Apa ah Dasar Negara Republi Indonesia? Pancasila yang di emu a an dalan sidang I BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah d i andung ma sud untu dijadi an dasar dari Negara Indonesia Merde a. Adapun dasa r itu haruslah merupa an suatu falsafah yang menyimpul an ehidupan dan cita-cit a bangsa dan Negara Indonesia yang merde a. Di atas dasar itulah a an didiri an gedung Republi Indonesia sebagai perwujudan emerde aan politi yang menuju ep ada emerde aan e onomi, sosial dan ebudayaan. Landasan atau atau dasar itu haruslah uat dan o oh agar gedung yang berdiri di atasnya a an tetap tega sentosa untu selama-lamanya. Landasan itu harus pula tahan uji terhadap serangan-serangan bai dari dalam maupun dari luar. Sidang Badan Penyelidi Persiapan Kemerde aan (BPPK) telah menerima secara bulat pancasila itu sebagai dasar Negara Indonesia merde a. Dalam eputusan sidang PP KI emudian pada tanggal 18 Agustus Pancasila tercantum secara resmi dalam pembu aan UUD RI. UUD yang menjadi sumber etatanegaraan harus mengandung unsur-unsur po o yang uat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan Negara, aga r peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa. Peraturan-peraturan selanjutnya yang disusun untu mengatasi dan menyalur an per soalan-persoalan yang timbul berhubung dengan penyelenggaraan dan per embangan N egara harus didasar an atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang be rsumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organi , yang menjadi pela sana dari UUD. Oleh arena pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bah an menjiwai seluruh isi p eraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar Negara sebagaimana tercantu m jelas dalam alinea e IV pembu aan UUD 1945 tersebut, ma a semua peraturan per undang-undangan di Republi Indonesia yang di eluar an oleh Negara dan pemerinta h RI haruslah pula sejiwa denga pancasila. Isi dan tujuan dari peraturan perunda ng-undangan RI tida boleh menyimpang dari jiwa pancasila. 2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Keputusan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetap an Undang-Undan g Dasar bagi Negara Republi Indeonesia yang dipro lamasi an pada tanggal 17 Agu stus 1945. Undang-Undang Dasar tersebut ialah UUD 1945. Dalam pembu aan UDD tersebut ita t emu an dasar Negara Pancasila . Oleh arena itu, secara yuridis pancasila sah menja di Dasar Negara Republi Indonesia. A ibat hu um dari disah anya pancasila sebagai dasar Negara, ma a seluruh ehidu pan bernegara dan bermasyara at haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hu um Pancasila sebagai dasar Negara dapat memebri a ibat hu um dan filosofis; ya ni ehidupan bernegara bangsa ini haruslah berpedoman pada pancasila.
Landasan Filosofis Pancasila 3.1.1 Pengertian Filsafat Secara etimologis istilah filsafat atau dalam bahasa Inggrisnya philosophi a dalah berasal dari bahsa Yunani philosophia yang secara lazim diterjemah an sebaga i cinta earifan ata philosophia tersebut bera ar pada ata philos (pilia, cinta) da n sophia ( earifan). Berdasar an pengertian bahasa tersebut filsafat berarti cinta earifan. Kata earifan bisa juga berarti wisdom atau ebija sanaan sehingga filsa
fat bisa juga berarti cinta ebija sanaan. Berdasar an ma na ata tersebut ma a m empelajari filsafat berarti merupa an upaya manusia untu mencari ebija sanaan hidup yang nantinya bisa menjadi onsep ebija an hidup yang bermanfaat bagi per adaban manusia. Seorang ahli pi ir disebut filosof, ata ini mula-mula dipa ai o leh Hera leitos. Pengetahuan bija sana memberi an ebenaran, orang, yang mencintai penget ahuan bija sana, arena itu yang mencarinya adalah oreang yang mencintai ebenar an. Tentang mencintai ebenaran adalah ara teristi dari setiap filosof dari da hulu sampai se arang. Di dalam mencari ebija sanaan itu, filosof memperguna an cara dengan berpi ir sedalam-dalamnya (merenung). Hasil filsafat (berpi ir sedal am-dalamnya) disebut filsafat atau falsafah. Filsafat sebagai hasil berpi ir sed alam-dalamnya diharap an merupa an suatu yang paling bija sana atau setida -tida nya mende ati esempurnaan. Beberapa to oh-to oh filsafat menjelas an pengertian filsafat adalah seb agai beri ut: Socrates (469-399 s.M.) Filsafat adalah suatu bentu peninjauan diri yang bersifat refle tif atau berupa n terhadap azas-azas dari ehidupan yang adil dan bahgia. Berdasar an pemi iran tersebut dapat di embang an bahwa manusia a an menemu an ebahagiaan dan eadila n ji a mere a mampu dan mau mela u an peninajauan diri atau refle si diri sehingg a muncul ore si terhadap diri secara obye tif Plato (472 347 s. M.) Dalam arya tulisnya Republi Plato menegas an bahwa para filsuf adalah pe g ebenaran (vision of truth). Dalam pencarian dan menang ap pengetahuan mengena i ide yang abadi dan ta berubah. Dalam onsepsi Plato filsafat merupa an pencari an yang bersifat spe ulatif atau pere aan terhadap pandangan tentang seluruh ebe naran. Filsafat Plato ini emudan digolong an sebagai filsafat spe ulatif. 3.1.2 Pengertian Pancasila Kata Pancasila berasal dari ata Sansa erta (Agama Buddha) yaitu untu mencapai Nirwana diperlu an 5 Dasar/Ajaran, yaitu 1. Jangan mencabut nyawa ma hlu hidup/Dilarang membunuh. 2. Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri 3. Jangan berhubungan elamin/Dilarang berjinah 4. Jangan ber ata palsu/Dilarang berbohong/berdusta. 5. Jangan mjnum yang menghilang an pi iran/Dilarang minuman eras. Diadaptasi oleh orang jawa menjadi 5 M = Madat/Mabo , Maling/Nyuri, Mad on/Awewe, Maen/Judi, Mateni/Bunuh. Pengertian Pancasila Secara Etimologis Per ataan Pancasil mula-mula terdapat dalam perpusta aan Buddha yaitu d alam Kitab Tripita a dimana dalam ajaran buddha tersebut terdapat suatu ajaran m oral untu mencapai nirwana/surga melalui Pancasila yang isinya 5 J [idem]. Pengertian secara Historis Pada tanggal 01 Juni 1945 Ir. Soe arno berpidato tanpa te s mengenai rumusan Pancasi sebagai Dasar Negara Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mempro lamir an emerde aan, emudian eeso a arinya 18 Agustus 1945 disah anlah UUD 1945 termasu Pembu aannya dimana didalam nya terdapat rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar Negara yang duberi nama Pancasila. Seja saat itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pa da Alinea 4 Pembu aan UUD 45 tida termuat istilah Pancasila namun yang dima sud dasar Negara RI adalah disebut istilah Pancasila hal ini didaar an interprestas i (penjabaran) historis terutama dalam rang a pembentu an Rumusan Dasar Negara. Pengertian Pancasila Secara Termitologis Pro lamasi 17 Agustus 1945 telah melahir an Negara RI untu meleng apai alat2 Perleng apan Negara PPKI mengada an sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 d an berhasil mengesah an UUD 45 dimana didalam bagian Pembu aan yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut sec ara Konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI yang disah an oleh PPKI yang mewa ili seluruh Ra yat Indonesia Pancasila Berbentu :
1. Hirar is (berjenjang); 2. Piramid. A. Pancasila menurut Mr. Moh Yamin adalah yang disampai an di dalam sidang BPUPK I pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai beri ut: 1. Pri ebangsaan; 2. Pri emanusiaan; 3. Pri etuhanan; 4. Pri era yatan; 5. Kesejahteraan Ra yat B. Pancasila menurut Ir. Soe arno yang disampai an pada tangal 1 Juni 1945 di de pan sidang BPUPKI, sebagai beri ut: 1. Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme/Pri emanusiaan; 3. Mufa at/Demo rasi; 4. Kesejahteraan Sosial; 5. Ketuhanan yang ber ebudayaan; Presiden Soe arno mengusul an e-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila y aitu: 1. Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme; 2. Sosio Demo rasi : Demo rasi dengan esejahteraan ra yat; 3. Ketuhanan YME. Dan masih menurut Ir. Soe arno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi E asila atau Satusila yang intinya adalah Gotong Royong. C. Pancasila menurut Piagam Ja arta yang disah an pada tanggal 22 Juni 1945 rumu sannya sebagai beri ut: 1. Ketuhanan dengan ewajiban menjalan an syariat Islam bagi pemelu -pemelu nya; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kera yatan yang dipimpin oleh hi mat ebija sanaan dan permusyawaratan perwa ilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh ra yat indonesia; Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian pancasila tersebut yang sah d an benar secara Konstitusional adalah pancasila yang tercantum dalam Pembu aan U ud 45, hal ini diper uat dengan adanya etetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpre s No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegas an bahwa pengucapan, penulisan dan R umusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagai mana yang ter cantum dalam Pembu aan Uud 1945. 3.1.3 Pengertian Filsafat Pancasila Pancasila di enal sebagai filosofi Indonesia. Kenyataannya definisi filsaf sila telah diubah dan diinterpretasi berbeda oleh beberapa filsuf Indonesia. Pan casila dijadi an wacana seja 1945. Filsafat Pancasila senantiasa diperbarui ses uai dengan permintaan rezim yang ber uasa, sehingga Pancasila berbeda dari wa tu e wa tu. ? Filsafat Pancasila Asli Pancasila merupa an onsep adaptif filsafat Barat. Hal ini meruju pidato anya pendiri bangsa merupa an alumni Universitas di Eropa, di mana filsafat bar at merupa an salah satu materi uliah mere a. Pancasila terinspirasi onsep huma nisme, rasionalisme, universalisme, sosiodemo rasi, sosialisme Jerman, demo rasi parlementer, dan nasionalisme. ? Filsafat Pancasila versi Soe arno Filsafat Pancasila emudian di embang an oleh Su arno seja 1955 sampai be (1965). Pada saat itu Su arno selalu menyata an bahwa Pancasila merupa an filsaf at asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan a ulturasi budaya India (Hindu-Budha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam). Menurut Su arno Ke tuhanan adalah asli berasal dari Indonesia, Keadilan Soasial terinspirasi dari ons ep Ratu Adil. Su arno tida pernah menyinggung atau mempropaganda an Persatuan . ? Filsafat Pancasila versi Soeharto Oleh Suharto filsafat Pancasila mengalami Indonesiasi. Melalui filsuf-fils i bud, semua elemen Barat dising ir an dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menghasil an Pancasila truly Indonesia . Semua sila dalam Panca
