Notulensi minutes ipc ki 6 feb2014

FGD

Tinjauan Terhadap Perki Kantor KIP, 6 Februari 2014

1

Hari/tanggal : Kamis, 6 Februari 2014

Waktu : 14.30 – 17.30

Fasilitator : Sulastio

Peserta

1. Abdulhamid Dipopramono – KIP

2. Yhannu Setyawan – KIP

3. Rumadi Ahmad - KIP

4. Henny S. Widyaningsih - KIP

5. John Fresly - KIP

6. Arief Ainul Yaqin – KIP

7. Agus - KIP

8. Lili Hasanuddin - TAF

9. Mas Darwanto – IBC

10. Lia Wulandari – Perludem

11. Ari Setiawan – Pattiro

12. Sunarto – JPPR

13. M. Taufik M – Pawaslu Tangsel

14. Dahlia Umar – KPUD DKI Jakarta

Pembukaan

Arbain - IPC

Sambil menunggu peserta yang lain, termasuk dari KPU, saya akan menjelaskan dulu

mengenai acara ini. Kegiatan FGD ini merupakan kerjasama Komisi Informasi Pusat

dengan IPC. Sebagai latar belakang adalah bahwa setiap pengelolaan, pelayanan dan

penyelesaian informasi seputar Pemilu memerlukan pengaturan secara khusus dengan

beberapa pertimbangan: 1) setiap tahapan pemilu dibatasi dalam rentang waktu

tertentu, 2) Agenda lembaga penyelenggara pemilu sangat padat dalam pengawalan

FGD


2

setiap tahapan pemilu, 3) pertimbangan terhadap azas manfaat pemohon atau

pengguna informasi

Ada kekuatiran tentang pelayanan informasi yang terlalu lama, kalau pemilu

disengketakan akan berbelit-belit, maka sejak 2013 KI Pusat telah berupaya

melahirkan sebuah peraturan baru yakni Perki (Peraturan KI).

Tujuan FGD:

o Ada masukan terhadap Rancangan Perki dari dari berbagai perspektif lembaga

penyelenggara pemilu, lembaga pengawas pemilu, masyarakat sipil, partai

politik, akademisi.

o Adanya kesepahaman antara pemangku kebijakan terhadap Rancangan Perki

Fasilitator

Seminggu lalu Komisi Informasi mengeluarkan draf peraturan Komisi Informasi

Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum,

dan meminta masukan masyarakat dalam waktu 10 hari. Kita berharap ada masukan,

termasuk komentar dari penyelenggara pemilu yang nanti akan menerima kewajiban.

Draf Perki sudah di tangan bapak ibu.

Dari Komisi Informasi akan menjelaskan draf tersebut, apa yang mau dibuat dan

disasar? Apakah sekadar akan menegaskan bahwa urusan pemilu sangat spesifik, atau

apa? Hal ini menjadi penting bagi penyelenggara pemilu dan Komisi Informasi,

karena sengketanya akan ada di Komisi Informasi.

Yhannu Setyawan – KIP

Kita sudah mengakomodasi kebutuhan regulasi agenda keterbukaan informasi publik.

Tapi terkait hal yang lebih khusus tidak bisa dijawab dengan lugas. Hal itu menjadi

acuan dalam tata kelola. Dalam aturan sudah diatur, tapi ada berbagai peristiwa

dimana tak bisa menggunakan acuan regulasi tersebut. Badan publik maupun

lembaga non negara punya kewajiban melayani non publik, tapi Komisi Informasi

memandang bahwa ada peristiwa yang berbadan hukum sendiri, di luar pemilu. Tidak

hanya 9 April tetap ada KPU dan Bawaslu. Lembaga ini akan berdiri ajeg untuk

FGD


3

menjalankan tugasnya, tidak hanya pada rentang pemilu saja. Rentang Pemilu sendiri

limitative dan terukur: persiapan, pelaksaan dan evaluasi.

