Home >Documents >NASKAH & RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK... NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...

NASKAH & RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK... NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...

Date post:17-Nov-2020
Category:
View:2 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • NASKAH AKADEMIK

    RANCANGAN

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG

    KAWASAN TANPA ROKOK

    TIM PENYUSUN :

    1. Dr. Widodo Triputro, M.M., M.Si.

    2. Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., M.A.

    3. RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum.

    KERJASAMA :

    PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PSKPPM)

    SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA

    DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

    KABUPATEN JOMBANG

    TAHUN 2018

  • NASKAH AKADEMIK

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

    TENTANG

    KAWASAN TANPA ROKOK

    TIM PENYUSUN:

    1. Dr. R. Widodo Triputro, M.M., M.Si.

    2. Fatih Gama Abisono Nst., S.IP., M.A.

    3. RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum.

    KERJASAMA :

    PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN

    MASYARAKAT (PSKPPM)

    SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

    YOGYAKARTA

    DENGAN

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

    KABUPATEN JOMBANG

    TAHUN 2018

  • ii

    KATA PENGANTAR

    Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Alloh SWT Tuhan yang maha kuasa, sehingga dengan ridho-Nya kita bisa menyelesaikan tugas untuk menyusun Naskah Akademik sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, ini merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

    Dalam penyusunan Naskah Kajian dan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, ini sudah berusaha untuk mengacu ketentuan peraturan perundangan yang ada, khususnya Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tim PSKPPM Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” mengakui bahwa naskah kajian dan Raperda ini masih belum sempurna, untuk itu masukan yang konstruktif guna untuk penyempurnaan naskah ini sangat diharapkan.

    Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, khususnya DPRD Kabupaten Jombang yang telah memberikan kepercayaan untuk tugas ini. Demikian juga kepada segenap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait yang telah memberikan masukan dalam penyusunan naskah kajian dan Raperda, kepada segenap stakeholders Kabupaten Jombang terkait pemerintahan desa yang telah memberikan data dan informasinya, sehingga naskah ini bisa selesai dengan baik.

    Penyusun

    Tim PSKPPM

  • iii

    DAFTAR ISI

    HALAMAN SAMPUL ........................................................................................... i

    KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii

    DAFTAR ISI .............................................................................................. iii

    BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................1

    A. Latar Belakang ................................................................................... 1

    B. Identifikasi Masalah ........................................................................... 4

    C. Tujuan dan Kegunaan ....................................................................... 4

    D. Metode ................................................................................................ 5

    E. Ruang Lingkup dan Sistematika Akademis ........................................ 5

    BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS ......................................................... 6

    A. Kajian Teoritis .................................................................................... 6

    B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip ........................................................ 8

    C. Kajian Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan di

    Masyarakat, ..................................................................................... 12

    D. Kajian Terhadap Amplikasi Penerapan dengan Sistem Baru ...............17

    BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .......19

    BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .......................34

    A. Landasan Filosofis ...........................................................................34

    B. Landasan Sosiologis .........................................................................37

    C. Landasan Yuridis .............................................................................39

    BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

    MUATAN ...........................................................................................42

    A. Ketentuan Umum ............................................................................43

    B. Materi yang akan diatur ...................................................................43

    C. Ketentuan dan Sanksi .....................................................................44

    D. Ketentuan Penutup ..........................................................................44

    BAB VI PENUTUP ...........................................................................................45

    A. Simpulan .........................................................................................45

    B. Saran ...............................................................................................46

  • iv

    LAMPIRAN:

    − RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG

    KAWASAN TANPA ROKOK

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN A. Latar Belakang

    Kesehatan merupakan salah satu kesejahteraan dan hak asasi

    manusia yang wajib diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia

    sebagaimana dimandatkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang

    Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kesehatan

    memiliki nilai sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia

    Indonesia yang berkualitas, meningkatkan ketahanan nasional, dan daya

    saing bangsa dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan

    kesehatan diorientasikan mencapai kesadaran, kemauan, dan kapasitas

    untuk hidup sehat bagi setiap warga agar dapat mewujudkan derajat

    kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berdasarkan Undang-Undang

    Nomor 36 Tahun 2009 (UU 36/2009) kesehatan bermakna kondisi sehat,

    baik secara fisik, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang

    untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, derajat

    kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan tanggung jawab bersama

    individu, masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah. Bahkan urusan

    kesehatan menjadi urusan bersama yang bersifat wajib yang ditangani baik

    oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

    Status kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh determinan sosial

    kesehatan, yang mencakup lingkungan tempat manusia dilahirkan, tumbuh,

    hidup, bekerja, dan menjadi tua. Aspek lingkungan sosial maupun fisik serta

    perilaku kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian yang penting

    dalam determinan sosial kesehatan Lingkungan sosial dan fisik yang kurang

    baik dapat menyebabkan berbagai kerentanan terhadap manusia berupa

    meningkatnya masalah kesehatan sehingga menyebabkan menurunnya

    produktivitas dan kualitas hidup manusia, yang pada akhirnya meningkatkan

    angka kesakitan dan kematian. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem

    untuk meningkatkan peran serta berbagai sektor baik sektor kesehatan

    maupun di luar kesehatan. Karena faktor yang memberi pengaruh terhadap

  • 2

    status kesehatan sebagian besar berada pada sektor-sektor lain di luar

    kesehatan.

    Salah satu lingkungan fisik yang perlu diperhatikan adalah udara yang

    memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia maupun makhluk

    hidup lainnya. Oleh karena itu diperlukan pengendalian terhadap kondisi yang

    dapat memengaruhi kualitas udara. Perlindungan terhadap kualitas udara

    dapat dilakukan dengan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat

    menyebabkan pencemaran udara serta pengendalian terhadap aktivitas yang

    dapat memengaruhi kualitas udara. Salah satu jenis pencemaran udara

    berasal dari polutan asap rokok. Rokok adalah zat adiktif mengandung ribuan

    jenis material kimia beracun yang menimbulkan efek kecanduan dan

    merupakan faktor risiko terhadap berbagai penyakit seperti penyakit jantung,

    stroke, penyakit paru, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, serta

    berbagai jenis kanker terutama kanker paru dan mulut (Dhevy, 2014).

    Oleh karena itu rokok membahayakan bagi perokok sendiri maupun

    bukan perokok yang berada disekitarnya. Bahkan Rokok merupakan salah

    satu penyebab kematian terbesar di dunia.Badan lembaga kesehatan dunia,

    World Health Organization (WHO), memprediksi penyakit yang berkaitan

    dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan dunia. Dari tiap 10 orang

    dewasa yang meninggal, 1 orang diantaranya meninggal karena disebabkan

    asap rokok (Kemenkes RI, 201

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended