P U T U S A N Nomor : 39/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : EDITA NAPITUPULU.SE. Tempat lahir : Simalungun. Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/ 02 Agustus 1967. Jenis Kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jalan Mata Air Bersih No.05, No.05, Kel.Pematang Simalungun. Kec. Siantar. Kab Simalungun. A g a m a : Kristen. Pekerjaan : P N S. Pemko Pematang Siantar. Pendidikan : Sarjana Ekonomi . Terdakwa pernah ditahan oleh : 1. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012; 2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012; 3. Penahanan Kota Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012; 4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
59
Embed
Nomor : 39/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. DEMI KEADILAN ... fileP U T U S A N Nomor : 39/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
P U T U S A N Nomor : 39/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang
memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap : EDITA NAPITUPULU.SE.
Tempat lahir : Simalungun.
Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/ 02 Agustus 1967.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mata Air Bersih No.05, No.05,
Kel.Pematang Simalungun. Kec. Siantar. Kab
Simalungun.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : P N S. Pemko Pematang Siantar.
Pendidikan : Sarjana Ekonomi.
Terdakwa pernah ditahan oleh :
1. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang
Siantar, sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18
September 2012;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan sejak
tanggal 19 September 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012;
3. Penahanan Kota Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan
tanggal 30 Oktober 2012;
4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Oktober 2012
sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
2
Telah membaca : I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa dengan
dakwaan sebagai berikut :
PRIMAIR :
----------- Bahwa dia terdakwa EDITA NAPITUPULU, SE selaku Kasubbag
Umum dan Perlengkapan Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Pematangsiantar
tahun 2003 berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:
821/29/I/WK-Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 bersama-sama dengan saksi
PANAHATAN SIHOMBING selaku Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota
Pematangsiantar dan saksi Drs. MARIM PURBA selaku Walikota
Pematangsiantar (yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah), antara
tanggal 01 Januari 2003 sampai dengan 30 Desember 2003 atau setidak-tidaknya
pada waktu tertentu dalam Tahun 2003 bertempat di Kantor Walikota Pemerintah
Kota Pematangsiantar Jalan Merdeka No.6 Kelurahan Proklamasi Kecamatan
Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI mailto:No.022/KMA/SK/II/@011 No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal
07 Pebruari 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar
Rp.1.091.210.005,- (satu milyar sembilan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2003 Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota
Pematangsiantar menganggarkan dalam APBD berupa barang cetakan atau
benda berharga dan selanjutnya saksi Drs.Jalel Saragih selaku Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Pematangsiantar membuat
Surat Permohonan Dana dengan maksud untuk meminta izin prinsip dari
Walikota agar dilanjutkan, dimana izin prinsip dari DPRD tersebut dimintakan
oleh karena saat itu APBD TA 2003 belum disyahkan.
- Bahwa Surat Permohonan yang diajukan oleh saksi Drs.Jalel Saragih selaku
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota
Pematangsiantar tersebut berupa Nota Dinas tertanggal 27 januari 2003 perihal
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
3
percetakan Benda Berharga TA 2003 namun Walikota saat itu yang bernama
saksi Drs. MARIM PURBA membuat Disposisi pada Surat Permohonan yang
diajukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota
Pematangsiantar yang bernama saksi Drs.Jalel Saragih tertanggal 31 Januari
2003 yang berisi atau berbunyi : “Agar urusan seluruh pencetakan barang
berharga dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Perlengkapan sejak Triwulan
Pertama sampai Triwulan terakhir (I s/d III) ”. Selanjutnya sejak disposisi pada
Surat Permohonan tersebut saksi Drs.Jalel Saragih selaku Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak pernah
lagi mengurus ataupun turut campur dalam urusan pencetakan barang
berharga, yang mengurusnya sesuai Disposisi pada Surat Permohonan tersebut
adalah Kasubbag Umum dan Perlengkapan pada Dinas Pendapatan
Pemerintah Kota Pematang siantar yaitu terdakwa EDITA NAPITUPULU, SE.
