NAFKAH IDDAH PERKARA CERAI GUGAT (Studi putusan ......NAFKAH IDDAH PERKARA CERAI GUGAT (Studi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS) SKRIPSI Di ajukan

NAFKAH IDDAH PERKARA CERAI GUGAT

(Studi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

1542/Pdt.G/2014/PA.JS)

SKRIPSI

Di ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SUCI NURINDAH

11150440000017

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1440 H/2019 M

ii

NAFKAH IDDAH PERKARA CERAI GUGAT

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

1542/Pdt.G/2014 PA.JS)

SKRIPSI

Di ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SUCI NURINDAH

NIM: 11150440000017

Di Bawah Bimbingan

Qosim Arsadani, M.A

NIP. 196906292008011016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1440 H/2019 M

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan jiplakan dari karya orang lain maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 28 Juli 2019

25 Dzul-Qa’dah 1440 H

SUCI NURINDAH

11150440000017

iv

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul NAFKAH IDDAH PERKARA CERAI GUGAT (Studi

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014 PA.JS),

telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2019.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga.

Jakarta, 9 Agustus 2019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, M.A

NIP.19760807 2003121001

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua : Dr. Mesraini, M.Ag. (.....................................)

NIP. 19760213 20031222001

Sekertaris : Ahmad Chairul Hadi, M.A. (.....................................)

NIP. 19720531 2007101002

Pembimbing : Qosim Arsadani, M.A. (.....................................)

NIP. 19690629 2008011016

Penguji I : Dr. Moh. Ali Wafa, M.A. (.....................................)

NIP. 19730424 2002121007

Penguji II : Afwan Faizin, M.A. (.....................................)

NIP. 19721026 2003121001

v

ABSTRAK

Suci Nurindah. NIM 11150440000017. NAFKAH IDDAH PERKARA CERAI

GUGAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

1542/Pdt.G/2014/PA.JS). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,

1440 H/2019 M.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui aspek keadilan penerapan nafkah

iddah pada perkara cerai gugat dengan alasan bahwa mantan suami mempunyai

penghasilan yang layak, untuk mengetahui juga pandangan hukum Islam dan

hukum positif tentang hak nafkah iddah bagi istri dalam cerai gugat serta analisis

pertimbangan dan putusan hakim yang memerintahkan tergugat untuk

memberikan nafkah iddah kepada penggugat berdasarkan putusan perkara No.

1542/Pdt.G/2014/PA.JS.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

Normatif Yuridis. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

Kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan

perkara No. 1542/Pdt.G/2014/PA.JS. dan Peraturan Perundang-undangan terkait

akibat putusnya perkawinan terutama tentang nafkah iddah. Sedangkan teknik

penulisannya berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam putusan PA Jakarta Selatan Nomor : 1542/Pdt.G/2014/PA.JS ini

pemberian nafkah iddah oleh majelis hakim juga didasarkan dengan putusan

Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007.

Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 pemberian nafkah iddah didasarkan

pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI. Hasil penelitian

bahwa hakim dapat memberikan hak nafkah iddah kepada istri yang mengajukan

cerai gugat dengan pembuktian yang dapat meyakinkan hakim.

Kata Kunci : Nafkah Iddah, Keadilan, Putusan Pengadilan Agama

Pembimbing : Qosim Arsadani,, M.A.

Daftar Pustaka : 1997-2018

vi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan

asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin dimana istilah Arab tersebut belum

dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup penggunaannya masih

terbatas.

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab Huruf Latin Keterangan

tidak dilambangkan ا

B Be ب

T Te ت

Ts te dan es ث

J Je ج

H ha dengan garis bawah ح

Kh ka dan ha خ

D De د

Dz de dan zet ذ

R Er ر

Z Zet ز

S Es س

Sy es dan ye ش

S es dengan garis bawah ص

D de dengan garis bawah ض

T te dengan garis bawah ط

Z zet dengan garis bawah ظ

koma terbalik di atas hadap kanan „ ع

Gh ge dan ha غ

F Ef ف

Q Qo ق

vii

K Ka ك

L El ل

M Em م

N En ن

W We و

H Ha ه

Apostrop ˋ ء

Y Ya ى

Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti bahasa Indonesia, memiliki vokal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal atau

monoftong, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal

Arab

Tanda Vokal

Latin

Keterangan

A Fathah

I Kasrah

U Dammah

Sementara itu, untuk vokal rangkap atau diftong, ketentuan alih aksaranya

sebagai berikut:

Tanda Vokal

Arab

Tanda Vokal

Latin

Keterangan

Ai a dan i ي

Au a dan u و

Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa Arab

diimbangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

viii

Tanda Vokal Tanda Vokal Keterangan

Arab Latin

 a dengan topi di

atas

Î i dengan topi di

atas

Û u dengan topi di

atas

Kata sandang, dalam bahasa Arab dilambangkan dengan alif dan lam (اي),

dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf syamsiyyah atau huruf

qomariyyah. Misalnya:

دتهاجالإ = al-ijtihâd

al-rukhsah, bukan ar-rukhsah = الر خصة

Dalam alih aksara, syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf,

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah. Tetapi, hal ini tidak

berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya:

لشفعةا = al-syuf‟ah tidak ditulis asy-syuf‟ah.

Dalam penulisan ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri

(lihat contoh 1) atau diikuti oleh kata sifat (na‟t) (lihat contoh 2), maka huruf

ta marbȗtah tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf ta

marbûtah tersebut diikuti dengan kata benda (ism), maka huruf tersebut

dialihaksarakan menjadi huruf “t” (te) (lihat contoh 3).

No. Kata Arab Alih Aksara

syarî‟ah شريعة 1

al-syarî‟ah al-islâmiyyah لشريعة الإسلا ميةا 2

ix

muqâranat al-madzâhib مقارنة المذاهب 3

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih

aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia

Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kara nama tersebut

berasal dari bahasa Arab, Misalnya: Nuruddin al- Raniri, tidak ditulis Nûr al-Dîn

al-Rânîrî.

Setiap kata, baik kata kerja (fi‟il) kata benda (ism) atau huruf (harf),

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih akasara dengan

berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

No Kata Arab Alih Aksara

الضرورة تبيح المحظورات 1

al-darûrah tubîhu al-

mahzûrât

al-iqtisâd al-islâmî الإقتصاد الإسلامي 2

usûl al-fiqh أصول الفقه 3

4

الأصل في الأشياء الإباحة

al-„asl fî al-asyya al-

ibâhah

x

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah S.W.T. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan

limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia di muka bumi ini,

khususnya kepada penulis. Shalawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi

Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya, yang merupakan suri tauladan

bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima banyak bantuan dari

berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak

yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag, S.H, M.H, M.A., Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Dr. Mesraini, M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta

Ahmad Chairul Hadi, M.A. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga,

yang terus mendukung dan memotivasi penulis untuk segera

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Qosim Arsadani, M.A. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

dan pembimbing skripsi penulis, yang telah sabar dan terus memberikan

arahannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi

ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis

selama duduk di bangku perkuliahan.

5. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan fasilitas untuk

meminjamkan buku kepada penulis sebagai referensi.

6. Para nara sumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan

xi

data- data terkait penelitian ini.

7. Paling istimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Pamuji dan

Ibunda Robiah, yang tak pernah jenuh dan tak menyerah untuk

memberikan dukungan serta tak henti-hentinya mendoakan penulis dalam

menempuh pendidikan, kakakku tersayang Rida Afrisa S.Pd, adikku

tercinta Jihan Nia Anindita, saudara-saudaraku, serta seluruh Keluarga

Besar di Musi Banyuasin, Palembang, dan Jambi.

8. Kepada seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2015, dan

Keluarga HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Fakultas Syariah

dan Hukum periode 2016 dan 2018 khususnya anggota Bidang Keislaman

2016, Abangda Rifqi Akbari S.H, Ayunda Syifa Rahmalia S.H, Nurdiana

Ramadhan S.H, Ilham Ramdhani Rahmat S.H dan Kisai K.M.

9. Keluarga tersayang khususnya IKARUS (Ikatan Keluarga Alumni

Raudhatul Ulum Sakatiga UIN Jakarta), Keluarga Exsekusi Antala’lai,

Keluarga SIMS (Silaturahmi Mahasiswa Sumatera Selatan), Keluarga RK

(Rumah Kito), Keluarga Besar KKN 32 Kebanggaan dan Keluarga Pisang

Warna Warni Group.

10. Sahabat tersayang khususnya kepada Putra Oktafiyanto, M. Cahyo

Rahmat, Risky Sapitri, Hutri Rahayu, Defanti Putri Utami, Khairunnisa,

Ana Eka Fitriani, Meyrini, Siti Dzul Rahmat Al-Istiqlali, Windia Indri

Virsada, Alawiyah, Ghina Husna dan Siti Nur Muhallilah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu mendapatkan perbaikan.

Oleh karena itu, saran dan kritik akan penulis perhatikan dengan baik. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca pada umumnya

serta dicatat sebagai amal baik di sisi Allah SWT.

Jakarta, 27 Juli 2019

Penulis

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ..................................................... iv

ABSTRAK .............................................................................................................. v

PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................................................... vi

KATA PENGANTAR ............................................................................................ x

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xii

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................xiv

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xv

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................xvi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah ................................ 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................... 8

D. Metode Penelitian .............................................................................. 9

E. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu ................................................ 11

F. Sistematika Penelitian...................................................................... 13

BAB II CERAI GUGAT DALAM FIQH DAN UNDANG-UNDANG ........ 15

A. Pengertian Cerai Gugat .................................................................... 15

1. Cerai Gugat dalam Perspektif fiqh............................................. 19

2. Cerai Gugat dalam Perspektif Undang-Undang ........................ 25

3. Akibat dari Cerai Gugat dan Khulu ........................................... 30

xiii

BAB III KONSEP KEADILAN DAN NAFKAH IDDAH .............................. 33

A. Pengertian Nafkah Iddah ................................................................ 33

1. Nafkah Iddah Dalam Perspektif Fiqh ........................................ 42

2. Nafkah Iddah Dalam Perspektif Undang-Undang ..................... 47

3. Konsep Keadilan dan Hikmah Nafkah Iddah ............................ 50

BAB IV PERTIMBANGAN DAN PENERAPAN HAKIM DALAM

MEMBERIKAN NAFKAH IDDAH .................................................. 57

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan ....................................... 57

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

1542/Pdt.G/2014/PA.JS .................................................................. 61

C. Landasan dan Pertimbangan Hakim dalam menetapkan

Nafkah Iddah bagi Istri yang mengajukan Gugatan Cerai.............. 66

D. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta

Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS......................................... 70

E. Penerapan Asas Keadilan ............................................................... 74

BAB V PENUTUP ............................................................................................ 76

A. Kesimpulan ..................................................................................... 76

B. Saran ............................................................................................... 77

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 79

LAMPIRAN .......................................................................................................... 84

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pembimbing Skripsi

2. Surat Permohonan Permintaan Lengkap Putusan Perkara

3. Salinan Putusan Perkara

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Review Terdahulu........................................................................ 11

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pengadilan Agama Jakarta Selatan ................................. 53

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan yang bermasyarakat, perkawinan tidak hanya

merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah

sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan

perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi,

ekonomi dan lain-lain. Perbedaan budaya dalam satu masyarakat dengan

masyarakat lain menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan

berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hampir

di setiap agama memiliki aturan tentang perkawinan. Di dalam agama Islam, ada

aturan ketika perkawinan tidak lagi bisa dilanjutkan, maka bisa melalui jalan

perceraian. Sementara dalam agama lain, seperti Kristen atau Katolik, perceraian

adalah sesuatu yang terlarang, meski dalam kenyataan tetap saja ada perceraian

yang secara administratif disahkan oleh Kantor catatan sipil.

Masyarakat muslim dalam berperilaku untuk berhubungan baik sesama

manusia (horizontal) maupun secara (vertikal) berhubungan dengan Allah

S.W.T telah diatur dalam hukum Islam. Titik fungsional hukum Islam terus

menerus membentuk struktur sosial masyarakat muslim dalam menjalani

kehidupan sosialnya. Karena harus ada norma yang harus dipatuhi dalam

kehidupan bersama, norma-norma melekat kuat sebagai fakta di dalam realita.1

Perkawinan merupakan jawaban bagi masalah kekosongan eksistensial

manusia. Orang dapat saling memberi dan menerima cinta, sehingga bagi setiap

pasangan berpeluang untuk bersama-sama mengembangkan diri menjadi pribadi

yang sehat dan matang. Konsep berpasang-pasangan merumuskan bahwa

hubungan antara berbeda jenis kelamin laki-laki dan perempuan menjadi unsur

1 Yayan Sopyan, Islam Negaara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam

Hukum Nasional, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), h., 11.

2

ibadah, sebagaimana selaras dengan konsep Hukum Islam yang dinamakan

dengan perkawinan. Perkawinan dalam hukum Islam tidaklah semata-mata

sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, namun memiliki nilai ibadah.

Oleh karena itu, amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang

sangat kuat (miitsaqan gholiidhan) untuk mentaati perintah Allah, dan

melaksanakannya merupakan ibadah (pasal. 2 KHI).2

Ini mengisyarakatkan

bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami)

dengan mempelai perempuan (istri). Karenanya pernikahan yang sudah

dilakukan itu harus dipertahankan.3

Pada masa pra-Islam kedudukan perempuan berada dalam kondisi yang

tidak terhormat, bahkan dalam batas tertentu tidak dianggap sebagai manusia.

Begitu pula dalam perkawinan, perempuan dianggap sebagai barang yang

dipertukarkan, tanpa ada ikatan yang jelas. Kedatangan Islam mengangkat

derajat dan martabat perempuan salah satunya dengan disyariatkan perkawinan

yang mana didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban. Kemudian untuk

menjaga kelangsungan lembaga perkawinan maka diciptakan mekanisme

perceraian agar laki-laki tidak mudah untuk menceraikan isterinya.4

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal dari perceraian.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asalnya adalah makruh sebagaimana

ada hadist Rasulullah yang menunjukkan kearah sana. Salah satu hadistnya

adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000),

h., 69. 3 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta:PT Jakarta

Grafindo Persada, 2005), h., 50. 4 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

h., 228.

3

ثناكثيربنعبيد،حد ثنامحمدبنخالد،عنمعرفبنواصل،عنمحارببنحد

عليه وسلم دثار،عنابنعمر،عنالنبي قال:)صلى الل وأبغض الحلل إلى الل عز

(الطلق جل “Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada

kami Muhammad bin Khalid dari Muarrif bin Waashil, dari Muharrib bin Ditsar,

dari Ibnu Umar Ra. dia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, Perbuatan

yang halal yang dibenci Allah ialah talak.”5

Argumentasi lain menyatakan bahwa hukum asal dari perceraian adalah

makruh karena perkawinan merupakan nikmat Allah sehingga ketika terjadi

perceraian maka dapat diartikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat

Allah dan perceraian merupakan sumber dari segala derita yang akan dirasakan

bukan hanya oleh pihak suami dan isteri tapi juga pihak anak.6

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia Kompilasi Hukum Islam

(KHI) pasal 156 putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi

dua bagian yakni perceraian talak dan gugat. Perceraian talak adalah perceraian

yang dikehendaki oleh pihak suami dan diajukan ke Pengadilan Agama, dalam

proses peradilanya disebut permohonan cerai talak. Sedangkan perceraian gugat

dapat diartikan sebagai sebuah perceraian yang dikehendaki oleh pihak isteri dan

diajukan ke Pengadilan Agama, dalam proses peradilannya disebut gugatan

perceraian.7

Perceraian merupakan sebuah keputusan yang menyakitkan bagi

pasangan suami dan isteri. Dan juga perceraian merupakan sebuah hal yang halal

namun tidak disenangi oleh Allah S.W.T. Karena sesungguhnya Allah S.W.T

melarang pertikaian dan menyenangi perdamaian. Dilihat dari Undang Undang

No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama dan kompilasi hukum Islam dikenal

dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Perceraian yang dimaksud dalam

5 Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’atsAs-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Lebanon: Dar

Ar-Risalah Al-Alamiyah) Jus 3, h., 515. 6 Yayan Sopyan, Islam-Negara “Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum

Nasional” , (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), h., 179. 7

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika

Pressindo, 1995, Cet. Kedua, ), h., 150

4

penulisan ini adalah perceraian karena talak dan perceraian karena gugatan isteri.

Dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan tahun 1974menyebutkan “untuk

melakukan sebuah perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan

isteritidakakandapatrukunsebagaisuamiisteri”.Ceraitalakmerupakancerai

yang dilafadzkan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat merupakan cerai yang

di ajukan oleh pihak wanita sebagai isteri.8 Dalam Kompilasi Hukum Islam

dijelaskan tentang Talak, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan

agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara

sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum positif aturan tentang nafkah setelah perceraian diatur

dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 hurub b KHI. Pasal

41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan UU No.

1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b menyebutkan bahwa bilamana perkawinan

putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan (tempat

tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah (masa

tunggu), kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in (talak 1 atau 2 yang

dimungkinkan bisa rujuk kembali) atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Dalam hal perkawinan ketika pihak isteri ataupun pihak suami yang

memilih untuk bercerai maka mereka harus siap menghadapi konsekuensi yang

telah diambilnya. Maka, setiap keputusan yang diambil oleh suami dan istri tentu

saja memiliki resiko yang harus dihadapi. Dalam hukum perkawinan di

Indonesia tidak disebutkan secara spesifik mengenai akibat dari cerai gugat.

Sehingga adanya pernikahan antara suami dan istri maka berlakunya hak

dan kewajiban diantara keduanya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dapat diuraikan

8 Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h., 39.

5

kepada beberapa macam yakni pemberian mut’ah, memberi nafkah baik itu

nafkah pakaian dan tempat kediaman untuk mantan isteri selama dalam masa

iddah, membayar atau memberikan pelunasan pada mas kawin, membayar

nafkah untuk anak-anaknya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa

akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:9

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi

keputusanya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya

tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa

ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya

perkawinan sebagai akibat dari cerai gugat. Anak yang belum mumayyiz (sudah

pandai namun belum baligh) berhak mendapatkan hadhanah (hak asuh anak)

dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya

digantikan oleh wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, kemudian ayah atau

wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, dan wanita kerabat sedarah menurut

garis samping dari ayah.

9 Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989).

6

Ibnu Rusyd mengatakan dalam bukunya yang berjudul Bidayatul

Mujtahid, bahwasanya para fuqaha berbeda pendapat mengenai tempat tinggal

dan nafkah bagi isteri yang ditalak bain tidak dalam keadaan hamil dalam tiga

pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang dikemukakan oleh fuqaha kufah

mengatakan bahwa isteri berhak tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan pendapat

kedua, mengatakan bahwa istri tersebut tidak memperoleh tempat tinggal

ataupun nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Dawud, Abu Tsaur,

Ishaq dan segolongan fuqaha. Dan pendapat ketiga yang dikemukakan oleh

ImamMalik, Syafi’i, dan yang lainmengatakan bahwa isteri hanya mendapat

tempat tinggal saja tanpa adanya nafkah. Silang pendapat ini disebabkan adanya

perbedaan riwayat tentang hadist Fatimah binti Qais dan adanya pertentangan

antara hadist tersebut dengan lahir ayat al-Qur’an.10

Bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas isteri berhak

mendapatkan nafkah lahir dari suaminya selama masa iddah (masa tunggu). Hal

tersebut tercantum dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan

nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan isteri

selama dalammasa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba’in atau nusyuz

dan dalam keadaan tidak hamil.11

Namun tidak semua putusan Pengadilan Agama (PA) ditanah air yang

menerapkan peraturan sesuai dengan Undang-Undang ataupun hukum Islam,

pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS

ternyata majelis hakim memutuskan bahwa mantan isteri selaku penggugat

berhak atas nafkah selama masa iddah dari mantan suami selaku tergugat.

10

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh para Mujtahid, (Penerjemah:Imam

Ghazali dan Achmad Zaidun), Jakarta: Pustaka Amani,2007, h., 614-615 11

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika

Pressindo, 2007), h., 149

7

Padahal jenis perkaranya adalah gugatan dan talak yang dijatuhkan adalah talak

bain sughra. Hal ini yang kemudian menarik penulis untuk menulis

permasalahan pada skripsi ini dengan judul “Nafkah Iddah Perkara Cerai

Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

1542/Pdt.G/2014/PA.JS)”

B. Pembatasandan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

1542/Pdt.G/2014/PA.JS banyak sekali permasalahan yang muncul untuk

dikaji dan diteliti terkait pemberian nafkah iddah pasca cera gugat. Adapun

identifikasi dalam masalah dalam penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian nafkah iddah dalam

cerai gugat?

2. Apakah terjadi kontradiktif antara ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian

nafkah iddah dalam cerai gugat pada putusan Nomor

1542/Pdt.G/2014/PA.JS ?

3. Apa pertimbangan hakim memerintahkan kepada tergugat untuk

memberikan nafkah iddah kepada penggugat pada putusan Nomor

1542/Pdt.G/2014/PA.JS ?

4. Bagaimana analisis pertimbangan hakim memerintahkan kepada

tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat pada

putusan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS ?

5. Atas dasar teori apa hakim memeberikan nafkah iddah kepada

penggugat pada putusan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS ?

8

2. Perumusan Masalah

Dalam teorinya pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami

wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian)

kepada mantan isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi

talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Namun pada

praktiknya hakim memberikan nafkah iddah kepada isteri yang melakukan

gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dan dijatuhkantalakba’in.

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan

batasan-batasannya yang telah penulis kemukakan, maka ditarik rumusan

masalah sebagai berikut.

a. Bagaimana hak nafkah iddah untuk isteri yang mengajukan gugatan

perceraian?

b. Apa yang menjadi landasan dan pertimbangan

hakim untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri yang dicerai

dengan talak ba’in?

c. Apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1) Mengetahui ketentuan nafkah iddah dalam Islam dan mengetahui

proses ketentuan nafkah iddah bagi seorang isteri pasca cerai gugat.

2) Mengetahui landasan dan pertimbangan hakim untuk

memberikan nafkah iddah kepada isteri yang dicerai dengan talak

ba’in pada perkara putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS.

9

3) Mengetahui konsep keadilan menurut hakim dalam memberikan

nafkah iddah pada perkara putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Nomor 1542/Pdt.G/2014/PAJS.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1) Secara akademik, menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum

perdata serta mengembangkan ilmu dibidang syariah, khususnya

dalam bidang perkawinan dan mengetahui dasar hukum pertimbangan

hakim dalam memutus perkara pemberian nafkah iddah kepada isteri

yang dicerai dengan talak ba’in.

2) Secara praktis, agar masyarakat mengetahui gambaran pengaturan

nafkah iddah kepada isteri yang dicerai dengan talak ba’in dalam

hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah berpijak dari

realita atas peristiwa yang berlangsung dilapangan. Dilihat dari segi

tujuan dalam penelitian termasuk penelitian yang bersifat deskriptif

analisis yaitu penelitian lapangan yang menggambarkan data-data dan

informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara

mendalam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

studi, yaitu dengan memahami normative-yuridis, atau interaksi individu

di dalam suatu unit sosial atau mengenai kelompok terhadap pelaku yang

terjadi di lapangan.

10

3. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari dua yaitu:

Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan terkait akibat

putusnya perkawinan terutama tentang nafkah iddah dan data yang

didapat dari hasil pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan

Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PAJS.

b. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal,

artikel, kitab fiqih, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI),

dan permasalahan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang

menjadi pokok dalam bahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Studi Putusan Yurisprudensi

Studi putusan yurisprudensi yaitu teknik pengumpulan putusan yang

sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan

Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan

keputusan sosial yang sama. Dalam hal ini, studi putusan

yuresprudensi yang dilakukan adalah studi putusan Pengadilan Agama

Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis

berupa konsep dari beberapa literatul yang terkait dengan materi

pokok permasalahan yang akan penulis bahas, baik dari buku-buku

karangan ilmiah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lainnya yang erat kaitannya

dengan masalah yang dibahas.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan

11

menggunakan analisis yurisprudensi yang dilakukan yaitu studi

putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

1542/Pdt.G/2014/PAJS. Sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang

objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang

dikehendaki penulis dalam penulisan proposal skripsi ini.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan

skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang diterbitkan oleh Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM)

Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017.

E. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu

Dalam karya ilmiah ini, penulisan menemukan data yang berhubungan

dengan bahasan yang ingin penulis analisis:

No Judul Pembahasan Perbedaan

1. Dalam skripsinya

Irfan Nurhasan

menuliskan tentang

Pandangan hakim

tehadap hak nafkah

iddah pada kasus

cerai gugat karena

KDRT (studi atas

Putusan

Pengadilan Agama

Bekasi Tahun

2014) tahun 2018.

Membahas tentang

pelaksanaan

pemberian nafkah

iddah pada perkara

cerai gugat dengan

alasan kekerasan

rumah tangga.

Perbedaan skripsi

tersebut dengan skripsi

yang penulis susun

adalah skripsi tersebut

lebih menekankan

kajian tentang

pemberian nafkah iddah

pada perkara cerai gugat

dengan alasan kekerasan

rumah tangga.

sedangkan pembahasan

yang disusun oleh

penulis mengenai

12

pertimbangan hakim

mengenai pemberian

nafkah iddah kepada

isteri yang di talak bain

berdasarkan Tergugat

mempunyai penghasilan

yang layak.

2. Dalam skripsinya

Rio Rusdhiyansah

menuliskan tentang

“Pelaksanaan

putusan perceraian

terhadap nafkah

iddah dan nafkah

anak dalam praktek

di Pengadilan

Agama Kota

Tangerang Tahun

2015-2016” tahun

2018.

Membahas tentang

mengenai praktek

pemberian nafkah

iddah dan nafkah

anak pasca

terjadinya

perceraian.

Perbedaan skripsi

tersebut dengan skripsi

yang penulis susun

adalah skripsi tersebut

lebih menekankan

praktek pemberian

nafkah iddah dan nafkah

anak pasca terjadinya

perceraian sedangkan

pembahasan yang

disusun oleh penulis

mengenai analisis

pertimbangan hakim

tentang pemberian

nafkah iddah kepada

isteri yang di talak bain

berdasarkan Tergugat

mempunyai penghasilan

yang layak.

3

3.

Dalam skripsinya

Dewi Uswatun

Membahas tentang

pandangan hukum

Perbedaan skripsi

tersebut dengan skripsi

13

menuliskan tentang

“Hak Nafkah Iddah

Pasca Cerai Gugat

Dan

Implementasinya

Di Pengadilan

Agama Tanjung

Pati” Tahun 2014.

islam dan hukum

positif hak

perempuan dalam

memperoleh nafkah

iddah pasca cerai

gugat.

yang penulis susun

adalah skripsi tersebut

lebih menekankan

menekankan pada

hukum islam dan hukum

positf sedangkan

pembahasan yang

disusun oleh penulis

mengenai analisis

pertimbangan hakim

tentang pemberian

nafkah iddah kepada

isteri yang di talak bain

berdasarkan Tergugat

mempunyai penghasilan

yang layak.

Table 1.1 Studi Review Terdahulu.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini,

maka penulis mengklasifikasikan dan menjelaskan permasalahan dalam

beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang diuraikan tentang

latar belakang masalah,identifikasi masalah, pembatas dan perumusan

masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian, riview studi

terdahulu, beserta sistematika penulisan.

Kemudian bab Kedua, merupakan kajian teoritis cerai gugat, tentang

pengertian cerai gugat, menurut pandangan imam mazhab dan juga peraturan

perundang-undangan perkawinan di Indonesia, serta akibat dari cerai gugat.

14

Selanjutnya bab Ketiga, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang

pengertian nafkah iddah, menurut pandangan imam mazhab dan juga

peraturan perundang-undangan perkawinan di indonsia serta konsep keadilan

dan hikmah disyariatkanya nafkah iddah.

Selanjutnya bab keempat, dalam bab ini menjelaskan tentang profil

singkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta analisa penulis terhadap

putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PAJS

tentang pemberian nafkah iddah bagi isteri yang melakukan gugatan cerai.

Pada bab ini juga akan dipaparkan mengenai bagaimana pertimbangan hakim

dalam menentukan nafkah iddah pada perceraian gugat dan penerapan asas

keadilan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Adapun bab kelima, merupakan bab yang berisi kesimpulan dan

saran-saran yang diberikan untuk penulis selanjutnya yang akan mengkaji

tentang penelitian ini.

15

BAB II

CERAI GUGAT PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG

A. Pengertian Cerai Gugat

Kata cerai atau perceraian dalam kajian hukum persepektif fiqh dan

legal formal atau Undang-undang biasa disebut dengan umum dan khusus.

Penyebutan kata cerai secara umum atau dalam Undang-undang biasanya

disebutkan dengan kata talak, sedangkan secara khusus, disamping kata talak

ada juga kata khulu menurut perspektif fiqh maupun hukum Islam.

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam

masalah keluarga. Dalam ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW,

yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga,

mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban serta tanggung

jawab masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan

perwalian. Ini terbukti bahwa seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam)

berbicara tentang keluarga.1

Terkadang, dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu

berjalan mulus, pasti ada kesalahfahaman, dan pertentangan antara kedua

belah pihak (suami dan istri). Percekcokan dalam menangani permasalahan

keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya dan ada pula yang tidak

bisa mengatasi permasalahanya sehingga berujung pada perceraian.

Terkadang percekcokan itu juga perlu ada di tengah dinamika keluarga

sebagai bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga,

Namun, ada juga keluarga yang tidak dapat mengatasi problematika

ini. Apabila dipertahankan keutuhan rumah tangga, baik suami maupun istri

1 Huzaemah T. Yanggo, Hukum Keluarga Dalam Islam, (Yayasan Masyarakat

Indonesia Baru, 2013), h., 13.

16

akan mengalami penderitaan. Dalam kondisi ini dimana dharuratnya lebih

besar dari pada maslahatnya, Islam memperbolehkan terjadinya talak.2 Jadi,

bagi pasangan suami/istri yang tidak bisa mengatasi permasalahan rumah

tangga tersebut, maka jalan penengah diantara keduanya ialah perceraian.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya

perkawinan”. Jadi, yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya ikatan

lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan

keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.3

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 229 memberikan

kemungkinan terjadinya talak atau perceraian bagi keluarga yang tidak

mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. Dari pada

mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis,

maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang

baik dan lebih terhomat. Di sinilah letak arti penting kalam Allah S.W.T: fa-

imsakun-bima’rufin au tasrihun-biihsan, mempertahankan rumah tangga

dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskanya dengan cara yang

baik pula.4

Putusnya perkawinan baik kehendak dari suami atau istri ataupun

kehendak diantara keduanya, disebut dengan istilah “perceraian” yang

diantaranya bersumber dari sedikit dilaksanakanya hak dan kewajiban suami

istri yang seharusnya mereka laksanakan namun mereka lalaikan

sebagaimana menurut hukum perkawinan yang berlaku.

Ketidakharmonisan rumah tangga menjadi hilang berganti menjadi

ketidakharmonisan bisa ditimbulkan oleh beberapa hal, sebagaimana

disebutkan oleh Yayan Sopyan dalam bukunya yang berjudul Islam-Negara

2 Yayan Sopyan, Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam

Hukum Nasional, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h., 172. 3 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), h., 18.

4 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT

Jakarta Grafindo Persada, 2005), h., 177.

17

Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional, diantara

penyebabnya ialah:5

a. tidak saling menghormati diantara keduanya,

b. hilangnya rasa kepercayaan sesama mereka,

c. masalah ekonomi yang kurang mencukupi,

d. hadirnya orang ketiga diantara keluarga atau salah satu pihak

berselingkuh,

e. adanya campur tangan mertua terhadap rumah tangganya, serta terjadi

sengketa perselisihan pendapat yang tidak terselesaikan.

Pada prinsipnya, talak itu adalah hak mutlak suami. Artinya hanya

suamilah yang berhak menceraikan. Andai si istri ingin cerai dengan

suaminya maka ia harus meminta persetujuan dari suaminya, biasanya

permintaan tersebut diikuti dengan kompensasi agar supaya suami mau

melepas hak nya. Perceraian yang diusulkan dari istri kepada suami menurut

bahasa disebut dengan khulu.6

Khulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti

perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah

uang atau mengembaliakan maskawin yang diterimanya.7 Sedangkan didalam

Kamus Al-Munawwir Khulu berarti perceraian atas permintaan istri dengan

pemberian ganti rugi dari pihak istri.8 Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal,

makna khulu secara bahasa adalah berpisahnya istri atas dasar harta yang

diambil dari pelepasan pakaian, karena wanita itu pakaian pria.9 Sedangkan

menurut ilmu fiqih adalah berpisahnya suami dengan istrinya dengan ganti

yang diperolehnya. Dapat dipahami bahwa khulu adalah solusi yang

5 Yayan Sopyan, Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam

Hukum Nasional, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h., 187. 6

Yayan Sopyan, Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam

Hukum Nasional, h., 188. 7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga,

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h.,565. 8 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya:

Pustaka Progressif, 1997), h., 361. 9 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita Islam, (Penerjemah: S. Ziyad ‘Abbas),

(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), h., 87.