Banyak peluang bagi pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik , akan

dihasilkan sekian banyak produk informasi, tentu juga memiliki limitasi ketat

kegunaannya. Misalnya bahwa parpol peserta pemilu adalah partai yang telah lolos.

Produk informasi yang dihasilkan setiap tahapan harus mudah diakses oleh publik.

Ada kebijakan dari Komisi Informasi untuk menjadikannya dalam regulasi

perundangan, tidak hanya berpijak pada niat baik. Kita percaya bahwa KPU dan

Bawaslu punya komitmen melakukan yang transparan. Oleh karenanya kita diskusi

dengan kawan yang berkegiatan dengan isu pemilu, salah satunya yang melakukan

pemantauan kegiatan pemilu, misalnya mereka mendapatkan hambatan untuk

mengakses laporan dana pemilu. Dan itu menjadi fakta hukum yang

menginspirasikan agar tidak terjadi di waktu yang lain. Ini inisiatif untuk menyusun

Perki. Memang terlambat. Karena tahapan pemilu sudah berjalan, dalam pandangan

kita Pemilu bukan hanya terkait 9 April saja.

Beberapa yang terlibat langsung dalam Perki, mulai komisioner, tenaga ahli di KIP

dengan perspektif keterbukaan informasi publik. Kita belum mendengarkan

perspektif publik dan perspektif dari penyelenggara pemilu. Kita coba sharing dengan

teman-teman yang berkegiatan di agenda keterbukaan informasi. Akhirnya kita

bertemu dengan IPC, dan kita berkesempatan untuk mengadakan pertemuan hari ini.

Terhadap RUU KI, draf sudah diberikan kepada bapak ibu, juga ada dokumen kertas

kerja yang bisa menjadi catatan basis argumentasi. Pemilu menurut UUD dilakukan

untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dan juga untuk mengisi jabatan

presiden. Di luar itu, juga terdapat pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur,

dan bupati/walikota. Amanat UUD juga bahwa pemilu harus dilaksanakan secara

langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam rangka mewujudkan negara yang

demokratis. Ada tarikan napas yang sama dalam pemilu dan agenda Komisi

Informasi.

Spirit transparansi harus diperketat dan semuanya harus diukur secara normative.

Komisi Informasi berinisitif untuk menjadikan standar layanan keterbukaan informasi

FGD


4

menjadi aturan sendiri yang khusus dan tidak sama dengan standar layanan badan

publik.

Yang diatur dalam Perki:

1. Informasi pemilu Informasi Pemilu (pasal 1 angka 3) : informasi publik

yang disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara pemilu

dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

2. Tahapan Penyelenggara Pemilu Serangkaian kegiatan yang ditetapkan

sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu

yang terdiri dari tahap persiapan, tahap penyelenggaraan dan tahap

penyelesaian. (Catatan: tahapan ini disusun berdasar peraturan KPU. Kita

tidak masuk dalam ruang kewenangan KPU dan Bawaslu).

3. Permohonan Sengketa : Sengketa Informasi Pemilu: sengketa yang terjadi

antara badan publik penyelenggara pemilu dengan pemohon informasi pemilu

dan/ atau pengguna informasi pemilu yang berkaitan dengan hak memperoleh

dan/atau menggunakan informasi pemilu berdasarkan peraturan perundang-

undangan. (Catatan: Bukan pemohon informasi pada umumnya). KIP

beranggapan bahwa Pemilu ada beberapa jenis: 1) Untuk memilih legislative

(pileg); 2) Untuk memilih presiden dan wapres (pilpres); 3) Untuk memilih

gubernur, bupati dan walikota (pemilukada). Jadi ini bukan peraturan yang

disiapkan untuk 2 bulan saja, namun untuk berkelanjutan.