sila adalah asli Indonesia dan Pancasila dijabar an menjadi lebih rinci (butir-b utir Pancasila). Filsuf Indonesia yang be erja dan mempromosi an bahwa filsafat Pancasila adalah truly Indonesia antara lain Sunoto, R. Parmono, Gerson W. Bawen gan, Wasito Poespoprodjo, Burhanuddin Salam, Bambang Daroeso, Paulus Wahana, Azh ary, Suhadi, Kaelan, Moertono, Soerjanto Poespowardojo, dan Moerdiono. Berdasar an penjelasan diatas ma a pengertian filsafat Pancasila secara um r/pemi iran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diya ini sebagai sesuatu ( enyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bija sana, paling bai dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Kalau dibeda an anatara filsafat yang religius dan non religius, ma a fils g filsafat yang religius. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila dalam hal ebija sanaan dan ebenaran mengenal adanya ebenaran mutla yang berasal dari Tuhan Ya ng Maha Esa ( ebenaran religius) dan se aligus menga ui eterbatasan emampuan m anusia, termasu emampuan berpi irnya. Dan alau dibeda an filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti p sila digolong andalam arti pra tis. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila di dala m mengada an pemi iran yang sedalam-dalamnya, tida hanya bertujuan mencari ebe naran dan ebija sanaan, tida se edar untu memenuhi hasrat ingin tahu dari manu sia yang tida habis-habisnya, tetapi juga dan terutama hasil pemi iran yang ber wujud filsafat Pancasila tersebut diperguna an sebagai pedoman hidup sehari-hari (pandangan hidup, filsafat hidup, way of the life, Weltanschaung dan sebgainya) ; agar hidupnya dapat mencapai ebahagiaan lahir dan batin, bai di dunia maupun di a hirat. Selanjutnya filsafat Pancasila mengu ur adanya ebenran yang bermacam-maca t sebgai beri ut: 1. Kebenaran indra (pengetahuan biasa); 2. Kebenaran ilmiah (ilmu-ilmu pengetahuan); 3. Kebenaran filosofis (filsafat); 4. Kebenaran religius (religi). Untu lebih meya in an bahwa Pancasila itu adalah ajaran filsafat, sebai n r.Moh Yamin pada Seminar Pancasila di Yogya arta tahun 1959 yang berjudul Tinjaua n Pancasila Terhadap Revolusi Fungsional , yang isinya anatara lain sebagai beri u t: Tinjauan Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem fils ngat an secara ring as bahwa ajaran Pancasila itu dapat ita tinjau menurut ahli filsafat ulung, yaitu Friedrich Hegel (1770-1831) bapa dari filsafat Evolusi K ebendaan seperti diajar an oleh Karl Marx (1818-1883) dan menurut tinjauan Evolu si Kehewanan menurut Darwin Haec el, serta juga bersang ut paut dengan filsafat erohanian seperti diajar an oleh Immanuel Kant (1724-1804). Menurut Hegel ha i at filsafatnya ialah suatu sintese pi iran yang lahir d ari pertentangan pi iran lahirlah paduan pendapat yang harmonis. Dan ini adalah tepat. Begitu pula denga ajaran Pancasila suatu sintese negara yang lahir dari a ntitese. Saya tida mau menyulap. Ingatlah alimat pertama dan Mu adimah UUD Republ disadur an tadi dengan bunyi: Bahwa sesungguhanya emerde aan itu ialah ha sega la bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapusa an arena bertentangan denga n peri emanusiaan dan peri eadilan. Kalimat pertama ini adalah sintese yaitu antara penjajahan dan peri emanus Pada saat sintese sudah hilang, ma a lahirlah emerde aan. Dan emerde aan itu ita susun menurut ajaran falsafah Pancasila yang disebut an dengan terang dalam Mu adimah Konstitusi R.I. 1950 itu yang berbunyi: Ma a dengan ini ami menyusun emerde aan ami itu, dalam suatu Piagam Negara yang berbentu Republi Kesatuan berdasar an ajaran Pancasila. Di sini disebut sila yang lima untu mewujud an e bahagiaan, esejahteraan dan perdamaian dunia dan emerde aan. Kalimat ini jelas alimat antitese. Sintese emerde aan dengan ajaran Pancasila dan tujuan ejaya an bangsa yang bernama ebahagiaan dan esejajteraan ra yat. Tida ah ini dengan jelas dan nyata suatu sintese pi iran atas dasar antitese pendapat? Jadi sejajar denga tujuan pi iran Hegel beralasanlah pendapat bahwa ajaran uatu sistem filosofi, sesuai dengan diale tis Neo-Hegelian.
Semua sila itu adalah susunan dalam suatu perumahan pi iran filsafat yang agai hasil penggalian Bung Karno adalah sesuai pula dengan pemandangan tinjauan hidup Neo-Hegelian. 3.2 Fungsi Utama Filsafat Pancasila Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia 3.2.1 Filasafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Setiapa bangsa yang ingin berdiri o oh dan mengetahui dengan jelas e ara n dicapainya sangat memerlu an pandangan hidup (filsafata hidup). Dengan pandang an hidup inilah sesuatu bangsa a an memandang persoalan-persoalan yang dihadapin ya dan menentu an arah serta cara bagaimana memecah an persoalan-persoalan tadi. Tanpa memili i pandangan hidup ma a suatu bangsa a an merasa terombang-ambing d alam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti a an timbul, bai persoalan -persoalan di dalam masyara atnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyara at bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa a an memili i pegangan dan pedoman bagaimana ia memecah an masalah-masalah poloti , e onomi, sosial dan budaya yang timbul dala m gera masyara at yang ma in maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu p ula suatu bangsa a an membangun dirinya. Dalam pergaulan hidup itu ter andung onsep dasar mengenai ehidupan yang tu bangsa, ter andung pi iran-pi iran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa m engenai wujud ehidupan yang dianggap bai . Pada a hirnyta pandangan hidup sesua tu bangsa adalah ristalisasi dari nilai-nilai yang dimili i suatu bangsa itu se ndiri, yang diya ini ebenarannya dan menimbul an te ad pada bangsa itu untu me wujud annya. Kita merasa bersyu ur bahwa pendahulu-pendahulu ita, pendiri-pendiri Repu secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa ita yang emudian ita nam a an Pancasila. Seperti yang dituju an dalam etetapan MPR No. II/MPR/1979, ma a Pancasila itu adalah jiwa seluruh ra yat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indo nesia dan dasar negara ita. Disamping itu ma a bagi ita Pancasila se aligus menjadi tujuan hidup bang bagi ita merupa an pandangan hidup, esadaran dan cita-cita moral yang meliput i ejiwaan dan wata yang sudah beurat/bera ar di dalam ebudayaan bangsa Indone sia. Ialah suatu ebudayaan yang mengajar an bahwa hidup manusia ini a an mencap ai ebahagiaan ji a ita dapat bai dalam hidup manusia sebagai manusia dengan a lam dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar emajuan lahir iyah dan ebahagiaan rohaniah. Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, d pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menuru t cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupa an hasil antara proses sej arah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yan g secara eseluruhan membentu epribadian sendiri. Sebab itu bnagsa Indonesia lahir dengan epribadiannya sendiri yang bersam negara itu, epribadian itu ditetap an sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itulah, Pancasila bu an lahir secara mendada pada tahun 1945 , melain an telah berjuang, denga melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami dengan oleh gagasan-gagasan besar dunia., dengan tetap bera ar pada ep ribadian bangsa ita dan gagasan besar bangsa ita sendiri. Karena Pancasila sudah merupa an pandangan hidup yang bera ar dalam eprib iterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup etatanegaraan. Hal ini tampa dalam sejarah bahwa mes ipun dituang an dalam rumusan yang aga berbeda, namun d alam 3 buah UUD yang pernah ita mili i yaitu dalam pembu aan UUD 1945, dalam Mu adimah UUD Sementara Republi Indonesia 1950. Pancasila itu tetap tercantum did alamnya, Pancasila yang lalu di u uh an dalam ehidupan onstitusional itu, Panc asila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi risis nasional dan ancaman terhadap e sistensi bangsa ita, merupa an bu ti sejarah sebagai dasar erohanian negar, di ehenda i oleh bangsa Indonesia arena sebenarnya ia telah t ertanam dalam albunya ra yat. Oleh arena itu, ia juga merupa an dasasr yang ma mapu mempersatu an seluruh ra yat Indonesia. 3.2.2 Pancasila Sebagai Dasar Negara Republi Indonesia
Pancasila yang di u uh an dalam sidang I dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah di andung ma sud untu dijadi an dasar bagi negara Indonesia merde a. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpul an ehidupan d an cita-cita bangsa dan negara Indonesa yang merde a. Di atas dasar itulah a an didiri an gedung Republi Indonesia sebagai perwujudan emerde aan politi yang menuju epada emerde aan e onomi, sosial dan budaya. Sidang BPPK telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar neg ara Indonesia merde a. Dalam eputusan sidang PPKI emudian pada tanggal 18 Agus tus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembu aan UUD RI, Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber etatanegaraan harus mengandung unsur-unsur po o yang uat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa. Peraturan selanjutnya yang disusun untu mengatasi dan menyalur an pers oalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan dan per embangan n egara harus didasar an atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang be rsumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organi yang menjadi pela sanaa n dari UUD. Oleh arena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bah an menjiwai selu ruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembu aan UUD 1945 tersebut, ma a semua peratur an perundang-undangan Republi Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peratura n Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pr esiden dan peraturan-peraturan pela sanaan lainnya) yang di eluar an oleh negara dan pemerintah Republi Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Panca sila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perund ang-undangan Republi Indonesia tida boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bah an dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegas an, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber huum (sumber huum formal, undang-undang, ebiasaan, tr a taat, jurisprudensi, ha im, ilmu pengetahuan hu um). Di sinilah tampa titi persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh masyara at dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Ind onesia. Adalah suatu hal yang membangga an bahwa Indonesia berdiri di atas fund amen yang uat, dasar yang o oh, ya ni Pancasila dasar yang uat itu bu anlah m eniru suatu model yang didatang an dari luar negeri. Dasar negara ita bera ar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa I ndonesia, Pancasila adalah penjelmaan dari epribadian bangsa Indonesia, yang hi dup di tanah air ita seja dahulu hingga se arang. Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tida hanya memuas an bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-ba ngsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan a an mempenga ruhi hidup dan ehidupan banga dan negara esatuan Republi Indonesia secara e al dan abadi. 3.2.3 Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dima sud an dengan epribadian I ndonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri has bangsa Indonesia, yang membeda an ba ngsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri has bangsa I ndonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan per embangan bangsa Indon esia sepanjang masa. Garis pertumbuhan dan per embangan bangsa Indonesia yang ditentu an ole h ehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, ling ungan dan su asana wa tu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia seja dahulu ala bergaul dengan berbagai peradaban ebudayaan bangsa lain (Hindu, Tiong o , Portugis, Spa nyol, Belanda dan lain-lain) namun epribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan ber embang. Mung in di sana-sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyar a at ota epribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing, namun pada d asarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam epribadiannya sendiri. Bangsa Indone sia secara jelas dapat dibeda an dari bangsa-bangsa lain. Apabila ita memperhat i an tiap sila dari Pancasila, ma a a an tampa dengan jelas bahwa tiap sila Pan
