New LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunansakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP_SEKRETARIAT_ 2014... · 2016. 6. 21. · LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

LLAAKKIIPP SSeekkrreettaarriiaatt Direktorat Jenderal Perkebunan

KATA PENGANTAR

Lakip Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang di amanahkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi No. 29 Tahun 2010 dan PermenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, serta diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian. Penyusunan Lakip ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Pada bulan Januari 2014 telah disahkan Perjanjian Kinerja (PK) yang dalam perjalananya direvisi pada bulan Agustus 2014 yang merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang meliputi: (a) pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas, (b) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas, (c) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dan (d) pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas.

Kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengukuran kinerja untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang tersebar di 32 provinsi, capaian fisiknya rata-rata mencapai 100,00% dengan realisasi keuangan sebesar 88,92%. Sedangkan khusus untuk pengukuran kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014, diperoleh capaian fisik sebesar 100,00% dengan realisasi keuangan sebesar 85,12% dengan kategori berhasil.

Dokumen LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih semoga dokumen ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014.

Jakarta, Januari 2015

Sekretaris,

Ir. Irmijati R. Nurbahar, M.Sc. Nip. 19591023 198503 2 001

i | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2014 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, serta Permentan No. 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tujuan adalah: (1) Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan; (2) Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan; (3) Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program; (4) Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan; (5) Memantapkan sistem akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan; (6) Melaksanakan penatausahaan barang milik negara; (7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan; (8) Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi perkebunan; (9) Menindaklanjuti hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan; (10) Melaksanakan penyusunan legislasi, advokasi dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; (11) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian; dan (12) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran.

ii |L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


Atas dasar skala prioritas, ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan yang meliputi : (1) Revitalisasi perkebunan; (2) Swasembada gula nasional; (3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi); (4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional; (5) Pengembangan komoditas ekspor; (6) Pengembangan komoditas pemenuhan dalam negeri; dan (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Dari 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terutama untuk mendukung fokus kegiatan ke 7 yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014 yaitu : (1) menyusun perencanaan, pengelolaan keuangan, data, informasi dan monev umum, (2) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data da informasi yang berkualitas, (3) melaksanakan pelayanan organisasi kepegawaian humas, hukum dan administrasi perkantoran dan (4) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkulitas. Terhadap sasaran sebagaimana tertuang dalam RKT Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2014, pada umumnya realisasi fisik rata-rata mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 85,12%. Pengukuran kinerja untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang tersebar di 32 provinsi, capaian fisiknya rata-rata mencapai 100,00% dengan realisasi keuangan sebesar 88,92%.

Untuk Pengukuran Kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014, diperoleh capaian fisik sebesar 100,00% dengan realisasi keuangan sebesar 85,12%. Rincian masing-masing komponen yang menggambarkan kinerja bagian meliputi (1) Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan realisasi keuangan sebesar 87,57% dan realisasi fisik 100,00% dengan kategori berhasil; (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi dengan realisasi keuangan sebesar 85,97% dan realisasi fisik 100,00%. Adapun kegiatan yang masuk dalam

iii |L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


penghematan yaitu penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Ditjen Perkebunan dengan kategori berhasil; (3) Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas dengan realisasi keuangan sebesar 75,39% dan realisasi fisik 100,00% dengan kategori berhasil dan (4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas dengan realisasi keuangan 87,44% dan realisasi fisik 100,00% masuk kategori berhasil.

Permasalahan/hambatan yang mengakibatkan terjadinya kegagalan atau keterlambatan pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2014 secara umum adalah sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung pada musim tanam/iklim; Perubahan iklim global mengakibatkan ketidakjelasan musim tanam; tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam; keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pegawai, belum memadainya operasional sistem informasi manajemen dan jumlah tenaga teknis; satu ULP di daerah melayani seluruh SKPD dan lebih memprioritaskan kegiatan yang dibiayai APBD; revisi POK baik di Pusat maupun daerah; penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih belum efektif.

Berbagai upaya telah dilakukan baik dari sisi administrasi dan perencanaan melalui (1) Penetapan CP/CL secara bertahap; (2) Percepatan proses pengadaan barang/jasa; (3) Penetapan reward dan punishment; (4) melakukan percepatan transfer dana bansos ke rekening kelompok; (6) mempercepat proses revisi POK/DIPA; (7) Unitcost mengacu pada peraturan Gubernur/Bupati/Walikota setempat; (8) Dukungan pemerintah daerah dan sisi perencanaan dan sinergisitas anggaran.

Dari sisi pengorganisasian dalam pelaksanaan kegiatan untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan dibutuhkan beberapa tim seperti : Tim teknis pelaksana

iv |L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


kegiatan per unit eselon II, Tim Perencana, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI), Tim Statistik, Tim Tindak Lanjut Hasil Audit/Pelaporan (TLHA/P).

