,nitii:'-i1H 'h1wY btm:rn;;iioM Ji:~ ,£.dI!iT i!J,berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191104-024227-6822.p… · rimaan permintaan pendaftaran pertama di negara asal atau

,nitii:'-i1H 'h1wY btm:rn;;iioM Ji:~ , ,£.dI!iT i!J, J,1~2 fti~;iM_·

459

Ali Talha., 20. Mohammad Yusuf Husein, S.R, 21. Tengku Dachrnan Muzir, S.H.

Il. PEMERINTAH :

1. Menteri Kehakirnan RepUblik Indonesia

2. Direktorat Jenderal Bak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman

3. KARO Perundang-undangan Sekretaris Negara

4. Direktur Perundang-widangan : 5. Direktur Merek 6. Beserta Staf.

H. Ismail Saleh, S.H.

Ir. Nico Kansil.

Barn bang Kesowo, S.H., LLM. Dr. Bagi.r Manan, S.H., MCL. Agustiar Anwar, S.H.

KE1UA RAPAT (OENG RUMADJI, S.H.):

Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Merek saya buka kembali dan tetap saya nyatakan terbuka untuk umum.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bapak-bapak dan lbu-ibu yang saya hormati, Pagi hari ini kita akan memulai pembahasan pada Daftar Inventarisasi

Masalah Nomor 119 namun sebelum itu sesuai dengan apa yang sudah kita mintakan bersama kepada pemerintah mengenai rumusan awal dari pada pen­jelasan Pasal 12 .tentang "Konvensi Internasional" mungkin dihadapan bapak dan ibu sudah ada rumusan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh peme­rintah k~marin bahwa apa yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 12 ini ada­lah terjemahan pleg istilahnya Bapak Menteri jadi terjemahan pleg dari pada apa yang tertuang dalaJn konvensi tersebut. Untuk itu akan saya bacakan bilamana nanti para fraksi tidak ada permasalahan yang perlu kita bahas, akan dapat kita putus.kan bersama.

Penjelasan Pasal 12 ''Yang dimaksud dengan konvensi intemasional dalam pasal ini adalah Konvensi Paris (Paris Convention for The Protection o( Industrial Property) beserta perjanjian lain yang mengubah a tau meleng­kapinya yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek denga hak prioritas adalah enam bulan;

b. Jangka waktu enam bulan tersebut dihitung sejak tanggal permintaa pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris;

c. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan;

d. Ji.lea jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari dimana Kantor Merek tidak buka, maka pengajuan permintaan pendaftaran merek

460

dimana perlindungan dimintakan, jangka waktunya diperpanjang sampai pada hari permulaan hari kerja berikutnya.

Telah kami bacakan di sini, saya minta pendapat dari fraksi-fraksi.

PEMERJNTAH (MENTERI KEHAKIMAN/H. ISMAIL SALEH, S.H.): INTERUPSI.

Saudara Ketua maaf, sebelum minta pendapat fraksi, ternyata ada kesalahan pengetikan. Di dalam huruf b, yang berbunyi "jangka waktu enam bulan tersebut dihitung sejak tanggal pengajuan" seharusnya "sejak tanggal penerimaan permintaan pertama" antara "permintaan" dan "pertama" ini ada kalimat yang hilang "permintaan pendaftaran pertama" hanya itu saja, terima kasih Jadi kami oocakan lengkapnya :

b. Jangka waktu enam bulan tersebut dihitung sejak tanggal pene­rimaan permintaan pendaftaran pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris".

Terima kasih .

.KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Menteri, memang kalau pengajuan kapan diterina­nya kapan waktu enam bulannya memangsulit untuk dihitung. Baik kepada fraksi-fraksi, dari FPDI ada yang ingin disampaikan.

FPDI (TENGKU DACHMAN MUZIR. S.H.):

Terima kasih Saudara Ketua, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

1 Saudara Ketua yang terhormat, Bapak Menteri yang terhormat, serta , rekan-rekan sekalian, ada dua hal yang barangkali mohon penjelasan, yang I pertama apakah tidak sebaiknya dicantumkan tahunnya, jadi Konvensi I, Paris tahun berapa, itu yang pertama lalu yang kedua pada huruf "c'', tanggal

pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan, sedangkan dalam "b" jangka waktu enam bulan tersebut dihitung sejak

~ tanggal penerimaan permintaan pendaftaran pertama". Jadi mohon pen­l jelasan saja "c".

Terima kasih.

KE1UA RAPAT:

Terima kasih, FKP ada yang mau ditanggapi ?

FKP (IBNU SALEH):

Sementara tidak ada.

461

KE1UARAPAT:

Terima kasih, FPP ?

FPP (MOHAMMAD YUSUF HUSEIN, S.H.):

Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. FPP sudah dapat menerima penjelasan rumusan Pasal 12 ini, terima

kasih.

KE1UARAPAT:

Terima kasih, F ABRI ?

F ABRI (DRS. MOHAMMAD ZAHRI AMIN):

Penjelasan Pasal 12 ini kemarin memang atas permintaan F ABRI supaya pemerintah melengkapi yang ternyata pada pari hari ini sudah dipenuhi, hanya kami setuju dengan sedikit usul dari FPDI bahwa memang perlu di­sebutkan tahun dari pada konvensioo tersebut. Masalah butir-butir yang lain memang sudah sesuai seluruhnya, jadi F ABRI bisa menerima.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Zahri, kepada Pemerintah beberapa hal yang perlu untuk ditanggapi dan memberikan penjelasan, silakan.

PEMERINTAH:

Yang pertama adalah tahun, Konvensi Paris ini tahun 1883. Kemudian sekaligus juga penyempurnaan lagi kalimat dengan adanya penyempurnaan "b", maka "c" dan "d" inipun juga harus disempurnakan kembali. "c" berbunyi "tanggal penerimaan", bukan tanggal pengajuan tetapi tanggal penerimaan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan. Jadi "c" ini tanggal penerimaan permintaan pendaftaran dan tanggal pene­rimaan perdaftaran tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan. J adi mengambil yang di atas, tanggal penerimaan permintaan pen­daftaran dan pendaftaran pertama tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan.

Kemudian "d" pun juga OOa penyempumaan kalimat, yaitu jika jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari dimana Kantor Merek tidak dibuka, disinipun juga penyempurnaan lagi yaitu berbunyi "Maka penerimaan per­mintaan pendaftaran pertama merek dan seterusnya". Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek itu biasa dalam bahasa asing disebut dengan filling date.

462

Terima kasih.

KE1UA RAPAT:

Terima kasih Bapak Menteri, saya lemparkan kepada FPDI atas pen­: jel~an tersebut apakah sudah cukup jelas. Dari FABRI ada tambahan. I

FABRI (DRS. MOHAMMAD ZAHRI AMIN):

Terima kasih pimpinan, terutama kepada Bapak Menteri, kami ingin sedikit mengutip; kalau bapak tadi mengatakan tahunnya itu tahun 1883, di sini didalam buku yang dikarang oleh Harsono Hadi Sumarto, S.H. MPA disebut di sana Konvensi Paris teks perubahan terakhir tanggal 14 Juli 1967, apakah ini tidak perlu dicantumkan di sini bahwa itu sudah ada pembaruan, ya di Stokholm, jadi Konvensi Paris teks perubahan terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stokholm. Kami mohon keterangan pak.

Terima kasih.

KE1U A RAP AT :

Silakan Pak Menteri.

PEMERINTAH :

Memang benar Konvensi Paris tahun 1883 itu telah beberapa kali di-1 ubah atau dilengkapi, yaitu bahkan kurang lebih enam kali diubah dan masing-1 masing tiap-tiap kali itu menghasil konteks tersendiri dan yang terakhir . memang tahun 1967 dan Indonesia ikut merativisir konvensi tahun 1979. I Jadi rativikasi konvensi itu tahun 1979 yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979. Indonesia yang ikut serta dalam konvensi ini adalah

· konvensi menurut teks terakhir yaitu teks 1967.

Apabila ini dianggp oleh fraksi-fraksi perlu dimasukkan di dalam pen­jelasan tentu bisa kita tambahkan. Jadi tahun 1883 kemudian terakhir kapan dan Indonesia merativikasinya kapan rativikasi itu dengan Kepurusan Presiden

, nomor berapa dan tahun berapa. Indonesia ikut merativikasi dan yang diikuti , itu konvensi menurut teks yang mana, itu juga bisa ditambahkan kalau mau ,Jengkap sekaligus. Demikian tambahan kami.

KETU A RAP AT:

1

Terima kasih Bapak Menteri, bagaimana fraksi ABRI, tapi mungkin yang penting adalah rativikasi yang dilakukan oleh Indonesia jadi dengan

I rativikasi itu kan sudah bisa mengetahui mana yang mau diambil. Saya kira yang teks itu tentu sudah terangkum di dalam rativikasi, itu disebutkan. Jadi apakah perbaikan tahun 1967 itu ataukah dengan teks-teks yang lain. Mestinya dalam rativikasi itu kan sudah terangkum di dalam, sehingga tidak perlu mencantumkan seluruh perbaikan-perbaikan. Tapi saya serahkan kepada F ABRI barangkali masih perlu.

463

F ABRI (DRS. MOHAMMAD ZAHRI AMIN):

Terima kasih Pimpinan, jadi memang kalau disebutkan di batang tubuh memang mungkin kurang bagus kelihatannya, tapi di dalam penjelasan ini mungkin lebih tepat.

Terima kasih.

F ABRI (NY. SUMARTINI DACHMAN, S.H.):

Pertanyaan Pak, setelah diubahnya tadi ada koreksi dari Bapak Menteri, antara "b" dengan "c". Jadinya kami agak rancu, di sini disebutkan b. "jangka waktu enam bulan tersebut dihitung sejak tanggal penerimaan'', jadi dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran pertama dan seterusnya. Lalu pengajuan dicoret menjadi penerimaan, tanggal penerimaan tidak ter­masuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan.

Kalau saya baca ini kok sepertinya berlawanan, yang satunya mengata­kan bahwa dihitung sejak tanggal penerimaan, tapi di dalam "c" tidak ter­masuk dalam perhitungan. Apakah kalau menurut pendapat kami "c" itu sudah benar, jadi tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan. Jadi mengajukan tetapi belum diterima, itu tidak termasuk jangka waktu enam bulan itu, tapi kalau sesudah diterima, pengajuan itu diterima, sejak itu memang termasuk yang enam bulan. Karena kalau ini dirubah menjadi pengajuan menjadi penerimaan jadinya rancu.

Terima kasih Pak.

KE1U A RAP AT :

Silakan Pak Menteri.