4. Ilustrasi Tahapan Pemilu. Permohonan informasi 10 hari kerja untuk

memperoleh jawaban. Untuk mendapatkan informasi, total dibutuhkan waktu

47 hari. Tanggapan terhadap keberatan Prosedur regular 115 hari

kerja/ 4 bulan. Prosedur Menurut Perki Pemilu Waktu untuk menanggapi

permohonan informasi dan perpanjangannya disingkat dari 10 hari kerja + 7

hari kerja, menjadi 2 hari kerja +2 hari kerja. Hal ini yang memberikan

keyakinan pada Komisi Informasi bahwa publik akan mendapatkan jaminan

untuk dapat informasi yang cepat akurat dan bermanfaat bagi pengguna

informasi.

5. Oleh karena peraturan ini hanya mengatur percepatan jangka waktu dalam hal

Permohonan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu, maka

FGD


5

terdapat banyak ruang kosong dalam peraturan ini. Oleh karena itulah

ditegaskan dalam ketentuan penutup bahwa sepanjang tidak ditentukan lain

dalam peraturan ini, tetap merujuk pada Perki 1/2013.

Respons dari KIP propinsi sebagai implementor rancangan Perki menyatakan siap

melaksanakan jika ini diundangkan, dimasukkan dalam lembaga Negara dan menjadi

ketentuan yang berlaku

Rumadi Ahmad - KIP

Terkait hasil pemilu, di UU Pemilu dan Pilpres ada bab sengketa hasil pemilu, pihak yang

tidak puas dengan hasil pemilu hanya diberikan waktu 3 hari, dan untuk perbaikan 3 hari.

Dalam 3 hari kerja MK harus bisa membuat putusan. Kalau sengketa informasi akan

digunakan sebagai bukti dalam sengketa di pengadilan, sementara waktunya

membutuhkan 6 hari, apa waktunya masuk?

Henny S. Widyaningsih – KIP

Yang dijelaskan oleh Pak Yhannu tadi merupakan hasil rapat bersama. Kalau yang

berkepentingan, yakni KPU tidak ada disini, bagaimana? Dulu sudah mau dirilis yang

seperti ini, kerjasama KPU dan KIP, KPU sudah setuju, selesai. Kalau KPU tidak

hadir disini, itu yang harus kita bicarakan.

Di internal saya mengusulkan, bagaimana kalau informasi seperti itu kita masukkan

dalam informasi yang diumumkan secara serta merta, sudah jelas UU-nya : ada

informasi berkala, serta-merta, ada setiap saat.

Fasilitator

Tanggal 15 Januari lalu ketika kami ketemu Pak Ferry dari KPU disampaikan bahwa

KPU sudah menyiapkan untuk layanan informasi, tapi draf nya belum disampaikan.

KPID nanti akan ada di KPU. Ketika KPU membuat aturan sesuai tata cara reguler

dan perpu ini lahir, ini akan menjadi benturan. Kita akan mencari solusinya

bagaimana?

FGD


6

Di Bawaslu, saya belum mendapat informasi lagi, kapan Bawaslu mau membuat

Perpu?

Soal definisi ini, belum ada informasi soal :

o Badan publik penyelenggara pemilu Badan Publik di UU KIP, Badan Publik

di UU Pemilu

o Pemohon informasi pemilu kalau pemohon informasi berbeda, akan diatur

dimana?

Dahlia Umar – KPU DKI

Kami berprinsip bahwa sangat penting mengatur layanan informasi pemilu, karena

pemilu ada kekhususan, diatur dengan jadwal sangat ketat. Saya sudah baca draft ini,

dalam pemilu harus ada kejelasan definisi, misalnya kategori informasi yang menjadi

konsumsi publik. KPU berpegangan pada UU 14 tahun 2008, di KPU tidak ada

kategori informasi rahasia, semua harus disampaikan kalau diminta. Kami masih

mengikuti UU 14 tahun 2008.

