Top Banner
NOTA PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM “MENGADILI KORBAN KONSPIRASI NEGARA PASCA DEMONSTRASI MENENTANG RASISME” DALAM PERKARA PIDANA NOMOR : 32/PID.B/2020/PN-BPP ATAS NAMA TERDAKWA : STEVANUS ITLAY Yang Di Tuntut Dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DIAJUKAN OLEH : TIM PENASEHAT HUKUM KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAM PAPUA DI PENGADILAN NEGERI KLAS BALIKPAPAN BALIKPAPAN 2020
55

NOTA PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM “MENGADILI ......KUHP, atau Ketiga : Pasal 160 KUHP atas nama terdakwa STEVANUS ITLAY, telah berjalan hingga pada hari ini, Kamis, 11 Juni 2019, kami

Oct 22, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • NOTAPEMBELAAN

    PENASEHATHUKUM

    “MENGADILIKORBANKONSPIRASINEGARAPASCA

    DEMONSTRASI

    MENENTANGRASISME”

    DALAMPERKARAPIDANA

    NOMOR:32/PID.B/2020/PN-BPP

    ATASNAMATERDAKWA:

    STEVANUSITLAY

    YangDiTuntutDalamDakwaanKesatu:

    Pasal106KUHPJo.Pasal55Ayat(1)Ke-1KUHP

    DIAJUKANOLEH:

    TIMPENASEHATHUKUM

    KOALISIPENEGAKHUKUMDANHAMPAPUA

    DIPENGADILANNEGERIKLASBALIKPAPAN

    BALIKPAPAN

    2020

  • 1

    Nota Pembelaan Penasehat Hukum

    “MENGADILI KORBAN KONSPIRASI NEGARA PASCA

    DEMONSTRASI

    MENENTANG RASISME”

    Dalam Perkara Pidana Nomor : 32/Pid.B/2020/PN-BPP

    Atas Nama Terdakwa :

    STEVEN ITLAY

    Yang Di Tuntut Dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

    Di Pengadilan Negeri Balikpapan

    I. PENDAHULUAN

    MajelisHakimyangterhormat,

    Sdr.JaksaPenuntutUmumyangkamihormati,

    Sdr.Paniterayangkamihormati,

    Hadirinyangjugakamihormati,

    PujisyukurpatutdipanjatkankehadiratTuhanYangMahaEsa,yangatasizinnya

    proses persidangan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan

    diancamdalamDalamDakwaanKesatu:Pasal106KUHPJo.Pasal55Ayat(1)Ke-

    1KUHP,atauDakwaanKedua:Pasal110Ayat(1)KUHPJo.Pasal55Ayat(1)Ke-1

    KUHP,atauKetiga:Pasal160KUHPatasnamaterdakwaSTEVANUSITLAY,telah

    berjalan hingga pada hari ini, Kamis, 11 Juni 2019, kami Penasehat Hukum

    TerdakwadiberikesempatanuntukmengajukanNotaPembelaan(PLEDOI).

    Proses hukum terhadap terdakwa bersama 6 (enam) terdakwa lainnya dalam

    persidangandiPNBalikpapan ini,sejakawal sangat tidakproseduralmulaidari

    penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dalam proses penangkapan hingga

    pemeriksaan yang tidakmengedepankan azas praduga tak bersalah (tersangka)

    telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa diawali oleh bukti permulaan yang

    cukup,kesalahanproseduraliniberlanjutlagidenganpemindahanParaTerdakwa

    pada tanggal 04 Oktober 2019 tanpa pemberitahuan kepada keluarga dan

    Penasehat Hukumnya, pengalihan ini membuat jarak antara tempat kejadian,

    keluarga terdakwa/keluarga para terdakwa lainnya semakin jauh dengan Para

    terdakwa, selain tidak prosedural karena salah kompetensi relatifnya, tentu

    konsekwensinya berdampak bagi tidak terdapat akses bagi keluarga terdakwa

    bersamaterdakwa lainnyadanseluruhrakyatPapuauntukmelihatpersidangan

    secaraterbuka.

    ProseshukuminijugabertambahsulitdengansituasiwabahCovid-19,membuat

    persidangan dilakukan secara online terhitung mulai awal bulan April 2020,

    pesidangansecaraonlineiniprosespembuktiannyatidakdapatdilakukansecara

    optimal,mulai dari sinyal yang terganggu, waktu yang tidak tepat, pembuktian

    yang tidak optimal hingga keluarga dan masyarakat umum juga tidak dapat

    mengakses persidangan ini dan tentumelanggar azas peradilan yang cepat dan

    biayamurahsertaazaspersidanganyangterbukauntukumum.

  • 2

    PadapersidanganhariJumat,tanggal05Juni2020yanglalu,sdr.JaksaPenuntut

    Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada Majelis Hakim untuk

    menyatakanbahwaTerdakwatelahterbuktisecarasahmelakukanTindakPidana

    sebagaiorangyangmenyuruhmelakukanatauturutsertamelakukanserta

    melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah

    Negara, jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah

    Negara,sebagaimanadimaksuddalampasal106KUHPjoPasal55ayat(1)

    ke -1KUHP. tuntutan pidana tersebut sangat “spektakuler” karenaTerdakwa

    STEVANUS ITLAY dituntut dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas)

    tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Tuntutan ini

    menunjukan bahwa negara lewat Sdr. Jaksa Penuntut Umum meneruskan

    konspirasi mengkriminalkan aktivis Papua dibalik Demo Anti Rasisme yang

    terjadipadatanggal19Agustus2019dan29Agustus2019.

    Ada 2 (dua) alasan kuat Negara melalui aparat penegak hukum secara khusus

    PolisidanJaksasejakawaltelahmempunyairencanamengkriminalkanTerdakwa

    bersama6(enam)Terdakwa(Aktivis)lainnyasebagaiberikut:

    1. PelakuRasis, Intimidasi dan Persekusi di Surabaya pada tanggal 16Agustus

    2019,melibatkanPolisi,TNI,Ormas-OrmasReaksionirdanOrangPartaibesar

    diRepublikini,proseshukumnyatidakkomprehensifdanterkesanpelakunya

    mendapat perlindungan dari negara berupa tuntutan dan vonis yang sangat

    rendah(Hanya5dan7bulanpenjara);

    2. PascaDemoAntiRasismetanggal19Agustus2019dan29Agustus2019,telah

    ada konspirasi krimiminalisasi lewat pernyataanMenteri PolitikHukumdan

    Keamanan Republik Indonesia yang menyatakan, “Benny Wenda sebagai

    actor utama kerusuhan di Papua dan Papua Barat.Wenda juga

    melakukankonspirasidenganaktor-aktor lokaluntukmembuatkisruh

    suasana.Pihak local yang diajak kerjasama diantaranya Aliansi

    Mahasiswa Papua (AMP), dan Komite Nasional Papua Barat

    (KNPB).Memang ada satu konspirasi antara Benny Wenda dengan

    organisasi itu.Baik KNPB maupun AMP, itu ada, jadi bukan mengada-

    ada.Itulah yangkemudianmendorong terjadinya satu demontrasi yang

    anakhis.”, pernyataan konspirasi yang sama disampaikan oleh Kapolri

    Jenderal Tito Karnafian, “Saya sudah dapat beberapa data, KNPB main,

    ULMWP main dan saya tahu rangkaiannya kemana.Termasuk gerakan

    AMP, teman-teman adik-adik Aliansi Mahasiswa Papua, ini juga

    digerakan olehmereka.Jadi apa yang terjadi saat ini di luar itu semua

    didesaianolehkelompokyangadadisini.Danituakansayakejar’

    Menjadi pertanyaan,mengapa Negaramelalui Kepolisian tidak seriusmengusut

    dan memproses hukum pelaku-pelaku Rasisme yang berasal dari TNI, Polisi,

    Ormas-OrmasReaksionirdanorangdariPartaiBesardiRepublikini?selanjutnya

    memberikanvonisyangberatkarena rasismemerupakankejahatanyang sudah

    diatur dalam regulasi internasional dan nasional sebagai kejahatan serius yang

    perluditanganisecaraseriuspulaolehaparatnegara.

    KonspirasiNegaratersebutsangatnyata,PascademoantirasismediPapuayang

    terjadibukankasusrasismediselesaikansebagaimomentummerubahbangsaini

    kearah yang lebih baik, yang terjadi justru rasisme, intimidasi dan persekusi

    berlanjut terhadap rakyat Papua dalam penegakan hukum, pada bulan Agustus

    2019 telah terjadipengerahanPasukan GabunganTNI/PolridariMalukuUtara,

    Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur,

    KalimantanBarat, SumateraSelatan, Jambidan Jakarta ada sekitar6.000Aparat

  • 3

    Gabungan TNI/POLRI yang didrop ke seluruh Papua, pada kurun waktu yang

    sama, dalam kurun waktu Bulan Agustus 2019 sampai dengan Oktober 2019,

    kurang lebih1.000orangditangkapsebagaidampakdaridemoantirasismedan

    terdapat kurang lebih 69 orang di Papua dan Papua Barat di proses hukum

    termasukTerdakwaSTEVANUS ITLAYbersamaTerdakwaBuchtarTabuni,Agus

    Kossay,TerdakwaFerryKombo,TerdakwaAlexGobay,TerdakwaHengkyHilapok

    danTerdakwaIrwanusUropmabin.

    Mengenai ketentuan hukum yang diterapkan alangkah baiknya kitamelihat sisi

    historisnya, sebagaimana diketahui bahwa KUHPidana kita berasal dari

    KUHPidanaNederland(NegeriBelanda).MelaluiasasKorkodansidalampasal131

    I.S.KUHPidanaNederlandtersebutdiberlakukan/diterapkandinegaraJajahandi

    HindiaBelanda termasuk ketentuan dalamDalamDakwaan: Pasal 106, 107 dan

    110 KUHP, yang oleh Pemerintah Hindia Belanda pemberlakuan pasal aanslag

    (menyerang)kinidisebutmakar iniditujukanuntukmenjagakeutuhanwilayah

    jajahanHindiaBelandatermasukIndonesia.

    Timbulpertanyaansekarang,apakahpasal-pasaldalamdakwaanPasal106,107

    dan 110 KUHP yang dipakai oleh penjajah Pemerintah Hindia Belanda untuk

    menjaga keutuhan wilayah jajahannya, masih dapat dipertahankan didalam

    NegaraRepublikIndonesiayangkatanyaNegaramerdekadanberdaulatsekarang

    ini ? Dalam alam demokrasi saat ini pemberlakuan pasal makar sebagaimana

    tersebut diatas telahmembatasi kehendak pasal 28UUD1945dan secara tidak

    sadarkitatelahmewarisisistemdanpola-polayangditerapkanolehPemerintah

    Hindia Belanda. Pertanyaan apakah kita akan mengulang kesalahan penjajah

    Belanda dahulu? Selayaknya kita membaca dan bercermin pada sejarah untuk

    lebih menghidupkan pengertian “merdeka” dalam pengertian yang lebih

    luas/tidaksempit,karenaitupenggunaanpasalmakartersebutdiatasseharusnya

    sudahtidaklayakdipertahankanlagidalampenegakanhukumdinegeriini.

    Bila kita ingin mencari solusi atas problem sosial politik yang terjadi di tanah

    Papua umumnya dari akar masalahnya, maka harus ada ruang dialog untuk

    menyelesaikan akumulasimasalah-masalah sosial politik, hal dialog yang paling

    mendasar adalah menyelesaikan akar masalah di Papua yang disebut dengan,

    “PELURUSANSEJARAH”,secaraobyektifdanmasing-masingpihakyangterlibat

    dalamdialogharussepakatmenerimaapapunhasilnya.Prosesinisangatpenting

    untukdilakukankarenasangatmenentukanrealitasintegritasbangsaPapuahari

    ini, karena sampai saat ini mengenai sejarah integrasi Papua oleh mayoritas

    masyarakatPapuamasihdinilaikaburdanmasyarakattahukarenapolitiksengaja

    dikaburkan. Klarifikasi perlu untuk dilakukan hari ini dengan semangat

    “Keinginan baik” kita semua, baik pemerintah, masyarakat maupun aparat

    penegakhukumyangterlibatdalampersidangansaatini.

    Adapunhal-halyangsangaturgentuntukdiklasifikasikansertamenjadipenyebab

    timbulnyapergolakanpolitikditanahPapuamenurutkamiTimPenasehatHukum

    ParaTerdakwaantaralain:

    1. BahwasampaisaatinisebagianbesarmasyarakatPapuamembenarkanbahwa

    Papua pernah berdaulat sejak tanggal 01 Desember 1961. Subtansinya jelas

    butuhklarifikasi,sebabsoaliniadarelevansinyadengansalahsatubutirisiTri

    Komando Rakyat (TRIKORA) yang menyatakan : “Bubarkan Negara Boneka

    PapuabuatanBelanda”.

