NASKAH PUBLIKASI HUBUNGAN RELIGIUSITAS DENGAN ... · fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta

NASKAH PUBLIKASI

HUBUNGAN RELIGIUSITAS DENGAN KECENDERUNGAN

BERPERILAKU ADIL PADA HAKIM PENGADILAN

NEGERI DALAM MEMUTUSKAN PERKARA

Oleh :

SARI RISNAVIKA PUTRI SONNY ANDRIANTO

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2005

NASKAH PUBLIKASI

HUBUNGAN RELIGIUSITAS DENGAN KECENDERUNGAN BERPERILAKU

ADIL PADA HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM MEMUTUSKAN

PERKARA

Telah Disetujui Pada Tanggal

Dosen Pembimbing

(Sonny Andrianto S.Psi., M.Si)

PENGANTAR

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini

melahirkan konsekuensi bahwa setiap warga negara segala tindakan dan

perilakunya harus mengacu pada setiap dasar hukum yang ada di negara Republik

Indonesia. Konsekuensi lain dari negara hukum adalah siapapun orangnya, baik

pejabat negara maupun masyarakat harus diperlakukan sama dihadapan hukum

dan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum.

Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya membangun demokratisasi,

keterbukaan, penegakan hak asasi manusia (HAM), peningkatan sumber daya

manusia, pengentasan kemiskinan, disiplin nasional, dan gerakan sadar hukum.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari negara berkembang menuju negara

maju. Semakin membaiknya kualitas pendidikan suatu negara akan berdampak

pada seluruh aspek kehidupan. Hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan politik,

kesejahteran rakyat, dan perlindungan hukum akan menjadi sorotan kehidupan.

Proses pembangunan menuju negara maju yang saat ini sedang

berlangsung di Indonesia akan melahirkan banyak perubahan di semua aspek

kehidupan. Soetjatmoko (Jamaludin, 1995) pembangunan menuntut upaya-upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia, strategi pembangunan yang mapan,

dan memerlukan stabilitas keamanan yang mantap.

Proses pembangunan ini disamping akan mendatangkan banyak manfaat

juga akan selalu diikuti dengan kondisi semakin longgarnya ikatan nilai norma

dalam masyarakat dan agama. Hal ini berakibat banyaknya perilaku yang

menyimpang, tindak kejahatan, dan kekerasan. Untuk menanggulangi dampak

negatif dari proses pembangunan diperlukan adanya suatu hukum.

Menurut Muhammad (1997), hukum adalah norma yang mengatur segala

aspek kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa dan mengikat. Hukum

memiliki fungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat,

melindungi kepentingan manusia, sebagai jalan untuk memyelesaikan pertikaian

dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.

Keadilan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang menuntun manusia

dalam berhubungan sesama manusia. Seseorang dikatakan adil bila mengakui

orang lain sebagai orang yang memiliki hak yang seharusnya dipertahankan atau

diperolehnya (Muhammad, 1997). Menurut Lubis (1994) keadilan adalah

kemampuan unutuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-

masing.

Suatu hukum yang adil merupakan kebutuhan mendasar bagi struktur

sosial karena mampu menjamin hak-hak semua kelas dan individu dalam

kaitannya dengan kesejahteraan umum, disertai dengan pelaksanaan perilaku di

antara berbagai macam peraturannya. Untuk dapat mencapai suatu hukum yang

adil, diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian

imparsial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan

kepada patokan-patokan yang berlaku secara objektif. Fungsi ini lazimnya

dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang

berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan memberikan keputusan.

Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kekuasaan hakim yang

dalam prekteknya dilaksanakan oleh seorang hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan

kepadanya sacara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam

pengambilan keputusan, para hakim harus adil mandiri dan bebas dari pengaruh

pihak manapun. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada

fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan

yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang relevan dan pilihan

kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan

kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri

(Muhammad, 1997).