Dalam Pilpres dan Pilkada, informasi tentang kesehatan tak bisa dibuka. Tapi kalau

publik ingin tahu apa wakilnya sehat atau tidak, bagaimana? Ada kasus wakil yang

baru setahun dilantik, dia meninggal, dan selama perawatan memakai APBD. Artinya

kan seharusnya sudah diketahui dari rekam medisnya

Tentang Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu, saya usul, disana disebut, yang

menjadi penyedia informasi hanya pusat sampai kecamatan. Karena mereka yang

permanen. Kalau aturannya adalah sampai di TPS, KPPS diberikan, padahal mereka

terikat dengan kontrak untuk merahasiakan.

Perlukah memperjelas penyedia informasi? Kalau ada masyarakat meminta hasil

berita acara propinsi dan KPU kota, maka KPU kota akan menolak karena ini bukan

produknya. Kalau KPU propinsi bisa memberikan produk di bawahnya, tapi kalau

kita menyediakan informasi di KPU propinsi, tidak bisa. Apakah itu menghambat

informasi?

Saya perlu menjelaskan ini, karena ini mekanisme yang ada dalam penyelenggara

pemilu. KPU juga harus memberikan akses informasi dalam putusan pengadilan.

FGD


7

Misalnya ada putusan pengadilan memerintahkan KPU, orang ingin tahu putusannya

apa. Harus diatur disini bahwa KPU wajib memberikan. Jangan sampai KPU

menutup-nutupi keputusan ini. Misalnya pengadilan susah mengakses informasi atau

lama, perlu diperjelas KPU wajib memberikan informasi apapun itu. Tidak kemudian

kalau ada KPU yang nakal, dia menutupi, ke penghadilan juga susah aksesnya

akhirnya tidak bisa memberikan bukti hukum

Kami bersengketa informasi beberapa kali dengan KPID. Sesuai ketentuan KIPD itu

harus PNS bukan? Sebenarnya semua putusan itu KPU komisioner. Yang

menghasilkan dan memutuskan. Kecuali dia minta informasi administrasi dan

keuangan. Kemarin di KPU kita menunjuk pejabat PNS, tapi tak ada yang meminta

informasi ke dia, pasti mintanya ke ketua KPU.

Sengketa informasi berbeda dengan sengketa pemilu, dalam sengketa pemilu KPU

sebagai termohon. Kita mengadu bukti yang berbeda. Sengketa informasi sangat

berbeda dengan sengketa informasi dan dia sangat fleksible. Kita selalu mengikuti

apa saja yang diputuskan badan peradilan, tapi jangan tergantung pada sengketa

pemilu juga. Ini bukan untuk mengubah hasil pemilu tapi untuk informasi

M. Taufik M – Pawaslu Tangsel

Sengketa pemilu ditangani oleh Bawaslu, sengketa hasil pemilu di KPU, sengketa

informasi pemilu di KIP. Perlu dijelaskan kapan bisa menjadi sengketa? Apa semua

data yang dimiliki KPU itu termasuk sengketa? Masyarakat atau lembaga pemantau

kadang memohon pada kami, tapi kami merasa bahwa informasi itu belum layak

kami keluarkan, misalnya di Pilkada KPU dan KPU kota belum sepakat untuk

mengeluarkan informasi tersebut. Jadi sengketa apakah setelah data menjadi

sengketa?

Permohonan 6 hari? Kami di penyelenggara pemilu, yang menjadi dasar kami adalah,

ada pemantau pemilu yang tidak terakreditasi memaksa memberi data, padahal di UU

sudah dijelaskan bahwa lembaga pemantau yang tidak terakreditasi tidak bisa

meminta data. Anggota masyarakat pun yang terdaftar sebagai pemilih.

Sunarto - JPPR

FGD


8

Bukan peraturan atau UU, tapi pemahaman data publik dan tidak, itu yang masih

debatable. Kalau pemilu adalah data publik, itu menjadi sangat penting. Tapi saya

kuatir kalau bunyi semua tahapan, jangan-jangan hanya prosedur tahapan yang

diberikan. Selama ini yang kita minta dari parpol, tapi untuk kajian sendiri jarang

yang diminta. Yang sering muncul adalah : data, CV, rekening, itu yang banyak

diminta publik. Hasil kajian malah jarang diminta, padahal itu yang sangat penting.