    2. Bahwa lahirnya New York Agreement (Perjanjian New York) tanggal 15

    Agustus 1962 olehMayoritasRakyat Papua dipertanyakan dasar hukumnya,

  • 4

    karena rakyat Papua menganggap itu sebagai pelecehan terhadap

    integritasnya, karena sebagai anak negeri yang hidup diatas tanah ini tidak

    pernah diikut sertakan dalam perundingan-perundingan antara Indonesia,

    Belanda dengan fasilitator Mr. Elswort Bunker sebagai wakil Perserikatan

    Bangsa-Bangsa padahal sangat disadari bahwa konsep Elwort Bunker itulah

    cikalbakalisiPerjanjianNewYork1962yangmenentukanmasadepanbangsa

    dantanahini.

    3. Bahwa Penyerahan Kedaulatan dari Belanda ke UNTEA dan UNTEA ke

    IndonesiamenurutPerjanjianNewYorkdilakukandenganduatahapdengan

    mekanisme tahap pertama Belanda menyerahkan kedaulatan tanah ini ke

    UNTEAdantahapkeduaUNTEAakanmenyerahkankepadaIndonesiadengan

    syaratsetelahdiserahkankepadaIndonesiaakandilakukanselfdetermination,

    plebisit atau lebih dikenal dengan PEPERA ( Penentuan Pendapat Rakyat )

    denganbataswaktuakhirtahun1969.

    4. Bahwa Rezim Orde Baru telahmengingkari perjanjian New York 1962 yang

    padadasarnyamenyatakanbahwadalamsemangatPerjanjianNewYork1962

    dan Statuta Roma 20-21 Mei 1969 dilakukan untuk kepentingan dan

    kesejahteraanrakyatPapuanamunkenyataanyangditerimaolehmasyarakat

    Papua sejak Penentuan Pendapat Rakyat sampai adanya Kabinet

    Pembangunan dibawah rezim Suharto justru tidak menunjukan realisasi

    semangattersebut;

    5. Bahwa di Era Reformasi sejak tumbangnya Rezim Orde Baru, baik masa

    pemerintahanPresidenHabibie,Gusdur,Megawati,SusiloBambangYudoyono

    dan kini dibawah Pemerintahan Joko Widodo, persoalan “PELURUSAN

    SEJARAH”,belummendapatresponpenyelesaikansecarabermartabat.

    HalinilahyangmasihdipertanyakanmenyangkutkeabsahandanfaliditasPutusan

    ParaOrangTuamerekadalamPEPERATahun1969,masalahiniyangsampaisaat

    sekarang belum pernah dikomunikasikan dalam sebuah tataran sejajar antara

    paratokohdaerahPapuadenganPemerintah,bahkanadakecendurunganuntuk

    ditutupi, sehingga beberapa kali meletus apa yang oleh pihak keamanan

    dinamakan sebagai Makar atau Gerakan Separatis OPM. Bahkan ada

    kecendurungan mempolitisir dengan melatenkan situasi demikian untuk

    kepentingan-kepentinganpribadiparaoknumaparatnegaradanaparatpenegak

    hukum yang akhirnyamenyebabkanmeluasnya kesenjangan-kesenjangan sosial

    yangterakumulasiterusmenerusdalamperjalanansejarahdaerahPapuaini.

    Contoh konkret yang telah terjadi seperti eksploitasi sumber daya alam yang

    melimpah didaerah ini tanpa ada upaya untuk kesejahteraan masyarakat

    sekitarnya,menumpuknyapelanggaranHAM(KasusBiakBerdarah,06Juli1998;

    KasusSorong,05Juli1999;KasusTimika,02Desember1999;KasusMerauke,16

    Februari 2000;KasusNabire, 28 Februari sampai dengan 4Maret 2000;Kasus,

    Abepura, 07 Desember 2000, Kasus Wasior Berdarah tahun 2001, Kasus

    PenyeranganAparatPascaKRPIII,19Oktober2011,KasusPaniaiBerdarah2014,

    KasusDeiyai2019,KasusNduga2019-2020danKasusIntanJaya2019-2020)dan

    kasus pelanggaran HAM lainnya yang hampir merata diseluruh wilayah Papua,

    tanpa upaya mengadili pelakunya oleh Negara dan kesemuanya terakumulasi

    tanpajalankeluaryangpasti.

    Pemberlakuan otonomi khusus yang oleh Pemerintah dianggap sebagai solusi

    terbaik dalam implementasinya ternyata masih jauh dari harapan masyarakat

    Papua,halinidisebabkanolehKebijakanPemerintahyangsangattidakkonsisten

    memberlakukanUndang-Undang tersebutmisalnya soal lambangdaerah sampai

  • 5

    saat ini masih menjadi perdebatan karena yang dianggap sebagai simbol dan

    lambangdaeraholehmasyarakatPapuayangdiamanatkanolehUndang–Undang

    Otonomi tersebut oleh Pemerintah dianggap sebagai simbol-simbol separatis

    kemudiandianulirdenganhadirnyaPP77Tahun2007tentangPelarangansimbol

    dan lambang daerah termasuk keberadaan bendera Bintang Kejora, selain itu

    untuk menyelesaikan persoalan sejarah masa lalu dan Pelanggaran Ham telah

    diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus soal hadirnya Komisi

    KebenarandanRekonsiliasi danPengadilanHAMuntukPropinsiPapua,hingga

    kini kehadiran kedua lembaga belum diseriusi oleh Pemerintah sendiri. Hal ini

    ditambah dengan belum adanya keseriusan Pemerintahmenyelesaikan produk-

    produk pelaksanaan dari Undang-Undang Otonomi Khusus yang tujuannya

    memproteksipendudukasliPapua,ada13(TigaBelas)PeraturanDaerahKhusus

    dan21(Duapuluhsatu)PeraturanDaerahPropinsi(Perdasi)yangsebagianbesar

    sampai saat ini belum di selesaikan pembahasan drafnya oleh Pemerintah, apa

    yang dilakukan diatas merupakan upaya pembiaran atau kesengajaan yang

    menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan

    menekaneksistensipendudukaslidiTanahPapuainigunamelegitimasiberbagai

    ketidakadilan. Para Terdakwa yang saat ini menjalani proses hukum adalah

    korbandaripemikiransemacamini.

    Dalam kurun waktu sekitar tahun 2004-2006, telah ada upaya dari Lembaga

    Penelitian Indonesia untuk melakukan penelitian tentang Konflik di Papua,

    kemudianpadatahun2008TimdariLIPIditugaskanuntukmembuatPapuaRoad

    MAP(ModelPenyelesaianKonflikPapuasecaramendasardankonprehensif),dari

    hasil penelitian tersebut telah dikelompokanempat isu sumber konfik di Papua

    dansolusinya:

    1. Isu Pertama : Masalah marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang

    asliPapuaakibatpembangunanekonomi,konflikpolitik,danmigrasimassal

    kePapuasejaktahun1970.Untukmenjawabini,kebijakanafirmatifrekognisi

    perludikembangkanuntukpemberdayaanorangasliPapua;

    2. Isu Kedua : Kegagalan Pembangunan terutama di Bidang Pendidikan,

    Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Untuk menjawab ini di

    perlukan semacam paradigma baru pembangunan yang berfokus pada

    perbaikanpelayananpublikdemikesejahteraanorangasliPapuadiKampung-

    Kampung;

    3. IsuKetiga:Adanyakontradiksisejarahdankonstruksiidentitaspolitikantara

    Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa dilakukan dengan dialog yang

    bermartabatdenganmelibatkansemuakomponenmasyarakatPapua.

    4. Isu Keempat : Pertanggung jawaban atas kekerasan Negara di masa lalu

    terhadap Masyarakat Papua. Untuk itu perlu, penegakan hukum melalui

    PengadilanHakAsasiManusia (HAM)danPengungkapanKebenaranmelalui

    KomisiKebenarandanRekonsiliasidiPapua,halinimerupakanpilihan-pilihan

    terbaik untuk keadilan bagi masyarakat Papua, terutama korban dan

    keluarganya.

    SelainLIPI,solusi-solusiuntukmemecahkanproblemtersebutjugadilakukanoleh

    Jaringan Damai Papua (JDP), yang terbentuk pada tanggal 06 Januari 2010, di

    koordinirolehAlmarhumDr.NelesTebaytelahmelakukankonsultasipublikdi19

    Kabupaten yang ada di Papua, dengan melibatkan 50 Orang/perwakilan tiap

    kabupatendanpadatanggal5-7Juli2011,JDPtelahmelakukanKonferensiDamai

    PapuasebagaiKonsultasiPubliktertinggiyangmelibatkan500Perwakilandari19

    Kabupatentersebut,yangmasing-masingutusanterdiridari:UnsurFaksiPolitik,

    Unsur Pemuda, sertamelibatkan pengamat dariDPRP,MRP, Pemerintah, Tokoh

  • 6

    Masyarakat, Tokoh Agama, Dewan Adat Papua, NGO dan lain-lain, hasil dari

    Konferensi tersebut intinya dideklarasikan bahwa; Dialog merupakan sarana

    terbaikuntukmencarisolusibagipenyelesaiankonflikantaraMasyarakat

    PapuadanPemerintahIndonesia;TerdapatTekaduntukmencarisolusiatas

    berbagaipersoalanpolitik,keamanan,Hukum,HAM,Ekonomi,Lingkungan

    Hidup serta sosial budaya di Tanah Papua melalui Dialog antara Rakyat

    Papua dan Pemerintah Indonesia yang difasilisasi oleh pihak ketiga yang

    netral; telah ditetapkan juru runding orang Papua yang akan berdialog

    denganPemerintahIndonesia.

    Menjadipertanyaanmengapatelahadaupaya-upayadamaiuntukmenyelesaikan

    akar persoalan Papua, tetapimasih saja terjadi pembungkaman terhadap setiap

    gerakan masyarakat sipil di Papua dengan stigma separatis dan “jerat” hukum

    pasalMakaryanghampirsetiapsaatdialamisecarabergantianolehmerekayang

    memperjuangkan hak-hak dasar Masyarakat Papua, dalam tahun ini Terdakwa

    yangmengalami lagi “stigma”dan “jerat”Makar tersebutakibatdariSKENARIO

    KONSPIRASI NEGARA UNTUK MENANGKAP AKTIVIS DIBALIK PERISTIWA

    RASISMEDISURABAYADANDEMOANTIRASISMEDISELURUHPAPUASERTA

    PAPUABARAT.

    Kita sebagai aparat penegak hukumperlu belajar padamomentumPERISTIWA

    RASISMEYANGBERDAMPAKPADADEMOANTIRASISMEDIAMERIKADAN

    KINI MELUAS KE BEBERAPA NEGARA PASCA TERBUNUHNYA GEORGE

    FLOYD, PERISTIWA INI PERLU DIGUNAKAN UNTUK MELIHAT KEHIDUPAN

    ORANGPAPUAKEDEPAN,DENGANMENEMPATKANORANGPAPUASEBAGAI

    SUBYEKUTAMADALAMMENENTUKANMASADEPANNYA,BUKANMENJADI

    OBYEK PENDERITA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN MEMPERPANJANG

    PROSESRASISMETERHADAPORANGASLIPAPUA.

    II. FAKTA-FAKTAPERSIDANGAN

    a. Keterangansaksi-saksi:

    1. Saksi ABDUL MUSTAJIL , menerangkan dibawa sumpah dalam

    persidangansebagaiberikut:

    v BahwasaksimenerangkanbahwaTerdakwaditangkapsehubungan

    dengankejahatannegara/makar;

    v Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa makarnya yang

    dimaksudterjaditahun2018,diKantorKNPBTimika;

    v BahwasaksimenerangkanTerdakwaterlibatbersamakasus Jakob

    Fabian, pertemuan di belakang sekertariat KNPB Timika bahas

    Yakobakanbantusenjatadariluarnegeri;

    v BahwasaksitidaktahuaktivitasTerdakwa;

    v Bahwasaksitidaktahuterdakwadiorganisasimana;

    v SaksimenerangkanbahwaKNPBOrganisasitidakdiakui;

    v Saksimenerangkanbahwapenyelidikantanggal3September2018

    dapatmobil senia,diLapanganAURISentani,dapatKTP terdakwa

    dalammobil;

    v Saksi menerangkan bahwa ada tiga orang yang dimobil tersebut,

    namunketiganyamelarikandiri;

    v Bahwa saksi tidak tahu barang yang dimilik yang didapat dalam

    mobil;

    v BahwasaksiTahuciri2TerdakwaStevendariFotoyangdiberikan

    olehtimpenyidikdariPoldaPapua;

  • 7

    v Bahwa barang bukti dalam persidangan tidak ditunjukan karena

    Jaksatidakbawabarangbuktidalamsidangsaatditanyabuktioleh

    Hakim);

    v Bahwa barang bukti yang dibawa berupa 1 Tas noken, 1 kertas

    bertuliskanMasdanKTPatasnamaPaulKogoya;

    v Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat pengamanan ditemukan 4

    tasdidalammobilyangdigunakanterdakwa;

    v BahwasaksimenerangkantimpolisipenangkapTemukanidentitas

    terdakwadidalammobilyangdiamananitu;

    v Bahwasaksimenerangkanbahwamobilyangdigunakantigaorang

    ituditahansaatmalamhari, tempatpenangkapanagakgelap,pake

    lampuuntukterangi;

    v Bahwa saksi menerangkan bahwa saat pengamanan mobil saksi

    tidaklihatdokumen.