Dari aspek pelaksanaan dan pengawasan (1) Mengambil langkah-langkah yang strategis untuk percepatan penyerapan keuangan; (2) Mengintensifkan pengawalan, pendampingan dan pembinaan petugas ke satker daerah; (3) Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara intensif; (4) Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun media online berbasis website Direktorat Jenderal Perkebunan (e-monevbun) dan aplikasi PMK 249 Ditjen Anggaran Kemenkeu.

v |L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................... ii DAFTAR ISI ..................................................................................... vi DAFTAR TABEL .............................................................................. ix DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................... x BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1

1.1. Latar Belakang ......................................................... 1 1.2. Organisasi ................................................................ 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............. 5

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 – 2014 ................................................. 5 2.1.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 5 2.1.2. Misi Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 6 2.1.3. Nilai – nilai .................................................... 6 2.1.4. Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 7 2.1.5. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 8 2.1.6. Arah kebijakan Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 .... 9 2.1.7. Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 10 2.1.8. Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 11 2.1.9. Fokus Kegiatan Yang Terkait Dengan

Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2010-2014......................................... 11

vi | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


2.1.10. Keluaran (Output)......................................... 12

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ....... 13 2.2.1. Program Pembangunan Perkebunan

Tahun 2014 .................................................. 13 2.2.2. Sasaran Pembangunan Perkebunan

Tahun 2014 .................................................. 14 2.2.3. Perjanjian Kinerja........ ................................. 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................. 18 3.1. Pengukuran Kinerja ................................................. 18

3.1.1. Pengukuran Kinerja Terhadap capaian

Sasaran Nasional......................................... 19

3.1.2. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan .................................................. 21

3.2. Evaluasi Kinerja ...................................................... 22 3.2.1 Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya secara nasional..................... ....................... 22

3.2.2 Capaian Kinerja Kegiatan Lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan Tahun 2014..... ................ 23 3.2.2.1. Capaian Kinerja Output Kegiatan

Lingkup Sekretariat Ditjenbun ....... 24 3.2.2.2. Capaian Kinerja Tahun 2014

Terhadap Capaian Tahun 2013 .... 27 3.2.2.3. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen

Perkebunan Dibandingkan Unit Kerja Eselon II Lain ........................ 28

3.3. Akuntabilitas Keuangan .......................................... 28

3.4. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut.............. .. 29 3.4.1. Permasalahan .......................................... ... 29

3.4.1.1. Administrasi................................. ... 29 vii | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


3.4.1.2. Perencanaan.................................. 30 3.4.1.3. Pelaksanaan .................................. 30 3.4.1.4. Pengorganisasian.......................... 30 3.4.1.5. Pengawasan................................. . 31

3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian...... .......................................... 31 3.4.2.1. Administrasi................................. ... 31 3.4.2.2. Perencanaan.................................. 32 3.4.2.3. Pengorganisasian.......................... 32 3.4.2.4. Pelaksanaan.................................. 32 3.4.2.5. Pengawasan............................... ... 33

BAB IV PENUTUP ........................................................................ 35

4.1. Kesimpulan .............................................................. 35 4.2. Saran Rekomendasi ................................................ 36

viii | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


DAFTAR TABEL Tabel 1 : Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2014 .............................................................................. 19

Tabel 2 : Serapan Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya per output Tingkat Nasional ........................................ 20

Tabel 3 : Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan ..................................... 21

Tabel 4 : Realisasi Serapan Keuangan Per Kegiatan Utama Tahun 2014................................................................... 23

Tabel 5 : Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Sekretariat Ditjen Perkebunan Tahun 2014 dibanding Tahun 2013 ....... 27

Tabel 6 : Capaian Keuangan dan Fisik Per Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2014 .................................................... .................................. 28

ix | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Strategis Tahun 2010-2014 ................ 38 Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 .. 40 Lampiran 3 : Pengukuran Kinerja Tahun 2014 (Berdasarkan

Capaian Sasaran Program) ................................ 44

x | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-generasi. Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan Negara dan devisa Negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, yang pada saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional sehingga perlu diganti.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya UU No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan stratejik yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan.

LAKIP merupakan bagian dari serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 yang

1|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/0T.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN &RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dengan Format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran.

1.2. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:



1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; dan

5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang perkebunan;

b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.



Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan membawahi 4 (empat) Unit Eselon III yaitu: (1) Bagian Perencanaan, (2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan pencermatan lingkungan strategis dengan analisis SWOT mempunyai kekuatan berupa (a) tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sejumlah 156 orang dengan tingkat pendidikan S3, S2, S1, D3, SLTA, SLTP dan SD; (b) tersedianya perangkat teknologi (Website, SIMPEG,SAI,Emonev) yang cukup memadai dalam mendukung penyediaan data dan informasi pembangunan sub-sektor perkebunan; (c) tersedianya landasan hukum dalam bentuk berbagai peraturan, perundang-undangan, program dan anggaran perencanaan tahunan, kerjasama teknis di bidang perkebunan, evaluasi dan pelaporan dalam mendukung fasilitasi pengembangan pembangunan perkebunan.(d) tersedianya pedoman umum dan (e) didukung dengan kelembagaan yang memadai. Selain itu juga peluang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat berupa (a) ketersediaan informasi yang masih dapat dikembangkan (b) koordinasi diantara pemangku kepentingan yang masih dapat ditingkatkan, (c) potensi pelaku usaha yang dapat digali lebih lanjut, (d) pelayanan yang masih dapat ditingkatkan, (e) ketersediaan asset yang dapat lebih dioptimalkan dan (f) pengaturan alokasi pendanaan.

Tugas dan fungsi yang menjadi amanah Sekretariat Ditjen Perkebunan tersebut wajib dipertanggung jawabkan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, LAKIP Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2014 ini dimaksudkan untuk memberikan pertanggung jawaban program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana dalam DIPA tahun 2014.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan kesekretariatan selama kurun waktu 2010-2014, dan memberikan arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan perkebunanpada periode tersebut. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan arah dukungan dan memfasilitasi pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama; pengelolaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan; pelayanan kepegawaian, organisasi, tatalaksana, hukum, humas dan administrasi perkantoran; serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat.

2.1.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah “Profesional dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.



