Top Banner
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH OPTIMALISASI PENERAPAN NILAI – NILAI KEMANUSIAAN PADA KEGIATAN DETEKSI DINI GUNA MENGAKSELERASIKAN ETIKA KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS YANG KONDUSIF BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengemukakan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan tugas mewujudkan Kamtibmas tersebut, masih ada beberapa perilaku anggota Polri yang tidak sesuai dengan etika profesi yang salah satunya adalah mengenai Kode Etik Profesi Polri 1 terutama dalam 1 Pada Perkap No 14 tahun 2011 dijelaskan tentang Ruang Lingkup KEPP meliputi ; Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan
34

Naskah NKP 1 OK

Jan 19, 2016

Download

Documents

Rendi Paska
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Naskah NKP 1 OK

LEMBAGA PENDIDIKAN POLRISEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

OPTIMALISASI PENERAPAN NILAI – NILAI KEMANUSIAAN

PADA KEGIATAN DETEKSI DINI

GUNA MENGAKSELERASIKAN ETIKA KEMASYARAKATAN

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS YANG KONDUSIF

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) mengemukakan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat

(Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan

nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum,

serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan

lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan tugas mewujudkan Kamtibmas tersebut, masih ada

beberapa perilaku anggota Polri yang tidak sesuai dengan etika profesi yang salah

satunya adalah mengenai Kode Etik Profesi Polri1 terutama dalam melaksanakan

etika kemasyarakatan. Padahal Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam

memelihara Kamtibmas selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan

keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji

setiap anggota Polri di tengah masyarakat. Salah satu perilaku tidak terpuji yang

dilakukan oleh anggota Polri adalah kurang menghargai atau kurang menjunjung

tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)2 di mana hal ini tentunya sangat bertentangan

dengan nilai – nilai kemanusiaan yang terkandung pada Pancasila yaitu nilai – nilai

1 Pada Perkap No 14 tahun 2011 dijelaskan tentang Ruang Lingkup KEPP meliputi ; Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian

2 Pada Perkap No 14 tahun 2011 dalam Pasal 10 (a) disebutkan setiap anggota Polri diwajibkan menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia

Page 2: Naskah NKP 1 OK

adat istiadat, nilai kebudayaan serta nilai religius yang berkembang dalam

masyarakat Indonesia3.

Berkaitan dengan HAM, salah satu pelaksanaan tugas Polri adalah dalam

melakukan Deteksi Dini (early detection). Saat ini pelaksanaan deteksi dini yang

dilakukan Polri, seperti penyadapan dan penggalian/pendalaman informasi4 maupun

kegiatan intelijen lainnya tengah menjadi sorotan masyarakat. Hal ini dikarenakan

munculnya kebijakan di bidang intelijen negara berupa disahkannya Undang-undang

Intelijen, yang ditengarai akan memberikan diskresi (kewenangan) sangat luas

kepada Badan Intelijen Negara (BIN) serta fungsi intelijen di departemen atau

lembaga lainnya, seperti Intelkam Polri. Diskresi (kewenangan) yang sangat luas

tersebut banyak ditafsirkan akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi

manusia (HAM). Padahal deteksi dini sangat diperlukan guna mengantisipasi dan

bahan masukan bagi fungsi lain untuk menangani suatu permasalahan atau konflik.

Menyikapi hal tersebut, maka perlu suatu upaya mengoptimalkan penerapan nilai-

nilai kemanusiaan seperti nilai sosial, budaya, religius, serta menjunjung HAM pada

kegiatan deteksi dini sehingga dapat mengakselerasikan etika kemasyarakatan pada

satuan Intelkam di tingkat KOD dalam rangka mewujudkan Kamtibmas.

2. Pokok Masalah dan Persoalan

a. Permasalahan

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam

penulisan ini adalah bagaimana optimalisasi penerapan nilai–nilai

kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini guna mengakselerasikan Etika

Kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif ?

b. Pokok Persoalan

Pokok persoalan yang menjadi fokus bahasan dalam penulisan NKP ini

adalah :

1) Bagaimana kompetensi SDM Sat Intelkam Polri dalam menerapkan

nilai–nilai kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini ?