Kita kuatir kalau bunyinya adalah tahapan. Jadinya agak general juga.

Saya sepakat, proses percepatan sangat penting. Ini menjadi problem terbesar kami,

ketika memohon, ini rahasia tidak?

Kapan bisa diakses? Alibinya data dikaji dulu, dilaksanakan dulu, baru diberikan.

KPU yang punya data, tapi Bawaslu langsung memberikan tidak?

Kalimat “Permintaan informasi antara badan publik ” Bagaimana penjelasan tentang

badan publik?

Mas Darwanto – IBC

Kalau yang lain ada kategorisasi bahwa ini termasuk dokumen informasi yang

diberikan secara serta merta, usul saya, Komisi Informasi juga membuat kategorisasi

dokumen ini. Mana yang dianggap dokumen berkala dan mana yang serta merta? Jika

tidak diberikan, bisa disebutkan saja

Perlu ada penjelasan di informasi pemilu. Yang diperjelas tahapan penyelenggaraan

pemilu. Ini bukan hanya merampingkan waktu, tapi juga ruang lingkup.

Sunarto - JPPR

Masih kisruh di pasal 2 huruf c : “Informasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu,

Gubernur, Walikota sebagaimana ditetapkan oleh penyelengara pemilu berdasarkan

peraturan perundangan-undangan.”

Lili Hasanudin - TAF

Ketika bicara tahapan penyelengara pemilu yang tidak tegas definisi, khawatirnya dia

hanya berhenti di tanggal pelaksanaan. Menjadi sia-sia Perki ini. Dalam definisi 3:

FGD


9

“informasi pemilu adalah : informasi publik yang disimpan, dikelola, dikirim dan atau

diterima oleh penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.” Ini

jauh lebih dalam dari soal informasi pemilu. Misalnya apakah KPU DKI boleh

memberikan informasi yang diperoleh dari KPU pusat? Jangan sampai ada tumpang

tindih, misalnya definisi nomer 3, cukup dalam, tapi di pasal 2 justru mendangkalkan

kembali.

Ari Setyawan – Pattiro

Ini merupakan sebuah terobosan baru, ini juga menjadi concern kita dalam raker, agar

ada terobosan, karena waktu terlalu ketat sehingga tidak mendapatkan informasi yang

sebenarnya.

Kemudian saya mau bertanya : Di pasal 6, 1 dan 2, disebutkan pasal 8. Pasal 8 ini

apakah di Perpu, UU Pemilu atau apa? Harus jelas dan tegas agar ketika menjalankan

aturan ini bisa lebih jelas acuannya.

Komisi Informasi harus jelas ketika menjelaskan argumentasi 2 hari kerja ini apa?


Dorongan misalnya Bawaslu tidak punya KPID? Kalau tidak ada orang yang khusus,

tidak mungkin komisioner mempersoalkan ini. Kalau tidak ada itu, kita mau menggugat

kemana?

Fasilitator

Dari draft ini masih banyak hal yang perlu diperjelas, ada yang progresif, kalau

sengketa ini terus ke pengadilan, KPU juga diberi beban, supaya kalau masyarakat

minta bisa diberikan.

Penyelengagra pemilu di setiap tingkat menyedikan informasi. Bisa jadi produksinya

di masing-masing tingkatan, kalau structural dari pusat bisa dengan mudah minta ke

atas, tidak sebaliknya

DKPP harus masuk, karena dia penyelenggara pemilu

FGD


10

Yang bisa menyengketakan pemilu siapa? Kalau dia kan melayani pemantau yang

terregistrasi? Bagaimana dengan rakyat biasa?

