.

u. Aset dan liabilitas pengampunan pajak

PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan akuntansi untuk entitas yang mengakui aset dankewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan pajak berdasarkan SuratPernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat Pernyataan Harta (SPHPP) atau Surat KeteranganPengampunan Pajak/Surat Keterangan (SKPP).

211





18

Pilihan akuntansi alternatif adalah:

- Menggunakan standar yang berlaku yang sudah ada dalam Standar Akuntansi Keuangan diIndonesia ("PSAK") (Pendekatan Umum) sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 6 dari PSAK No.70; atau

- Menggunakan ketentuan-ketentuan khusus dalam paragraf 10-23 dari PSAK No. 70 (PendekatanOpsional).

Pada awalnya entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunanpajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor (APIC). Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagailaba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba kemudian.

Entitas mengakui uang tebusan (uang yang dibayar sesuai dengan UU Pengampunan Pajak) dalamlaba rugi pada periode SKPP diterima.

Entitas melakukan penyesuaian atas saldo tagihan (klaim), aset pajak tangguhan dan provisi dalamlaba rugi pada periode SKPP diterima sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat hilangnya hakyang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atasakumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan PSAK ini.

Pendekatan umum

Pengakuan dan pengukuran

Entitas mengakui dan mengukur, baik pada pengukuran awal maupun pengukuran setelahpengukuran awal serta penghentian pengakuan dan penyajian atas aset dan liabilitas pengampunanpajak, jika pengakuan aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh Standar Akuntansi keuangan (SAK)yang relevan dan pengukuran, penghentian dan penyajian mengikuti masing-masing SAK terkait yangrelevan.

Pada pendekatan ini, ketentuan dalam paragraph 41-53 dari PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi,Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” harus diterapkan.Pengakuan

Kriteria pengakuan sesuai dengan yang ada pada standar akuntansi harus diterapkan pada aset danliabilitas pengampunan pajak dengan cara yang serupa dengan Pendekatan Umum. Pendekatan inimemberikan pengecualian spesifik, alternatif, dan persyaratan tertentu dalam hal pengukuran,penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalamparagraf 10-23 pada PSAK No. 70.

Pengukuran awal

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak, jumlah yangdilaporkan pada SPHPP atau SKPP dan merupakan biaya perolehan awal (deemed cost).

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar biaya kontraktual untuk menyerahkan kas dan setara kasuntuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Pengukuran kembali setelah pengakuan awal

Entitas dapat, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunanpajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada tanggal SKPP.Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal SKPP dengan biaya perolehan aset danliabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modaldisetor. Nilai pengukuran kembali tersebut menjadi dasar baru bagi entitas dalam menerapkanketentuan pengukuran setelah pengakuan awal.

212





19

Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan pajak ini mengakibatkan entitas memperolehpengendalian atas investee sesuai dengan PSAK No. 65, “Laporan Keuangan konsolidasian”, entitasdisyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada tanggal SKPP,selama periode pengukuran kembali yaitu dimulai setelah tanggal SKPP sampai dengan tanggal 31Desember 2017. Entitas menerapkan prosedur konsolidasi sesuai dengan PSAK No. 65 sejakdilakukannya pengukuran kembali. Sejak tanggal SKPP sampai dengan pengukuran kembali dilakukan,entitas disyaratkan untuk mengukur investasi dalam entitas anak dengan menggunakan metode biaya.

Dalam hal investee bukan merupakan entitas sepengandali maka entitas menerapkan ketentuanpengukuran dalam PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis” pada tanggal SKPP.

Jika investee merupakan entitas sepengendali maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalamPSAK No. 38, “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” pada tanggal SKPP.

Penghentian pengakuan

Aset dan liabilitas pengampunan pajak dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan dalamStandar Akuntansi Keuangan (SAK) masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika tidak menerapkan pengukuran kembali, disajikan secaraterpisah dari aset dan liabilitas lainnya (baris yang berbeda dengan akun aset dan liabilitas lain) dalamlaporan posisi keuangan.

Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjangsebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka entitas dapat menyajikan secaraterpisah aset pengampunan pajak lancar dan tidak lancar serta liabilitas pengampunan pajak jangkapendek dan jangka panjang, jika, dan hanya jika, entitas memiliki informasi yang memadai untukmelakukan pemisahan klasifikasi tersebut. Jika dasar pemilihan klasifikasi tersebut bersifat arbitrer,maka entitas menyajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang dalamlaporan posisi keuangan.

Jika Entitas menerapkan pengukuran kembali baik pengukuran kembali opsional maupun pengukurankembali mandatory, maka entitas mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak yangsebelumnya disajikan secara terpisah, kedalam pos aset dan liabilitas serupa. Entitas menyajikankembali laporan keuangan periode terdekat sebelumnya, hanya jika laporan keuangan tersebut adalahsetelah tanggal Surat Keterangan.

Entitas tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak.

Pada pendekatan opsional ini, penerapan ketentuan dalam PSAK No. 70 diterapkan secara prospektifdan penyajian kembali laporan keuangan untuk periode sebelumnya tidak diperlukan.

Entitas telah memilih pendekatan opsional dan tidak mengukur kembali aset dan liabilitaspengampunan pajak dan meyimpulkan tidak adanya perolehan pengendalian atas investee, kombinasibisnis ataupun kombinasi bisnis entitas sepengendali yang timbul dari pengampunan pajak.

v. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai berikut:

Aset keuangan

Aset keuangan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu (i).aset keuangan yang diukur pada nilaiwajar melalui laba atau rugi (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimilikihingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung daritujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut

213





20

pada saat awal pengakuannya.

• Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba atau Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah aset keuangan yangditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jikadiperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat buktimengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagaiaset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Padatanggal laporan, Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba ataurugi.

• Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayarantetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuanawal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksidan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode sukubunga efektif.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang adalah kas dansetara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

• Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayarantetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyaiintensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur padanilai wajar melalui laporan laba rugi;

b. Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; danc. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada tanggal laporan, Grup tidak memiliki investasi yang dimiliki hingga jatuh temponya.

• Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yangditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhanlikuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagaipinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimilikihingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada pendapatankomprehensif lainnya kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung denganmetode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui sebagai labaatau rugi.

Pada tanggal laporan, Grup tidak memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, dievaluasiterhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainyabila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelahpengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasiarus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

214





21

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

• Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau• Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau

bunga; atau• Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan

reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secaraindividual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grupatas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutangdari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional ataulokal yang berkorelasi dengan kegagalan pembayaran atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugianpenurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasiarus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari asetkeuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi melalui penggunaan cadangan penurunan nilai danjumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi. Jika pada periode berikutnya, jumlahkerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif padaperistiwa yang terjadi setelah penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan sepanjangpemulihan tersebut tidak mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehandiamortisasi pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan sebagai laba ataurugi.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugiankumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi danpenghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas tersedia untuk dijual, jika, pada periode berikutnya, jumlahpenurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwayang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakuidipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunannilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilaidilakukan.

Dalam hal efek ekuitas tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalamlaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugidan penghasilan komprehensif lain. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secaralangsung ke ekuitas.

Reklasifikasi aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimilikiuntuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanyaterbatas pada instrumen hutang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggalreklasifikasi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilaiwajar melalui laba atau rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehandiamortisasi.

215





22

• Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah liabilitaskeuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagaidiperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekatdan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatifdiklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumenlindung nilai.

Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

• Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilaiwajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biayaperolehan diamortisasi adalah utang bank, utang usaha, utang lain-lain, dan biaya akrual.

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yangberasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransferseluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaatkepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatanberkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harusdibayar.

Jika Grup memiliki secara subtansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yangditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesarpinjaman yang diperoleh.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan didalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untukmelakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikansecara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehandiamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selamaperiode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokanestimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkandan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sukubunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumenkeuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilaitercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumenkeuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba atau rugi.

216





23

w. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasimengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian),jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periodepelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non penyesuaian), apabila jumlahnyamaterial, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

x. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan InterpretasiStandar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan(DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawahini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telahmenjadi efektif.

2018

- Amandemen PSAK 2, “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan”, berlaku efektif1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkanpengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dariaktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

- Amandemen PSAK 13 – Properti Investasi: Pengalihan Properti Investasi, berlaku efektif 1 Januari2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan aset mencakup penilaianatas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi.

- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pada saat pengakuan awal entitas dapat memilih untukmengukur investasinya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi.

- Amandemen PSAK 46, “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugiyang Belum Direalisasi”, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersediasehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi ataskemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitasmelebihi jumlah tercatatnya.

- PSAK 67 (Penyesuaian 2017) : Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, berlaku efektif1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa Persyaratan pengungkapan dalam PSAK 67, selain yangdideskripsikan dalam paragraf PP10-PP16 juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitasyang diklasifikasikan sesuai PSAK 58.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 denganpenerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dariarus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk

217





24

penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti olehpemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risikoentitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkanpertimbangan manajemen.

- PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari jointproject yang sukses antara International Accounting Standards Board dan Financial AccountingStandards Board, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan,sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73 : Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapandini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrakdengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewadengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui asethak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalampengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang asetpendasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.

- ISAK 33 – Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, berlaku efektif 1 Januari 2019 denganpenerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yangdigunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telahmenerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalamtahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Perusahaan diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam“Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting”.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Perusahaan atau mungkin akanmempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensidampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

3. Penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2, padalaporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat asetdan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkanpengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangandan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yangdilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan signifikan dalam Penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan Catatan 2, tidak terdapat pertimbangansignifikan yang memiliki dampak material pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada

218





25

tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian materialterhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan dibawah ini. Perusahaanmendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisiyang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasipasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaantersebut terjadi.

- Nilai wajar aset

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiranmasa manfaat ekonomisnya. Masa manfaat ekonomis tersebut adalah umur yang secara umumdiharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaiandan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dankarenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

- Estimasi umur manfaat aset tetap

Perusahaan memperkirakan masa manfaat aset tetapnya berdasarkan perkiraan penggunaan yangdiharapkan dan penilaian aset kolektif praktek perindustrian, teknik evaluasi internal dan pengalamandengan penggunaan aset serupa.

Perkiraan masa manfaat dikaji setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika perkiraan berbeda dariperkiraan sebelumnya yang disebabkan kerusakan fisik dan keausan, keusangan teknis atau komersialdan hukum pembatasan lain dalam penggunaan aset.

Tidak ada perubahan masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

- Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskanpenggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajarditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapatberbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajaraset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugiPerusahaan.

- Imbalan kerja jangka panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan olehaktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkatdiskonto dan tingkat kenaikan gaji yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atasbunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uangpembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan dibukukan pada penghasilan komprehensif laindan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui danliabilitas yang pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsiyang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikin perbedaan signifikan pada hasil aktual, atauperubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitasimbalan kerja jangka panjang.

219





26

4. Kas dan bank

31 Juli 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2015

Kas 125.212.762 173.368.684 175.550.763 164.133.101BankRupiahPT Bank Central Asia Tbk 5.465.148.568 4.190.711.834 921.214.208 2.228.249.135PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) 17.701.531.499 13.910.383.218 12.065.259.967 9.538.115.402PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) 1.031.433 10.945.184 27.960.616 296.188.620PT Bank Mandiri Tbk (Persero) 8.096.709 7.325.899 4.080.951 -PT Bank Bukopin Tbk 2.575.306 10.093.364 11.294.794 4.780.895PT Bank CIMB Niaga Tbk 94.933.823 90.647.441 94.556.088 63.405.036

US DollarPT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) 293.866.207 1.142.563.625 1.472.322.914 356.457.303

Jumlah 23.692.396.307 19.536.039.249 14.772.240.301 12.651.329.492

Suku bunga jasa giro per bulan yang berlaku selama periode berjalan adalah berkisar 0,25%-0,5%.Seluruh rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga.

5. Piutang usaha


Pihak ketiga:Guest ledger 3.161.348.374 2.057.357.241 2.929.260.448 2.840.841.725City ledger 5.006.042.213 2.714.891.992 4.034.677.555 4.563.397.504Lain-lain 249.400.345 365.825.247 198.338.152 102.859.657Jumlah 8.416.790.932 5.138.074.480 7.162.276.155 7.507.098.886Dikurangi: Penyisihan

penurunan piutang (110.880.629) (165.533.065) (278.837.716) (270.453.861)

Jumlah piutang usaha bersih 8.305.910.303 4.972.541.415 6.883.438.439 7.236.645.025


Berdasarkan umur (hari)

Belum jatuh tempo - - - -Lewat jatuh tempo

Kurang dari 30 hari 6.914.039.704 4.556.026.796 5.970.254.356 6.845.224.54331- 60 hari 1.348.234.743 364.561.391 809.370.981 303.282.50161-90 hari 43.635.856 51.953.228 103.813.102 88.137.981Lebih dari 90 hari 110.880.629 165.533.065 278.837.716 270.453.861

Sub jumlah 8.416.790.932 5.138.074.480 7.162.276.155 7.507.098.886

Cadangan kerugian penurunan nilai (110.880.629) (165.533.065) (278.837.716) (270.453.861)

Jumlah 8.305.910.303 4.972.541.415 6.883.438.439 7.236.645.025

Seluruh piutang usaha di denominasi dalam mata uang rupiah. Grup mengakui cadangan kerugianpenurunan nilai berdasarkan penelaahan atas piutang masing-masing dan kolektif pelanggan.

220





27

Mutasi cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:


Saldo awal 165.533.065 278.837.716 270.453.861 270.453.861Kerugian penurunan nilai piutang - - 8.383.855 -Jumlah yang dihapus selama tahun

berjalan atas piutang tak tertagih - - - -Pemulihan kerugian penurunan nilai piutang (54.652.436) (113.304.651) - -

Saldo akhir 110.880.629 165.533.065 278.837.716 270.453.861

Berdasarkan penelaahan akan status dan kualitas kredit dari piutang, manajemen berpendapat bahwacadangan penurunan nilai memadai untuk menutup kerugian atas piutang usaha tidak tertagih. Namundemikian manajemen tetap berupaya melakukan penagihan atas piutang tersebut dan saat inisebagian sudah diselesaikan.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Piutang berasal dari pemesanan hotel dengan city ledger(Pemesanan dan pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga seperti agen wisata, perusahaan dan agenperjalanan).

Pertimbangan dibentuknya cadangan penurunan nilai piutang karena terdapat potensi resiko ataskolektibilitas (ketertagihan) piutang usaha.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan ataspiutang tersebut di atas.