- Bahwa prosedur pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah : a. Awalnya rencana Kebutuhan unit diminta kepada unit kerja yang mengelola
Pendapatan Asli Daerah.
b. Kemudian Unit kerja pengelola meminta barang kepada Walikota melalui
Dinas Pendapatan yakni berupa cetakan barang berharga, kwitansi, karcis
dan lainnya sesuai dengan kebutuhan Dinas pengelola karena alat-alat
tersebut berhubungan langsung sebagai Alat PAD.
c. Selanjutnya permintaan barang biasanya per triwulan sesuai dengan angka
yang tercantum dalam APBD tahun berjalan.
- Bahwa pada TA.2003 sesuai dengan anggaran yang dianggarkan dalam APBD
di Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Pematang Siantar adalah barang
cetakan atau benda berharga kemudian saksi Panahatan Sihombing, SH yang
saat itu bertugas di Pemko Pematangsiantar dengan jabatan Bendahara Umum
Daerah / Pemegang Kas Daerah Pemko Pematangsiantar ada memberikan
pembayaran berupa panjar kerja sementara yang berasal dari Uang Kas Daerah
Pemko Pematangsiantar kepada terdakwa EDITA NAPITUPULU, SE. - Bahwa adapun cara pengeluaran dana dari Kas Daerah adalah:
a. Berdasarkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) dari Kabag Keuangan.
b. Pemberian Panjar Kerja yang langsung diberikan kepada Unit Pengelola
Anggaran dengan cara pengeluaran cek ke Bank yang dituju.
- Bahwa sebagai acuan dan dasar pelaksanaan keuangan dan administrasi
Pemko Pematangsiantar TA.2003 adalah Kepmendagri No.29 tahun 2002.
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
4
- Bahwa terhadap pemberian panjar kerja yang dilakukan oleh saksi
PANAHATAN SIHOMBING ada dilaporkan dan memang atas sepengetahuan
Kepala Daerah atau Walikota saat itu yang bernama saksi Drs. MARIM PURBA
karena setiap panjar kerja yang saksi PANAHATAN SIHOMBING bayarkan
merupakan disposisi dari Kepala Daerah atau Walikota saat itu yang bernama
saksi Drs. MARIM PURBA pada nota dinas pengajuan permintaan uangnya.
- Bahwa sesuai dengan data yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi
Panahatan Sihombing yang telah di pertanggung jawabkan sesuai dengan
SPMU nya adalah :
SPMU No.783/BT/2003 tanggal 10 Desember 2003 untuk Pembayaran
Lunas Cetakan Benda Berharga Keperluan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota P.Siantar TA.2003 sebesar Rp.455.000,- an.JHON RAY
P. SARAGIH, SE / CV.Sinarta.
SPMU No.784/BT/2003 tanggal 10 Desember 2003 untuk Pembayaran
Lunas Biaya Cetakan Benda Berharga Keperluan BP.Terminal dan
BP.Perparkiran Kota P.Siantar TA.2003 sebesar Rp.145.706.000,-
an.JHON RAY P. SARAGIH, SE / CV.Sinarta.
SPMU No.797/BT/2003 tanggal 10 Desember 2003 untuk Pembayaran
Lunas Cetakan Benda Berharga Keperluan Dispenda, Dinas Pertanian,
Setdakota, Rumah Sakit Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Perindag, Dinas
Kebersihan Kota P.Siantar TA.2003 sebesar Rp.49.051.750,- an.JHON
RAY P.SARAGIH, SE / CV.Sinarta.
SPMU No.798/BT/2003 tanggal 10 Desember 2003 untuk Pembayaran
----------Bahwa dia terdakwa EDITA NAPITUPULU, SE selaku Kasubbag
Umum dan Perlengkapan Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Pematangsiantar
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
12
tahun 2003 berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:
821/29/I/WK-Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 bersama-sama dengan saksi
PANAHATAN SIHOMBING selaku Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota
Pematangsiantar dan saksi Drs. MARIM PURBA selaku Walikota
Pematangsiantar (yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah), antara
tanggal 01 Januari 2003 sampai dengan 30 Desember 2003 atau setidak-tidaknya
pada waktu tertentu dalam Tahun 2003 bertempat di Kantor Walikota Pemerintah
Kota Pematangsiantar Jalan Merdeka No.6 Kelurahan Proklamasi Kecamatan
Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI mailto:No.022/KMA/SK/II/@011 No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal
07 Pebruari 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.091.210.005,- (satu milyar sembilan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar
jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2003 Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota
Pematangsiantar menganggarkan dalam APBD berupa barang cetakan atau
benda berharga dan selanjutnya saksi Drs.Jalel Saragih selaku Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Pematangsiantar membuat
Surat Permohonan Dana dengan maksud untuk meminta izin prinsip dari
Walikota agar dilanjutkan, dimana izin prinsip dari DPRD tersebut dimintakan
oleh karena saat itu APBD TA 2003 belum disyahkan.
