Manado, 11 Agustus 2014 KETUA UMUM ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA PERAN OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI PENGUATAN EKONOMI & KEUANGAN DAERAH RAPAT KOORDINASI BANK INDONESIA – PEMERINTAH DAERAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Manado, 11 Agustus 2014
KETUA UMUM ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA
PERAN OTONOMI DAERAH
DALAM MENINGKATKAN
POTENSI PENGUATAN EKONOMI
& KEUANGAN DAERAH
RAPAT KOORDINASI BANK INDONESIA – PEMERINTAH
DAERAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL
1
Negara Kepulauan
Terdiri dari 34 Propinsi,
406 Kabupaten & 98
Kota
Kalau semua Daerah
ini maju
Indonesia pasti jaya
INDONESIA
2
• Otonomi, tapi sumber pendanaannya tetap
dipegang oleh Pusat
• Pembangunan tidak merata
• Timbul kecemburuan dari Daerah yang kaya SDA,
yang sumber daya alamnya terus menerus di
eksploitasi, namun sangat sedikit yang kembali
kedaerah tersebut
Pada masa Orde Baru, telah diberlakukan UU No. 5
tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.
Disini juga telah diberlakukan Otonomi Daerah.
Namun Otonomi disini adalah Otonomi yang masih
sangat sentralistik :
3
Pada saat Orde Baru, kita kenal TRILOGI
PEMBANGUNAN : • Pertumbuhan Ekonomi
• Pemerataan, dan
• Stabilitas
Disini terjadi Pertumbuhan Ekonomi, tetapi
perekonomian dikuasai oleh segelintir konglomerat
Demikian pula stabilitas disini adalah stabilitas
semu (Demokrasi terkekang)
4
B
C
A Runtuhnya Pemerintahan
rezim Orde Baru
Munculnya tuntutan dalam bidang
demokratisasi (kebebasan pers, pemilu
yang demokratis, dll)
Munculnya keinginan Merdeka dari beberapa
Propinsi
Puncak dari semua ini, terjadinya letupan
pada tahun 1998, yang melahirkan
Reformasi, yang di tandai dengan :
5
• Pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.
Disini telah dilaksanakan Otonomi Daerah
• Diberlakukan UU No. 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan
transisi, antara lain :
Disini Otonomi Daerah sudah mulai bisa berjalan
karena selain diberikan kewenangan kepada
daerah, juga diberikan sumber pembiayaan
6
Untuk memperbaiki kualitas
Otonomi Daerah, dilakukan
perubahan UU No. 22 tahun 1999,
menjadi UU No. 32 tahun 2004 :
Disini terjadi perubahan sistim
Pemilukada yang tadinya
dipilih oleh anggota DPRD,
menjadi dipilih oleh rakyat.
Juga terjadi perubahan dari UU
Perimbangan Keuangan No. 25
tahun 1999 menjadi UU No. 33
tahun 2004.
7
Walaupun telah diterapkan UU No. 25 tahun 1999,
Namun belum mampu untuk memuaskan Daerah -
Daerah yang kaya akan SDA, alasannya :
• Daerah-Daerah ini telah lama dikeruk hasil buminya