6. Piutang lain-lain


Pihak ketiga:Karyawan 311.060.558 415.196.228 219.438.497 148.043.545

Jumlah 311.060.558 415.196.228 219.438.497 148.043.545

Piutang karyawan merupakan keperluan operasional sehingga tidak dikenakan suku bunga dan tanpa jaminan.

7. Persediaan


Persediaan makanan 82.929.841 379.535.228 54.820.802 54.820.802Persediaan minuman 385.661.457 417.286.007 460.059.557 653.137.526

Jumlah 468.591.298 796.821.235 514.880.359 707.958.328

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:


Makanan 6.898.428.050 6.266.577.407 10.733.406.274 12.107.937.594 11.534.743.279Minuman 1.948.504.282 2.414.194.996 4.051.627.121 3.937.602.701 4.258.424.247Jumlah 8.846.932.332 8.680.772.403 14.785.033.395 16.045.540.295 15.793.167.526


Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai sehingga manajemen tidakmelakukan penyisihan penurunan nilai.

221





28

Tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan. Persediaan tidak diasuransikan terhadap risikokebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

8. Uang muka


Uang muka ke pemasok 191.975.602 275.833.232 518.255.475 491.090.075

Jumlah 191.975.602 275.833.232 518.255.475 491.090.075

Akun ini merupakan uang muka ke pemasok untuk pengadaan makanan, minuman dan kebutuhan hotellainnya.

9. Biaya dibayar dimuka


Asuransi 549.604.390 1.610.455.783 70.412.014 38.377.496Perijinan 232.428.905 288.165.952 412.886.109 439.644.715Sewa 171.110.883 290.553.733 164.017.652 87.571.575Pendidikan dan pelatihan 115.041.667 - 142.550.000 127.081.600Pelatihan 75.830.439 112.021.202 372.426.541 193.705.874Pemasaran 50.843.317 - - 6.444.617Perawatan dan perbaikan 47.782.423 - - -Jasa profesional - - 63.825.352 -Lain-lain 10.002.699 6.923.369 - 13.066.667

Jumlah 1.252.644.723 2.308.120.038 1.226.117.668 905.892.543

10. Aset tetap

Pemilikan langsung : 01 Januari 2018 Penambahan Pengurangan 31 Juli 2018

Tanah 12.400.000.000 - - 12.400.000.000Tanah-Pengampunan pajak 130.543.750.000 - - 130.543.750.000Bangunan 477.019.145.122 - - 477.019.145.122Kendaraan-Pengampunan

Pajak 3.445.000.000 - - 3.445.000.000Kendaraan 12.596.050.000 - - 12.596.050.000Inventaris kantor 5.617.126.496 20.785.000 - 5.637.911.496Perabot dan perlengkapan 142.368.835.484 2.730.664.494 - 145.099.499.978Mesin dan peralatan 19.348.911.940 - - 19.348.911.940

Jumlah 803.338.819.043 2.751.449.494 - 806.090.268.537

Akumulasi penyusutan :Bangunan 117.556.725.486 13.913.058.399 - 131.469.783.884Kendaraan 10.343.152.605 1.113.514.063 - 11.456.666.668Inventaris kantor 4.103.019.835 365.250.433 - 4.468.270.268Perabot dan perlengkapan 95.282.987.134 8.907.136.952 - 104.190.124.086Mesin dan peralatan 11.043.609.654 1.410.858.164 - 12.454.467.818

Jumlah 238.329.494.713 25.709.818.011 - 264.039.312.724Nilai buku 565.009.324.330 542.050.955.813

31 Juli 2018

222





29

Pemilikan langsung : 01 Januari 2017 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2017

Tanah 12.400.000.000 - - 12.400.000.000Tanah-Pengampunan pajak 130.543.750.000 - - 130.543.750.000Bangunan 476.974.355.122 44.790.000 - 477.019.145.122Kendaraan-PengampunanPajak 3.445.000.000 - - 3.445.000.000

Kendaraan 12.596.050.000 - - 12.596.050.000Inventaris kantor 5.607.341.496 9.785.000 - 5.617.126.496Perabot dan perlengkapan 139.888.517.966 2.480.317.518 - 142.368.835.484Mesin dan peralatan 19.334.761.940 14.150.000 - 19.348.911.940

Jumlah 800.789.776.525 2.549.042.518 - 803.338.819.043



31 Desember 2017


Tanah 12.400.000.000 - - 12.400.000.000Tanah-Pengampunan pajak - 130.543.750.000 - 130.543.750.000Bangunan 473.365.693.832 3.608.661.290 - 476.974.355.122Kendaraan -PengampunanPajak - 3.445.000.000 - 3.445.000.000

Kendaraan 12.596.050.000 - - 12.596.050.000Inventaris kantor 5.560.864.598 46.476.898 - 5.607.341.496Perabot dan perlengkapan 136.330.576.139 3.557.941.827 - 139.888.517.966Mesin dan peralatan 19.295.051.940 39.710.000 - 19.334.761.940

Jumlah 659.548.236.510 141.241.540.015 - 800.789.776.525



31 Desember 2016

223





30


Tanah 12.400.000.000 - - 12.400.000.000Bangunan 458.757.775.879 14.607.917.953 - 473.365.693.832Kendaraan 12.450.050.000 146.000.000 - 12.596.050.000Inventaris kantor 5.142.750.502 418.114.096 - 5.560.864.598Perabot dan perlengkapan 131.765.607.799 4.564.968.556 - 136.330.576.355Mesin dan peralatan 14.036.606.040 5.258.445.900 - 19.295.051.940

Jumlah 634.552.790.221 24.995.446.505 - 659.548.236.726



31 Desember 2015

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:


Beban pokok 25.192.153.514 42.950.655.608 42.427.076.271 44.045.652.415beban usaha 517.664.497 962.862.089 727.016.046 727.481.954

Jumlah 25.709.818.011 43.913.517.697 43.154.092.317 44.773.134.369

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun masing-masing jenis aset tetap pada akhir tahun, manajemenPerusahaan berpendapat tidak terjadi penurunan nilai aset tetap Perusahaan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan yang dihentikan dari penggunaan aktif sertayang tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Sampai dengan 31 Juli 2018 Jumlah tercatat aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakansebesar 23.514.305.443 dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan 770.000.000Inventaris kantor 1.282.106.689Perabot dan perlengkapan 21.462.198.754

Jumlah 23.514.305.443

Berdasarkan penilaian KJPP Iskandar dan Rekan dengan pendekatan biaya atas aset perseroan dan entitasanak dengan tanggal laporan 6 Agustus 2018, nilai wajar aset perseroan dan entitas anak sebagai berikut:

Nama aset Nilai tercatat Nilai wajarTanah 142.943.750.000 926.821.000.000Bangunan 345.549.361.238 245.822.400.000Kendaraan 4.584.383.332 810.200.000Inventaris kantor 1.169.641.228 1.779.700.000Perabot dan perlengkapan 40.909.375.893 56.877.500.000Mesin dan peralatan 6.894.444.122 9.938.400.000

Jumlah 542.050.955.813 1.242.049.200.000

Pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, aset tetap kecuali tanah telah diasuransikankepada PT Asuransi Sinar Mas dan 31 Desember 2015 diasuransikan ke PT Jamin Semesta terhadap risiko

224





31

kebakaran, sabotase, terorisme dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesarRp 698 milyar, Rp 698 milyar, Rp 698 milyar dan Rp 587 milyar. Manajemen berpendapat bahwa nilaipertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tahun 2016, penambahan Aset tetap dalam rangka pengampunan pajak adalah sebesarRp 133.988.750.000 (catatan 25). Sesuai dengan undang-undang No. 11 tahun 2016 tentangpengampunan pajak dan berdasarkan surat ketetapan pengampunan pajak No. KET-7270/PP/WPJ.04/2016 tanggal 12 Oktober 2016 saldo aset tersebut dicatat pada akun Aset tetap padalaporan posisi keuangan.

11. Aset tak berwujud

Pemilikan langsung : 01 Januari 2018 Penambahan Pengurangan 31 Juli 2018

Software 3.710.542.876 - - 3.710.542.876

Jumlah 3.710.542.876 - - 3.710.542.876

Akumulasi amortisasi :Software 2.397.110.862 271.782.455 - 2.668.893.317

Jumlah 2.397.110.861 271.782.455 - 2.668.893.317Nilai buku 1.313.432.015 1.041.649.559

31 Juli 2018


Software 3.710.542.876 - - 3.710.542.876

Jumlah 3.710.542.876 - - 3.710.542.876



31 Desember 2017


Software 3.710.542.876 - - 3.710.542.876

Jumlah 3.710.542.876 - - 3.710.542.876



31 Desember 2016


Software 3.710.542.876 - - 3.710.542.876

Jumlah 3.710.542.876 - - 3.710.542.876



31 Desember 2015

Aset tak berwujud merupakan software untuk akuntansi dan administrasi hotel dalam rangka menunjangoperasional hotel. Software tersebut diamortisasi selama 8 tahun.

225





32

Beban amortisasi dialokasikan sebagai berikut:


Beban usaha 271.782.455 463.817.833 463.817.833 463.817.833

12. Aset lain - lain

Aset lain-lain adalah jaminan, sebagai berikut:


PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 736.129.999 736.129.999 736.129.999 736.129.999Lain-lain 18.850.000 14.000.000 - -

Jumlah 754.979.999 750.129.999 736.129.999 736.129.999

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) No.424.K/DIR/2013 tanggal 31Mei 2013, bahwa pelanggan reguler memberikan uang jaminan langganan ke PLN.

13. Investasi pada entitas asosiasi

Investasi saham pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Metode ekuitas

PT Citra Tanjung Bunga Jakarta 20% - 2.400.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000PT Bangun Mandiri Cemerlang Jakarta 40% 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000

Metode harga perolehan

PT Citra Putra Properti Jakarta 10% - 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

Jumlah 20.000.000.000 23.400.000.000 23.400.000.000 23.400.000.000

Entitas asosiasi31 Desember 2015

Tempatkedudukan

Persentasekepemilikan

31 Desember 2017 31 Desember 201631 Juli 2018

Jumlah kepemilikan saham

Mutasi investasi dengan metode ekuitas:


PT Citra Tanjung BungaSaldo awal - 2.400.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000Bagian laba bersih entitas asosiasi - - - -Deviden yang diterima - - - -

Saldo akhir - 2.400.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000

PT Bangun Mandiri CemerlangSaldo awal 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000Bagian laba bersih entitas asosiasi - - - -Deviden yang diterima - - - -

Saldo akhir 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000

226





33

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi diatas adalah sebagai berikut:


Jumlah aset 179.517.896.792 201.517.896.792 201.517.896.792 201.517.896.792Jumlah liabilitas 129.517.896.792 129.517.896.792 129.517.896.792 129.517.896.792

Aset bersih 50.000.000.000 72.000.000.000 72.000.000.000 72.000.000.000

Jumlah pendapatan tahun berjalan - - - -

Laba bersih tahun berjalan - - - -

PT Citra Putra Properti

Sesuai dengan Akta No. 15 tanggal 26 Februari 2018 oleh notaris Herliana Pakpahan, S.H, parapemegang saham setuju dan memutuskan membubarkan atau melikuidasi PT Citra Putra Properti karenaperusahaan tersebut belum pernah beroperasi, tidak pernah melakukan kegiatan dan pengikatan denganpihak ketiga, sejak Perseroan didirikan sampai dengan saat ditandatanganinya Akta pembubarantersebut. Perusahaan tersebut belum mempunyai legalitas lainnya seperti Domisili, Nomor Pokok WajibPajak, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Sehingga investasi saham di entitasasosiasi perusahaan PT Citra Putra Properti menjadi nol. Akta pembubaran tersebut telah mendapatpengesahan dari Kementerian dan Hukum Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan SuratKeputusan No. AHU-AH.01.10-0004433 tanggal 5 Maret 2018.

PT Citra Tanjung Bunga

Sesuai dengan Akta No. 16 tanggal 26 Februari 2018 oleh notaris Herliana Pakpahan, S.H, parapemegang saham setuju dan memutuskan membubarkan atau melikuidasi PT Citra Tanjung Bungakarena perusahaan tersebut belum pernah beroperasi, tidak pernah melakukan kegiatan dan pengikatandengan pihak ketiga, sejak Perseroan didirikan sampai dengan saat ditandatanganinya Akta pembubarantersebut. Perusahaan tersebut belum juga mempunyai legalitas lainnya seperti Domisili, Nomor PokokWajib Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Sehingga investasi saham dientitas aosiasi perusahaan PT Citra Tanjung Bunga menjadi nol. Akta penjualan saham tersebut telahmendapat pengesahan dari Kementerian dan Hukum Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan SuratKeputusan No. AHU-AH.01.10-0004434 tanggal 5 Maret 2018.

PT Bangun Mandiri Cemerlang

PT Bangun Mandiri Cemerlang (“BMC”) didirikan berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 September 2014dari Muchlis Patahna, S.H., Mkn., notaris berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatpengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan MenteriKehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-31450.40.10.2014 tanggal 27Oktober 2014 tentang pengesahan akta pendirian Perusahaan.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan BMC adalah berusaha dalam bidangpembangunan, perdagangan dan jasa.

BMC berkedudukan dan berdomisili di The City Tower Lt. 19 Jl. Thamrin No. 81 Kelurahan Menteng,Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

Sampai dengan saat ini BMC belum melakukan kegiatan operasional.

Tidak terdapat liabilitas kontijensi yang akan terjadi di masa yang akan datang atas entitas asosiasi.