2.1.2 Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam misi pembangunan perkebunan 2010-2014, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan misinya sebagai berikut :

(1) Memberikan pelayanan perencanaan program, anggaran,dan kerjasama teknis yang berkualitas;

(2) Memberikan pelayananpengelolaan administrasi keuangan, dan aset yang berkualitas;

(3) Memberikan pelayanan organisasi,tatalaksana,kepegawaian, humas,hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas;

(4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.

2.1.3. Nilai-Nilai

Nilai-nilai yang dianut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

(1) Profesional (Professionalism), dalam artian seluruh aparat yang terkait dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan;

(2) Terukur (Measurable), dalam artian dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran kuantitas ataupun kualitas;

(3) Keterbukaan (Transparency), dalam artian dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada seperti prosedur, persyaratan,penanggungjawab,rincian biaya, dan jadwal waktu penyelesaian;

(4) Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), dalam artian hasil atau layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.



2.1.4. Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian, maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

(1) Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan;

(2) Meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;

(3) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan;

(4) Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;

(5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;

(6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;

(7) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;

(8) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perkebunan;

(9) Meningkatkan peran sub sektor perkebunan, sebagai penyedia lapangan kerja;

(10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010-2014, maka kontribusi Sekretariat dalam rangka meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai berikut :

(1) Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan;



(2) Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan;

(3) Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program;

(4) Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan;

(5) Memantapkan sistem akutansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan;

(6) Melaksanakan penatausahaan barang milik negara;

(7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan;

(8) Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi perkebunan;

(9) Menindaklanjuti hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan;

(10) Melaksanakan penyusunan legislasi, advokasi, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

(11) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian;

(12) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran.

2.1.5. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2010 -2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis 2010 -2014 sebagaimana Lampiran 1. Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 antara lain :



(1) Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

(2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

(3) Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

(4) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyedian data dan informasi yang berkualitas dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi.

2.1.6. Arah Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah: Mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yaitu : Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembangaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung kebijakan pembangunan perkebunan adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.



2.1.7. Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Strategi umum pembangunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi :

(1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan;

(2) Pengembangan komoditas;

(3) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan;

(4) Investasi usaha perkebunan;

(5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

(6) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

(7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;

(8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Dari 8 (delapan) strategi umum tersebut, strategi yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat ada 3 (tiga) yaitu :

(1) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

(2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

(3) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha.

Sedangkan strategi khusus pengembangan kesekretariatan dalam rangka meningkatan pelayanan yang diperlukan meliputi :

(1) Strategi inti (core strategy)

(2) Strategi konsekuensi (consequences strategy)

(3) Strategi pelanggan (customer strategy)

(4) Strategi kontrol (control strategy)

(5) Strategi budaya (culture strategy)



2.1.8. Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN./06/2009 tanggal 19 Juni 2009, yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator unit Eselon II adalah output. Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah: “ Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.

Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya yang dimaksudkan untuk memfasiltasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas.

2.1.9. Fokus Kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Berdasarkan skala prioritas, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada secara komprehensif,maka ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut :

(1) Revitalisasi perkebunan

(2) Swasembada gula nasional

(3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi)

(4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional



(5) Pengembangan komoditas ekspor

(6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri

(7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan

Fokus kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah fokus nomor 7 (tujuh) yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan dengan dukungan penyediaan benih unggul dan sarana produksi, penanganan pasca panen dan pembinaan usaha, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penanganan gangguan usaha perkebunan (GUP), adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta pelayanan organisasi yang berkualitas.

2.1.10. Keluaran (Output)

Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerjayang harus dipertanggungjawabkan oleh unit eselon II adalah output kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah sebagai berikut :

(1) Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang berkualitas.

Komponen dari output ini terdiri dari :

a. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan perkebunan.

b. Penyusunan anggaran pembangunan perkebunan.

c. Fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program.

(2) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas.




a. Pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan;

b. Pemantapan sistem akutansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran;

c. Penata usahaan barang milik negara.

(3) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas.


a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan per-kebunan;

b. Penyusunan/pemutahiran data dan informasi perkebunan;

c. Tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan.

(4) Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas.


a. Penyusunan legislasi, advokasi bidang perkebunan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

b. Penataan organisasi dan tatalaksana serta kepegawaian;

c. Pelayanan administrasi perkantoran.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014

2.2.1. Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2014

Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 merupakan bagian dari program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yaitu: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.



2.2.2. Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2014

Sasaran strategis pada unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 (Edisi Revisi II) bulan November 2012 adalah:

(1) Peningkatan luas areal tanaman semusim;

(2) Peningkatan luas areal tanaman rempah dan penyegar;

(3) Peningkatan luas areal tanaman tahunan;

(4) Penurunan luas areal yang terserang OPT;

(5) Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan;

(6) Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan;

(7) Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBPPTP Medan, BBPPTP Surabaya dan BBPPTP Ambon).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/-Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

(1) Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan adiminstrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

(2) Fungsi

Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan meliputi :

a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran dan kerja sama dibidang perkebunan;

b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 14|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancanagan peratruran perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

(3) Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran dan IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan diuraikan sebagai berikut :

No. Sasaran Indikator Kinerja Utama

Sumber Data

1. Sasaran Peningkatan Pe-layanan dan Pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan

Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas dibidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi

Sumber data dari Dinas yang mem-bidangi perkebunan tingkat provinsi-kab/Kota

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014 secara detail yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target disajikan pada Formulir RKT (Lampiran 2).

2.2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output).



Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2014 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2014 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan pada bulan Januari 2014.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang dimanifestasikan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya tahun 2014 mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 129.096.249.000,-. Dana tersebut untuk mendukung kegiatan baik pusat maupun daerah yang meliputi, (1)Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang berkualitas, (2) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas, (3) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas, (4) Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah

disusun dalam Format Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal PerkebunanTahun Anggaran :

Sasaran Strategis

1. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan 1. Jumlah provinsi yang memperoleh 32 provinsi di Bidang Manajemen dan Teknis pelayanan dan pembinaan yang Pembangunan Perkebunan berkualitas di bidang perencanaan,

keuangan, umum dan evaluasi sertapelaporan

Jumlah Anggaran :Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Rp. 129.096.249.000,-

Direktur Jenderal,

Gamal Nasir Irmijati R. Nurbahar

PERJANJIAN KINERJA

2014

Indikator Kinerja Target

Jakarta, Agustus 2014

Sekretaris,



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi

harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 dan Penyusunan Lakip ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan-

/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas dibidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan. Sedangkan sasaran strategis dalam penetapan kinerja tersebut adalah terlaksananya pelayanan kesekretariatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja program peningkatan produkdi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Realisasi fisiknya mencapai 100,00% dalam bentuk dokumen (1) perencanaan, (2) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, (3) pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum, administrasi perkantoran dan (4) pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup

Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian >95%); 2) Berhasil (capaian 80%-95%); 3)



cukup berhasil (capaian 60%-79%), dan 4) tidak berhasil (capaian< 60%) dari target sasaran.

Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) untuk

kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

dikelompokkan menjadi (1) Capaian sasaran nasional yang meliputi

93 satker terdiri dari (1 Satker Pusat), (4 Satker UPT Pusat), 32 Provinsi

dan 56 Kabupaten/Kota (2) Capaian sasaran Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkebunan.

3.1.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Nasional

Pada tahun 2014 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp. 129.096.249.000,-. Capaian sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya untuk tahun 2014 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target dan realisasi sasaran kegiatan dukungan manajemen

dan dukungan teknis lainnya tahun 2014.

No. Sasaran Target

(Provinsi) Realisasi (Provinsi)

%

1 Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama

32 32 100

2 Pelaksanaanpengelolaan administrasi keuangan dan asset

32 32 100

3 Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas

32 32 100

4 Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang Berkualitas

32 32 100

Dari Tabel 1 terlihat bahwa realisasi/sasaran 0utput kegiatan

dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya mencapai 100%. Disisi lain realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan



Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan adalah sebesar Rp.114.786.978.015,-. (88,92%) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.129.096.249.000,-. Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut karena optimalisasi dan penghematan pada beberapa kegiatan kegiatan dengan adanya Revisi POK baik di Pusat maupun daerah akibat keluarnya Inpres No. 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; Satu ULP di daerah melayani seluruh SKPD dan lebih memprioritaskan kegiatan yang dibiayai APBD; dan Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan. Adapun rincian capaian serapan keuangan per output kegiatan Utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan seperti pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Serapan Anggaran dan Realisasi fisik kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya per output Tingkat Nasional

No Program Anggaran (Rp000)

Output/ Fisik

Pagu Realisasi % %

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 129.096.249 114.786.978 88,92 100,00

1 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) 4.539.462 4.441.745 97,85

100,00

2 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) 8.483.809 8.017.487 94,44

100,00

3 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya 45.102.838 41.919.121 92,94

100,00

4 Dokumen Perencanaan 5.396.265 4.725.287 87,57 100,00 5. Dokumen Keuangan dan Perlengkapan 9.414.662 8.232.514 87,44 100,00

6. Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas 11.255.393 8.485.223 75,39

100,00

7. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 4.797.100 4.124.113 85,97 100,00 8. Layanan Perkantoran 37.708.722 32.444.584 86,04 100,00 9. Kendaraan Bermotor 2.292.998 2.292.998 100,00 100,00

10. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 105.000 103.906 98,96 100,00



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa serapan keuangan tertinggi adalah pada anggaran kendaraan bermotor sebesar 100% dari target dan realisasi fisik 100%, sedangkan serapan terendah adalah alokasi anggaran pada output kegiatan Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas sebesar 75,39% dan realisasi fisik 100%.

3.1.2. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar Rp.60.408.624.385,- dari pagu sebesar Rp.70.970.140.000,- (85,12%). Tidak tercapainya serapan anggaran tersebut karena keluarnya Inpres No. 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama dukungan manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan.

No Kegiatan/Output Anggaran (Rp000)

Output/ Fisik

Pagu Realisasi % %

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

70.970.140 60.408.624 85,12 100,00

1 Dokumen Perencanaan 5.396.265 4.725.287 87,52 100,00 2 Dokumen Keuangan dan

Perlengkapan 9.414.662 8.232.514 87,44 100,00

3 Dokumen Kepegawaian Hukum dan Humas

11.255.393 8.485.223 75,39 100,00

4 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 4.797.100 4.124.113 85,97 100,00 5 Layanan Perkantoran 37.708.722 32.444.584 86,04 100,00 6 Kendaraan Bermotor 2.292.998 2.292.998 100,00 100,00 7 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 105.000.000 103.905.700 98,96 100,00



3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilaksanakan pada output secara nasional dan

output Sekretariat Ditjen Perkebunan dengan uraian sebagai

barikut :

3.2.1. Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya secara nasional

Capaian kinerja kegiatan dukungan manajemen dan dukungan

teknis lainnya yang dikelola Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan mencapai 85,12% sebesar Rp. 60.408,62 juta dari alokasi anggaran Rp. 70.970,14 juta jika dilihat secara nasional

realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,162

trilyun atau 88,05% dari total pagu Rp. 1,321 trilyun. Realisasi

terbesar tercapai untuk kegiatan Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar sebesar