- Bahwa Surat Permohonan yang diajukan oleh saksi Drs.Jalel Saragih selaku
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota
Pematangsiantar tersebut berupa Nota Dinas tertanggal 27 januari 2003 perihal
percetakan Benda Berharga TA 2003 namun Walikota saat itu yang bernama
saksi Drs. MARIM PURBA membuat Disposisi pada Surat Permohonan yang
diajukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota
Pematangsiantar yang bernama saksi Drs.Jalel Saragih tertanggal 31 Januari
2003 yang berisi atau berbunyi : “Agar urusan seluruh pencetakan barang
berharga dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Perlengkapan sejak Triwulan
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
13
Pertama sampai Triwulan terakhir (I s/d III) ”. Selanjutnya sejak disposisi pada
Surat Permohonan tersebut saksi Drs.Jalel Saragih selaku Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak pernah
lagi mengurus ataupun turut campur dalam urusan pencetakan barang
berharga, yang mengurusnya sesuai Disposisi pada Surat Permohonan tersebut
adalah Kasubbag Umum dan Perlengkapan pada Dinas Pendapatan
Pemerintah Kota Pematang siantar yaitu terdakwa EDITA NAPITUPULU, SE.
- Bahwa prosedur pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah : 1. Awalnya rencana Kebutuhan unit diminta kepada unit kerja yang mengelola
Pendapatan Asli Daerah.
2. Kemudian Unit kerja pengelola meminta barang kepada Walikota melalui
Dinas Pendapatan yakni berupa cetakan barang berharga, kwitansi, karcis
dan lainnya sesuai dengan kebutuhan Dinas pengelola karena alat-alat
tersebut berhubungan langsung sebagai Alat PAD.
3. Selanjutnya permintaan barang biasanya per triwulan sesuai dengan angka
yang tercantum dalam APBD tahun berjalan.
- Bahwa pada TA.2003 sesuai dengan anggaran yang dianggarkan dalam APBD
di Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Pematang Siantar adalah barang
cetakan atau benda berharga kemudian saksi Panahatan Sihombing, SH yang
saat itu bertugas di Pemko Pematangsiantar dengan jabatan Bendahara Umum
Daerah / Pemegang Kas Daerah Pemko Pematangsiantar ada memberikan
pembayaran berupa panjar kerja sementara yang berasal dari Uang Kas Daerah
Pemko Pematangsiantar kepada terdakwa EDITA NAPITUPULU, SE. - Bahwa adapun cara pengeluaran dana dari Kas Daerah adalah:
1. Berdasarkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) dari Kabag Keuangan.
2. Pemberian Panjar Kerja yang langsung diberikan kepada Unit Pengelola
Anggaran dengan cara pengeluaran cek ke Bank yang dituju.
- Bahwa sebagai acuan dan dasar pelaksanaan keuangan dan administrasi
Pemko Pematangsiantar TA.2003 adalah Kepmendagri No.29 tahun 2002.
- Bahwa terhadap pemberian panjar kerja yang dilakukan oleh saksi
PANAHATAN SIHOMBING ada dilaporkan dan memang atas sepengetahuan
Kepala Daerah atau Walikota saat itu yang bernama saksi Drs. MARIM PURBA
karena setiap panjar kerja yang saksi PANAHATAN SIHOMBING bayarkan
merupakan disposisi dari Kepala Daerah atau Walikota saat itu yang bernama
saksi Drs. MARIM PURBA pada nota dinas pengajuan permintaan uangnya dan
sesuai dengan data yang diajukan oleh terdakwa Edita Napitupulu, SE kepada
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
14
saksi Panahatan Sihombing yang telah di pertanggung jawabkan sesuai
dengan SPMU nya adalah :
SPMU No.783/BT/2003 tanggal 10 Desember 2003 untuk Pembayaran
Lunas Cetakan Benda Berharga Keperluan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota P.Siantar TA.2003 sebesar Rp.455.000,- an.JHON RAY P.