18

diberikan oleh hukum Islam kepada istri yang berkehendak untuk bercerai

dengan suami, dengan tujuan menghindarkan istri dari kehidupan rumah

tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan kemudharatan jika

dipertahankan, sehingga istri khawatir tidak dapat melaksanakan hak Allah

S.W.T. untuk mentaati suami, yang dapat ditempuh dengan cara istri meminta

suami untuk menceraikannya, yang disertai uang tebusan dari istri yang

menginginkan cerai dari suaminya tersebut.10

Dengan adanya khulu ini, dapat dipahami bahwa perempuan memiliki

hak yang setara dengan laki-laki dalam menuntut pemutusan hubungan

perkawinan. Setidaknya, hal ini dapat mengimbangi proses perceraian yang

telah ada sebelum datangnya Islam, di mana laki-laki mempunyai hak penuh

dalam perceraian.11

Berdasarkan nas-nas Al-Qur’an dan al-Hadist, nusyuz tidak berlaku

dikalangan istri saja bahkan ia juga berlaku dikalangan suami. Bahkan

berdasarkan kepada maklumat semasa nusyuz dikalangan suami adalah lebih

tinggi berbanding istri. Maka nusyuz boleh dikatakan sebagai “Suami atau

istri yang lalai dalam melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap

pasangan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Allah S.W.T kepada

mereka tanpa ada sebarang alasan yang disyariatkan untuk dikecualikan dari

pada melaksanakan amanah tersebut.12

Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak antara suami atau

istri, Islam tidak langsung menganjurkan suami istri untuk mengakhiri

perkawinan, tetapi dilakukan terlebih dahulu musyawarah. Dalam

pertengkaran, bisa saja suami dan atau istri yang nusyuz (istri yang

10 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta Sinar Grafika,2014), h.,

136. 11

Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,

2013), h., 230. 12

Norzulaili Mohd Ghozali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Nusyuz, Syiqaq dan

Hakam Menurut Al-Qur’an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam, (Malaysia: Kolej

Universiti Islam Malaysia, 2007), h., 2.

19

durhaka/menentang kepada suami)13

dan mengetahui bagaimana nusyuz (istri

yang durhaka/menentang kepada suami) yang telah dilakukan oleh kedua

belah pihak atau perkara yang menjadi syiqaq (persengketaan) muncul,

sehingga sebab-sebab terjadinya kesalah pahaman bisa diatasi. Jika upaya ini

tidak berhasil, maka dianjurkan untuk mengambil hakam satu orang dari

masing-masing pihak untuk menjembatani dan mencoba untuk memulihkan

kedamaian di antara mereka berdua.14

Untuk mencapai perdamaian antara suami-istri bila mana tidak dapat

diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui

hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki

dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk

didamaikan.15

Dalam Q.s An-Nisa ayat 35 Allah berfirman:

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,

Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

1. Cerai Gugat dalam Perspektif fiqh

Pengertian cerai gugat perspektif figh yang dimaksud adalah khulu,

sebagaimana dijelaskan diatas bahwasanya yang dimaksud dengan kata cerai

atau perceraian yakni ada kata talak dan khulu. Kata talak yang diusulkan

oleh suami sedangkan khulu perceraian yang diajukan oleh istri.

13 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya:

Pustaka Progressif, 1997), h., 1419. 14

Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,

2013), h., 229. 15

Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer:

Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana Premedia Group,

2010), h., 97.

20

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki

perceraian dengan mengajukan khulu, sebagaimana hukum Islam memberi

jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.16

Hal ini

bukan berarti Islam terkesan maskulin dan memarjinalkan perempuan, karena

Islam pun tetap memberikan kesempatan perempuan untuk meminta

/menggugat cerai dengan cara khulu.17

Wahbah Zuhaili dalam karangan bukunya menggemukakan pendapat

bahwasanya secara fiqih, khulu memiliki beberapa makna menurut istilah

masing-masing mazhab. Menurut mazhab Hanafi khulu adalah penghilangan

kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung pada penerimaan si istri,

dengan lafal khulu dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama.

Definisi khulu menurut pendapat mazhab Maliki adalah talak dengan iwa’dh,

baik talak ini berasal dari istri maupun dari orang lain yang selain istri yang

terdiri dari wali ataupun orang lain, atau talak yang diucapkan dengan lafal

khulu. Definisi ini menunjukan bahwa ada dua macam khulu: Pertama, yaitu

yang mayoritas terjadi adalah yang berdasarkan iwa’dh harta. Kedua, talak

yang terjadi dengan lafal khulu meskipun tidak berdasarkan iwa’dh apa-apa.

Menurut mazhab Maliki khulu mencakup perpisahan yang terjadi dengan

iwa’dh atau dengan tanpa iwa’dh.18

Definisi khulu menurut mazhab Syafi’i sebagaimana disebutkan oleh

Wahbah Zuhaili adalah perpisahan antara suami dan istri dengan iwa’dh

degan lafal talak atau khulu. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya,

“Aku talak kamu atau aku khulu kamu berdasarkan ini”, maka si istri

menerima. Ini adalah definisi yang paling pas karena sesuai dengan maksud

yang ingin di tuju pada khulu disini. Menurut mazhab Hambali yaitu

perpisahan suami dengan istrinya dengan iwa’dh yang dia ambil dari si istri,

dengan lafal khusus. Faidahnya adalah membuat si istri terlepas dari suami

16 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group,

2012) h., 220. 17

Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (UIN Malang Pers, 2007), h., 174. 18

Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Penerjemahan: Abdul Hayyie,dkk)

(Jakarta: Gema Insani, 2011), h., 418.

21

dalam bentuk yang si suami tidak memiliki kemungkinan untuk merujuk si

istri kecuali dengan keridhaan istri. Dalam satu riwayat, menurut mereka

khulu sah terjadi dengan tanpa iwa’dh adalah salah satu rukun dalam khulu,

maka tidak boleh ditinggalkan, seperti halnya pembayaran dalam jual beli.

Sedangkan menurut mayoritas ulama, khulu boleh dan tidak apa-apa untuk

dilakukan, karena manusia membutuhkannya akibat adanya persengketaan

diantara suami-istri dan tidak ada keharmonisan pada pasangan.19

Sedangkan

pendapat yang rajih menurut mazhab Hambali adalah iwa’dh salah satu rukun

dalam khulu maka tidak boleh ditinggalkan, seperti halnya pembayaran

dalam jual beli. Jika si suami mengkhulu istrinya dengan tanpa iwa’dh, maka

tidak jatuh khulu ataupun talak, kecuali jika talak ini diucapkan dengan lafal

talak atau dengan niat talak, maka jatuh talak raj’i.

Dengan demikian, terkadang khulu disamakan dengan fasakh karena

istri mengajukan cerai dari suaminya kepada hakim dengan memberikan

sejumlah tebusan, kemudian jika alasan-alasan diajukan khulu diterima,

kemudian hakim memfasakh perkawinan suami istri tersebut. Jadi yang

memutus tali perkawinan suami istri tersebut adalah hakim, bukan talak

suami.20

Hukum asal khulu ada yang berpendapat dilarang (haram) ada yang

mengatakana makruh, dan ada yang mengatakan haram kecuali darurat,

ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum asal melakukan khulu itu

makruh, hanya dia menjadi sunnat hukumnya bila istri ternyata tidak baik

dalam bergaul terhadap suaminya. Khulu itu tidak dapat menjadi haram dan

tidak pula menjadi wajib. Dasar hukum disyari’atkanya khulu ialah firman

Allah S.W.T dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 229:21

19 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.,

418. 20

M. Zaenal Arifin, dan Muh. Anshori, Fiqih Munakahat, (Madiun: CV. Jaya Star

Nine, 2019.) h., 187. 21

Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group,

2012), h., 225.

22

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan

kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat

menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya

(suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus

dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang

yang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 229)

Ayat ini menjelaskan bahwa suami tidak diperbolehkan mengambil

segala sesuatu yang telah diberikan kepada istrinya, kecuali dengan cara

khulu. Apabila keduanya takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,

dalam menjalankan hubungan berdua, maka dibenarkan melakukan khulu.

Artinya tidak berdosa bagi istri untuk membayar ganti rugi dan suami

mengambilnya.22

Ayat yang mulia ini telah menghilangkan kebiasaan yang berlaku

pada permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya

meskipun ia telah menalaknya seratus kali, asalkan masih dalam masa iddah.

Manakala tradisi tersebut banyak merugikan para istri, maka Allah

membatasi mereka dengan tiga kali talak saja dan hanya membolehkan

22 Syaikh Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwa’ul Bayan, Penerjemah: Fathurazi, (Jakarta:

Pustaka Azzam, 2006) h., 421.

23

mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama saja. Mereka tidak

boleh merujuk kembali setelah talak yang ketiga.23

Firman Allah S.W.T:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara

yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Q.S. Al-Baqarah (2):

229)

Ibnu Rusyd berpendapat dalam bukunya Bidayatul Mujtahid analisis

Fiqih para Mujtahid bahwasanya Jumhur fuqaha berpendapat, istri yang dapat

menguasai dirinya boleh mengadakan khulu. Akan tetapi, al-Hasan dan Ibnu

Sirin berpendapat bahwa ia tidak boleh mengadakan khulu kecuali dengan

izin penguasa. Jumhur fuqaha yang menganggap bahwa khulu itu talak,

menjadikannya sebagai talak bain. Alasanya, bahwa fasakh itu tidak lain

merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam

pemutusan ikatan perkawinan tetapi tidak berasal dari kehendaknya. Sedang

khulu ini berpangkal pada kehendak.24

Ibnu Abbas menyimpulkan dari (Q.s. Al-Baqarah (2): 229) ini bahwa

khulu itu adalah Fasakh dan bukan talak, karena Allah

berfirman: “Talak itu dua kali” kemudian disebutkan mengenai

khulu, “Maka tidak ada dosa atas keduanya

tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Q.S. Al-

Baqarah (2): 229). Perbuatan ini (khulu) tidak dikategorikan sebagai talak

tiga. Karena Allah S.W.T menyebutkan talak tiga pada ayat berikutnya,

23 Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1,

Penerjemah: Abu ihsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017) cet. 17 h., 748. 24

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih para Mujtahid, Penerjemahan:

Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), h.,558.

24

“Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka

perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang

lain” Q.S. Al-Baqarah (2): 230).25

Jika tebusan tersebut adalah talak, berarti yang menyebabkan istri tidak halal

lagi bagi suami kecuali sesudah ia kawin lagi dengan lelaki yang lain itu

menjadi talak yang keempat.26

Adapun khulu diantaranya disebutkan dalam hadist riwayat Imam

Bukhari sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Abbas, yang dicantumkan oleh

Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Shahih Bukhari:

ثنا خا لد عن عكرمة عن ابن عبا حد ب الث قفي هاثنا عبد الو حد ثنا أزهربن جميل حد

، ثابت بن قيس ما أعت س: ((أ ن ا مرأة ثابت بن قيس أتت النبي ص فقالت:يارسولااالل

أكره الكفرفي الإسلام. فقا ل رسول الله ص : اتردين ب عليه في خلق ولادين، ولكني

قال أبو عبد نعم. فقال رسول الله ص: اقبل الحديقة و طلقها تطليقة.عليه حديقته؟ قالت:

)البخارى رواه الله لايتا بع فيه عنن ابن عبا س (

Berkata kepada kami Azhar bin Jumail, berkata kepada kami Abdul Wahab

Assaqfi, berkata kepada kami Kholid dari Ikrima dari Ibnu Abbas Ra, bahwa

istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan dia bertanya, “Wahai

Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agama Tsabit bin Qais, tetapi aku

tidak suka menjadi kafir (kufur nikmah) dalam islam. Maka Rasulullah SAW

bersabda, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan talak satu.”

(H.R. Al- Bukhari)27

Khulu hanya boleh bila ada sebab yang dituntut. Seperti suami tercela

atau buruk akhlaknya atau ia suka menyakiti si istri dan tidak melaksanakan

hak dan kewajiban terhadap istri atau istri takut jauh dari Allah S.W.T jika

menuruti suaminya. Jika tidak ada sebab tertentu maka khulu dilarang.28

25 Syaikh Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwa’ul Bayan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h.,

423. 26

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih para Mujtahid, Penerjemahan:

Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), h., 559. 27

Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, Shahih Bukhari, (Dar Ibnu Katsir:

Damaskus 1423 H/ 2002 M), h., 67. 28

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita Islam, (Penerjemah: S. Ziyad

‘Abbas), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), h., 88 .

25

Adapun yang menjadi ‘illat untuk pembolehan khulu ialah suami istri tersebut

tidak dapat lagi menjalankan peraturan-peraturan Tuhan, jika mereka

meneruskan hubungan perkawinanya.29

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat

Al-Qur’an Q.S Ar-Rum (30): 21) bahwasanya tujuan dari perkawinan adalah

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum (30): 21)

2. Cerai Gugat dalam Perspektif Undang-Undang

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami-

istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada

kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar,

bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah

datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan

memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak

keturunanya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang

merupakan suatu hal yang diperlukan.30

Dalam perkawinan menurut agama Islam cerai gugat dapat berupa

gugatan karena suami melanggar ta’lik talak, gugatan karena syiqaq, gugatan

karena fasakh, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana yang tersebut

29 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta:1981) h., 115.

30 Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer

(Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah), (Jakarta: Kencana Premedia Group,

2010), h., 96.

26

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.31

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan

bahwa perkawinan dapat diputus karena:

a. Kematian,

b. Perceraian dan

c. atas Keputusan Pengadilan.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa:32

1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak.

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan

perundangan tersendiri.

Sedangkan menurut pendapat Kamarusdiana dan Jaenal Aripin alasan-

alasan perceraian menurut UU Perkawinan (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah sebagai berikut:33

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain diluar kemampuannya.

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

31 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:

Kencana Prena Media Group, 2008, Cet. Kedua), h., 19. 32

Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1991, Cet.

Pertama), h., 318. 33

Kama Rusdiana, dan Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta:

Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2007), h., 42.

27

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

yang membahayakan pihak yang lain.

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan

akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami

istri.

6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.

Alasan-alasan yang sama diatur pula oleh PP No. ( Tahun 1975

pada asal 19 dan Kompilasi HUkum Islam (KHI) pada pasal 116.

perbedaanya, pasal 116 KHI memasukan 2 poin baru alasan

perceraian.

7) Suami melanggar taklik talak.

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bentuk perceraian lain yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun

1989 ialah bentuk “cerai gugat”. Bentuk cerai gugat diatur dalam Bab IV,

Bagian Kedua, Paragraf 3. Pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai

gugat tidak banyak berbeda dengan cerai talak. Oleh karena itu, dalam uraian

mengenai cerai gugat, hanya membahas hal-hal yang berlainan dengan cerai

talak. Sepanjang hal-hal yang sama tidak akan diulangi lagi. Misalnya tentang

hal yang berkenaan dengan dengan pengiriman salinan dan pemberian akta

cerai adalah sama seperti apa yang sudah dijelaskan pada cerai talak.34

Sedangkan dalam Hukum Islam permohonan talak istri kepada suami dengan

membayar iwadl ini disebut dengan khulu.35

Khulu atau talak tebus menurut soemiyati adalah bentuk perceraian

atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri

34 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU

No.7 tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h., 234. 35

Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam),

(UIN Malang Pers, 2007), h., 175.

28

dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai

khulu itu. Sedangkan menurut Idris Ramulyo menjelaskan bahwa khulu

artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada

istrinya dalam bentuk talak.36

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 telah menetapkan

secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan

berkedudukan sebagai penggugat adalah “istri” pada pihak lain “suami”

ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian, masing-masing telah

mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami

melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui upaya cerai gugat.37

Proses hukum khusus gugatan perceraian yang diajukan oleh dan atas

dasar inisiatif istri di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Perceraian

dalam pengertian cerai gugat menurut hukum Islam yang telah dipositifkan

dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah

perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat

hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap. (lihat pasal 20 - pasal 36).38

Pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum huruf i diterangkan, khulu

adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan

36 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta Sinar Grafika,2014), h., 132.