casila itu adalah pencerminan dari bangsa ita. Demi ianlah, ma a Pancasila yang ita gali dari bumi Indonsia sendiri m erupa an : a. Dasar negara ita, Republi Indonesia, yang merupa an sumber dari segala sumber hu yang berla u di negara ita. b. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatu an ita serta memberi petunj dalam masyara at ita yang berane a ragam sifatnya. c. Jiwa dan epribadian bangsa Indonesia, arena Pancasila memberi an cora yang has pada bangsa Indonesia dan ta dapat dipisah an dari bangsa Indonesia, serta meru pa an ciri has yang dapat membeda an bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Te rdapat emung inan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimili i oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, a an tetapi elima sila yang merupa an satu esatuan yang tida terpisah an itulah yang menj adi ciri has bangsa Indonesia. d. Tujuan yang a an dicapai oleh bangsa Indonesia, ya ni suatu masyara at adil dan ma ur yang merata material dan spiritual berdasar an Pancasila di dalam wadah negar a esatuan Republi Indonesia yang merde a, berdaulat, bersatu dan ber edaulatan ra yat dalam suasana peri ehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinam is serta dalam ling ungan pergaulan dunia yang merde a, bersahabat, tertib dan d amai. e. Perjanjian luhur ra yat Indonesia yang disetujui oleh wa il-wa il ra yat Indonesia njelang dan sesudah Pro lamasi Kemerde aan yang ita junjung tinggi, bu an se ed ar arena ia ditemu an embali dari andungan epribadian dan cita-cita bangsa I ndonesia yang terpendam seja berabad-abad yang lalu, melain an arena Pancasila itu telah mampu membu ti an ebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Oleh arena itu yang penting adalah bagaimana ita memahami, menghayati dan mengamal an Pancasila dalam segala segi ehidupan. Tanpa ini ma a Pancasila hanya a an merupa an rang aian ata- ata indah yang tertulis dalam Pembu aan UU D 1945, yang merupa an perumusan yang be u dan mati, serta tida mempunyai arti bagi ehidupan bangsa ita. Apabila Pancasila tida menyentuh ehidupan nyata, tida ita rasa an w ujudnya dalam ehidupan sehari-hari, ma a lambat laun ehidupannya a an abur da n esetiaan ita epada Pancasila a an luntur. Mung in Pancasila a an hanya tert inggal dalam bu u-bu u sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi ma a segala dosa d an noda a an mele at pada ita yang hidup di masa ini, pada generasi yang telah begitu banya ber orban untu menega an dan membela Pancasila. A hirnya perlu juga ditegas an, bahwa apabila dibicara an mengenai Panc asila, ma a yang ita ma sud adalah Pancasila yang dirumus an dalam Pembu aan UU D 1945, yaitu : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kera yatan yang dipimpin oleh hi mat ebija sanaan dalam permusyawratan / perwa il an. 5. Keadilan sosial bagi seluruh ra yat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembu aan UUD 1945 itulah yang i ta guna an, sebab rumusan yang demi ian itulah yang ditetap an oleh wa il-wa il bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kem erde aan Indonesia (PPKI). Seperti yang telah ditunju an oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR esatuan yang bulat dan utuh dari elima silanya. Di ata an sebagai esatuan ya ng bulat dan utuh, arena masing-masing sila dari Pancasila itu tida dapat dipa hami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari eseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari silasila lainnya a an mendatang an pengertian yang eliru tentang Pancasila. 3.3 Falsafah Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah i ta temu an dalam beberapa do umen historis dan di dalam perundang-undangan negar
a Indonesia seperti di bawah ini : a. Dalam Pidato Ir. Soe arno tanggal 1 Juni 1945. b. Dalam Nas ah Politi yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang emudian ijadi an nas ah rancangan Pembu aan UUD 1945 (ter enal dengan sebutan Piagam Ja arta). c. Dalam nas ah Pembu aan UUD Pro lamasi 1945, alinea IV. d. Dalam Mu adimah Konstitusi Republi Indonesia Seri at (RIS) tanggal 27 Dese IV. e. Dalam Mu adimah UUD Sementara Republi Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950 f. Dalam Pembu aan UUD 1945, alinea IV setelah De rit Presiden RI tanggal 5 Mengenai perumusan dan tata urutan Pancasila yang tercantum dalam do um en historis dan perundang-undangan negara tersebut di atas adalah aga berlainan tetapi inti dan fundamennya adalah tetap sama sebagai beri ut : 1. Pancasila Sebagai Dasar Falsafat Negara Dalam Pidato Tanggal 1 Juni 1945 Oleh Ir. S e arno Ir. Soe arno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untu pertama ali nya mengusul an falsafah negara Indonesia dengan perumusan dan tata urutannya se bagai beri ut : ? Kebangsaan Indonesia. ? Internasionalisme atau Pri emanusiaan. ? Mufa at atau Demo rasi. ? Kesejahteraan sosial. ? Ketuhanan. 2. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Nas ah Politi Yang Bersejarah (Piaga Ja arta Tanggal 22 Juni 1945) Badan Penyelidi Persiapan Kemerde aan (BPPK) yang Istilah Jepangnya Do uritsu Jumbi Cosa ai, telah membentu beberapa panitia erja yaitu : a. Panitia Perumus terdiri atas 9 orang to oh, pada tanggal 22 Juni 1945, telah berha menyusun sebuah nas ah politi yang sangat bersejarah dengan nama Piagam Ja art a, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, nas ah itulah yang ditetap an sebag ai nas ah rancangan Pembu aan UUD 1945. b. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang di etuai oleh Ir. Soe arno yang emudian membentu Panitia Kecil Perancang UUD yang di etuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo, Panitia ini berhasil menyusun suatu rancangan UUD-RI. c. Panitia E onomi dan Keuangan yang di etuai oleh Drs. Mohammad Hatta. d. Panitia Pembelaan Tanah Air, yang di etuai oleh Abi usno Tjo rosujoso. Untu pertama alinya falsafah Pancasila sebagai falsafah negara dicant um an autenti tertulis di dalam alinea IV dengan perumusan dan tata urutan seba gai beri ut : ? Ketuhanan, dengan ewajiban menjalan an syariat Islam bagi pemelu -pemelu nya. ? Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. ? Kera yatan yang dipimpin oleh hi mat ebija sanaan dalam permusyawaratan / perwa ila . ? Keadilan sosial bagi seluruh ra yat Indonesia. 3. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembu aan UUD 1945 Sesudah BPPK (Badan Penyelidi Persiapan Kemerde aan) merampung an tuga snya dengan bai , ma a dibubar an dan pada tanggal 9 Agustus 1945, sebagai penggantiny a dibentu PPKI (Panitia Persiapan Kemerde aan Indonesia). Pada tanggal 17 Agustus 1945, di umandang an Pro lamasi Kemerde aan Ind onesia oleh Ir. Soe arno di Pengangsaan Timur 56 Ja arta yang disa si an oleh PP KI tersebut. Keeso an harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengada an sidangnya yang pertama dengan mengambil eputusan penting : a. Mensah an dan menetap an Pembu aan UUD 1945. b. Mensah an dan menetap an UUD 1945. c. Memilih dan mengang at Ketua dan Wa il Ketua PPKI yaitu Ir. Soe arno dan Drs. Moha d Hatta, masing-masing sebagai Presiden RI dan Wa il Presiden RI. Tugas pe erjaan Presiden RI untu sementara wa tu dibantu oleh sebuah b adan yaitu KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan pada tanggal 19 Agustus 19
45 PPKI memutus an, Pembagian wilayah Indonesia e dalam 8 propinsi dan setiap p ropinsi dibagi dalam aresidenan- aresidenan. Juga menetap an pembentu an Depart emen-departemen Pemerintahan. Dalam Pembu aan UUD Pro lamasi 1945 alinea IV yang disah an oleh PPPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itulah Pancasila dicantum an secara resmi, autenti dan sah menurut hu um sebagai dasar falsafah negara RI, dengan perumusan dan ta ta urutan sebagai beri ut : ? Kemanusiaan yang adil dan beradab. ? Kera yatan yang dipimpin oleh hi mat ebija sanaan dalam permusyawaratan / perwa ila n. ? Keadilan sosial bagi seluruh ra yat Indonesia. 4. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mu adimah Konstitusi RIS 1949 Bertempat di Kota Den Haag (Netherland / Belanda) mulai tanggal 23 Agus tus sampai dengan tanggal 2 September 1949 diada an KMB (Konferensi Meja Bundar) . Adapun delegasi RI dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta, delegasi BFO (Bi g) dipimpin oleh Sutan Hamid Al adrie dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Mar seveen. Sebagai tujuan diada annya KMB itu ialah untu menyelesai an perseng et aan antara Indonesia dengan Belanda secepatnya dengan cara yang adil dan penga u an a an edaulatan yang penuh, nyata dan tanpa syarat epada RIS (Republi Indon esia Seri at). Salah satu hasil eputusan po o dan penting dari KMB itu, ialah bahwa piha Kerajaan Belanda menga ui edaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tida dapat dicabut embali oleh Kerajaan Belanda dengan wa tu selambat-lambatn ya pada tanggal 30 Desember 1949. Demi ianlah pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam Belanda, Ratu Yu liana menandatangani Piagam Penga uan Kedaulatan Negara RIS. Pada wa tu yang sama dengan KMB di Kota Den Haag, di Kota Scheveningen (Netherland) disusun pula Konstitusi RIS yang mulai berla u pada tanggal 27 Dese mber 1949. Walaupun bentu negara Indonesia telah berubah dari negara Kesatuan R I menjadi negara seri at RIS dan Konstitusi RIS telah disusun di negeri Belanda jauh dari tanah air ita, namun demi ian Pancasila tetap tercantum sebagai dasar falsafah negara di dalam Mu adimah pada alinea IV Konstitusi RIS 1949, dengan p erumusan dan tata urutan sebagai beri ut : ? Ketuhanan Yang Maha Esa. ? Pri emanusiaan. ? Kebangsaan. ? Kera yatan. ? Keadilan Sosial. 5. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Mu adimah UUD Sementara RI (UUDS-RI 1 50) Seja Pro lamasi Kemerde aannya, bangsa Indonesia menghenda i bentu ne gara esatuan (unitarisme) oleh arena bentu negara seri at (federalisme) tida lah sesuai dengan cita-cita ebangsaan dan jiwa pro lamasi. Demi ianlah semangat persatuan dan esatuan bangsa Indonesia tetap memb ara dan meluap, sebagai hasil gemblengan para pemimpin Indonesia seja lahirnya Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, emudian di ristalisasi an dengan Sumpah P emuda 28 O tober 1928, Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa. Oleh arena itu penga uan edaulatan negara RIS menimbul an pergola anpergola an di negara-negara bagian RIS untu bersatu dalam bentu negara esatua n RI sesuai dengan Pro lamasi Kemerde aan RI. Sesuai KOnstitusi, negara federal RIS terdiri atas 16 negara bagian. A ibat pergola an yang sema in gencar menuntut bergabung embali pada negara esat uan Indonesia, ma a sampai pada tanggal 5 April 1950 negara federasi RIS, tingga l 3 (tiga) negara lagi yaitu : 1. RI Yogya arta. 2. Negara Sumatera Timur (NST). 3. Negara Indonesia Timur (NIT).
