KEBIJAKAN PEMBINAAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Membangun Manusia Karya
KEBIJAKAN PEMBINAAN
AHLI KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Membangun
Manusia Karya
LATAR BELAKANG
Penjelasan pasal 1 ayat (6) : desentraliasi pelaksanaan pengawasan diataati UU secara meluas terjaminnya pelaksanaan secara seragam di seluruh
Indonesia perlu staf tenaga pengawasan :
* cukup * berkualitas tidak dapat dari Depnakertrans sendiri wewenang Menteri untuk menunjuk Ahli K3 di :
* instansi pemerintah * swasta
PENGERTIAN
Pejabat yang ditunjuk oleh Menaker untuk melaksanakan UUKK
Tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang ditunjuk oleh Menaker untuk mengawasi ditaatinya UU Keselamatan Kerja
AHLI K3
PEGAWAI PENGAWAS
Pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Depnaker yang ditunjuk oleh Menaker
DIREKTUR
PENUNJUKAN AHLI K3
MENAKER
DIRJEN
BINAWAS
AHLI K3
PERUSAHAAN PERUSAHAAN
JASA k3
TK > 100 orang
TK < 100 orang dengan : bahan,proses,alat,instalasi - resiko besar
Pasal 2 Per.Menaker No.02/MEN/1992
TATA CARA PENUNJUKAN AHLI K3
S 1 + pengalaman 2 tahun SARMUD +pengalaman 4 tahun Sehat Kelakuan baik Bekerja penuh Lulus seleksi Tim Penilai
PERSYARATAN (Ps.3 Bab II)
MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3
PERMOHONAN
Ps. 4
MENAKER
cq. Dirjen Binawas
TIM PENILAI
Ps. 5,6
SK
PENUNJUKAN
Ps. 7
• 3 tahun
• dapat diperpanjang
• dapat dicabut
MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3
PERMOHONAN
TERTULIS
Ps.4 (1)
MENAKER cq.
DIRJEN Binawas
TIM PENILAI
Ps.6
(1) Syarat administrasi
(2) Kemampuan teknis *
PERTIMBANGAN
Ps.5 (1)
Lampiran Ps.4 (2)
a. C.V
b. Pengalaman K3
c. Ket.Sehat
d. Ket.Psikotest
e. Ket.Kelakuan baik
f. Pernyataan bekerja penuh
g. Salinan ijasah/STTB
h. Sertifikat diklat K3
i. Pas Foto (berwarna)
MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3
KEMAMPUAN TEKNIS Ps.6 ayat (2)
• Identifikasi
• Evaluasi
• Pengendalian
masalah-masalah K3
PERPANJANGAN PENUNJUKAN AHLI K3 Ps. 7
SESUAI PROSEDUR Ps.4 ayat (1),(2)
• Salinan SK Penunjukan
• Evaluasi pengurus/pimpinan
• Rekapitulasi laporan
Tim Penilai dapat menguji kembali
PENCABUTAN SK Ps. 8
(1) Tidak berlaku :
• mutasi
• mengundurkan diri
• meninggal dunia
(2) Dicabut :
• melanggar peraturan K3
• kesalahan
• membuka rahasia
KEWAJIBAN DAN WEWENANG Bab III
KEWAJIBAN (Ps. 9) :
• melaksanakan SK
• melapor ke Menaker cq. Dirjen Binawas
- P2K3 : 3 bulan;
- PJK3 : setiap pemeriksaan
• tembusan laporan :
- IPK3 setempat;
- Propinsi
- Dir. PNKK
WEWENANG (Ps. 10) :
• memasuki tempat kerja
• meminta keterangan
• memonitir, memeriksa, menguji, menganalisis, mengevaluasi, memberi syarat, pembinaan K3 :
• keadaan & fasilitas keja;
• keadaan mesin pesawat, alat-alat kerja, instalasi,
peralatan;
• penanganan bahan;
• proses produksi;
• sifat pekerjaan;
• cara kerja;
• lingkungan kerja;
LAPORAN AHLI K3 Ps. 9
AHLI K3
PENGAWAS
SPESIALIS
2. PERSETUJUAN KEGIATAN
1. LAPORAN RENCANA PEMERIKSAAN
3. LAPORAN KEGIATAN
4. IJIN, PENGESAHAN, SERTIFIKAT