Seorang hakim harus selalu bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara

pada suatu persidangan di Pengadilan. Madkur (Imron, 1983), mengemukakan

bahwa apabila seorang hakim duduk mengadili pihak-pihak yang bersengketa,

maka ia harus bersikap tidak memihak, tidak ada perhatiannya selain memeriksa

perkara itu. Hakim adalah aparat penegak hukum yang merupakan profesi mulia

dan sangat strategis dalam upaya mewujudkan keadilandan kebenaran melalui

lembaga peradilan (Hukumonline.com)

Tetapi pada kenyataannya sangatlah berbeda, dunia peradilan di Indonesia

akhir-akhir ini mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat. Berbagai komentar

dan pendapat baik yang berbentuk pandangan maupun penilaian dari berbagai

kalangan masyarakat selalu menghiasi media massa yang ada di negeri ini. Hal

yang selalu menjadi topik utama adalah tidak memuaskannya atau bahkan

buruknya sistem kinerja dan pelayanan peradilan. Hal tersebut terbukti dari hasil

penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti MaPPI (Masyarakat Pemantau

Peradilan Indonesia) bahwa dari 536 responden, 59.97% memberi pernyataan

negatif dan sikap pesimis terhadap proses peradilan saat ini

(www.pemantauperadilan.com).

Putusan-putusan Hakim dalam suatu perkara, dianggap masih

membebaskan penjahat, khususnya terdakwa korupsi, baik yang diputuskan oleh

Pengadilan Negeri, banding, maupun kasasi baik, di Jakarta dan di beberapa

daerah di Indonesia. Pengadilan tidak lagi menjadi benteng keadilan namun

menjadi benteng terdakwa kasus-kasus korupsi dan melegakan tindak kejahatan

yang dilakukan.

Deretan-deretan kasus korupsi berskala besar yang sampai saat ini tidak

jelas tindak lanjutnya antara lain adalah: kasus Pertamina yang melibatkan

Ginandjar Kartasasmita, Penyalahgunaan BLBI yang melibatkan tiga Direksi

Bank Indonesia, tukar guling asset BULOG yang melibatkan Bedu Amang, dan

Dana Non-Bugeter BULOG yang menyeret Akbar Tanjung.

Beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)

menilai putusan hakim yang membebaskan Akbar Tanjung sangat menderai dan

tidak sesuai dengan hukum dan keadilan, Akbar seharusnya dianggap terbukti

bersalah dan dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan

(www.pemantauperadilan.com).

Dampak dari ketidakadilan ini adalah: kerugian negara karena kasus

korupsi, penganiayaan semakin berkembang, pelanggaran akan semakin

meningkat, orang jahat akan semakin berani berbuat jahat, kasus-kasus kejahatan

akan terus meningkat tanpa diiringi dengan peningkatan penyelesaiannya. Cara

hakim dalam menangani dan memutuskan hukuman bagi para pelaku kejahatan

ini menimbulkan pesimisme dan sikap skeptis dalam masyarakat

(www.antikorupsi.com)

Menurut Daradjat (1991), keyakinan beragama menjadi bagian integral

dari kepribadian seseorang. keyakinan itu akan mengawasi segala tindakan,

perkataan, bahkan perasaannya. Clark (Jamaludin, 1995) Nilai-nilai religi

memiliki fungsi yang sangat sentral dan mendalam dalam diri seseorang maka

diharapkan seseorang dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku akan sangat

dipengaruhi oleh tingkat religiusitasnya.

Agama Islam senantiasa mewajibkan umatnya untuk berperilaku adil, hal

ini dapat dilihat dalam Al-Quran, (QS. An Nisaa’4: 58) “Dan apabila kamu

menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil”. (QS. Al

Maa-Idah 5: 8) “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berdasarkan pada ajaran-ajaran agama

Islam yang mewajibkan umatnya untuk selalu menegakkan keadilan, maka

diharapkan semakin tinggi religiusitas seseorang, semakin tinggi juga

kecenderungannya terhadap perilaku adil.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti apakah

ada hubungan antara religiusitas dengan kecenderungan berperilaku adil pada

hakim pengadilan negeri dalam memutuskan suatu perkara.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas

dengan kecenderungan berperilaku adil pada hakim Pengadilan Negeri dalam

memutuskan perkara.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu psikologi, terutama

psikologi agama dan sosial. Lebih khusus lagi penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kejelasan hubungan antara religiusitas dengan kecenderungan

berperilaku adil dalam memutuskan suatu perkara pada hakim Pengadilan Negeri.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk

meningkatkan perilaku adil pada hakim Pengadilan Negeri. Hasil penelitian ini

dapat dimanfaatkan sebagai acuan, sehingga dapat menjadi rujukan penelitian-

penelitian selanjutnya.

Kecenderungan Berperilaku Adil

Adil berasal dari bahasa Arab yang artinya insyaf (yang menurut jiwa baik

dan lurus). Dalam bahasa Perancis perkataan adil ini diistilahkan dengan justice,

sedangkan dalam bahasa Latin diistilahkan dengan justica.