Negara federasi RIS tida sampai setahun usianya, oleh arena terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soe arno menyampai an Nas ah Piagam, per nyataan terbentu nya Negara Kesatuan Republi Indonesia, yang berarti pembubaran Negara Federal RIS (Republi Indonesia Seri at). Pada saat itu pula panitia yang di etuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo men gubah onstitusi RIS 1949 (196 Pasal) menjadi UUD RIS 1950 (147 Pasal). Perubahan bentu negara dan onstitusi RIS tida mempengaruhi dasar fal safah Pancasila, sehingga tetap tercantum dalam Mu adimah UUDS-RI 1950, alinea I V dengan perumusan dan tata urutan yang sama dalam Mu adimah Konstitusi RIS yait u : ? Ketuhanan Yang Maha Esa. ? Pri emanusiaan. ? Kebangsaan. ? Kera yatan. ? Keadilan Sosial. 6. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dalam Pembu aan UUD 1945 Setelah De rit Pre iden 5 Juli 1959 Pemerintah mengeluar an Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemiliha n Umum untu memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang a an menyusun UUD baru. Pada a hir tahun 1955 diada an pemilihan umum pertama di Indonesia dan Konstituante yang dibentu mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956. Dalam perjalanan sejarah etatanegaraan selanjutnya. Konstituante gagal membentu suatu UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Dengan egagalan onstituante tersebut, ma a pada tanggal 5 Juli 1950 P residen RI mengeluar an sebuah De rit yang pada po o nya berisi pernyatan : a. Pembubaran Konstuante. b. Berla unya embali UUD 1945. c. Tida berla unya lagi UUDS 1950. d. A an dibentu nya dalam wa tu sing at MPRS dan DPAS. Dengan berla unya embali UUD 1945, secara yuridis, Pancasila tetap men jadi dasar falsafah negara yang tercantum dalam Pembu aan UUD 1945 alinea IV den gan perumusan dan tata urutan seperti beri ut : ? Ketuhanan Yang Maha Esa. ? Kemanusiaan yang adil dan beradab. ? Persatuan Indonesia. ? Kera yatan yang dipimpin oleh hi mat ebija sanaan dalam permusyawaratan/perwa ilan. ? Keadilan sosial bagi seluruh ra yat Indonesia. Dengan instru si Presiden Republi Indonesia No. 12 Tahun 1968, tertang gal 13 April 1968, perihal : Penegasan tata urutan/rumusan Pancasila yang resmi, yang harus diguna an bai dalam penulisan, pembacaan maupun pengucapan sehari-h ari. Instru si ini dituju an epada : Semua Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga / Badan Pemerintah lainnya. Tujuan dari pada Instru si ini adalah sebagai penegasan dari suatu ead aan yang telah berla u menurut hu um, oleh arena sesuai dengan asas hu um posit if (Ius Contitutum) UUD 1945 adalah onstitusi Indonesia yang berla u se arang. Dengan demi ian secara yuridis formal perumusan Pancasila yang tercantum dalam P embu aan UUD 1945 itulah yang harus diguna an, walaupun sebenarnya tida ada Ins tru si Presiden RI No. 12/1968 tersebut. Prof. A.G. Pringgodigdo, SH dalam bu unya Se itar Pancasila peri-hal peru musan Pancasila dalam berbagai do umentasi sejarah mengata an bahwa uraian-uraia n mengenai dasar-dasar negara yang menari perhatian ialah yang diucap an oleh : 1. Mr. Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. 2. Prof. Mr. Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. 3. Ir. Soe arno pada tanggal 1 Juni 1945. Walaupun etiganya mengusul an 5 hal po o untu sebagai dasar-dasar ne gara merde a, tetapi baru Ir. Soe arno yang mengusul an agar 5 dasar negara itu dinama an Pancasila dan bu an Panca Darma. Jelaslah bahwa perumusan 5 dasar po o itu oleh etiga to oh tersebut d
alam reda si ata- atanya berbeda tetapi inti po o -po o nya adalah sama yaitu K etuhanan Yang Maha Esa, Pri emanusiaan atau internasionalisme, Kebangsaan Indone sia atau persatuan Indonesia, Kera yatan atau Demo rasi dan Keadilan Sosial bagi seluruh ra yat Indonesia. Ir. Soe arno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menegas an : Ma sud Pa ncasila adalah philosophschegrondslag itulah fundament falsafah, pi iran yang se dalam-dalamnya untu di atasnya didiri an gedung Indonesia Merde a Yang Ke al dan Abadi . Prof. Mr. Drs. Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlang ga Surabaya pada tanggal 10 November 1955 menegas an : Susunan Pancasila itu adal ah suatu ebulatan yang bersifat hierrarchies dan piramidal yang menga ibat an a danya hubungan organis di antara 5 sila negara ita . Prof. Mr. Muhammad Yamin dalam bu unya Pro lamasi dan Konstitusi (1951) b erpendapat : Pancasila itu sebagai benda rohani yang tetap dan tida berubah seja Piagam Ja arta sampai pada hari ini . Kemudian pernyataan dan pendapat Prof. Mr. Drs. Notonagoro dan Prof. Mr . Muhamamd Yamin tersebut diterima dan di u uh an oleh MPRS dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1960 jo Ketetapan No. V/MPR/1973. Arti Pandangan Hidup Suatu Bangsa. Apa arti pandangan hidup suatu bangsa? . Pertanyaan ini su ar untu dijawab tanpa mengetahui bahwa bangsa itu mengenal berbagai elompo masyara at manusia yang m embentu bangsa. Kita mengenal bangsa Ameri a yang terdiri atas berbagai asal ra s dan asal ebudayaan. Ada yang beasal dari Eropa, Inggris, Jerman, Timur Tebgah , Jepang dan masih banya lagi. Tetapi mere a menyebut diri sebagai bangsa Ameri a.
Semua menga u sebagai bangsa Ameri a yang siap membela Negara Ameri a. Indonesia pun sama seperti bangsa Ameri a yang terdiri atas berbagai elompo masyara at yang masing-masing berbeda latar bela ang budayanya, agama, dan bah an darahnya. Tetapi seja tanggal 28 O tober 1928 ita telah menjadi satu bangsa Artinya sat u esatuan dari berbagai ragam latar bela ang sosial budaya, agama dan eturunan yang berte ad untu membangun satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa mempunyasi cita-cita untu masa depan dan menghadapi masalah bersa ma dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita ita sebagai bangsa Indonesia ter cantum dalam Pembu aan UUD 1945, ya ni mewujud an suatu tatanan masyara at yang adil dan ma mur materil dan spirituan berdasar an Pancasila. Seperti halnya elu arga, sutau bangsa yang berte ad mencapai cita-cita bersama memerlu an suatu pan dangan hidup. Tanpa pandangn hidup, suatu bangsa a an terombang ambing. Dengan pa ndangan hidup suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa : * A an dengan mudah memandang persoalan-pesoalan yang dihadapi; * A an dengan mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi; * A an memili i pedoman dan pegangan; * A an membangun dirinya. Dengan uraian di atas jelaslah betapa pentingnya pandangan hidup suatu bangsa. P ertanyaan beri ut yang secara wajar muncul pada diri ita sendiri apa ah pandang an hidup itu sesungguhnya? . Seorang dewasa yang memili i pandangan hidup adalah seseorang yang : * Yang secara sadar mengetahui cita-citanya; * Yang secara sadar memilih bentu ehidupan yang ditempuhnya; * Yang mengetahui nilai-nilai yang dijunjung tinggi; * Yang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah serta mela sana anya secara jujur. Dengan demi ian, pandangan hidup suatu bangsa adalah :
* Cita-cita bangsa; * Pi iran-pi iran yang mendalam; * Gagasan mengenai wujud ehidupan yang lebih bai . Jadi pandangan hidup suatu bangsa adalah inti sari ( ristalisasi) dari nilai-nil ai yang dimili i bangsa itu dan diya ini ebenaranya, yang berdasar an pengalama n sejarah dan yang telah menimbul an te ad pada bangsa itu untu mewujud anya da lam ehidupan sehari-hari. 2. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Setiap bangsa yang ingin berdiri o oh dan mengetahui dengan jelas e arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlu an pandangan hidup. Dengan pandangan hi dup inilah sesuatu bangsa a an memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan m enetu an arah serta bagaimana cara bangsa itu memecah an persoalan-persoalan tad i. Tanpa memili i pandangan hidup ma a sesuatu bangsa a an merasa terus terombang-a mbing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang timbul, bai persoalan-per soalan di masyara at sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyara at bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang je las sesuatu bangsa a an memili i pedoman dan pegangan bagaimana ia memecah an ma salah-masalah politi , e onomi, sosial budaya yang timbul dalam gera masyara at yang ma in maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula sesuatu bangsa a an membangun dirinya. Dalam pandangan hidup ini ter andung onsep dasar mengenai ehidupan yang dicita -cita an oleh sesuatu bangsa, ter andung pi iran yang dianggap bai . Pada a hirn ya pandangn hidup suatu bangsa adalah suatu ristalisasi nilai-nilai yang dimili i oleh bangsa itu sendiri, yang diya ini ebenaranya dan menimbul an te ad pada bangsa itu untu mewujud anya. Karena itulah dalam mela sana an pembangunan mis alnya, ita tida dapat begitu saja mencontoh atau meniru model yang dila u an o leh bangsa lain tanpa menyesuai an dengan pandangn hidup, dan ebutuhan- ebutuha n yang bai dan memuas an bagi suatu bangsa, belum tentu bai dan memuas an bagi bangsa lain. Oleh arena itu pandangan hidup suatu bangsa merupa an masalah yan g sangat asasi bagi e ohan dan elestarian suatu bangsa.
Negara Republi Indonesia memang tergolong muda dalam barisan Negara-negara lain di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan ebudayaan yang tua, m elalui gemilangnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang tiga setengah abad, sampai a hirnya bangsa Indonesia mempro lamasi an emerde aanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untu merebut embali emerde aan nasi onalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Berbagai baba sejara h telah dilalui dan berbagai jalan ditempuh dengan cara yang berbeda-beda, mulai dari cara yang luna sampai dengan cara yang asar, mulai dari gera an aum cen di iawan yang terbatas smapai pada gera an yang menghimpun e uatan ra yat banya , mulai dari bidang pendid an, esenian daerah, perdagangan sampai pada gera an -gera an politi . Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang meru pa an hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan citacita hidup di masa yang a an datang, yang secara eseluruhan membentu epribadi anya sendiri. Oleh arena itu bangsa Indonesia lahir dengan epribadianya sendir i, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan Negara itu, epribadian itu dite an an sebagai pandangan hidup dan dasar Negara Pancasila. Bangsa Indonesia lahir d engan e uatan sendiri, ma a percaya pada diri sendiri juga merupa an salah satu cirri epribadian bangsa Indonesia. Karena itulah, Pancasila bu an lahir secara mendada pada tahun 1945, melain an telah melalui proses yang panjang, dimatang
an oleh sejarah perjungan bangsa ita sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa -bangsa lain, dengan diilhami oleh bangsa ita dan gagasan-gagasan besar bangsa ita sendiri.