227





34

14. Utang Usaha


Toko SS Paramesti 215.681.425 138.783.700 135.764.382 1.521.000PT Angkasa Winata Asia 213.559.550 370.612.700 94.264.600 71.643.500Dwi Jaya 199.452.887 274.662.773 238.547.800 211.279.730Vendor Temporary 144.740.978 492.130.156 995.456.277 612.493.401PT Indoguna Utama 128.066.003 166.000.700 197.411.066 101.425.070Dineta Jaya 123.062.707 123.998.384 191.549.278 64.129.463PT Citas Otis Elevator 114.950.000 115.618.374 179.602.355 54.000UD Artha Putra Makmur 111.454.500 138.568.000 230.988.500 24.162.500PT Soejasch Bali 106.870.742 34.262.459 49.608.471 46.841.435UD Rasini 103.404.820 - - -Classic Fine Foods 102.166.262 96.300.202 156.155.623 141.248.383Wika Mitra Suplier 100.640.700 243.175.450 188.662.600 65.977.315CV Sumber Jaya - 112.302.000 57.895.890 -PT Wonderful Indah Jaya - 100.673.980 124.239.500 -Luxury Hotels Intl Indonesia - 37.476.305 283.671.257 -Global Hospitality Licensing - - 406.526.935 -Micros Fidelio - - 177.824.665 -Putu Rossy Seafood - - 161.796.000 36.996.000BPJS - - 120.569.607 -Lain-lain (dibawah Rp 100.000.000) 2.401.384.276 3.652.173.343 2.356.091.222 2.611.778.104

Jumlah 4.065.434.850 6.096.738.526 6.346.626.028 3.989.549.901


Berdasarkan umur (hari)Belum jatuh tempo - - - -Lewat jatuh tempo

Kurang dari 30 hari 4.042.921.938 3.948.272.499 5.095.894.285 2.948.751.70431- 60 hari 22.512.912 1.518.197.978 820.657.514 303.282.50161-90 hari - 510.779.029 413.778.718 88.137.981Lebih dari 90 hari - 119.489.020 16.295.511 649.377.715

Jumlah 4.065.434.850 6.096.738.526 6.346.626.028 3.989.549.901

Seluruh utang usaha merupakan utang kepada pihak ketiga serta di denominasi dalam mata uang rupiah.Utang usaha ini tidak memiliki bunga dan tanpa jaminan.

15. Utang lain-lain

31 Juli 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2015Pihak berelasi

PT Citra Putra Properti - 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000PT Citra Tanjung Bunga - 2.400.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000

- 3.400.000.000 3.400.000.000 3.400.000.000Pihak ketiga

PT Solusi Feriferal 2.199.815.328 - - -Lain-lain 161.109.592 241.981.560 103.830.308 312.514.654

2.360.924.920 241.981.560 103.830.308 312.514.654

Jumlah 2.360.924.920 3.641.981.560 3.503.830.308 3.712.514.654

Utang lain-lain jatuh tempokurang dari setahun 436.086.508 3.641.981.560 3.503.830.308 3.712.514.654

Bagian jangka panjangPT Solusi Feriferal 1.924.838.412 - - -

228





35

Utang ke PT Citra Putra Properti dan ke PT Citra Tanjung Bunga merupakan utang atas investasi sahamdan pada tahun 2018 utang tersebut sudah nol sejak kedua entitas asosiasi tersebut dibubarkan(likuidasi) catatan 13.

Utang ke PT Solusi Feriferal terkait dengan pengadaan Aruba Wireless Network dengan nilai pembelianRp 2.474.792.244 pembayaran utang tersebut dilakukan dengan angsuran sebesar Rp 68.744.229 perbulan selama tiga tahun, angsuran dimulai sejak Mei 2018 dan berakhir Mei 2021. Utang ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

Adapun syarat dan pembatasan dari utang ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan wajib membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya, paling lambat 14 hari setelahtanggal kwitansi yang diterima oleh Perusahaan.

- Perusahaan tidak diperbolehkan memindah tangankan kepemilikan kepada pihak lain, sebelumseluruh kewajiban angsuran dibayarkan penuh.

16. Biaya yang masih harus dibayar


Beban karyawan 2.979.260.202 2.627.521.081 1.858.803.296 1.778.753.843Jasa manajemen 2.291.705.379 1.819.254.963 645.730.792 1.337.686.677Insentif dan komisi pemasaran 1.886.276.489 1.605.689.039 16.049.064 1.067.430.347Service charge 1.666.502.488 1.331.741.559 1.158.021.562 1.420.292.761Listrik dan air 721.813.013 594.281.616 713.651.652 872.005.654Program loyalitas pelanggan 504.816.859 327.753.581 132.566.225 147.983.043Pelatihan 499.916.621 580.953.356 - -Pemeliharaan dan perbaikan 312.504.869 398.557.961 - 157.958.620Telepone dan internet 69.640.104 18.045.045 16.908.056 94.696.556Asuransi 43.088.542 127.648.455 19.442.744 68.183.095Perjalanan dinas 33.220.008 4.730.250 - -Perijinan - 55.054.880 20.656.350 -Lain-lain 858.175.985 648.046.079 421.026.841 449.288.007

Jumlah 11.866.920.558 10.139.277.865 5.002.856.581 7.394.278.602

Service charge atau Jasa pelayanan merupakan tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan dalam rangkajasa pelayanan hotel dengan perhitungan 10 % dari pendapatan.

Penggunaan uang servis ditentukan dengan rincian sebagai berikut:1) 3% untuk penggantian atas terjadinya resiko kehilangan atau kerusakan2) 2% untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia3) 95% untuk dibagikan kepada karyawan beserta gaji bulanan.

17. Utang bunga


PT Bank Rakyat Indonesia 38.621.587.879 44.716.587.879 29.152.670.208 18.126.819.813PT Mahkota Properti Indo 1.032.500.000 - -

Jumlah 39.654.087.879 44.716.587.879 29.152.670.208 18.126.819.813

Utang bunga jatuh tempo kurangdari setahun 3.957.500.000 44.716.587.879 29.152.670.208 18.126.819.813

Jatuh tempo lebih dari setahun 35.696.587.879 - - -

229





36

Pada tanggal 8 Nopember 2017, Perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank RakyatIndonesia Tbk, Persero (BRI) terkait dengan tunggakan bunga dan dalam perjanjian tersebut diputuskan:

1. Pembayaran tunggakan bunga dan penalty yang terbentuk sampai dengan 31 Agustus 2017 sebesarRp 44.716.587.879 dilakukan secara bertahap mulai September 2017 s/d 28 Desember 2020.

2. Seluruh tunggakan bunga dan penalty yang timbul setelah 31 Agustus 2017 sampai dengan akadkredit wajib dibayarkan maksimal 1 bulan setelah pembayaran poin 1 diatas terselesaikan atau Januari2021

Jadwal angsuran pembayaran tunggakan bunga sebagai berikut:

Tahun Bulan Angsuran

2017 September 500.000.0002017 Oktober 500.000.0002017 Nopember 500.000.0002017 Desember 500.000.0002018 Januari 585.000.0002018 Februari 585.000.0002018 Maret 585.000.0002018 April 585.000.0002018 Mei 585.000.0002018 Juni 585.000.0002018 Juli 585.000.0002018 Agustus 585.000.0002018 September 585.000.0002018 Oktober 585.000.0002018 Nopember 585.000.0002018 Desember 585.000.0002019 Januari 1.670.000.0002019 Februari 1.670.000.0002019 Maret 1.670.000.0002019 April 1.670.000.0002019 Mei 1.670.000.0002019 Juni 1.670.000.0002019 Juli 1.670.000.0002019 Agustus 1.670.000.0002019 September 1.670.000.0002019 Oktober 1.670.000.0002019 Nopember 1.670.000.0002019 Desember 1.670.000.0002020 Januari 1.305.000.0002020 Februari 1.305.000.0002020 Maret 1.305.000.0002020 April 1.305.000.0002020 Mei 1.305.000.0002020 Juni 1.305.000.0002020 Juli 1.305.000.0002020 Agustus 1.305.000.0002020 September 1.305.000.0002020 Oktober 1.305.000.0002020 Nopember 1.305.000.0002020 Desember 1.301.587.879

44.716.587.879

Utang bunga merupakan tunggakan bunga dan penalty atas pinjaman Perusahaan kepada PT BankRakyat Indonesia, Tbk (Persero) yang belum dibayarkan sejak tahun 2015 sampai dengan 31 Agustus

230





37

2017 dan telah diakui dalam laporan laba rugi. Dalam restrukturisasi tersebut tidak terdapat penghapusanatas bunga dan pinalty melainkan perpanjangan jangka waktu pelunasan dan keuntungan atasrestrukturisasi tersebut berupa penurunan bunga dari 12% menjadi 9% untuk periode setelahrestrukturisasi.

18. Pendapatan diterima dimuka


Uang muka pelanggan 7.114.042.121 3.926.316.380 3.418.392.421 3.322.608.961Jasa manajemen 2.818.531.082 - - -

Jumlah 9.932.573.203 3.926.316.380 3.418.392.421 3.322.608.961

Uang muka penjualan merupakan deposit atas pemesanan kamar hotel dan uang jaminan tamu yangakan menginap di hotel, yang akan berkurang jika realisasi tamu menginap telah terjadi.

19. Utang pajak


Pajak Penghasilan pasal 21/26 169.318.258 184.408.834 167.038.050 182.192.368Pajak Penghasilan pasal 23 277.478.585 63.129.307 15.240.576 63.792.803Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 212.969.329 212.969.329 203.940.249 188.783.849PPN Keluaran 687.611.624 483.776.624 72.954.500 72.954.500Pajak PB 1 (10%) 1.935.557.075 974.103.627 1.372.250.983 1.774.232.491

Jumlah 3.282.934.871 1.918.387.721 1.831.424.358 2.281.956.011

20. Utang pihak berelasi


PT Mahkota Properti Indo 29.500.000.000 29.500.000.000 29.500.000.000 29.500.000.000PT Citra Putra Mandiri 34.441.216.533 185.535.996.440 179.328.525.262 173.754.571.081

Jumlah 63.941.216.533 215.035.996.440 208.828.525.262 203.254.571.081

PT Mahkota Properti Indo

Utang ke PT Mahkota Properti Indo merupakan pinjaman yang akan digunakan untuk pembelian tanahdan bangunan seluas 576 m2 di Jl. Singaraja Blok C.4 Pers. No. 18 Kuningan Timur, Jakarta. Pinjamantersebut di denominasi dalam Rupiah. Sampai dengan 31 Desember 2017 pinjaman tersebut tidakdikenakan bunga dan tanpa jaminan. Sejak Januari 2018, utang tersebut telah dikenakan bunga sebesar6% pertahun. Jangka waktu pinjaman 2 tahun dan dapat diperpanjang.

PT Citra Putra Mandiri

Rincian penggunan utang ke PT Citra Putra Mandiri sebagai berikut:


Untuk investasi 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000Modal kerja 14.441.216.533 165.535.996.440 159.328.525.262 153.754.571.081

Jumlah 34.441.216.533 185.535.996.440 179.328.525.262 173.754.571.081

Utang untuk investasi merupakan pinjaman ke PT Citra Putra Mandiri yang akan digunakan investasi sahampada entitas asosiasi (PT Bangun Mandiri Cemerlang) sebesar Rp 20.000.000.000.

231





38

Seluruh pinjaman tersebut didenominasi dalam Rupiah tidak dikenakan beban bunga dan tanpa jadwalpengembalian yang pasti. Pinjaman tersebut tanpa jaminan dan tidak ada pembatasan terkait pinjamantersebut.

Pada tanggal 29 Juni 2018, pinjaman ke PT Citra Putra Mandiri telah dikonversi menjadi tambahan modaldisetor sebesar Rp 155.000.000.000 (Catatan 24).

21. Utang bank


PT Bank Rakyat IndonesiaKredit investasi 338.974.800.000 339.149.800.000 348.299.800.000 349.499.800.000Kredit investasi - IDC 4.869.535.616 5.909.535.616 16.449.535.616 17.749.535.616Kredit modal kerja - - 10.450.000.000 20.050.000.000

343.844.335.616 345.059.335.616 375.199.335.616 387.299.335.616PT Bank Bukopin

Kredit investasi 1.447.165.481 3.827.414.413 7.503.156.792 10.747.144.695

Jumlah 345.291.501.097 348.886.750.029 382.702.492.408 398.046.480.311

Bagian jatuh tempo kurang darisatu tahun 7.492.165.481 18.377.414.413 28.525.742.379 224.913.442.813

Bagian jatuh tempo setelah dikurangijatuh tempo dalam satu tahun 337.799.335.616 330.509.335.616 354.176.750.029 173.133.037.498

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Persero (BRI)

Pada tanggal 28 Desember 2010, Perusahaan melakukan perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank RakyatIndonesia Tbk, Persero dengan struktur sebagai berikut:

Peminjam : PT Citra Putra Mandiri sebagai peminjam utama

PT Citra Putra Realty sebagai pengelola hotel Stones

PT OSO Bali Cemerlang sebagai Pemilik tanah

Fasilitas kredit investasi (baru) sebesar Rp 287.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:1. Kredit investasi (KIP sebesar Rp 267.000.000.0002. Kredit investasi -Interest During Construction (KI-IDC) sebesar Rp 20.000.000.000

KI dan KI-IDC digunakan untuk membiayai proyek hotel dan entertainment center (" Stones") di KutaBali

Ketentuan dan persyaratan kredit sebagai berikut:

1. Jumlah, bentuk kredit dan tujuan penggunaan kreditPlafond fasilitas kredit seluruhnya sebesar Rp 287.000.000.000 dengan rincian:- Plafond KI sebesar Rp 267.000.000.000- Plafond KI - IDC sebesar Rp 20.000.000.000

Nominal perincian penggunaan kredit investasi sebagai berikut:- Pekerjaan struktur dan arsitektur sebesar Rp 122.366.000.000- Pekerjaan mekanikal dan elektrikal sebesar Rp 95.090.000.000- Pekerjaan eksternal dan internal sebesar Rp 18.180.000.000- Pekerjaan perlengkapan sebesar Rp 53.000.000.000- Pekerjaan persediaan sebesar Rp 22.668.000.000

2. Suku bunga, penalty, provisi, biaya administrasi dan commitment fee

232





39

Untuk pemberian fasilitas kredit Perusahaan wajib membayar ke Bank BRI berupa:- Suku bunga

Sebesar 12 % pertahun yang dapat ditinjau setiap saat sesuai dengan ketentuan suku bunga diBRI

- PenaltySebesar 50% dari tingkat suku bunga yang berlaku bila terjadi tunggakan pokok dan bunga

- ProvisiSebesar 1% dari plafond dan dibayar pada saat atau sebelum pencairan pertama fasilitas kredit

- Biaya administrasiSebesar Rp 100.000.000 dibayar pada saat atau sebelum pencairan pertama fasilitas kredit

- Comitment feeSebesar 1% dari plafond yang tidak ditarik selama masa penarikan

3. Jangka waktuJangka waktu plafond fasilitas KI dan KI-IDC yang diberikan adalah maksimum 84 bulan terhitungsejak penanda tangan akad kredit yaitu tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal28 Desember 2017 dengan grace period 18 bulan sejak penanda tangan akad kredit.