95,35% atau sebesar Rp. 310.546,65 juta dari alokasi anggaran

Rp. 325.706,84 juta diikuti secara berturut-turut kegiatan

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar 93,17% atau

sebesar Rp. 62.055,25 juta dari alokasi anggaran Rp. 66.603,29

juta, Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 92,59% atau

sebesar Rp. 71.122,54 juta dari alokasi anggaran Rp. 76.813,09

juta, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Tahunan sebesar 91,86% atau Rp.159.799,10 juta dari alokasi

anggaran Rp.173.966,86 juta, Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan sebesar 88,92%

atau sebesar Rp.114.786,98 dari alokasi anggaran Rp. 129.096,

25 juta, Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas 22|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


Perkebunan sebesar 86,39% atau sebesar Rp. 32.030,44 juta dari

alokasi anggaran Rp. 37.076,06 juta Dan Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim hanya mencapai

80,67% atau Rp.412.499,441 juta dari alokasi anggaran Rp.

511.356,58 juta. Adapun rinciannya Serapan Keuangan per

Kegiatan Utama Tahun 2014 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2014

KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

PAGU (Rpjuta)

REALISASI (Rpjuta)

%

1775 Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tan. Rempah dan Penyegar

325.706,84 310.546,65 95,35

1776 Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tan. Semusim

511.356,58 412.499,44 80,67

1777 Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tan. Tahunan

173.966,86 159.799,10 91,86

1778 Pengembangan Penanganan Pascapanen komoditas Perkebunan

37.076,06 32.030,44 86,39

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 76.813,09 71.122,54 92,59

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen.Perkebunan

129.096,25 114.786,98 88,92

1781

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Tekno-logi Proteksi Tan. Perkebunan

66.603,29 62.055,25 93,17

3.2.2. Capaian kinerja kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2014

Evaluasi capaian kinerja lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan

tahun 2014 dapat dilaksanakan terhadap; (1) capaian output

kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan terhadap RKT/PK

tahun 2014 (2) Capaian kinerja terhadap capaian tahun 2013 (3)

Capaian kinerja terhadap unit kerja eselon II lainnya.



3.2.2.1. Capaian Kinerja output kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Capaian keuangan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dikelola Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014 sebesar 85,12% dan realisasi fisik mencapai 100,00%. Capaian masing-masing output kegiatan di lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan sebagai berikut:

(1) Dukungan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama.

Komponen kegiatan ini meliputi perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan, penyusunan rencana program dan program pembangunan perkebunan, pertemuan koordinasi nasional, penyusunan renstra ditjen perkebunan periode 2015-2019, penyusunan anggaran kegiatan pembangunan perkebunan, penyusunan anggaran kinerja pembangunan perkebunan, penyusunan satuan biaya pembangunan perkebunan 2014, fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program, fasilitasi kerjasama internasional komoditi perkebunan.

Realisasi fisik untuk dukungan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama pada tahun 2014 mencapai 100,00%. Adapun realisasi serapan keuangan tahun 2014 sebesar Rp. 4,725 milyar (87,57%) dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 5,396 milyar dan masuk kategori berhasil.

(2) Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi.

Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini meliputi komponen evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan, pertemuan koordinasi MONEV semester I dan II, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan, penyusunan pemutakhiran data dan informasi



perkebunan, pertemuan penyusunan data statistik angka tetap 2013, angka sementara 2014 dan angka estimasi 2015, tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan, pembinaan dan penanganan tindak lanjut LHA/P.

Realisasi fisik output kegiatan dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi pada tahun 2014 mencapai 100,00%, sedangkan realisasi serapan keuangan sebesar Rp 4,124 milyar (85,97%) dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 4,797 milyar dan masuk kategori berhasil.

(3) Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran.

Komponen kegiatan ini meliputi Penyusunan legislasi, advokasi bidang perkebunan dan penyelenggaraan humas. penyusunan dan pengembangan hokum, penyelenggaraan humas dan urusan perpustakaan, fasilitasi temu koordinasi kehumasan kementerian pertanian, fasilitasi advokasi bidang perkebunan, penyusunan peraturan perundang undangan, fasilitasi kegiatan karya wira usaha petani-nelayan PENAS XIV Tahun 2014 penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian pengembangan organisasi, Tim pembinan etika dan disiplin pegawai, pengadaan dan pengembangan pegawai, pembinaan, evaluasi pejabat fungsional PBT dan POPT, pengembangan dan penyempurnaan SIMPEG Ditjen perkebunan, sosialisasi dan pembinaan PPNS Perkebunan, pengembangan organisasi lingkup Ditjen Perkebunan, pengelolaan tata laksana lingkup Ditjen perkebunan, peningkatan pelayanan pensiun dan mutasi, pembekalan pegawai lingkup Ditjen perkebunan, pelatihan petugas penilaian usaha perkebunan, pembinaan kualitas, moral dan etos kerja pegawai, pertemuan koordinasi pengawas benih tanaman lingkup Ditjen perkebunan.

Realisasi fisik output Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran



mencapai 100,00%. Adapun realisasi serapan keuangan sebesar Rp 8,485 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp. 11,255 milyar (75,39%) masuk kategori berhasil untuk capaian output kegiatan layanan perkantoran, kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas perkantoran dialokasikan Rp. 40,106 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 34,841 milyar (86,67%).

(4) Dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset.