Karena pancasila sudah merupa an pandangan hidup yang bera ar dalam epribadian bangsa, ma a ia diterima sebagai Dasar Negara yang mengatur hidup etatanegaraan . Hal ini tampa dalam sejarah bahwa mes ipun dituang an dalam rumusan yang aga berbeda, namun dalam tiga buah UUD yang pernah ita mili i yaitu dalam pembu aan UUD 1945, Mu adimah Konstitusi Republi Indonesia Seri at dan UUD sementara Rep ubli Indonesia tahun 1950 pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu di u uh an dalam ehidupan onstitusional ita, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat terjadi risis nasional dan ancaman te rhadap e sistensi bangsa ita, merupa an bu ti sejarah bahwa Pancasila memang se lalu di ehenda i oleh bangsa Indonesia sebagai dasar erohanian bangsa, di ehend a i sebagai Dasar Negara. 3. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Manusia yang dicipta an oleh Tuhan yang Maha Kuasa, di odrat an hidup secara ber elompo . Kelompo manusia itu a an selalu mengalami perubahan dan per embangan. Per embangan manusia dari yang mengelompo itu sampai pada suatu eadaan dimana mere a itu terjalin i atan hubungan yang uat dan serasi. Ini adalah pertanda a danya elompo manusia itu dengan cirri-ciri elompo tertentu, yang membeda an mere a dengan elompo - elomp manusia lainya. Kelopmo ini membesar dan menjadi su u-su u bangsa. Tiap su u bangsa dibeda an oleh perbedaan nilai-nilai dan mor al yang mere a patuhi bersama. Berdasar an hal ini ita dapat menyebut an adanya elompo su u bangsa Minang abau, Bata , Jawa, Flores, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Semua su u itu adalah modal dasar terbentu nya esadaran berbangsa d an adanya bangsa Indonesia yang ita mili i adalah bagian dari bangsa itu se ara ng ini. Kelompo - elompo manusia tersebut di ata an su u bangsa, arena mempunyai tujua n hidup. Tujuan hidup elompo ini a an membeda an mere a dengan elompo su u b angsa lain di Nusantara ini. Jadi ita enal dengan pandangan hidup su u Jawa, S unda, Bata , Flores, Madura, dan lain-lain sebagainya. Pandangan hidup merupa an wawasan atau cara pandang mere a untu memenuhi ehidu pan di dunia dan be al di hari a hir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari su u ba ngsa tersebut, meya ini adanya ehidupan di dunia dan hari a hir. Berdasar an ha l tersebut ita menemu an persamaan pandangan hidup di antara su u-su u bangsa d i tanah air ini, ialah eya inan mere a adanya dua dunia ehidupan. Inilah yang menyatu an pandangan hidup bangsa Indonesia, walaupun mere a terdiri atas berbagai su u yang berbeda. Bangsa Indonesia yang teri at oleh eya inan Kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan u atnya tradisi sebagai norma dan nilai ehidupan dalam masyara at adalah tali per samaan pandangan hidup antara berbagai su u bangsa di Nusantara ini. Pandangan h idup ita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah ita Pancasila. Panca sila memeberi an pancaran dan arah untu setiap orang Indonesia tentang masa dep an yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam elima Sila Pancasila. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUMNEGARA 3 October 2008 Filed under Indonesia, Law, Politics and Current Affairs Tagged H u um, Hu um Tata Negara, Indonesia, Indonesian Law, Pancasila Saya ingin sampai an omentar mengenai salah satu isu yang sering muncul baru-ba ru ini, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari se
gala hu um negara Republi Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentu an Peraturan PerundangUndangan menyata an Pancasila merupa an sumber dari segala sumber hu um negara. Ir onisnya, etentuan yang maha penting ini yaitu mengenai sumber dari segala sumber hu um negara tida diatur dalam Undang-Undang Dasar yang secara formil merupa an dasar negara. Dengan demi ian, patut dipertanya an: apa dasar dari Pasal 2 UU 10 /2004 itu? Kita dapat melihat bahwa sila-sila dari pancasila telah tercantum dala m pembu aan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia 1945 ( UUD 1945) ji a dilihat secara eseluruhan;n, tida ada etentuan secara e splisi t bahwa Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hu um negara . Beri ut ini saya a an beri an contoh-contoh bab, pasal dan ayat UUD 1945 yang mengandung si la-sila dari Pancasila, namun ini memang sebagai contoh saja dan tida menggamba r an secara leng ap bagaimana Pancasila sudah dijamin dalam UUD 1945. Pancasila sudah tercantum dalam paragraf tera hir pembu aan UUD yang berbunyi Nega ra Republi Indonesia berdasar epada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang a dil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kera yatan yang dipimpin oleh hi mat e bija sanaan dalam Permusyawaratan/Perwa ilan, serta mewujud an suatu Keadilan sos ial bagi seluruh ra yat Indonesia . Selain itu, Pancasila telah tercantum secara o n rit dalam berbagai pasal UUD 1945. Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa sudah terca ntum dalam Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi [n]egara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa . Kedua, emanusiaan yang adil dan beradab tercantum dalam Bab XA tentang ha asasi manusia. Ketiga, persatuan Indonesia telah ditentu an dalam Pasal 1 Aya t (1) yang berbunyi Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan , dan juga dalam pasal-pa sal yang mengatur tentang stru tur pemerintahan Indonesia yang bersifat unitary ( esatuan) dan disentralisasi. Sifat ini dapat dilihat, antara lain, dalam Pasal 18 Ayat (5) dan Bab VII tentang DPR yang secara implicit memberi an wewenang sel uas-luasnya epada pemerintah pusat untu menentu an mana yang merupa an urusan dan ewenangan pemerintah pusat dan mana diserah an epada daerah. Apalagi, esat uan Indonesia dijamin dalam Pasal 37 Ayat (5) yang melarang dila u annya perubah an mengenai esatuan Indonesia. Keempat, era yatan yang dipimpin oleh hi mat eb ija sanaan dalam permusyawaratan perwa ilan telah dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) , dan Bab VII tentang DPR yang menyerah an ewenangan pembuatan Undang-Undang e pada DPR yang merupa an badan perwa ilan. Namun, sila ini mung in dapat di ata an tida se uat dulu seja MPR tida lagi ditetap an sebagai lembaga tertinggi neg ara. Kelima, eadilan sosial bagi seluruh ra yat Indonesia dijamin dalam Bab XA t entang ha asasi manusia, serta Bab XIV tentang pere onomian nasional dan eseja hteraan sosial. Dengan demi ian, dapat di ata an bahwa UUD 1945 tida bertentanga n dengan Pancasila, bah an Pancasila sudah tercantum secara implisit dalam UUD 1 945. A an tetapi, oleh arena UUD 1945 merupa an sumber utama dan pertama dari se gala hu um Indonesia yang tida dapat disimpangi dalam eadaan apapun, apa gunan ya Pasal 2 UU 10/2004 itu? Apabila UUD 1945 telah mengandung Pancasila, dan segal a peraturan perundang-undangan di Indonesia di bawah UUD 1945 harus sesuai denga n UUD 1945 tersebut, apa ah Pasal 2 UU 10/2004 itu diperlu an untu menjamin Pan casila? Menurut saya, Pasal 2 UU 10/2004 itu tida diperlu an untu menjamin Pancasila, bah an Pasal tersebut membahaya an demo rasi di Indonesia. Pertama, walaupun meng enai Pasal 2 UU 10/2004 itu dapat dila u an perubahan, isi Pancasila tida bisa diubah atau ditinjau embali sehingga secara formil Pancasila itu tida demo rat is. Mes ipun Pancasila merupa an aspirasi ra yat Indonesia pada saat ini, dan bia rpun sifat Pancasilaitu sangat mendasar, belum tentu pada masa yang a an datang a spirasi ra yat tida a an berubah atau ber embang. Apabila isi Pancasila tida da pat ditinjau, di riti , ditentu an serta disah an melalui proses yang demo ratis, berarti Pancasila itu tida dapat di ata an mengandung aspirasi yang telah dise tujui ra yat dan oleh sebab itu, ma a tida patut dijadi an sumber dari segala su mber hu um negara . Apabila Pancasila disama an dengan pembu aan UUD, ma a sebai ny a UU 10/2004 Pasal 2 itu diubah agar berbunyi seperti pembu aan UUD 1945 yang s umber dari segala sumber hu um negara.
Kedua, dalam eadaan tertentu edudu an Pancasila sebagai sumber dari segala sumb er hu um negara bisa membenar an penyimpangan dari UUD 1945. Sebagai contoh, dalam asus pengujian UU 27/2004 Tentang KKR di MK diargumentasi para pemohon bahwa U U tersebut ber emung inan membang it an embali wacana mengenai PKI, dan oleh a rena filsafat PKI itu bertentangan dengan Pancasila yang merupa an sumber dari se gala sumber hu um negara , ma a UU 27/2004 itu harus dibatal an. Argumen tersebut t ida relevant arena berdasar an UUD 1945 Pasal 24C Ayat(1) MK berwenang menguji UU terhadap UUD, bu an terhadap Pancasila. Apalagi, pengabulan atas argumen ters ebut dengan tida mempertimbang an bahwa UU KKR itu bertujuan untu memberi an j aminan atas berbagai ha asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 itu ber emung inan menyimpangi UUD. Sebagai contoh lain, misalnya ada suatu peraturan pela sana UU tentang ebebasan berpendapat atau perizinan PKI, hal ini bisa diuji di MA arena dianggap bertentangan dengan UU 10/2004 Pasal 2, dengan argumentasi bahwa peraturan tersebut tida bersumber dari Pancasila arena memperboleh an wacana f ilsafat omunisme yang menentang Pancasila, sementara ebebasan berpendapat atau perizinan PKI itu telah dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat (2) dan (3), Pasal 28F, Pasal 28I Ayat (2) dan (5), dan ha emerde aan pi iran dan hati nurani tela h ditentu an sebagai ha yang tida dapat di urangi dalam eadaan apa pun oleh Pas al 28I Ayat (1). Ketiga, penempatan Pancasila di posisi suci yang tida tersentuh ini dapat memba tasi ebebasan berpendapat dan bere spresi serta mengang angi pembahasan demo ra tis. Dalam negara demo ratis, seharusnya pembahasan, penilaian dan peng riti an ma salah apa pun tida dilarang, sepanjang dila u an secara adil dan a ademis. Suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus dilihat dan dinilai manfaat dan e urangannya berdasar an civic reasoning, bu an berdasar an esesuaiannya dengan suatu filsafat semata. Yang saya hawatir an adalah bahwa masyara at nantinya tid a a an lagi menilai, membahas atau meng riti sesuatu yang berbau Pancasila ar ena ta ut a an dituduh sebagai warga negara yang tida bai . Apalagi dalam hal e ha iman, yang seharusnya memutus per ara apa pun secara imparsial: seorang ha im bisa ta ut memutus an sesuai dengan permohonan sepiha arena pernah di ata an oleh to oh-to oh tertentu bahwa pemohon itu menentang Pancasila, dan nantinya si ha im itu sendiri bisa dituduh tida mengacu epada Pancasila. Keempat, edudu an Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hu um negara bisa d iguna an untu membenar an dis riminasi, misalnya terhadap mantan anggota PKI. Di s riminasi atas dasar Pancasila mung in dianggap positive discrimination arena berdasar an atas sesuatu yang positif yaitu Pancasila, padahal dis riminasi atas dasar agama atau dis riminasi arena seseorang atau suatu organisasi tida meme lu suatu agama yang dia ui Indonesia merupa an penging aran UUD 1945 Pasal 28I Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2), penging aran International Covenant on Civil and Po litical Rights Pasal 20 (2) dan Pasal 26, serta penging aran Pancasila itu sendi ri, ya ni penging aran sila emanusiaan yang adil dan beradab. Yang menari juga adalah bahwa sering ali idiologi omunisme di riti oleh para perjuang Pancasila arena mengenal suatu prinsip yaitu the ends justify the means (tujuan membenar an cara), sedang an tida jarang para nasionalis sendiri menyebut an perlindung an Pancasila sebagai tujuan yang membenar an cara mere a. Misalnya, asus pembant aian masal yang dila u an terhadap anggota PKI dan orang-orang yang diduga anggo ta PKI pada tahun 1965 sering dibenar an arena merupa an upaya untu membela Pa ncasila. Ma sud saya bu an untu menilai bagus atau tida nya isi Pancasila itu, tetapi ha nya untu mempertanya an epatutan Pasal 2 UU 10/2004 itu, serta membahas dan me nilai edudu an dan fungsi dari Pancasila tersebut. Menurut saya, sebai nya Indon esia memilih apa ah Pancasila masih diingin an menjadi idiologi negara yang teta p, ji a iya, ma a sebai nya Pancasila dibiar an sebagai idiologi saja, dan tida dijadi an hu um positif ataupun judiciable. Tentu saja ini berarti Pasal 2 UU 10 /2004 itu harus dicabut. Namun, walaupun bu an hu um positif, Pancasila masih bis a berperan penting dalam negara Indonesia sebagai suatu alat mengu ur sejauh man
a suatu peraturan perundang-undangan mela sana an atau bertentangan dengan Panca sila. Kalau Indonesia ingin mempunyai Pancasila sebagai idiologi Negara yang judi ciable, ma a seharusnya isi Pancasila itu dituang an e dalam suatu peraturan pe rundang-undangan dengan edudu an tertentu dalam hierar i peraturan perundang-un dangan Indonesia, serta dinilai, di riti dan didebat an agar terus ber embang s esuai dengan zaman dan nilai-nilai masyara at. http://mutualprocrastination.wordpress.com/2008/10/03/pancasila-sebagai-sumber-d ari-segala-sumber-hu um-negara/ Kedudu an Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hu um Indonesia Monday, November 15, 2010 | Dipos an oleh admin | Pancasila dalam edudu annya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasa r Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari Negara, ideologi Negara atau (St aatsidee). Dalam pengertian ini pancasila merupa an suatu dasar nilai serta norm a untu mengatur pemerintahan Negara atau dengan ata lain per ataan. Pancasila merupa an suatu dasar untu mengatur penyelenggaraan Negara. Konse uensinya selu ruh pela sanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-u ndangan termasu proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabar an dan diderivasi an dari nilai-nilai pancasila. Ma a pancasila merupa an Sumber dari s egala sumber hu um , pancasila merupa an sumber aidah hu um Negara yang secara onstitusional mengatur Negara Republi Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu ra yat wilatah, beserta pemerintah Negara Sebagai dasar Negara, Pancasila merupa an suatu asas ero hanian yang meliputi s uasana ebatinan atau cita-cita hu um, sehingga merupa an suatu sumber nilai, no rma serta aidah, bai moral maupun hu um Negara, dan menguasai hu um dasar bai yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tida tertulis atau Dalam e dudu annya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai e uatan mengi at secara hu um.