Menurut Poerwadarminta (1986) dalam kamus bahasa Indonesia

memberikan pengertian adil dengan tidak berat sebelah dan tidak sewenang-

wenang. Masyur (Lubis, 1994) mengemukakan bahwa keadilan adalah

meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak setiap yang berhak secara

lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang

sama, dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan

kesalahannya.

Keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang

sama terhadap semua orang yang berada dalam situasi yang sama dan untuk

menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak

sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat

dibenarkan (Kanter 2001)

Seorang hakim dikatakan adil jika memberi sanksi kepada orang yang

diketahuinya melanggar hukum, dan membantu seseorang untuk memperoleh apa

yang menjadi haknya melalui keputusan yang dibuat (Lubis, 1994)

Menurut Lind dan Tyler (Faturochman, 2002) keadilan pada dasarnya

merupakan bagian dari moralitas, tetapi di sisi lain keadilan telah dirumuskan

dalam aturan-aturan yang baku dan harus dilaksanakan dengan ketat. Secara

umum keadilan digambarkan sebagai situasi sosial ketika norma-norma dan

kelayakan terpenuhi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecenderungan

berperilaku adil adalah tinggi rendahnya kemungkinan seseorang untuk bertindak

atau berbuat meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang

berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam

keadaan yang sama dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum

sesuai dengan kesalahannya.

Religiusitas

Mangunwijaya (Hidayat, 1995) membedakan antara istilah agama atau

religi dengan religiusitas. Agama menunjuk pada aspek formal yang berkaitan

dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban, sedangkan religiusitas menunjuk

pada aspek yang telah dihayati oleh individu.Kesadaran beragama tidak hanya

melandasi tingkah yang nampak, tetapi juga sikap, pemikiran, kemauan dan

tanggapan. Menurut Daradjat (1991), keyakinan itu tidak akan mengawasi segala

tindakan, perkataan bahkan perasaannya.

Glock dan Stark (Ancok dan Suroso, 1995) mengatakan bahwa

keberagamaan seseorang itu ditunjukkan pada ketaatan dan komitmen seseorang

terhadap agamanya. Keberagamaan seseorang pada dasarnya lebih menunjuk pada

pelaksanaan keagamaan yang berupa penghayatan dan pembentukan komitmen,

sehingga lebih merupakan proses internalisasi nilai-nilai agama untuk kemudian

diamalkan dalam perilaku sehari-hari. Keberagamaan seseorang meliputi aspek

keyakinan, peribadatan, akhlak, ilmu dan penghayatan. Aspek-aspek tersebut

merupakan suatu keastuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan (Ancok dan Suroso,

1995)

Daradjat (1991) mengemukakan istilah kesadaran agama (religious

consciousness) dan pengalaman agama religious eksperience. Kesadaran agama

merupakan segi agama yang terasa dalam pikiran dan dapat diuji melalui

introspeksi atau dapat dikatakan sebagai aspek mental dari aktivitas agama.

Pengalaman agama masalah unsur perasaan dalam kesadaran agama yaitu,

perasaan yang membawa keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan

Menurut penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas

adalah proses keagamaan yang berupa penghayatan dan pembentukan komitmen,

sehingga lebih merupakan proses internalisasi nilai-nilai agama untuk kemudian

diamalkan dalam perilaku sehari-hari. Keberagamaan seseorang meliputi aspek

keyakinan, peribadatan, akhlak, ilmu dan penghayatan. Aspek-aspek tersebut

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan

Hubungan religiusitas dengan kecenderungan berperilaku adil

Menurut Daradjat (1991), keyakinan beragama menjadi bagian integral

dari kepribadian seseorang. Keyakinan itu akan mengawasi segala tindakan,

perkataan, bahkan perasaannya. Clark (Jamaludin, 1995) Nilai-nilai religi

memiliki fungsi yang sangat sentral dan mendalam dalam diri seseorang. Tiada

satu orangpun yang tidak membutuhkan agama. Oleh karena nilai-nilai religiusitas

menempati posisi sedemikian sentral, maka diharapkan seseorang dalam berpikir,

bersikap dan bertingkah laku akan sangat dipengaruhi oleh tingkat religiusitasnya.

Ajaran-ajaran Islam senantiasa mewajibkan umatnya untuk selalu

berperilaku adil. Ajaran ini dapat dilihat dalam (QS. An Nisaa’4: 58) “Dan apabila

kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil”.

(QS. Al Maa-Idah 5: 8) “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu

kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. (QS. Al Hadiid 57: 25)

“Sesungguhnya Kami mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti

yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Qitab dan neraca

(keadilan) agar menusia dapat melaksanakan keadilan”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa dengan

pemahaman keagamaan yang baik seorang hakim dalam menjalankan tugasnya

tidak akan sembarangan melakukan perilaku yang dapat menimbulkan adanya

ketidak adilan. Dalam bertindak hakim akan melakukan pertimbangan-

pertimbangan terlebih dahulu berdasarkan nilai-nilai dalam ajaran-ajaran agama

yang telah terinternalisasi dalam dirinya. Semakin tinggi religiusitas hakim maka

diharapkan semakin tinggi pula kecenderungan berperilaku adil yang dimilikinya.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah, adanya korelasi yang

positif antara religiusitas dengan kecenderungan berperilaku adil. Semakin tinggi

religiusitas maka semakin tinggi pula kecenderungan berperilaku adil

Metode Penelitian

A. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel Tergantung : Kecenderungan berperilaku adil

Variabel Bebas : Religiusitas

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Religiusitas adalah seberapa dalam dan totalias seseorang dalam penghayatan,

keyakinan, peribadatan, ilmu dan pengamalan nilai-nilai agama kemudian

diamalkan dalam perilaku sehari-hari. Skala yang digunakan dalam penelitian ini

adalah adaptasi dari skala Turmudhi (1991). Diasumsikan bahwa semakin tinggi

skor yang diperoleh subjek, makin tinggi religiusitasnya. Semakin rendah skor

yang diperoleh subjek, semakin rendah religiusitasnya.

2. Kecenderungan perilaku adil adalah seberapa besar kemungkinan seseorang

melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap

semua orang yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak

semua pihak yang bersangkutan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini

disusun oleh peneliti dengan menggunakan aspek-aspek adil dari Muhammad

Diasumsikan bahwa semakin tinggi skor yang diperoleh subjek, makin tinggi

kecenderungannya untuk berperilaku adil. Semakin rendah skor yang diperoleh

subjek, semakin rendah kecenderungannya untuk berperilaku adil.

Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan

Negeri yang memeluk agama Islam.

Metode Pengumpulan Data

a. Skala kecenderungan berperilaku adil

Skala kecenderungan berperilaku adil yang digunakan disusun penulis

yang merupakan modifikasi dari aspek-aspek keadilan menurut Muhammad

(1997). Skala kecenderungan berperilaku adil ini dibagi menjadi empat aspek.

Yaitu kejujuran, tanggung jawab, otentik, dan kemandirian moral.

Bentuk skala kecenderungan berperilaku adil adalah tipe pilihan dengan

empat pilihan alternatif jawaban, sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS)

dan sangat tidak sesuai (STS). Pernyataan-pernyataan dalam aitem terdiri dari

aitem favorabel dan unfavorable. Skor penilaian bergerak dari empat sampai satu.

Item favorabel skor yang tertinggi (SS) diberi skor empat, kemudian urutan skor

selanjutnya hingga sampai yang terendah (STS) diberi skor satu. Untuk aitem

unfavorabel skor yang tertinggi (STS) diberi skor empat kemudian urutan skor

selanjutnya hingga sampai yang terendah (SS) diberi skor satu.

b. Skala Religiusitas

Skala religiusitas pada penelitian ini disusun oleh Turmudhi (1991)

berdasarkan pada teori Masrun dkk (Jamaludin, 1995) yang telah disesuaikan

dengan dimensi religiusitas di dalam ajaran agama Islam. Dimensi-dimensi

tersebut adalah: akidah atau iman, Islam atau peribadatan, ihsan atau penghayatan

dan pengamalan.

Bentuk skala religiusitas adalah tipe pilihan dengan empat pilihan

alternatif jawaban, sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat

tidak sesuai (STS). Pernyataan-pernyataan dalam aitem terdiri dari aitem

favorabel dan unfavorable. Skor penilaian bergerak dari empat sampai satu. Item

favorabel skor yang tertinggi (SS) diberi skor empat, kemudian urutan skor

selanjutnya hingga sampai yang terendah (STS) diberi skor satu. Untuk aitem

unfavorabel skor yang tertinggi (STS) diberi skor empat kemudian urutan skor

selanjutnya hingga sampai yang terendah (SS) diberi skor satu.

Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas merupakan suatu alat ukur yang sangat penting

dalam penelitian ilmiah di mana dan kapanpun juga. Menurut Azwar (1997), suatu

instrument ukur yang tidak reliabel atau tidak valid akan memberikan informasi

yang tidak akurat mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenai tes

tersebut, untuk itu diperlukan suatu instrument atau alat penelitian yang mampu

mengungkap secara cermat (valid) dan konsisten (reliabel) sehingga informasi

yang diperlukan dapat dipertanggungjawabkan. Maka penelitian ini pengujian

validitas alat ukur akan dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-skor tiap

butir dengan skor total setiap aspek kemudian skor aspek dengan skor total.

Reliabilitas suatu alat ukur menunjuk derajat keajegan suatu alat ukur yang

bersangkutan manakala diterapkan beberapa kali pada kesempatan yang berlainan

(Hadi, 2000)

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah

metode kuantitatif dengan menggunakan statistik. Teknik statistik yang digunakan

adalah teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson (Hadi, 1996). Proses

analisanya akan dilakukan dengan meggunakan fasilitas software SPSS. Versi

12.00

Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

A. Skala Kecenderungan Berperilaku Adil

Tabel 6 Deskripsi Hasil kecenderungan berperilaku adil Variabel Skor Hipotetik Skor Empirik Xmax Xmin Mean SD Xmax Xmin Mean SD Kecenderungan 116 29 72,5 14,5 113 75 91,79 9,316 Berperilaku Adil Tabel 7 Kriteria kategorisasi Kecenderungan berperilaku adil

Kategori Skor N Prosentase (%) Tinggi 87<x 28 65,12% Sedang 58<x<87 15 43,88% Rendah X<58 0 0%

B. Skala Religiusitas

Tabel 8 Deskripsi Hasil Penelitian Religiusitas Variabel Skor Hipotetik Skor Empirik Xmax Xmin Mean SD Xmax Xmin Mean SD Religiusitas 212 53 132,5 26,5 208 122 174,84 18,498 Tabel 9 Kriteria kategorisasi Religiusitas

Kategori Skor N Prosentase (%) Tinggi 159<x 36 83,72 % Sedang 106<x<159 7 16,27 % Rendah X<106 0 0 %

C. Uji Asumsi

Uji asumsi dilakukan sebelum uji hipotesis, mencakup uji normalitas dan

uji linieritas. Hal ini perlu dilakukan karena teknik korelasi yang digunakan

adalah teknik product moment yang harus menggunakan data yang distribusinya

normal dan linier, uji asumsi dalam penelitian ini menggunakan fasilitas SPSS

12,0 for windows

a. Uji Normalitas

Uji mormalitas dilakukan dengan teknik One-Sample Kolmogorof-Smirnof

Test dari SPSS 12.0 for windows Menghasilkan perolehan sebaran skor dari

variable kecenderungan berperilaku adil (K- SZ = 0,567 ; p = 0,904 atau p >

0,05), dan dari hasil yang diperoleh melalui sebaran skor variable religiusitas

K-SZ = 0,484 ; p = 0,973 atau p > 0,05) dari hasil uji normalitas yang dilakukan

dapat diketahui bahwa skor subjek pada kedua alat ukur tersebut memiliki sebaran

normal.

b. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui linieritas variable

kecenderungan berperilaku adil dengan religiusitas. Dari uji linearity diketahui,

F linearity 7,861 dengan p = 0,021 atau p < 0,05 dan F deviation from linearity

0,719 dengan p = 0,767 atau p > 0,05. hasil ini menunjukkan ada hubungan linear

pada variable kecenderungan berperilaku adil dengan religiusitas dengan

c. Uji Hipotesis

Hasil analisis data dengan menggunakan korelasi product moment pearson

pada program SPSS 12.0 for windows diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara variabel kecenderungan

berperilaku adil dengan religiusitas. Hasil tersebut didasarkan pada nilai p = 0,001

dan r = 0,444. Hasil penelitian dikatakan signifikan karena p < 0,01 sehingga

hipotesis penelitian diterima. Maka semakin tinggi religiusitas semakin tinggi

kecenderungan berperilaku adil.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji korelasi pearson

diketahui bahwa hubungan positif dan sangat signifikan antara variable

religiusitas dengan kecenderungan berperilaku adil. Hasil penelitian ini

mendukung teori yang telah diajukan pada pemahasan sebelumnya yaitu

religiusitas mempunyai peran penting dalam pembinaan moral. Apabila

dihadapkan pada suatu dilema, seseorang akan menggunakan pertimbangan-

pertimbangan berdasarkan nilai-nilai moral yang datang dari agama. Oleh karena

itu, nilai-nilai agama yang telah diinternalisasikan oleh seseorang, diharapkan

mampu menuntun dalam bersikap dan berperilaku dengan benar. Jadi jika

seseorang mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran

agamanya, maka seseorang tersebut juga mampu bersikap secara adil.

Ajaran-ajaran Islam senantiasa mewajibkan umatnya untuk selalu

berperilaku adil. Ajaran ini dapt dilihat pada (QS. An Nisaa’4: 58) “Dan apabila

kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil”.

(QS. Al Maa-Idah 5: 8) “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu

kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. (QS. Al Hadiid 57: 25)

“Sesungguhnya Kami mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti

yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Qitab dan neraca

(keadilan) agar menusia dapat melaksanakan keadilan”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa dengan

pemahaman keagamaan yang baik seorang hakim dalam menjalankan tugasnya

tidak akan sembarangan melakukan perilaku yang dapat menimbulkan adanya

ketidak adilan. Hakim akan melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih

dahulu berdasarkan nilai-nilai dalam ajaran-ajaran agama yang telah

terinternalisasi dalam dirinya. Semakin tinggi religiusitas hakim maka semakin

tinggi pula kecenderungan perilaku adil yang dimilikinya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data penelitian dan pembahasan

yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dengan singkat dapat

disimpulkan bahwa ada korelasi positif yang sangat signifikan antara religiusitas

dengan kecenderungan berperilaku adil, semakin tinggi religiusitas seseorang

maka semakin tinggi pula kecenderungannya berperilaku adil.

Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis

mengajukan saran-saran bagi penelitian selanjutnya adalah :

1. Saran kepada subjek penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat bahwa subjek

rata – rata memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dan ada hubungan positif

antara religiusitas dengan kecenderungan berperilaku adil, maka disarankan

kepada subjek penelitian untuk tetap mempertahankan religiusitas yang sudah

tinggi.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah subjek penelitan

dan lebih cermat dalam mengontrol variabel-variabel lain yang kiranya dapat

memperkaya hasil penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adisubroto, D. 1992. Sifat Religiusitas pada suku bangsa Jawa dan Minangkabau. Jurnal Psikologika, No satu Tahun ke XIX

Ancok, D. & Suroso, F. N. 1995. Psikologi Islami. Cetakan kedua. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. Azwar. 1995. Sikap manusia: Teori dan Pengukurannya. Cetakan kedua.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ----------1999. Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Daradjat. 1991. Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental. Jakarta: Gunung

Agung. Dister, N. 1990. Pengalaman dan Motivasi Beragama. Yogyakarta: Kanisius Driyakara, N. 1987. Percikan Filsafat. Jakarta: PT. Pembangunan Hadi, S. 1996. Statistik Jilid II. Yogyakarta: Andi Offset

-------- 2000. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset

Helmi, A. F. 1994. Aspek Psikologis Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan

Pidana. Jurnal Psikologika, No tiga Tahun ke-2. Hukum On Line. 2001. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). http://

www.antikorupsi.com ----------2004. Putusan Akbar Tanjung Tidak Sesuai Dengan Hukum dan

Keadilan. http:// www.pemantauperadilan.com. Imron, A.M. 1983. Peradilan dalam Islam. Cairo: Fakultas Hukum Cairo. Jamaludin, M. 1995. Hubungan Religiusitas dengan Stres Kerja Pada Polisi.

Laporan Penelitian. Sikripsi. (Tidak Diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas gajah Mada

Kanter, E. Y. 2001. Etika Profesi Hukum: Pendekatan sosio-Religius. Jakarta:

storia Grafika Lari, S. M. M. 1990. Psikologi Islam. Jakarta: Pustaka Hidayah

Loudon, D. I & Bitta, A. J. D. 1984. Consumer Behavior: Concept and Application. New york: McGraw Hill

Lubis, S.K. 1994. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Mangunwijaya. 1982. Sastra Dan Religiusitas. Jakarta: Sinar Harapan. Muhammad, A. 1997. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Notohamidjojo, O. 1975. Soal-soal Pokok Filsafat hukum. Jakarta: BPK Gunung

Mulia. Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya. 2000. Yogyakarta: Universitas Islam

Indonesia Turmudhi, A. M. 1991. Hubungan antara Religiusitas dengan Intensi Prososial

pada mahasiswa beragama Islam di Fakultas Ekonomi UPN “ Veteran “ Yogyakarta. Skripsi (Tidak diterbitkan). Yogyakarta. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

Walgito, B. 1990. Psikologi Sosial ( Suatu Pengantar). Yogyakarta: Andi Offset