Komponen kegiatan ini meliputi pelayanan perbendaharaan dan pengembalian kredit eksp proyek perkebunan, intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP, pembinaan pelaksanaan administrasi anggaran kinerja, koordinasi penyelesaian kasus kerugian Negara, koordinasi tindak lanjut penyelesaian kredit petani eks. Proyek UPP perkebunan, pemantapan sistem akuntasi dan verivikasi pelaksanaan anggaran, pembinaan pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan (SAK), penataan Barang Milik Negara dan terlaksananya sosialisasi pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa dan piñata usahaan BMN di Provinsi (Satker DK/TP).

Realisasi kinerja fisik output kegiatan dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pada tahun 2014 mencapai 100,00%. Adapun kegiatan yang masuk dalam penghematan anggaran yaitu analisis kebutuhan sarana kerja. Untuk realisasi serapan keuangan sebesar Rp 8,233 milyar dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 9,415 milyar (87,44%) dan masuk kategori berhasil.

Uraian lebih detil capaian masing-masing sub komponen disajikan pada Lampiran 3.



3.2.2.2 Capaian Kinerja Tahun 2014 Terhadap Capaian Tahun 2013

Capaian kinerja keuangan dukungan menajemen dan dukungan teknis

lainnya Sekretrariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2014

mencapai 85,12%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013

sebesar 84,44% mengalami peningkatan sebesar 0,81%. Sedangkan

capaian fisik kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

pada tahun 2014 mencapai 100,00%, mengalami peningkatan 0,93% jika

dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 99,08%. Adapun

rinciannya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Sekretariat Ditjen Perkebunan Tahun 2014 dibanding Tahun 2013

No Kegiatan 2014/ 2014/2013 2014 2013 2013 2014 2013(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis lainnya 99,08 100,00 0,93 84,44 85,12 0,81 Ditjen Perkebunan

1 Dukungan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama.

99,00 100,00 1,01 94,05 87,57 (6,89)

2 Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi.

101,74 100,00 (1,71) 92,62 85,97 (7,18)

3 Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran.

92,67 100,00 7,91 76,73 75,39 (1,75)

4 Dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset

100,76 100,00 (0,75) 92,95 87,44 (5,93)

5 Layanan Perkantoran, peralatan fasilitas 100,00 100,00 0 82,36 86,87 5,48 perkantoran dan kendaraan bermotor

Capaian Realisasi Fisik Realisasi Keuangan

3.2.2.3. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Perkebunan dibandingkan

Unit Kerja Eselon II Lainnya Kinerja keuangan untuk Sekretariat Ditjen Perkebunan (Satker

Pusat) sebesar 85,12% menempati posisi ketiga teratas setelah Direktorat Tanaman Tahunan yang mencapai 93,45% dan Direkto



Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 91,89%. Adapun rincian capaian keuangan per unit kerja eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Keuangan dan Fisik per Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) antara Sekretaris Ditjen Perkebunan dengan Direktur Jenderal Perkebunan alokasi anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar Rp.129.096.249.000,- . Alokasi dana tersebut untuk mendukung kegiatan (1) Pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas; (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas;(3) Pelayanan organisasi, kepegawaian,humas,hukum dan adminsitrasi perkantoran yang bekualitas; (4) Pengelolaan adminstrasi keuangan dan aset yang berkualitas.

Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan secara nasional sebesar Rp. 114.786.978.015,- (88,92%) dari pagu yang tersedia dan realisasi fisik mencapai 100,00%. Sedangkan untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditingkat pusat (Sekretariat Ditjen Perkebunan) serapan anggaran tahun 2014 mencapai Rp.60.408.624.385,- atau

No Unit Kerja Eselon II Anggaran Fisik (%) Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Dirat Tanaman Rempah dan Penyegar

7.158.875.000 6.578.201.605

91,89

96,65

2 Dirat Tanaman Semusim

11.734.359.000 8.456.862.695

72,07

94,78

3 Dirat Tanaman Tahunan

7.195.223.000 6.724.263.167

93,45

96,84

4 Dirat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

6.519.682.000 4.757.213.498

72,97

96,10

5 Dirat Perlindungan Perkebunan

4.561.300.000

3.588.970.478

78,68

96,25

6 Sekretariat Ditjen Perkebunan

70.970.140.000 60.408.624.385

85,12

100,00



85,12% dan realisasi fisik mencapai 100,00%. Adapun rincian capaian masing-masing output dapat dilihat pada lampiran 3.

3.4. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut. 3.4.1. Permasalahan Permasalahan/hambatan yang mengakibatkan terjadinya kegagalan atau keterlambatan pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2014 secara umum adalah sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung pada musim tanam/iklim; Perubahan iklim global mengakibatkan ketidakjelasan musim tanam; tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam; keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pegawai, belum memadainya operasional sistem informasi manajemen dan jumlah tenaga teknis; satu ULP di daerah melayani seluruh SKPD dan lebih memprioritaskan kegiatan yang dibiayai APBD; revisi POK baik di Pusat maupun daerah; penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih belum efektif. Permasalahan/hambatan yang dihadapi daam pelaksanaan kegiatan Dukungan manajemen dan Dukungan teknis lainnya dapat dikelompokkan menjadi permasalahan administrasi dan teknis (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan).

3.4.1.1 Administrasi

Secara administrasi masih banyak ditemui di banyak satker

permasalahan/hambatan sebagai berikut :

• Sistem adminsitrasi perencanaan di daerah masih belum tertib • Sistem administrasi keuangan di daerah masih belum tertib • Sistem administrasi monitoring, evaluasi dan pelaporan didaerah

masih belum tertib • Sistem administrasi kepegawaian, kehumasan dan penempatannya

di daerah masih belum efektif.