SARAGIH, SE / CV.Sinarta.
SPMU No.784/BT/2003 tanggal 10 Desember 2003 untuk Pembayaran
Lunas Biaya Cetakan Benda Berharga Keperluan BP.Terminal dan
BP.Perparkiran Kota P.Siantar TA.2003 sebesar Rp.145.706.000,-
an.JHON RAY P. SARAGIH, SE / CV.Sinarta.
SPMU No.797/BT/2003 tanggal 10 Desember 2003 untuk Pembayaran
Lunas Cetakan Benda Berharga Keperluan Dispenda, Dinas Pertanian,
Setdakota, Rumah Sakit Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Perindag, Dinas
Kebersihan Kota P.Siantar TA.2003 sebesar Rp.49.051.750,- an.JHON RAY
P.SARAGIH, SE / CV.Sinarta.
SPMU No.798/BT/2003 tanggal 10 Desember 2003 untuk Pembayaran
Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 2 ayat (1), pasal 18 Undang-
undang RI nomor : 31 tahhun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor : 20 tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor : 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah :
1. Melawan hukum ;
2. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi ;
3. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
Ad. 1. Melawan Hukum.-
Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ melawan Hukum “ iala,
melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu peraturan
peundangan, suatu ugeran, atau suatu norma yang hidup dalam masyarakat, dan
barang siapa yang melanggarnya , akan mendapatkan sanksi pidana atau suatu
nestapa atau celaan ;
Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagai Pegawai Negeri
Sipil Pem.Ko Pematang Siantar selaku Kasub.Bag Umum dan Perlengkapan Dinas
Pendapatan Pemerintahan Kota Pematangsiantar sebagaimana yang didakwakan
oleh penuntut Umum adalah merupakan perbuatan yang “ Melawan Hukum “, akan
dipertimbangkan sebagai berikut :
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
45
- Bahwa, dengan adanya disposisi Wali Kota Pematangsiantar yang bernama
Drs. MARIM PURBA, yang berbunyi : Agar urusan seluruh pencetakan barang
berharga dilaksanakan oleh KasubBag Umum dan Perlengkapan sejak tri
wulan pertama sampai terakhir ( I s/d III ) ;
- Bahwa, sejak adanya disposisi Wali Kota tersebut, segala urusan pencetakan
barang berharga, bukan lagi menjadi kewenangan dari saksi Drs. JALEL
SARAGIH, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah
Kota Pematangsiantar, melainkan menjadi kewenangan terdakwa ;
- Bahwa selaku Kasub Bag Umum dan Perlengkapan Pemerintah Kota
Pematangsiantar, terdakwa mempunyai kewenagan menyangkut pengadaan
barang dan kebutuhan rumah tangga di dinas Pendapatan Kota Pematang
siantar ;
- Bahwa, terdakwa selaku Kasub bag Umum dan Perlengkapan Pemerintah Kota
Pematangsiantar, tidak mempunyai kewenangan menagih atau mengeluarkan
uang, karena yang berwenang untuk mengeluarkan uang Negara adalah
Bendahara Rutin ;
- Bahwa, walaupun bukan wewenang terdakwa untuk melakukan penagihan dan
pengeluaran uang-uang Negara, akan tetapi terdakwa pernah mengajukan 8
lembar SPMU kepada saksi Efendi Maulana ( Pemegang Kas ) untuk
melakukan pencairan sejumlah uang pembayaran Cetakan Benda Berharga ;
- Bahwa, kemudian saksi menanyakan mana rekanannya/pihak pengusaha,
terdakwa mengatakan, “ kan SPMU sudah ditanda tangani oleh rekanan “ dan
oleh karena terdakwa adalah pengelola barang cetakan pada Dispenda, maka
saksi memberikan persetujuan ;
- Bahwa dari 8 lembar SPMU yang diajukan oleh terdakwa berjumlah Rp
470.185.390 ,- ( empat ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh lima ribu
tiga ratus sembilan puluh rupiah ) ;
- Bahwa, seharusnya yang mencairkan dan mengambil uang dari kas daerah
adalah rekanan yang telah melaksanakan pekerjaan pencetakan barang
berharga bukan terdakwa dengan menyerahkan SPMU ;
- Bahwa, terdakwa telah mencairkan uang dalam rangka kegatan pengadaan
barang yang dilakukan oleh CV Sinarta, akan tetapi CV Sinarta belum
menerima uang tersebut ;
Menimbang, bahwa dengan telah mencairkannya 8 lembar SPMU yang
bukan menjadi kewenangannya - melainkan menjadi hak dari para rekanan yang
telah melakukan pencetakan barang – dan kemuadian uang tersebut tidak
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
46
diserahkan kepada CV Sinarta, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur
“melawan hukum”;
Ad. 2. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi .-