Tahapan penelusuran informasi ini yang penting, misalnya hasil audit dana

kampanye, tujuan bukan kita ingin tahu hasil auditnya, tapi misalnya temuan yang

ditulis di rekening dan di temuan tidak balance

Ada pertanyaan : kalau penyelengaran pemilu belum punya PPID, lalu bagaimana?

Tahapan pemilu banyak sekali, harus ada list informasi yang bisa dikelola.


Ada 3 hal yang saya catat : 1) Pilihan terminologi dan definisi, ada beberapa yang

harus diperbaiki ini menjadi PR agar lebih tegas. Perspektif penyeleggara dan

penyelenggaraan. Ada sedikit perbedaan pandangan, frekuensi belum sama. 2)

Klasifikasi informsi dan jenis dokumen harus dipertegas; 3) Apa DKPP juga

merupakan bagian dari penyelenggaraan?

Yang ketiga, harus dipertegas, bahwa di penyelenggara jelas, dia tidak

menyelenggarakan pemilu, dia hanya mengawasi preferensi etik, pilihan tindakan dari

penyelenggara pemilu. Dia di luar penyelenggara. Supaya jangan sampai KIP

memasuki kamar tetangga, kita batasi ruangnya. Sehingga dalam konteks

penyelenggaraan, ini tahapan yang mana? Rujukan di UU Pemilu no 13. KIP juga

harus membatasi diri untuk tidak memasuki tahapan pemilu, termasuk memutuskan

mekanisme penyelenggara di daerah. Memang norma kita masih atur pemilukada

langsung, itu ruang yang kewenangan dimiliki lembaga yang lain.

Klasifikasi informasi: ada diskusi bahwa ini informasi serta merasa maka harusnya

tidak perlu ada keberatan, sehingga harus dipublikasikan, Pertanyaannya, yang

memproduksinya tidak mempublikasi dan yang meminta tidak punya saluran?

Misalnya bagaimana kita bisa memastikan kepala Dinas PU dia tidak memberikan

informasi tentang debit air? Baru diberikan kalau banjir ada? Baru ketahuan dia

melanggar, kalau ada bencana setelahnya.

FGD


11

Pemahaman informasi serta merta dibatasi pada keingatan, sesegar mungkin produsen

informasi ini mempublikasikan pada publik, dan warga mendapatkan akses. Kalau

informasi tentang tahapan, itu namanya rincian jadwal.

Agus – KIP

Ini masalah penyelenggaraan, draf kita sandarkan pada UU KPU, berubah draf ke 7.

Kita membuat ini tidak saklek, Ibu Henny, masuk informasi, serta merta, problemnya

akan muncul, kejadian terlihat, baru bisa diprediksi. Misalnya bencana alam, listrik

mati, tidak ada. Tahapan : paling penting di klasifikasi informasi. Teman di KPU dan

penyelenggara pemilu, PPID belum berfungsi, ada aturan tidak masalah, fungsi itu

bisa di kehumasan atau dokumentasi. Akan lebih mudah jika di KPU atau Bawaslu

sudah ada klasifikasi informasi. Misalnya informasi berkala, 6 bulan sekali, ternyata

belum siap. Sehingga kami tidak akan mengintervensi. Bahwa penafsiran terakhir

untuk bersengketa, harus diberikan, misalnya untuk sengketa. Kalau sudah masuk di

propinsi dan kabupaten kota sudah bisa dipublikasi. Kekhususan ini yang kita

lakukan. Pemaknaan tahapan bukan terkait informasi tahapan tapi terkait substansi

tahapan.

Rumadi Ahmad – KIP

Apa mungkin sesama penyelenggara pemilu? Kita gunakan standar pasal UU 14 tahun

2008, pemohon informasi adalah individu dan badan hukum, tidak dikenal sengketa

badan publik dan badan publik. Landasan kita adalah UU 14 tahun 2008. Teman-teman

banyak yang setuju soal reduksi waktu, angka itu sesuatu yang jelas, kemudian direduksi.