2) Bagaimana metode yang diterapkan Sat Intelkam Polri dalam

menerapkan nilai–nilai kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini ?3 Materi Bahan Ajaran Sespimmen Polri Dikreg ke – 54 T.A. 2014 tentang Implementasi Nilai – Nilai

Pancasila dan UUD 1945 Dalam Membentuk Karakter Bangsa. 4 Dalam UU No 17 tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara Pasal 31 dijelaskan Pasal 31 dijelaskan

Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran

2

Page 3: Naskah NKP 1 OK

3) Bagaimana mengakselerasikan etika kemasyarakatan pada Sat Intelkam ?

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Naskah Karya Perorangan (NKP) ini, dibatasi pada

upaya mengoptimalkan pemahaman penerapan nilai–nilai kemanusiaan pada

kegiatan deteksi dini oleh Satintelkam Polres “X” dilihat dari kompetensi SDM;

metode yang diterapkan; serta akselerasi etika kemasyarakatan.

4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Naskah Karya Perorangan ini disusun dengan maksud untuk memenuhi

tugas pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-54 T.A. 2014 mata pelajaran

Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam membentuk Karakter

Bangsa.

b. Tujuan

Adapun tujuan adalah sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran

kepada pimpinan dalam bentuk konsepsi strategis terkait dengan upaya

penerapan nilai–nilai kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini oleh Intelkam

Polri.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode penulisan Naskah Strategis Perorangan ini secara spesifik

menggunakan metode Deskriptif Analitis, yakni untuk menggambarkan dan

menginterpretasikan kondisi faktual yang selanjutnya dianalisis guna diperoleh

solusi pemecahan masalah.

b. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan

membaca, mempelajari dan mengkaji hasil studi kepustakaan, baik berupa

tulisan-tulisan, perundang-undangan, maupun referensi lain.

6. Tata Urut (Sistematika)

Bab I : Pendahuluan

3

Page 4: Naskah NKP 1 OK

Bab II : Landasan Teori

Bab III : Kondisi Saat Ini

Bab IV : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Bab V : Kondisi Yang Diharapkan

Bab VI : Upaya pemecahan masalah

Bab VII : Penutup

7. Pengertian-Pengertian

a. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar “optimal” yang berarti paling

menguntungkan/terbaik apabila mendapat awalan “me” dan akhiran ”kan”

menjadi mengoptimalkan yang berarti menjadikan maksimal5

b. Nilai – Nilai Pancasila

Pancasila pada hakekatnya bersumber pada nilai – nilai adat istiadat, nilai

– nilai kebudayaan serta nilai – nilai religius yang hidup berkembang dalam

masyarakat Indonesia (Prof. DR. Suwarma Almuhtar, SH., Mpd)6

c. Deteksi Dini

Suatu mekanisme yang berupa pemberian informasi secara tepat waktu dan

efektif, melalui institusi yang dipilih, agar masyarakat / individu di daerah

rawan mampu mengambil tindakan menghindari atau mengurangi resiko dan

mampu bersiap – siap untuk merespok secara efektif.

d. Kode Etik Profesi Polri

Adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan

landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan

mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan

oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung

jawab jabatan (Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal

1 point 5).

e. Etika Kemasyarakatan

Etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta

5 Departemen Pendidikan dan Kebudayan ,Kamus Besar bahasa Indonesia , balai Pustaka, hlm. 3746 Dalam Materi Bahan Pelajaran Sespimmen Polri Dikreg Ke – 54 T.A 2014 tentang Implementasi Nilai –

Nilai Pancasila dan UUD 1945 Dalam Membentuk Karakter Bangsa

4

Page 5: Naskah NKP 1 OK

melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan mengindahkan

kearifan lokal dalam budaya indoneia.

f. Kamtibmas

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu

kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya

proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang

ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta

terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Pasal 1 Undang-

undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

BAB II

LANDASAN TEORI

5

Page 6: Naskah NKP 1 OK

1. Konsepsi Nilai-nilai Pancasila

Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang

dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila

dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang

Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk

mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh.

Pancasila pada hakekatnya bersumber pada nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai

kebudayaan serta nilai-nilai religius yang hidup berkembang dalam masyarakat

Indonesia. Sumber material Falsafah dari pandangan hidup masyarakat Indonesia

sendiri, memperkokoh kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi

bangsa dan Negara Indonesia.