3.4.1.2 Perencanaan

• Terlambatnya usulan proposal kegiatan dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota);

• Unit cost yang terlalu kecil;

• Belum efektifnya pelaksanaan koordinasi perencanaan baik eksternal antara kabupaten, provinsi dengan pusat maupun internal organisasi sehingga sering terjadi pergantian CP/CL;

• Terhambatnya proses revisi DIPA / POK Khususnya daerah;

• Belum disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan daerah.

3.4.1.3 Pelaksanaan

• Analisis resiko belum dibuat pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan;

• Rencana Operasional Pelaksanaan Alokasi Kegiatan (ROPAK) yang telah dibuat belum dikawal dengan baik sehingga .

• Pedoman teknis belum ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis)

• Pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan yang dibiayai APBN belum didukung secara sinergis melalui APBD I dan APBD II.

• Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan; • Terbatasnya Unit Layanan Pengadaan (ULP); • ULP di Daerah belum siap untuk melaksanakan pengadaan barang

dan jasa; • Sering terjadi gagal lelang dan sanggahan/banding; • Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan perkebunan; • Perubahan CP/CL menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan

3.4.1.4 Pengorganisasian • Kurangnya transparansi dan sinergi antara KPA, PPK, perencana

kegiatan dan pelaksana kegiatan;



• Masih terjadi rangkap jabatan/tugas dalam tugas stragetgis kesekretariatan/penanggung jawab di daerah;

• Sistem Informasi dan Dokumentasi belum efektif;

• Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;

• Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain (Pemerintah Daerah) tanpa dukungan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak optimal pemanfaatannya.

3.4.1.5 Pengawasan • Monitoring, evaluasi dan pelaporan masih belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; • Pimpinan Unit kerja kurang komitmen dalam memfasilitasi

penanganan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan; • Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan.

• Petugas/pencatat data dan informasi belum berkomitmen untuk menyajikan data dan informasi sesuai ketentuan.

3.4.2 Rencana Aksi dan Upaya Tindak Lanjut

Rencana aksi dan upaya menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan sebagai berikut::

3.4.2.1 Administrasi

• Reviu dan pengawalan sistem adminsitrasi perencanaan di daerah; • Reviu dan pengawalan sistem administrasi keuangan di daerah; • Reviu dan pengawalan sistem administrasi monitoring, evaluasi dan

pelaporan didaerah; • Reviu dan pengawalan sistem administrasi kepegawaian,

kehumasan dan penempatannya di daerah.



3.4.2.2. Perencanaan

• Sosialisasi e-proposal kegiatan dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota);

• Mereviu, unit cost sesuai wilayah/lokasi pengembangan dan diupayakan unit cost disesuaikan dengan peraturan Gubernur /Bupati/Walikota yang berlaku di daerah;

• Meningkakan koordinasi perencanaan baik eksternal antara kabupaten, provinsi dengan pusat maupun internal organisasi di daerah;

• Mempercepat usulan revisi DIPA / POK Khususnya daerah;

• Memberlakukan reward dan punishment pada setiap satker.

3.4.2.3. Pengorganisasian

• Meningkatkan transparansi dan sinergi antara KPA, PPK, perencana kegiatan dan pelaksana kegiatan;

• Optimalisasi jabatan/tugas dalam menangani kegiatan stragetgis kesekretariatan/penanggung jawab di daerah;

• Meningkatkan Sistem Informasi dan Dokumentasi;

• Meningkatkan dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;

• Meningkatkan pemanfaatan aset secara optimal.

3.4.2.4. Pelaksanaan

• Mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk percepatan penyerapan keuangan;

• Menganisis resiko dengan baik untuk mengantisipasi kegagalan sehingga pelaksnaan kegiatan berjalan dengan baik;

• Mengawal secara intensif Rencana Operasional Pelaksanaan Alokasi Kegiatan (ROPAK) sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai target;



• Segera menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) pada awal tahun setelah menerima pedoman teknis;

• Meningkatkan dukungan yang sinergis melalui APBD I dan APBD II.

• Mempercepat usulan Revisi POK/DIPA yang diajukan; • Mengefektifkan kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan

melibatkan pokja di setiap satker; • Sering terjadi gagal lelang dan sanggahan/banding; • Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan perkebunan; • Meningkatkan efektivitas CP/CL untuk memperlancar pelaksanaan

kegiatan.

• Evaluasi kinerja satker per triwulan yang disampaikan kepada setiap satker. Penilaian capaian kinerja yang meliputi realisasi keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan perkebunan dan mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian;

• Surat tentang capaian kinerja satker kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sekaligus penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan;

• Penilaian kinerja satker disampaikan pada awal tahun 2014. Penilaian kinerja satker meliputi 4 (empat) unsur yang terdiri atas capaian fisik, capaian keuangan, ketepatan dan keteraturan pelaporan serta penyelesaian LHP/A;

• Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya.

3.4.2.5. Pengawasan

• Memerlukan kontrol dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan;

• Mengintensifkan pengawalan, pendampingan dan pembinaan petugas pusat ke satker daerah;



• Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI di masing-masing Satker dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan perkebunan;

• Melakukan koordinasi dengan BPKP setempat dalam mempercepat penyelesaian temuan administrasi dan kerugian negara;

• Melaporkan capaian keuangan dan realisasi fisik secara on line melalui e-monev minimal setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, atau melalui email, faksimile, telepon maupun media lainnya.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun ke-5 (kelima) pada periode Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2010 – 2014.

Program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Dukungan Sekretariat terhadap program tersebut yaitu untuk lebih meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis antara lain (1) dukungan pelayanan perencanaan program, (2)dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, (3) dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum, dan administrasi perkantoran yang berkualitas, dan (4) dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas.