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya ialah melakukan
suatu perbuatn yang mendatangkan nilai tambah bagi harta kekayaannya baik
bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
Menimbang, bahwa dengan dicairkannya 8 SPMU yang menjadi hak dari
CV Sinarta atas pekerjaannya mencetak barang berharga sebesar Rp
470.185.390, akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada CV Sinarta
sebagai pihak yang berhak atas uang tersebut, maka dengan demikian unsur
memperkaya diri sendiri telah terpenuhi ;
Ad. 3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.-
Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan apakah perbuatan
terdakwa menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagai
berikut :
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Efendi Maulana dapat
disimpulkan bahwa terdakwa telah mencairkan dana ke Kas Daerah sebanyak 8
(delapan) lembar SPMU yang totalnya mencapai Rp 470.185.390,- dan
penerimaan uang itu tidak dibuatkan kwitansi ;
Menimbang, bahwa dengan tidak dibuatkannya kwitansi sebagai tanda
penermaan uang Negara melalui kas Daerah, maka pengeluaran uang Negara
jelas tidak dapat dipertangung jawabkan ;
Menimbang, berdasarkan fakta hukum seperti yang terurai di atas, maka
telah teerjadi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa sebanyak Rp
470.185.390,- ;
Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Simon Girsang, SE ada
pemberian / pengeluaran panjar dan bon sementara kepada pejabat atau pihak
ketiga yang belum dipertangungjawabkan sebesar Rp 1.616.598.857,- namun ahli
tidak dapat menjelaskan siapa yang telah melakukan pembayaran kepada pejabat
atau pihak ketiga tersebut, sehingga adalah tidak adil apabila pemberian panjar
yang belum dipertanggungjawabkan sebanyak Rp 1.616.598.857,- harus
dibebankan kepada terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah
terpenuhi ;
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
47
Ad. 4. Melakukan, atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan .-
Menimbang, bahwa pencairan dana oleh terdakwa dengan cara
menyerahkan 8 SPMU kepada saksi Panahatan Sihombing yang waktu itu sebagai
Bendahara Umum Daerah/Pemegang kas Daeah Pemko Pematang siantar ;
Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, maka
unsur melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah
terpenuhi ;
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka seluruh unsur pasal 2 ayat 1 Jo.pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
telah terbukti ;
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dari dakwaan Primer
telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsure delict dari
dakwaan Primer, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan
dalam dakwaan Primer, dan harus dijatuhi pidana ;
Menimbang, bahwa untk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku maka
akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yaitu :
1. syarat adanya perbuatan pdana ( delict );
2. syarat adanya kesalahan ( schuld ) ;
Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan
perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer, dan dari
hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan
atau alasan pemaaf lainnya, maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah
terpenuhi ;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan idana yang adil dan setimpal
dengan kesalahan terdakwa maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang
memberatkan dan meringankan sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan :
1. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri yang sangat merugikan keuangan
Negara dan atau perekonomian Negara ;
2. Tidak adanya rasa penyesalan pada diri terdakwa dengan menunjukkan
iktikadu untuk mengembalikan uang kepada Negara ;
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
48
3. Sebagai seorang PNS yang diberi kepercayaan menangani pengadaan barang
cetakan, yang seharusnya terdakwa dapat mengurangi adanya penyimpangan-
penyimpangan pembayaran, akan tetapi terdakwa tidak menggunakan
kepercayaan itu sebagai suatu ibadah melainkan justru terdakwa sendiri yang
melakukan penyimpangan ;
Hal-hal yang meringankan :
1. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