Berkaitan dengan tugas pokok Polri sebagai pengayom masyarakat dalam

membentuk Karakter bangsa berbasis Pancasila, perlu menekankan pada

pendekatan yang menghargai realitas pluralitas budaya. Keragaman sosial budaya

dan agama. Keberagaman potensi dan sebagai asset bagi integrasi nasional,

desentralisasi dan otonomi daerah dijadikan pilihan orientasi dan unggulan

perubahan masyarakat Indonesia.

Paradigma untuk memperkokoh peran Polri sebagai pengayom masyarakat

berkarakter Pancasila antara lain adalah :

a. Memperkuat sektor Polri sebagai aset Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

dalam bermasyarakat

b. Kehidupan Bangsa yang cerdas sebagai prasyarat untuk mewujudkan

Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

c. Memperkuat profesional Polri berbasis mewujudkan dan melaksanakan

sistem keamanan dan ketertiban masyarakat Pancasila dalam wuju

mencerdaskan kehidupan masyarakat

d. Tugas pokok Polri didasarkan atas kekuatan Sistem Pendidikan Polri mesti

mendapatkan perhatian yang utama

e. Peran Pengayoman Polri sebagai peran Pendidikan Masyarakat sebagai

sarana bagi Pembangunan watak bangsa, membangun masyarakat sadar

hukum

2. Konsepsi Etika Profesi

Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti

karakter, watak kesusilaan atau adat/kultur. Sebagai suatu subyek, etika akan

6

Page 7: Naskah NKP 1 OK

berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk

menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar,

buruk atau baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka,

tahun 1989, yang dimaksud dengan etika : (a) Ilmu tentang apa yagn baik dan apa

yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, (b) Kumpulan azas atau nilai

yang berkenaan dengan akhlak, dan (c) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut

suatu golongan atau masyarakat.

Sedangkan Profesi Kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas

kepolisian baik dibidang operasional maupun dibidang pembinaan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak

hukum, yang dalam pelaksanaannya dipandu oleh Kode Etik Profesi Polri, yaitu

sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik

atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang

diwajibkan, dilarang atau patut dilakukan oleh anggota Polri.

Didalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Etika Profesi Polri

merupakan Kristalisasi nilai-nilai Tri Brata yang dilandasi dan dijiwai oleh

Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota dalam wujud komitmen moral

yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika

hubungan dengan masyarakat.

3. Analisa SWOT

Untuk mengetahui posisi organisasi dan memilih strategi yang akan dipilih

dalam suatu manajemen strategik, para pimpinan, manajer baik pada organisasi

bisnis maupun pemerintahan (publik) sering menggunakan analisis Analisis

SWOT, dimana analisis ini digunakan untuk memilih alternatif-alternatif strategi

yang akan dilakukan dalam merencanakan kegiatan jangka pendek, sedang dan

jangka panjang (Freddy Rangkuti, 2006:10). Analisis SWOT didasarkan pada

Analisis faktor-faktor eksternal yang terdiri dari peluang (opportunies) dan kendala

(Threats), serta analisis faktor-faktor internal, yang terdiri dari Kekuatan

(Strengths) dan Kelemahan (Weakness).

BAB III

KONDISI SAAT INI

7

Page 8: Naskah NKP 1 OK

1. Kompetensi SDM Intelkam Polri dalam menerapkan nilai – nilai kemanusiaan

pada kegiatan deteksi dini

Kompetensi merupakan kumpulan sumber daya manusia yang secara

dinamis menunjukkan kapasitas intelektual, kualitas sikap mental dan kapabilitas

sosial seseorang Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi merujukan pada

pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seseorang dalam melaksanakan

tugasnya. Berikut merupakan kompetensi Satintelkam Polres ”X” diantaranya :

a. Knowledge (pengetahuan)

1) Tidak semua personel Satintelkam Polres ”X” memiliki pengetahuan

dan pemahaman akan nilai–nilai sosial yang ada pada masyarakat di

wilayah ”X” sehingga hal ini berpengaruh dalam upaya

pengumpulan bahan keterangan untuk kemudian dijadikan sebagai

laporan informasi.