37 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU

No.7 tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h., 234. 38

Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta Sinar Grafika,2014), h., 7-

20.

29

tebusan atau ’iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi, dengan

demikian maka khulu termasuk kedalam kategori cerai gugat. Dalam PP

Nomor 9 Tahun 1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri,

sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi,

gugatan perceraian diajukan oleh istri (kuasanya). Dan prinsipnya pengadilan

tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di pengadilan

yang mewilayahi tempat tergugat sedangkan dalam Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 dan Kompilasi, di pengadilan yang mewilayahi kediaman

penggugat.39

Kompilasi Hukum Islam (KHI) nampaknya membedakan cerai gugat

dan khulu meskipun keduanya memiliki kesamaan. Kesamaanya bahwa

keinginan mengajukan gugatan datangnya dari pihak istri. Perbedaannya

adalah dalam gugat cerai tidak otomatis menggunakan uang ‘iwadh

(tebusan) sedangkan dalam khulu masalah uang iwadh (tebusan) menjadi

bagian pokok terselesaikanya khulu dan apabila hal itu tidak merupakan

pelanggaran perjanjian (taklik talak) masalah besarnya uang iwadl (tebusan)

dapat dibicarakan bersama untuk mencari kesepakatan. Sedangkan dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak

membedakan antara khulu dan cerai gugat.40

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pun ditegaskan bahwa seorang

suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan

permohonan, baik lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang

mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar

diadakan sidang untuk keperluan itu. Namun, KHI (Kompilasi Hukum Islam)

dibedakan antara perceraian yang diakibatkan karena talak dan perceraian

karena gugatan perceraian. Permohonan cerai talak dilakukan oleh suami dan

diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian diajukan

39 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

h., 237. 40

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h., 242-243.

30

oleh istri.41

Perbedaan ini memberikan konsekuensi yang berbeda,

diantaranya istri tidak punya upaya hukum apa-apa, sedangkan si suami

mempunyai upaya hukum seperti biasanya dalam perkara perdata, yaitu hak

banding dan kasasi.

3. Akibat dari Cerai Gugat

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah

percekcokan. Akan tetapi, percekcokan itu sendiri beragam bentuknya ada

yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak

mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang

berkepanjangan bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.42

Dalam bukunya Tihami dan Sohari Sahrani menyampaikan pendapat

para imam, Imam Malik berpendapat bahwa khulu itu tidak dapat diikuti

dengan talak, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Sedangkan Imam

Abu Hanifah mengatakan bahwa dapat diikuti tanpa memisah-misahkan

antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak.

Perbedaan ini terjadi karena golongan pertama berpendapat bahwa iddah

termasuk hukum talak, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat termasuk

hukum nikah. Oleh karena itu, ia tidak membolehkan seseorang menikahi

perempuan yang saudara perempuannya masih dalam iddah (masa tunggu)

talak ba’in.43

Bagi Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa iddah termasuk

dalam hukum pernikahan, mereka berpendapat bahwa khulu tersebut dapat

diikuti dengan talak. Sedangkan yang tidak berpendapat bahwa iddah

termasuk dalam hukum pernikahan, mengatakan bahwa khulu tersebut tidak

41 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,

2013), h., 232.

42 Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer:

Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana Premedia Group,

2010), h., 107. 43

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2010), h., 315.

31

dapat diikuti dengan talak.44

Adapun akibat hukum dari adanya khulu adalah sebagai berikut45

:

a. Adanya tebusan yang harus dikeluarkan oleh istrinya berupa benda, bisa

maskawin, bisa benda yang lebih murah dari maskawin atau yang lebih

mahal tergantung pada kesepakatan suami.

b. Boleh dilakukan baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haid.

Biasaanya talak tebus ini terjadi karena perasaan si istri yang tidak dapat

dipertahankan lagi.

c. Perceraian yang dilakukan berakibat jatuhnya talak bain shughra yakni

bekas suami yang tidak boleh menambah talak sewaktu masa iddah, dan

hanya diperbolehkan menikah kembali dengan akad baru.

d. Talak tebus tidak boleh lahir karena kehendak suami atau tekanan suami.

Karena hal ini berarti paksaan kepada istri untuk mengorbankan hartanya

guna keuntungan suami dan jika suami ingin bercerai ia dapat bertindak

dengan cerai talak, sebab talak itu ada dalam kekuasaannya.

Maksud dengan disyariatkanya khulu ialah untuk mencegah perbuatan

melanggar ketentuan-ketentuan Allah S.W.T yang ditetapkan untuk suami

istri, yaitu bergaul dengan baik dan masing-masing melaksanakan hak-hak

pasangannya yang diwajibkan atasnya.46

Adapun hikmah dari adanya khulu adalah sebagai berikut47

:

1) Untuk menghilangkan mudharat dari istri disebabkan berlanjutnya ikatan

pernikahan antara dirinya dengan suaminya, padahal istri tidak menyukai

suaminya, atau suami tidak memenuhi hak-haknya.

44 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group,

2012), h., 274. 45

Yayan Sopyan, Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam

Hukum Nasional, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h., 188. 46

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, (Jakarta: Darus

Sunnah, 2017), h., 464. 47

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, h., 469.

32

2) Untuk kemaslahatan suami sebab ia dapat melepaskan diri mudharat

yang diakibatkan oleh berlanjutnya ikatan rumah tangga dengan

keinginanya sendiri, dengan cara menjatuhkan talak tanpa menunggu

persetujuan dari si istri, dan menolak mudharat yang lainnya.

33

BAB III

KONSEP KEADILAN DAN NAFKAH IDDAH

A. Pengertian Nafkah Iddah

Islam telah menetapkan tata aturan pernikahan berikut hal-hal yang

terkait dengannya sedemikian rupa, dan lebih dari itu, agama Islam telah

meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang

terbentuk akibat dari pernikahan itu sendiri. Agama Islam telah menghapuskan

sejumlah aturan-aturan pernikahan yang dipandang tidak sesuai dengan sistem

hukum pernikahan yang disyariatkan oleh Allah S.W.T.1 Dalam menjalankan

perkawinan suatu keluarga harus dijalani dengan konsep mawadah wa rahmah

(saling cinta mencintai, saling mengasihi) saling memberi dan menerima,

saling terbuka. Sehingga dikiyaskan dalan Q.S. Ar-Rum (4): 21, bahwa tali

perkawinan sebagai ikatan yang kuat.2

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum (4): 21)

Perkawinan akan semakin jelas dan sangat penting eksistensinya ketika

dilihat dari aspek hukum, termasuk didalamnya hukum Islam. Dari segi

hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa)

1 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta:PT

Jakarta Grafindo Persada, 2005) h., 80. 2

Yayan Sopyan, Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam

Hukum Nasional, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h., 172.

34

hukum (rechfeit), yakni: “Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang

membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi

subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum”.3

Kata nafkah secara etimologi artinya biaya, belanja, dan pengeluaran

uang.4 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata nafkah berarti

belanja hidup atau (uang) pendapatan.5 Sedangkan menurut Ulin Na’mah

dalam bukunya mengatakan bahwa nafkah secara bahasa atau النفقة adalah ism

al-masdar yang berarti pengeluaran dan pergi atau hilang, dan bentuk

jamaknya adalah نفقات. Adapun secara istilah adalah pengeluaran yang

biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau

dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Atau

pemenuhan kebutuhan orang yang berada dibawah tanggung jawabnya yang

meliputi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal.6 Ulama meriwayatkan

dua kata dasar bagi nafkah (nafqah); ada yang mengatakan berasal dari akar

kata al-infaq yang berarti pengeluaran, ada juga yang mengatakan bahwa ia

berasal dari akar kata al-nufuq yang berarti hancur. Ibn Bakar menjelaskan

bahwa nafkah yang dimaksud di sini bukanlah berasal dari akar kata al-nufuq,

nafaq atau nifaq. Akan tetap ia merupakan nama bagi sesuatu yang

dinafkahkan seseorang terhadap keluarganya. Sedang secara syara', seperti

disebutkan al-Munawiy, ia berarti sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang

bual kehidupan orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya,

3 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta:PT

Jakarta Grafindo Persada, 2005) h., 81 4 Ahmad Warsono Munawwir, Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya:

Pustaka Progresif, 1997), h., 1449. 5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga,

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h., 770. 6 Ulin Na’mah, Cerai Talak: Maknanya bagi Para Pelaku Malrilocal Residence di

Lingkungan Masyarakat Muslim, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h., 14.

35

budaknya dan hewan ternaknya. Maleri nafkah itu sendiri biasanya dibatasi

pada tiga unsur utama, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal.7

Dalam Hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan

kewajiban antara suami-istri. Di antaranya, pihak isteri berhak untuk

mendapatkan nafkah dari pihak yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak

suami terletak kewajiban untuk menafkahi isterinya. Banyak ayat Al-Qur’an

diantaranya Q.S. Al-Baqarah (2): 233:

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang

ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya

ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

permusyawaralan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin

anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada

Allah S.W.T dan ketahuilah bahwa Allah S.W.T Maha Melihat apa yang kamu

kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 233)

7 Muhammad Fauzan, “Maqasid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan”,

dalam http://moraref.kemenag.go.id/documents/article?q=nafkah+iddah diakses pada 1 Juni

2016, h., 73.

36

Ayat diatas memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan

nafkah kepada isterinya. Ada tiga macam nafkah yang ditegaskan dalam ayat

tersebut, yaitu: (1) makanan, (2) pakaian, dan (3) tempat tinggal.8

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya, mengutip pendapat Mazhab Maliki

bahwasanya maksud ayat menunjukan wajibnya nafkah anak

atas bapaknya karena ia masih lemah. Yang dimaksud adalah

orang yang anaknya lahir (yakni bapak), dan bentuk ini dipakai untuk tunggal

dan jamak. Nafkah wajib yang berupa sandang dan pangan itu diberikan secara

makruf, yakni sesuai dengan kebiasaan syariat, tidak berlebihan dan tidak

kekurangan. Pemberian nafkah ini disesuaikan kadarnya dengan kekayaan

suami dan keadaan istri.9

Iddah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masa tunggu

(belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena

talak maupun cerai mali.10

Sedangkan didalam Kamus Al Munawwir iddah

berarti jumlah/iddahnya orang perempuan.11

Al-iddah diambil dari kata

al-‘adad, karena masa iddah ini terbatas, artinya masa menunggu bagi wanita

dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri

untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya.12

Sedangkan secara

istilah iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan

perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup

8

Salria Effendi M.Zein, Problemalika Hukum Keluarga Islam Kontemporer:

Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana Premedia Group,

2010), h., 152. 9 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Munawir Jilid 1, Judul asli Al-Tafsirul-Muniir: Fil

‘Aqidah wasy-Syari’ah wal Manhaj, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kaltani, dkk., (Jakarta:

Gema Insani, 2013) h., 571. 10

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga,

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h., 416. 11

Ahmad Warsono Munawwir, Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya:

Pustaka Progresif, 1997), h., 903. 12

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group,

2016), h., 173.

37

maupun cerai mali, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau

untuk berpikir bagi suami13

Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul Hukum

Kekeluargaan Indonesia, ia berpendapat bahwa arti yang sesungguhnya dari

kata-kata masa iddah menurut hukum perkawinan dapat dilihat dari dua segi

pandangan di bawah ini:14

a) Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada,

suami dapat ruju’ kepada istrinya. Dengan demikian maka kata iddah

dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti

tenggang waktu sesudah jaluh talaq, dalam waktu mana pihak suami

dapat rujuk kepada istrinya.

b) Dengan demikian dilihat dari segi istri, maka masa iddah itu akan

berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana si istri belum

dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak laki-laki lain.

Ada sejumlah nash Al-Qur’an yang mengungkap hukum iddah talak Allah

S.W.T berfirman:

“Para istri yang diceraikan (wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali

quru (tiga kali suci)” (Q.S. al-Baqarah (2): 228).

Tentang tidak adanya kewajiban iddah bagi wanita yang ditalak sebelum

berhubungan intim Allah S.W.T berfirman:

13

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdala Islam di Indonesia,

(Jakarta: Kencana, 2004), h., 240. 14

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: 1981), h., 122.

38

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka

sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas

mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka

berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang

sebaik- baiknya.” (Q.S. al-Ahzab (33): 49).

Sedangkan tentang iddah bagi wanita hamil hingga bersalin Allah S.W.T

berfirman:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah

sampai mereka melahirkan kandungannya,” (Q.S. al-Thalaq (65): 4).

Tentang iddah wanita menopouse15

dan gadis kecil Allah S.W.T berfirman:

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopouse) diantara

istri-istri kalian jika kalian ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya

adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid,”

(Q.S. al-Thalaq (65): 4).

Dalam Pengadilan Agama, dikenal dua bentuk perceraian yaitu cerai

gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah sebuah gugatan permintaan cerai

yang diajukan oleh istri kepada suami, sedangkan cerai talak adalah

permohonan yang dilakukan suami kepada pengadilan untuk dapat dan atau

15

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, (Penerjemah: Muhammad Alifi, dan Abdul

Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2012, Cet.2), h.,1.

39

diperbolehkan untuk menjatuhkan talak kepada istri dengan atasan yang telah

diajukan sebelumnya.

Dalam hukum Islam sendiri sebenarnya putusnya perkawinan dalam

bentuk talak dan khulu tidak membutuhkan atasan sebagai syaral untuk

terjadinya. Hal ini dikarenakan suami berkewajiban untuk membayarkan

mahar dan memberikan nafkah kepada istri dengan demikian suami berhak

mentalak istri tanpa ada atasan. Namun dalam konteks hukum positif di

Indonesia hal ini tidak berlaku karena talak yang sah adalah yang dijatuhkan

di depan sidang pengadilan dengan melalui pertimbangan oleh majelis hakim

terhadap atasan-atasan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.16

Setelah terjadinya perceraian tentunya masalah tersebut belum selesai

seperti halnya dengan perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam

disebutkan bahwa perceraian juga memiliki akibat hukum tersendiri apabila

terjadi diantaranya: (a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas

isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla

al-dukhûl; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri

selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau

nushuz dan dalam keadaan tidak hamil; (c) melunasi mahar yang masih

terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhûl; dan (d)

memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur

21 tahun.17

Sebelum membahas tentang nafkah bagi perempuan yang beriddah,

maka perlu dikemukakan tentang bentuk-bentuk talak dihubungkan dengan

ada atau tidaknya hak rujuk bagi suami setelah perceraian.

16

Syaiful Hidayat, “Pemenuhan Nafkah Iddah, Mut’ah, dan Madiyah istri sebagai

syaral penjaluhan talak di Peradilan Agama di Indonesia” dalam

https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1350&bih=591&ei=tyw1XfXAOJO5rQG

OgJTgDw&q=jurnal+nafkah+iddah+cerai+gugat&oq=jurnal+nafkah+iddah+cerai+gugat&gs

_l=psy-ab.3...9487.11960..12312...0.0..0.180.839.7j2......0....1..gws-wiz.......35i304i39j0i8i13

i30.mTMhsVPYiHM&ved=0ahUKEwi1-OWMysfjAhWTXCsKHQ4ABfw4FBDh1QMICg

&uact=5 diakses pada 22 Juli 2019. 17

Lihat Kompilasi Hukum Islam Ps.149.

40

Pertama; talak raj’i, yaitu talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan

oleh suami kepada istrinya, yang mana seorang suami, menurut Wahbah

al-Zuhayli, masih boleh rujuk kepada istrinya itu tanpa memerlukan akad

yang baru selama istri masih beriddah. Hal itu terjadi setelah talak kesatu dan

kedua yang tidak termasuk kalegori ba`in apabila telah sempurna rujuk

sebelum habis masa iddah. Ketentuan ini didasarkan kepada Q.S al-

Baqarah (2): 228-229. Setelah suami menjatuhkan talak kesatu atau talak

kedua, maka dia boleh rujuk kepada bekas istrinya sebelum habis masa

iddahnya tanpa memerlukan akad yang baru dan tak perlu membayar

mahar, tetapi bila habis masa iddahnya, maka diwajibkan untuk melakukan

akad nikah lagi apabila suami ingin hidup bersama kembali dengan bekas

istrinya. Akad nikah yang baru ini harus disertai dengan pembayaran mahar

yang baru.18

Kedua, talak ba`in, yaitu talak yang tidak memberi peluang rujuk bagi

bekas suami terhadap bekas istrinya, dan untuk mengembalikan bekas istri ke

dalam ikatan perkawinan dengan suami sebelumnya harus melaksanakan

akad baru yang memenuhi syaral dan rukun perkawinan.19

Talak ba`in

terbagi dua, yaitu bain sughra dan bain kubra. Talak ba`in sughra adalah talak

yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya dan konsekwensinya ia tidak

dapat rujuk lagi, kecuali dengan aqad dan maskawin (mahar) baru, seperti

telah disampaikan oleh Wahbah al-Zuhayli. Lebih rinci penyebab talak ba`in

sughra itu ialah:20

1. Talak sebelum berkumpul/sebelum istri digauli oleh suaminya.

Dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada

masa iddah, maka tidak ada kesempatan rujuk, sebab rujuk hanya

dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al- Ahzab

(33): 49.