Sebagai sumber dari segala hu um atau sebagai sumber tertib hu um Indonesia ma a Setiap produ hu um harus bersumber dan tida boleh bertentangan dengan Pancasil a. Pancasila tercantum dalam etentuan tertinggi yaitu Pembu aan UUD 1945, emud ian dijelma an atau dijabar an lebih lanjut dalam po o -po o pi iran, yang meli puti suasana ebatinan dari UUD 1945, yang pada a hirnya di ong ritisasi an atau dijabar an dari UUD1945, serta hu um positif lainnya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta idiologi b angsa dan negara, bu anlah hanya untu sebuah rang aian ata- ata yang indah na mun semua itu harus ita wujud an dan di a tualisasi an di dalam berbagai bidang dalam ehidupan bermasara at, berbangsa dan bernegara.
Kedudu an Pembu aan UUD 1945 sebagai Sumber hu um Positif Dalam edudu an dan fungsi pancasila sebagai dasar negara sebagai negara republi indonesia, ma a edudu an pancasila sebagai mana tercantum dalam pembu aan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hu um indonesia. Dengan demi ian seluruh peraturan perudang- undangan di indonesia harus bersumber pada pembu aan UUD 1945 yang di dalamnya ter andung asas erohanian negara atau dasar filsafat negara RI. Dalam alinia e empat pembu aan UUD 1945, termuat unsur- unsur yang menurut ilmu hu um di syarat an bagi adanya suatu tertib hu um di indonesia (rechts orde) at au (legai orde) yaitu suatu ebulatan dan eseluruhan peraturan- peraturan ho um Dengan di cantum anya pancasila secara formal didalam pembu aan UUD 1945, ma a p ancasila memperoleh edudu an sebagai norma dasar hu um positif, dengan demi ian tata ehidupan benegara tida hanya bertopang pada asas- asas sosial, e onomi, politi , a an tetapi dalam perpaduanya dengan eseluruhan asas yang mele at pada nya yaitu panduan asas- asas ultural.
Hubungan Kausal Organis Pembu aan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 Dalam sistem tertib hu um indonesia, penjelasan UUD 1945 menyata an bahwa Po o
Pi iran itu meliputi suasana ebatinan dari Undang- Undang Dasar Negara Indonesi a serta mewujud an cita- cita hu um, menguasai hu um dasar tertulis (UUD) dan hu um dasar tida tertulis (convensi), selanjutnya Po o Pi iran itu di jelma an d alam pasal- pasal UUD 1945. Ma a dapatlah disimpul an bahw suasana ebatinan UUD 1945 tida lain di jiwai atau bersumber pada dasar filsafat negara dan fungsi p ancasila sebagai dasar negara RI. Pembu aan UUD 45 mempunyai edudu an Lebih tinggi dibanding Batang Tubuh, alasan nya Dalam Pembu aan terdapat : 1. Dasar Negara (Pancasila) 2. Fungsi dan Tujuan Bangsa Indonesia 3. Bentu Negara Indonesia (Republi ) Bai menurut teori umum hu um etatanegaraan dari Nawias y, maupun Hans Kelsen d an Notonagoro dia ui edudu an dan fungsi aidah negara yang fundamental yang be rsifat tetap; se aligus sebagai norma tertinggi, sumber dari segala sumber hu um dalam negara. Karenanya, aidah ini tida dapat diubah, oleh siapapun dan lemba ga apapun, arena aidah ini ditetap an hanya se ali oleh Pendiri Negara. Sebagai aidah negara yang fundamental, se aligus sebagai asas ero hanian negar a dan jiwa onstitusi, nilai-nilai duma sud bersifat imperatif (mengi at, mema s a). Artinya, semua warga negara, organisasi infrastru tur dan suprastru tur dala m negara imperatif untu mela sana an dan membudaya annya. Sebali nya, tiada seo rangpun warga negara, maupun organisasi di dalam negara yang dapat menyimpang da n atau melanggar asas normatif ini, apalagi merubahnya. Pembu aan Undang- undang Dasar 1945 Sebagai po o aidah negara yang fundamental sehingga Pembu aan UUD 1945 tida bisa diubah, Po o aidah negara yang fundame ntal tersebut menurut ilmu hu um mempunyai ha i at dan edudu an hu um yang teta p terleta pada alangan tertinggi ma a secara hu um tida dapat diubah. Karena mengubah pembu aan UUD 1945 sama halnya dengan pembubaran negara RI, sedang an B atang Tubuh bisa diubah (diamandeman) Dalam sistem tata hu um RI, Pembu aan UUD 45 pada ha i atnya telah memenuhi syar at sebagai Po o Kaidah Negara yang Fundamental. Po o aidah negara yang fundam ental dapat di rinci sebagai beri ut : 1. Ditentu an oleh Pendiri Negara (PPKI) dan terjelma dalam suatu pertanyaan lah ir sebagai penjelmaan ehenda Pendiri Negara. 2. Pernyataan Lahirnya sebagai Bangsa yang mandiri 3. Memuat Asas Rohani (Pancasila), Asas Politi Negara (Republi ber edaulatan R a yat), dan Tujuan Negara (menjadi Negara Adil Ma mur) 4. Memuat Ketentuan yang menetap an adanya suatu UUD Negara Dengan menga ui edudu an dan fungsi aidah negara yang fundamental, dan bagi ne gara Pro lamasi 17 Agustus 1945 ialah berwujud: Pembu aan UUD Pro lamasi 1945. M a nanya, PPKI sebagai pendiri negara menga ui dan mengamanat an bahwa atas nama bangsa Indonesia ita menega an sistem enegaraan Pancasila UUD 45. Asas demi ian terpancar dalam nilai-niai fundamental yang ter andung di dalam Pe mbu aan UUD 45 sebagai aidah filosofis-ideologis Pancasila seutuhnya. Karenanya dengan jalan apapun, oleh lembaga apapun tida dapat diubah. Karena Pembu aan d itetap an hanya 1 X oleh pendiri negara (the founding fathers, PPKI) yang memili i legalitas dan otoritas pertama dan tertinggi (sebagai penyusun yang mengesah an UUD negara dan lembaga-lembaga negara). Artinya, mengubah Pembu aan dan atau dasar negara berarti mengubah negara; berarti pula mengubah atau membubar an neg ara Pro lamasi (membentu negara baru; meng hianati negara Pro lamasi 17 Agustus 1945). Siapapun dan organisasi apapun yang tida mengamal an dasar negara Pancas ila beserta jabarannya di dalam UUD negara, berma na pula tida loyal dan tida membela dasar negara Pancasila, ma a si ap dan tinda an demi ian dapat dianggap sebagai ma ar (tida menerima ideologi negara dan UUD negara). Jadi, mere a dapa t dianggap mela u an separatisme ideologi dan atau meng hianati negara. http://adf.ly/773613/banner/http://aliui a.blogspot.com/2010/11/ edudu an-pancas ila-sebagai-sumber-dari.html Ha asasi manusia Dari Wi ipedia bahasa Indonesia, ensi lopedia bebas
Belum Diperi sa Langsung e: navigasi, cari Ha asasi manusia (atau dising at HAM) adalah ha -ha yang telah dipunyai seseor ang seja ia dalam andungan. HAM berla u secara universal. Dasar-dasar HAM tert uang dalam de larasi emerde aan Ameri a Seri at (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republi Indonesia, seperti pada pasal 27 aya t 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1 Dalam aitannya dengan itu, ma a HAM yang ita enal se arang adalah sesuatu yan g sangat berbeda dengan yang ha -ha yang sebelumnya termuat, misal, dalam De la rasi Kemerde aan Ameri a atau De larasi Perancis. HAM yang diruju se arang adal ah seperang at ha yang di embang an oleh PBB seja bera hirnya perang dunia II yang tida mengenal berbagai batasan-batasan enegaraan. Sebagai onse uensinya, negara-negara tida bisa ber elit untu tida melindungi HAM yang bu an warga n egaranya. Dengan ata lain, selama menyang ut persoalan HAM setiap negara, tanpa ecuali, pada tataran tertentu memili i tanggung jawab, utamanya ter ait pemenu han HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdi sinya, termasu orang asing se alipun. Oleh arenanya, pada tataran tertentu, a an menjadi sangat salah untu mengidenti an atau menyama an antara HAM dengan ha -ha yang dimili i warga nega ra. HAM dimili i oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia. Alasan di atas pula yang menyebab an HAM bagian integral dari ajian dalam disip lin ilmu hu um internasional. Oleh arenannya bu an sesuatu yang ontroversial b ila omunitas internasional memili i epedulian serius dan nyata terhadap isu HA M di ting at domesti . Malahan, peran omunitas internasional sangat po o dalam perlindungan HAM arena sifat dan wata HAM itu sendiri yang merupa an me anism e pertahanan dan perlindungan individu terhadap e uasaan negara yang sangat ren tan untu disalahguna an, sebagaimana telah sering dibu ti an sejarah umat manus ia sendiri. Contoh HAM: 1. Ha untu hidup. 2. Ha untu bebas dari rasa ta ut. 3. Ha untu be erja. 4. Ha untu mendapat an pendidi an. 5. Ha untu mendapat an persamaan di mata hu um. 6. dan seterusnya. contoh pelanggaran HAM: 1. Penindasan dan membatasi ha ra yat dan oposisi dengan sewenang-wenang. 2. Hu um (aturan dan/atau UU) diperla u an tida adil dan tida manusiawi. 3. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan penguasa dan partai tiran /otoriter. Daftar isi * 1 Pranala luar o 1.1 Referensi o 1.2 Informasi Pranala luar o 1.3 Organisasi ha asasi manusia Referensi Pranoto Is andar, Hu um HAM Internasional: Sebuah Pengantar Konte stual, Kata Pe ngantar oleh: Profesor Abdullahi A. An-Na'im dan Profesor Beth Lyon, Edisi 2, Ci anjur: IMR Press, 2012 Informasi * IHRC The Islamic Human Rights Commission is an independent, not-for-profit, ca mpaign, research and advocacy organization based in London , UK * Country reports on human rights from the U.S. Department of State * Human Rights Blog Blog maintained by a senior journalist. * ngoCHR.org Volunteer reporting on the United Nations Commission on Human Right s * human rights history * Dclaration des droits de l'Homme et du citoyen * Better World Lin s on Human Rights * University of Leicester, UK, list of sources and lin s. * Introduction to Human Rights & Humanitarian Law