Ini yang kita bayangkan, akan menjadi potensi sengketa. Ini yang dikhawatirkan dari

Perki.

Sunarto - JPPR

Informasi terkait “tahapan” ini bagaimana?


Bagaimana kalau jadi “Informasi yang dihasilkan terkait tahapan”

FGD


12


Misalnya daftar nama calong anggota legislative yang atributnya dicopot.


Hasil pengawasan Bawaslu tidak masuk diatur dalam tahapan.

Fasilitator

Dilihat by tex memang sulit menentukan ini di tahapan mana, kalau sengketa lebih

mungkin


Tugas Komisi Informasi adalah menafsir, apa ini sengketa pemilu bukan? Etika ada

sengketa pemilu di Bawaslu, akan masuk ke Komisi Informasi. Yang paling penting dari

rancangan Perki, memastikan memberikan bingkai hukum dan informasi publik bisa

lebih cepat. Makna teks adalah bingkai untuk memastikan ruang informasi harus ada.

Sengketa pemilu waktunya adalah 40 hari, bisa jadi ini dianggap permintaan informasi

yang biasa. Di Komisi Informasi akan lama.


Sengketa di DKPP tidak bisa diakses dari Perki

M. Taufik M – Pawaslu Tangsel

Dulu awal kita mengadakan perekrutan panwas kabupaten kota, ada yang minta informasi

kenapa kami tidak bisa lolos. Tim seleksi tanya, hal seperti ini bisa disengketakan nggak?


Bisa nggak menggunakan Perki? Sengketanya tetap, tapi tak bisa memakai Perki ini. Tapi

memakai batas waktu tadi.


FGD


13

Misalnya kegiatan barang dan jasa di KPU, itu informasi yang bisa disengketakan

dengan menggunakan Perki ini dengan logistic saat pemilu, tapi pengadaan di luar

lainnya, misalnya pengadaan mobil, tidak bisa masuk.

Kira-kita Bawaslu setelah melakukan pengawasan, yang banyak pelanggaran Perda,

saya bisa di KPP kan parpol. Itu rezim Panwaslu, bukan di Komisi Informasi. Nanti

diukur apakah publik membutuhkan. Komisi informasi harus membatasi ruang

kewenangan agar tidak tumpang tindih

John Fesly - KI

Kenapa kita mendorong Perki ini, adalah landasan sosiologis, ada beberapa tafsir, jadi

Pasal 10 ada informasi serta merta, kami ingin tafsir ini kita uji. Informasi terkait pemilu

itu terkait hajat hidup orang banyak. Dari sisi jaminan akses badan publik diberi ruang,

ketika tafsir kita ke serta-merta maka ukuran urgensi harus ada ruang hukum acara.

Ketika sudah ada masyarakat yang menggugat, putusan kasus pertama menjadi

jurisprudensi kasus berikutnya


Pembahasan 3 hal, yakni badan publik penyelenggara, informasi pemilu sampai

mana? Aturan KPU dan Bawaslu, Komisi Informasi sampai mana? Kalau ia

diluaskan, akan masuk semuanya. Penyelenggara pemilu adalah PPID, kalau tidak

ada PPID bagaimana, UU jelas, harus ada orang yang melakukan penyediaan

informasi. Memang tidak ada sanksi kalau tidak ada PPID bagaimana. Setahu saya,

PPID sudah ada, tapi di sekjen, tapi di bawah sekjen, kalau di kami PPID tidak ada

yang mengatur. Yang kedua kewenangan menutup dan membuka informasi, jadi di

kementrian saja sekjen, jadi atasan PPID adalah menteri.

Ini harus disamakan, sehingga di KPU harus apa yang ditempatkan, misalnya apa

PPID pembntu, PPID pelaksana, diberikan kewenangan tidak untuk menutup dan

membuka informasi?

Pemohon informasi : mengacu UU 14 tahun 2008, semua warga Indonesia, pemohon

itu hanya 3, individu, hanya dengan KTP saja bisa.