    Tanggapanterdakwa:

    - Terdakwamenolakseluruhketerangansaksi;

    - Terdakwa tidak ikut dalam mobil itu, waktu itu saya ada di

    Timika.

    2. Saksi HEPPI SALAMPESI, menerangkan dibawa janji dalam

    persidangansebagaiberikut:

    v Bahwa saksimenerangkan penangkapan terhadap tiga orang yang

    diduga merupakan terdakwa dan teman-temannya dilakukan di

    lapangan AURI Sentani pada 3 September 2018, jam 8 malam,

    namun tigaorangdimaksudmelarikandiri sehingga saksidan tim

    hanya mengamankan mobil senia yang digunakan terdakwa dan

    rekan-rekannya;

    v Bahwasaksimenerangkanbahwatempatpenangkapanagakgelap,

    lampujauh,posisinyadidalamhutan,jalandibawaaspal;

    v BahwasaksimenerangkanbahwaTimpolisimenangkapsebanyak8

    (delapan)orang;

    v Bahwasaksimenerangkanada3(tiga)orangdidalammobil,ketika

    polisimendekatimerekasemualari,saksidantimpolisitidakkejar

    ketigaorangdimaksudkarenasenterkurangterang;

    v Bahwasaksimenerangkanbahwa jarak antara saksidenganMobil

    sekitar20meter;

    v Bahwa saksi menerangkan bahwa Ciri-ciri ketiga orang : orang

    pertama tinggi, orang kedua rambut pendek, orang ketiga pendek

    danrambutgimbal.saksimengugaTerdakwaadalahorangketiga;

    v Bahwa saksimendengar dari penyidik di dalammobil itu ada tas,

    adadokumenKNPB;

    v Bahwa saksi tidak lihat dokumen makar, dokumen yang dibawah

    dalammobilitu;

    v Bahwasaksitidaktahuaktivitasterdakwa;

    v Bahwa saksi mendengar dari penyidik terdakwa sebagai ketua

    KNPBTimika;

    v Bahwa saksi tidak tahu kejadian makar yang dilakukan oleh

    terdakwa;

    TanggapanTerdakwaStevenItlay:

    - Terdakwameolakseluruhketerangansaksi

    - Saksibukanmerupakantigaorangyangdimaksuddalammobilitu.

  • 8

    3. Saksi Moh ALI, menerangkan dibawa Sumpah dalam persidangan

    sebagaiberikut:

    v BahwasaksitidaktahuperkarayangdilakukanolehTerdakwa;

    v BahwasaksiyangmelakukanpenangkapanbersamatimlidikPolda

    Papua terhadap Terdakwa Stevanus Itlay pada tanggal 11

    September2019;

    v Saksimenerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena DPO kasus

    MakardiTimika;

    v Bahwa saksi tidak tahu peristiwa makar yang dilakukan oleh

    terdakwa;

    v BahwasaksimenerangkanbahwaTahuciri-ciriterdakwadariFoto;

    v Bahwa saksi menerangkan bahwa saat terdakwa ditangkap tidak

    ditunjukandokumenlain;

    v Bahwa saksi menerangkan bahwa Kapasitas Terdakwa sebagai

    ketuaKNPB;

    v Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendengar sepintas

    terdakwabersamaJakobFabianbuatkesepakatansenjataapi;

    v BahwasaksibelumlihatdokumenKNPB;

    v Bahwa saksi sempat dengar polisi lakukan pengejaran terhadap

    TerdakwaStevenItaly;

    v Bahwa saksi mengaku tidak tahu isi kesepakatan dari terdakwa

    dengansteven;

    v Bahwa saksi mengaku tidak tahu realisasi dari kesepakatan

    terdakwadenganSteven.

    TanggapanTerdakwa:

    - Terdakwamenolakseluruhketerangansaksi;

    - Terdakwa saat itu ditangkap dalam perjalanan di depan Uncen,

    tidakadakaitandengamakar

    b. KeteranganAhli

    1) Ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan

    untukmenerangkankeahliannyasehubungandenganperkaraini

    adalah:

    a) Ahli Bahasa Dr. APRIANUS SALAM, M.Hum, dalam persidangan

    menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

    berikut:

    v Bahwa antara tema dengan dengan foto dan video yang

    ditunjukan Kalau secara Ilmu kebahasaan dalam perspektif

    strukturalmisalnya itubagian–bagianperistiwa-peristiwakecil

    yang merupakan bangunan peristiwa besar yang secara

    keseluruhan. Peristiwa besar berdiridari peristiwa – peristiwa

    kecil yang selalu ada terkait dengan konteks peristiwa secara

    keseluruhan. Secara teori kemudian teori itu berpendapat

    bahwatidakadaperistiwadidalamsatukonteksterlepasberdiri

    sendiri–sendiri,merupakanrangkaian–rangkaianyangselalu;

    v Bahwa Terkait dengan peristiwa saya hanya menganalisis

    berdasarkan data/dokumen-dokumen yang diberikan kepada

    saya, jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu, demonstrasi ada

    peristiwa statement-statement yang terkait dengan Papua

    merdeka, pengibaran bendera bintang kejora, kemudian ada

    statement–statemenyangmungkinbisamasukkesoalrasisme,

    statement monyet, kolonial dan seterusnya ini statement yang

  • 9

    sebetulnyadariperistiwa” tertentuyang sekarang. Bagian tadi

    membangun peristiwa yang lebih besar yakni bagaimana

    kemudiansebagiankelompok”tertentumenyampaikanaspirasi

    tadi ada dan tetapi didalammenyampaikan aspirasi tadi, ada

    kesepakatansimbolikyangbesifatnasional,bersifatkenegaraan

    yangbersifatkebangsaanyangmelanggarkesepakatansimbolik

    tadi[

    v Bahwa saksi mengsinergikan teori bahasa ada yang teori pri

    structural simiotik, ada teori wacana, hermenetik. Memang

    setiapdisiplinilmubahasa,ilmuhukum,ilmuekonomidiapunya

    registerdiapunyapengertian–pengertiantertentuyangkadang

    – kadang perlu disesuaikan dengan paradigma ilmu

    kedisiplinannyakami sebagai ahlibahasa tentu sajapengertian

    yangdianggapbakuyangadadikamusbesarbahasaIndonesia,

    kitabisa lihatbersama,walaupun tentu sajaberpendapatnanti

    belumtentupersissepertikamus,karenasayajugabolehberhak

    berpendapat.Tapisayakirabenangmerahnyasamajadiiniyang

    perludipahamibahwakadang–kadangpengertian–pengertian

    yang di ilmu hukum bahasa, di ilmu ekonomi, ilmu politik itu

    pengertian kata – kata referendummisalnya tidak persis sama

    tapi tentu saja ada sati dua yangmenjadi benangmerahuntuk

    dipakaibersamasehinggakemudianorangketikamenggunakan

    kata refendum itu mempunyai pengertian yang lebih kurang

    sama, cuma penggunaan bahasa itu kemudian sesuai dengan

    konteksnya bahasa hukum, ekonomi, yang sesuai dengan

    konteksnya disiplin yang berbeda-beda tetapi saya kira kamus

    besar bahasa Indonesia bisa di jadikan pedoman dasar untuk

    memberikan pengertian sebelum masuk kedalam disiplin-

    disiplinkeilmuanlainnya;

    v Bahwa sekelompok masyarakat boleh saja menyampaikan

    aspirasisebagaiwargaNegara,tetapiketikakemudiandidalam

    proses berkomunikasi ada hal – hal kemudian terjadi

    pelanggaranyangdisepakatidarisegiitukebahasaanmelanggar

    proseskomunikasitetapikalaukemudianbisasajapelanggaran

    –pelanggarantadibisadimasukankeranahhukum/pengadilan

    ;

    v Bahwa nanti Ahli hukum akan menjelaskannya, saya

    menjelaskan dari segi kebahasaan hanya mempersoalkan

    apakah dalam cara berkomunikasi, menyampaikan pendapat,

    menyampaikan aspirasi itu dari segi bahasanya apakah ada

    pelanggaran kesepakatan simboliknya atau tidak ? saya hanya

    sampaidisitusaja.Apakahnantistatementitudilindungihukum

    atautidaksilakandiklarifikasiolehAhlihukum.

    v Bahwa saksi telahmenulis buku tentangMakar Simbolik pada

    bagianBabV;

    v Bahwasaksimenulisitusetelahsaksimempelajarikasuspapua

    ada peristiwa tentang sekelompok masyarakat/warga

    melakukan tindakan – tindakan simbolik dengan menurunkan

    bendera merah putih, mengibarkan bendera lain, itu saya

    berpikir;

    v Bahwa hubungan relasi dengan maknanya, makna mana yang

    bersifat kordinatif,makna –makna yang bersifat korelatif, dan

    makna–makna yangbersifatkontradiktif sebetulnya relasinya

  • 10

    maknakontradiktif jadimakna–makna tidakharus sama tapi,

    maknakontradiktifpundapatdisatukandalamsatukonteks;

    v BahwaItubisaberbeda,jaditidakadakemudianisuitudipilah-

    pilah. Kemudian dalam ilmu kebahasanan diambil satu organ

    tertentukemudiandi anlisisdenganmemisahkanorgan tadidi

    dalamkontekskeseluruhanjadimalahtidakbisadipahamilagi;

    v Bahwasayatidakmelihatberkas7Terdakwa;

    v BahwasayahanyadiberikansatuberkasberdasarkanKasus;

    v Bahwa setiap ada kasus, ada statement saksi ditanyakan

    bagaimana menurut pendapat saksi, saksi tidak harus

    mengkaitkansiapadenganpernyataanitu,kemudianadaBAP7

    orangdanjugapernyataantertulis.

    v BahwaKasusdanstatementberbeda-beda;

    v Bahwa Istilah rasisme dan anti rasisme itu prasangka –

    prasangkaideologisteoritentangIdeologibicarakandalamteori

    kebahasaan, jadiprasangka–prasangka Ideologisbaik rasisme

    dan anti rasismesebetulnya sama – sama rasisme, persoalan –

    persoalan tertentu, penolakan – penolakan tertentu, menolak

    rasisme dia juga punya ada rasisme tertentu yang dia pegang,

    apakah itu kemudian rasis dengan berbasis secara teoritis,

    rasisme itu dasarnya genetik apakah warna kulit, apakah

    berkaitan dengan turunan dan seterusnya. Tetapi sebetulnya

    yang perlu dipahami sama adalah bahwa penggunaan kata

    rasisme dan anti rasisme itu permainan politisasi makna,

    semuanya punya kepentingan jadi diperiksa saja apakah

    steatmenitusecarahistorismaupunsecarakebahasaanmaupun

    secara politik atau nanti kalau itu sudah clear bisa menjadi

    masalahhukumatautidak;

    v Bahwa Implikasi itu ada bukan soal rasismenya, implikasinya

    terhadap kemungkinan penolakan-penolakan terhadap anti

    rasisme,kitatidakbisamemfokusdalamsatukontekskemudian

    diambil kasusnya tapi implikasi yang serius tentu saja bentuk

    perlawanan sehingga ada orang, sekelompok orang

    berkepentinganapakahituterkaitdenganbenderaatauapakah

    itu terkait denga pernyataan – pernyataan tertentu yang

    mungkin bisa bersifat tuduhanmaupun penghinaan itu semua

    implikasi–implikasiyanglebihpentingdarisekedarmemahami

    apakahiturasismeatauantirasisme;

    v Bahwa Kita punya kesepakatan kata monyet kalau berdiri

    sendiri tidak ada masalah, tapi kalau kita menunjukan secara

    ikonik ini gambar monyet kemudian kata monyet ada proses

    historis yang menyebabkan kemudian namanya istilahnya

    prioratif atau prio…atau istilah bahasanya menjadi berubah

    maknanya,kemudiankataitudipakaiuntukpenghinaanitujadi

    bermasalah, jadi maksud saya itu . Ada makna – makna yang

    kemudian,dulukatabetina sangat terhormatdipakai, sekarang

    seorangwanitadikatakandasarbetinakamudipakai jadi tidak

    benar wanita tadi merasa tidak terima, dia bisa saja melapor

    menjadiperistiwa;