PEMERINTAH :

Memang kalau dianggap rancu memang bisa saja dianggap rancu, mung­kin rumusannya yang kurang kena. Jadi ini begini, jangka waktu enam bulan tersebut ini "b" ya, jangka waktu enam bulan tersebut dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran pertama. J adi tanggal penerimaan per­mintaan pendaftaran pertama. Sekarang tanggal berapa ya?, tanggal 26, tanggal 26 itu diterima, tanggal penerimaan pendaftaran pertama tanggal 26 itu tidak termasuk. Jadi yang termasuk nanti tanggal 27. Jadi tanggal 26 tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan, yang termasuk jangka waktu enam bulan itu nanti besok tanggal 27, bukan tanggal 26 tapi tanggal 27, jadi beda satu hari saja itu sebetulnya, ini rumusannya mungkin bisa dianggap kontradiktif, tapi barang kali bisa kita dekati bahwa tanggal itu tanggal 26 masuk diterima filling date, tetapi tidak termasuk dalam per­hitungan, artinya tenggang waktunya itu bukan tanggal 26 startnya tapi tanggal 27. Mungkin rumusannya barangkali bisa diperbaiki kalau itu me­nimbulkan kontradiksi, tapi pengertiannya itu.

464

KERJARAPAT:

Terima kasih Pak Menteri, memang ada ya, dikatakan kontradiksi ya memang menghitung enam bulan sejak tanggal penerimaan, tetapi tanggal penerimaan itu tidak dihitung, ya gimana, ya agak.

PEMERINTAH:

Barangkali saya bacakan bahasa Inggrisnya. This periode shall from date of filling of the first application. The day of filling shell not be includid in the period, itu bahasa asingnya. Kalau memang anu, saya kira tidak rancu. Dalam penjelasan itu masuk saja bahasa lnggris, karena memang aslinya (teksnya bahasa Inggris), bukan bahasa Indonesia Rativikasi dengan Keputus­an Presiden itupun juga lampirannya juga bahasa lnggris. Terserah ini bagai­mana. Memang bunyi lnggrisnya begitu.

KERJA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri, dus ini hanya merupakan suatu rumusan, pembentukan untuk kalimat saja saya kira, bagaimana kalau dari meja pim­pinan menawarkan, untuk itu kita endapkan saja dulu, jangan sampai nanti kita terhenti pada pembahasan ini baru pada saatnya nanti- kita mencoba merumuskan masing-masing fraksi atas rumusan asli tadi nanti kita rumus­kan, dan masing-masing fraksi barangkali bisa meneliti mana yang tepatnya apakah kita secara teks book demikian terjemahannya atau akan diterjemah-

I kan bebas dalam bahasa Indonesia, karena kemarin Bapak Menteri mengata-1 kan ini adalah terjemahan pleg.

Baik kalau memang fraksi-fraksi dan pemerintah sependapat untuk pem­bahasan penjelasan Pasal 12 ini kita tunda, kita akan lanjutkan pada pemba­hasan Daftar Inventarisasi Masalah yang memang sudah merupakan suatu runtutan pembahasan kita. Begitu pak ?

Dari perhitungan yang sudah saya hitung kita masih mempunyai jatah pembahasan 125 Daftar Inventarisasi Masalah yang masih belum terselesai­kan. Mudah-mudahan dapat kita selesaikan sampai Jum'at minggu depan.

I Baik kita lanjutkan pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 119. Dari : Daftar Inventarisasi Masalah yang ada nampaknya tidak ada permasalahan,

1 artinya bahwa Komisi Banding Merek dari saran FABRI untuk disarankan tata cara banding dengan alasan tersebut dari pemerintah menyetujui. Hanya tulisan "tata cara" dig:ibung menjadi satu "tatacara".

Karena itu merupakan satu syarat yang merubah dari pada judul, ba­rangkali dari fraksi-fraksi ada yang kurang sependapat dari saran F ABRI walaupun sudah disetltjui oleh pemerintah. Karena ini ada satu hal yang bukan semata-mata redaksional, sudah bisa kita pahami?. Dari bagian ke empat ini pada dasarnya mengatur tentang tata cara bandingnya, tapi judul dalam Rancangan Undang-Undang justru. mengatur tentang badan dari pada

465

Komisi Banding Merek. F ABRI menyarankan untuk merubahnya, judulnya bukanKomisi Banding Merek tetapi Tatacara Banding. Ada tanggapan atau barangkali sudah bisa?, silakan Pak Dachman.

FPDI (TENGKU DACHMAN MUZIR. s.H.):

Terima kasih Saudara Ketua, jadi kalau Komisi Banding itu adalah lembaganya, sedangkan Tatacara Banding adalah caranya, memang kalau kita lihat isinya ini mengatur tentang tatacara, acara begitu kan. Jadi FPDI tidak keberatan.

KE1UARAPAT:

Terima kasih Pak Dachman, saya teruskan FKP.

FKP (IBNU SALEH):

Memang kalau kita lihat isinya itu ada tatacara banding dan juga mene­rangkan Komisi Banding, yaitu tersebut Pasal 30 Ayat (3), adalah menje­laskan Komisi Banding. Jadi di Rancangan Undang-Undang menyebut Ko­misi Banding Merek. Andaikata ini tetap seperti itu sebenamya juga tidak keliru, karena Kondisi Banding memang ada dan Komisi Banding ini disertai tatacaranya, dus bukan hanya Komisi Banding ansih, sebab kalau Komisi Banding ansih itu belum berjalan. Jadi kalau andaikata itu tetap Komisi Banding saya kira tidak keliru dan mungkin di Paten istilahnya juga Komisi Banding.

Jadi bahwa itu merupakan tatacaranya, itu memang tatacara banding yang dilakukan karena adanya Komisi Banding itu, ini masalahnya. Jadi kami terserah. saja bagaimana fraksi-fraksi dan pemerintah nanti meninjaunya.

Sekianlah Saudara Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ibnu, saya serahkan kepada FPP.

FPP (MOHAMMAD YUSUF HUSEIN, S.H.):

Terima kasih Saudara Ketua, kalau kita lihat bunyi dari pada bagian ke empat dengan judul Komisi Banding, pasal-pasal yang diatur di dalamnya me­mang termasuk tata kerja, tatacara banding, kemudian Komisi Banding itu sendiri. Kita lihat saja pasal terakhir dari pada bagian keempat ini. Pasal 34 berbunyi "Susunan organisasi Tata Kerja Komisi Banding Merek, Tata Cara Permintaan dan Pemeriksaan Banding serta penyelesaiannya, itu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah". Jadi dalam bahagian keempat ini yang diatur itu Susunan Organisasi, Tata Kerja Kornisi Banding Merek, Tata Permintaan dan Pengurusan Banding serta penyelesaiannya. Jadi kalau kita gunakan Ko­misi Banding juga masih bisa, kita gunakan Tata Cara Banding juga bisa, di luar

466

itu kami lebih tertarik kepada Paten yang membuat judulnya "Permintaan Banding".

'Jadi dalam permintaan banding ini sebenarnya juga tata cara, tapi bisa dikait di dalamnya lembaganya sendiri, apakah dengan kita membuat judul tatacara itu sudah bisa dikaitkan lembaga, tapi kalau judulnya "Permintaan Banding" itu bisa lembaga di sini. Demikian Saudara Ketua

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Yusuf, silakan F ABRI.

FABRI (DRS. M. ZAHRI AMIN):

Tevima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih atas tanggapan dari beberapa fraksi. Kalau F ABRI membuat di sini, menyarankan untuk Bagian Keempat ini diganti dengan "Tata Cara Banding". Memang kalau kita kembali kepada awal dari Rancangan Undang-Undang, saya pikir memang bukan masalah lembaganya yang in gin kita atur di sini, tetapi memang prosedur. J adi masalah management ini barangkali. Jadi kami mengambil lebih tepat kalau yang kita kerjakan ini kita sebut "Tata Cara Banding".

Kemudian kalau dari FPP tadi mengatakan, "ini lebih sesuai dengan Pa­ten'', memang mungkin lebih sesuai. Tetapi karena ini adalah masalah Merek, jadi tidak perlu barangkali mengambil bandingan dengan apa yang telah diatur oleh Paten, karena mungkin di Paten itu sendiri ada hal-hal yang lain, yang diatur dengan Undang-undang Merek ini. Sehingga ka1au saran dari F ABRI ini sudah disetujui oleh pemerintah, kami juga mengharapkan dari fraksi-fraksi yang ada dapat bisa menerima apa yang disarankan atau diusulkan oleh F ABRI ini. Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Zahri, sebaiknya diserahkan saja kepada pemerintah untuk bisa memberikan suatu tanggapan atau penjelasan mengapa saran davi FABRI ini bisa diterima. Kalau ini ada suatu perbandingan dari pada.Paten seperti apa yang disarankan oleh FPP dan FKP mengenai masalah permintaan

, Paten. Dipersilakan kepada Bapak Menteri.

l i PEMERINTAH:

Teri.ma kasih; J adi alasan Pemerin tah menerima saran dari F ABRI ada­lah karena Bagian Keempat ini terdiri dari 5 (lima) pasal. Dari 5 (lima) pasal ini, kurang lebih 3 (tiga) pasal, Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, itu mengenai Tata Cara. Sedangkan mengenai Komisi Banding hanya 2 (dua) pasal yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 termasuk Tata Kerja dan Organisasi. Memang ada yang terselip dalam Pasal 30 Ayat (4) dan Ayat (5), itu ada yang mengatur masalah Komisi Banding.

467

Jadi kalau dilihat dari segi jumlah pasal, memang lebih banyak mengatur tentang. Tata Cara dari pada Lembaganya itu sendiri. Bahkan lembaganya itu sendiri akan diatur lebih lanjut nanti dengan suatu Peraturan Pemetintah. Itulah sebabnya pemerintah menerima saran dari FABRI.

Apabila dibandingkan dengan Paten, memang judulnya pemerintah Banding kalau Paten, tetapi di dalam Paten pun juga.ada Tata Caranya, kurang lebih rumusan Merek ini samalah dengan Undang-undang Paten itu. Barangkali kalau mau disempurnakan juga bisa, yaitu judul Bagian Keempat ini adalah ada tata caranya dan ada permintaannya. Jadi Tata Cara Permintaan Banding, juga bisa. Kalau mau dibagi lagi bisa, mana yang Tata Cara Permintaan Ban­ding dan mana yang mengatur Komisi.

Jadi mungkin Bagian Keempat ditambah 1 (satu) bagian lagi yaitu Bagian Kelima. Dipisahkanlah mana yang menyangkut prosedur, proses yaitu Tata Cara Permintaan Banding itu Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 31, Pasal 32. Jadi 3 (tiga) dari 5 (lima) pasal ini. Mengenai pernlintaan banding itu bisa bagian tersendiri, ini menyangkut sistematika barangkali. l...alu Pasal 33 dan Pasal 34 yang menyangkut masalah Komisi Banding itu sendiri, itu ada bagian tersendiri. Tetapi kalau dirangkum jadi 1 (satu) juga tidak ada keberatan ka­rena jumlah pasal itu lebih banyak menyangkut masalah permintaan banding atau tata cara permintaan banding. Dan inipun juga bisa kita lihat dari Un­dang-undang Paten. Undang-undang Paten itu Bagian Keempat permintaan banding ada Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72. Jadi juga 5 (lima) pasal, jadi apakah ini tidak mau lain dari pada Paten, juga bisa Karena seperti yang lalu juga Paten itu ada penjelasan dan sanggahan itu juga dipakai tapi di sini tidak dipakai. Demikian Saudara Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Menteri, masih akan ditanggapi barangkali FKP.

FKP (IBNU SALEH)

Saudara Ketua yang terhormat, Bapak Menteri yang terhormat, Saudara­saudara sekalian yang say a hormati. Kita bicara di sini garis awalnya itu Rancangan Undang-Undang, kami juga membuat artinya mengkaji masalah ini dengan apakah sudah tepat istilah Komisi Banding. Kalau dilihat pasalnya memang tata cara jelas termasuk Ker misi Banding, tetapi dalam hal ini saya kira adanya instelling atau institusi itu adalah yang lebih mendahului bahwa ada lembaga banding. Itu mendahului sebenamya menurut pendapat kita, sehingga judul Komisi Banding itu lebih tepat, Komisi Banding Merek. Karena kita mendahului institusinya, instelnya, bahwa ada lembaga banding. Lembaga banding itu sebutannya Komisi Ban­ding. Dalam Komisi Banding Merek itu, penjelasannya termasuk juga tata ca­ranya. Sebab kalau tata caranya lebih didahulukan kita belum mengakui instellingnya. Instelling lebih dahulu diakui bahwa ada instelling komisi ban-

468

ding dan itu mempunyai tata kerja atau tata cara kerja ini termasuk dalam konstelling ini. Kalau kurang jelas oleh karena itu lalu juga masuk Pasal 30 Ayat (3 ), Pasal 33 itu masuk yaitu Keputusan Hakim dan dilengkapi dengan Pasal 34. Lebih lanjut itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu kami di sini tidak mengusulkan apa-apa. J adi ini bisa setuju, bisa juga tidak setuju, tapi kami mempertimbangkan kok rasanya lebih cepat kalau komisi banding karena instell nya harus didahului. Bahwa dalam masalah ini ada instelling lembaga banding. Awai lembaga banding itu mes ti kerja, kerjanya itu tata caranya.

Jadi menurut pendapat kami lebih dahulu adanya lembaga banding baru tata kerjanya. Oleh karena itu kami berpendapat Rancangan Undang-Undang ini sudah tidak keliru, sekalipun mungkin kurang tepat tetapi ini tidak masa­lah Rancangan Undang-Undang itu. Maka kami tidak mengusulkan apa-apa, inilah jalan pikiran FKP. Demikianlah Pak Ketua dan Bapak Menteri, terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak lbnu, dipersilakan FPDI.

FPDI (TENGKU DACHMAN MUZIR, S.H.):

Saudara Ketua, tadi FPDI sudah menyampaikan pendapatnya tidak ke­beratan terhadap judul yang disampaikan rekan F AB~I, karena memang kalau

' kita melihat Pasal 30 Ayat (I) dan Ayat (2) ini dimulai dengan tata cara. Tapi kalau dimulai dengan instelling maka apa yang disampaikan oleh rekan FKP tadi tepat. Jadi kalau kita taat azas pada apa yang telah disampaikan oleh rekan FKP .maka Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) ini menjadi Ayat (1 ), Ayat (2) dan Ayat (3). Ayat (1) dan Ayat (2) menjadi Ayat (4) dan Ayat (5).

Kemudian di dalam Pasal 31 barangkali bahkan juga instellinglah didahu­lukan. Namun Rancangan Undang-Undang ini tidak demikian susunannya, yang dimulai dengan menonjolkan tata cara. Barangkali kalau ingin mengga­bungkan apa yang dimuat di dalam Undang-undang Paten, apa yang disampai-

1 kan oleh pemerintah tadi bisa juga, tata cara permintaan banding misalnya I.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dachman, dipersilakan FPP.

FPP (MOHAMMAD YUSUF HUSEIN, S.H.) :

Terima kasih Saudara Ketua, Memang judul bah ini, Komisi Bandingjuga bisa, Tata Cara Bandingjuga bisa Kami tadi mencoba mendekati dari 2 (dua) judul itu, dengan kembalikepada Paten yang bisa menggabung kedua judul ini. Tapi bagi kami tidak merupakan

469

suatu hal yang prinsip karena bukan materi pokok. Dengan demikian dapat saja menerima judul Bagian Keempat ini, apakah ia Komisi Banding ataukah Tata Cara Banding juga bisa a tau Permintaan Banding juga bisa. Dimana saja yang k.ita sepakati dan ketiganya itu FPP dapat menerima. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Yusuf, ditevuskan kepada F ABRI.

F ABRI (DRS. M. ZAHRI AMIN):

Terima kasih pimpinan. Jadi kalau F ABRI tadi mengatakan judul ini tepatnya adalah Tata Cara Banding maka perlu mungkin kita soroti, mengapa F ABRI mengambil judul ini. Untuk ini mungkin Ibu Sumartini akan sedikit menjelaskan.

F ABRI (NY. SUMARTINI S.H.):

Terima kasih, kembali kepada saran kami, karni perlu melihat dari pasal­pasal sebelumnya maupun pasal-pasal berikutnya rnengenai bagian judul mau­pun bagian bah. Saya kira tidak ada yang menyangkut mengenai kelembaga­annya, semuanya adalah prosesnya, tata caranya begitu. Dan di dalam pasal­pasal yang bersangkutan. juga tidak menutup kemungkinan ada juga yang mengatur kelembagaannya. Misalnya kemarin baru saja ki ta bicarakan menge­nai instansi didaerah misalnya, itu juga tercantum di dalam pasal-pasal yang mengatur dari tata cara yang bersangkutan. Jadi kalau mengenai judulnya nanti akan ditambah rnengenai tata cara permintaan banding kami kira kami sependapat saja karena itu untuk lebih menjelaskan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Teri.ma kasih, kalau rnemang demikian sebenarnya ini sudah bisa rnene­rima penjelasan dari pemerintah, adanya suatu rumusan baru begitu, adanya tata cara permintaan banding. Tapi nampaknya dari FKP masih ada satu tang­gapan, alasan, penjelasan yang juga memungkinkan adanya suatu judul tetap dengan Rancangan Undang-Undang. Memang alangkah baiknya dengan tidak bermaksud untuk rnemberikan data lebih banyak kepada rekan FKP, karena ada suatu perbedaan pandangan ini, sebelum diserahkan kepada pemerintah, dus mungkin ada suatu pandangan-pandangan baru lagi dari FKP atas pan­dangan-pandangan dan saran-saran dari pemerintah dan rekan-rekan fraksi, dipersilakan kepada FKP.

FKP (IBNU SALEH) :

Saudara Ketua, Bapak Menteri yang terhormat, memang harus ~da yang berbeda pendapat, biasanya kalau itu pendapat fraksi-fraksi lalu dikombinasi­kan, tetapi ini memang agak sukar juga andaikata maunya banding dan tata cara kerjanya. Memang agak sulit, terlalu panjang barangkali.

470

Kami berpikir begini, bahwa dalam masalah merek ini ada.masalah ban­ding. Ini perlu ditegaskan bahwa dalam masalah Merek ini adalah masalah banding, mengajukan kalau ditolak bisa banding. lni suatu hal yang ketentu-

1 an, suatu ketentuan dan kepastian bahwa ada masalah banding. Ini perlu di-kemukakan lebih dahulu, ini sebenarnya prinsipnya dulu, bahwa masalah pengajuan merek adalah masalah banding. Jadi komisinya itu harus ditegaskan dulu, dikemukakan dulu. Bahwa komisi itu mempunyai tata cara itu logis, caranya itu bagaimana kalau ada masalah banding. Kalau kita mulai langsung tata caranya itukan ujuk-ujuk langsung lalu tata cara banding. Bahwa prinsip­nya pada komisi banding itu belum ada penegasan, itu jalan pikiran FKP, mengapa kita menyetujui Rancangan Undang-Undang itu sebenarnya, sekali­pun masih juga di sini kosong. Kosongnya itu bisa sudah tepat, marilah kita kaji.

Mungkin pemerintah tadi dengan menggabung-gabungkan pendapat, kami juga bisa saja, umpamanya demi persatuan mana yang paling baik, bukan lalu meninggalkan prinsip. Ini bisa saja misalnya tata cara permin­taan banding, kalau semuanya setuju, pemerintah setuju, fraksi-fraksi_setuju ini gampang. Pemerintah lalu dengan pemikiran-pemikiran ini mungkin tim-

1 bul juga pemikiran barn seperti yang dikemukakan oleh FPDI tadi. Dus lalu pengurutan dari pada ayat-ayatnya atau pasal-pasalnya, demikian. Kalau

, mau earl cepatnya bisa saja kita setuju begitu, tapi kita ingin prinsip sistema-

1

tik, itu yang bisa baik begitu. Demikianlah mudah-mudahan dapat dimengerti , apa yang telah dikemukakan, terima kasih. I

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ibnu, perlu kita ketahui bersama bahwa pembahasan di dalam satu pembahasan Rancangan Undang-Undang bukan kita ingin agar cepat kita selesaikan, dus saya kira waktu kita juga masih ada. Namun kita perlu suatu kebulatan dalam suatu pembahasan itu, suatu kebulatan yang benar-benar apa yang kita hasilkan itu merupakan suatu ketekadan kita ber-

. sama. Itu yang perlu kita dasari dari pada pembahasan Rancangan Undang-Undang, khususnya Rancangan Undang-Undang Merek ini. Kalau kita perhati-

1 kan penjelasan dari FKP tadi, pada dasamya bisa menerima apa yang disam­paikan usulan akhir dari pada pemerintah mengenai masalah tata cara permin­taan banding yang secara mendasari tadi juga sudah bisa diterima oleh fraksi­fraksi yang lain. Untuk kebulatannya saya kira, apakah bisa kita setujui de-

I ngan satu judul dari Bagian Keempat ini dengan Tata Cara permintaan Ban­ding.

Memang kita perlukan kebulatan jangan sampai nanti ada suatu pernyata­an oh ini bukan usul, tidak mungkin. Untuk menghemat waktu bagaimana kalau kita tunda 5 (lima) menit ditempat, mungkin kita bisa bicara-bicara barangkali, apakah itu lobi atau kita tunda ditempat 5 (lima) menit.

