Top Banner
Manado, 11 Agustus 2014 KETUA UMUM ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA PERAN OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI PENGUATAN EKONOMI & KEUANGAN DAERAH RAPAT KOORDINASI BANK INDONESIA – PEMERINTAH DAERAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL 1
15

“Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

Jan 13, 2017

Download

Documents

lamcong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

Manado, 11 Agustus 2014

KETUA UMUM ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA

PERAN OTONOMI DAERAH

DALAM MENINGKATKAN

POTENSI PENGUATAN EKONOMI

& KEUANGAN DAERAH

RAPAT KOORDINASI BANK INDONESIA – PEMERINTAH

DAERAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

1

Page 2: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

Negara Kepulauan

Terdiri dari 34 Propinsi,

406 Kabupaten & 98

Kota

Kalau semua Daerah

ini maju

Indonesia pasti jaya

INDONESIA

2

Page 3: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

• Otonomi, tapi sumber pendanaannya tetap

dipegang oleh Pusat

• Pembangunan tidak merata

• Timbul kecemburuan dari Daerah yang kaya SDA,

yang sumber daya alamnya terus menerus di

eksploitasi, namun sangat sedikit yang kembali

kedaerah tersebut

Pada masa Orde Baru, telah diberlakukan UU No. 5

tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.

Disini juga telah diberlakukan Otonomi Daerah.

Namun Otonomi disini adalah Otonomi yang masih

sangat sentralistik :

3

Page 4: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

Pada saat Orde Baru, kita kenal TRILOGI

PEMBANGUNAN : • Pertumbuhan Ekonomi

• Pemerataan, dan

• Stabilitas

Disini terjadi Pertumbuhan Ekonomi, tetapi

perekonomian dikuasai oleh segelintir konglomerat

Demikian pula stabilitas disini adalah stabilitas

semu (Demokrasi terkekang)

4

Page 5: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

B

C

A Runtuhnya Pemerintahan

rezim Orde Baru

Munculnya tuntutan dalam bidang

demokratisasi (kebebasan pers, pemilu

yang demokratis, dll)

Munculnya keinginan Merdeka dari beberapa

Propinsi

Puncak dari semua ini, terjadinya letupan

pada tahun 1998, yang melahirkan

Reformasi, yang di tandai dengan :

5

Page 6: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

• Pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah.

Disini telah dilaksanakan Otonomi Daerah

• Diberlakukan UU No. 25 tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan

transisi, antara lain :

Disini Otonomi Daerah sudah mulai bisa berjalan

karena selain diberikan kewenangan kepada

daerah, juga diberikan sumber pembiayaan

6

Page 7: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

Untuk memperbaiki kualitas

Otonomi Daerah, dilakukan

perubahan UU No. 22 tahun 1999,

menjadi UU No. 32 tahun 2004 :

Disini terjadi perubahan sistim

Pemilukada yang tadinya

dipilih oleh anggota DPRD,

menjadi dipilih oleh rakyat.

Juga terjadi perubahan dari UU

Perimbangan Keuangan No. 25

tahun 1999 menjadi UU No. 33

tahun 2004.

7

Page 8: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

Walaupun telah diterapkan UU No. 25 tahun 1999,

Namun belum mampu untuk memuaskan Daerah -

Daerah yang kaya akan SDA, alasannya :

• Daerah-Daerah ini telah lama dikeruk hasil buminya

• Infrastruktur Daerah ini masih jelek

• Kesejahteraan masyarakatnya masih rendah

• Memerlukan dana yang besar untuk mengejar

ketertinggalan.

• Pada saat SDA habis, Daerah ini menjadi Daerah

miskin

• Daerah ini menanggung kerusakan lingkungan

DIBERLAKUKAN OTONOMI KHUSUS UNTUK PAPUA & ACEH

8

Page 9: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

BAGAIMANA DENGAN DAERAH

KAYA SDA LAINNYA ?

Riau & Kaltim Memerlukan dana yang

besar untuk mengejar

ketertinggalan

Seharusnya mendapatkan

perhatian yang besar dari

pemerintah.

9

Page 10: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

DAERAH YANG KAYA

SDA BELUM TENTU LEBIH

MAJU DARI PADA

DAERAH YANG MISKIN

SDA

TERGANTUNG

PADA KREATIVITAS

PEMERINTAH MISKIN SDA AKAN

LEBIH MAJU JIKA

PERTUMBUHAN

EKONOMINYA

LEBIH BAIK

10

Page 11: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

PERTUMBUHAN EKONOMI SUATU

DAERAH DIPENGARUHI OLEH :

Masuknya

investasi

11

Page 12: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

Keamanan yang kondusif

Infrastruktur yang baik meliputi

Ketersediaan tenaga kerja

MASUKNYA INVESTASI

DIPENGARUHI OLEH :

• Jalan

• Pelabuhan

• Pelabuhan udara

• Infrastruktur kesehatan

& pendidikan.

• Listrik dan air.

12

Page 13: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

PERTUMBUHAN EKONOMI ERA OTONOMI DAERAH :

Semua Daerah maju, akibat idealisme Kepala

Daerah

Percepatan & perluasan pembangunan ekonomi

Akan terjadi

pertumbuhan pusat -

pusat pertumbuhan

ekonomi

13

Page 14: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

• Banyak Kepala Daerah yang

kreatif & menjadi Pioneer pada

awal Otonomi Daerah Masuk

Penjara

• Saya mendukung penegakan

hukum dan pemberantasan

Korupsi namun jangan

dilakukan kriminalisasi

(Kebijakan tidak boleh di

Pidanakan)

SAYA PRIHATIN :

14

Page 15: “Negosiasi dan Teknik Lobi Pemerintahan”

15