18

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana,

2009) h., 221. 19

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010) h., 198. 20

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. h., 221.

41

2. Talak yang dilakukan dengan adanya tebusan dari istri atau khulu.

Hal ini dapat dipahami dari isyaral al-Qur`an dalam Q.S. al-

Baqarah (2): 229.

3. Talak yang dijatuhkan sebab aib seperti cacal badan, atau salah

seorang masuk penjara, atau talak disebabkan penganiayaan atau

yang semacamnya.

4. Perceraian yang diputuskan oleh hakim di pengadilan atau yang

disebut fasakh.

Adapun talak ba`in kubra yaitu talak yang menghilangkan

kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri dan menghilangkan kehalalan

bekas suami untuk kawin kembali dengan istrinya itu, kecuali bekas istrinya

itu sudah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Pernikahan kedua

bekas istri itu tidak hanya sekedar aqad, tetapi juga telah melakukan

hubungan kelamin (wala`) dan kemudian sudah diceraikan pula oleh suami

barunya itu dan telah habis pula masa iddahnya.21

Hal ini disebutkan dalam

Q.S. al- Baqarah (2): 230, yang intinya membolehkan pernikahan kembali

antara keduanya apabila mantan istri sudah diceraikan oleh suami keduanya

atau perceraian karena kematian. Ada dua kalegori yang termasuk talak dalam

bentuk ba`in kubra ini, yaitu:22

1. Istri yang telah ditalak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam

pengertian talak ba`in itu adalah talak tiga yang diucapkan secara

terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan

lainnya diselingi oleh masa iddah. Inilah yang pendapat yang

disepakati ulama.

2. Istri yang diceraikan oleh suaminya karena sebab li’an. Bedanya

dengan kalegori pertama adalah di mana bekas istri yang di li’an

itu tidak boleh dinikahi lagi, meskipun sesudah diselingi oleh

adanya muhallil menurut jumhur ulama.

21

Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillaluhu, (Penerjemahan: Abdul Hayyie,dkk),

(Jakarta: Gema Insani, 2011), h., 379. 22

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2009) h., 322.

42

1. Nafkah Iddah Dalam Perspektif Fiqh

Iddah dengan meng Kasrahkan huruf ‘ain dan jama’nya adalah ‘idad.

Makna secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimal al-‘adad karena

biasanya mencakup hitungan bulan. Maknanya secara istilah menurut

pendapat mazhab Hanafi adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan

berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa.23

Dengan

ibaral lain, iddah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk

menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafalnya suami atau

berpisah dengannya.24

Sedangkan Mahmudin Bunyamin di dalam bukunya menggemukakan

pendapat Abu Zahra mengatakan bahwa iddah adalah suatu masa untuk

mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi

perceraian, seorang istri tidak serta-merta dapat menikah dengan orang lain,

tetapi ia diwajibkan menunggu masa tertentu sampai habis masa iddah, atau

jika wanita tersebut hamil, iddahnya sampai melahirkan.25

Dalam buku yang diterjemahkan oleh Ismuha, Syaikh Mahmoud

Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayisi berpendapat bahwa para ulama sepakat,

seorang suami wajib untuk menafkahi istrinya selama istrinya itu berada

dalam ikatan perkawinan atau yang secara hukum seperti itu, yaitu istri masih

tertalak raj’i, masih dalam masa iddah, demikian pula talak bain yang sedang

hamil. Selanjutnya ulama berbebeda pendapat mengenai perempuan yang

ditalak bain tetapi tidak mengandung. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa

perempuan yang tertalak bain dalam keadaan tidak hamil berhak nafakah. Ini

adalah mazhab Umar Ibnul Khaltab, ‘Umar Ibnu Abdul Aziz, Tsaury dan

lain-lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa perempuan itu tidak berhak

nafkah dan tempat tinggal. Ini adalah pendapat Daud, Abi Tsaur dan satu

23

Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillaluhu, (Penerjemahan: Abdul Hayyie,dkk),

(Jakarta: Gema Insani, 2011), h., 535. 24

Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam (Jakarta:

Amzah, 2012), h., 348. 25

Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:

CV Pustaka Setia, 2017), h., 194.

43

Jama’ah. Mazhab Maliki dan Asy-Syafi’i berpendapat bahwa perempuan itu

berhak mendapatkan tempat tinggal selama ia dalam keadaan iddah, tetapi ia

tidak mendapatkan nafkah.26

Bagi perempuan yang diceraikan dan sudah

disetubuhi dalam kalegori ini, dia memiliki dua keadaan.27

1) Perempuan itu dalam keadaan hamil. Masa iddah baginya adalah

sampai melahirkan kandungannya. Allah S.W.T Berfirman:

“….Dan perempuan-perempuan yang hamil maka iddah mereka

adalah sampai mereka melahirkan kandunganya”. ( Q.S. al- thalaq

(65): 4).

2) Perempuan itu tidak dalam keadaan hamil. Dalam keadaan seperti ini,

dia tidak luput dari dua kemungkinan. Pertama, dia masih menstruasi.

Dalam keadaan ini, iddahnya adalah tiga kali menstruasi. Allah S.W.T

berfirman, “…wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri

(menunggu) tiga kali quru” (Q.S. Al- Baqarah (2): 228). Kata quru’

disini lebih tepal diartikan dengan menstruasi, bukan suci. Makna ini

dikuatkan sebuah Hadist Aisyah, beliau menceritakan, Ummu

Habibah tengah mengalami menstruasi. Dia lalu bertanya kepada

rasulullah SAW. Dan beliau menyuruhnya untuk meninggalkan shalal

berhari-hari menstruasinya. Kedua, dia tidak mengalami masa-masa

menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan

dewasa yang sudah menopouse. Masa iddah bagi perempuan seperti

ini adalah selama tiga bulan. Alllah S.W.T berfirman:

26

Syaikh Mahmoud syaltout dan Syaikh M.Ali As-Sayis, Perbandingan Mazhab

dalam masalah Fiqih, judul Asli: Muqaranalul Mazahub fil-Fiqhi, Penerjemah: Ismuha,

(Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet. 7), h. 234. 27

‘Abd al-Qadir Manshur, Buku Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang ingin Anda

Ketahui tentangPerempuan dalam Hukum Islam, (Penerjemah: Muhammad Zaenal Arifin),

(Jakarta: Penerbit Zaman, 2009), h., 130.

44

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu

(tentang masa iddahnya). Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan;

dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan

perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah

sampai mereka melahirkan kandungannya dan barang -siapa yang

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya

kemudahan dalam urusannya.” (Q.S. al-Thalaq (65): 4)

Mazhab Hambali berdalil bahwa perempuan yang ditalak bain tetapi

tidak mengandung berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dengan

berdasar pada nash berdasarkan firman Allah S.W.T (Q.S. al-Thalaq (65): 6).

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

menyempitkan (hali) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah

ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu

maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. al-Thalaq

(65): 6)

Letak pengambilan dalil ayat di atas adalah bahwasanya Allah S.W.T

mewajibkan agar perempuan itu mendapat tempat tinggal dengan nash secara

ekplisit dari ayat tersebut. Begitu pula wajib mendapatkan nafkah secara

implisit dari ayat tersebut. Sebab, dalam ayat tersebut ada larangan untuk

45

melakukan perbuatan yang menyusahkan dan menyempitkan hali. Sedangkan

tidak memberikan nafkah merupakan penyusahan dan penyempitan yang

sangat besar. Hal inilah yang menjadi dalil atas kewajiban memberi nafkah

dan tempat tinggal adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika saatnya harus

maka yang lain juga harus, sebab dalam syariat tidak diketahui adanya

pemisahan antara keduanya.28

Menurut Amiur Nuruddin dalam bukunya

menggemukakan pendapat Muhammad Baqir Al-habsyi bahwasanya ada

empal hak perempuan yang berada dalam masa iddah:29

1) Perempuan dalam masa iddah akibat talak raj’i berhak menerima

tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa stalusnya masih sebagai

istri yang sah dan karenanya tetap memiliki hak-hak sebagai istri.

Kecuali ia dianggap nusyuz (melakukan hal-hal yang dinggap

“durhaka” yakni melanggar kewajiban taal kepada suaminya) maka ia

tidak berhak apa-apa.

2) Perempuan dalam masa iddah akibat talak ba’in (yakni yang tidak

mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga

atas tempat tinggal dan nafkah.

3) Perempuan dalam masa iddah akibat talak ba’in (yakni yang tidak

mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan tidak mengandung, baik

akibat talak tebus (khulu) atau talak tiga, hanya memperoleh tempat

tinggal ini menurut pendapat Malik dan Syafi’i. Sedangkan menurut

Abu Hanifah, ia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal

selama menjalani masa iddah.

4) Perempuan dalam masa iddah akibat suaminya meninggal dunia

menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat

tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah

menjadi hak ahli waris, termasuk ia dan anak-anaknya.

28

Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Jakarta:

Pustaka Al-Kautsar, 2016), h., 190. 29

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdala Islam di Indonesia,

(Jakarta: Kencana, 2004), h., 249.

46

Menurut Sulaiman Rasjid mengatakan dalam bukunya, sebagian ulama

juga berpendapat bahwa talak bain yang tidak hamil, tidak berhak

mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal.30

Daruquthni dan Nasa’i

meriwayatkan tentang kisah Fatimah binti Qais R.a., yaitu ketika suaminya

menjatuhkan talak satu yang masih tersisa untuknya.

حد ثنا الرحمن بن مهدي ،(.....) حد ثنا محمد بن المثني وابن بشار، قالا: حد ثنا عبد

سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي ص في المطلقة فيان عنس

ثلاثا قال: (ليس لها سكن ولا نفقة)

“Berkata kepad kami Muhammad bin Musanni dan ibnu Basyar, Berkata

keduanya: berkata kepada kami Abburrahman bin Mahdi , berkata kepada

kami Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Sya’bi, dari Fatimah bin Qais

Radliyallaahu 'anhu dari Nabi SAW bersabda tentang perempuan yang ditalak

tiga, Dia tidak mendapat hak tempat tinggal dan nafkah." (H.R Muslim).31

Hadist di atas menerangkan hukum memberi nafkah wanita yang

dalam masa iddah talak ba’in, sedangkan Q.S. al-Thalaq (65): 6 menerangkan

hukum memberi nafakah. Menurut imam Hanafi: bahwa wanita yang dalam

masa iddah talak ba’in, berhak mendapat dari suaminya berdasarkan umum

Q.S. al-Thalaq (65): 6.32

Sedangkan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa fuqaha berselisih pendapat

mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi isteri yang ditalak bain tidak dalam

keadaan hamil. Pendapat pertama, menetapkan isteri berhak tempat tinggal

dan nafkah, berdasarkan lahir ayat Al-Qur’an Q.S. al-Thalaq (65): 6 dan

Sunah Rasul SAW yang telah diketahui atau ketentuan umum ayat Al-Qur’an

ini dibatasi (ditakhshish) keumumannya dengan hadist Falimah binti Qais.

Akan tetapi, pemisahan antara kewajiban nafkah dan tempat tinggal sulit

diterima, dan segi kesulitannya adalah karena dalilnya lemah. Pendapat ini

30

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2006), h., 417. 31

Al Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih

Muslim, (Dar Toyibah: 2006), h., 689. 32

Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: PT. Bulan

Bintang, 1987, Cet. 2), h., 236.

47

dikemukakan olen fuqaha Kufah.33

Pendapat kedua, mengatakan bahwa isteri

tersebut tidak memperoleh tempat tinggal maupun nafkah, bagi isteri tersebut.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Dawud, zabu Tsaur, Ishaq, dan

segolongan fuqaha. Pendapat ketiga, hanya menetapkan tempat tinggal saja

untuk isteri tersebut tanpa nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik,

Syafi’i, dan yang lain. Silang pendapat ini adanya perbedaan riwayat antara

hadist Falimah binti Qais dengan adanya pertentangan antara hadist dengan

lahir ayat Al-Qur’an.34

2. Nafkah Iddah Dalam Perspektif Undang-Undang

Di Indonesia, aturan tentang nafkah iddah diatur dalam Pasal 41 Huruf

c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 hurub b Kompilasi Hukum Islam

(KHI). Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak

berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan

bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam

iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam

keadaan tidak hamil.35

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi

biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri

(pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974) ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri

yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian,

33

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih para Mujtahid, (Penerjemah:

Imam Ghazali dan Achmad Zaidun), (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), h., 617. 34

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih para Mujtahid, h., 615. 35 Muhammad Fauzan, “Maqasid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan”,

dalam http://moaref.kemenag.go.id/documents/article?q=nafkah+iddah diakses pada 1 Juni

2016.

48

suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada

bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:36

a) Memberikan mut’ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang

atau benda, kecuali bekas isteri tersebut, qobla al dukhul (sebelum

berhubungan badan);

b) Memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas

isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak

hamil;

c) Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu

qobla al dukhul mahar dibayar setengahnya, yakni: Memberikan biaya

hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

Dalam klasifikasi berdasarkan pihak yang berhak menerimanya,

nafkah biasanya dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri sendiri dan

nafkah untuk orang lain. Dengan pembagian itu, maka seseorang dituntut

untuk mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah untuk orang lain.

Adanya nafkah untuk orang lain disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena

hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan

(tuan terhadap budaknya).14

Salah satu nafkah yang disebabkan perkawinan

adalah nafkah kepada istri yang wajib dibayarkan selama terikat ikatan

perkawinan dan tetap berlanjut setelah perceraian, yakni selama masa iddah.37

Undang-undang Perkawinan nampaknya tidak mengatur tentang

iddah ataupun waktu tunggu secara rinci. Satu-satunya pasal yang bicara

tentang waktu tunggu adalah pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut38

:

36

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdala Islam di Indonesia,

(Jakarta: Kencana, 2004), h., 255. 37

Muhammad Fauzan, “Maqasid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan”,

dalam http://moraref.kemenag.go.id/documents/article?q=nafkah+iddah diakses pada 1 Juni

2016. 38

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdala Islam di Indonesia

h., 253.

49

1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinanya berlaku jangka waktu

tunggu.

2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur

dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Di dalam Kompilisai Hukum Islam masalah iddah diatur dalam Pasal

153 yang berbunyi39

:

(1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu

atau iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan

karena kematian suami.

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, wataupun qabla al

dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seralus tiga puluh) hari;

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi

yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang

tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda

tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai

melahirkan;

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut

dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai

melahirkan.

3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena

perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla

al dukhul.

4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu

tunggu dihitung sejak jaluhnya, Putusan Pengadilan Agama yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan

39

Kompilasi Hukum Islam (Fokus Media) h., 49.

50

yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak

kematian suami.

5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu

menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali

waktu haid.

6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka

iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun

tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Adapun yang berkaitan dengan hak-hak mantan istri, Kompilasi

Hukum Islam (KHI) Pasal 149 perkawinan putus karena talak, maka bekas

suami wajib40

:

a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam

iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan

dalam keadaan tidak hamil;

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh

apabila qobla al dukhul;

d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum

mencapai umur 21 tahun.

3. Konsep Keadilan dan Hikmah Nafkah Iddah

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil

adalah tidak sewenang-wenang. Tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil

terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan

atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi

sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relalif,

setiap orang tidak sama, adil menurut satu belum tentu adil bagi yang lainya,

kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu

tentunya harus relavan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan

40

Kompilasi Hukum Islam (Fokus Media), h., 48.