(RAPAT DISKORS)

471

Rapat saya bu.ka kembali dan tetap saya nyatakan terbuka untuk umum jadi sebagaimana apa yang telah diberi kesempatan tadi untuk sedikit me bicarakan dan lobi mengenai masalah judul dari bagian keempat, dan sesu dari pada keterangan pemerintah hasil dari pada judul tersebut dan nampak nya telah disepakati baik oleh fraksi-fraksi maupun pemerintah bahwa judu dari Bagian Keempat adalah Permintaan Banding, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Baik kita a.kan melanjutkan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 121, saya kira ini tidak ada masalah yang baru, karena ini hanya konsistensi dari pada butir-butir Daftar Inventarisasi Masalah yang telah lalu. Akan saya bacir kan.

Pasal 30

(2) Permintaan banding diajukan secara tertulis oleh orang atau badan hu­kum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan ke­pada Kantor Merek.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Kita lanjutkan pada Daftar Inventarisasi Masalah No. 123, seperti halnya butir-butir Daftar Inventarisasi Masalah yang lalu, maka penulisan kata "tiga" tetap tanpa ada angka tiga. Jadi untuk lebih jelasnya say a bacakan:

Pasal 30

( 4) AnggotaxKomisi Banding Merek berjumlah ganjil sekuran~ kurangnya tiga orang dan terdiri dari beberapa orang ahli Pemeriksa Merek senior yang tidak melaku.kan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Setuju?

(RAP AT SE TU JU)

Kita lanjutkan pada Pasal 31 Ayat ( 1) Daftar Inventarisasi Nomor 125, ada saran dari FKP untuk penghapusan dari "beberapa" itu dihapus. Sehingga langmng secara leng.kap tentang "keberatan", saya bacakan;

Pasal 31

(1) Permintaan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap kebe­ratan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek berikut alasan­nya.

472

Setuju?

(RAP AT SETUJU)

Pas al 3 2 Ayat (1) pama Daft av Inventarisasi Masalah Norn or 12 7 konsis­tensi dari pada butir-butir yang lalu, saya bacakan;

Pasal 32

(1) Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bu­lan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek.

Khusus kepada F ABRI, mungkin ada suatu penjelasan dari pada perta­nyaan ini, dan kalau konsistensi yang sudah maka perhitungan adalah sejak penerimaan dan waktunya dua bulan. Saya kembalikan kepada pemerintah apakah perhitungan ini sudah diperhitungkan. Silakan F ABRI.

FABRI (DRS. M. ZAHRI AMIN):

Terima kasih pimpinan Memang semula F ABRI hanya menanyakan masalah jangka waktu ini, tetapi kalau kita lihat pembahasan di depan, itu kalau tidak salah sudah disepakati untuk menetapkan ini dua bulan. Dan sejak

I[ tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan penolakannya ini. Jadi F ABRI dalam hal ini menerima dengan perubahan sesuai yang sudah disepakati di depan yang terdahulu, Demikian Pimpinan

KETUA RAPAT:

Saya kira akan lebih baik kalau kita lemparkan kepada fraksi-fraksi supaya lebih bisa membuka daripada permasalahan ini, dari FPP.

FPP (MUHAMMAD YUSUF HUSEIN, S.H.):

i Setuju sama dengan yang telah saya setujui di depan, yaitu cukup waktu i dua bulan terhitung sejak surat penolakan banding ini diterima, pemberi-1 tahuan penolakan banding diterima.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Yusuf, dari FPDI.

FPDI (TENGKU DACHMAN MUZIR, S.H.):

Sama Saudara Ketua, jadi waktu 3 bulan menjadi 2 bulan dan tanggal penerimaan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dachman, dari FKP.

473

FKP (IBNU SALEH):

Setuju dengan yang di muka dus 2 bulan sesudah tanggal penerima· an surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran diterima oleh yang bersangk:utan.

KETUA RAPAT:

Kepada pemerintah karena pada Daftar Inventarisasi Masalah itu ti­dak ada, keadaan dalam tanggapan Daftar Inventarisasi Masalah itu tidak ada Pasal 32 Ayat (1 ), mungkin dengan suatu tanggapan atau saran dari fraksi-fraksi yaitu menghendaki atau rumusan yang paling tepat adalah dalam waktu 2 bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan per­mintaan pendaftaran merek. Ini adalah suatu rumusan dari fraksi-fraksi, kami minta tanggapan dari pemerintah.

PEMERINTAH:

Mengenai 2 bulan, itu tidak sama dengan Pasal 32 ini, 2 bulan itu adalah untuk memenuhi kclengkapan persyaratan, jadi untuk memenuhi kelengkapan persyaratan itu, kctentuan yang lalu itu adalah 2 bulan sejak tanggal pe­nerimaan yang dibuktikan dengan bukti berita pos itu. Kalau sekarang Pasal 32 dirubah 2 bulan dari 3 bulan, sesungguhnya kan merugikan yang ber­sangkutan, tapi terserah ini kepentingan rakyat sebab kalau 3 bulan itu kan malah menguntungkan yang bersangkutan. Ini kalau dikurangi menjadi 2 bulan, ya ini, nah sekarang terhitung itu bisa saja, terhitung tanggal saat pe­nerimaan penolakan itu bisa.

Tapi masalahnya apakah 3 bulan itu perlu dirubah menjadi 2 bulan, bagi pemerintah tidak apa-apa, karena ini kan rakyat yang menyampaikan. J adi kalau penerimaan itu bisa, ta pi dirubahnya 3 bulan menjadi 2 bulan itu silakan saja, kalau itu dianggap cukup, Pemerintah juga tidak keberatan sebab masalahnya 2 bulan yang sebelumnya itu adalah dalam kaitan memenuhi kelengkapan persyaratan itu, demikian untuk sementara tanggapannya.

KEfUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Menteri, dus seperti halnya pembicaraan yang lalu bukan berarti dari fraksi-fraksi tidak memperhatikan suara rakyat atau me­rugikan daripada rakyat, saya rasa tidak demikian, justru memperhatikan suara rakyat, itu kalau dihitung dari surat pemberitahuan. Kalau 3 bulan sejak saat tanggal pemberitahuan itu kan belum tahu datangnya kapan, demi untuk memperhatikan suara rakyat dan juga kepentingan pemerintah, kita ambil saja 2 bulan, tetapi sejak diterima dengan satu penghargaan waktu 2 bulan cukup, sebab kalau nanti barangkali pemerintah menganggap tetap 3 bulan semenjak penerimaan, tentu rakyat akan lebih senang karena memberi kesempatan kepada rakyat, hanya tentu dari pihak lembaga ini kan memikir-

474

I

I I I .

1 kan apa tidak terlalu lama nanti, karna ingin cepat-cepat mendapatkan suatu I penyelesaian.

Nah ini suatu ulasan dari yang lalu, pembicaraan yang lalu, b.aik dalam komisi ini maupun pada waktu lobi, pemikirannya kan demikian. Jadi tetap, bahwa para fraksi menyuarakan suara rakyat itu tetap, saya kira tidak lepas daripada suatu amanat.

PEMERINTAH:

Pemerintah tidak keberatan, jadi 2 bulan semenjak tanggal penerimaan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, jadi saya Jemparkan kepada fraksi-fraksi, nyatanya peme­rintah juga bisa menerima jadi 2 bulan semenjak tanggal penerimaan, demi­kian, untuk Jengkapnya akan kami bacakan.

Pasal 32

(1) Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek.

~anti penjelasan pasal tentunya memeras daripada Pasal 14 Ayat (2), karena jasal 23 Ayat (2) memeras Pasal 14 Ayat (2) juga penjelasannya itu.

Oemikian sebelum kami memutuskan ada tanggapan dari FKP.

FKP (ff. SYAMSUL MU'ARIF, B.A.):

Ini begini ketua, kalau kita memakai kalkulasi waktu, maka antara 3 bulan sejak dikirim dengan 2 bulan sejak diterima itu secara matematik :sama begitu, artinya kurang lebih sama. Tetapi yang bagus dari ide peme­lrintah ini adalah memberikan kesempatan lebih luas dan toh ini selambat­:1ambatnya, artinya proporsi persoalan ini sudah berbeda dari yang awal, tbukan tawar-menawar waktunya, itu akan lebih menguntungkan apabila lpemerintah tentunya memberi kesempatan, juga terbuka untuk memberi !kesempatan kepada masyarakat sampai 3 bulan selambat-lambatnya, artinya

lhak untuk mereka mengajukan banding itu masih lebih diperluas. Dengan demikian bagi kita tentunya akan mempertimbangkan ulang, kita tadi ber~ pikirnya tentunya 3 bulan ini pemerintah sudah dianggap fixed sehingga apabila mau dihitung kalkulasi yang sama kita memakai rumusan berpikir yang di depan.

Oleh sebab itu mungkin dengan tawaran dari pemerintah yang pertama 'tu perlu kita pertimbangkan untuk mencantumkan 3 bulan, dalam hal ini ntuk memberikan kesempatan dan itu akan menguntungkan bagi masya­akat, lebih menguntungkan begitu daripada waktu yang cuma 2 bulan, apa-

475

lagi dari daerah mungkin ia memerlukan bantuan dari tenaga hukum yang ahlj dari orang yang mau mengajukan ini. Oleh sebab itu mungkin perlu kita per· timbangkan, apabila memang pemerintah menyetujui untuk adanya kesempat· an sampai 3 bulan sejak diterimanya bukan sejak dikirim, sesuai dengan pemikiran F ABRI itu supaya lebih memberikan kepastian untuk kesempatan­nya cukup.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Saya kira dari kami kan hanya menyampaikan ap< yang diminta oleh seluruh fraksi bahwa menyarankan 2 bulan dus me· nyampaikan kepada pemerintah, kalau ternyata tawaran Pemerintah 3 bula11 fraksi-fraksi menyetujui 3 bulan ya saya kira diserahkan kepada fraksi-fraksi memang belum kita putuskan, saya serahkan kepada fraksi-fraksi. Pemerintali menawarkan 3 bulan kan justru lebih menolong masyarakat, diberi waktu seluas-luasnya ataupun selambat-lambatnya.

Tadi kan para fraksi cukup dengan mempeikirakan dan melihat daripada kepentingan pemerintah seperti pada hasil lobi yang lalu itu adalah cukup 2 bulan. Kami serahkan pada fraksi-fraksi sebagai pengemban amanat, apakah kita akan menerima tawaran pemerintah 3 bulan atau 2 bulan. Ini dari FKF dari perhitungan secara. kemungkinan-kemungkinan dan sebagainya itu me· nyarankan untuk kembali dan menerima saran Pemerintah 3 bulan tersebut.