4. Jadwal penarikan dan angsuranJadwal penarikan dan angsuran KI dan KI-IDC sebagai berikut:

Penarikan Angsuran

- Tahun nol triwulan I penarikan:KI sebesar Rp 41.259.657.250KI-IDC sebesar Rp 711.806.970

- Tahun I triwulan III angsuran:KI sebesar Rp10.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun nol triwulan II penarikan:KI sebesar Rp 41.259.657.250KI-IDC sebesar Rp 1.801.038.170

- Tahun I triwulan IV angsuran:KI sebesar Rp10.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun nol triwulan III penarikan:KI sebesar Rp 41.259.657.250KI-IDC sebesar Rp 2.918.536.770

- Tahun II triwulan I angsuran:KI sebesar Rp10.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun nol triwulan IV penarikan:KI sebesar Rp 41.259.657.250KI-IDC sebesar Rp 4.065.036.380

- Tahun II triwulan II Angsuran:KI sebesar Rp10.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun I triwulan I penarikan:KI sebesar Rp 41.259.657.250KI-IDC sebesar Rp 5.241.289.610

- Tahun II triwulan III Angsuran:KI sebesar Rp10.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun I triwulan II penarikan:KI sebesar Rp 60.701.713.750KI-IDC sebesar Rp 5.262.292.100

- Tahun II triwulan IV angsuran:KI sebesar Rp10.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun III triwulan I angsuran:KI sebesar Rp12.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun III triwulan II angsuran:KI sebesar Rp12.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun III triwulan III angsuran:KI sebesar Rp12.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000


233





40

- Tahun IV triwulan I angsuran:KI sebesar Rp14.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun IV triwulan II angsuran:KI sebesar Rp14.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun IV triwulan III angsuran:KI sebesar Rp14.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun IV triwulan IV angsuran:KI sebesar Rp14.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun V triwulan I angsuran:KI sebesar Rp14.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun V triwulan II angsuran:KI sebesar Rp14.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun V triwulan III angsuran:KI sebesar Rp14.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun V triwulan IV angsuran:KI sebesar Rp14.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun VI triwulan I angsuran:KI sebesar Rp12.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun VI triwulan II angsuran:KI sebesar Rp12.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun VI triwulan III angsuran:KI sebesar Rp12.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

- Tahun VI triwulan IV angsuran:KI sebesar Rp11.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 800.000.000

5. Hal hal yang tidak boleh dilakukan (Negative covenants)

- Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank BRI, Perusahaan tidak diperkenankan,antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya minimal Rp 10.000.000.000akumulasi selama satu tahun tanpa seijin Bank BRI untuk proyek The Stones Bali

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaanPerusahaan kepada pihak lain, terkecuali telah diketahui dan disetujui pihak Bank BRI

- Melunasi terlebih dahulu seluruh atau sebagian utangnya kepada pemegang saham atau utanghubungan istimewa yang digunakan untuk proyek yang dibiayai Bank BRI, jika ada, sebelumseluruh kewajiban ke Bank BRI lunas, kecuali dikonversi menjadi modal

- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham- Menyewakan aset yang diagunkan ke Bank BRI kepada pihak lain yang bukan untuk kegiatan

normal bisnis Perusahaan

234





41

- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga untuk menyatakan pailitPerusahaan sendiri

- Melakukan tindakan merger, akuisisi, investasi, penjualan aset Perusahaan atau penyertaan saham,baik pada group Perusahaan sendiri maupun perusahaan lain

- Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank BRI, Perusahaan tidak diperkenankan,antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: Melakukan perubahan anggarandasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan strukturpermodalan.


A. Tanah1. Hak Guna Bangunan Nomor 783/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam

surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1279/2002 dengan luas 62 m22. Hak Guna Bangunan Nomor 747/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam



















surat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1301/2002 dengan luas 69 m2

235





42

21. Hak Guna Bangunan Nomor 790/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalamsurat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1302/2002 dengan luas 70 m2


























236





43



























237





44








80. Hak Guna Bangunan Nomor 737/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalamsurat ukur tanggal 3 September 2002 No. 1277/2002 dengan luas 10.017 m2



83. Hak Guna Bangunan Nomor 273/Kuta atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalamsurat ukur tanggal 14 Mei 1997 No. 2379/1997 dengan luas 4.503 m2

Seluruh agunan tanah tersebut terletak di provinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta,Kelurahan Kuta atas nama PT OSO Bali Cemerlang dengan total nilai pengikatan sebesarRp 553.954.000.000

B. Personal Guarantee dari:Raja Sapta ErvianRaja Sapta Oktohari

Pada tanggal 18 April 2012, Perusahaan kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT BankRakyat Indonesia Tbk, Persero (BRI) dengan struktur sebagai berikut:

Peminjam : PT Citra Putra Mandiri sebagai peminjam utama

PT Citra Putra Realty sebagai pengelola hotel StonesPT OSO Bali Cemerlang sebagai Pemilik tanah

Perusahaan dan BRI sepakat dan menyetujui:

1. Penambahan plafond kredit sebesar Rp 100.000.000.000,- sehingga total plafond menjadi387.000.000.000 dengan rincian :- Kredit Investasi Rp 367.000.000.000- Kredit Investasi-IDC Rp 20.000.000.000

Nominal perincian penggunaan kredit investasi sebagai berikut:• Pekerjaan struktur dan arsitektur sebesar Rp 220.723.000.000• Pekerjaan mekanikal dan elektrikal sebesar Rp 96.181.000.000• Pekerjaan eksternal dan internal sebesar Rp 78.934.000.000• Pekerjaan perlengkapan sebesar Rp 56.100.000.000• Pekerjaan persediaan sebesar Rp 28.366.000.000

2. Perubahan jadwal angsuran dan perpanjangan jangka waktu fasilitas KI dan KI-IDC.

238





45

Jangka waktu plafond kredit fasilitas KI dan KI-IDC yang diberikan maksimum 144 bulanterhitung sejak tanggal 28 Desember 2010 dengan grace period 24 bulan

3. Perubahan jadwal penarikan dan angsuran KI dan KI-IDC

Penarikan Angsuran

- Tahun I triwulan I-IV penarikan:KI sebesar Rp 182.469.000.000KI-IDC sebesar Rp 4.937.000.000

- Tahun III triwulan I angsuran:KI sebesar Rp15.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun II triwulan I penarikan:KI sebesar Rp 84.531.000.000KI-IDC sebesar Rp 3.010.000.000

- Tahun III triwulan II angsuran:KI sebesar Rp15.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun II triwulan II penarikan:KI sebesar Rp 33.333.000.000KI-IDC sebesar Rp 3.670.000.000


- Tahun II triwulan III penarikan:KI sebesar Rp 33.333.000.000KI-IDC sebesar Rp 4.127.000.000

- Tahun III triwulan IV angsuran:KI sebesar Rp15.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun II triwulan IV penarikan:KI sebesar Rp 33.333.000.000KI-IDC sebesar Rp 4.257.000.000

- Tahun IV triwulan I Angsuran:KI sebesar Rp 20.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- - Tahun IV triwulan II Angsuran:KI sebesar Rp 20.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun IV triwulan III Angsuran:KI sebesar Rp 20.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun IV triwulan IV Angsuran:KI sebesar Rp 20.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun V triwulan I Angsuran:KI sebesar Rp 20.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun V triwulan II Angsuran:KI sebesar Rp 20.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun V triwulan III Angsuran:KI sebesar Rp 20.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun V triwulan IV Angsuran:KI sebesar Rp 20.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VI triwulan I Angsuran:KI sebesar Rp 20.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VI triwulan II Angsuran:KI sebesar Rp 20.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VI triwulan III Angsuran:KI sebesar Rp 20.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VI triwulan IV Angsuran:

239





46

KI sebesar Rp 20.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VII triwulan I Angsuran:KI sebesar Rp 17.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VII triwulan II Angsuran:KI sebesar Rp 17.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VII triwulan III Angsuran:KI sebesar Rp 17.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

- Tahun VII triwulan IV Angsuran:KI sebesar Rp 16.000.000.000KI-IDC sebesar Rp 1.000.000.000

4. Hal-hal yang wajib dilakukan DebiturTotal Equity Perusahaan pada akhir tahun 2012 harus mencapai kurang lebihRp 268.000.000.000 dan equity tersebut sudah tercatat dalam laporan keuangan audited akhirtahun 2011

5. Agunan/Jaminan kreditJaminan kredit sama dengan jaminan kredit sesuai dengan perjanjian awal diatas dengantambahan jaminan perlengkapan senilai Rp 50.000.000.000 atas nama PT. Citra Putra Mandiriyang akan dipasang Fidusia di kantor pendaftaran Fidusia

Pada tanggal 29 Nopember 2012, Perusahaan kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT BankRakyat Indonesia Tbk, Persero (BRI) dalam putusan kredit para pihak setuju dan memutuskan:

1. Pemberian kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 30.000.000.000 yang digunakan untuk keperluanpembiayaan pre opening dan technical service dan tambahan modal kerja Hotel The Stones di KutaBali

2. Setuju melakukan perubahan pembayaran pokok Pinjaman Kredit Investasi3. Perusahaan dan BRI sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam perjanjian kredit yaitu suku

bunga menjadi 10% per tahun yang dapat ditinjau setiap saat sesuai dengan ketentuan suku bunga diBRI dan jangka waktu plafond kredit fasilitas KI dan KI-IDC yang diberikan maksimum 96 bulanterhitung sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai 28 Desember 2018 dengan grace period 27 bulandan availability period 24 bulan.

4. Perubahan jadwal penarikan dan angsuran KI dan KI-IDC

240





47

Tahun Triwulan KI KI-IDC KI KI-IDC KI KI-IDC

Pertama I-IV 182.469.000.000 4.937.000.000 Grace Periode Grace Periode 182.469.000.000 4.937.000.000Kedua I-IV 184.530.000.000 15.064.000.000 Grace Periode Grace Periode 367.000.000.000 20.000.000.000

Ketiga I 367.000.000.000 20.000.000.000 Grace Periode Grace Periode 367.000.000.000 20.000.000.000II 367.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 500.000.000 357.000.000.000 19.500.000.000III 357.000.000.000 19.500.000.000 10.000.000.000 500.000.000 347.000.000.000 19.000.000.000IV 347.000.000.000 19.000.000.000 10.000.000.000 500.000.000 337.000.000.000 18.500.000.000

Keempat I 337.000.000.000 18.500.000.000 5.000.000.000 500.000.000 332.000.000.000 18.000.000.000II 332.000.000.000 18.000.000.000 5.000.000.000 500.000.000 327.000.000.000 17.500.000.000III 327.000.000.000 17.500.000.000 5.000.000.000 500.000.000 322.000.000.000 17.000.000.000IV 322.000.000.000 17.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 317.000.000.000 16.000.000.000

Kelima I 317.000.000.000 16.000.000.000 15.000.000.000 1.000.000.000 302.000.000.000 15.000.000.000II 302.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 1.000.000.000 287.000.000.000 14.000.000.000III 287.000.000.000 14.000.000.000 15.000.000.000 1.000.000.000 272.000.000.000 13.000.000.000IV 272.000.000.000 13.000.000.000 15.000.000.000 1.000.000.000 257.000.000.000 12.000.000.000

Keenam I 257.000.000.000 12.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 237.000.000.000 11.000.000.000II 237.000.000.000 11.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 217.000.000.000 10.000.000.000III 217.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 197.000.000.000 9.000.000.000IV 197.000.000.000 9.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 177.000.000.000 8.000.000.000

Ketujuh I 177.000.000.000 8.000.000.000 25.000.000.000 1.000.000.000 152.000.000.000 7.000.000.000II 152.000.000.000 7.000.000.000 25.000.000.000 1.000.000.000 127.000.000.000 6.000.000.000III 127.000.000.000 6.000.000.000 25.000.000.000 1.000.000.000 102.000.000.000 5.000.000.000IV 102.000.000.000 5.000.000.000 25.000.000.000 1.000.000.000 77.000.000.000 4.000.000.000

Kedelapan I 77.000.000.000 4.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 57.000.000.000 3.000.000.000II 57.000.000.000 3.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 37.000.000.000 2.000.000.000III 37.000.000.000 2.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000 17.000.000.000 1.000.000.000IV 17.000.000.000 1.000.000.000 17.000.000.000 1.000.000.000 - -

367.000.000.000 20.000.000.000

Saldo awal Angsuran Saldo akhir

5. Angsuran pembayaran kedit modal kerja (KMK)

Tahun Triwulan Saldo awal Angsuran Saldo akhir

Pertama I 30.000.000.000 Grace period 30.000.000.000II 30.000.000.000 4.000.000.000 26.000.000.000III 26.000.000.000 4.000.000.000 22.000.000.000

IV 22.000.000.000 4.000.000.000 18.000.000.000

Kedua I 18.000.000.000 4.000.000.000 14.000.000.000

II 14.000.000.000 4.000.000.000 10.000.000.000

III 10.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

IV 5.000.000.000 5.000.000.000 -

6. Agunan/Jaminan kreditJaminan kredit sama dengan dengan perjanjian awal diatas dengan tambahan jaminan perlengkapansenilai Rp 50.000.000.000 atas nama PT. Citra Putra Mandiri yang akan dipasang Fidusia di kantorpendaftaran Fidusia

7. Hal hal yang tidak boleh dilakukan (Negative covenants)Negative covenants atas pinjaman modal kerja sama dengan pinjaman Kredit investasi dan KreditInvestasi – During Interest Construction.