    Tanggapan Terdakwa : Terdakwa menolak keterangan Ahli

    karenatidakadakaitandengaTerdakwa

  • 11

    b) Ahli Psikologi Sosial Politik, A Prof. Dr. HAMDIMULUK, Ph.D,

    menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah, pada

    pokoknyamenerangkansebagaiberikut:

    v Bahwa gerakan–gerakan yang berasal dari kelompok –

    kelompok isurgensi jugaada kelompok–kelompokMahasiswa

    kitatahubahwaadamisalnyaHMI,PMKRI,HMIDANGMKItapi

    jugaterdakwaadayangberbasisdariunsurmahasiswa;

    v Bahwa gerakan menjadi besar itu kalau simpatisan semakin

    banyakjadiunsur–unsuryangtermotivasiuntukmelakukanitu

    menjadilebihluaruntukgerakan–gerakanaksikolektifmenjadi

    besar itu yang dari awal. Saya katakan dalam kasus Papua ini

    seperti yang saya lihat ada sama ada gerakan – gerakan yang

    motifnya menuntut diskriminasi dan juga banyak melibatkan

    elemen–elemen tertentu jelasdalamanatomigerakan inibisa

    diidentifikasi bahwa itu ada kalau saya lihat baik yang

    ditemukan oleh penyilik ini ada rapat–rapat persiapan yang

    cukupintensifitujugamelibatkanintensiflantastermasukjuga

    kelompok insurgensi dan juga aspirasi ini belakang mulai

    buatanya misalnya kalau kita lihat anatomi gerakan itu

    berkembangmenjadiliarbiargerekantersebutkearahmakar;

    v Bahwacarauntukmenemukankemerdekandanseterusnyadan

    betul bahwa di gerakan ini seperti penasehat hukum katakan

    gerakan–gerakancivilsocietylain;

    v Bahwa seperti yang berita acara saksi lihat itu mulai

    berkembang gerakan aspirasi memungkinkan di picu

    kemerdekaan, ketidakpusan karena dan negara demokratif

    memangadabatasan–batasanyangjelasbahwaketikaitusuatu

    sudah masuk ke titik mengrongrong menyeruhkan mengajak

    oranguntukmendeklarasikanpemerintahanyangsahmenyuruh

    oranguntukmendelegitimasisebuahgerakan,bisabersifatnon

    violence dan juga bisa violence bisa juga pengembangkan

    gerakan sipil bisa berunjuk pada gerakan pemaksukan. Dalam

    anatomi sekarang masa yang terjadi di Papua saya melihat

    semua bahwa kita harus tahu kalau sudah jelas menyangkut

    merongrong, gerakan surgensi atau gerakan poltisi untuk

    apakah menawarkan suatu kedaulatan termasuk kewenangan

    simbol, simbol yang dipahami oleh seluruh rakyat sebagai

    sebagaisimbolsebagaiketidakpatuhanuntukmemisahkandiri.

    Ini yang ditakutkan aspirasi yang meluas dan akan mejadi

    gerakan insurgensi yang mengancam NKRI. Apabila aparat

    kemananbertindakitusesuatuhalyangwajar;

    v Bahwa begini memang memisahkan mana yang terhadap

    aspirasidanmanayang sudahberkembang jadi,usaha–usaha

    untuk insurgensii atau usaha – usaha ke arah makar, usaha

    aspirasi ke arah kemerdekaan itu. Ini memang tugas penyidik

    untuk mengumpulkan bukti – bukti mulai rapat – rapat

    bersiapan dan mengumpulkan semua barang bukti. Ini semua

    menyangkut apa yang menjadi aspirasi orang–orang yang

    bergerak di lapangan itu. Tentu titik focus pada praktek –

    praktek, dalam sebuah gerakan masal yang mungkin sudah

    mengarah pada insurgensi tadi gerakan – gerakan makar dan

    seterusnya;

  • 12

    v Bahwa Yang pertama–tama harus diselidiki tentu adalah

    leader,kita tidak bicara follower banyak sekali ribuan orang –

    orang pasti ikut – ikut titik focus kepada penggerak –

    penggeraknya dulu. Penggerak itu bisa orang–perorang,

    organsasi dan secara hukum kita sebut sebagai organisasi dan

    organisator yang namanya korlap dan ada orang yang

    mengornisir itu yang diselidki dulu. Itu actor – actor praktek

    tentu nanti kita harus pilah–pilah namun yang menyuarakan

    murni, diskriminasi maka mulai mengara kea rah – arah

    motifnyakegerakanmakarinikitalakukan;

    v Bahwa ada usahamelegitimasi sebuah resim yang sah usaha –

    usaha untuk mengajak melakukan usaha untuk melakukan

    pembakatannyaketidakpatuandanmenyuarakantidakpercaya

    padarezimsemacam–semacamituisinyapoliticaldelegitimasi

    itu sering dikatakan usaha untuk subjensi mungkin sekedar

    menyampaikanasipirasitapimemangdilematisjugaDalamaksi

    juga. Kalau memang adalah untuk di percaya, minta Merdeka

    jugadimaksudpadaIsubjensi;

    v Bahwasetelahituapakahgerakaniniberkembangberkolaborasi

    dengankelompok–kelompokyangmenyuarakaninsurgensiitu

    pada titik itu sajabahwaada selebarankertasyangdiserahkan

    Gubernuruntukpelakudiskriminasitindaklanjut;

    v Bahwa artinya dalam sebuah proses negara demokrasi itu

    dimungkinkan, proses politik yang sah paling tidak depannya

    konggres MPR, atau MA atau seluruh Indonesia sepakat ada

    referendumpaling tidak satuprovinsiminta berdiri sendiri itu

    namanyareferendum;

    v Bahwa di seluruh dunia rasisme selalu tantangan bagaimana

    jugahubunganyangharmonisdaripadamasyarakatyangsecara

    ras, beragama sangat majemuk ragam, sas hubungan yang

    harmonis itu saling menghormati tolerensi, tidak menghina,

    tidak menyakiti satu sama lain karena memang secara kodrat

    kitasudahbedasecararasial.

    v BahwaSecararasial,secaraagama,kebudayaanyangberbeda–

    berbeda, kebiasan yang berbeda-beda masyarakat majemuk

    dalam fisikologi lingkungan. Bagaimana setiap kelompok –

    kelompok saling menghormati memang kalau pengusiran

    terhadap ras lain orang akan mengatakan ini dalam fisikologi

    politik. Rasisme itu diindentifikasikan sebagai sebuah sikap

    kepada kelompok ras yang berbeda dari orang jadi masalah

    sikap lahir, sikap kadang tidak diikuti dengan hal – hal yang

    misalnyaperasaan,andapunyaperasannegatifterhadaphal–hal

    jadi dalam Indonesia sikap – sikap rasisme itu berpotensi saja

    terjaditidakhanyaorangnonPapuaterhadaporangPapuajuga

    sebaliknya. Rasisme itu dalam fisikologi politik di definisikan

    sebagaisebuahsikapnegatif terhadapkelompok lainkelompok

    itu, kelompok ras, kelompoksuku,kelompokbedaagamasama

    sajadalampersepktifkalauorangyangpunyaprasangkaorang

    punya pandangan – pandangan tertentu terhadap sebuah ras,

    agama,danseterusnyaberkembangmenjadiprasangka;

    v Bahwa Persoalan rasisme akan selalu menjadi tantangan

    terhadap negara demokrasi tidak hanya Indonesia, seluruh

    Negara di dunia menganggap ini sebuah tantangan kita

  • 13

    berbangsa, bernegara bagaimana kita mengembangkan

    kehidupanyangtoleran,dikusiftidakmembeda-bedakanorang

    berdasarkansuku,ras.agamakelompokyangberbedakitasudah

    sepakathidupbersamadalamkrangkaNKRImulaidari sabang

    sampai Merauke setiap orang berdiri sama, setara sepanjang

    warga sama hak – warga Republik yang sama hak – haknya

    harus dihormati dan Problem ini dimasyarkat tantangan

    masyarakatdemokratif.

    Tanggapan Terdakwa : Terdakwa menolak keterangan Ahli

    karenatidakadakaitandengaTerdakwa

    c) AhliHukumTataNegara,MuhammadRullyandi,S.H.,MH,pada

    pokoknyamenerangkan dalam persidangan dibawah sumpah

    sebagaiberikut:

    v Bahwa Secara prosedur dalam berdemo, memang ada

    pemberitahuan, Jikalau pemberitahuan itu sudah disampaikan

    tapi kegiatannya, dilapangan tidak sesuai dengan isi

    pemberitahuan,makaPolrimengambilTindakantegas;

    v Bahwa Demo itu harus tunduk pada Undang-Undang,

    demonstrasiadalahbagiandarikebebasanmenyatakanpikiran

    dengan lisan karena itu harus tunduk pada Undang-Undang

    tentangKemerdekaanmenyampaikanpendapatdimukaUmum.

    Jadi wajib menaati dan ada aturan khususmenjaga keutuhan

    persatuan bangsa, Jadi ada kewajiban kepada setiap warga

    Negara disampingDemonstrasi adalahHakwargaNegara yang

    diaturdalamUndang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia

    Tahun1945.JadiadahakyangdijamindanPerlindunganHukum

    Pasal 5 kemudian ada Kewajiban. Kewajiban itu merupakan

    tanggungjawab individu-individu semua yang terlibat dalam

    demonstrasikalau ternyatamateri substansi yangdisampaikan

    didepanpublik ternyatamengandungunsurseparatis, ternyata

    ada unsurmakar terpenuhi perlawanan terhadap fundamental

    Negara maka Negara harus tegas mengambil sikap penegakan

    Hukumnya dan ini bukan sebatas pada prosedural. Pada

    prinsipnyaKegiatanyangdilarangUndang-Undangmerekatidak

    terbuka secara public tapimemilikimisi tertentu yangmereka

    rahasiakan sehingga barangkali aparat penegak hukum juga

    tidak melihat secara kasat mata bahwa ternyata ada kegiatan

    yang berpotensi merupakan kegiatan demonstrasi yang

    menyampaikan demo separatis berujung pada pemisahan

    terhadap NKRI, ini yang harus diwaspadai bahkan harus

    dilakukan Tindakan tegas dan ternyata dilapangan terjadi

    kegiatanyangtidaksesuaisepertiKasusdemoyangterjadipada

    19Agustus2019dan29Agustus2019;

    v BahwaPemberitahuanadalahKewajiban,Kewajibanyangharus

    dipenuhiolehsetiapwargaNegarasebelummelakukantidakan

    berdemonstrasi , itu Kewajiban melakukan pemberitahuan.

    Kalau permohonan ijin, jelas permohonan ijin itu secara resmi,

    meminta ijin untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

    Meskipun pemberitahuan dan permohonan ijin itu harus ada

    permohonan ijindariaparatuntukmemperbolehkanatautidak

    memperbolehkan dalam hal diskresi apparat penegak hukum,

  • 14

    kewenangan subyektivitas dan objektivitas apparat penegak

    hukum maka yang harus kita garis bawahi apakah

    pemberitahuan itu meskipun dengan berbagai cara

    merahasiakan kegiatan inti dari kegiatan yang dilakukan pada

    suatu kegiatan demonstrasi sehingga tidak ketahuan oleh

    apparat penegak hukum seolah-olah itu menjadi legal/ resmi,

    tiba-tibapada saatdilapanganberkembang liardilapangandan

    menimbulkankontraproduktifsikapkewajibanpemberitahuan

    yang disampaikan oleh setiap orang atau setiap warga negara

    yangdilakukanberdemonstrasisebagaimanatadi;

    v Bahwa Tidak bisa diukur dari perspektif procedural, karena

    begini perspektik prosedural untuk kegiatan boleh tidaknya

    orang berkumpul, berdemonstrasi. Itu tidak menjamin dengan

    hanya orang memberikan surat pemberitahuan saja karena

    terjadinyasuatutindakpidanayangdisebuttadimakarataupun

    adakegiatanlainyangkatakanlahternyataadakerusuhanchaos

    makabisasajapenegakhukummenerapkanPasallainbisasaja

    Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan , Orang dihasut supaya

    buat kerusuhan dalam demonstrasi bahkan dengan sendirinya

    peristiwa-peristiwa kerusuhan itu tdak secara otomatis kebal

    hukum, meskipun dikatakan bahwa saya hadir kesini Ketua

    pelaksana demonstrasi punya ijin dari aparat penegak hukum

    sehingga apapun yang terjadi tidak boleh ditindak. Tidak bisa

    begitu. Itu namanya seolah-olah kebal hukum. Yang ingin saya

    garisbawahidisini adalahdimanayang terjadidilapangan, ada

    hal-hal yang terjadi bertentangan dengan Undang-Undang

    ataukahmeskipunkebebasanmenyampaikanpendapatdijamin

    Undang-Undang Dasar 1945 tapi dibatasi juga oleh Undang-

    Undang;

    v BahwaStatemenitumelawanpenjajahan.BahwaPenjajahanitu

    Tindakan yang melanggar hak suatu bangsa dan tidak sesuai

    dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan karena itulah

    Undang-undang Dasar 1945 didalam pembukaannya

    mengatakan bahwa Kemerdekaan adalah Hak Segala Bangsa.

    Hak SegalaBangsaUntukMerdeka itu dengan susunanNegara

    berdasarkan Kedaulatan Rakyat, berdasarkan Ketuhanan yang

    Mahas Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan

    Indonesia,KerakyatanYangdiPimpinOlehHikmatKebijaksaan

    Dalam Permusyawaratan Rakyat dan Keadilan Sosial bagi

    Seluruh Rakyat Indonesia, karena itulah pembukaan Undang-

    UndangDasar1945dalamperspektif ilmuHukumTataNegara

    yang menjadi recht side dalam bahasa belanda yang artinya

    Cinta Hukum. Memberi makna hukum dalam sebuah tatanan

    hukumpositivedimulaidariPasal-PasalUndang-UndangDasar

    1945 sampai dengan Pasal-Pasal Undang-Undang dibawahnya.