Kemudian dari FPP.

FPP (MOHAMMAD YUSUF HUSEIN, S.H.):

T erima kasih Saudara Ketua, kami mengusulkan 2 bulan dengan alasa tersendiri, alasan kami kalau itu hanya permintaan banding saya kira wakt itu sudah cukup, baik dalam perkara perdata umpamanya permintaan bandin hanya 2 minggu, tapi kalau permintaan banding itu dalam jangka waktu it dilengkapi dengan semua pembuktian, semua kelengkapan yang harus di Iampirkan itu memang sebaiknya 3 bulan, tapi hanya sekedar mengajuka permintaan itu 2 bulan sudah cukup panjang. Dalam penjelasan dari Pasal 3 dan pasal-pasal, tidak disebut itu, apakah dalam jangka 2 bulan atau 3 bula harus maju sekaligus dengan semua alat pembuktian. Kalau harus maju semu dengan alat pembuktian, waktu 3 bulan lebih baik daripada waktu 2 bulan tapi kalau hanya merupakan peminta pernyataan banding saja 2 bulan it' sudah cukup lama.

Demikian Saudara Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Yusuf, silakan FPDI.

476

FPDI (TENGKU DACHMAN MUZIR, S.H.):

Terima kasih Saudara Ketua, pengertian permintaan banding ini oleh FPDI ditafsirkan pendaftaran banding, jadi kalau dalam proses pengadilan ada batas waktu pendaftaran banding, kalau lewat waktu tersebut maka hak untuk bandingnya gugur, artinya kalau diajukan nanti akan diputus ditolak, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Rancangan Undang-Undang ini yang diusulkan oleh fraksi-fraksi tadi adalah terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek, nah ini se­benarnya substansinya sebetulnya, ini yang lebili penting.

Bertolak dari pemikiran tersebut maka penjelasan yang disampaikan oleh ketua tadi sudah betul, jadi kalau 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan, terlalu lama, jadi di kantor merek itu akan numpuk pekerjaan. Cuma apa yang baru disampaikan oleh rekan FPP betul, apakah di sini ada waktu pendaftaran banding dan ada waktu lagi melengkapi, ini murni bandingnya, nah yang di sini memang tidak diatur apakah ini implisif, kalau implisif menyampaikan memori banding okelah 3 bulan. Jadi barangkali perlu penjelasan lagi dari pemerintah.

Terima kasih Saudara Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dachman, dari F ABRI ada yang ingin ditambahkan.

FABRI (NY. SUMARTINI DACHMAN, S.H.):

Terima kasih, sesuai dengan usul kami, saran kami bahwa sebaiknya memang 2 bulan, itu tapi kalau memang tadi dari FPP menanyakan apakah itu sudah termasuk dengan kelengkapan atau melengkapi ataukah hanya per­mintaan saja, ini perlu kita,

KETUA RAPAT:

Dari FPDI.

F.t\BRI (NY. SUMARTINI DACHMAN, S.H.):

l lya, dari FPDI, kalau kami baca di Pasal 31 itu di sini memang perminta­an banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap beberapa keberatan

'terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek berikut alasannya. Kalau kita baca di sini, sudah lengkap permintaan banding itu disertai dengan ke­beratannya terhadap penolakan permintaan itu, jadi perlu kita pertimbangkan kembali mengenai jangka waktu itu, tetapi sebetulnya kita juga harus mem­perhatikan bukan si pemohon itu saja, ta pi juga orang lain yang berkepenting­an dengan berlakunya merek ini. Mungkin akan menunggu waktu yang cukup lama, karena ini masih mengambang, jadi ini kalau untung ruginya, kita harus mencari jalan tengahnya.

477

Untuk itu kami kira waktu 2 bulan sudah cukup sebenarnya untuk per­mintaan banding ini. Terima kasih Pak, jadi dari dua kepentingan baik dari pihak pemohon maupun dari pihak lain.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Martini dus saya kembalikan saja kepada pemerintah, memang pemerintah sudah menawarkan 3 bulan, ya 2 bulan boleh, hanya mungkin penjelasan, walaupun dalam Pasal 31 Ayat (I) dan Ayat (2) memang ada satu penjelasan alasan, hanya memorinya saja tanpa kelengkapan. lni dari rekan FPDI maupun dari FPP ingin mendapat penjelasan dari pemerintah lebih dahulu, silakan pak.

PEMERINTAH:

Mengenai masalah 3 bulan atau 2 bulan, itu bisa dilihat dari dua segi, kalau dari segi pemerintah tentu lebih cepat lebih baik, 2 bulan, tapi peme­rintah pun melihat dari kepentingan masyarakat, jadi kalau melihat dari kepentingan masyarakat mungkin mereka lebih luas 3 bulan. Jadi kalau dari pemerintah bisa diterima itu 2 bulan. Karena itu saya lontarkan apakah itu sudah kesepakatan dari fraksi-fraksi yang mewakili rakyat, kalau itu ke­sepakatan 2 bulan pemerintah juga menyetujui 2 bulan, itu yang pertama. Sedangkan alasan-alasan (mengenai kelengkapan) bisa kita baca dalam Pasal 31 Ayat (2) penjelasannya. Di situ dalam penjelasan dinyatakan "ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan bahwa banding sekedar di­gunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan dalam permintaan pen­daftaran· merek sementara hal itu sebenarnya telah diberikan dalam tahap sebelumnya."

Jadi di dalam Pasal 31 itu dijelaskan permintaan banding dapat diajukan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Dan Ayat (2): permintaan banding diajukan secara tertulis oleh orang yang mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada kuasanya kepada komisi banding dengan tembusan pada kantor merek.

Jadi alasan penjelasan atau bukti yang disertakan dalam permintaa banding itu harus bersifat pendalaman. Jadi dengan tanggal penerimaan itu mungkin cepat tentu makin baik untuk mendapatkan keputusan, kalau dar· segi pemerintah memang demikian, tapi dari segi rakyat barangkali dia mint ingin longgar, dari segi ini maka pemerintah dapat menerima 2 bulan, demi kian.

478

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Bapak Menteri, jadi penjelasan mengenai masalah kelengkapan tadi kepada FPDI dan FPP sudah bisa diterima atas penjelasan­nya.

FPDI (TENGKU DACHMAN MUZIR, S.H.):

Terima kasih Saudara Ketua, jadi di dalam permintaan banding ini tidak ada pemisahan waktu pendaftaran dan batas waktu melengkapinya. Jadi memang waktu pendaftaran itulah yang sekaligus merupakan saat untuk menyerahkan kelengkapan·kelengkapannya. Kami khawatir bahwa untuk menyiapkan kelengkapan-kelengkapan ini tidak mudah bagi rakyat, · oleh sebab itu FPDI memandang perlu untuk memberikan waktu yang leluasalah kepada pemohon sebagaimana digambarkan oleh pemerintah tadi. Jadi barang­kali kembali kepada tiga bulan.

Terima kasih.

KEfUA RAPAT:

Terima kasih FPP, FABRI.

FABRI (NY. SUMARTINI DACHMAN, S.H.):

Terima kasih, kami tadi sudah mengemukakan bahwa sebetulnya rakyat itu siapa. Rakyat tidak hanya yang pemohon banding saja, tapi juga yang

~ainnya, kepentingan juga bukan hanya yang pemohon banding tetapi juga

yang lainnya untuk mendapatkan kepastian kalau memang berkepentingan alam hal ini. Dan mengenai permohonan banding itu kita bisa kaitkan

dengan permohonan banding untuk perkara-perkara lain, perkara pidana 1misalnya, untuk banding itu hanya diberikan berapa lama untuk menyampai­~an permohonan bandingnya. Saya kira tidak sampai tiga bulan hanya satu [?ulan. Jadi kalau memang dipertimbangkan bahwa jangka waktu tiga bulan Fi yang memang fraksi-fraksi lain sudah menyetujui kami pun tidak ber-11<eberatan, karena sebenarnya ini bukan merupakan hal yang prinsip.

~ Yang kami ajukan hanya pada saat membuat Daftar Inventarisasi Masalah

ang pertama ini adalah batas waktu, dan juga mengenai sesudah diterimanya sul kami bahwa itu bukan pada saat pemberitahuan tetapi pada saat pe­erimaan, itupun sudah sepadan dengan apa yang kami kehendaki. Jadi engenai jangka waktu kami kembalikan kepada musyawarah dari fraksi·

raksi dan juga dari pemerintah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Martini, dengan demikian pemerintah nampaknya aktu tiga hulas yang pemerintah berikan kepada rakyat nampaknya bisa

479

diterima, jadi kita akan kembali pada waktu tiga bulan. Untuk itu akan sa bacakan Pasal 32 Ayat (1 ): "Permintaan banding diajukan selambat-lamba nya dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pe beritahuan penolakan permintaan pendaftaran merek." Dengan satu pengert an nanti akan dijelaskan pada penjelasannya nanti seperti apa di dalam pe jelasan Pasal 14 Ayat (2).

Demikian dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Kita lanjutkan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 128, ini saya kir tidak ada permasalahan pokok, akan saya teruskan saya bacakan untuk kit putus bersama Ayat (2): "Apabila jangka waktu permintaan banding tersebu telah lewat tanpa adanya permintaan banding, maka penolakan permintaa pendaftaran merek dianggap diterima oleh orang atau badan hukum ata kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek."

Setuju?

(RAPA T SETUJU)

Kita lanjutkan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 130 Pasal 33 Aya (1 ). Dalam Rancangan Undang-Undang dicantumkan selambat-lambatny: enam bulan tetapi dari FKP menyarankan dirubahnya waktu enam bula1 tersebut menjadi tiga bulan. Untuk ini saya silakan FKP untuk menyampai kan.

FKJ> (IBNU SALEH):

Saudara Pimpinan yang terhormat,

Bapak Menteri yang terhormat, ini sekedar, apa itu namanya, bukan her tanya melemparkan untuk memang mantap, mantap 6 bulan, ya 6 bula1 mantap dikurangi.

J adi ini mengkaji apakah 6 bulan itu tidak terlalu lama, sekali pun d sini disebutkan selambat-lambatnya, hal ini jangan sampai mencari, ya sudah Iah wong masih 6 bulan saja kok, umpamanya begitu. Sehingga selambat lambatnya ini apakah 6 bulan, Pemerintah apa sanggup menguranginya sampai di mana pemerintah ini sanggup keputusan banding itu sanggupny: itu berapa, selambat-lambatnya apa tetap 6 bulan atau bisa dikurangi karern ini faktor tehnis yang kita sendiri belum tahu, karena komisi banding itu ka1 sekarang belum ada, jadi belum pengalaman. Jadi sekarang ini selambat-lam batnya 6 bulan itu apakah tidak terlalu lama, gitu maksudnya, bukan ingi1 menghasut, kalau memang 6 bulan, ya 6 bulan, kalau 4 bulan, ya 4 bula1 begitu maksudnya. Jadi selambat-lambatnya 6 bulan. Tapi kalau bisa di peringkas akan lebih baik.