Pada tanggal 26 Juli 2016, Perusahaan kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank RakyatIndonesia Tbk, Persero (BRI) dalam putusan kredit para pihak setuju dan memutuskan:

1. Perubahan jadwal angsuran dan perpanjangan jangka waktu fasilitas KI dan KI-IDC menjadi sebagaiberikut:

241





48

Tahun KI KI-IDC

2015 100.000.000 100.000.0002016 1.200.000.000 1.200.000.0002017 13.200.000.000 1.200.000.0002018 36.000.000.000 2.400.000.0002019 50.400.000.000 2.400.000.0002020 64.800.000.000 3.600.000.0002021 81.600.000.000 3.600.000.0002022 102.200.000.000 3.750.000.000

349.500.000.000 18.250.000.000

Angsuran

2. Perubahan jadwal angsuran kredit modal kerja menjadi sebagai berikut:

Tahun Bulan Saldo awal Angsuran Saldo akhir

2015 Nopember 20.250.000.000 100.000.000 20.150.000.0002015 Desember 20.150.000.000 100.000.000 20.050.000.0002016 Januari 20.050.000.000 800.000.000 19.250.000.0002016 Februari 19.250.000.000 800.000.000 18.450.000.0002016 Maret 18.450.000.000 800.000.000 17.650.000.0002016 April 17.650.000.000 800.000.000 16.850.000.0002016 Mei 16.850.000.000 800.000.000 16.050.000.0002016 Juni 16.050.000.000 800.000.000 15.250.000.0002016 Juli 15.250.000.000 800.000.000 14.450.000.0002016 Agustus 14.450.000.000 800.000.000 13.650.000.0002016 September 13.650.000.000 800.000.000 12.850.000.0002016 Oktober 12.850.000.000 800.000.000 12.050.000.0002016 November 12.050.000.000 800.000.000 11.250.000.0002016 Desember 11.250.000.000 800.000.000 10.450.000.0002017 Januari 10.450.000.000 1.700.000.000 8.750.000.0002017 Februari 8.750.000.000 1.700.000.000 7.050.000.0002017 Maret 7.050.000.000 1.700.000.000 5.350.000.0002017 April 5.350.000.000 1.700.000.000 3.650.000.0002017 Mei 3.650.000.000 1.700.000.000 1.950.000.0002017 Juni 1.950.000.000 1.950.000.000 -

20.250.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, Perusahaan kembali melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank RakyatIndonesia Tbk, Persero (BRI) dalam perjanjian kredit memutuskan:

1. Restrukturisasi fasilitas kredit investasi (KI) berupa reschedulling angsuran dengan memperpanjangjangka waktu kredit dari semula 28 Desember 2010 s/d 28 Desember 2022 menjadi 28 Desember2010 s/d 28 Juni 2026

2. Restrukturisasi fasilitas kredit investasi KI- IDC berupa reschedulling angsuran kredit denganmemperpendek jangka waktu kredit dari semula 28 Desember 2010 s/d 20 Desember 2022 menjadi28 Desember 2010 s/d 28 Desember 2018

3. Restrukturisasi fasilitas kredi tinvestasi (KI) dan KI IDC berupa penurunan tingkat suku bunga darisemula 12% pertahun menjadi 9% pertahun selanjutnya reviewable.

Adapun tipe, struktur dan syarat -syarat kredit sebagai berikut:

i. PeminjamPT Citra Putra Mandiri - Sebagai peminjam utamaPT Citra Putra Realty - Sebagai pengelola The StonesPT Oso Bali Cemerlang - Sebagai Pemilik Tanah

ii. Fasilitas kreditKredit investasi (KI)

242





49

1. Plafond Semula Rp 367.000.000.000 menjadi Sebesar plafond efektif pada saat akad kredit ataumaksimal sebesar Rp 342.999.800.000

2. Keperluan untuk Membiayai pembangunan proyek hotel dan Entertainment Center (The Stones) dikuta Bali dengan total TPC Rp 754.272.000.000

3. Bentuk kredit adalah Pseudo RC Maksimum CO menurun4. Jangka waktu semula 144 bulan sejak akad kredit (28 Desember 2010 sampai dengan 28

Desember 2022) menjadi 186 bulan sejak akad kredit (28 Desember 2010 sampai dengan 28 Juni2026) dengan jadwal sebagai berikut:

Tahun Semula Menjadi

2017 8.000.000.000 800.000.0002018 36.000.000.000 2.100.000.0002019 50.400.000.000 4.200.000.0002020 64.800.000.000 12.000.000.0002021 81.600.000.000 36.000.000.0002022 102.200.000.000 46.200.000.0002023 - 57.000.000.0002024 - 70.200.000.0002025 - 75.000.000.0002026 - 39.500.000.000

343.000.000.000 343.000.000.000

Kredit Investasi (KI)


6. Agunana. Agunan pokok

1. Tanah seluas 20.411 m2 dilokasi proyek "The Stones" senilai Rp 553.954.000.0002. Bangunan hotel dan Entertainment senilai Rp169.000.000.0003. Perlengkapan senilai Rp 160.000.000.000

Total jaminan keseluruhan sebesar Rp 882.954.000.000

b. Agunan tambahan1. Personal guarantee an. Raja Sapta Ervian2. Personal guarantee an. Raja Sapta Oktohari

Kredit investasi Interest during construction (KI-IDC)

1. Plafond Semula Rp 20.000.000.000 menjadi Sebesar plafond efektif pada saat akad kredit ataumaksimal sebesar Rp 15.649.535.616

2. Keperluan untuk Membiaya pembangunan proyek hotel dan Entertainment Center (The Stones) dikuta Bali dengan total TPC Rp 754.272.000.000

3. Bentuk kredit adalah Pseudo RC Maksimum CO menurun4. Jangka waktu semula 144 bulan sejak akad kredit (28 Desember 2010 sampai dengan 28 Desember

2022) menjadi 96 bulan sejak akad kredit (28 Desember 2010 sampai dengan 28 Desember 2018)dengan jadwal sebagai berikut:

Tahun Semula Menjadi

2017 400.000.000 3.200.000.0002018 2.400.000.000 12.450.000.0002019 2.400.000.000 -2020 3.600.000.000 -2021 3.600.000.000 -2022 3.750.000.000 -

16.150.000.000 15.650.000.000

Kredit Investasi - Interest During Construction (KI-IDC)

243





50


6. Agunan terkait dengan fasilitas KI

PT Citra Putra Mandiri ( PT Bank Bukopin)

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 31 Maret 2011 antara PT Cira Putra Mandiri dengan Bank Bukopindisetujui Kredit Investasi dengan Plafond Rp.17.500.000.000,- dengan jangka waktu 84 bulan dan bunga12,8% per tahun.

Kemudian berdasarkan surat No. 4012/DIBA IV/III/2013 tentang persetujuan Perpanjangan Grace PeriodKredit (SPPK) kepada PT Citra Putra Mandiri dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Fasilitas Kredit Investasi (Perpanjangan Grace Period)

Plafond:Outstanding : Rp17.500.000.000Kegunaan : Rp15.491.743.000Bentuk kredit :Jangka waktu (awal) : 84 Bulan

Jangka waktu (kini) : 84 BulanTermasuk Grace Period 18 bulan s/d Mei 2013

Suku bunga kredit : 12,1 % efektif per tahun (review setiap 3 (Tiga) bulan

Termasuk Grace Period 15 bulan s/d February 2013

Investasi pembangunan Proyek "Clay Hotel"

Jadwal angsuran pokok utang sebagai berikut:Tahun Pokok

2011 Grace period2012 Grace period2013 1.359.886.4662014 2.524.908.3462015 2.863.442.8132016 3.243.987.9032017 3.685.548.6042018 3.817.608.688

17.495.382.820

Jaminan

• Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4340/Menteng tanggalpenerbitan sertipikat 15 Agustus 2011, sebagaimana tercantum dalam surat ukur nomor00020/Menteng/2011 tertanggal 25 Mei 2011, dengan luas 192 m2, tercatat atas nama PT CitraPutra Thamrin yang terletak di jalan Blora nomor 20, RT. 002/006, kelurahan Menteng, KecamatanMenteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

• Sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4341/Menteng tanggalpenerbitan sertipikat 15 Agustus 2011, sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur nomor00021/Menteng/2011 tertanggal 15 Agustus 2011, dengan luas 167 m2, tercatat atas nama PTCitra Putra Thamrin, yang terletak di jalan Cepu nomor 9, Kelurahan Menteng, KecamatanMenteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

Pinjaman ke Bank Bukopin oleh PT Citra Putra Mandiri merupakan pinjaman terusan yang dicatat dandigunakan oleh PT Citra Putra Thamrin (Entitas anak) untuk pembangunan Hotel Clay, beban bunga danpembayaran angsuran dicatat dan dilakukan oleh PT Citra Putra Thamrin. Aset hotel Clay dimiliki dandikelola oleh PT Citra Putra Thamrin.

244





51

22. Kepentingan Non-pengendali

Kepentingan non-pengendali atas ekuitas entitas anak yang dikonsolidasi terhadap laporan keuangankonsolidasian sebagai berikut:


PT Citra Putra Thamrin 781.826.774 880.843.243 974.732.800 1.071.012.672PT Citra Mandiri Manajemen - 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000PT Alam Makmur Buana - 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Jumlah 781.826.774 1.930.843.243 2.024.732.800 2.121.012.672

23. Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel

31 Juli 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2015Cadangan pemeliharaan perlengkapan,

perabotan dan peralatan 9.848.064.745 10.880.085.942 8.697.817.954 6.285.884.449

Jumlah 9.848.064.745 10.880.085.942 8.697.817.954 6.285.884.449

Mutasi cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel.


Saldo awal 10.880.085.942 8.697.817.954 6.285.884.449 2.093.657.286Kontribusi 4.198.314.103 5.432.423.026 5.520.891.297 5.544.311.215Pengeluaran (5.230.335.300) (3.250.155.038) (3.108.957.792) (1.352.084.052)

Saldo akhir 9.848.064.745 10.880.085.942 8.697.817.954 6.285.884.449

Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel merupakan pengumpulan danacadangan untuk menjamin ketersediaan dana dengan tujuan sebagai berikut:1. Menjaga kualitas dan menambah perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel.2. Pengeluaran modal rutin

Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel dihitung dengan persentasetertentu dari pendapatan kotor dengan perhitungan sebagai berikut:

Periode akuntansiSetelah tanggal pembukaan

1-1213-24

Persentase dari pendapatan kotor

25-6061-120

121 dan sesudahnya

1,50%2,50%3,50%4,50%5,50%

24. Modal saham

Sesuai dengan Akta No. 3 tanggal 29 Juni 2018 oleh notaris Herlina Pakpahan,S.H, yang berkedudukan diJakarta, para pemegang setuju dan memutuskan:

1. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp 50.000.000.000 menjadi Rp 820.000.000.000 danmodal disetor dan ditempatkan semula Rp 50.000.000.000 menjadi Rp 205.000.000.000.

2. Peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari Rp 50.000.000.000 menjadi Rp 205.000.000.000sehubungan dengan adanya penambahan pinjaman berelasi antara PT Citra Putra Mandiri sebesar Rp155.000.000.000 yang dikonversi menjadi penambahan modal disetor dan ditempatkan PT Citra Putra

245





52

Realty berdasarkan perjanjian pinjaman wajib konversi yang dibuat dibawah tangan denganbermeterai cukup dengan nomor perjanjian 018/ CP-CPR /PPWK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.

Akta perubahan atas peningkatan modal saham telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukumdan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No AHU-0015288.AH.01.02.Tahun2018 tanggal 28 Juli 2018.

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Jumlah saham Persentase JumlahPemegang saham (lembar) kepemilikan (Rp)

%

PT Citra Putra Mandiri 203.750 99,4% 203.750.000.000Putri Selaras 1.250 0,6% 1.250.000.000

205.000 100% 205.000.000.000

Sesuai dengan Akta No.13 tanggal 28 April 2015 oleh notaris Yusdin Fahim,S.H, para pemegang setujudan memutuskan:

1. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 50.000.000.000 dan modaldisetor dan ditempatkan semula Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 50.000.000.000.

2. Meningkatkan jumlah saham PT Citra Putra Mandiri semula 4.875 saham menjadi 48.750 saham dansaham Putri Selaras semula 125 saham menjadi 1.250 saham.

Akta perubahan atas peningkatan modal saham tersebut telah mendapat pengesahan dari KementerianHukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No AHU-AH.01.03-0929517tanggal 5 Mei 2015.

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015adalah sebagai berikut:


%


50.000 100% 50.000.000.000

25. Tambahan modal disetor

Entitas telah memanfaatkan program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagaimana diatur dalamUndang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Entitas telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat Pernyataan Harta(SPHPP) pada tanggal 30 September 2016 dan telah memperoleh Surat Keterangan PengampunanPajak/Surat Keterangan (SKPP) dengan No. KET-7270/PP/WPJ.04/2016 tertanggal 12 Oktober 2016.

Berdasarkan SPHPP dan SKPP, Entitas mendeklarasikan aset pengampunan pajak yang diakui di ekuitassebagai tambahan modal disetor sebesar Rp 133.988.750.000 (Catatan 10) dengan uang tebusan (jumlahyang dibayar sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak) sebesar Rp 1.535.613.364.

246





53

Rincian aset yang dideklarasikan sebagai berikut:

Bentuk Aset Entitas 2017 2016 2015

Tanah Induk - - 130.543.750.000 -Kendaraan Induk - - 3.445.000.000 --Jumlah - - 133.988.750.000 -

31 Desember31 Juli 2018

26. Pendapatan

Akun ini terdiri dari :


Sewa kamar 71.714.820.097 66.099.931.497 115.737.856.451 122.182.484.515 125.157.436.952Makanan dan minuman 31.299.812.383 29.670.386.468 51.595.523.249 59.117.870.981 56.637.075.596Lain-lainDepartemen lainnya 1.851.769.531 1.929.595.473 3.296.890.113 3.764.696.521 4.830.676.681Jumlah 104.866.402.011 97.699.913.438 170.630.269.813 185.065.052.017 186.625.189.230

Periode satu tahun yang berakhirPeriode tujuh bulan yang berakhir

Tidak ada pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan

Tidak terdapat penjualan makanan yang mengandung babi dan penjualan produk rokok. Berikut adalahpersentase pendapatan dari minuman yang mengandug alkohol dari pendapatan makanan dan minuman:


Makanan dan minuman 31.299.812.383 29.670.386.468 51.595.523.249 59.117.870.981 56.637.075.596Pendapatan minuman yang

mengandung alkohol 2.972.895.840 3.974.158.328 5.010.115.898 3.974.158.328 3.597.352.395% 9,50% 13,39% 9,71% 6,72% 6,35%

Periode satu tahun yang berakhirPeriode tujuh bulan yang berakhir

27. Beban pokok pendapatan


Penyusutan (Catatan 10) 25.192.153.514 25.269.005.616 42.950.655.608 42.427.076.271 44.045.652.415Beban karyawan 16.023.908.275 14.725.354.519 26.135.459.018 25.527.039.875 32.486.240.784Makanan dan minuman 8.846.932.332 8.680.772.403 14.785.033.395 16.045.540.295 15.793.167.526Perlengkapan kamar 7.955.933.638 7.474.197.031 14.731.970.968 15.925.223.514 13.956.012.270Bahan bakar 421.387.177 448.396.399 790.275.423 718.020.414 753.795.312Lain-lain 1.763.449.462 1.973.910.565 2.323.896.444 2.114.536.977 3.237.818.520Jumlah 60.203.764.398 58.571.636.533 101.717.290.856 102.757.437.346 110.272.686.827


Tidak terdapat pembelian dari pemasok tunggal yang jumlahnya melebihi 10% dari jumlah pembelian.