* Photojournalist's approach to human rights in Sudan * A Muslim approach to human rights from LiberalIslam.net * Mission and Justice Human Rights, Justice and Peace news from the Asia Pacific region. * Sri Lan a Human Rights of the Tamil People * Children's Rights Alliance * French human rights * Human Rights in Russia * Stanford Encyclopedia of Philosophy entry * Inquiry Into Basic Rights: Advancing Rights in the Theories of Lomas y, Shue a nd Gewirth - foundations and derivations of basic rights; justifications for goi ng beyond basic rights Organisasi ha asasi manusia * The Institute for Migrant Rights * Better World Lin s on Human Rights Organizations * Amnesty International * Anti Slavery * ARTICLE 19 * Justice For The World * Freedom House * Global Rights: Partners for Justice * International Helsin i Federation for Human Rights * Forum 18 News Service pelayanan berita ebebasan beragama * Citizens Commission on Human Rights - didiri an oleh Gereja Scientology yang ontroversial * Memorial * The Carter Center * Human Rights Watch * Human Rights in Russia * UN High Commissioner for Human Rights * University of Minnesota Human Rights Library * International Freedom of Expression eXchange * Human Rights Campaign * Southern Poverty Law Center * Tolerance * Yayasan Montagnard * Olympic Watch: Ha Asasi Manusia di Tiong o dan Beijing 2008 * APRODEH (Peru) Pengertian Negara dan Warga Negara Konsep negara memili i 2 pengertian yaitu : Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai e uasaan tertinggi yan g sah dan ditaati ra yatnya. Negara adalah elompo sosial yang mendudu i wilayah atau daerah tertentu yang d iorganisasi di bawah lembaga politi dan pemerintah yang efe tif, mempunyai satu esatuan politi dan berdaulat sehingga berha menentu an tujuan nasionalnya. Sedang an warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disah an dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Pengertian Ha dan Kewajiban Warga Negara Dalam onte s ata ha dan ewajiban adalah mengandung 2 ata yaitu ha dan ewa jiban. Dari masing-masing ata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri. Menu rut Prof. Dr. Notonegoro Ha adalah uasa untu menerima atau mela u an suatu ya ng semestinya diterima atau dila u an melulu oleh piha tertentu dan tida dapat dila u an oleh piha lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut seca ra pa sa olehnya. Menurut pengertian tersebut individu maupun elompo ataupun e lemen lainnya ji a menerima ha henda nya dila u an sesuai dengan aturan yang be rla u dan tida dapat diwa il an epada orang lain jadi harus piha yang menerim annya lah yang mela u an itu. Dari pengertian yang lain ha bisa berarti sesuatu yang mutla menjadi mili ita dan penggunanya tergantung epada ita sendiri c ontohnya ha mendapat an pengajaran. Dalam ha mendapat an pengajaran ini adalah tergantung dari diri ita sendiri, alau memang menganggap bahwa pengajaran itu
penting bagi ita pasti ita a an senagtiasa a an belajar atau se olah atau mun g in uliah. Tapi alau ada yang menganggap itu tida penting pasti tida a an m ela u an hal itu. Kata yang edua adalah ewajiban , ewajiban berasal dari ata wajib. Menurut Prof. Dr. Notonegoro wajib adalah beban untu memberi an sesuatu yang semestinya dibiar an atau diberi an melulu oleh piha tertentu tida dapat oleh piha lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara pa sa oleh y ang ber epentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dila u an. Disini ewajiban berarti suatu eharusan ma a apapun itu ji a merupa an ewajiba n ita harus mela saa annya tanpa ada alasan apapun itu. Dari pengertian yang la in ewajiban berarti sesuatu yang harus dila u an dengan penuh rasa tanggung jaw ab. Kata yang etiga adalah warga Negara, warga Negara adalah C. Ha dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Warga Negara ha i atnya adalah warga yang menjadi anggota dari suatu himpunan ya ng disebut sebagai Negara. Setiap orang tentu saja memili i ha dan ewajiban di dalam ehidupan bermasyara at. Begitu juga ita sebagi warga Negara,tentu saja m emili i ha dan ewajiban epada Negara yang ita diami yaitu Indonesia. Seperti yang telah disampai an diatas, bahwa warga negara merupa an anggota negara yang mempunyai edudu an husus terhadap negaranya. Dengan demi ian, warga negara me mili i ha dan ewajiban terhadap negaranya. Ha dan ewajiban warga Negara Indo nesia antara lain sebagai beri ut: * Setiap warga negara memili i ha sama dalam emerde aan berseri at, ber umpul mengeluar an pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berla u . Misalnya : dalam masalah enai an BBM masyara at berha mengeluar an pendapat, menyetujui dan tida nya. * Setiap warga negara berha mempertahan an wilayah negara esatuan Indonesia at au NKRI dari serangan musuh. Misalnya : masyara at * Setiap warga negara bebas untu memilih, memelu dan menjalan an agama dan ep ercayaan masing-masing yang dipercayai. Misalnya : masyara at berha memilih aga manya dan menjalan an agamanya tanpa menganggu agama lainnya. * Setiap warga negara memili i edudu an yang sama di mata hu um dan di dalam pe merintahan. Semua masyara at mempunyai ha yang sama tanpa adanya batasan misaln ya : dalam asus hu um yang dialami ana gubernur jawa barat mes ipun ayahnya me mpunyai e uasaan namun tetap menjalani proses sesuai peraturan yang ada. * Ha atas penga uan, jaminan, perlindungan, dan epastian hu um yang adil serta perla uan yang sama di depan hu um yang tercantum pasal 28D ayat 1 ( dalam memb eri an aspirasi ra yat e pemerintah serta mendapat an eadilan dari pemerintah dan dalam persidangan hu um). * Setiap warga negara berha atas pe erjaan dan penghidupan yang laya yang terc antum pada pasal 27ayat 2. (dari sini ita etahui warga berha untu mendapat an pe erjaan nya dan ehidupan yang laya tida terabai an.) * Ha untu membentu eluarga dan melanjut an eturunan melalui per awinan yang sah yang tercantum pada pasal 28 B ayat 1 ( setiap warga negara berha untu me nerus an eturunan mere a dan membentu eluarga yang disah an oleh agama dan ne gara). * Ha untu mengembang an diri dan melalui pemenuhan ebutuhan dasarnya dan berh a mendapat pendidi an, ilmu pengetahuan dan te nologi, seni dan budaya demi men ing at an ualitas hidupnya demi esejahteraan hidup manusia yang tercantum pasa l 28C ayat 1 (Setiap warga Negara berha mendapat an pendidi an dan pengajaran t anpa memandang sisi e onominya. Bagi warga Negara yang urang mampu selama ini s udah disedia an berbagai macam beasiswa agar mere a tetap bisa memperoleh pendid i an. Setiap warga negara berha mendapat an pendidi an dan ilmu untu mening at ualitas yang lebih tinggi dan berguna sebagai ra yat dan memenuhi ebutuhan da lam pencarian pe erjaan). * Ha untu mempunyai ha mili pribadi Ha untu hidup, ha untu tida disi sa , ha emerde aan pi iran dan hati nurani,ha beragama, ha untu tida diperbud a . (dalam hal ini warga negara berha untu tida dijadi an sebagai buda dan me mpunyai ebebasan beragama pi iran dan hati). Dan tentu saja masih banya ha ha warga Negara Indonesia lainnya. Sebelum ita menuntut atau mendapat an Ha sebagai warga Negara selaya nya ita terlebih dahulu menjalan an ewajiban sebagai warga Negara. Kewajiban warga Nega
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAINDONESIA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45
ra Indonesia antara lain : * Setiap warga negara wajib membayar paja dan retribusi yang telah ditetap an o leh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. * Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hu um dan pemerintahan tanpa ter ecuali, serta dijalan an dengan sebai -bai nya, yang tercantum dalam pasal 28 ayat (1) UUD 1945. * Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untu membangun bangsa agar bangsa ita bisa ber embang dan maju e arah yang lebih bai . * Setiap warga negara memili i ewajiban untu berperan serta dalam membela, mem pertahan an edaulatan negara indonesia dari serangan musuh, yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD UUD 1945. 1. D. Ha Asasi Manusia HAM adalah ha -ha yang mele at pada diri manusia dan tanpa ha -ha itu manusia tida dapat hidup laya sebagai manusia. Ha tersebut diperoleh bersamaan dengan elahiran atau ehadirannya bisa di ata an HAM sudah ada seja ita masih ada d alam andungan dan mele at pada diri ita saat ita lahir. HAM bersifat umum (in iversal) arena diya ini bahwa beberapa ha memili i tanpa perbedaan atas bangsa , ras, atau jenis elamin. HAM juga bersifat supralegal, artinya tida bergantun g pada adanya suatu Negara atau Undang-undang Dasar, e uasaan pemerintah, bah a n memili i ewenangan lebih tinggi arena berasal langsung dari Tuhan. Dalam UU. No 39 tahun 1999 HAM merupa an seperang at ha yang mele at pada ha i at ebera daan manusia sebagai ma hlu Tuhan YME. Macam-macam Ha Asasi manusia menurut sifat masyara at pada umumnya : 1. Ha Asasi pribadi (personal ) yang meliputi ebebasan menyata an pendapat, me melu agama, ebebasan bergera dan sebagainya. 2. Ha Asasi e onomi (property right) yaitu ha untu memili i sesuatu, membeli dan menjual sesuai serta manfaatnya. Missal : orang berha membeli perhiasan nam un orang tersebut juga berha menjual perhiasan tersebut saat mere a butuh. 3. Ha Asasi politi (political right) yaitu ha untu i ut serta dalam pemerint ah, ha pilih (ha memilih dan dipilih), ha untu mendiri an partai politi . Mi sal : setiap orang berha mencalon an dirinya sendiri dalam sebuah pemilihan wa il ra yat, namun orang lain juga berha menentu an pilihan tersebut. 4. Ha Asasi untu mendapat an perla uan yang sama dalam hu um dalam pemerintah (right legal equality). 5. Ha Asasi sosial dan ebudayaan (social and cultural right)ha memilih pendid i an dan mengembang an ebudayaan 6. Ha Asasi untu mendapat an perla uan tata cara peradilan dan perlindungan (p rocedural right), misal : perla uan dalam hal penahanan, penang apan, pengeledah an, peradilan dsb. Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan ha asasi manusia harus d i dasar an pada prinsip bahwa ha ha tersebut esatuan yang tida dapat dipisah an, bai dalam penerapan, pemantauan, maupun pela sanaannya. HAM di Indonesia di dasar an pada onstitusi NKRI, seperti UUD dan Pancasila. Oleh sebab itu, peneg a an hu um dan HAM harus dila u an secara tegas, tida dis riminatif dan onsist en agar tercapai masyara at yang adil dan sejahtera. Namun seperti ita etahui bahwa selama ini yang terjadi di enyataan cu up jauh dari apa yang diharap an, misalnya saja yang sedang sering dibicara an dimedia mengenai pembunuhan disertai mutilasi yang didasari masalah yang sepele. Lain la gi yang terjadi dengan seorang ana yang dipidana arena mencuri sepasang sandal jepit, sedang an alangan elite politi yang dinyata an bersalah dalam asus o rupsi masih saja melenggang bebas. Ibarat sebuah pa u, penega an hu um di Indone sia tajam dibawah tetapi tumpul di atas. Tentu masih banya ejadian yang mencer min an etida adilan di bidang hu um dan HAM, terlepas dari hal-hal negatif itu pastilah lebih banya hal yang telah diberi an Negara Indonesia epada ita seb agai warganya. http://juwita.blog.fisip.uns.ac.id/2012/03/27/ha -dan- ewajiban-warga-negara-ind onesia/