480

Demikian Saudara Ketua, terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ibnu, demikian pendapat dari FKP, bagaimana kalau kita minta penjelasan dari pemerintah, karena Daftar Inventarisasi MasaJah dari fraksi-fraksi yang lain ingin tetap dengan Rancangan Undang-Undang nya, silakan dari pemerintah.

PEMERINTAH:

Terima kasih Saudara Ketua, sekarang ini memang belum ada komisi banding, dan nanti dengan adanya Undang-undang ini akan ada komisi ban­ding. Pengalaman untuk itu belum ada sama sekali, tenaga itupun belum ada, kita masih cari dan pemerintah tidak ingin grusak-grusuk artinya ingin dipelajari sedalam-dalamnya, karena ini menyangkut rakyat. Jadi kita benar­benar ingin memperhatikan apakah permintaan banding itu mempunyai alasan yang kuat, karena apa, karena keputusan komisi banding ini final, jadi karena final 3 bulan ini ya masya Allah gitu saja. Dalam keadaan kita belum punya pengalaman, tenaga juga masih hams cari, tata kerja hams masih disusun.

Kalau saya bandingkan Paten, Paten itu I 2 bulan, komisi banding itu. Jadi dalam Paten itu keputusan komisi banding Paten selambat-lambatnya 12 bulan. Wajarlah kalau merek ini 6 bulan, tidak 12 bulan seperti Paten, jadi dengan latar belakang itulah sesungguhnya 6 bqlan itu dalam keadaan lkita masih learning, itu wajar sekali, demikian Saudara Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Menteri, jadi bisa diterima "enam bulan", karena fraksi lain juga tetap, bisa diterima, saya bacakan Pasal 33 Ayat (1) "Keputus­an Komisi Banding Merek diberikan selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan banding".

Setuju?

(RAP AT SETUJU)

Kita lanjutkan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 131 mengenai masa­lah Keputusan Banding, dus saya kira perlu untuk mendapatkan suatu ulasan dari F ABRI yang mempertanyakan mengenai masalah ini, silakan F ABRI untuk menyampaikannya.

FABRI (ACHMAD ROESTANDI, S.H.):

Terima kasih pertama kali telah membandingkan dengan bunyi dari Un­dang Undang tentang Paten bahwa memang dalam Paten juga keputusan Komi

481

si Banding Paten merupakan keputusan final. Namun demikian kami ingin me­nanyakan atau bukan menanyakan, tapi menginginkan bahwa kalau keputus­an tata usaha itu bagaimana pun juga hendaknya tidak ada yang final. Jadi selalu hams ada kesempatan untuk memperbaikinya, atau mengoreksinya, kalau-kalau terjadi kesalahan manusia, manusia itu selalu salahlah, mungkin saja Komisi Banding yang demikian ahlinya bisa salah, bahkan komputer juga salah. Saya dulu pemah membaca ada seorang dokter yang sudah diberi ~lar doktor dengan coumloude, temyata salah dia, betul itu Pak Bagir dia di Unpad jadi tokoh sekarang Profesor Doktor, tapi sebenamya dalam disertasi­nya itu salah Pak, harusnya tambah kali Pak, 3 x 1 jadi 3 + 1, tapi sudah kadung diberi semua coumlaude, memang pintar orangnya, tapi sebenamya salah.

Jadi human error itu bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, termasuk oleh Komisi Banding. Oleh karena itu maka kami mengharap agar supaya ke­putusan banding ini bersifat final dilingkungan tata usaha negara, tapi tidak final di pengadilan. Jadi masih bisa digugat, kalau perlu gugatannya tidak ke Pengadilan Negeri, tapi langmng ke Pengadilan Tinggi, karena sudah sampai tingkat banding. Nantikan kalau seandainya ini sudah final, berarti kalau ada kekeliruan, agak sulit lagi karena sudah final tidak bisa dikoreksi lagi, tidak bisa mengajukan keberatan lagi, padahal ini sudah salah. Kesalahan ini ada dimana-mana, bahkan rasul juga pemah keliru Pak, hanya kalau rasul itu keliru tapi langmng dikoreksi, misalnya di dalam surat Al Basya, rasul itu bermasam muka langmng ditegur oleh Tuhan, kamu jangan bermasam muka, katanya gitu.

Oleh karena itu rasul saja ada kekeliruan apalagi Komisi Banding. Jangan I

sampai nanti terjadi suatu ketidak adilan, karena bagaimanapun juga kita ha­rus cegah, justru Komisi Banding hams bersifat hati-hati, kalau tahu bahwa dia itu putusannya belum final. Final itu hendaknya diartikan sebagai final dilingkungan tata usaha, tapi tidak final dilingkungan pengadilan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Roestandi, nampaknya menarik untuk kita kaji, dus 1

untuk itu saya beri kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan · tanggapannya atau pendapatnya. Silakan FPDI karena yang kosong-kosong j nan ti bam menyusul.

FPDI (TENGKU DACHMAN MUZIR, S.H.):

Saudara Ketua, menarik apa yang disampaikan oleh rekan F ABRI, Ayat (2) berbunyi "Keputunan Komini Banding Merek bersifat final". Yang jelas bahwa lembaga Komisi Banding ini, bukan Lembaga Peradilan, sebab kalau Lembaga Peradilan harus dibentuk lagi dengan Undang-undang, ·dan kita cuma terbatas, empat lingkungan peradilan.

482

'

Jadi komisi ini walau bagaimanapun adalah lembaga dalam bidang tata usaha, dilihat dari kaca pemerintah tentunya memang ini yang paling enak,. jadi karena Undang-undang mengatakan final artinya upaya hukum apapun sudah tertutup. Tapi kalau kita bandingkan dengan keputusan Mah­kamah Agung saja masih bisa ditinjau kembali kalau ada novum. Apakah tidak sebaiknya.juga kalau pada keputusan pada Komisi Banding ini juga di­beri kesempatan untuk meninjau kembali, tapi dengan syarat tentu adanya novum itu, sebab pembuktian yang paling penting di sini.

Sekian barangkali tambahan untuk rekan F AB RI, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dachman, saya persilakan FPP.

FPP (MOHAMMAD YUSUF HUSEIN, S.H.):

Terima kasih saudara Ketua, FPP dalam Pasal 33 Ayat (2) ini menyata­kan tetap, kemudian penjelasan yang diberikan oleh pengusul F ABRI, me­mang dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan kembali, walaupun da­lam Paten kita membuat keputusan Komisi Banding ini bersifat final. Kami agaknya sependapat dengan F ABRI bahwa final di sini haruslah diartikan dalam lingkungan tata usaha negara saja, tapi dibidang peradilan dia belum 1final. .

[ Oleh karena itu harus k.ita beri kemungkinan bagi pihak yang merasa

l

tidak sepakat atau tidak sependapat dengan keputusan Komisi Banding itu, untuk dapat mengajukan ketingkat peradilan.

Cuma sedikit berbeda dengan F ABRI, kami belum dapat menyetujui kalau tingkat peradilannya lan~ung kepada tingkat banding, harus masih tingkat awal, supaya tidak ada pengistimewaan dalam hal ini dengan hak orang-orang lain yangjuga memerlukan fasilitas hukum ini.

Jadi kalau andaikata kita menggunakan badan peradilan untuk ini, ha­rusnya dimulai dari tingkat awal tidak langmng pada tingkat banding. Demi­kian saudara Ketua

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Yusuf, saya teruskan pada FKP.

FKP (H. SY AMSUL MU' ARIF, B.A.):

FKP tentunya mengharapkan dulu penjelasan pemerintah dengan sangat memahami apa yang disampaikan oleh FABRI. Aspirasi FABRI kami kira adalah suatu hal yang memang memerlukan kejelasan lebih lanjut, karena penjelasan dari pasal ini menyebutkan landasannya adalah karena masalah yang ditetapkan atau diputuskan oleh Komisi Banding itu menyangkut per­timbangan teknis. Karena bersifat pertimbangan teknis, mungkin dilandasi

483

oleh itu maka kalau ke peradilan mengalami kesulitan normatif.

Tetapi penjelasan pasal ini maupun pasal ini sendiri yang menyangkut ma salah banding mengacu kepada Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam Pasal 5 itu tidak ha nya masalah teknis, ada masalah norma kesusilaan, katakan bisa menggangg ketertiban Masalah hal hal keputusan Komisi Banding a tau dalam hal orang ke putusan Komisi Banding menyangkut masalah itu, kira-kira bukan masal teknis lagi. Sehingga akan ada hak, oh bagi saya ini tidak menyangkut masal susila atau masalah kesusilaan dan norma itu sendiri akan berkembang.

Oleh sebab itu mungkin perlu dipertimbangkan, oleh sebab itu mak sebelum lebih lanju t mengambil sikap FKP mengharapkan penjelasan da · pemerintah maksud permasalahan ini. Terimakasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syamsul, kami teruskan saja kepada pemerintah un tuk bisa memberikan penjelasan.

PEMERINT AH:

Terima kasih, jadi kami sudah lega. Jadi memang benar F ABRI tadi mengemukakan, kalau dilihat kesalahan, katakanlah oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja, ada human error, mungkin itu. Namun demikian per-, kenankan Pemerintah menjelaskan bagaimana sesungguhnya Komisi Banding, kalau kita. baca penjelasan dari pasal itu, khususnya Pasal 30 Ayat (3) "Ker misi Banding Merek adalah badan yang secara khusus dibentuk untuk meme­riksa permintaan banding atas penolakan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dan memberikan hasil pemeriksaan kepada Kantor Me­rek' Jadi hasil pemeriksaan diserahkan kepada Kantor Merek dan dalam me­laksanakan tugasnya Komisi nanding bekerja. Berdasarkan keahlian dan tidak tunduk kepada perintah atau kemauan siapapun yang memimpin departemen ataupun Kan tor Merek.

Jadi Komisi Banding itu betul-betul independent, dia dasarkan kepada keahlian/pengetahuan yang dapat diharapkan, karena menyangkut sesuatu permintaan banding dari rakyat. Sayapun tidak bisa, eh keputusan Komisi banding i tu tidak benar, kepala kan tor Dire ktorat J enderalny a tidak bisa iku 1 campur. Jadi betul-betul berdasarkan suatu prinsipla eahlian, dasamya adalah keahlian, juga dasamya adalah profesi dan juga dasamya adalah pengalaman atau pengetahuan yang luas mengenai seluk-beluk merek. Sifat keputusannya memang sifat keputusan yang substantif, artinya bisa diterima dan bisa di­tolak oleh Komisi Banding i tu.