2) Perubahan sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat kurang

mampu diikuti sebagai dampak dari adanya arus globalisasi, di mana

hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat pengetahuan dan

pemahaman personel terhadap perkembangan lingkungan strategis

yang ada yang berpengaruh terhadap nilai–nilai sosial di masyarakat

b. Skill (keterampilan)

1) Keterampilan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat

setempat masih kurang dimiliki dengan baik oleh Satintelkam Polres

”X” sehingga pada saat melaksanakan kegiatan deteksi dini terutama

dalam menggali informasi kondisi masyarakat kurang diimbangi

dengan upaya menghargai nilai–nilai luhur sosial budaya setempat.

2) Personel Satintelkam Polres ”X” dalam melaksanakan tugasnya

kurang mampu menghargai nilai–nilai kearifan lokal setempat dalam

hal ini personel kurang memiliki keterampilan dalam melalukan

sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat setempat.

c. Attitude (sikap perilaku)

1) Masih adanya sikap personel Satintelkam Polres ”X” yang bersikap

arogan dalam kegiatan intelijennya hal ini tentunya bertentangan

8

Page 9: Naskah NKP 1 OK

dengan etika kemasyarakatan yang ada serta nilai–nilai kemanusiaan

yang menjunjung tinggi nilai–nilai sosial, budaya, religius.

2) Rendahnya dedikasi dan loyalitas personel Satintelkam Polres ”X”

untuk menjunjung tinggi ethos kerjanya dalam menjalankan tugas

pokoknya sebagaimana termuat dalam etika Profesi Polri serta nilai–

nilai luhur Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

dari adanya gangguan dan ancaman kepada masyarakat.

2. Metode yang diterapkan Intelkam Polri dalam menerapkan nilai–nilai

kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X” pada

penerapan nilai–nilai kemanusiaan melalui kegiatan deteksi dini akan digambarkan

sebagai berikut, antara lain :

a. Bimbingan dan arahan yang seyogyanya secara konsisten dapat diberikan

kepada personel Satintelkam Polres “X” oleh pimpinan, namun kegiatan

tersebut saat ini masih jarang dilakukan, terutama dalam menanamkan

nilai–nilai kemanusiaan pada kegiatan Satintelkam Polres “X”. Minimnya

kegiatan tersebut tentu memberikan dampak terhadap pengetahuan dan

pemahaman personel SatIntelkam dalam melaksanakan tugasnya.

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X” oleh unsur

pimpinan masih jarang dilakukan sehingga indikator keberhasilan tugas

terutama dalam menanamkan nilai–nilai kemanusiaan sebagai salah satu

bentuk pengamalan etika Profesi Polri, terutama etika kemasyarakatan

menjadi kurang optimal.

c. Pemberdayaan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama

kurang mampu dioptimalkan oleh Satintelkam Polres “X” sehingga upaya

dalam pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) sebagai bahan informasi

dari sumber–sumber terpercaya kurang memberikan kontribusi yang

signifikan hal ini tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman akan

nilai–nilai kemanusiaan yang kurang dipahami dengan baik.

3. Akselerasi Etika Kemasyarakatan pada Satintelkam Polres “X"

Kompetensi dan metode anggota Satintelkam dalam menerapkan nilai-nilai

kemanusiaan yang masih belum optimal seperti diatas, maka kondisi tersebut juga

9

Page 10: Naskah NKP 1 OK

menghambat penerapan Etika Kemasyarakatan pada anggota Satintelkam Polres

“X”, terutama dalam melaksanakan deteksi dini. Hal tersebut dapat dilihat dari

beberapa contoh seperti berikut ini :

a. Masih ada anggota Satintelkam Polres “X” dalam melaksanakan Pulbaket

atau deteksi dini kurang menghargai HAM

b. Masih ada ketidakadilan atau tidak menerapkan prinsip kesetaraan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat

c. Belum dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan akurat

d. Belum mampu menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

10

Page 11: Naskah NKP 1 OK

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

1) Adanya Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri serta Perkap

No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagai landasan

tugas Polri.