FGD


14

Kelompok orang atau badan hukum, yayasan, PT dan koperasi.

Arief Ainul Yaqin – Komisi Informasi

Karena saya menjadi salah satu drafter, akan coba menerangkan beberapa pertanyaan

tadi, misalnya soal pasal 8, merefer kemana? Terjadi kesalahan penulisan saja. Yang

dimaksud adalah pasal 5.

Tahapan: Yang dimaksud tahapan penyelenggara pemilu merujuk ke peraturan

perundangan. Kalau pileg, pilpres, ya merujuk pada UU 14 tahun 2008. Sudah jelas.

Kegiatan dan informasi yang dihasilkan ini yang dimaksudkan tahapan penyelenggara

pemilu. KPU menyempurnakannya, dengan peraturan KPU. Informasi yang diatur

disini, yang dimaksud informasi tahapan penyelenggara pemilu

Klasifikasi informasi pemilu: Kenapa tidak diatur saja. Di awal memang keinginan

komisioner mengharuskan klasifikasi. Perdebatan tim perancang, kita tidak bisa

mengklasifikasi informasi di KPU, itu menjadi tugas dan kewajiban badan publik

terkait, tugas Komisi Informasi hanya menafsirkan ketika ada sengketa. Kalau

diklasifikasi: informasi berkala, serta merta, ini ada potensi disengketakan oleh

Komisi Informasi sendiri. Tidak boleh kita menghakimi keputusan kita sendiri. Kita

men-challange keputusan kita sendiri. Jadi kita hanya menyebut informasi general.

Penyelenggara pemilu : hanya pada KPU dan Bawaslu, merujuk pada UU Pemilu UU

15 tahun 2011. DKPP tidak dikategorikan sebagai penyelenggara, di UU hanya

supporting institution, hanya mengawasi perilaku penyelenggara pemilu.

Fasilitator

Banyak sekali koreksi, waktu sudah menunggu.


Kalau ini Perki, harus mengikuti peraturan di bawah UU, ada uji publik, ada review ahli,

ada berita acara, kita justru tidak memikirkan, kalau tidak Perki bagaimana? Agar lebih

cepat? Ada yang usul MOU dengan KPU.

Fasilitator

FGD


15

Yang kita diskusikan semangat dan substansi, kita tidak debat, ini mau ditaruh dalam

Perki atau apa? Dalam praktik sudah terjadi.

Ini semangat kita bersama, bagaimana Komisi Informasi selanjutnya merapikan ini,

dari CSO akan merapikan hasil diskusi ini, dan memberikan kepada KPU dan tugas

kami hanya meresume diskusi ini, dan kita akan sampaikan pada mereka dan akan

terbangun system di mereka, sehingga pemilu yang transparan, dan jurdil bisa

tercapai.


Bagaimana memperkuat argumentasi waktu. Bisa saja ini diabaikan, memang mencari

cantolan hukumnya adalah hal yang penting.

Ari Setyawan – Pattiro

Bisa dengan uji akses, bagi pemohon yang merasa dirugikan

Fasilitator

Bentuk dari aturan ini, apakah kita lanjutkan Perki, atau MOU? Hasil diskusi ini akan kita

wartakan di website kebebasaninformasi.org. Kemudian resume juga akan diberikan

kepada KPU, karena tidak hadir dalam pertemuan ini.

Abdulhamid Dipopramono - KIP

Saya yakin yang sudah dibahas sudah mengerucut, karena disini ada drafternya Pak Arif

dan Agus. Problemnya di diskusi kita, di soal cantolan. Waktu memproses menjadi Perki

memang panjang, itu harus diselesaikan biar tidak sia-sia. Ke KPU kita sudah berkali-kali

bicara, tapi tidak khusus mengenai ini.

Terimakasih atas partisipasi dalam diskusi kali ini.

17.10

selesai

Notulensi minutes ipc ki 6 feb2014

Documents