247





54

28. Beban usaha


Beban usaha:Beban karyawan 18.388.067.856 17.047.465.430 28.039.207.658 32.776.442.476 30.595.611.365Jasa manajemen 4.878.448.174 4.228.972.681 7.262.187.081 4.984.947.253 4.047.809.260Listrik dan air 4.763.480.358 4.896.193.268 8.075.186.511 8.584.561.552 8.102.911.143Peralatan dan perlengkapan 4.611.640.050 3.582.414.239 7.051.601.132 5.350.270.595 4.887.306.837Pemasaran 2.763.476.091 2.737.993.845 5.295.300.177 6.577.660.331 7.876.676.419Perbaikan dan pemeliharaan 1.658.972.301 1.557.492.481 3.072.441.840 2.240.743.297 2.082.430.867Asuransi 1.391.544.795 300.378.797 719.662.372 3.247.557.650 1.652.576.055Cadangan penggantian barang rusak 1.363.431.511 1.454.078.536 3.032.799.276 2.290.558.238 4.194.491.539Pajak 1.301.428.304 499.798.899 1.210.605.091 2.554.549.133 1.175.246.498Telepon dan internet 998.025.870 1.100.431.140 1.959.960.425 2.060.035.083 1.946.787.136Imbalan pasca kerja 967.590.269 968.357.614 1.660.041.624 1.675.270.134 2.189.223.109Sistem informasi dan perangkat lunak 891.068.027 1.181.891.154 1.924.312.573 1.285.047.222 1.134.509.887Pelatihan dan program loyalitas pelanggan 873.953.356 807.576.417 1.640.872.096 1.814.660.271 1.524.880.000Perijinan dan legalitas 809.380.190 47.800.433 130.925.586 134.799.522 106.031.541Penyusutan dan amortisasi 789.446.952 788.224.900 1.426.679.921 1.190.833.879 1.191.299.787Transportasi dan perjalanan dinas 409.256.993 595.113.799 805.445.546 1.082.454.452 1.730.423.265Retribusi, sumbangan dan perjamuan 213.043.980 219.233.245 1.743.195.804 2.542.382.979 1.212.560.180Jasa profesional 46.000.000 120.000.000 230.880.474 245.526.800 238.750.000Lain-lain 673.151.363 75.736.646 92.719.341 797.614.404 423.975.467

Jumlah 47.791.406.440 42.209.153.524 75.374.024.529 81.435.915.270 76.313.500.355


29. Pajak penghasilan

Manfaat (beban) pajak Grup terdiri dari:


Pajak kini - - - - -Pajak tangguhan 4.661.881.556 4.366.565.223 7.479.640.965 8.973.564.016 696.250.985

Jumlah manfaat (beban) pajak 4.661.881.556 4.366.565.223 7.479.640.965 8.973.564.016 696.250.985


Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasiandengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:


Laba (Rugi) sebelum pajak menurut laporankonsolidasi laba rugi komprehensif (20.626.400.160) (19.068.344.021) (35.061.640.790) (39.116.950.286) (42.378.347.120)

Laba (Rugi) sebelum pajak entitas anak (1.254.348.644) (819.406.191) (1.229.113.893) (1.354.086.973) (1.643.785.836)Laba (Rugi) sebelum pajak Perusahaan (19.372.051.516) (18.248.937.831) (33.832.526.897) (37.762.863.313) (40.734.561.284)

Perbedaan temporer:Beban manfaat karyawan 874.062.606 872.329.658 1.495.422.271 1.569.511.053 1.369.353.707

(18.497.988.910) (17.376.608.173) (32.337.104.626) (36.193.352.260) (39.365.207.577)

Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkanmenurut fiskal:

Sumbangan 742.940.337 1.071.208.225 1.719.449.811 1.992.277.286 2.068.786.600Pajak 1.238.344.619 499.798.899 1.127.025.347 952.898.398 1.200.153.634Lain-lain - - 2.290.415.569 76.054.935 -Penghasilan jasa giro (14.831.891) (27.226.297) (62.054.414) (57.397.054) (15.501.121)

1.966.453.065 1.543.780.827 5.074.836.312 2.963.833.565 3.253.439.113

Rugi fiskal (16.531.535.845) (15.832.827.346) (27.262.268.313) (33.229.518.695) (36.111.768.464)

Rugi fiskal yang masih dapatdikompensasi periode berikutnya:

Rugi fiskal2017 (27.262.268.313) - - - -2016 (33.229.518.695) (33.229.518.695) (33.229.518.695) - -

Jumlah (77.023.322.853) (49.062.346.041) (60.491.787.009) (33.229.518.695) -


248





55

Rugi fiskal dan utang pajak kini Grup tahun 2017, 2016 dan 2015 sudah sesuai dengan SuratPemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Akumulasi rugi fiskal sampai dengan 31 Desember 2015 tidak dapat dikompensasi ke periode berikutnyakarena perusahaan telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).

a. Aset pajak tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

01 Januari 2018

Dikreditkan(dibebankan) ke laba

rugi

Dikreditkan(dibebankan) ke

pendapatankomprehensif 31 Juli 2018

Aset pajak tangguhan (Liabilitas)Perusahaan

Rugi fiskal 15.122.946.752 4.132.883.961 - 19.255.830.713Liabilitas imbalan kerja 1.815.827.632 218.515.652 (223.556.978) 1.810.786.306

Entitas anakRugi fiskal 779.537.262 287.100.028 - 1.066.637.290Liabilitas imbalan kerja 114.672.301 23.381.916 (21.599.460) 116.454.757

Aset pajak tangguhan 17.832.983.947 4.661.881.556 (245.156.439) 22.249.709.066

01 Januari 2017


laba rugi


pendapatankomprehensif 31 Desember 2017

Aset pajak tangguhan (Liabilitas)

PerusahaanRugi fiskal 8.307.379.674 6.815.567.078 - 15.122.946.752Liabilitas imbalan kerja 1.511.658.917 373.855.568 (69.686.853) 1.815.827.632

Entitas anakRugi fiskal 530.473.781 249.063.481 - 779.537.262Liabilitas imbalan kerja 58.084.801 41.154.838 15.432.663 114.672.301


01 Januari 2016


laba rugi


pendapatan 31 Desember 2016


PerusahaanRugi fiskal - 8.307.379.674 - 8.307.379.674Liabilitas imbalan kerja 1.152.620.864 392.377.763 (33.339.710) 1.511.658.917

Entitas anakRugi fiskal 283.106.972 247.366.809 - 530.473.781Liabilitas imbalan kerja 70.805.587 26.439.770 (39.160.557) 58.084.801


249





56

01 Januari 2015


laba rugi


pendapatankomprehensif 31 Desember 2015


PerusahaanLiabilitas imbalan kerja 905.363.928 342.338.427 (95.081.491) 1.152.620.864

Entitas anakRugi fiskal - 283.106.972 - 283.106.972Liabilitas imbalan kerja - 70.805.587 - 70.805.587

Aset pajak tangguhan 905.363.928 696.250.985 (95.081.491) 1.506.533.422

30. Liabilitas imbalan kerja

Perhitungan atas imbalan kerja Perusahaan dengan menggunakan metode Projected Unit Creditdidasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah (Aktuaria Independen) untukperiode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:


Usia pensiun normal : 55 tahun 55 tahun 55 tahun 55 tahunMetode :

Tingkat kenaikan gaji : 8 % per tahun 8 % per tahun 8 % per tahun 8 % per tahunBunga teknis : 8,35 % per tahun 7,26 % per tahun 7,26 % per tahun 7,26 % per tahunMortality : TMII III-2011 TMII III-2011 TMII III-2011 TMII III-2011Jumlah karyawan : 292 orang 292 orang 337 orang 332 orang

Projected Unit CreditActuarial Cost Method

Projected Unit Credit ActuarialCost Method



Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Juli 2018 adalah sebagaiberikut:

Kenaikan tingkat bungadiskonto 1%

Penurunan tingkat bungadiskonto 1%

Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti 6.575.595.560 8.032.632.793

Kenaikan tingkat kenaikangaji 1%

Penurunan tingkat kenaikangaji 1%

Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti 8.031.444.970 6.564.936.918

a. Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif adalah:


Biaya jasa kini 640.139.887 726.573.140 1.245.553.954 1.227.496.053 1.343.303.737Beban bunga 327.450.382 310.952.677 533.061.732 447.774.081 309.272.318Pembayaran manfaat - (69.168.203) (118.574.062) - -Jumlah 967.590.269 968.357.614 1.660.041.624 1.675.270.134 1.652.576.055


250





57

Beban imbalan kerja tahun berjalan disajikan dalam akun “Beban usaha” dalam laporan laba rugikomprehensif konsolidasian.

b. Jumlah diakui dalam pendapatan komprehensif lain:


Keuntungan aktuarial atas:Perubahan penyesuaian - - - - -Perubahan asumsi keuangan (980.625.754) (198.612.202) (217.016.760) (290.001.066) (380.325.963)Jumlah (980.625.754) (198.612.202) (217.016.760) (290.001.066) (380.325.963)


Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017,2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:


Saldo pada awal tahun 7.721.999.734 6.278.974.870 4.893.705.802 3.621.455.711Biaya jasa kini 640.139.887 1.245.553.954 1.227.496.053 1.343.303.737Biaya bunga 327.450.382 533.061.732 447.774.081 309.272.318Pembayaran manfaat - (118.574.062) - -Perubahan penyesuaian asumsi (980.625.754) (217.016.760) (290.001.066) (380.325.963)Jumlah 7.708.964.249 7.721.999.734 6.278.974.870 4.893.705.802

Manajemen berpendapat bahwa liabilitas imbalan kerja yang diakui pada tanggal 31 Juli 2018, 31Desember 2017, 2016 dan 2015 telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003.

31. Transaksi dengan pihak berelasi

a. Sifat berelasi

1 PT Citra Putra Mandiri adalah entitas induk dan pemegang saham utama grup2 PT Citra Tanjung Bunga merupakan entitas asosiasi3 PT Citra Putra Properti merupakan entitas asosiasi4 PT Bangun Mandiri Cemerlang merupakan entitas asosiasi5 PT Mahkota Properti Indo, pihak berelasi yang merupakan entitas yang dikendalikan personil

manajemen kunci Perusahaan

b. Saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi di luar usaha dengan pihak berelasi seperti yang telah diungkapkanpada Catatan 15 dan 20.

31 Juli 2018 31 Desember 2017 31 Juli 2018 31 Desember 2017Utang pihak berelasi

PT Mahkota Properti Indo 29.500.000.000 29.500.000.000 5,92% 4,52%PT Citra Putra Mandiri 34.441.216.533 185.535.996.440 6,92% 28,41%

Utang lain-lainPT Citra Tanjung Bunga - 2.400.000.000 - 0,37%PT Citra Putra Properti - 1.000.000.000 - 0,15%

Jumlah 63.941.216.533 218.435.996.440 12,84% 33,45%

Persentase terhadap jumlah liabilitas

251





58

31 Desember 2016 31 Desember 2015 31 Desember 2016 31 Desember 2015Utang pihak berelasi

PT Mahkota Properti Indo 29.500.000.000 29.500.000.000 4,50% 4,53%PT Citra Putra Mandiri 179.328.525.262 173.754.571.081 27,35% 26,68%

Utang lain-lainPT Citra Tanjung Bunga 2.400.000.000 2.400.000.000 0,37% 0,37%PT Citra Putra Properti 1.000.000.000 1.000.000.000 0,15% 0,15%

Jumlah 212.228.525.262 206.654.571.081 32,36% 31,73%

Persentase terhadap jumlah liabilitas

Perusahaan membukukan pendapatan jasa manajemen dari PT Mahkota Properti Indo sebagai berikut:


Jasa manajemen 2.427.500.000 2.660.000.000 4.322.500.000 - -

Jumlah 2.427.500.000 2.660.000.000 4.322.500.000 - -

32. Laba per saham dasar

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

2018 2017 2017 2016 2015

Nilai nominal 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Rata-rata tertimbang dari jumlah sahamuntuk perhitungan laba (rugi) dasarper saham 127.500 50.000 50.000 50.000 35.000

Laba (rugi) bersih entitas induk (15.141.142.457) (14.492.607.341) (27.320.717.898) (29.817.857.431) (41.267.864.334)

Laba (rugi) per saham (118.754,06) (289.852,15) (546.414,36) (596.357,15) (1.179.081,84)

31 Juli 31 DesemberPeriode tujuh bulan yang berakhir Periode satu tahun yang berakhir

Perusahaan tidak memiliki efek yang bersifat dilutive pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016dan 2015.

33. Informasi segmen

Segmen Usaha

Keseluruhan aktivitas usaha Grup berasal dari pasar lokal dan luar negri. Grup mengklasifikasikanaktivitas usahanya menjadi tiga segmen usaha yang terdiri atas pendapatan dari jasa sewa kamar,penjualan makanan dan minuman dan departemen lainnya.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilankeputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkanlaba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangankonsolidasian. Namun, pendanaan (termasuk biaya pendanaan dan pendapatan pendanaan) dan pajakpenghasilan Grup dikelola secara Kelompok Usaha dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi.