51

diakui.41

Skala keadilan sangat bervariasi sesuai dengan tempat, setiap skala

didefenisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan

ketertiban umum dari masyarakat tersebut.42

Dalam konsepsi Islam, adil berasal dari bahasa Arab adl, yang

merupakan kata benda berasal dari kata kerja adala berarti: (1) meluruskan

atau jujur; mengubah; (2) menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah)

menuju jalan yang benar; (3) menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; (4)

membuat seimbang atau menyeimbangkan. Dalam Kamus al-Arab

menyalakan bahwa: “suatu hal yang ada dalam pikiran dalam keadaan jujur

adalah keadilan, setiap yang tidak lurus atau layak dianggap sebagai tidak

adil.43

Menurut Plalo, dalam bukunya Herman Bakir yang berjudul Filsafal

Hukum, Keadilan merupakan “besaran-besaran” atau “aset-aset” tertentu

yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi “selaras”

(mengharmonikan) dan “seimbang”. Keadilan yang dimaksudkan adalah

besaran yang bersumber dari dalam jiwa tiap-tiap masyarakat manusia itu

sendiri, yang pada dirinya “tidak dapat dipahami” atau “tidak dapat

eskplisitkan (dijabarkan) melalui argumentasi-argumentasi” (dirasionalkan).44

Sedangkan Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua, yaitu:45

41

Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2017), h.,

196. 42

Fadhilalul Maulida, “Nafkah Iddah Akibat Talak Ba’in dalam Perspektif

Gender (Analisa Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia), Alhurriyah : Jurnal Hukum

Islam”, Vol. 03., No.02. Juli-Desember 2018,

http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/967041 h., 119 diakses pada tanggal, 18 Juli,

2018.

43 Agus Santoso, Hukum Moral, dan Keadila Sebuah Kajian Filsafal Hukum,

(Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2015) h., 86. 44

Herman Bakir, Filsafal Hukum Desain dan Arsitektur Kesejahteraan, (Bandung:

PT Refika Aditama, 2007), h., 177. 45

Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2017), h.,

196.

52

a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik

yaitu berfokus pada distribusi, horor kekayaan, dan barang-barang lain

yang diperoleh oleh anggota masyarakat.

b. Keadilan Korektif, adalah keadilan yang berhubungan dengan

pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak

yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pihak yang dirugikan

atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Perlu kita pahamkan berbagai arti tentang dalam hal bagaimana

seseorang dapat disebut tidak adil. Dalam pikiran umum lukisan tidak adil itu

dianggap dapat diterapkan baik kepada orang yang mengambil lebih dari pada

haknya maupun kepada orang yang telah melanggar hukum. Kelanjutanya

ialah bahwa orang yang tidak mengambil lebih dari pada haknya adalah adil.

Jadi adil itu berarti menurut hukum dan apa yang sebanding atau

semestinya.46

Tidak dapat disangkal bahwa keadilan, dalam segala aspeknya,

merupakan dambaan setiap individu dan masyarakat. Karena itulah semua

agama mengajarkanya, bahkan memerintahkan manusia berlaku adil,

meskipun terhadap dirinya sendiri. Bahkan salah satu sila dari asas kehidupan

bermasyarakat adalah keadilan, sedangkan berbual baik yang melebihi

keadilan seperti berbual baik kepada mereka yang bersalah, akan dapat

menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.47

Adapun hak-hak perempuan yang telah dicerai adalah sebagai berikut:48

a) Islam memberikan syaral agar pelaksanaan talak pada waktu suci tidak

terjadi setelah berkumpul. Ia tidak dalam masa haidh, karena hal itu

memberikan tenggang masa iddah bagi perempuan. Jika suami ingin

46

Lili Rasjidi, dan Arief Sidharta, Filsafal Hukum Mazhab dan Refleksinya,

(Bandung: Remadja Karya Offset, 1989), h., 25. 47

M. Quraish Shihab, Lentera Al-Qur’an (Kisah dan Hikmah Kehidupan),

(Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet. 2, 2008) h., 286. 48

Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam

(Jakarta: Amzah, 2012), h., 341.

53

menceraikan istrinya lalu terjadi talak sekiranya perempuan menghadapi

masa iddahnya secara langsung dikarenakan membahayakan berupa

lamanya masa iddah dan kebosanan menunggu. Allah S.W.T berfirman:

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)

iddahnya (yang wajar)” (Q.S. Al-Thalaq (65): 1)

b) Berbuat baik terhadap perempuan yang dicerai dan berhubungan yang

baik dengannya. Allah S.W.T berfirman:

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk

lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

(Q.S. Al-Baqarah (2): 229)

c) Islam mewajibkan perempuan yang dicerai dengan kecukupan harta

untuk melindungi dari jiwa-jiwa yang dengki dan benci. Memberikan

udara yang harum dengan pennuh kehalusan dan kasih sayang. Allah

S.W.T berfirman:

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan

oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban

bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 241)

d) Islam mengharuskan tetapnya perempuan yang dicerai selama masa iddah

dalam rumah tangganya kecuali ia datang dengan huru hara dan membuat

keburukan-keburukan, maka boleh mengusirnya. Allah S.W.T berfirman:

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

(menghadapi) iddahnya (yang wajar)” (Q.S. Al-Thalaq (65): 1)

e) Nafkah bagi perempuan yang dicerai jika ia dalam keadaan hamil sampai

melahirkan. Jika ia tidak dalam keadaan talak ba’in makaa selama masa

54

iddah. Ia adalah perempuan yang diceraikan bukan yang ketiga. Hal

tersebut sebagai wujud adanya hubungan antara ia dan suaminya, dengan

adanya janin jika ia dalam keadaan hamil. Atau kekuasaan suami untuk

kembali kepadanya jika ia tidak dalam talak ba’in. Allah S.W.T

berfirman:

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri

yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka

nafkahnya hingga mereka bersalin” (Q.S. Al-Thalaq (65): 6)

f) Hak untuk kembali bagi suami dalam masa iddah. Jika ia telah

menceraikannya dengan sekali talak atau dua kali talak dengan tanpa

perlu meminta izin dan kesaksian. Jika telah habis masa iddah maka perlu

untuk akad baru. Tiada seseorang yang mencegahnya sealama ia

bersepakat. Allah S.W.T berfirman:

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin

lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara

mereka dengan cara yang ma'ruf.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 232)

55

Agaknya ulama fiqih melihat masalah iddah ini tergolong kepada

masalah ta’abbudi (sesuatu yang tidak diketahui secara pasti hikmahnya,

tetapi dilaksanakan sebagai ibadah kepada Allah S.W.T semata-mata

berdasarkan peritah-Nya). Wataupun demikian, para ulama berupaya untuk

menggali hikmah iddah sebagai berikut49

:

1) Memberi kesempatan bagi kedua suami istri untuk memikirkan

kembali dengan tenang dan bijaksana setelah meredahnya amarah,

hubungan antara mereka berdua, lalu melakukan rujuk, sekiranya itu

lebih baik bagi mereka maupun anak-anak mereka.

2) Demi menghargai urusan pernikahan sebagai sesuatu yang agung dan

sakral, yang tidak dapat berlangsung tanpa adanya saksi dan tidak

terputus sepenuhnya kecuali setelah masa penantian cukup lama.

3) Untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan itu tidak sedang

hamil dari mantan suaminya, sehingga nasab anaknya kelak menjadi

jelas.

Sedangkan menurut Dahlan Tamrin dalam bukunya yang berjudul

Filsafal Hukum Islam, hikmah iddah dan filsafalnya mengapa iddah itu hanya

bagi perempuan dan mengapa harus menunggu sampai tiga kali suci haid

adalah antara lain sebagai berikut50

:

a) Untuk melihat kondisi rahim sang istri secara ilmiah, apakah ada

janinnya atau tidak, wataupun teknologi modern sudah bisa

memprediksi apakah rahim seseorang itu positif atau negatif.

b) Untuk menghormali sakral dan agungnya pernikahan, sehingga

setelah cerai bagi perempuan tidak diperbolehkan langsung menikah

lagi sebelum masa iddahnya habis.

c) Untuk memberi kesempatan lebih lama bagi suami pertama (yang

mencerai) untuk mempertimbangkan dan melakukan ruju’ dengan

49

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdala Islam di Indonesia,

(Jakarta: Kencana, 2004), h., 244. 50

Dahlan Tamrin, Filsafal Hukum Islam, (UIN Malang Pers,2007), h., 1.78

56

mantan istrinya bila masih dalam batasan thalaq raj’i yakni talak satu

dan dua yang belum habis masa iddah.

d) Untuk menyakinkan calon suami kedua bahwasanya ia sudah

benar-benar bercerai dengan suami pertama dan rahimnya bersih dari

benih suami pertama.

57

BAB IV

PERTIMBANGAN DAN PENERAPAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN

NAFKAH IDDAH

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat

keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1963. Pada

mulanya Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor

yang dinamakan Kantor Cabang, yaitu:

1. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara

2. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah

3. Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai Induk

Semua Pengadilan Agama tersebut di atas termasuk Wilayah Hukum

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah berdirinya

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung berdasarkan surat keputusan

Menteri Agama Nomor 71 tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976. Semua

Pengadilan Agama di Propinsi Jawa Barat termasuk Pengadilan Agama yang

berada di Daerah Ibu Kota Jakarta Raya berada dalam Wilayah Hukum

Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Dalam perkembangan selanjutnya

istilah Mahkamah Islam Tinggi menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1985,

Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindah ke Jakarta, akan tetapi

realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987 dan secara otomatis

Wilayah Hukum Pengadilan Agama di Wilayah DKI Jakarta adalah menjadi

Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.1

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu instansi yang

melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai

berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24;

1 Admin “Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan” dalam

https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan diakses pada

tanggal 8 juni 2019.

58

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan

Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang

Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

7. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan

Wewenang Pengadilan Agama;

Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan

jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika itu pada tahun

1967 merupakan cabang di Pengadilan agama Istimewa Jakarta Raya yang

berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur. Sebutan pada waktu itu adalah

cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor cabang Pengadilan Agama

Jakarta Selatan dibentuk sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk dan

bertambahnya pemahaman penduduk serta tuntutan masyarakat Jakarta

Selatan yang wilayahnya cukup luas. Keadaan kantor ketika itu masih dalam

keadaan darurat yaitu menempati gedung bekas kantor Kecamatan Pasar

Minggu di suatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang

Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.2

Pada tahun 1976, gedung kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta

Selatan dipindah ke blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan

menempati serambi Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan kantor cabang

pun dihilangkan menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian

diangkat pula beberapa hakim honorer yang diantaranya adalah H. Ichtijanto,

S.A., S.H. Penunjukan tempat tersebut atas inisiatif kepala Kandepag Jakarta

Selatan yang waktu itu dijabat pula Drs. H. Muhdi Yasin. Seiring dengan

2 Admin “Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan” dalam

https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan diakses pada

tanggal 8 juni 2019.

59

perkembangan tersebut, diangkat pula 8 karyawan untuk menangani

tugas-tugas kepaniteraan yaitu, Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari, Sukandi,

Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah AN., Hasan Mughni, dan Imron. Keadaan

penempatan kantor di serambi Masjid tersebut, bertahan hingga tahun 1979.

Selanjutnya pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama

Jakarta Selatan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Kemudian pada

awal Mei 2010, diadakan tasyakuran dan sekaligus dimulainya aktifitas

perkantoran di gedung baru tersebut. Pada saai itu Ketua Pengadilan Agama

Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin A. Hamid, S.H. Sejak menempati

gedung baru yang cukup megah dan representatif tersebut, di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan dilakukan pembenahan dalam segala hal, baik dalam

hal pelayanan terhadap pencari keadilan maupun dalam hal peningkatan TI

(Teknologi Informasi) yang sudah semakin canggih disertai dengan

aplikasi-aplikasi yang menunjang pelaksanaan tugas pokok, seperti aplikasi

SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang

sudah berjalan, sistem informasi manidiri dengan layar sentuh (touchscreen),

serta situs web "http://www.pa-jakartaselatan.go.id".3

Susunan Pengadilan diatur dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal

48 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Susunan organisasi

Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris

dan juru sita.4

1) Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang

wakil ketua.

2) Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul

3 Admin, “Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan” dalam

https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan diakses

padatangga 8 juni 2019.

4 Admin, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan” dalam

https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan diakses pada tanggal

22 Juli 2019.

60

ketua Mahkamah Agung.

3) Panitera atau Sekretaris

Mengenai struktur kepaniteraan sebagai salah satu sistem pendukung

utama fungsi peradilan, menurut pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 44,

mempunyai tugas “ganda” pada diri dan jabtannya melekat jabatan

panitera merangkap sekretaris pengadilan.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengacu pada

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang

organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi

Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

61

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

1542/Pdt.G/2014/PA.JS

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

1542/Pdt.G/2014/PA.JS adalah perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juni 2014 dengan duduk

perkara5:

Penggugat merupakan seorang isteri berusia umur 41 tahun, beragama

islam, pekerjaan karyawati, tempat kediaman di Jakarta Selatan dalam hal ini

memberikan kuasa hukum kepada Erniwaty Hutagalung, S.H dan Firman A.

Hutapea, S.H, yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum Ernie

Hutagalung dan Patners.

Tergugat merupakan suami dari Penggugat, beragama Islam dan

bekerja sebagai karyawan swasta, Tergugat bertempat tinggal di Jakarta

Selatan.

Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal

22 Agustus 1999 bertetapan dengan 10 Jumadil Awal 1420 H, sebagaimana

tercatat dalam kutipan akta nikah No.-, tertanggal 22 Agustus 1999, yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole, Sukabumi,

Jawa Barat.

Kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan

harmonis selama 10 tahun pernikahan mereka. Bahwa sekitar 2001, Penggugat

memutuskan untuk berhenti bekerja agar dapat menemani Tergugat ditugaskan

ke Hongkong. Dan selama di Hongkong Penggugat tidak bekerja. Sejak

kepindahan ke Hongkong perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah

mulai terjadi. Akan tetapi Penggugat beranggapan bahwa itu adalah ujian dan

cobaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga di 5 Tahun pertama.

Kemudian dalam jangka waktu 1 sampai 4 tahun perselisihan mulai

terjadi antara pengggugat dan Tergugat sampai puncaknya pada tahun 2014

5 Salinan Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS

62

terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat. Adanya

pertengkaran tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah

tidak ada lagi kecocokan satu dengan yang lainnya serta tidak dapat

didamaikan lagi sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana

diamanatkan peraturan-peraturan perundang-undangan sangat sulit terpenuhi.

Semakin hari hubungan antara Penggugat dan Tergugat terasa hambar,

maka Penggugat berusaha untuk memperbaikinya dengan cara menyarankan

agar Penggugat dan Tergugat berkonsultasi kepada konsultan Pernikahan.

Konsultasi tersebut dilakukan bersama-sama anatara Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi tidak memberikan hasil yang baik. Karena komunikasi yang

semakin memburuk antara Penggugat dan Tergugat membuat situasi makin

tidak tertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau berbicara

dengan Penggugat dengan alasan tidak mau ada keributan. Hal tersebut

diketahui oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta mereka seringkali

menanyakan kepada Penggugat mengapa Tergugat tidak pernah berbicara

dengan Penggugat.

Sejak peristiwa yang tersebut Penggugat merasa kecewa dan sedih

terhadap situasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena

komunikasi semakin jarang dan sering terjadi kesalahpahaman antara

Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus yang

menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga dan memberikan dampak

yang kurang baik bagi jiwa dan perkembangan anak-anak serta berdampak

terhadap batin Penggugat seorang ibu atau istri.

Dalam kurun waktu tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat berjalan layaknya seperti dua orang yang baru kenal, dengan tidak

adanya hubungan yang harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat,

membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan

untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian

dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada lagi kecocokan satu dengan yang lainnya serta tidak dapat

didamaikan lagi sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana

63

yang diamanatkan peraturan perundang-undangan sangat sulit untuk dipenuhi.

Pertengkaran-pertengkaran dan ketidakcocokan antara Penggugat dan

Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga tersebut telah memenuhi syarat dan alasan perceraian

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9

Tahun 1975 jo penjelasan Pasal 39 ayat (2) hutuf f Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat

semakin memburuk dan berkepanjangan tanpa ada perdamaian diantara

keduanya. Intensitas komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah

berkurang bahkan hampir tidak ada komunikasi apalagi antara Penggugat

dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat tidak mau ada keributan. Hal

tersebut diketahui oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta seringkali

menanyakan kepada Penggugat mengapa Tergugat tidak pernah berbicara

dengan Penggugat.

Dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama

Jakarta Selatan untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dan

meminta Tergugat untuk memberikan biaya Hadhanah atau nafkah anak

sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, guna biaya

hidup, pendidikan dan keperluan hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan

dapat mengurus diri sendiri. Serta membebankan kepada Tergugat untuk

memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada Penggugat, sesuai dengan

kesanggupan dan ke ikhlasan Tergugat.

Dari duduk perkara yang telah diuraikan diatas majelis hakim

memberikan pertimbangan antara lain:6 menimbang bahwa majelis hakim

telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian pula telah

ditempuh proses mediasi melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil. Dengan

demikian pemeriksaan a-quo telah memenuhi maksud Pasal 82 (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 2

ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Perma 1 Tahun 2008 Tentang prosedur mediasi di

6 Salinan Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS

64

Pengadilan.

Majelis hakim juga menimbang bahwa dalam kondisi yang tidak

harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal

sebagaimana tersebut diatas tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga

antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan lagi untuk

membina rumah tangga. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa

cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu

pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang

cukup untuk dijadikan alasan perceraian.

Selanjutnya Majelis hakim juga menimbang bahwa berdasarkan fakta

tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta

penjelasanya dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Thun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian

gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak

melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan

tersebut.

Dalam hal nafkah iddah majelis hakim mempertimbangkan karena

Tergugat mempunyai penghasilan dan dikaitkan dengan memperhatikan

keterangan Penggugat bahwa kebiasaan dari Tergugat yang biasa

memeberikan nafkah untuk keluarganya setiap bulanya dan itupun rutin natara

Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,-

(tiga puluh juta rupiah) berarti Tergugat mempunyai penghasilan yang layak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim

berpendapat bahwa Tergugat layak untuk dihukum memberikan nafkah iddah

kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) dan jika dikaitkan dengan usia Penggugat dinilai oleh majelis hakim

maka masa iddahnya itu 3 (tiga) sehingga jumlah seluruhnya Rp. 30.000.000,-

65

(tiga puluh juta rupiah) dengan demikian majelis Hakim menghukum Tergugat

untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah

sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dari duduk perkara dan pertimbangan hakim sebagaimana yang telah

diuraikan diatas, majelis hakim memutuskan perkara ini dengan amar sebagai

berikut7 :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat terhadap

Penggugat;

3. Menetapkan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat

bin Widya Permana, laki-laki lahir dijakarta tanggal 13 Juni

2000 dan Anak II Penggugat dan Tergugat bin Widya Permana,

perempuan lahir di Jakarta tanggal 17 November 2005 berada

pemeliharaan(hadhanah) Penggugat;

4. Memberikan izin kepada Tergugat tanpa mengurangi ataupun

membatasi hak-hak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan

menyalurkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya

dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut sepanjang tidak

menganggu kepentingan pendidikan dan kesehatannya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah

(nafkah anak) dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut kepada

Penggugat setiap bulannya minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh

juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat

nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh

juta rupiah);

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Jakarta Selatan

untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang

mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

7 Salinan Putusan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS

66

dilangsungkan untuk dicacat dalam register yang tersedia untuk

itu;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 916.000,-

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

9. Menolak untuk selain dan sebagainya;

C. Landasan dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Iddah

bagi Istri yang mengajukan Gugatan Cerai

Hak nafkah iddah sejatinya diberikan kepada isteri yang mendapat

cerai talak raj’i sebagai kompensasi pihak suami kepada isterinya atas

putusnya hubungan perkawinan. Namun dewasa ini hak nafkah iddah tidak

hanya diberikan kepada isteri yang dicerai talak namun juga bagi isteri yang

menggugat cerai pun mendapatkan nafkah iddah.

Putusan cerai gugat biasanya tidak diikuti dengan kewajiban suami

untuk membayar nafkah iddah terhadap isteri yang telah diceraikan, hal ini

dikarenakan adanya peraturan yang mengatur bahwa isteri tidak akan

mendapat nafkah iddah apabila nusyuz atau mendapat talak bain sugra.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang- Undang No.1

Tahun 1974. Namun hakim tentu saja tidak serta merta mengikuti teks

Undang-Undang melainkan juga melakukan pertimbangan menggunakan

ijtihadnya sebagai seorang hakim yang memiliki tujuan untuk mencapai

keadilan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum

Tergugat diantaranya adalah nusyuz tidaknya isteri dan kemampuan suami

secara materi.8

Dalam menyelesaikan perkara cerai gugat ini, bermula dari penerimaan

perkara sampai dengan jatuhnya putusan hakim terhadap perkara tersebut,

8 Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Analisis Putusan Nomor

2615/Pdt. G/2011/PA.JS.” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h., 56.

67

secara hukum formil9 maupun materiil para Hakim Pengadilan Agama Jakarta

Selatan sudah merujuk kepada ketentuan yang berlaku di peradilan agama dan

tidak bergeser dari bunyi perundang-undangan yang sudah ada, yaitu: HIR,

R.Bg, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24, Undang-undang Nomor 48 Tahun

2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69

Tahun 1963, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang

Pengadilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

Semua perkara cerai gugat di Pengadilan diputus dengan talak satu

ba’in shugra yang berakibat hukum bahwa talak ini merupakan talak yang

tidak boleh rujuk akan tetapi boleh dengan akad nikah yang baru walaupun istri

masih dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan Pasal 119 KHI. Karena hakim

beranggapan bahwa cerai gugat yang diajukan dengan inisiatif istri maka

dijatukan dengan talak satu ba’in shugra.10

Sedangkan landasan hukum yurisprudensi11

dapat digunakan untuk

memperkuat hak istri memperoleh nafkah iddah adalah Yurisprudensi

Mahkamah Agung Mahkamah agung RI Nomor 137K/AG/2007 tanggal 19

September 2007 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa sesuai

ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 dan Pasal

149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun perkara ini cerai gugat dan

9 Hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah sama dengan yang berlaku di

lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang mengatur secara khusus dalam UU Peradilan Agama

dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan peradilan agama. Lihat Abdul

Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkunagn Peradilan Agama, ( Jakarta:Kencana, 2008), h.

8. 10 Irfan Nurhasan, Pandangan Hakim Terhadap Hak Nafkah Iddah pada kasus Cerai Gugat

karena KDRT, Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2014, (Skripsi S-1 Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h., 58.

11 Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari Keputusan Mahkamah Agung dan

Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan dalam

persoalan yang sama. Lihat Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkunagn Peradilan

Agama, h. 10.

68

tidak terbukti istri melakukan nusyuz, maka hakim menghukum

suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istri dengan alasan istri harus

menjalani masa iddah dan tujuan dari masa iddah tersebut adalah istibra’. Dan

istibra’ tersebut terkait dengan kepentingan suami. Dengan adanya landasan

diatas dan dengan adanya keterangan Penggugat bahwa Tergugat masih rutin

memberikan nafkah setiap bulannya, berarti Tergugat mempunyai penghasilan

yang layak, maka atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat layak untuk dihukum memberikan

nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) dan jika dikaitkan dengan usia Penggugat dinilai oleh

majelis hakim masa iddahnya itu 3 (tiga) kali suci sehingga jumlah Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu dikalikan tiga (tiga) sehingga jumlah

seluruhnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut, hakim secara ex

officio dapat mewajibkan bekas suami (Tergugat) memberi nafkah iddah bagi

bekas istri sebagai janda cerai gugat. Pengertian hak ex officio hakim adalah

hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah

satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam

tuntutan. Hak ex officio hakim merupakan yang dimiliki oleh hakim walaupun

hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam

perceraian. Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutus lebih dari yang

diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c

Undang-Undang Perkawinan,12 “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu

kewajiban bagi bekas istrinya”. Hak ex officio ini sejatinya bukan hal yang

baru lagi, karena sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan.12

Untuk merealisasikan maksud pasal di atas, Mahkamah Agung telah

memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam Buku II secara jelas

menyatakan bahwa pengadilan agama secara ex officio sepanjang istrinya tidak

12

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

69

terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut’ah. Oleh karenanya

hakim pengadilan agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis

pekerjaan suami yang jelas dan pasti serta mengetahui perkiraan rata-rata per

bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah ‘iddah

dan mut’ah bahkan madhiah dan nafkah anak hingga dewasa.13

Hakim dalam memberikan hak ex officio ini dapat dianalogikan atau

di qiyas-kan dengan janda cerai talak yang didasarkan atas beberapa

pertimbangan sebagai berikut: Pertama, bahwa Pasal 41 huruf (c)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa

pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Kedua,

bahwa bekas suami dan bekas istri dapat terjadi baik dalam cerai talak maupun

cerai gugat. Ketiga, bahwa selama dalam masa iddah, bekas istri wajib

menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan orang lain dan tidak boleh

menikah dengan pria lain.14

Dapat dikatakan bahwa hakim bukanlah corong Undang-undang.

Melainkan hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Pengadilan dilarang

menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan

wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan

yang hidup di masyarakat agar putusan-putusannya memenuhi rasa keadilan.

Dalam khazanah Hukum Islam, terobosan hukum ini disebut istimbath yang

dilakukan melalui ijtihad.15

Terobosan hukum harus dilakukan menurut hukum dan tidak boleh

melanggar hukum. Dalam praktik peradilan, terobosan hukum dapat terjadi

baik dalam hukum acara maupun hukum materil. Pertama, terobosan dalam

hukum acara berada antara larangan bahwa hakim tidak boleh memutus lebih

13

Ahmad Fanani, Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan

Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015, dalam

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1091/1120 h., 344, diakses

pada tanggal 18 juli, 2019. 14 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 151. 15 A. Mukti Arto, Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, (Pustaka Pelajar:

Yogyakarta, 2015), h. 204.

70

dari yang diminta dan hak ex officio (hak yang dimiliki hakim karena

jabatannya) yang diberikan oleh Undang- undang kepada hakim untuk

memutus lebih dari yang diminta demi terwujudnya keadilan dan penyelesaian

perkara tuntas dan final. Kedua, sedangkan terobosan dalam hukum materiil

adalah manakala kaidah hukum yang tidak mampu menyelesaikan masalah

secara adil dan tuntas sehingga hakim harus melakukan penemuan hukum yang

baru. Penemuan hukum ini pada hakikatnya merupakan proses pembentukan

hukum baru yang bersifat kasuistis.16

D. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS

Pada pembahasan sebelumnya, ketika istri mengajukan cerai gugat ke

pengadilan agama terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan putusan talak

satu ba’in shugra yang mana talak ini berakibat hukum talak yang tidak boleh

rujuk akan tetapi boleh rujuk jika dengan akad nikah yang baru walaupun istri

masih dalam masa iddah dan berakibat hukum bahwa istri tidak mendapatkan

nafkah iddah dan mut’ah.

Wanita yang menjalani ‘iddah karena ditalak dan masih bisa dirujuk,

maka wajib mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Adapun wanita yang

menjalani ‘iddah karena ditalak dan tidak bisa dirujuk, maka wajib

mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah. Wajib bagi wanita

yang ditinggal mati oleh suaminya melakukn ‘ihdad, yaitu tidak berhias dan

memakai wewangian. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita

yang ditalak ba’in (talak tiga) harus berada dirumah, kecuali untuk suatu

kebutuhan.17

Menurut penulis aturan hukum dalam Pasal 149 (b) KHI (Kompilasi

Hukum Islam) sepanjang mengenai nafkah iddah talak ba`in kurang tepat untuk

diterapkan karena tidak memenuhi rasa keadilan, sebab dalam keadaan ini

16 A. Mukti Arto, Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, (Pustaka Pelajar:

Yogyakarta, 2015), h., 205.

17

Musthafa Diib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap penjelasan Hukum-hukum Islam

Madzhab Syafi’i, (Solo: Media Zikir, 2009), h., 400.

71

mantan istri dikategorikan tidak mampu menafkahi dirinya sendiri selama

menjalani masa iddah karena harus terikat dengan masa tunggunya yang cukup

lama dan dalam keadaan masa tunggu tersebut istri tidak diperbolehkan keluar

rumah kecuali dengan kondisi tertentu saja. Apalagi selama masa

perkawinannya ia hanya mengharapkan nafkah dari suaminya. Maka mantan

istri akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika menjalani

masa iddah tersebut apalagi jika istri tidak memiliki pekerjaan, hanya sebagai

Ibu Rumah Tangga saja. Dengan dikesampingkannya ketentuan pasal tersebut

maka penafsiran pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 meliputi

talak raj’i dan talak ba`in. Hal ini juga telah ditegaskan dalam buku II

Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi

Peradilan Agama sekalipun tidak ada kata tegas untuk mengenyampingkan

ketentuan pasal 149 (b).

Ketentuan dalam pasal 149 (b) ini, jika dilihat dari perspektif keadilan,

maka menurut penulis terlihat kurang adil atau berat sebelah di mana nafkah

iddah hanya diberikan kepada mantan istri jika ia ditalak raj’i dalam artian

suami yang menjatuhkan talak kepada istri atas keinginan suami, sedangkan

dalam keadaan istri yang menggugat cerai suami atas keinginan istri, ketika

diputus pengadilan dengan status talak ba`in, maka istri tidak berhak mendapat

nafkah iddah. Hal ini terlihat kurang adil sebab jika suami yang menjatuhkan

talak maka baru istri mendapat nafkah iddah sedangkan jika istri yang

menggugat cerai maka haknya mendapat nafkah iddah menjadi hilang. Apalagi

jika diketahui bahwasanya istri tidak melakukan nusyuz kepada suami, ini

sangat kurang adil menurut penulis.

Dalam fiqh diatur bahwasanya pemberian nafkah iddah berdasarkan

jatuhnya talak kepada isteri, nafkah iddah hanya diberikan kepada isteri yang

mendapat talak raj’i.18

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan pasal 41 huruf c menyebutkan bahwa Pengadilan dapat

mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan /atau

18 Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Analisis Putusan Nomor

2615/Pdt. G/2011/PA.JS.” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h., 60.

72

menentukan kewajiban bagi kepada bekas istri, demikian juga dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 149 ayat (b) yang menyatakan bahwa

“Bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali

bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak

hamil” akan tetapi pada prakteknya pemberian nafkah iddah pada perkara

perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ditetapkan berdasarkan bahwa

suaminya berpenghasilan yang cukup dan juga dilihat dari segi istrinya yang

dinggap tidak melakukan nusyuz. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya hakim

untuk menerapkan asas keadilan yang objektif.

Ditinjau dari perspektif maqâshid al-Syarî‟ah maka seorang mantan

istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya

nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya

disebabkan tidak adanya nafkah. Mantan istri yang dijatuhkan talak wajib

diberikan nafkah tanpa dibedakan apakah talak tersebut raj’iy atau ba’in.

Hukum wajib ini berdasar kepada pertimbangan maqâshid al Syarî’ah, yakni

memelihara mashlahah jiwa (hifzh al-nafs). Dengan wajibnya pemenuhan

nafkah mantan istri selama masa iddah maka mantan istri tersebut terjamin

kehidupannya sampai dia bisa kawin lagi atau bisa menghidupi dirinya sendiri

setelah keluar dari aturan iddah yang memagarnya. Dikaitkan dengan

dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam

perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa

merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara.

Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa

pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya

pembuahan dengan syari’at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa

tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua megurus anak tersebut sejak

lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi

seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada

suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari

73

tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.19

Menurut penulis tidak adanya nafkah iddah dan mut’ah pada perkara

cerai gugat tentunya menimbulkan kerugian bagi bekas istri. Bekas istri

tentunya sangat membutuhkan biaya atau uang untuk menghidupi dirinya

sendiri dan anak-anaknya setelah perceraian. Jika nafkah iddah dan mut’ah

diberikan maka dapat menjamin kehidupan bekas istri selama masa iddahnya.

Hal tersebut tentunya lebih mengakomodasi kepada kepentingan bagi bekas

istri selama masa iddahnya berlangsung.