Apabila Komisi Banding ini selesai memeriksa, maka hasilnya merupakan suatu keputusan formal dengan suatu surat keputusan atau sertifikat kepal:: Kantor Merek yang nanti dikeluarkan, kalau itu diterima Sekarang karem

484

keputusan Komisi Banding ini benar-benar berdasarkan suatu prinsip-prinsip yang teknis, keahlian dan profesi, jadi pemeriksaan oleh orang-orang ahli. Maka keputusan tersebut katakanlah semata-mata tidak berdasarkan kewe­nangan TUN-nya, tapi bersumber dari keahliannya, dari dasar-dasar profesi­nya ataupun pengetahuannya yang luas mengenai seluk-beluk merek. Itulah latar belakangnya mengapa keputusan tadi sesungguhnya bukan obyek per­kara tata usaha negara.

Berbeda kalau keputusan Komisi Banding ini kemudian ditolak oleh Kepala Kantor Merek, maka putusan Kepala Kantor Merek ini merupakan obyek Tata Usaha Negara, jadi kita bedakan kepusan Kom1si Banding yang betul-betul skill (keahlian), pengetahuan dan keputusan Dirjen atau keputusan Direktur Merek, yang itu merupakan kewenangan Tata Usaha Negara, kalau itu dikeluarkan, itu merupakan obyek Tata Usaha Negara. Tadi mengenai masalah kesusilaan, sesungguhnya masyarakat itu sudah diberikan kesempatan kalau menyangkut masalah kesulsilaan. Dalam tahap pengumuman keberatan­keberatan itu sudah bisa dilihat, apakah itu ada keberatan atau tidak, dan itu bisa diajukan gugatan pembatalan.

Jadi masyarakat kalau mengetahui adanya hal-hal yang bersifat berten­tangan dengan kesusilaan ataupun juga merugikan, dia bisa mengajukan gugatan pembatalan. Ini kita bedakan dengan permintaan banding yang di­periksa oleh Komisi Banding. Komisi Banding terdiri dari pemeriksa-pemeriksa

. yang senior dan mereka sebetulnya independen, pemeriksa ini bahkan tidak ' memeriksa substantif, dia dilepaskan dari pemeriksaan substantif. Sehingga I betul-betul didasarkan kepada prinsip keahlian.

I, Namun demikian ini sesuatu hal yang pemerintah sependapat dengan fraksi-fraksi untuk didalami lebih lanjut. Untuk itu perkenankan pemerintah

' menyarankan untuk menunda pembahasan ini, dan kami akan katakanlah konsultasi dengan Mahkamah Agung, dan juga konsultasi dengan Ketua

I Pengadilan Tata Usaha Negara, (yang paling dekat tentu di Jakarta) dan i Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sehingga ini merupakan sesuatu i yang juga sudah dipahami andaikata ada gugatan. Sikap dari Ketua Pengadilan I Tata Usaha Negara itu benar-benar sudah bisa diketahui. Walaupun demikian i tentu orang yang sudah diputuskan ini bisa saja terbuka untuk gugatan, apa-

1

kah gugatan itu diterima atau tidak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara itu lain soal.

Jadi kita bedakan antara rumusan yang berbunyi "Keputusan Komisi Banding Merek bersifat final", ini mungkin bisa kita terima, hanya pengerti­annya "final" itu bagaimana, pengertian "final" ini tercantum dalam pen­jelasan. Kalau disetujui Ayat (2) ini rumusannya tetap, tetapi bagaimana pengertian "final" itu tercantum dalam penjelasan yang tidak ada kaitannya dengan obyek-obyek lingkup Tata Usaha Negara. Itu yang masih bisa kita dalami lebih lanjut, dan untuk mendalami itu kami ingin berkonsultasi dengan Mahkamah Agung, khususnya Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara dan

485

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Demikian Saudara Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Menteri, dengan penjelasan ini mungkin masih ada suatu tanggapan dari FKP yang akan menanggapi setelah ada penjelasan dari pemerintah Sudah cukup bisa diterima, dari FPDI ada penjelasan lagi.

FPDI (TENGKU DACHMAN MUZIR, S.H. ):

Ada Saudara Ketua, FPDI tadi menyampaikan bahwa kesempatan untuk sebagai upaya hukum, ini tadi tidak menyebut dengan jelas-jelas Pengadilan Tinggi atau Tata Usaha Negara, tapi memberikan perbandingan bahwa ke­putusan Mahkamah Agung juga bisa diadakan peninjauan kembali. Nah itu yang belum dijawab oleh pemerintah, jadi lembaganya masih dalam lembaga Komisi Banding, tapi masih ada satu kesempatan lagi. Barangkali dari hasil konsultasi pemerintah dengan lembaga-lembaga tadi, di samping itu juga memikirkan apa yang dimaksud oleh FPDI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, baik F ABRI mungkin ada tanggapan.

FABRI (ACHMAD ROESTANDI, S.H.):

F ABRI setuju dengan saran simpatik dari pemerintah untuk memending atau menangguhkan pembahasan ini dan kami juga mendukung untuk ber­konsultasi. Tapi sebagai kelengkapan dari konsultasi itu kami ingin me­nyampaikan beberapa masukan sebagai berikut.

Di sini disebutkan dalam penjelasan Ayat (3) "Komisi Merek bekerja berdasarkan keahlian dan tidak tunduk kepada perintah atau kemauan siapa pun yang memimpin departemen atau kantor merek". Ini sebenarnya tida bisa dijadikan alasan bahwa itu merupakan suatu putusan final, oleh karen kita tahu hakim juga atau hakim itu tidak tunduk kepada Ketua Pengadilan Hakim tidak tunduk kepada Menteri Kehakiman, Hakim tidak tunduk kepad siapapun juga, kecuali barangkali kepada Tuhan dan hati nuraninya sendir· Tetapi putusan Hakim itupun kan bisa dikoreksi kalau salah, yaitu dikoreks· nya di pengadilan melalui banding, Kasasi dan Pengadilan Kehakiman.

486

Mungkin kami sependapat kalau seperti tadi juga diusulkan oleh FPP, di dalam bunyinya bisa tetap, tapi dalam penjelasan ada kemungkinan dibuka­nya, .kami menyampaikan tidak usah ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi barangkali langsung bisa ketika banding, supaya lebih cepat. Itu barangkali yang bisa dijadikan bahan tambahan untuk pergi konsul­tasi dengan Ketua Muda Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari FPP barangkali ada tanggapan.

FPP (MOHAMMAD YUSUF HUSEIN, S.H.):

Terima kasih Saudara Ketua, Pasal 33 Ayat (2) batang tubuhnya bagi FPP sudah dapat disetujui, kemudian untuk penjelasan pasal ini memang kami sangat mendukung usul simpatik dari pemerintah. Jadi sebelum kita mengambil keputusan akhir dari penjelasan Pasal 33 Ayat (2) ini, perlu kita melakukan konsultasi-konsultasi dan konsultasi dengan Mahkamah Agung memang ini cukup penting. Sehingga nanti kita bisa merubah setelah hasil konsultasi itu penjelasan daripada Pasal 33 Ayat (2) ini bahwa final itu baru dalam lingkungan administrasi negara.

Demikian Saudara Ketua.

KETUA RAPAT:

i Terima kasih Pal< Yusuf, kepada FPDI ini hanya satu penawaran bahwa l apa yang disampaikan tadi apakah tidak bisa nanti dirangkum setelah Peme­rintah konsultasi, dengan sasaran sekarang kita akan putuskan isi daripada Pasal 33 Ayat (2), atau nanti sekaligus.

J adi dari fraksi-fraksi supaya lebih jelas apa yang diartikan daripada Pasal 33 Ayat (2), maka sebaiknya Pasal 33 Ayat (2) ini ditangguhkan bersama­sama dengan penjelasannya dan sebagai hasil konsultasi pemerintah dengan Mahkamah Agung, d emikian?

Untuk waktu ini dari pemeintah kapan kira-kira akan menyampaikan, supaya ada suatu waktu yang bisa diitukan.

PEMERINTAH:

Insya Allah hari Senin, kan sekarang hati Jum'at, Sabtu tidak ada, jadi hari Senin.

487

KETUA RAPAT:

Terima kasih, jadi untuk Pasal 33 Ayat {2) beserta Penjelasannya kita pending sampai hari Senin tanggal 29 Juni 1992.

(RAPAT SETUJU)

Baik kita akan lanjutkan Ayat (4), dari FKP ingin menanyakan atau kon­kretisasinya mengenai masalah "secepatnya'', sudah ditegaskan "waktu tiga puluh hari'', bisa diterima. Dengan demikian akan saya bacakan Pasal 33 Ayat ( 4 ): "Apabila Komisi Banding Merek menolak permintaan banding, Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya keputusan Komisi Banding Merek, memberitahukan penolakan tersebut".

Setuju Pak?

(RAPAT SETUJU)

Kita lanjutkan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 13 7, pemerintah dapat menyetujui, fraksi lain juga sudah sependapat begitu, baik saya .bacakan kalau memang demikian Pasal 35 Ayat (2) "Permintaan perpanjangan pen­daftaran merek diajukan. secara tertulis kepada Kantor Merek. Dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek terdaftar." Ya Pasal 35, 135 kan sudah disetujui, sudah disepakati Baik saya ulang, judul ini walaupun sudah disetujui Pak ya, bagian kelima (ini sudah disetujui pada tanggal 18-6-1992). Bagian Pertama Perpanjangan Pendaftaran ..... Sebagai konsekuensi penerimaan saran "terdaftar" dicantumkan, maka judulpun akan ada pe­nambahan "terdaftar".

PEMERINTAH: Ini loh Pak Ketua, yang dari pemerintah itu supaya dibaca maksudnya.

KETUA RAPAT: Lha iya ini kalau dari pemerintah "Perpanjangan Pendaftaran Merek

Terdaftar".

PEMERINTAH:

Bukan, "Perpanjangan Pendaftaran Merek Terdaftar" sudah ada ini, jadi yang dibaca yang mana. Kan Bagian Kelima.

KETUA RAPAT:

Bagian Kelima Perpanjangan Pendaftaran Merek Terdaftar, ini dari FKP menyarank:rn supaya "pendaftaran" itu, jadi hanya "Perpanjangan Merek

488

Terdaftar", apakah tidak demikian, karena tidak ada kata "terdaftar". Dengan masuknya kata "terdaftar" apakah "Perpanjangan Pendaftaran Merek Ter­daftat", itu konsekuensi daripada penambahan ini, akibat daripada ini bagai­mana Pak.