252





59


Sewa kamar 71.714.820.097 66.099.931.497 115.737.856.451 122.182.484.515 125.157.436.952Makanan dan minuman 31.299.812.383 29.670.386.468 51.595.523.249 59.117.870.981 56.637.075.596Departemen lainnya 1.851.769.531 1.929.595.473 3.296.890.113 3.764.696.521 4.830.676.681Sub jumlah 104.866.402.011 97.699.913.438 170.630.269.813 185.065.052.017 186.625.189.230

Beban pokok penghasilanSewa kamar 30.135.790.548 29.684.482.621 50.932.763.932 51.034.020.610 59.475.633.613Makanan dan minuman 28.631.087.219 27.416.386.217 48.526.076.025 49.851.502.060 47.749.470.130Departemen lainnya 1.436.886.631 1.470.767.696 2.258.450.899 1.871.914.676 3.047.583.084Sub jumlah 60.203.764.397 58.571.636.533 101.717.290.856 102.757.437.346 110.272.686.827

Laba KotorSewa kamar 41.579.029.549 36.415.448.876 64.805.092.519 71.148.463.905 65.681.803.339Makanan dan minuman 2.668.725.164 2.254.000.251 3.069.447.223 9.266.368.920 8.887.605.466Departemen lainnya 414.882.900 458.827.777 1.038.439.214 1.892.781.845 1.783.093.597

Jumlah 44.662.637.614 39.128.276.905 68.912.978.957 82.307.614.671 76.352.502.402


Berikut ini adalah posisi keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan kelompok usaha:

31 Juli 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2015Jumlah aset

Sewa kamar 429.261.352.274 440.534.411.807 461.445.769.906 386.351.241.008Makanan dan minuman 186.095.961.968 190.983.126.506 200.048.744.179 167.493.312.576Departemen lainnya 4.962.558.986 5.092.883.373 5.334.633.178 4.466.488.335Sub jumlah 620.319.873.228 636.610.421.686 666.829.147.263 558.311.041.920

Jumlah liabilitasSewa kamar 344.583.215.050 451.851.172.476 453.788.418.396 450.705.391.753Makanan dan minuman 149.385.786.871 195.889.236.623 196.729.083.119 195.392.510.875Departemen lainnya 3.983.620.983 5.223.712.977 5.246.108.883 5.210.466.957Sub jumlah 497.952.622.905 652.964.122.075 655.763.610.398 651.308.369.585

Segmen Geografis

Berikut ini adalah jumlah pendapatan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan pasar geografis:


Jakarta 3.312.863.972 3.452.664.825 6.465.706.905 5.800.154.928 6.153.550.885Bali 101.553.538.039 94.247.248.613 164.164.562.908 179.264.897.089 180.471.638.345Sub jumlah 104.866.402.011 97.699.913.438 170.630.269.813 185.065.052.017 186.625.189.230

Beban pokok penghasilanJakarta 2.823.296.122 2.601.733.616 5.010.755.040 4.247.274.174 4.329.968.883Bali 57.380.468.276 55.969.902.917 96.706.535.817 98.510.163.172 105.942.717.945Sub jumlah 60.203.764.398 58.571.636.533 101.717.290.856 102.757.437.346 110.272.686.828

Laba KotorJakarta 489.567.850 850.931.209 1.454.951.865 1.552.880.754 1.823.582.002Bali 44.173.069.763 38.277.345.696 67.458.027.091 80.754.733.917 74.528.920.400

Jumlah 44.662.637.613 39.128.276.905 68.912.978.956 82.307.614.671 76.352.502.402


253





60

Berikut ini adalah posisi keuangan Perusahaan dan entitas anak berdasarkan pasar geografis:

31 Juli 2018 2017 2016 2015Jumlah Aset

Jakarta 31.008.534.733 32.115.651.821 33.371.231.960 34.860.321.617Bali 620.556.662.280 643.370.093.651 669.169.295.314 556.565.805.547Eliminasi (31.245.323.785) (38.875.323.785) (35.711.380.010) (33.115.085.244)Jumlah 620.319.873.228 636.610.421.686 666.829.147.263 558.311.041.920

Jumlah LiabilitasJakarta 23.125.468.612 23.353.517.383 23.623.903.961 24.150.194.894Bali 495.272.478.078 658.735.928.478 658.101.086.448 695.523.259.935Eliminasi (20.445.323.785) (29.125.323.785) (25.961.380.011) (68.365.085.244)Jumlah 497.952.622.905 652.964.122.075 655.763.610.399 651.308.369.585

31 Desember

34. Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas

Tambahan informasi mengenai laporan arus kas terkait dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi aruskas sebagai berikut:


Peningkatan setoran modal padaEntitas induk melalui konversi utang 155.000.000.000 - - -

Penambahan aset tetap melalui:Pengampunan pajak - - 133.988.750.000 -Utang 2.199.815.328 - - -

Pengurangan utang lain-lainmelalui pelepasan entitas asosiasi 3.400.000.000 - - -

Pengurangan investasi sahammelalui pelepasan entitas asosiasi 3.400.000.000 - - -

Jumlah 163.999.815.329 - 133.988.750.000 -

Prakarsa pengungkapan arus kas pada aktivitas pendanaan

01 Januari 2018 Aktivitas kas Aktivitas non kas 31 Juli 2018LiabilitasUtang bank 348.886.750.029 (3.595.248.932) - 345.291.501.097Utang pihak berelasi 215.035.996.440 3.905.220.093 (155.000.000.000) 63.941.216.533

Jumlah 563.922.746.469 309.971.161 (155.000.000.000) 409.232.717.630

35. Perikatan dan perjanjian

Pada tanggal 15 November 2011, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Luxury HotelInternational Indonesia berupa sebagai agen yang mengatur dan mengoperasikan hotel. Perjanjian iniberlaku selama 15 tahun. Atas pemberian jasa pengawasan dan operasi hotel tersebut, Perusahaan akanmembayar biaya manajemen dasar sebesar 2,5% untuk tahun pertama hingga ketiga dan 2,75% mulaitahun keempat, pendapatan kotor dan biaya insentif manajemen sebesar 8% dari kuntungan kotor operasidan biaya penjualan dan pemasaran sebesar 1% dari pendapatan kamar kotor, yang dibayarkan setiapbulan.

254





61

Perusahaan juga diharuskan membuat cadangan penggantian dengan persentase tertentu dari jumlahpendapatan kotor per tahun untuk tujuan melaksanakan penggantian modal, substitusi-substitusi danpenambahan-penambahan terhadap perabot-perabot dan peralatan hotel.

Cadangan pemeliharaan perlengkapan, perabotan dan peralatan hotel dihitung dengan persentase tertentudari pendapatan kotor dengan perhitungan sebagai berikut:

Periode akuntansiSetelah tanggal pembukaan

1-1213-24

Persentase dari pendapatan kotor

25-6061-120121 dan sesudahnya

1,50%2,50%3,50%4,50%5,50%

Biaya manajemen yang akan dibayar ke pengelola adalah sebagai berikut:

1. Biaya manajemen

49 dan sesudahnya

1,50%1,75%2,00%


1-2425-48

Akan dialokasikan sebagai berikut:

a) Biaya manajemen pokok

Biaya manajemen pokok adalah 0,25 % dari pendapatan

b) Biaya royalti

Biaya royalti hotel dihitung dengan persentase tertentu dari pendapatan kotor denganperhitungan sebagai berikut:

49 dan sesudahnya

1,25%1,50%1,75%


1-2425-48

2. Biaya insentif

Biaya insentif adalah 8 % dari laba operasi

36. Manajemen risiko keuangan

a. Faktor dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risikokeuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Perusahaanmendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

• Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atausebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugianPerusahaan.

255





62

• Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Perusahaan membayar liabilitasnya padasaat jatuh tempo. Saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuhtempo.

• Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahannilai tukar mata uang asing.

• Risiko suku bunga terdiri dari risiko suku bunga atas nilai wajar, yaitu risiko fluktuasi nilaiinstrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar, dan risiko suku bunga atasarus kas, yaitu risiko arus kas dimasa datang akan berfluktuasi karena perubahan suku bungapasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujuibeberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan.Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risikokeuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

• Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksidengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup.

• Memaksimalkan penggunaan lindung nilai alamiah yang menguntungkan sebanyak mungkin off-setting alami antara pendapatan dan biaya dan hutang piutang dalam mata uang yang sama; dan

• Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikutipraktik pasar terbaik.

Risiko Kredit

Perusahaan mengelola risiko kredit terkait dengan simpanan dana di bank dan penempatan depositoberjangka dengan hanya menggunakan bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baikuntuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan mengendalikan eksposur risikokredit dengan menetapkan kebijakan atas persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru.Kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalampersetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahanpertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilaitercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

Nilllai tercatat Maksimum eksposur Nilllai tercatat Maksimum eksposur

Kas dan bank 23.692.396.307 23.692.396.307 19.536.039.249 19.536.039.249Piutang usaha 8.305.910.303 8.305.910.303 4.972.541.415 4.972.541.415Piutang lain-lain 311.060.558 311.060.558 415.196.228 415.196.228

Jumlah 32.309.367.168 32.309.367.168 24.923.776.892 24.923.776.892

31 Juli 2018 31 Desember 2017

Nilai Tercatat Maksimum eksposur Nilai Tercatat Maksimum eksposur

Kas dan bank 14.772.240.301 14.772.240.301 12.651.329.492 12.651.329.492Piutang usaha 6.883.438.439 6.883.438.439 7.236.645.025 7.236.645.025Piutang lain-lain 219.438.497 219.438.497 148.043.545 148.043.545

Jumlah 21.875.117.237 21.875.117.237 20.036.018.062 20.036.018.062

31 Desember 2016 31 Desember 2015

256





63

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Grup sesuai denganperingkat kredit debitur grup pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:

Belum jatuh tempoatau tidak

mengalamipenurunan nilai

Telah jatuh tempotetapi tidakmengalami

penurunan nilai

Telah jatuh tempodan mengalamipenurunan nilai

Total

Kas dan bank 23.692.396.307 - - 23.692.396.307Piutang usaha - 8.305.910.303 110.880.629 8.416.790.932Piutang lain-lain - 311.060.558 - 311.060.558

Total 23.692.396.307 8.616.970.861 110.880.629 32.420.247.797

31 Juli 2018




penurunan nilai


Total


Total 19.536.039.249 5.387.737.643 165.533.065 25.089.309.957

31 Desember 2017




penurunan nilai


Total


Total 14.772.240.301 7.102.876.936 278.837.716 22.153.954.953

31 Desember 2016




penurunan nilai


Total


Total 12.651.329.492 7.384.688.570 270.453.861 20.306.471.923

31 Desember 2015

Risiko likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.Perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluaruntuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh

257





64

tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek yang jatuh tempodiperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit 1 bulan.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasiberdasarkan sisa umur jatuh temponya:

Utang usaha 4.065.434.850 - - - 4.065.434.850Utang lain-lain 436.086.508 1.649.861.496 274.976.916 - 2.360.924.920Biaya yang masih harus dibayar 11.866.920.558 - - - 11.866.920.558Utang pajak 3.282.934.871 - - - 3.282.934.871Utang bunga 2.925.000.000 30.207.087.879 6.522.000.000 - 39.654.087.879Utang bank 13.441.501.097 16.200.000.000 284.400.000.000 31.250.000.000 345.291.501.097Utang pihak berelasi - 63.941.216.533 - - 63.941.216.533

Jumlah 36.017.877.884 111.998.165.908 291.196.976.916 31.250.000.000 470.463.020.708

Liabilitas Keuangan

31 Juli 2018

Kurang dar 1 tahun 1-2 tahun 2-5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah

Utang usaha 6.096.738.526 - - - 6.096.738.526Utang lain-lain 3.641.981.560 - - - 3.641.981.560Biaya yang masih harus dibayar 10.139.277.865 - - - 10.139.277.865Utang pajak 1.918.387.721 - - - 1.918.387.721Utang bunga 44.716.587.879 - - - 44.716.587.879Utang bank 16.800.000.000 72.536.750.029 259.550.000.000 - 348.886.750.029Utang pihak berelasi - 215.035.996.440 - - 215.035.996.440

Jumlah 83.312.973.550 287.572.746.469 259.550.000.000 - 630.435.720.019

2-5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah

31 Desember 2017

Liabilitas Keuangan Kurang dar 1 tahun 1-2 tahun

Utang usaha 6.346.626.028 - - - 6.346.626.028Utang lain-lain 3.503.830.308 - - - 3.503.830.308Biaya yang masih harus dibayar 5.002.856.581 - - - 5.002.856.581Utang pajak 1.831.424.358 - - - 1.831.424.358Utang bunga 29.152.670.208 - - - 29.152.670.208Utang bank 202.702.492.408 180.000.000.000 - - 382.702.492.408Utang pihak berelasi - 208.828.525.262 - - 208.828.525.262

Jumlah 248.539.899.891 388.828.525.262 - - 637.368.425.153


31 Desember 2016


Utang usaha 3.989.549.901 - - - 3.989.549.901Utang lain-lain 3.712.514.654 - - - 3.712.514.654Biaya yang masih harus dibayar 7.394.278.602 - - - 7.394.278.602Utang pajak 2.281.956.011 - - - 2.281.956.011Utang bunga 18.126.819.813 - - - 18.126.819.813Utang bank 129.046.480.311 188.000.000.000 81.000.000.000 - 398.046.480.311Utang pihak berelasi - 203.254.571.081 - - 203.254.571.081

Jumlah 164.551.599.292 391.254.571.081 81.000.000.000 - 636.806.170.373


31 Desember 2015


Risiko suku bunga

Perusahaan terekspos risiko tingkat bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan sehubungandengan utang bank yang dimiliki. Perusahaan memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepadabank yang memiliki suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di

258





65

pasar keuangan. Untuk meminimalkan risiko ini, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan pihakbank agar dapat membayar bunga dengan tingkat bunga tetap untuk mengantisipasi apabila terdapatperubahan tingkat bunga pasar yang signifikan.

Tabel berikut ini menunjukan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran tingkat bungapinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak dipengaruhi oleh tingkatsuku bunga mengambang sebagai berikut:

31-Jul-18 31-Jul-17 31-Des-17 31-Des-16 31-Des-15

Dampak terhadap laba (rugi) sebelumpajak

Kenaikan dalam satuan poin (+100) 186.373.159 184.963.863 328.124.229 398.366.794 422.743.385Penurunan dalam satuan poin (+100) (186.373.159) (184.963.863) (328.124.229) (398.366.794) (422.743.385)

Risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik

Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politikyang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Risiko ini merupakanrisiko yang bersifat sistematik (Systematic Risk) dimana bila risiko ini terjadi maka akanmempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat, sehingga membuat kinerja Perusahaanmenurun risiko ini bahkan diversifikasi pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan danpengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. PSAK 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirearki nilai wajar sebagaiberikut:a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik

(tingkat 1);b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset

atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasidari harga) (tingkat 2); dan

c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (inputyang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumenkeuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal31 Juli 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

259





66

Nilai Tercatat Nilai wajar Nilai Tercatat Nilai wajar

Aset KeuanganKas dan bank 23.692.396.307 23.692.396.307 19.536.039.249 19.536.039.249Piutang usaha 8.305.910.303 8.305.910.303 4.972.541.415 4.972.541.415Piutang lain-lain 311.060.558 311.060.558 415.196.228 415.196.228

32.309.367.168 32.309.367.168 24.923.776.892 24.923.776.892

Liabilitas KeuanganUtang usaha 4.065.434.850 4.065.434.850 6.096.738.526 6.096.738.526Utang lain-lain 2.360.924.920 2.360.924.920 3.641.981.560 3.641.981.560Biaya yang masih harus dibayar 11.866.920.558 11.866.920.558 10.139.277.865 10.139.277.865Utang bunga 39.654.087.879 39.654.087.879 44.716.587.879 44.716.587.879Utang Bank 345.291.501.097 345.291.501.097 348.886.750.029 348.886.750.029Utang pajak 3.282.934.871 3.282.934.871 1.918.387.721 1.918.387.721Utang pihak berelasi 63.941.216.533 63.941.216.533 215.035.996.440 215.035.996.440

470.463.020.708 470.463.020.708 630.435.720.019 630.435.720.019

31 Juli 2018 31 Desember 2017

Nilai Tercatat Nilai wajar Nilai Tercatat Nilai wajar

Aset KeuanganKas dan bank 14.772.240.301 14.772.240.301 12.651.329.492 12.651.329.492Piutang usaha 6.883.438.439 6.883.438.439 7.236.645.025 7.236.645.025Piutang lain-lain 219.438.497 219.438.497 148.043.545 148.043.545

21.875.117.237 21.875.117.237 20.036.018.062 20.036.018.062

Liabilitas KeuanganUtang usaha 6.346.626.028 6.346.626.028 3.989.549.901 3.989.549.901Utang lain-lain 3.503.830.308 3.503.830.308 3.712.514.654 3.712.514.654Biaya yang masih harus dibayar 5.002.856.581 5.002.856.581 7.394.278.602 7.394.278.602Utang bunga 29.152.670.208 29.152.670.208 18.126.819.813 18.126.819.813Utang Bank 382.702.492.408 382.702.492.408 398.046.480.311 398.046.480.311Utang pajak 1.831.424.358 1.831.424.358 2.281.956.011 2.281.956.011Utang pihak berelasi 208.828.525.262 208.828.525.262 203.254.571.081 203.254.571.081

637.368.425.153 637.368.425.153 636.806.170.373 636.806.170.373

31 Desember 2016 31 Desember 2015

b. Manajemen permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modalyang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahankondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapatmenerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Kebijakan Perusahaanadalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadappendanaan pada biaya yang wajar.