    Jadi tidakadaNegaradidalamNegaraprinsipnya,karena itulan

    NegaraKesatuanRepublikIndonesiatidakbolehadayangkeluar

    dari Wilayah NKRI. Tadi Saya sudah gambarkan dari aspek

    sejarahterpaksabahwaBangsakitamenganutIndonesiaSerikat

    1949 kita menjadi Negara Federal karena kita berusaha

    mempertahankan wilayah NKRI dari ancaman belanda yang

    datang Kembali ke Indonesia. Kita rela setiap Daerah disebut

    Negara Bagian. Ada Negara Indonesia tapia da Negara Bagian,

  • 15

    NegaraBagianMadura,NegaraBagianIndonesiaTimur,Negara

    BagianPasudan,NegaraBagianSumateraSelatan,itulahNegara

    BagianyangdikuasaiolehNegaraPemerintahanHindiaBelanda

    padasaattahun1949setelahIndonesiamerdeka,karenaitukita

    tidak boleh menganggap soal wilayah NKRI soal wilayah

    kebebasan saja, setiap wlayah utuh menyatakan aspirasinya

    menjadikan Negara selain Indonesia. Itulah makna Historikal

    yang kita tanamkan dalam jiwa sanubari kita sebagai Anak

    Bangsa,yangmulia.DalamperspektifIlmuHukumTataNegara,

    Negara sudah memprediksi forward looking bahwa jangan

    sampai kebebasan Kemerdekaan berserikat membuat suatu

    organisasi menyampaikan pikiran dan tulisan bisa menganggu

    tertib Hukum Tata Negara dalam rangka menjaga kedaulatan

    Republik Indonesia itulahsayasampaikantadidiawalmarikita

    baca Undang-Undang itu dengan seksama, adaUndang-Undang

    tentangKemerdekaanmenyampaikanPendapatdiMukaUmum,

    ada Undang-Undang yang mengatur tentang Organisasi

    Kemasyarakatan, ada Kegiatan-Kegiatan yang dilarang, seperti

    Separatis. Kita berbicara menurunkan bendera kemudian kita

    menginjakinjak itu adalah perbuatan menodai kehormatan

    Negara Republik Indonesia, karena itulah ada ancaman pidana

    bagi orang yang menginjak-injak, merobek-robek dan tidak

    menghormati menghormati Republik Indonesia. Dengan

    demikian kita harus bersyukur bahwa Bapak Pendiri Bangsa

    kita;

    v BahwaSoal lambang jadipadaprinsipnyadi sejumlahProvinsi

    diIndonesiaitumemilikisimbol-simbol,lambangyangkemudian

    kalua kita datang ke dalam daerahnya itu ada lambang

    daerahnya.Tetapiyangdimaksuddalamhal iniadalah lambing

    benderayangberaviliasipadasuatuGerakanseparatis,Bintang

    Kejora itu lambing bendera yang sudah di framework sebagai

    Kegiatan Separatis karena itulah kita tidak bisa mengatakan

    mewakili kepentinganMasyarakat Papua tetapi ada yang perlu

    dilihat dalam perspektif yang tidak bisa diperbolehkan dalam

    Undang-Undang. Salah satunya lambing bendera Republik

    Indonesia, lambing Bendera Negara hanya satu yaitu Bendera

    Merah Putih. Kalau itu diturunkan kemudian injak-injak,

    dirobek-robek, dibakar kemudian dinaikan lambang Kejora itu

    maka tidakmencerminkan Kearifan Lokal. Ini bukan berbicara

    dalamkonteksKearifanLokal;

    v Bahwa Organisasi Hisbutahir sudah dilarang, ada satu yang

    baru organisasi Khalifah, ini bertentangan dengan Pancasila,

    inginmerubahPancasila,maumerubahUndang-Undang Dasar

    1945 oleh sebab itu Mutakhir telah dinyatakan sebagai

    OrganisasiyangdilarangdiRepublikIndonesia.Rakyatkitaada

    12 juta lebih yangmulia jadi kita sulitmengontrolOrganisasi-

    Organisasi liar dan tidak terdaftar secara administrative

    sehingga sulit sekali kita melihat. Dilapangan ada banyak

    Organisasi yang memiliki visi dan misi yang bertentangan

    dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar apalagi tidak

    teregister.BegitupuladenganPartaiPolitikPKIitujugadilarang

    oleh Pemerintah Indonesia karena menyerukan Gerakan

    Komunis jadi siapapun yang menyerukan Gerakan Komunis.

  • 16

    GambararitdanPalucobatempelsajadisepedamotorlewatdi

    KantorPolisi,didepanKantorKoramilatauTNI,sayajaminakan

    langsungditangkap;

    v Bahwa Kita menghormati prinsip-prinsip persamaan Warga

    Negara, dimata hukum, etnis dan termasuk ras, termasuk

    diskriminasi dilarang oleh karena itu kalau ada Rasis itu

    memangtidakdibenarkandalamkontekskeIndonesiaanbahwa

    kita harus menghormati budaya, kelompok, kompoten Bangsa

    ituadalahkebhinekaantunggalika;

    v Bahwa Berdasarkan perkembangan terakhir yang saya ikuti

    juga, memang ijin FPI itu dipertanyakan menurut Pemerintah

    FPI itu harus ikut aturan Pemerintah, setia pada Pancasila dan

    Undang-Undang Dasar 1945. Nah Jadi Pemerintah juga

    melakukanTindakantegaskarenaitukegiatanORMASinibukan

    pertamakali;

    v Bahwa Ada Pasal yang masih warisan Belanda, Pasal 160 itu

    bukan Pasal Karet atau istilah Belandanya Obzei Article atau

    suka-suka Penguasa saja. Tidak justru Penghasutan itu justru

    mencegah terjadinya potensi kerusuhan begitu juga dengan

    Makar dibuat norma hukum dengan ketentuan Pidana maka

    tujuan Negara adalah supaya terpenuhinya tertib hukum. Saya

    punyapengalamandenganPemilukemarinbahwaadaGerakan

    people Power. Dengan adanya Gerakan People Power ini saya

    diundangMabesPolriuntukmenyampaikanPandanganHukum

    danmenurut sayaadakekuatanPeoplePoweryangberencana

    menjatuhkan Pemerintahan yang sah maka itu termasuk

    golongan Makar karena Undang-Undang KUHP meskipun

    warisan belanda tapi sudah diuji kadar Nasionalisasinya oleh

    Mahkamah Konstitusi, Pasal 106 KUHP, Pasal 107 KUHP

    termasuk Pasal 160KUHP tentang Obzei Article sudah pernah

    diujikadarke IndonesiaannyaberdasarkanputusanMahkamah

    Konstitusimakadari ituadaPutusanMKnomor7Tahun2017

    yang tadi saya sebutkan maka cukup ada niat dan ada bukti

    permulaansaja sudahbisadilakukanpenegakanTindakanoleh

    Aparat Penegak Hukum. Artinya Makar adalah Tindakan yang

    dilarangolehUndang-UndangHukumPidanadanPenegakannya

    langsungdiserahkankepadaAparatPenegakHukum;

    Tanggapan Terdakwa : Terdakwa menolak karena tidak ada

    kaitandenganTerdakwa

    2) KeteranganAhliYangDiajukanOlehPenasehatHukum/Terdakwa

    SebagaiBerikut:

    a) Ahli Politik, Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc, menerangkan

    dalampersidangandibawahjanjisebagaiberikut:

    v Bahwa saya bekerja di Lembaga Pengetahuan Indonesia atau

    LIPI;

    v BahwaSejak2004sayadenganteman-temanmelakukankajian

    dan Penelitian tentang isu Papua dari berbagai aspek politik,

    keamanan, social, budaya dan ekonomi, kalua saya juga

    mengajar program strata 2 jurusan Ilmu Hubungan

    Internasional untuk duamata kuliah pertamamengenai study

  • 17

    perdamaiandanresolusikonflikmatakuliahyanglainmengenai

    kebijakanluarNegeri;

    v BahwasayapernahpertamakalidisidangPengadilanNegeridi

    Jakarta pusat pada bulan april saya hadir langsung dalam

    persidangan itu, kemudian dalam aspek yang lain saya juga

    pernah jadi saksi diMahkamah Konstitusi isu, sentralisasi dan

    PartaiPolitikLokal;

    v Bahwa saya seringmenjadi pembicara diberbagai Kementrian

    lembagamenyangkutdenganisu-isuPapua,kemudiandikantor

    staf presiden, di kementrian dalam negeri, kementrian luar

    negeridanjugamabesTNI,MabesPolridanlembagaIntelijen;

    v BahwaSayapernahmelakukanKajian sejak 2004sampaihari

    ini saya dengan teman-teman di LIPImasihmelakukan kajian-

    kajiantentangPapua;

    v Bahwa Buku yang menjadi rujukan kami tulis di tahun 2008

    sebagai hasil dari penelitian itu kemudian diluncurkan tahun

    2009, kemudian di tahun 2017, kami melakukan pemutahiran

    analisa terkait dengan gerakan politik kaum mudah Papua.

    Selain buku-buku kajian kami juga membuat rekomendasi

    kebijakansecararegularkemudiankamisampaikanKementrian

    lembagaterkaitdenganisu-isuPapua;

    v Bahwa Saya bekerja sama dengan jaringan damai Papua

    kebetulian sejak tahun 2019, saya dipercayakan Kordinator

    jaringandamaiPapuauntukJakarta;

    v Bahwa Secara umum konflik itu diartikan sebagai relasi yang

    tidakharmoniskarenaadanyaperbedaanpemahamandanjuga

    perbedaan kepentingan tetapi kita tidak bisa menyebutkan

    sesuatuitudisebutkonflikkarenaadajenjangdisituyangharus

    kita pahami. Ketika ,kesepakatan yang terjadi itu bisa

    menimbulkan ketegangan antara pihak kalau itu tidak

    diselesaikan itu akan menjadi perselisihan kemudian itu juga

    tidakbisadiselesaikanmakaitubisamenjadikonflik;

    v BahwaKonflikitusebenarnyamempunyaiduamakna;koflikitu

    bisadiasumsikanmenjadisesuatupersainganyangpositifatau

    sering jugadisebutkonflikeasy,kalaukonflik isu itudilakukan

    dengansecaraterbukaatausecaratransparanartikonflikdisini

    menjadi positif karena kondisi membuat orang lebih

    mendekatkan diri dengan cara-cara yang baik dan terukur.

    Pengertiankonflikyang ituadalahkonflikkekerasanbisa juga

    konflik terbuka, konflik bersenjata, atapunpeperangan. Konflik

    senjata atau konflik kekerasan inilah yang kemudian paling

    banyak didominasi di berbagai negara juga di Indonesia

    khususnyayangterjadidiPapua;

    v Bahwa dampak konflik itu sendiri sangat luas bisa secara

    material itumenghancurkan benda-benda fisik atau bangunan-

    bangunan fisik yang ada kalau konflik itu dilakukan dengan

    berbasis kepada kekerasan tetapi ada juga yangmenyebabkan

    kerusakan secara mental dalam hal ini adalah trauma yang

    ditimbukan, terutama terhadap korban-korban konflik ini juga

    terjadidiPapua.Lebih jauhdari itukonflikakanmenimbulkan

    perasaan-perasaan marah, kecewa dan juga keinginan untuk

    membalas dendam tetapi,bagi sebagian orang yangmengalami

    konflik akan menjadi korban konflik yang mengalami trauma,

  • 18

    mereka juga mempunyai pilihan-pilihan untuk melawan

    keadaan dengan syarat-syarat melakukan peningkatan diri

    menujunkan prestasi yang lebih baik untuk menghilangkan

    masalah-masalah selama ini mereka alami itu secara umum

    dampakkonflik;

    v Bahwa Kalau tadi penjelasan saya tingkatan konflik, tingkatan

    konflikperbedaanpendapatdimulaisejakprosesintegrasidisitu

    ada perbedaan persepsi tentang proses integrasi antara

    pemerintah Indonesia dengan sebagian orang-orang di papua.