Dalam rangka melaksanakan program pembangunan perkebunan tahun 2014, kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya secara nasional mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp 129.096.249.000,- dan khusus untuk tingkat pusat yang dikelola Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar Rp 70.970.140.000,-

Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, untuk output kegiatan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama mencapai 100,00%, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data 35|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 4


dan informasi mencapai 100,00%, pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas mencapai 100,00% dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas mencapai 100,00%.

Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2014 secara umum adalah sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung pada musim tanam/iklim, perubahan iklim global mengakibatkan ketidak jelasan musim tanam, permodalan petani yang masih sulit di akses, keterbatasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) disetiap satker, keterbatasan sarana dan prasarana dan belum memadainya operasional sistem informasi manajemen serta kurang optimalnya peran Tim SPI masing-masing satker baik pusat maupun daerah.

4.2. Saran Rekomendasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun ke 5 (lima) atau terakhir dari periode 5 (lima) tahun Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang berakhir tanggal 20 oktober 2014 dan dilanjutkan dengan Kabinet Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja. Berdasarkan permasalahan dan target yang ditetapkan, maka direkomendasikan sebagai berikut : • Dalam rangka mendukung capaian kinerja penyerapan keuangan

maupun fisik pencairan dana harus disesuaikan dengan jadwal rencana operasional pelaksanaan anggaran kegiatan (ROPAK);

• Kinerja Tim SPI baik pusat maupun satker daerah perlu dioptimalkan dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan;

• Mengingat masih banyaknya revisi POK/DIPA, kedepan baik proses maupun pelaksanaan perencanaan agar lebih ditingkatkan lagi;



• Penilaian kinerja atas satker terbukti dapat meningkatkan realisasi keuangan dan fisik yang cukup signifikan, sehingga perlu dilanjutkan;

• Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam penyusunan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.


RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2010-2014

Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Visi : Profesional dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan

produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Misi : 1) Memberikan pelayanan perencanaan program,anggaran,dan kerjasama teknis yang berkualitas; 2) Memberikan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; 3) Memberikan pelayanan pengelolaan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas,hukum, dan

administrasi perkantoran yang berkualitas; 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta infornasi yang berkualitas.

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Keterangan Uraian Indikator Produksi Tahun 2014 Kebijakan Program *)

1 2 3 4 5 6 1). Meningkatkan produksi, Peningkatan 1) Kelapa Sawit (CPO) Kebijakan Umum. Peningkatan Kegiatan :

Produktivitas, mutu, nilai Produksi

28.439 ribu ton Mensinergikan seluruh produksi,

tambah dan daya saing Tanaman

sumber daya perkebun produktivitas dan Dukungan

perkebunan; perkebunan

an dalam rangka pe- mutu tanaman manajemen dan

2) Kakao (biji kering) ningkatan daya saing perkebunan dukungan teknis 2). Meningkatkan pendapat

1.174 ribu ton usaha perkebunan, nilai berkelanjutan lainnya.

an dan kesejahteraan

tambah, produktivitas

masyarakat perkebunan;

3) Karet (karet kering) dan mutu produk

2.801 ribu ton perkebunan melalui

Lampiran 1

38 | L a k i p - S e k r e t a r i a t



1 2 3 4 5 6 3). Meningkatkan penerima- 4) Kelapa (setara kopra) partisipasi aktif masya- Sub Kegiatan :

an dan devisa negara dari

3.380 ribu ton rakat perkebunan dan

sub sektor perkebunan;

penerapan organisasi 1) Pelayanan

5) Kopi (biji kering) modern yang ber-

perencanaan

4). Mendukung penyediaan

791 ribu ton landaskan kepada ilmu program,

pangan di wilayah

pengetahuan dan

anggaran, dan

perkebunan; 6) Tebu (gula) teknologi serta didukung kerjasama yang

3.103 ribu ton dengan tata kelola

berkualitas

5). Memenuhi kebutuhan 7) Jambu Mete pemerintahan yang baik konsumsi dan mening

(gelondong kering)

2) Pelaksanaan

katkan penyediaan bahan

159 ribu ton Kebijakan Teknis.

pengelolaan

baku industri dalam

Meningkatnya produksi

administrasi

negeri;

8) Cengkeh (bunga Produktivitas dan mutu

keuangan dan

kering) 86 ribu ton tanaman perkebunan

aset yang

6). Mendukung pengembang

berkelanjutan melalui

berkualitas an Bio- Energi melalui

9) Teh (daun kering) pengembangan komo-

peningkatan peran sub

165 ribu ton ditas, SDM, kelembaga- 3) Evaluasi sektor perkebunan

an dan kemitraan usaha,

Pelaksanaan

sebagai penyedia bahan

10) Tembakau (daun investasi usaha perkebu

Kegitan dan

bakar nabati;

kering) 184 ribu ton nan sesuai kaidah pe-

Penyediaan

39 | L a k i p - S e k r e t a r i a t



1 2 3 4 5 6 7). Mengoptimalkan pe-

11) Kapas (serat berbiji) ngelolaan sumber daya

Data dan

ngelolaan sumber daya

63 ribu ton alam dan lingkungan

Informasi yang

secara arif dan berkelan-

hidup dengan dukungan Berkualitas

jutan serta mendorong

12) lada (lada kering) Pengembangan sistem

pengembangan wilayah;

92 ribu ton Informasi manajemen 4) Pelayanan

perkebunan

organisasi, tata

8). Men

New LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunansakip.pertanian.go.id/admin/data2/LAKIP_SEKRETARIAT_ 2014... · 2016. 6. 21. · LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Documents