2) Adanya perubahan paradigma baru menjadi paradigma polisi sipil

yang menjunjung HAM

3) Adanya komitmen Pimpinan dan anggota untuk menjunjung nilai–

nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas, termasuk dalam

pelaksanaan deteksi dini oleh Satuan intelijen keamanan

4) Adanya peningkatan anggaran dan sarana prasarana sehingga dapat

menunjang pelaksanaan intelijen keamanan

b. Kelemahan

a) Pengelolaan sumber daya organisasi Satintelkam Polres “X” masih

kurang dilaksanakan secara optimal.

b) Belum semua anggota memahami makna nilai–nilai kemanusiaan

dalam melaksanakan tugas, sehingga dalam melaksanakan tugas

intelijen keamanan masih rentan melakukan pelanggaran HAM.

c) Sistem pengawasan dan pengendalian terhadap anggota dalam

pelaksanaan tugas intelijen keamanan masih belum optimal terutama

dalam menanamkan nilai–nilai kemanusiaan serta penerapan etika

profesi Polri.

d) Sosialisasi mengenai penerapan pemahaman nilai–nilai kemanusiaan

serta pemahaman nilai–nilai etika Profesi Polri masih belum maksimal

sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X”.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

11

Page 12: Naskah NKP 1 OK

1) Adanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam menerapkan

nilai – nilai kemanusiaan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres

“X”.

2) Dukungan stakeholder (pemerintah, DPR, masyarakat dan lain-lain)

terhadap komitmen Polri untuk menghormati nilai – nilai sosial

budaya masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk dalam

melaksanakan deteksi dini oleh intelijen keamanan

3) Dukungan dari pemerintah dan DPR terhadap perubahan paradigma

menjadi polisi sipil yang diwujudkan melalui peningkatan anggaran

dan sarana prasarana Polri

4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjalankan fungsi

kontrol terhadap keseluruhan kinerja dan profesionalisme Polri,

termasuk mengawasi sepak terjang intelijen keamanan Polri dalam

melaksanakan tugasnya.

b. Kendala

1) Heterogenitas sosial budaya masyarakat setempat yang dapat

menghambat upaya – upaya Satintelkam Polres “X” untuk dapat

menanamkan nilai – nilai kemanusiaan sebagai bagian dari etika

Profesi Polri pada pelaksanaan tugasnya.

2) Masih ada intervensi terhadap pelaksanaan tugas intelijen keamanan

Polri, seperti rawan politisasi dan lain sebagainya

3) Masih ada tumpang tindih kewenangan antara Polri dan lembaga

Intelijen lain karena UU Intelijen belum mengatur secara jelas

kewenangan masing-masing lembaga tersebut.

4) Masih ada sikap ketidakpercayaan dari stakeholder (terutama

masyarakat) terhadap profesionalitas Polri, termasuk dalam

menerapkan paradigma polisi sipil pada pelaksanaan tugas intelijen

keamanan.

BAB V

KONDISI YANG DIHARAPKAN

12

Page 13: Naskah NKP 1 OK

1. Kompetensi SDM Intelkam Polri dalam menerapkan nilai–nilai kemanusiaan

pada kegiatan deteksi dini

Optimalnya penerapan pemahaman nilai–nilai Pancasila seperti

kemanusiaan serta penerapan Etika Profesi Polri oleh personel Satintelkam Polres

”X” hendaknya didasari pada kualitas atau kompetensi yang dimiliki dalam

mendukung kegiatan deteksi dini, indikator tersebut sangat menentukan

keberhasilan operasional Kepolisian terutama dalam upaya mencegah terjadinya

berbagai issue sosial di wilayah ”X”. Kompetensi SDM yang diharapkan adalah

terpenuhinya kemampuan personel guna menunjang tugas sesuai dengan fungsi

masing-masing. Kemampuan yang harus dimiliki adalah pengetahuan tentang

disiplin ilmu pengetahuan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas serta

diperlukan keterampilan untuk dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang

dimiliki dengan tugas yang diemban. Persyaratan tersebut tidaklah cukup apabila

tidak didukung kualitas moral dan perilaku yang baik. Adapun kualitas SDM Sat

Intelkam Polres ”X” yang diharapkan tersebut adalah sebagai berikut

a. Knowledge (pengetahuan)

1) Diharapkan personel Satintelkam Polres ”X” memiliki pengetahuan

dan pemahaman akan nilai – nilai sosial yang ada pada masyarakat

di wilayah ”X”.

2) Perubahan sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat

sebagai dampak dari adanya arus globalisasi, yang berpengaruh

terhadap nilai – nilai sosial di masyarakat dapat diikuti / dipahami

oleh personel Satintelkam Polres ”X”

b. Skill (keterampilan)

1) Memiliki keterampilan dalam membangun komunikasi dengan

masyarakat setempat sehingga pada saat melaksanakan kegiatan

deteksi dini terutama dalam menggali informasi kondisi masyarakat

dapat diterapkan pula mengenai nilai – nilai luhur sosial budaya

setempat sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan.

2) Personel Satintelkam Polres ”X” dalam melaksanakan tugasnya

dapat menghargai nilai – nilai kearifan lokal terutama dalam dalam

melakukan sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat setempat, hal

13

Page 14: Naskah NKP 1 OK

ini sejalan dengan etika kemasyarakatan sesuai dengan Perkap No

14 tahun 2011.

c. Attitude (sikap perilaku)

1) Personel Satintelkam Polres ”X” mampu menujukkan sikap yang

santun, serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga

negara sejalan dengan nilai – nilai kemanusiaan serta etika

kemasyarakatan.

2) Personel Satintelkam Polres ”X” memiliki dedikasi yang tinggi

untuk menjunjung tinggi ethos kerja dalam menjalankan tugas

pokoknya sesuai Etika Profesi Polri serta nilai – nilai luhur Pancasila

dalam menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dari adanya

gangguan dan ancaman kepada masyarakat.

2. Metode yang diterapkan Satintelkam Polres “X” dalam menerapkan nilai–

nilai kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X” pada

penerapan nilai–nilai kemanusiaan melalui kegiatan deteksi dini, kondisi yang

diharapkan adalah sebagai berikut, antara lain :

a. Bimbingan dan arahan secara konsisten dapat diberikan kepada personel

Satintelkam Polres “X” oleh pimpinan terutama mengenai penanaman nilai–

nilai kemanusiaan pada kegiatan Satintelkam Polres “X”.

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X” oleh unsur

pimpinan dapat dilakukan secara konsisten dilakukan sehingga indikator

keberhasilan tugas terutama dalam menanamkan nilai–nilai Pancasila

sebagai salah satu bentuk pengamalan etika Profesi Polri menjadi lebih

optimal.

c. Pemberdayaan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama

dapat lebih dioptimalkan oleh Satintelkam Polres “X” sehingga upaya

dalam pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) sebagai bahan informasi

dari sumber–sumber terpercaya mampu memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap perkembangan situasi dan keamanan. Pemberdayaan

masyarakat tersebut tentunya harus sejalan dengan nilai–nilai kemanusiaan

serta Etika Profesi Polri sehingga masyarakat akan senantiasa turut serta

dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

14

Page 15: Naskah NKP 1 OK

3. Akselerasi Etika Kemasyarakatan pada Satintelkam Polres “X"

Bilamana kompetensi dan metode deteksi dini yang dilakukan Satintelkam

Polres “X” sudah optimal menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, maka akan mampu

mengakselerasikan etika kemasyarakat, seperti :

a. Pelaksanaan Pulbaket atau deteksi dini yang dilakukan Satintelkam Polres

“X” sudah menghargai HAM

b. Mampu menerapkan prinsip kesetaraan sehingga bisa adil dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Mampu memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan akurat

d. Mampu menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat

BAB VI

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

15

Page 16: Naskah NKP 1 OK

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai belum optimalnya penerapan

nilai–nilai kemanusiaan dalam kegiatan deteksi dini guna mengakselerasikan Etika

Kemasyarakatan Polri, maka diperlukan suatu langkah upaya pemecahan masalahnya.

Adapun upaya tersebut disusun melalui pembuatan manajemen strategi sebagai berikut :

1. Visi

”Tertanamkannya nilai–nilai kemanusiaan pada pelaksanaan tugas Intelkam

Polri dalam mengakselerasikan etika kemasyarakatan guna mendukung kegiatan

deteksi dini dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif”.

2. Misi

a. Meningkatkan pelaksanaan tugas Satuan Intelijen Keamanan tingkat KOD

b. Melakukan penataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Satuan

Intelkam sehingga mampu melaksanakan deteksi dini yang menghargai

kebebasan beragama dan menjunjung HAM

c. Menanamkan nilai–nilai kemanusiaan serta etika kemasyarakatan pada

pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X”.

3. Tujuan

a. Pelaksanaan tugas Satuan Intelijen Keamanan tingkat KOD meningkat

b. Kualitas sumber daya manusia Satuan Intelkam mampu melaksanakan

deteksi dini dengan menghargai kebebasan beragama dan menjunjung HAM

c. Memberikan pemahaman nilai–nilai kemanusiaan serta etika

kemasyarakatan pada pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X”.

4. Sasaran

a. Meningkatnya kompetensi SDM Satintelkam Polres “X”

b. Meningkatnya pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X”

c. Tertanamkannya nilai–nilai kemanusiaan serta etika kemasyarakatan pada

pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X”.

5. Kebijakan

16

Page 17: Naskah NKP 1 OK

a. Meningkatkan kualitas sumber daya Satuan Intelijen Keamanan Polri

dalam mendukung pelaksanan tugas Intelijen sesuai dengan nilai–nilai

kemanusiaan serta Etika Profesi Polri.

b. Meningkatkan pemahaman nilai–nilai kemanusiaan serta etika

kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas intelijen keamanan Polri.

6. Strategi

a. Jangka Pendek (1 tahun)

1) Meningkatkan kompetensi Satintelkam Polres ”X” dalam

mendukung kegiatan deteksi dini sesuai dengan nilai–nilai

kemanusiaan serta etika kemasyarakatan.

2) Memberikan pemahaman nilai–nilai kemanusiaan serta etika

kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Satintelkam

Polres ”X”

b. Jangka Sedang (2 tahun)

1) Meningkatkan pemahaman nilai–nilai kemanusiaan serta etika

kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Satintelkam

Polres ”X”.

2) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

tugas Satintelkam Polres ”X” yang berdasarkan nilai–nilai

kemanusiaan serta etika kemasyarakatan.

c. Jangka Panjang (3 tahun)

1) Melaksanakan analisa dan evaluasi program kegiatan yang

dilaksanakan pada tahap jangka pendek dan jangka sedang.

2) Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang

berkompeten agar memberikan kontribusi terhadap peningkatan

kualitas Satintelkam Polres ”X”

7. Action Plan (Implementasi Strategi)

Agar strategi dan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,

maka dalam implementasinya perlu disusun langkah-langkah ke dalam beberapa

tahapan waktu, yaitu jangka pendek (1 tahun), jangka sedang (2 tahun) dan jangka

panjang (3 tahun), seperti berikut :

a. Jangka Pendek

17

Page 18: Naskah NKP 1 OK

1) Meningkatkan kompetensi Satintelkam Polres ”X” dalam

mendukung kegiatan deteksi dini sesuai dengan nilai–nilai

kemanusiaan serta etika kemasyarakatan, upaya yang dilakukan :

a) Knowledge

(1) Bersama unsur–unsur masyarakat untuk memberikan

sosialisasi mengenai nilai–nilai sosial yang ada pada

masyarakat.

(2) Melakukan seminar dengan mendatangkan pakar /

ahli untuk melakukan kajian tentang perkembangan

globalisasi terhadap nilai–nilai sosial budaya

setempat untuk kemudian diaktualisasikan nilai –

nilai kemanusiaan pada pelaksanaan tugasnya.

b) Skill

(1) Melaksanakan seminar komunikasi dengan

mengundang pakar / ahli komunikasi.

(2) Melaksanakan trainning dengan subtansi nilai–nilai

kearifan lokal guna meningkatkan pemahaman norma

dan budaya yang berlaku di masyarakat.

c) Attitude

(1) Memberikan pembinaan mental kepada personel

Satintelkam Polres ”X” untuk dapat menerapkan

kultur polisi sipil kepada masyarakat sesuai dengan

nilai–nilai kemanusiaan dan etika kemasyarakatan.

(2) Memberikan reward and punishment terhadap

personel Satintelkam Polres ”X” dalam mendukung

kinerja dilapangan.

2) Memberikan pemahaman nilai–nilai kemanusiaan serta etika

kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Satintelkam

Polres ”X”, upaya yang dilakukan :

a) Menanamkan nilai–nilai kemanusiaan serta etika

kemasyarakatan pada setiap pelaksanaan tugas maupun

dalam kehidupan sehari–harinya.

18

Page 19: Naskah NKP 1 OK

b) Mengundang pakar untuk memberikan seminar tentang nilai-

nilai kemanusiaan beserta dalam mendukung kegiatan

intelijen.

b. Jangka Sedang

1) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

tugas Satintelkam Polres ”X” yang berdasarkan nilai–nilai

kemanusiaan serta etika kemasyarakatan, kegiatan yang dilakukan :

a) Melakukan pengawasan melekat terhadap laporan kegiatan

serta laporan informasi yang telah dilakukan oleh

Satintelkam Polres “X” untuk kemudian diberikan koreksi

langsung terhadap pelaksanaan tugasnya.

b) Merumuskan rencana kerja dan rencana kegiatan yang dapat

dilakukan personel Satintelkam Polres “X” yang berdasarkan

nilai–nilai kemanusiaan serta etika kemasyarakatan.

c. Jangka Panjang

1) Melaksanakan analisa dan evaluasi program kegiatan yang

dilaksanakan pada tahap jangka pendek dan jangka sedang, kegiatan

yang dilakukan : Melaksanakan analisa dan evaluasi secara

menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan yang dilaksanakan

pada jangka pendek dan jangka sedang untuk mengetahui efektifitas

pelaksanaan serta keberhasilan program dan kegiatan yang telah

dilakukan

2) Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang

berkompeten agar memberikan kontribusi terhadap peningkatan

kualitas Satintelkam Polres ”X” , kegiatan yang dilakukan :

a) Bekerjasama dengan pakar / ahli komunikasi untuk dapat

memberikan seminar komunikasi secara berkelanjutan dalam

upaya meningkatkan keterampilan komunikasi.

b) Bekerjasama dengan pakar / ahli untuk memberikan seminar

yang bertemakan ”Nilai–Nilai kemanusiaan Pancasila dalam

mendukung kegiatan Kepolisian”

19

Page 20: Naskah NKP 1 OK

BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Kompetensi SDM SatIntelkam Polri dalam menerapkan nilai–nilai

kemanusiaan pada kegiatan deteksi dini masih kurang optimal, dimana hal

ini tidak terlepas dari aspek knowledge, skill dan attitude yang kurang

mampu memenuhi kondisi yang diharapkan sehingga berpengaruh pada

upaya kegiatan deteksi dini oleh Satintelkam Polres ”X” dan diperlukan

upaya pemecahan masalahnya. Adapun upaya pemecahan masalah tersebut

dirumuskan melalui penerapan manajemen strategik yaitu perumusan visi,

misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi lalu kemudian implementasi

strategi yang dilakukan kedalam tahapan strategi jangka pendek, jangka

sedang dan jangka panjang.

b. Metode yang diterapkan Intelkam Polri dalam menerapkan nilai-nilai

Pancasila pada kegiatan deteksi dini masih kurang optimal dikarenakan

bimbingan dan arahan kurang konsisten terutama dalam menanamkan nilai-

nilai, seperti adat istiadat, sosial budaya, religius. Pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas Satintelkam Polres “X” oleh unsur pimpinan masih

jarang dilakukan terutama dalam menanamkan nilai–nilai kemanusiaan

sebagai salah satu bentuk pengamalan etika kemasyarakatan menjadi kurang

optimal; Pemberdayaan terhadap unsur masyarakat kurang mampu

dioptimalkan oleh Satintelkam Polres “X” sehingga diperlukan upaya

pemecahan masalahnya. Adapun upaya pemecahan masalah tersebut

dirumuskan melalui penerapan manajemen strategik yaitu perumusan visi,

misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi lalu kemudian implementasi

strategi yang dilakukan kedalam tahapan strategi jangka pendek, jangka

sedang dan jangka panjang.

2. Rekomendasi

a. Diusulkan kepada Kapolda melalui Dirintelkam Polda “X” untuk dapat

merumuskan mengenai SOP dalam melaksanakan kegiatan intelijen

berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan serta Etika Profesi Polri.

20

Page 21: Naskah NKP 1 OK

b. Mengusulkan kepada Kapolda melalui Dirintelkam Polda “X” agar dapat

memberikan seminar secara konsisten tentang penanaman nilai-nilai

kemanusiaan kepada personel Polres “X” sehingga terbentuk karakter

personel yang berlandaskan Pancasila.

21

Page 22: Naskah NKP 1 OK

DAFTAR PUSTAKA

Rangkuti, Freddy (2005), Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta,

Gramedia Pustaka Utama.

Materi Bahan Ajaran Sespimmen Polri Dikreg ke – 54 T.A. 2014 tentang Implementasi

Nilai – Nilai Pancasila dan UUD 1945 Dalam Membentuk Karakter Bangsa.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang - Undang No 17 tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara

Peraturan Kapolri No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

22