    Nampaknya perbedaan itu yang tidak diselesaikan atau di

    biarkan terus sampai sekarang perbedaan pemahaman tetap

    proses itu masih terus terjadi, bagi pemerintah Indonesia

    dengancaraapapunpapuaharusmenjadibagiandariIndonesia

    kaluakita lihatkepadaharikemerdekaan Indonesiaditetapkan

    17 Agustus tahun 1945 itu dimaksudkan bahwa papua juga

    menjadi bagian Indonesia sejak waktu itu tetapi, pada

    kenyataannya prosesnya berbeda papua baru menjadi bagian

    Indonesia secara resmi setelah ada Jajak pendapat dan yang

    kemudian bahwa itulah papua menjadi bagian dari Negara

    Republik Indonesia disitu letaknya perbedaan secara politik

    secaraHukumInternasionalpapuasudahsahdi jadikanbagian

    Indonesia tetapi sebagian orang papua yang mengikuti proses

    integrasi itu dan mereka mengalami aksi-aksi atau mobilisasi

    dan juga indikasi mereka mengatakan proses itu tidak

    transparan, proses itu tidak jujur, proses itu tidak adil. Disini

    letak persoalannya pemerintah Indonesia memandang bukan

    kepada prosesnya tetapi kepada hasilnya yang sudah di dapat

    bahwa Papua menjadi bagian Indonesia sementara sebagian

    orangPapuaprosesitujugapentingdilihatsupayahasilnyaitu

    bisadi terimaolehsemuapihak.Disitumenjadisalahsatuakar

    persoalanorangPapuayangsampaisekarangmasihterjadi. Itu

    baru salah satu persoalan akat di papua terkait dengan

    perbedaan persepsi tentang proses integrasi papua ke dalam

    Indonesia;

    v Bahwa yang pertama, masalah marjinalisasi dan diskriminasi

    kalaukitakembalipadakasus-kasuspersekusidiSurabayapada

    Agustus 2019, itu menjadi bukti masih adanya perlakukan

    terhadap orang-orang atau Mahasiswa dari Papua, itu

    menujukan bukti bahwa penelitian kami itu memang belum

    ditidaklanjutibagaimanamasalahorangPapua;

    v BahwaKalaumengacupadaOtonomiKhususada tigaprioritas

    yang perlu di tingkatkan yaitu Pendidikan, Kesehatan ini

    menjadibarometerdariindexpembangunanManusiaPapuadan

    kemudian Ekonomi, ini diluar pembanggunan infrastruktur,

    tetapi kita lihat hari ini Indeks PembanggunanManusia Papua

    dan papuaBarat itumasih tercatat paling rendah di Indonesia

    dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, artinya UU

    OtonomiKhususyangditetapkantahun2001masyarakatPapua

    belum sejaterah dalam kehidupan, Orang Papua khususnya

    belum menjadi prioritas saat ini. Akar masalah yang lain itu,

    Kekerasan Negara yang sebagian mengarah pada pelanggaran

    HAMdan jugapelanggaranHamdiMassaLalu.Ada investigasi

    yangdibentukperiodelalutetapibelumberhasilmenyelesaikan

  • 19

    pelanggaran Ham di Papua, kasus Paniai pun masih belum

    selesai antar Komnas HAM, Kejaksaan Agung itu tidak akan

    masalahselainProKontraSejarahPapua.Sayasampaikannjuga

    yang Mulia, untuk melihat akar masalah di papua ini bisa

    dilakukan faksial satu persatu diselesaikan tetapi, ada korelasi

    antara satu akar masalah artinya persoalan Papua harus juga

    dilihat dampaknya terhadap persen yang lain, kalau terlalu

    faksial menyelesaikan misalnya pembangunan saja tanpa

    memandang persoalan kejahatan-kejahatan Negara itu bisa

    dikurangi atau dihilangkan selama itu juga persoalan di Papua

    akanterusberlangsungsepertisaatini;

    v Bahwa awal penelitian kami membuat pemetaan aktor-aktor

    yangterlihatdiPapua,kemudiankamimenggaliagenda-agenda

    dari konteks damai, kemudian kami coba proyeksikan proses

    konsolidasi di Papua. Semua hasil kajian itu kami rangkum

    didalam buku Papua Road Map yang kemudian kami

    menemukanempatskemaakarmasalahPapua;

    v BahwaProsesgerakanMasyarakatSipilmasihada sampai saat

    ini,Masihsangatterlihatterutamadariisu-isuHAM(HakAsasi

    Manusia)sebetulnyadalamperspektivsayahakitubagiankecil

    daripersoalankemanusiaantetapi,ituselalumunculdiberbagai

    demo bahkan juga kelompok-kelompok pro merdeka diluar

    negeri dua isu yang selalu digandeng itu adalah masalah

    pelanggaran HAM di Papua dan juga Masalah REFERENDUM.

    Kalau kita melakukan penelitian di Papua ketika berinteraksi

    dengan orang-orang di Papua kitamenemukan banyak sekali

    buktimasihadanyapersoalan-persoalansepertiitudiPapua;

    v Bahwa Ekspresi didalam demo itu juga yang kemudian

    menimbulkan perbedaan interpertasi, saya tidak bisa melihat

    isuataukasus rasismedi malang dandi Surabaya itu sebagai

    isu yang berkembang itu ada akumulasi persoalan selama 57

    tahunterakhirini;

    v Bahwa penyelesaian persoalan-persoalan di Papua itu masih

    memakai kacamata Pemerintah pusat jadi sifatnya masih lock

    down sementara untuk memahami persoalan Papua kita juga

    harus tahu persepsi atau sudut pandang papua terhadap

    persoalan;

    v Bahwaperbedaan-perbedaanitulahyangdiekpresikandidalam

    demo jadi begitu banyak persoalan kemudian terjadilah demo-

    demo. Yang menunjukkan bahwa masih ada banyak sekali

    persoalan di papua memang yang belum diselesaikan yang di

    anggapbelummemenuhirasakeadilanbagiorang-orangPapua;

    v Bahwacarauntukbisamengurangiekspresi-ekspresiperbedaan

    pandangan tidak harusmelalui demontrasi. itu yang kemudian

    juga disampaikan di dalam buku Papua Road Map dan juga

    rekomendasi kebijakan secara terpisah yang kami sampaikan

    kepada Pemerintah untuk membuka sebagai salah satu cara

    untuk mengurangi demontrasi mengurangi perbedaan melalui

    salurandiskusi;

    v Bahwapemenjaraanorang-orangPapuatidakakanpernahbisa

    menyelesaikanakarpersoalandiPapuakarenaitusamasajakita

    menimbulkandinamikayangakanterjadi.

  • 20

    v Bahwa Yang perlu diselesaikan adalah akar masalah di Papua,

    Selama akar masalahnya tidak di selesaikan dan terus terjadi

    pemenjaraanmakaakanterjadimasalahbesardikemudianhari;

    v Bahwaketikamasalahprosesintegrasiituadaperbedaandisitu

    antara orang-orang Papua yang mau bergabung dengan

    Indonesia dan orang papua yang bergabung dengan Belanda

    dan orang Papua yang ingin merdeka yang bergabung dengan

    belanda sudah ke belanda semua yang bergabung dengan

    Indonesia jugabanyaksekaliorangPapuayangsudahdidalam

    Indonesia sebagai Menteri,sebagai duta besar dan sebagainya

    tetapi ada sebagian yang memang ingin merdekakan diri

    persoalanya bukan hanya itu ke inginan merdeka itu sangat

    Ideologisitutergantungdenganpersepsikonflikdansebagainya

    yang kemudian jika mereka tidak bisa melepaskan diri dari

    Indonesia, kita menyaksikan fakta orang Papua itu memang

    belumsejahterahdaerah-daerahlaindiIndonesiaitumenambah

    keyakinan bahwa kami lebih baik merdeka jadi seolah-olah

    Merdekaadalahsolusibagisayamerdeka bukansolusi?Tetapi

    Bagiorang-orangyanginginmerdekakeadaansepertiinisudah

    secaraIdeologismerdekatapitidaksejahterahsolusinyaadalah

    merdekakandiri;

    v BahwaPengalamanburukmasalaluinimenimbulkansemacam

    trauma walaupun anak-anak itu tidak langsung mengalami

    proses integrasi pada waktu itu mereka bisa membayangkan

    betapa tidak nyamannya hidup dalam kondisi seperti ini. Itu

    yang saya sebutkandalam trauma jadisebagaiorangpapua itu

    mengalami traumatik yang menurut saya kita tidak bisa

    memperlakukan mereka dengan justru malah memenjarakan

    kemerdekaan mengekspresi yang hanya itu mereka miliki

    begitu,jadiselamatraumaitutidakpernahdiselesaikanmereka

    tidakakanpernakeluardaripemikiranataupunniat-niatuntuk

    memerdekakan diri salah satu persoalan itu yang selalu Papua

    ingin memerdekakan diri kemudia untuk trauma ini atau

    pemulihan trauma saudara-saudara kita di papua saya belum

    melakukan riset secara khusus tapi saya perna membuat

    programsederhananamuntidaksukses.

    b) Ahli HAM, Dr. Herlambang P Wiratraman, S.H., MH,

    menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai

    berikut:

    v BahwasayaS1FakultasHukumUniversitasErlangga,S2Human

    RightsdiFakultasSarjanaMaidolityUniversitasThailanddanS3

    DokterFakultasHukumUniversitasBelanda;

    v Bahwa saya pernah menulis kebebasan berekpresi, kebebasan

    pers dan akademik semua terkait dengan situasi Papua dan

    terkahir riset bersama berkolaborasi sejumlah teman – teman

    penelititentangsumberdayaalam;

    v BahwasayapernahjadisaksiAhlidalamperkaraSuryaAntaCS;

    v Bahwa saya pernah menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi,

    dimana sayadimintamemberikanketeranganAhli mekanisme

    Hukum Hak Asasi Manusia, terkait dengan kasus – kasus

    pelanggaran HAM berat di Indonesia itu bolak balik berkas

    Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sehingga saya berikan

  • 21

    pendapat terkait bagaimana mendudukan antara lembaga

    Negara agar serius berbicara tentang pelanggaran HAM berat

    terutama mekanisme untuk menyelesaikannya, karena kalau

    menundahpenyelesaianbagiandariketidakadilanitusendiri;

    v Bahwaberkaitan dengan soal teknis ya tapi sayamau jelaskan

    didalam system hukum menyampaikan kebebasan dimuka

    umum dalam konteks Undang – Undang tahun 1998 ada

    prosedur memberitahukan bukan keharusan. Sebenarnya,

    bukan kewajiban harus dapatkan ijin tapi memberitahukan.

    Mekanisme itu menjamin berlakunya Kebebasan berekpresi,

    menyampaikan pendapat supaya proses untuk mendapatkan

    pendapatitudijaminolehaparatPenegakHukum.Dalamhalini

    terutama kepolisan karena setiap orang, setiap warga Negara

    dijamin kebebasannya untuk menyampaikan pendapat sejak

    yangnamanyarepublic Indonesia lahirsejaktahun1945.Sejak

    Indonesia lahir pasal 28, Undang – Undang sudah mengakui

    sehinggamekanismekhususyangmengatursoalpemberitahuan

    itusesungguhdiUndang–Undang1999/1998itusesungguhnya

    untuk memastikan kewajiban negara hadir dalam kebebasan

    menyampaikanpendapat;

    v Bahwa Polisi tidak boleh mengartikan pemberitahuan sama

    denganijin.“Sayainginberpendapatbeginimungkinandaikata

    pemberitahun itu tidak ada, aparatpun harus tetap adil dalam

    rangka melindungki kebebasan berpendapat. Jadi kalau

    misalnyatanpapemberitahuanpunituharusdilaksanakan;

    v Bahwa untuk kekebasan menyampaikan pendapat dimuka

    umum itumekanisme jelas di atur dalamUndang-Undang. Jadi

    diatidakberbentukijinitusebabnyakonsepnyaberatnegaraitu

    harushadirkarenaadanyakonstitusi;

    v Bahwa jadi soal tema aksi biasanya memang secara hukum

    memberitahukan, tema aksi dan siapa penanung jawab para

    pihak penegak hukum dan juga peserta aksi membutuhkan

    perlindungan bisa komunikasi langsung. Kalau hal – hal yang

    tidak jelas bisa komunikasi segera, berkomunikasi terkait

    dengan jumlahmasah sifatnya estimasi, dia bisa jumlah besar,

    dia bisa jumlah kecil, begitu juga dengan tema jelas itu

    antirasisme,yangbisadisampaikan;

    v Bahwa terkait anti rasisme apalagi soal rasisme jelas dilarang

    kerasdalamsystemhukumIndonesia;

    v Bahwa Saya sudah menyiapkan 29 argumen terkait dengan

    kebebasan berekspresi. Nah kalau yang dinamakanmakar itu

    ada upaya untuk mengulingkan kekuasaan dan seterusnya itu

    jelas terlalu jauh. Aksi atau demonstrasi anti rasisme itu saya

    sebutlegitimasipunyatujuansangatmendasar;

    v Bahwapertamakalauekpresitentangrasismeitulegimatasijadi

    tidak terbantakn itu hak dasarwargaWNIRepbulik Indonesia,

    kemudiandilapanganmisalnyatadisebutkanketikapengibaran

    bendara bintang kejora, tuntuan Papua mereka itu dalam hak

    asasimanusia itu bagian dari ekspresi Politik itu negara jamin

    didalam konstitusi kita. Saya sebutkan pasalnya : pasal 28, F

    terkait denganmemperoleh informasi dan komunikasi jadinya

    hubungansosial termasukmenggunakansaluranyangtersedia.