FABRI (ACHMAD ROESTANDI, S.H.):

Jadi pendaftaran itu lebih baik dihapus oleh karena dalam merek itu kan ada jangka waktu berlakunya dan merupakan hak dan kalau dibaca "perpan­jangan Hak Merek Terdaftar' itu kalau dibaca, tetapi merek sendiri kan sudah ada definisinya di depan bahwa itu merupakan hak, jadi bisa dihapus.

KETUA RAPAT :

Begini Pak, baik kalau demikian saya juga ingin mendapatkan satu per­setujuan untuk kita putus kembali walaupun tanggal 18 kemarin sudah kita putuskan. Bagian Kelima dengan judul "Perpanjangan Merek Terdaftar". Setuju Pak?

(RAP AT SETUJU)

Pasal 35

(1 ) Atas permintaan pemilik merek terdaftar, jangka waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

PEMERINT AH :

Saya. bacakan pak,

Pasal 35

l (I) Atas permintaan pemilik merek, jangka waktu merek terdaftar dapat I

diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

~ KETUA RAPAT: . Ayat (2) nya itu apa memang ada dua kalimat, nggak ini di dalam tang-l gapannya kan dari dua kalimat, merek itu titik dalam, itukan kalau menurut kaidah bahasa yang komplit. Kalau menurut di dalam Rancangan Undang-Undang itu tidak ada titik pak "Kantor Merek dalam Waktu", kalau menurut tanggapan ada titik, apakah kembali kepada Rancangan Undang-Undang, ya barangkali kan bisa dirubah pak. Begitu pak, jadi tidak ada titik pak ya. Baik saya bacakan kalau memang demikian, supaya kita putuskari bersama,

489

Pasal 35

(l) Atas pennintaan pemilik merek, jangka waktu merek terdaftar dapat di­perpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

Setuju Pak?

(RAP AT SETUJU)

(2) Perpanjangan merek terdaf tar diajukan secara tertulis kepada Kepala Kan­tor Merek dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-ku­rangnya enam bulan sebelum berakhlrnya jangka waktu merek terdaftar.

PEMERINT AH:

Itu Pak Dachman tadi suaranya mbok dikeraskan Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, dari depan saja Pak,

(2) Permintaan perpanjangan merek terdaftar diajukan acara tertulis kepada kantor Merek dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang­kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya merek terdaftar

Apakah saya serahkan kepada pemerintah untuk membuat rumusannya.

PEMER!NTAH:

Baik kami siapkan karena juga mungkin kita kaitkan dengan Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 30, itu judulnya waktu itu · Jangka Waktu Per· lindungan Merek Terdaftar , ada kata 'perlindungan". Jadi supaya tidak hilang apa yang telah diputuskan yang lalu itu sekaligus saja saya rumuskan kembali, nanti hari Senin saya ajukan lagi rumusan yang sudah mengkait pada "jangka waktu perlindungan merek terdaftar itu".

KETUA RAPAT:

Baik dengan demikian pada Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 13 7 yaitu Pasal 35 Ayat (2) kita tunda. Baik jadi Daftar Inventarisasi Masalah N~ mor 136 dan 137 ditunda untuk mendapatkan rumusan awal dari pemerin­tah, yang akan disampaikan ·kita harapkan pada hari Senin, dan sebelum itu akan kita bahas sebentar, kita bahas Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 138, yaitu Pasal 35 Ayat (3). Adanya satu rumusan yang tertuang dalam Rancang­an Undang-Undang dan saran daripada FKP dengan menghapuskannya kali­mat "yang besarnya ditetapkan oleh Menteri'', mungkin dari FKP dapat mem­berikan suatu penjelasan.

490

FKP (H. SYAMSULMU'ARIF, B.A.):

Mudah-mudahan ini tidak bolak-balik lagi seperti usul penyatuan dibagi­an terakhir yang menyangkut Peraturan Pemerintah. Usul FKP ini dilandasi oleh pemikiran bahwa biaya-biaya yang ditetapkan oleh Menteri itu karena ada pada Pasal 78, maka sebaiknya hal-hal yang menyangkut biaya-biaya yang harus ditetapkan oleh Menteri digabungkan dalam satu kesatuan di dalam Pasal 78, sehingga tidak perlu lagi ada buntut biaya yang besamya ditetap­kan oleh Menteri.

Kenapa kami mengemukakan, sebaiknya kita jangan sampai bolak-balik seperti kasus yang terjadi pada Peraturan Pemerintah, maka lebih baik dari awal-awal ini, kalau memang "ditetapkan oleh Menteri" itu mau dimasukan ke dalam, maka konsekwensinya nanti hal-hal yang diatur dalam Pasal 78 dimasukan juga ke dalam pasal-pasal. Kami sekaligus saja menyampaikan per­timbangan ini. walaupun pemerintah sudah menyetujui usul ini dengan meng­hilangkan "yang besamya ditetapkan Menteri". Dengan demikian nanti me­ngenai rumusannya Ayat (1 ), Ayat (2) dan Ayat (3), itu lebih baik disatu ke­satuan saja untuk sampai hari Senin apabila substansi yang disampaikan FKP ini dapat diterima, Terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syamsul, saya kira memang perlu kita pertimbangkan, hanya sebagai sesuatu, katakanlah mengingatkan apa yang sudah kita putus­kan bersama bahwa masalah-masalah yang terkait dengan pasal-pasal kemarin sudah kita putuskan untuk tetap menempel, atau tetap menyatu daripada pasal-pasal yang bersangkutan daripada ayat itu. Namun demikian kalau frak­si-fraksi sependapat bahwa Ayat (3) akan kita rangkum untuk kita bahas ulang

I pada hari Senin, sekaligus merupakan satu paket daripada Pasal 35 Ayat (1 ), 1 Ayat (2) dan Ayat (3). Bisa disetujui, pemerintah kira-kira setuju?

I (RAP AT SETUJU)

f Masih ada waktu 10 menit untuk kita mencoba membahas Pasal 36 Daf-1 tar Inventarisasi Masalah Nomor 139. Tetapi dengan adanya kata "terdaftar" ~ maka perpanjangan pendaftaran merek. Begitu Pemerintah, Pasal 36 itu se-

1

bagai suatu konsekwensi perubahan penambahan kata terdaftar, yaitu ada satu kalimat "perpanjangan pendaftaran merek" dan sebagainya tadi. Apakah sependapat dari fraksi-fraksi, ini pada dasamya tidak ada masalah, hanya itu sudah kita sepakati bersama adanya pemerintah "terdaftar", kalimatnya yang perlu diperbaiki. Untuk itu diserahkan kepada pemerintah untuk mem­buat rumusan baru yang lebih mantap dari pada terburu-buru nan ti. Demikian setuju Pak?

(RAP AT SETUJU)

491

Jadi kepada Pemerintah mendapatkan tu gas rumusan awal Pasal 35 Ayat (1 ),

Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 36 butir a dan b. Baik kita lihat Daftar Inventarisasi Masalah-Maftar Inventarisasi Masalah yang ada, Nomor 142 sampai dengan 148 sudah kita putuskan, waktu yangsedikit ini marl kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita akan langmng mengin­jak pada Daftar Inventarisasi Masalah Nomor 149 Pasal.40. Jadi hanya peru­bahan, pada dasamya semuanya sependapat hanya merubah huruf besar menjadi huruf kecil pada setiap awal kata. Baik saya bacakan, dan FPDI sependapat usul untuk hukum itu tetap Undan~undang pak ya.

Pasal 40

(1) Hak atas Merek yang terdaftar dapat dialihkan dengan cara :

a pewarisan ; b. wasiat; c. hibah; d. perjanjian; e. seba~sebab lain yang dibenarkan oleh Undan~undang.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Daftar lnventarisasi Masalah Nomor 151, sebab ini karena merubah ayat, saya kira kita tunda dulu karena ini ada yang perlu dibahas cukup men­dalam dengan keinginan dari FPDI untuk. Oh bukan, kesalahan ketik saja barangkali, ini seharusnya Ayat (2), ini dari Ayat (1) ke Ayat (3), isinya ada penamhahan kata "hak atas". Saya bacakan Pak, ini saya kira memang betul ada perubahan dari Ayat (3) menjadi Ayat (2).

Pasal 40

(2) Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diser- · tai dengan dokumen-dokumen yang mendukungnya

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Ayat (4) berubah menjadi Ayat (3), ini konsistensi daripada saran dari FKP mengenai "dengan membayar bea yang ditetapkan oleh Menteri". Ini di dalam Daftar lnventarisasi Masalah-nya memang tanggapan Daftar Inven­tarisasi Masalah dihapus, tetapi kan menyimpang dari apa yang kita sepakati beberapa waktu yang lalu. Jadi sebaiknya kita tunda dulu pembahasan ini ka­rena walaupun memang di dalam tanggapan Daftar Inventarisasi Masalah pe­merintah menyetujui tetapi di dalam pembahasan yang berkembang bahwa masalah-masalah yang akan diatur Menteri atau Peraturan Pemerintah itu

492

tetap melekat pada ayat-ayat, pada pasal yang bersangkutan, kemarin sudah kita setujui bersama demikian. Jadi bukan merupakan suatu pasal terseridiri yang digunakan sebagai penutup daripada bab itu, demikian pak, ini supaya nanti jangan ada pilih kasih. Dengan demikian nanti kita.harapkan suatu kon­sistensi dan rumusan kembalilah begitu, apakah kita akan kembali kepada rumusan Rancangan Undang-Undang dengan tidak menggunakan rumusan awal daripada tanggapan, saya kira perlu kita renungkan dululah, kita endap­kan bersama akan kita bicarakan nanti sampai hari Senin, memang waktu sekarang sudah menunjukan tepat pukul 11.00, sesuai dengan pembicaraan kita kemarin bahwa pada hari ini kita akan sclesaikan pada pukul 11.00.

Silakan Pak Menteri.

PEMERINTAH:

Ya untuk hari Senin kalau kita mulai Nomor 153, andaikata kita nanti dilanjutkan Nomor 153 hanya penjelasan saja hahwa memang fraksi tidak ada masalah, hanya pemerintah yang akan mengungkapkan satu masalah baru dan itu tercantum di dalam tanggapannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Menteri, sehingga dengan memikian pembahasan kita pada hari ini dapat kita akhiri dan sekaligus kami mengingatkan kepada pemerintah termasuk juga pada rumusan Pasal 12 tadi. Baik dengan demikian maka pembahasan pada hari ini ditunda untu k dibuka kembali pada hari Senin tanggal 29 Juni 1992, tepat pukul 09.00 WIB.

(Rapat ditunda pada pukul 11.00 WIB.)

Jakarta, 26. Juni 1992

a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

NY. SITI NURHAJATI, S.H. NIP. 210000424

493