2. sebagai seorang PNS pernah melaksanakn pengabdiannya kepada Negara ;
Menimbang, bahwa selain menjatuhkan hukuman badan berupa pidana
penjara, majelis juga perlu menjatuhkan hukuman denda dan pembayaran uang
pengganti yang jumlahnya tersebut seperti yang termuat dalam amar putusan ini ;
Menimbang, bahwa salah satu tujuan penjatuhan hukuman denda dan
pembayaran uang pengganti, adalah agar ada pengembalian kerugian Negara
yang telah ditimbulkan oleh terdakwa ( recovery of money ) sekaligus merupaka
tindakan penjeraan bagi pelaku dan pencegahan agar orang lain tidak melakukan
korupsi, sehingga majelis hakim tingkat banding tidak akan menentapkan hukuman
penganti apabila hukuman denda dan pembayaran uang pengganti tersebut tidak
dapat dibayar oleh terdakwa, melainkan perlu menetapkan agar harta
kekayaannya disita dan kemudian dijual lelang untuk memenuhi hukuma denda
dan pembayaran uang pengganti tersebut ;
Menimbang, bahwa pertimbangan tentang barang bukti sebagai mana yang
diajukan dalam persidangan dan terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 01 Juli 2013 nomor : 63/Pid.Sus.K/2012/PN MDN , akan tetapi tidak
Nampak jelas dalam perkara mana barang bukti tersebut digunakan, maka
menurut majelis Hakim tingkat banding, barang bukti tersebut harus tetap
dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
Menimbang,, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti
bersalah dan dijatuhi pidana maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;
Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-undang-undang yang
bersangkutan terutama pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang nomor : 20
tahun 2001 ;
M E N G A D I L I :
1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa dan Penuntut
Umum tersebut ;
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
49
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan tanggal 01 Juli 2013 nomor : 63/Pid.Sus.K/2012/PN MDN yang
dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan bahwa terdakwa : EDITA NAPITUPULU, SE tersebut telah terbukti
secara asah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer yakni : melakukan
Korupsi secara bersama-sama “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh
Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp
470.185.390,- (empat ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh lima ribu tiga
ratus sembilan puluh rupiah);
4. Menetapkan apabila hukuman uang pengganti tersebut tidak dapat dibayar
oleh terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap, maka harta kekayaan terdaksa harus disita dan kemudian
dilakukan penjualan lelang sekedar cukup untuk membayar uang pengganti,
dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar
uang penggati, Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan baran bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Tanda Terima uang sebesar Rp.130.000.000,- tanggal 19-9-2003.
2. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor : 973/ /VI/Pend /2003 tanggal 20 Juni 2003 permintaan panjar hutang (benda berharga) sejumlah Rp.97.587.850,-.
3. 1 (satu) lembar Tanda Terima uang sebesar Rp.97.587.850,- tanggal 24-6-2003.
4. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor : 973/ /VI/Pend/2003 tanggal 20 Juni 2003 permintaan panjar hutang (benda berharga) sejumlah Rp.126.048.560,-.
5. 1 (satu) lembar Tanda Terima uang sebesar Rp.126.048.560,- tanggal 24-6-2003.
6. 1 (satu) lembar surat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor : 800/ /VII/Pend/2003 tanggal 9 Juli 2003 perihal pencairan dana
perjalanan dinas sebesar Rp.49.760.000,-.
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
50
7. 1 (satu) lembar Tanda Terima uang sebesar Rp.49.760.000,- tanggal 1-
8-2003.
8. 1 (satu) lembar surat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor : 027/883/VII/Pend/2003 tanggal 21 Juli 2003 perihal mohon
persetujuan dana sebesar Rp.5.320.000,-.
9. 1 (satu) lembar Tanda Terima uang sebesar Rp.5.320.000,- tanggal 21
Juli 2003.
10. 1 (satu) lembar surat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar
Nomor : 027/933/VIII/pend/2003 tanggal 4 Agustus 2003 perihal mohon
pencairan dana benda berharga sebesar Rp.153.170.200,-.