    28 B setiap orang berhak atas perlindungan keluarga,

  • 22

    kehormatan, keluarga dan martabat serta rasa aman terhadap

    ancamanberbuatatautidakberbuatmerupakanhakasasi.Soal

    pengibaran bendera bintang kejora, ataupun menyuara

    referendum,PapuaMerdekaitubagiandariekspresipolitikyang

    dilindungi dalam system hukum Indonesia maupun system

    hukum hak asasi manusia dia sebut sebagai protektif eskpresi

    danitusudahadapengalamanpolitiknya;

    v Bahwa apakah kriteria didalam pertimbangan atau istilahnya

    rasional hak residensil keputusan Makamah Konstitusi, bahwa

    hakim harus berhati – hati menggunakan pasal makar karena

    bisa saja semua aktivitas dikaitkan dengan makar. Jadi untuk

    mengarahpadamakargarisnyadiperjelasdalammengarahkan

    itumakaratautidakitusebenarnyadariMakahamahKonstitusi

    maupun system hukum Hak Asasi Manusia. Memang itu

    menegaskan ekpresi politik itu dilindungi atau protektif

    expression sebenarnya didalam keterangan tertulis, karena

    argumen mungkin menjadi jelas ada prinsip yang dijamin

    ekpresi itu memang ada pembatasan. Pembatasan harus

    mengaju pada standar HukumHak AsasiManusia secara ketat

    kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan harus hati – hati itu

    konstruksinya hukum apa, dan bagaimana kita bisa mengukur

    secara hati - hati? Kalau orang hukum bicara Hati-hati itu

    balikan sesuai kriteria itu dipenuhi standarHukumHakAsasi

    Manusia,kriteria doktrin hukum didalam menjelaskan kasus

    terkait.Doktrinyangbisasayasampaikanjelasdalam19ayat3

    tidak lain INTERNATIONAL CONVENAN ON CIVIL AND

    POLITICAL RIGHTS yang sudah diratifikasi oleh Undang –

    Undang nomor 12 tahun 2005 kemudian pembatasan melalui

    suratprincipalatauprinsip–prinsipyangmenjelaskanadatiga

    syarat,yangpertamakalaumembatasiketikaadakasusseperti

    begitu.YaknifreezCrimebythelawketegasanatashukum,yang

    kedua adalah legitimated dan yang ceserly appossionaly ketika

    menjelaskan disinimembatasannya itu tidak bermaksud untuk

    membungkam kebebasan berekspresi atau membungkan

    kebebasanuntukberpendapat jadi tidakbolehsamaseperti itu

    cara menafsirkannya. Begitu juga dalam doktrin yohanes

    berprinsipal, prinsip- prinsip Yohanes kebebasan

    menyampaikan pendapat soalmenyampaikan pendapat, dalam

    doktrin kemananan nasioanal itu juga menjadi kelemahan

    mendasardalamkasusinikaitandengansoalmakar.Karenasoal

    makar dengan menganggu keutuhan Negara tadi bagaimana

    cara saya menterjemahkan makar itu ini harus berbalik pada

    standar rujuk yang jelas, yang dianut dalam system hukum

    Indonesia. Yakni pasal 19 ayat 3 dan dokrin hukum tentang

    principal – principal hukum membatasan itu, pada principal

    dikaitkan dengan Kemanan Nasional, Hak atas informasi dan

    terkaitdengankebebasanberekpresibegitu;

    v Bahwajelasharusbisadisampaikanpadaprinsiptadidanjuga

    IndonesiakanbagiandariKomunitasKonstitusionalbagiandari

    PBB apalagi Indonesia beberapa kali masuk dalam Dewan

    Keamanan sangat aktif mendorong upaya Penghormatan,

    Perlindungan dan kemajuan Hak Asasi manusia maka sebagai

    negara yang besar yang punya komunitas besar harus

  • 23

    membuktikanharusmenghormati,menghargaiprinsip–prinsip

    HAM Internasional. Refleksi bagaimana dalam mengambil

    tindakan misalnya kebijakan bahkan keputusan diwilayah

    kekuasan.DalamkontekiniIndonesiaharusjugasudahmemiliki

    system salah satu yang dirujuk karena Indonesia sudah

    meratifikasi ICCPR dan ICCR itu memiliki mekanisme khusus,

    khususnya prinsip – prinsip hukum special prosedur itu

    mekanisme prinsip – prinsip yang berkaitan dengan Society

    Human Working Group on indeterpentition. Sudah dirujuk

    dengan kasus Papua pernah direspon oleh doktrin otoritatif

    yangdalamsystemHAMPBBmelaluikomisariUmumHAMPBB

    nomor35sesuaidenganparaghaf10–23yangmenarikadalah

    supaya tidak keliru menyebut dalam kasus Papua, misalnya

    pernah terjadi pengibaran Bintang Kejora sebagai sebuah

    symbol yang pada saat itu dilarang karena dianut dalam

    memerdekaanPapuadanKasusdiBiakPapua2Juli–6Julitahun

    1998 kemudian merujuk pada penembakan secara membabi

    buta ratusan pengujuk rasa dan kriminalisasi terhadap aktivis

    politik Papua yang didakwa dengan pasal 106 KHUP. UN

    working group tadi menyatakan bahwa penahanan atau

    termasuk pemejarahan, perampasan kemerdekaan itu yang

    menyatakan apa pendapat bersifat sewenang –wenang

    melakukan aktivis berdasarkan pada pandangan atau pihak –

    pihak politikmereka secara damai yangmerupakan Hak Asasi

    Manusia yang fundamental atau yang mendasar dilindungi

    dalam system hukum HAM. Dan ini jelas sekali menjadi

    perhatian Internasional terkait dengan seharusnya ekpresi

    politikdijamindalamsystemhukum;

    v Bahwa kebebasan berekpresi sebenarnya dijamin didalam

    system hukum Nasional, yang butuh kebebasan berpendapat,

    kalau di Indonesia ini konstitusi tidak pernah ada jaminan

    kebebasan berpendapat dia takut, Negara itu menjadi negara

    yang tidak berdemokratis atau tidak berdasarkan hukum. Itu

    mulai dari Indonesia belum lahir saja Bung hatta takut kalau

    warga Negara tidak bisa bersuara. Kemudian perdebatan ini

    saya sudah pernah tulis dalam Jurnal Konstitusi terbit sekita

    tahun 2010 atau 2011 itu bisa akses secara online. Mengapa

    begitu penting kebebasan berekspresi itu ada. Kita punya

    Undang-Undang dasar versi yang terakhir, tadi sudah saya

    sebutkan beberapa pasal yang terkait dengan kebebasan

    berekspresi jaminan atas ekpresi itu. Kita punya Undang –

    UndanglahirsebelumUndang–UndangDasarsudahmengatur

    tentangkebebasanberekspresidankitapunyaUndang–Undang

    1998sebelumUndang –UndangDasar dan SebelumUndang –

    Undang HAM terkait dengan pasal 28 pada saat itu jamninan

    kebebasan menyampaikan pendapat nah itu hukum Nasional

    tapi ada juga system hukum Internasional yang sudah dimuat

    dalamhukumNasional.TadiInternationalConvenanOnPolitical

    Civil and Rights atau ICCPR ada satu jaminan kebebesan

    menentukanpendapatdimukaumumnahhukum International

    tetapi ada juga hukum internasional yang sudah menjadi

    nasional yaitu International Covenan On Political Civil and

    Rights yang bisa 70an dan berlaku 10 tahun, dirumuskan

  • 24

    1996tapi berlaku kemudian berdasarkan hukum Indonesia.

    Dikasih 2005, kita sudah mengakui itu dan kebebasan

    berekpresididalam19ayat1,2,3danlalubisajelaskan;

    v Bahwa Negara harus hadir untuk melindungi, setiap ekepresi

    yang dilakukan oleh Warga Negaranya, kita mengakui hukum

    harus Negara hadir. Jadi kalaumisalnya Negara itu tahu kalau

    warga Negara sedang mengekpresikan Negara harus bersifat

    melindungi ekspresikan itu. Istilah Melindungi itu bukan kata

    saya tapi melindungi ada dalam Konstitusi kita itu sudah ada

    Konstitusi kita itu menjamin bukan ada di pasal 28 serta

    melindungihakasasimanusiaitusendiriAdadipasal28Eayat

    tentangkewajibanNegara.Ituduaartikelyangsayabuattentang

    Negara – Negara yangmana harus hadir ada tentang ekspresi.

    Pasal28Eketikacobadibacalagi.Pembatasandalamsoalhak

    asasi manusia dalam kebebasan yang menurut istilahnya

    permissible yang membatas –batasanya tapi benar prinsip –

    prinsiphakasasimanusia;

    v Bahwaberkaitandenganhakhidupdanhakkebebasan ituNon

    liberal Rights, prinsip paling mendasar pada Pasal 1 ayat (3)

    IndonesiaNegaraHukum;

    v BahwaHakuntukmenentukanNasibSendiriitujugamerupakan

    bagian dari Ekspresi Politik yang digaris bawahi, berkali – kali

    saya bicara Ekpresi Politik, itu samadenganHakPilih. Contoh,

    Hak untuk ke TPS Hak untuk memilih presiden itu Ekepresi

    Politik. Jadi menentukan Nasib Sendiri saya pikir sebenarnya

    konsep yang paling mendasar itu dalam kualifikasi sebagai

    wargaNegarakarenastatus itusudahmenjelaskantentangSelf

    Determinationatauhukumnyapunyasifatlunaktapijanganlupa

    karena saya berkerja di Departemen Hukum Tata Negara

    UndangDasarkita tidakkelirusayabacakansajakemerdekaan

    ituialahhaksegalabangsamakapenjajahandiatasduniaharus

    dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusian dan

    prikeadilan. Yang bicara Undang – Undang dasar, Self

    DeterminationmenurutUndang–Undangdasarbagaimanakita

    bisa mengatakan Self Detemination dalam konteks Indonesia

    sendirimenghargaiprinsipitu;

    v Bahwa tidak ada korelasi antara Self Determination dengan

    PasalMakar;

    v Bahwamakarharusdibuktikan tapikalau sekedarEkspresi itu

    tidak.EkepresiPolitikdicacatitu;

    v BahwaSecarakhususwilayahnyapidana,pendapatsayaterkait

    dengansoalmakaradadiaturdalamKUHPituterjemahanyang

    tidak sesuai tapi saya tidak jelaskan apa tidak saya kuasai.

    Kontruksi Pekerjaan Hukum Indonesia tertutama ketika

    IndonesiamenegaskanrelasiataufondasiKebebasanBerekpresi

    itu sudah jamin adanya Ekspresi untukmenyatakan kalau kita

    hubungan dengan kualifikasi HakAsasiManusia, hanya bicara

    anti rasisme saja itu kewajiban semua orang untuk melawan

    rasisme jadi itudijamin.Apalagi itudalamKonstitusi Indonesia

    palingantidenganrasismeituterhadapperadabanyangsangat

    jauhdariKemanusian,EkspresiRasismekemudiandibicarakan.

    MajelisHakimcukup;

  • 25

    c) AhliFilsafatHukum,Dr.TristamPascalMoeliono,S.H,M.H,LLM,

    dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

    sebagaiberikut:

    v Bahwa sayaadalahdosentetapFakultasHukumUniversitas

    Katolik Parahyangan, Bandung.sejak 1995 dengan jabatan

    fungsional:Lektor.Daftarkarya tulis sayadapatdiperolehdari

    https://scholar.google.co.id/citations

    ?user=oxpRORYAAAAJ&hl=en.. Pada periode 2014-2019 saya

    menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UNPAR. Sekarang

    untukperiode2020-2025sayamenjabatsebagaiKetuaProgram

    Studi Pascasarjana (magister dan doktor) di Fakultas Hukum

    UNPAR.

    v Bahwa Sejak tahun ajaran 2014/2015 sampai dengan

    sekarang, saya mengampu mata kuliah filsafat hukum dan

    perbandinganhukumdiProgramStudiSarjana;Filsafathukum

    danSosiologiHukum(teamteaching)diProgramStudiMagister

    lImuHukumdanPerbandinganHukumdiProgramStudiDoktor

    imu Hukum. Di samping itu saya menjadi koordinator mata

    kuliah hukum internasional di Program Studi Sarjana. Dalam

    tugas itusayamenulisbukuajar:HukumInternasional,Hukum

    NasionaldanIndonesia(UnparPress,2018).

    v Bahwa Saya pernah diminta menjadi saksi ahli untuk

    kepentingan pemohon (ICIR) uji konstitusional Pasal-Pasal

    Makar di hadapan Mahkamah Konstitusi pada 2017. Laporan

    tentangprosesdanhasil akhirujimateril tersebut telahditulis

    lengkap oleh ICIR dalamlaporan berjudul: Mengembalikan

    MaknaMakar dalamHukumPidana Indonesia: UjiMateril ICJR

    terhadap Pasal-Pasal Makar dalam R KUHP di Mahkamah

    Konstitusi dalam Perkara

    content/uploads/2017/10/Mengembalikan-Makna-Makar.pdf

    7/PUU/-XV/2017,http://icir.or.id/data/wpno.