Menurut Prof. Dr. Notonagoro: Ha adalah uasa untu menerima atau mela u an suatu yang semestinya diterima at au dila u an melulu oleh piha tertentu dan tida dapat oleh piha lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara pa sa olehnya.. Ha dan Kewajiban merupa an sesuatu yang tida dapat dipisah an, a an tetapi ter jadi pertentangan arena ha dan ewajiban tida seimbang. Bahwa setiap warga ne gara memili i ha dan ewajiban untu mendapat an penghidupan yang laya , tetapi pada enyataannya banya warga negara yang belum merasa an esejahteraan dalam menjalani ehidupannya. Semua itu terjadi arena pemerintah dan para pejabat tin ggi lebih banya mendahulu an ha daripada ewajiban. Padahal menjadi seorang pe jabat itu tida cu up hanya memili i pang at a an tetapi mere a ber ewajiban unt u memi ir an diri sendiri. Ji a eadaannya seperti ini, ma a tida ada eseimba ngan antara ha dan ewajiban. Ji a eseimbangan itu tida ada a an terjadi ese njangan sosial yang ber epanjangan. Untu mencapai eseimbangan antara ha dan ewajiban, yaitu dengan cara mengetah ui posisi diri ita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu ha dan ew ajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu a an ha dan ewajiban nya. Seperti yang sudah tercantum dalam hu um dan aturan-aturan yang berla u. Ji a ha dan ewajiban seimbang dan terpenuhi, ma a ehidupan masyara at a an aman sejahtera. Ha dan ewajiban di Indonesia ini tida a an pernah seimbang. Apabi la masyara at tida bergera untu merubahnya. Karena para pejabat tida a an pe rnah merubahnya, walaupun ra yat banya menderita arena hal ini. Mere a lebih m emi ir an bagaimana mendapat an materi daripada memi ir an ra yat, sampai saat i ni masih banya ra yat yang belum mendapat an ha nya. Oleh arena itu, ita seba gai warga negara yang berdemo rasi harus bangun dari mimpi ita yang buru ini d an merubahnya untu mendapat an ha -ha dan ta lupa mela sana an ewajiban ita sebagai ra yat Indonesia. Sebagaimana telah ditetap an dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetap an bahwa ha warga negara dan pendudu untu berseri at dan ber umpul, mengeluar an pi i ran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat a an diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencermin an bahwa negara Indonesia bersifat demo rasi . Pada para pejabat dan pemerintah untu bersiap-siap hidup setara dengan ita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini epada ehidupan yang lebih bai dan maju. Yaitu dengan menjalan an ha -ha dan ewajiban dengan seimbang. Dengan memperha ti an ra yat-ra yat ecil yang selama ini urang mendapat epedulian dan tida m endapat an ha -ha nya. HAK DAN KEWAAJIBAN WARGA NEGARA : 1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan nega ra pada umumnya berupa peranan (role). 2. Ha dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Ha ewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Ha Warga Negara Indonesia : - Ha atas pe erjaan dan penghidupan yang laya : Tiap warga negara berha atas pe erjaan dan penghidupan yang laya bagi emanusiaan (pasal 27 ayat 2). - Ha untu hidup dan mempertahan an ehidupan: setiap orang berha untu hidup ser ta berha mempertahan an hidup dan ehidupannya. (pasal 28A). - Ha untu membentu eluarga dan melanjut an eturunan melalui per awinan yang s ah (pasal 28B ayat 1). - Ha atas elangsungan hidup. Setiap ana berha atas elangsungan hidup, tumbuh, dan Ber embang - Ha untu mengembang an diri dan melalui pemenuhan ebutuhan dasarnya dan berha mendapat pendidi an, ilmu pengetahuan dan te nologi, seni dan budaya demi mening at an ualitas hidupnya demi esejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1) - Ha untu memaju an dirinya dalam memperjuang an ha nya secara ole tif untu me mbangun masyara at, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2). - Ha atas penga uan, jaminan, perlindungan, dan epastian hu um yang adil serta perla uan yang sama di depan hu um.(pasal 28D ayat 1). - Ha untu mempunyai ha mili pribadi Ha untu hidup, ha untu tida disi sa, ha emerde aan pi iran dan hati nurani,ha beragama, ha untu tida diperbuda
, ha untu dia ui sebagai pribadi di hadapan hu um, dan ha untu tida dituntut atas dasar hu um yang berla u surut adalah ha asasi manusia yang tida dapat di urangi dalam eadaan apapun. (pasal 28I ayat 1). Kewajiban Warga Negara Indonesia : - Wajib menaati hu um dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan edudu annya di dalam hu um dan pemerintahan dan wajib menjunjung hu um dan pemerintahan itu dengan tida ada ecualinya. - Wajib i ut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyata an : setiap warga negara berha dan wajib i ut serta dalam upaya pembelaan negara . - Wajib menghormati ha asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengata an : Setiap orang wajib menghormati ha asai manusia orang lain - Wajib tundu epada pembatasan yang ditetap an dengan undang-undang. Pasal 28J a yat 2 menyata an : Dalam menjalan an ha dan ebebasannya,setiap orang wajib tund u epada pembatasan yang ditetap an dengan undang-undang dengan ma sud untu me njamin penga uan serta penghormatan atas ha ebebasan orang lain dan untu meme nuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, ea manan, dan etertiban umum dalam suatu masyara at demo ratis. - Wajib i ut serta dalam usaha pertahanan dan eamanan negara. Pasal 30 ayat (1) U UD 1945. menyata an: tiap-tiap warga negara berha dan wajib i ut serta dalam usa ha pertahanan dan eamanan negara. Ha dan Kewajiban telah dicantum an dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yai tu : 1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indone sia asli dan orang-orang bangsa lain yang disah an dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai ewarganegaraan ditetap an dengan undang-undang. 2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan edudu annya di dalam hu um dan pemerintahannya, wajib menjunjung hu um dan pemerintahan itu. Pada aya t (2), taip-tiap warga negara berha atas pe erjaan dan penghidupan yang laya b agi emanusiaan. 3. Pasal 28, emerde aan berseri at dan ber umpul, mengeluar an pi iran dengan li san, dan sebagainya ditetap an dengan undang-undang. 4. Pasal 30, ayat (1), ha dan ewajiban warga negara untu i ut serta dalam pemb elaan negara. Dan ayat (2) menyata an pengaturan lebih lanjut diatur dengan unda ng-undang.
http://nurulhaj19.wordpress.com/ha -dan- ewajiban-warga-negara-indonesia/ PenyimpanganPancasila Posted on November 21, 2008 by maxbugbear Penyimpangan Pancasila dalam Demo rasi di Indonesia Pada saat ini,Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah sema in tergeser da ri fungsi dan edudu annya dalam era demo rasi ini. Paham ini sebelumnya sudah d ianut oleh Ameri a yang notabene adalah sebuah Negara adidaya dan bu an lagi ter masu negara ber embang, pun di Ameri a sendiri yang sudah berabad- abad menganu t demo rasi masih dalam proses demo ratisasi. Artinya sistem demo rasi Ameri a s eri at sedang dalam proses dan masih mema an wa tu yang cu up lama untu menjadi Negara yang benar- benar demo ratis. Namun ji a dibanding an Indonesia, demo ra tisasi di Ameri a sudah lebih menghasil an banya emajuan bagi negaranya. Sebuah sila dari Pancasila yang hampir tida diterap an lagi dalam demo ratisasi di Indonesia adalah sila e-4 yang berbunyi Kera yatan yang dipimpin oleh hi ma t ebija sanaan/dalam permusyawaratan perwa ilan . Hal ini terlihat jelas pada pel a saan pemilu yang berbeda jauh dari pela sanaan pemilu pada saat Orde Baru. Pem ilu saat ini, bai pemilihan Caleg,Bupati,Gubernur,bah an sampai ting atan Presi den semua warga negara Indonesia diberi ha sepenuhanya untu i ut memilih. Pada hal dalam sila e-4 Pancasila jelas- jelas disebut an bahwa Kera yatan dipimpin oleh hi mat ebija sanaan dalam permusyawaratan perwa ilan. Artinya yaitu : 1. Kera yatan disini adalah ra yat Indonesia itu sendiri, 2. Hi mat ebija sanaan adalah sebuah lembaga perwa ilan era yatan (dalam hal i
ni DPD,DPRD, DPR) yang mempunyai ewenangan dan ebija sanaan,dan berperan sebag ai wa il ra yat pada saat pemilu bupati,gubernur dan presiden. 3. sedang an permusyawaratan perwa ilan adalah sebuah musyawarah (dalam hal ini adalah pemilihan caleg,bupati,hingga presiden) yang henda nya dalam proses itu r a yat diwa il an oleh lembaga yang lebih mempunyai ebija sanaan (DPRD,DPDatauDP R). Namun, dalam enyataannya,pela sanaan pemilu (permusyawaratan perwa ilan) dalam pela saan demo rasi di Indonesia ini, semua ra yat i ut serta dalam pemilihan te rsebut. Hal ini ada bai nya, ada buru nya pula. Bai nya yaitu ita bisa belajar menghargai pendapat orang lain. Namun buru nya adalah yang menjadi pemenang bu a n dilihat dari ualitas, tetapi menang arena uantitas. Hal ini disebab an are na pemilih ebanya an adalah ra yat biasa, dan ji a dilihat dari rata- rata pend idi an di Indonesia yang mencapai pendidi an ting at menengah saja urang dari 3 0% dari total seluruh pendudu Indonesia, dan mere a yang i ut memilih belum ten tu mengerti dan paham inerja dan prestasi calon yang a an ditarung an pada pemi lu tersebut. Karena hal inilah mengapa dalam Pancasila (sila e-4) sudah diatur bahwa yang be rha memilih hanyalah wa il- wa il ra yat yang mempunyai ebija an (DPD,DPRD,DPR ), pendidi an dan pemahaman tentang calon- calon yang a an dipilih yang lebih ti nggi dan luas dari ebanya an ra yat di Indonesia,para wa il-wa il ra yat tentun ya a an memilih calon berdasar an ualitas dan berusaha memilih yang terbai unt u ra yatnya. Bayang an ji a misal lebih dari 80% pendudu Indonesia yang berpen didi an rendah dan belum paham betul siapa dan bagaimana ara teristi calon yan g a an dipilih, mere a semua diberi ha untu memilih, tentu saja mere a tida a an memilih berdasar an ualitas,mere a a an memilih arena aja an teman atau te tangga, memilih calon yang telah mengada an ampanye di daerahnya dan membagi- b agi an banya uang agar dipilih. Hal ini sangat menyedih an arena bisa saja ji a sudah terpilih nanti,calon tadi tida mela sana an tugasnya dengan bai , malah bisa saja mela u an orupsi dan ejele an- ejele an lain yang bisa menjatuh an namanya atau bah an institusinya bah an partai yang mengusungnya. Memang dalam pemilihan caleg DPD,DPRD, dan DPR ra yat harus i ut memilih tetapi dalam pemilihan bupati,gubernur dan presiden,yang berha memilih hanyalah wa ilwa il ra yat saja(sesuai dengan sila e-4). Namun dalam pela sanaannya, bai mem ilih bupati,gubernur, maupun presiden semua ra yat Indonesia saat ini diberi ha untu memilih. Mung in saja, Indonesia meniru sistem politi Ameri a. Namun dal am hal ini Ameri a sendiri sudah seja berabad- abad yang lalu menerap an demo r asi dan jelas bahwa demo rasi di Ameri a sudah tertata rapih dibanding Indonesia . Tida usah ita banding an antara pemilu Ameri a dan Indonesia. Kita sudah banya melihat pemilihan bupati dan gubernur di berbagai daerah di Indonesia, hampir semuanya diwarnai ericuhan arena tida terima calon bupati atau gubernurnya a lah dalam pemilu, para massa yang mendu ung pasti a an mengada an demonstasi, ba h an sering ali merusa antor yang menangani perhitungan suara pemilu. Hal ini tida a an terjadi apabila dalam pemilihan bupati atau gubernur diwa il an oleh wa il ra yat saja (DPD dan DPRD,DPR ji a pemilihan presiden) Tida hanya pemilu saat ini saja yang