11. 1 (satu) lembar Tanda Terima uang sebesar Rp.153.170.200,- tanggal
20 Agustus 2003.
12. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Dinas Pasar Kota Pematangsiantar
Nomor : 876/037/I/2003 tanggal 14 Januari 2003 perihal mohon
pembayaran uang panjar untuk membayar Biaya Honorarium THK Dinas
Pasar Kota Pematangsiantar untuk Bulan Januari 2003.
13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang sebesar Rp.10.608.800,- tanggal 16
Januari 2003.
14. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Dinas Pasar Kota Pematangsiantar
Nomor : 910/607/VII/2003 tanggal 5 Agustus 2003 perihal biaya rutin
untuk kesejahteraan petugas kebersihan bulan Juli 2003 sebesar
Rp.6.900.000,-.
15. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang sebesar Rp.6.900.000,- tanggal 4
Agustus 2003.
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli Pembayaran Honorarium Pengurusan
Restitusi/Kompensasi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tahun Pajak
2001 dan 2002 tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp.735.825.412, beserta
lampirannya.
17. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima uang sebesar Rp.45.000.000,-
tanggal 7-10-2003, yang ada tanda tangan PANAHATAN SIHOMBING
tanggal 20 Mei 2011.
18. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima uang sebesar Rp.57.365.000,-
tanggal 20-5-2003, yang ada tanda tangan PANAHATAN SIHOMBING
tanggal 20 Mei 2011.
19. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima uang sebesar Rp.18.191.250,-
tanggal 30-4-2003, yang ada tanda tangan PANAHATAN SIHOMBING
tanggal 20 Mei 2011.
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
51
20. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima uang sebesar Rp.100.868.700,-
tanggal 30-4-2003, yang ada tanda tangan PANAHATAN SIHOMBING
tanggal 20 Mei 2011.
21. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima uang sebesar Rp.62.953.055,-
tanggal 20-5-2003, yang ada tanda tangan PANAHATAN SIHOMBING
tanggal 20 Mei 2011.
22. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima uang sebesar Rp.7.000.000,-
tanggal 9-1-2003, yang ada tanda tangan PANAHATAN SIHOMBING
tanggal 20 Mei 2011.
23. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima uang sebesar Rp.10.000.000,-
tanggal 24-1-2003, yang ada tanda tangan PANAHATAN SIHOMBING
tanggal 20 Mei 2011.
24. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.10.608.800,- tanggal 1-
11-2006 (pengembalian panjar kerja Honorarium THK Jamsostek Dinas
Pasar bulan Januari 2003).
25. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.2.391.200,- tanggal 1-11-
2006 (pengembalian panjar kerja rutin kesejahteraan Bulan Juli 2003).
26. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran uang sebesar Rp.4.508.800,-
(pengembalian panjar kerja TA.2003) beserta tindasan Surat Setoran
Bank Sumut tanggal 15-01-2009 sebesar Rp.4.508.800,-
27. 1 (satu) buah buku Daftar nama-nama Atasan Langsung Bendaharawan
dan Bendaharawan Belanja Pegawai/Non Pegawai serta Ordonateur,
Kasubbag Perbendaharaan, Pemegang Kas Daerah, Verifikasi Gaji Kota
Pematangsiantar TA.2003.
28. 1 (satu) buah buku Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor :
903/672/WK Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan,
Kegiatan / Pasal dan Proyek APBD Kota Pematangsiantar TA.2003.
29. 4 (empat) lembar Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor :
954/6555/WK-Tahun 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang
Penugasan Pengurusan Uang sebagai Bendaharawan
Umum/Pemegang Kas Daerah Kota Pematangsiantar.
30. Buku Panjar 2001/2002/2003 warna biru kotak-kotak.
31. 1 (satu) lembar tindasan Surat Setoran Bank Sumut tanggal 16
Desember 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (pembayaran cicilan hutang
tahun 2003).
PEN
GADIL
AN
TIN
GG
I M
EDAN
52
32. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 22-02-2007 sebesar
Rp.5.000.000,- (pengembalian pinjaman sementara Tahun Angggaran
2003 an.SUDIRMAN PURBA SIBORO, SE.
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran sebesar Rp.2.000.000,-
tanggal 02-04-2008 yang telah ilegalisir oleh PN P.Siantar Nomor