    v Bahwa Persoalan kesalahan penerjemahan aanslag dan

    aanslag to en feit dalam WvSNI (Negara Indonesia) ke dalam

    terjemahan tidak resmi KUHPidana telah ditulis dan ditelaah

    dalam tulisan berjudul: Problematika Pengertian Aanslag-

    Aanslag tot en feit:Makar dalamKUHP,wvSNI dan Sr. (Widati

    Wulandari,TristamPMoeliono),jurnallImuhukumPadjadjaran,

    Vol 4 dan 3 (2017), http://urnal.unpad.

    ac.id/pih/article/view/14932. Kesalahan penerjemah ini (

    aansiagdanaanslagtotenfetsertamertasebagaimakar)dapat

    dibuktikan dengan menerjemahkan kembali pasal- pasal yang

    memuatistilahaansiagdaaansaltotenfiet.

    v BahwaKesalahanpenerjemahanini(aansiagdonaanslagtoten

    feit serta merta sebagai makar) dapat dibuktikan dengan

    menerjemahkan kembali Pasal-pasal yang memuat istilah

    aonslagdanaansiagtotenfeit.

    v BahwaPasal87berbunyi:aonslagtotenfeitbestaat,zoodrahet

    voornemendes doder zIch door en begin van uitvoering, inde

    zinvanart.53,heftgeopenbaard.

    v Bahwa Dalam bahasa Indonesia menjadi: upaya melakukan

    tindakpidana(attempttocommit/perpetrateacrime)dikatakan

    ada, seketika niat pelaku telah diwujudkan dalam permulaan

    pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 53. Dalam hal ini

  • 26

    menjadi tidak masuk akal "aanslag tot en feit" (ottempt to

    commitacrime)diterjemahkanlangsungdenganistilah"makar"

    yangdalambahasaseharl-harinencakupsemuaperbuatanyang

    bersifatmengkhianatinegara(treasonatauhightreason).

    v Bahwa Makar (sebagai istilah umum) bahkan dapat

    dipersamakan sebagai semua kejahatan yang mengancam

    keselamatan negara (menggulingkan pemerintahan yang san,

    menganti dasar hegara secara inkonsitusional, kudeta,

    mengancamnyatadankebebasankepalanegara/pemerintahan

    dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah,

    memisahkan diri dari negara dengan cara-cara yang

    inkonstitusional,di.

    v Bahwaselanjutnya,berkaitandenganpadananistilahaanslag.

    v Bahwa Istilah ini ditemukan dan digunakan dalam Pasal 104

    wvSNI

    v de aanslog ondernomen met het oogmerk om den koning, de

    regerendekoninginofdenregentvanhetlevenofdevrijheidte

    beroovenoftotregerenongeschikttemokenwordgestroftmet

    dedoodstrofoflevenslangegevangenisstrafoftijdelijkevanten

    hoogstetwintigjoren.

    v Bahwa terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah:

    "seranganyangdimaksuddengantujuanmenghilangkannyawa

    atau merampas kebebasan raja atau ratu atau penggantinya

    (rgent) ataumembuatnya tidak lagimampu (melalui serangan

    itu) melaksanakan tugas-tugas untuk memerintah diancam

    denganpidanamati,pidanapenjara seumurhidupataupidana

    sementaraselama-lamanya20tahun.

    v Bahwa dalam hal ini istilah aanslag: (onslaught; attact) dapat

    dipadankan dengan seranganyang pasti "violent" karena

    dilakukandenganmaksudmenghilangkannyataataumerampas

    kebebasan atau membuat raja (pimpinan negara) tidak lagi

    mampu menjalankan tugas-tugasnya. Maka juga di sini tidak

    tepat menggunakan istilah makar sebagai padanan dari kata

    aanslag. Dalam konteks pasal di atas lebih tepat digunakan

    istilahserangan.

    v Bahwa DidalamPasal94Sr. (Wvs/KUHPBelanda)diancam

    dengan pidana melakukan "een aanslag tegen regeringsvorm

    (serangan terhadap pemerintahan yang sah). Serupa dengan

    WvSNI, pasal ini dan pasal-pasal lain (termasuk aanslag yang

    merupakanunsurdidalampasal-pasal itu)harusdibacadalam

    konteksmemberikan perlindungan khusus pada pemerintahan

    dannegara(keselamatannegara-pemerintahan).

    v Pasal 94: "de aanslag ondernomen met het oogmerk om de

    grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging te

    vernietigenofoponwettigewijze teveranderenwordtgestraft

    met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste

    dertigjarenofgeldboetevandevijfdecategorie."

    v BahwaTerjemahannyaadalah:seranganyangdilakukandengan

    maksud menghancurkan pemerintahan yang dibentuk

    berdasarkan konstitusi (pemerintahan yang sah) atau

    meniadakanataumengubahsecaramelawanhukumtataurutan

    penggantian pengisian kedudukan raja (singasana) dihukum

  • 27

    dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara

    selama-lamanya30tahunataudendadarikategorikelima.

    v BahwaBerdasarkanketentuanPasal79Sr:percobaan(poging)

    melakukan tindak pidanatersebut (serangan terhadap

    pemerintahanyangsah)dipandangsebagaidelikselesai.(poging

    tot het plegen van een aanslag tegen regeringsvorm gelijk

    gesteldmetvoftooiddelic).

    v Bahwa artikel 79 Sr: "Aanslag tot een feit bestoot, zodra het

    voornemenvandedaderzichdooreenbeginvanuitvoering,in

    dezinvanartikel45,heeftgeopenbaard."

    v Bahwa Bunyi pasal ini sama dengan Pasal 87 wvSNI sehingga

    juga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan

    carasama:

    v Bahwa dalam bahasa Indonesia menjadi: upaya melakukan

    tindak pidana (attempt to commit a crime) dikatakan ada,

    seketika niat pelaku telah diwujudkan dalam permulaan

    pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 45".

    v Bahwa Aanslag sebagal serangan dalam rumusan delik-delik

    yangada jelasdilakukandenganmaksud(ondernomenmethet

    oogmerk; committed with the intention): (a) menghilangkan

    nyawa ataumerampas kebebasan ataumembuat tidakmampu

    kepala negara/pemerintahan menjalankan tugasnya. Serupa

    denganseranganyangditujukanpadaperwakilannegaraasing

    atau orang-orang tertentu yang dilindungi dalam hukum

    internasional menjalankan tugasnya.; (b) mengsganti

    pemerintahan yang sah secara inkonstitusional (melawan

    hukum) dan (c)memisahkan diri atau menempatkan sebagian

    atau seluruh wilayah negara ke bawah kekuasaan asing (juga

    dengancara-carayangmelawanhukumatauinkonstitusional).

    v Bahwa tidak disebutkan atau ada keterangan tentang apakah

    serangan tersebut harus violent atau harus melibatkan

    kekerasanfisik.Hanyaada indikasi(denganmembacarumusan

    delik) menghilangkan nyawa; (b) merampas kebebasan; (c)

    membuat tidak mampu atau dalam hal dilakukan dengan

    maksud memisahkan diri harus dilakukan dengan melawan

    hukumatauinkonstitusional.

    v Bahwa termasukmemahami makar hanya sebagai Niat dan

    bukan suatu perbuatan (serangan)? Istilah aanslag

    (attack/serangan)danaanslag tot en feit (attempt to commita

    crime/upaya melakukan tindak pidana) yang muncul dan

    dituliskan secara tegas dalam rumusan delik-delik (sebagai

    kejahatan terhadap keselamatan negara) jelaskeliru, salah dan

    menyesatkanbiladiterjemahkanlangsungdengankatamakar,

    v Bahwa Ini dikatakan dengan memperhatikan asas legalitas

    dalam hukum pidana yang memajukan kepastian hukum:

    perbuatan apa yang seharusnya dinyatakan terlarang dan

    diancamdenganpidana.

    v Bahwa istilahmakarmencakuppengertianyang lebih luasdan

    mengindikasikan semua perbuatan yang dikategorikan sebagai

    pengkhianatan (treason) atau ancaman terhadap keselamatan

  • 28

    negara atau dalam bahasa lebih sederhana keberlangsungan

    negaradanpemerintahanyangsah.

    v Bahwa referendumsecarasingkatmerujukpadamekanisme

    atau proses bertanya langsung pada rakyat pemilih pandangan

    mereka tentang sesuatuhal yangdianggapnegaramenyangkut

    hajathiduporangbanyak.

    v Bahwa proses ini diselenggarakan oleh pemerintahan atau

    penguasa dalam rangka mewujudkan asas-asas demokrasi

    (dalam hukum nasional) atau hak rakyat menentukan nasib

    sendiri(hukuminternasional).

    v Bahwa Kedua istilah ini (referendum dan/atau plebicite)

    merujuk pada proses serupa pemilihan umum, di mana

    pemerintah meminta pendapat-pandangan rakyat

    (warganegara) tentang pers0alan-persoalan penting yang

    menyangkut hajat hidup orang banyak. Perbedaannya adalah

    pemilihanumum(pemilu)biasanyadilangsungkan,berdasarkan

    hukum nasional, dalam rangka memilih calon anggota dewan

    perwakilan daerah atau calon kepala pemerintahan (tingkat

    pusatataudaerah).

    v Bahwa referendum atau plebicite, yang bisa dilaksanakan di

    bawah hukum nasional atau hukum internasional,

    diselenggarakan untuk meminta pandangan dan keputusan

    rakyat tentang : (a) pilihan hakmenentukan nasib sendiridari

    bangsa/rakyat(people'srightofselfdetermination):memisahkan

    diri sendiri dari negara induk (secession: menjadi negara

    merdeka-berdaulat) atau bergabung dengan negara lain (b)

    persoalan persoalan lain yangmenyangkut hajat orang banyak

    (tetap bergabung atau memisahkan diri dari Uni Eropa dalam

    halBrexit(2016).

    v Bahwaketerkaitanhakrakyat/bangsamenentukannasibsendiri

    (people's right to self determinoation) dengan opsimelakukan

    referendum-plebicite dalam rangka memisahkan diri dan

    membentuk negara baru (secession) terbaca dari piagam PBB

    (1945),DeclarationontheGrantingofIndependencetoColonial

    Countries and Peoples, G.A. Res. 1514 (Dec. 14, 1960);

    Declaration on Principles of International Law Concerning

    Friendly Relations and Co-operation Among States in

    Accordance with the Charter of the United Nations, G.A. Res.

    2625(Oct.24,1970).

    v Bahwa disebutkan pula dalam UNGA 2615 tahun 1970: all

    peoples under the principle of the equal rights of peoples and

    theirrighttoself-determinationenshrinedintheCharterofthe

    United Nations the right freely to determine without external

    interference their political stotus and to pursue freely their

    economic, social andcultural rights, andeachstatehasduty to

    respect this right inaccordance with the provisions of this

    Charter.

    v Bahwa contoh referendum : Pelaksanaan referendum Timor

    Timur (1999) sebagai implementasi Agreement between the

    Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the

    Question of East Timor (1999). Keduanya diselenggarakan di

    bawahpengawasanPerserikatanBangsa-Bangsa(PBB).

  • 29

    v Bahwa contoh referendum yang dilaksanakan di luar

    pengawasan PEB ialah referendurn bangsa Kurdi yang

    menyatakan memisahkan diri dari lrak, 2017 atau referendun

    ralkyatCataloniayangmenyatakanmerdekadariSpanyol,2017.

    Konstitusionalitas referendum tersebut dipertanyakan oleh

    negara induk dan masih diperdebatkan oleh masyarakat

    internasional.

    v Bahwa kasus Referendum Kurdi: Shak Hanish, The Kurdish

    Referendum in irog anassesment, Journal of Power, Politics &

    Governance, ,Vol.6,No.2,pp.17-291SSN:2372-4919 (Print),

    2372-4927 (Online); DOt: 10.15640/jppgvén2a3, URL

    https://doiorg/10.15640/jppgv6n2a3.

    v Bahwa kasus Referendum Catalonia: Turp, Daniel; Caspersen,

    Nina, Qvortrup, Matt; Welp, Yanina (2017). The Catalan

    Independencereferendum:Anassessmentoftheprocessofself-

    determination. Montréal: IRAI Posted at the Zurich Open

    Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL

    https://doi.org/105157/uzh-143018

    v Sebaliknyabisaterjadi,referendumdidukungnegaraindukdan

    diselenggarakan di bawah hukum nasional. Contoh adalah The

    Quebec Independence Referendum yang diselenggarakan pada

    1980 dan 1995. Mayoritas warga Quebec dalam dua ka

    referendumtersebutmemilihtetapbergabungdenganKanada.

    v Bahwa Referendum terkait erat dengan gagasan demokrasi

    dan hak (sipil-politik) warganegara untuk melalui jalur

    konstitusionalmemilih-menentukannasibnyasendiri:merdeka,

    bergabungdengannegaralain,mengaturdanmenentukandasar

    hukum negara dan sistem negara, pemerintahan dan hukum

    sendiri.Dengandemikian,referendumatauplebicitetidakdalam

    dirinya sendiri bersifat melavwan hukum. Ini dikatakan dari

    sudutpandanghukum