Rasio Adjusted Leverage pada tanggal 31 Juli 2018, 31 Desember 2017,2016 dan 2015 adalahsebagai berikut:


Utang bank 345.291.501.097 348.886.750.029 382.702.492.408 398.046.480.311Ekuitas 122.367.250.323 (16.353.700.389) 11.065.536.865 (92.997.327.665)

Rasio adjusted leverage 3 (21) 35 (4)

260





67

37. Saldo Defisit

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan Perseroan dan entitas anak akan melanjutkanusahanya secara berkesinambungan dan tidak mencakup adanya penyesuaian sebagai akibat adanyaketidakpastian tentang kelangsungan hidup Perseroan dan entitas anaknya. Perseroan dan entitasanaknya mengalami defisit pada tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp 218.804.303.609, 31 Desember 2017,2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 202.938.801.474, Rp 175.450.691.207 dan Rp145.403.584.810. Perseroan mengalami saldo defisit atas laba ditahan karena pendapatan operasionalgrup yang belum maksimal ditengah ketatnya persaingan bisnis perhotelan dalam merebut segmenpelanggan.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan dan entitas anaknya memiliki sumber daya yang memadaiuntuk melanjutkan kegiatan usahanya dalam waktu mendatang yang dapat diduga secara pantas. Olehkarena itu, dasar kelangsungan usaha tetap digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangankonsolidasian.

Perusahaan telah dan akan terus menerapkan strategi- strategi pokok sebagai berikut :

- Memperkuat organisasi dan pembentukan team Business Development- Memberikan pelatihan/training untuk memperkuat sumber daya manusia- Memperbaiki kualitas pelayanan- Penetrasi dan memperluas jaringan pemasaran dan promosi melalui trade show dan media digital- Meningkatkan pendapatan melalui kerjasama dengan berbagai mitra strategis.- Menambah tim pemasaran dan memperkuat kerjasama dengan agen agen perjalanan domestik dan

global

Langkah - langkah dan strategi yang tengah dilakukan perseroan dalam mengatasi defisit adalah sebagaiberikut:

1. Memperkuat organisasi dan pembentukan team Business Development dalam hal ini fokuspenekanan pada tim marketing dengan langkah yang telah dilakukan:- Bekerjasama dengan Travel Agents, MICE Organizer dan juga Wedding Organizer untuk

penjualan paket-paket meeting (termasuk kamar, tempat pertemuan dan makan/minum)- Memberlakukan program promosi pada saat kondisi pasar sedang lesu, seperti “early bird

promotion” dimana mereka bisa mendapatkan discount tambahan apabila mereka membeli paketnya lebih awal

- Bekerjasama dengan perusahaan obat-obatan dan otomotif baik di dalam dan luar negeri untukmenyelenggarakan pameran

- Bekerjasama dengan hotel Marriott lain yang ada diseluruh penjuru dunia untuk melakukan cross-selling dalam mendatangkan pelanggan lebih banyak

- Memaksimalkan website Marriott.com sebagai wadah untuk mempromosikan paket-paketmenginap dan juga promosi jangka panjang dan juga jangka pendek.

- Bekerjasama dengan perusahaan obat-obatan dan otomotif baik di dalam dan luar negeri untukmenyelenggarakan pameran

- Kantor pusat Marriott International melakukan kerjasama dengan online travel agents sepertiBooking.com, Expedia, Agoda, Traveloka, C-trip untuk promosi dan mejual The Stones – Legian,Bali

- Bekerja sama dengan travel agents (offline) yang berlaku selama setahun baik didalam negeriseperti MG Holidays, Mandira Abadi, Kaha Travel, Haryono dan diluar negeri seperti Flight Centre,Webjet, Hotelbeds

- Bekerjasama dengan media baik yang cetak seperti Exquisite Media dan elektronik seperti HardRock Radia, NET TV untuk mempromosikan hotel kami

261





68

2. Memberikan pelatihan/training untuk memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan –pelatihan inovasi seperti inovasi penggunaan energi dan sistem tata kelola/manajemen perhotelanmelalui jaringan marriot internasional

3. Penetrasi dan memperluas jaringan pemasaran dan promosi melalui trade show dan media digitaldengan langkah langkah sebagai berikut:- Mengunjungi secara rutin ke semua instansi pemerintah, kementerian kedutaan asing dan

perbankan untuk rapat-rapat yang diselenggarakan di Bali, The Stones – Legian, Bali sudahmenjadi hotel pilihan oleh sebagian besar DPD, DPR, Kementerian, Kedutaan USA, Australia danBank Indonesia. BRI, BJB sebagai tempat rapat mereka

- Menghadiri pameran/eksibisi promosi di Surabaya dan Jakarta untuk mendapatkan tamu yanghendak melakukan pernikahan di Bali

- Menggunakan sarana social media seperti Facebook, Instagram, Twitter untuk mempromosikandan juga penjualan paket-paket menginap

4. Memperkuat kerjasama dengan agen agen perjalanan domestik dan global- Bekerjasama dengan hotel Marriott lain yang ada diseluruh penjuru dunia untuk melakukan cross-

selling dalam mendatangkan pelanggan lebih banyak- Melakukan perjalanan bisnis guna mempromosikan hotel ke negara sasaran seperti Australia,

New Zealand, Singapore, India dan juga ke pasar domestik seperti Jakarta dan Surabaya

Pencapaian saat ini atas langkah-langkah dan strategi diatas yang tengah dilakukan manajemenPerusahaan telah mulai menunjukan hasil dimana rata-rata pendapatan perbulan untuk periode 7 (tujuh)bulan sebesar Rp 14.752.946.029 dan setelah periode tersebut (Agustus dan September) rata-rataperbulan sebesar Rp 18.427.340.708 atau naik 25%.

38. Kontijensi

Sampai dengan laporan auditor independen diterbitkan, Perusahaan tidak ada masalah sengketa hukum,lingkungan hidup dan perpajakan.

39. Kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan

• Sesuai dengan Akta No.08 tanggal 14 September 2018 oleh notaris Yusdin Fahim, S.H, yangberkedudukan di Jakarta, para pemegang setuju dan memutuskan:

a. Peralihan sebagian saham PT Citra Putra Mandiri sebesar 3.875 lembar saham dengan nilai nominalseluruhnya sebesar Rp 3.875.000.000 kepada Putri Selaras, sehingga komposisi kepemilikan sahammenjadi sebagai berikut:


%


205.000 100% 205.000.000.000

b. Perubahan susunan dewan direksi perusahaan menjadi sebagai berikut:

Direktur utama : Yudha Bhakti KresniantoDirektur : Dodon Tri Koeswardana

262





69

Akta peralihan saham dan perubahan susunan direksi telah mendapat pengesahan dari KementerianHukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No AHU-AH.01.03-0244685 tanggal 20 September 2018.

• Sesuai dengan Akta No.05 tanggal 10 Oktober 2018 oleh notaris Rahayu Ningsih, S.H, yangberkedudukan di Jakarta, para pemegang setuju dan memutuskan:

a. Menyetujui perubahan status Perusahaan yang semula Perusahaan Tertutup/Non Publik menjadiperusahaan Terbuka/Publik.

b. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan(Initial Public Offering)

c. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan menjadi sebagai berikut :“Perusahaan bergerak dibidang Real Estate, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”.

d. Merubah nilai Nominal Saham Perusahaan menjadi Rp 100 per lembar saham.e. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perusahaan dalam jumlah

sebanyak-banyaknya 520.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham untukditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering)dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidakterbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modan dan Bursa Efek Indonesia.

f. Menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perusahaanuntuk mengambil bagian terlebih dahulu (Right Of First Refusal) atas saham baru yang disyaratkandalam Anggaran Dasar Perusahaan.

g. Menyetujui Rencana Perusahaan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perusahaan di BursaEfek Indonesia.

h. Perubahan susunan dewan komisaris dan dewan direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris utama : Raja Sapta ErvianKomisaris Independen : James Rachmat Subekti

Dewan DireksiDirektur utama : Yudha Bhakti KresniantoDirektur : Dodon Tri KoeswardanaDirektur Independen : Wenceslao Merino Singzon

i. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan Hak substitusi kepada Yudha BhaktiKresnianto sebagai Direktur Utama Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukandalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/ataupersetujuan yang diberikan dalam Akta ini.

j. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadiPerusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik.

Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RepublikIndonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0252420 dan No. AHU-AH.01.03-0252421tanggal 12 Oktober 2018.

40. Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi

Untuk tujuan Penawaran Umum Perdana Saham dan menyesuaikan dengan peraturan pasar modal yangberlaku, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan disertai beberapaperubahan dan penambahan pengungkapan:

• Penambahan penyajian laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Juli 2017• Penambahan penyajian laporan arus kas untuk periode yang berakhir 31 Juli 2017.• Tambahan pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian adalah sebagai berikut:

263





70

- Catatan 1c, penambahan pengungkapan Alasan penjualan entitas anak, Kapan keputusan untukmelepaskan entitas anak, Harga penjualan entitas anak, Laba atau rugi yang diakui dalampengukuran ke Nilai Wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan aset danbeban pajak penghasilan yang terkait.

- Catatan 5, penambahan pengungkapan alasan Perusahaan melakukan pembetukan cadangankerugian penurunan nilai piutang.

- Catatan 6, penambahan pengungkapan tingkat suku bunga dan jaminan yang diberikan.- Catatan 7, penambahan pengungkapan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama

periode berjalan.- Catatan 10, penambahan pengungkapan jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan

penuh yang masih digunakan.- Catatan 11, Penambahan pengungkapan jumlah amortisasi aset tak berwujud ke dalam pos

laporan laba rugi dan komprehensif lain.- Catatan 13, penambahan pengungkapan alasan pembubaran PT Citra Tanjung Bunga dan

PT Citra Putra Properti, Kegiatan usaha PT Bangun Mandiri Cemerlang dan bagian atas liabilitaskontinjensi entitas asosiasi yang terjadi.

- Catatan 14, penambahan pengungkapan jumlah utang usaha yang dipisahkan antara pihak ketigadan pihak berelasi, jumlah utang usaha menurut mata uang dan jaminan yang diberikan olehPerseroan dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan.

- Catatan 15, penambahan pengungkapan mengenai tingkat suku bunga, jaminan yang diberikan,syarat dan pembatasan.

- Catatan 17, penambahan pengungkapan keuntungan restrukturisasi utang bunga.- Catatan 26, penambahan pengungkapan jumlah dan persentase rincian pendapatan Perusahaan

yang berasal dari penjualan minuman yang mengandung alkohol atau zat yang memabukkan.- Catatan 30, penambahan pengungkapan mengenai analisis sensitivitas atas asumsi yang

digunakan dalam perhitungan aktuaria.- Catatan 33, penambahan pengungkapan aset dan liabilitas segmen usaha.- Catatan 34, penambahan pengungkapan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas

pendanaan yaitu dari arus kas maupun transaksi non kas.- Catatan 36, penambahan pengungkapan resiko kredit.- Catatan 37, penambahan pengungkapan pencapaian atas strategi Perusahaan.- Catatan 39, penambahan pengungkapan peristiwa setelah periode laporan.

41. Tanggal penyelesaian laporan keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan tanggal19 November 2018.

*******

264

Halaman ini sengaja dikosongkan

PRO

SPEKTU

S

Menara Bidakara 2, Lt. 17Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71- 73

Jakarta Selatan 12870Telepon +62(021) 29069370, Faks +62(021) 29612865

PT CITRA PUTRA REALTY Tbk

PROSPEKTUS PENAWARAN UM

UM PERDANA SAHAM

PT CITRA PUTRA REALTY Tbk TAHUN 2019

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif : 11 Januari 2019 Tanggal Distribusi Saham : 17 Januari 2019Masa Penawaran : 14 – 15 Januari 2019 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) : 17 Januari 2019Tanggal Penjatahan : 17 Januari 2019 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 18 Januari 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CITRA PUTRA REALTY TBK (“PERSEROAN“) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

PT Citra Putra Realty TbkKegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Akomodasi (Jasa Perhotelan)Berkedudukan di DKI Jakarta

Kantor Pusat: Alamat Korespondensi: Lokasi Hotel :

Menara Bidakara 2 Lt. 17 JI. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73

Jakarta Selatan, 12870Tel: 021-29069370

Fax : 021-31996267Email: [email protected]


The City Tower Lt. 19, Jl. Thamrin No. 81, Menteng,

Jakarta Pusat 10310Tel: 021-3199 6270Fax : 021-31996267


PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMSejumlah 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham atau 20,23% (dua puluh koma dua puluh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp93.600.000.000,- (sembilan puluh tiga milyar enam ratus juta Rupiah).Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran saham Perseroan.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS PT OSO SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEAMANAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ......Sejumlah 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham atau 20,23% (dua puluh koma dua puluh tiga persen) dari total modal ditempatkan

Documents