Banyak kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan

alasan bahwa perempuan itu merasa menjadi korban karena merasa dirugikan

oleh suami. Sebagai contoh adalah ketika perempuan yang mengajukan cerai

gugat tersebut dirugikan karena mendapatkan perlakuan tidak bertanggung

jawab, melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), poligami, atau

perlakuan buruk lainnya seperti kesalahpahaman yang berkepanjangan hingga

mengakibatkan perceraian. Hal ini tentu saja harus menjadi pertimbangan

hakim dalam pemberian putusan di dalam perkara cerai gugat, sehingga perlu

dikaji ulang.20

Apabila perempuan mendapat perlakuan yang merugikan dirinya

tersebut, perempuan akan sangat wajar jika mempunyai hak terkait dalam

nafkah iddah, maskan dan kiswah dalam konteks dan istilah apapun dalam

perkara perceraian. Perlu dipertimbangkan lagi bahwa jika perempuan

mendapatkan hak nafkah iddah, maskan dan kiswah harus dengan catatan

bahwa istri tidak nuzyus. Dengan ini maka perlu adanya pendekatan dari sisi

kemanusian dari hakim dalam memutuskan penetapan nafkah iddah bagi bekas

istri. Maka hakim dapat menggunakan Hak ex officio nya dalam menetapkan

nafkah iddah bagi istri yang ditalak. Dalam memberikan hak ex officio hakim

19

Muhammad Fauzan, Maqasid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan, Hukum

Islam,Vol.XVINo.1Juni,http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/26

84/1696, diakses pada Rabu, 17 Juli 2019.

20 M. Ulil Azmi, “Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor

1445/Pdt. G/2010/PA.JS.” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h., 71.

74

ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan mensejahterakan kehidupan

mantan istri yang ditalak oleh suaminya serta sebagai penghibur hati dalam

menjalankan kehidupan setelah ditalak.21

E. Penerapan asas Keadilan

Dalam membuat putusan, hakim harus memuat idée des recht, yang

meliputi tiga unsur, yaitu: keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum

(rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit). Ketiga unsur tersebut

harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional. Namun dalam

praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga

asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim

dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik

pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan

kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya.

Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk

mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.22

Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus

mempertimbagkan hukum yang hidup di dalam masyarakat, yang terdiri atas

kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas

kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran

bahwa hukum itu ada dan untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus

berguna bagi masyarakat. Dengan berpedoman pada asas-asas di atas, hakim

dalam mengambil sebuah keputusan agar dapat mempertimbangkanya terlebih

dahulu, sehingga putusan yang ditetapkan oleh hakim dapat diterima di

Masyarakat.

Perlindungan hukum bagi pihak berperkara, secara umum, ditegaskan

21

Titin Titawati dan Nuning Pujiastuti, “Pemberian Nafkah Iddah di tinjau dari

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Pengadilan

Agama kelas 1 A Kota Mataram” GaneÇ Swara Vol. 11 No.1 Maret 2017, dalam

https://scholar.google.co.id/scholar?start=60&q=keadilan+nafkah+iddah+bagi+cerai+gugat&

hl=id&as_sdt=0,5 di akeses pada tanggal 23 Juli 2019. 22

Nurul Mahmudah, “Aspek Sosiologis dalam putusan Pengadilan pada perkara

Cerai Gugat”, Vol 7 No 01 (2019): Hukum Islam, dalam

http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/1039093 di akses pada tanggal 23 Juli 2019.

75

dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 199923

yang mengatur bahwa “Setiap orang

tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan

permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata

maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan

tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang

objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil

dan benar”.

Bentuk perlindungan hukum bagi pihak perempuan/istri yang

mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama selama dalam proses

persidangan, dalam sistem hukum Indonesia, mengatur persamaan kedudukan

dalam hukum, perlakuan yang sama di depan hukum dan hak memperoleh

keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1), Pasal 28 C, Pasal 28 G, Pasal

38 H, Pasal 38 I, UUD 1945 pasca amandemen. Demikian juga dalam UU No.

7 tahun 1984 yang merupakan ratifikasi CEDAW dan dimaksudkan untuk

menghapus diskriminasi terhadap wanita, serta melindungi hak-hak wanita.

Perlindungan hukum juga diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU KDRT yang

mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari pihak

Kepolisian. Selain itu, dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, pe-

rempuan/ istri mempunyai hak memperoleh keadilan bagi setiap orang (Pasal

17), hak perempuan adalah bagian dari HAM (Pasal 45), hak perempuan atas

perbuatan hukum yang mandiri (Pasal 50) dan hak perempuan dalam

perkawinan, perceraian, dan pengasuhan anak (Pasal 51).24

Berlandaskan

dengan pasal-pasal di atas, demi mencapai keadilan dan kesejahteraaan bagi

mantan istri, maka hakim berhak memberikan nafkah iddah bagi mantan istri

dengan menggunakan hak ex officio hakim.

23

Lihat Pasal 17 Undang-undang No. 39 Tahun 1999. 24

M. Syarifuddin dan Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

dalam proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang” dalam

http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/260877 di akeses pada tanggal 23 Juli 2019.

76

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam bentuk skripsi

tentang “Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi putusan Pengadilan

Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)” dapat penulis

simpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya nafkah iddah hanya berlaku/ diberikan pada perkara kasus

cerai talak saja. Tetapi hakim dapat membebankan kepada pihak Tergugat

untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berdasarkan

pertimbangan tertentu. Dalam hukum Islam, pemberian nafkah iddah dan

mut’ah pada talak ba’in didasarkan pada pendapat Imam Hanafi. Ulama

Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat

tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut nusyuz terhadap

suami. Pendapat ulama’ Hanafiyah ini juga dikuatkan oleh Umar bin

Khattab ra, Umar bin Abdul Aziz dan Sufyan Ats Tsauri. Mereka

mengambil dalil kepada firman Allah Q.S Al Thalaq ayat 6:“…

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu berada (bertempat

tinggal) menurut kemampuanmu”. Ayat ini menerangkan wajibnya

memberi tempat tinggal. Jika secara hukum wajib memberikan tempat

tinggal, maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah, karena adanya

kewajiban memberi tempat tinggal hakim memiliki kebebasan dalam

memberikan putusan kepada suami agar dapat mewajibkan biaya

penghidupan bagi bekas istri yang sudah di talak. Dasar pemberian nafkah

kepada bekas istri pada perkara cerai juga diperkuat oleh Pasal 149 KHI

dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19

September 2007.

77

2. Dalam putusan PA Jakarta Selatan Nomor : 1542/Pdt.G/2014/PA.JS ini

pemberian nafkah iddah oleh majelis hakim didasarkan dengan putusan

Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007.

Dan didasarkan juga pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo.

Pasal 149 KHI. Hakim MA memutuskan memberi nafkah karena

pertimbangan bahwa istri harus menjalani iddah sehingga membebankan

nafkah juga. Diberikan nafkah iddah karena adanya kepentingan bekas

suami untuk mengetahui kebersihan rahim dan menjamin kebutuhan bekas

istri selama iddah. Kemudian yang patut diperhatikan dalam salinan

putusan Nomor : 1542/Pdt.G/2014/PA.JS ini bahwa tindakan penggugat

oleh majelis hakim tidak dianggap nusyuz. Dan majelis hakim tetap

memutuskan adanya nafkah iddah sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) UU

No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI tentang akibat

putusnya perkawinan karena talak. Selain dari yurisprudensi putusan MA

nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, hakim memberikan

nafkah iddah kepada bekas istri dengan pertimbangan bahwa suami atau

tergugat mempunyai penghasilan yang layak.

3. Dalam putusan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS, hakim membebankan

kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat,

padahal pada teorinya, nafkah iddah hanya dibebankan pada kasus cerai

talak. Dalam hal ini hakim memberikan keputusan berdasarkan

pertimbangan kesaksian para pihak yang dihadirkan pada saat

persidangan, dimana ditemukan bukti bahwa Penggugat tidaklah nusyuz

dan oleh karenanya berdasarkan teori keadilan dan perlindungan terhadap

hak-hak perempuan, maka hakim dapat memberikan putusan sesuai

dengan ijtihad yang dilakukannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang telah penulis

paparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

78

1. Dalam cerai gugat biasanya isteri kehilangan haknya untuk mendapatkan

nafkah iddah pasca perceraian, ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun

dalam kasus cerai gugat tidak semua istri yang menggugat dikategorikan

nusyuz (membangkang) sehingga perlu adanya pembaruan hukum yang

kondusif untuk pemenuhan keadilan bagi bekas isteri yang menggugat

cerai supaya mendapatkan hak nafkah iddah untuk pemenuhan kebutuhan

sehari-hari pasca terjadinya perceraian.

2. Pengadilan Agama merupakan lembaga pertama yang menjadi tempat

putusnya suatu perkawinan (perceraian), diharapkan agar dapat menjaga

dan menjalankan tugasnya secara baik dan diharapkan juga dapat

mengantisipasi adanya berbagai penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak

dalam perceraian, sehingga hak isteri dapat terlindungi dengan baik.

3. Asas keadilan merupakan elemen penting dalam suatu proses penegakan

hukum khususnya dalam sengketa perceraian. Hakim dalam memutuskan

suatu perkara, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai

asas keadilan, sehingga masyarakat mengerti akan hak dan kewajiban

mereka secara baik dan benar atas apa yang telah ditetapkan oleh Hakim

dalam sebuah putusan.

79

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI.

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV Akademika

Pressindo, 2007.

Al-Bugha, Musthafa Diib. Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam

Madzhab Syafi’i, Solo: Media Zikir, 2009.

Agus, Santoso. Hukum Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet.

3, Jakarta: Kencana, 2015.

Al-jami, Ibrahim Muhammad. Fiqih Wanita Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas,

1991.

Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1,

Penerjemah: Abu ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017.

An-Naisaburi, Al Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Shahih

Muslim, Dar Toyibah: 2006.

Arifin, M. Zaenal, dan Muh. Anshori. Fiqih Munakahat, Madiun: CV. Jaya Star

Nine, 2019.

Arto, A. Mukti. Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, Pustaka

Pelajar: Yogyakarta, 2015.

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats, Sunan Abu Dawud, (Lebanon:

Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah) Jus, 3.

As-Subki, Ali Yusuf. Fiqih Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam,

Jakarta: Amzah, 2012.

Asy-Syanqithi, Syaikh. Tafsir Adhwa’ul Bayan, Penerjemah: Fathurazi, Jakarta:

Pustaka Azzam, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Munawir Jilid 1, Judul asli At-Tafsirul-Muniir: Fil

‘Aqidah wasy-Syari’ah wal Manhaj, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani,

dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013.

Bakir, Herman. Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejahteraan, Bandung:

PT Refika Aditama, 2007.

Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. Shahih Bukhari, Dar Ibnu

Katsir:Damaskus 1423 H/ 2002 M.

Bunyamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto. Hukum Perkawinan Islam, Jakarta:

CV Pustaka Setia, 2017.

80

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga,

Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenamedia Group,

2012.

Ghozali, Norzulaili Mohd, dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail. Nusyuz, Syiqaq

dan Hakam Menurut Al-Qur’an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga

Islam, Malaysia: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007.

Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU

No.7 tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Imam, Abdus Sami’ Ahmad. Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, Jakarta:

Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Is, Muhammad Sadi. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2017.

Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim. Shahih Fikih Sunnah, Jakarta: Darus

Sunnah, 2017.

Kharlie, Ahmad Tholabi. Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,

2013.

_________, Kompilasi Hukum Islam (Fokus Media).

Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. 2, Jakarta:

Kencana Prena Media Group, 2008.

Manshur, ‘Abd al-Qadir. diterjemahkan oleh Muhammad Zaenal Arifin, Buku

Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang ingin Anda Ketahui

tentangPerempuan dalam Hukum Islam, Cet.1, Jakarta: Penerbit Zaman,

2009.

Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group,

2016.

Mukhtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet. 2, Jakarta: PT.

Bulan Bintang, 1987.

Munawwir, Ahmad Warson. Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya:

Pustaka Progressif, 1997.

Na’mah, Ulin. Cerai Talak: Maknanya bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di

Lingkungan Masyarakat Muslim, Pustaka Pelajar, 2016.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia,

Jakarta: Kencana, 2004.

81

Rasjidi, Lili dan Arief Sidharta. Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya,

Bandung: Remadja Karya Offset, 1989.

Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2000.

Rusdiana, Kama dan Jaenal Aripin. Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta:

Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2007.

Rusyd, Ibnu. Terjemahan Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid,

Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Santoso, Agus. Hukum Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet.

3, Jakarta: Kencana, 2015.

Shihab, M. Quraish. Lentera Al-Qur’an (Kisah dan Hikmah Kehidupan), Cet. 2,

Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.

Sopyan, Yayan. Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawina Islam Dalam

Hukum Nasional, Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.

Sudarsono. Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1991.

Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta:PT

Jakarta Grafindo Persada, 2005.

Syaifuddin, Muhammad. Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syaltout, Syaikh Mahmoud dan Syaikh M. Ali As-Sayis. Perbandingan Mazhab

dalam masalah Fiqih, Cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Tamrin, Dahlan. Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam,

UIN Malang Pers, 2007.

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta:1981.

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, Jakarta:

Rajawali Pers, 2010.

__________, Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

Yanggo, Huzaemah T. Hukum Keluarga Dalam Islam, Yayasan Masyarakat

Indonesia Baru, 2013.

Zein, Satria Effendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer:

Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Kencana

Premedia Group, 2010.

82

Zuhaili, Wahbah. Fiqih Imam Syafi’i, Cet. 2, Penerjemah: Muhammad Alifi, dan

Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2012.

Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

Fanani, Ahmad. Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan

Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015,

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1091/11

20 h., 344, diakses pada tanggal 18 juli, 2019.

Fauzan, Muhammad. “Maqasid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan”,

dalam http://moraref.kemenag.go.id/documents/article?q=nafkah+iddah

diakses pada 1 Juni 2016

Mahmudah, Nurul. “Aspek Sosiologis dalam putusan pada perkara Cerai Gugat”,

Vol 7 No 01 (2019): Hukum Islam,

http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/1039093 di akses pada

tanggal 23 Juli 2019

Maulida, Fadhilatul. “Nafkah Iddah Akibat Talak Ba’in dalam Perspektif

Keadilan Gender (Analisa Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia),

Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam”, Vol. 03., No.02. Juli-Desember 2018,

http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/967041 h., 119 diakses

pada tanggal, 18 Juli, 2018.

Syarifuddin, M. dan Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

dalam proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang”

http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/260877 di akeses pada

tanggal 23 Juli 2019.

Titawati, Titin. dan Nuning Pujiastuti, “Pemberian Nafkah Iddah di tinjau dari

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi

Kasus di Pengadilan Agama kelas 1 A Kota Mataram” GaneÇ Swara Vol.

11 No.1 Maret

2017,https://scholar.google.co.id/scholar?start=60&q=keadilan+nafkah+id

dah+bagi+cerai+gugat&hl=id&as_sdt=0,5 di akeses pada tanggal 23 Juli

2019.

Skripsi

Azmi, M. Ulil.“Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan

Nomor 1445/Pdt. G/2010/PA.JS.” Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Hikmatiar, Erwin. “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Analisis Putusan

Nomor 2615/Pdt. G/2011/PA.JS.” Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

83

Nurhasan, Irfan. Pandangan Hakim Terhadap Hak Nafkah Iddah pada kasus Cerai

Gugat karena KDRT, Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tahun

2014, Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Internet

Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan

https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan

diakses pada 8 juni 2019

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan

diakses pada tanggal 22 Juli 2019

SALIN AN

PUTUSAN

Nomor 1542/Pdt.G/2014/PAJS

f'P"Y' ~_y1 Ji1 ~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili

perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan cerai gugat dan lainnya antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati, tempat

kediaman di Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan

kuasa hukum kepada Erniwaty Hutagalung, S.H., dan

Firman A. Hutapea, S.H., Advokat dan konsultan hukum

dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ernie Hutagalung

& Partners, yang beralamat di Jakarta Selatan - 12780

Telp. 021-79188231, Fax. 021-79188230 sesuai dengan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2014 yang terdaftar

dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan

nomor 525/Pdt.GNl/2014 tanggal 3 Juni 2014 sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ka,ryawan swasta,

tempat kediaman di Jakarta Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa

bukti- bukti dalam persidanga:i;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 03 Juni

2014 telah mengajukan gugatan cerai dan lainnya terhadap Tergugat ke

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang kemudian terdaftar dalam register

,.

,. R

sebagai perkara Nomor 1542/Pdt.G/2014/PAJS tanggal 03 Juni 2014 dengan

menerangkan atau mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal 22 Agustus 1999 bertepatan dengan 10 Jumadil awal 1420 H,

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No -, tertanggal 22

Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Cikole, Sukabumi, Jawa Barat;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2

(dua) orang, yaitu anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN

TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2000 (Usia 13 Tahun),

yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Propinsi OKI Jakarta, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No

- tertanggal 3 Juli 2000, dan anak perempuan yang bernama ANAK II

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 17

November 2005 (Usia 8 Tahun), yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan

Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta

Kelahiran No.: -tertanggal 6 Desember 2005;

3. Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya bertempat

tinggal dirumah sendiri (tidak tinggal dengan orang tua) yaitu di Jakarta

Selatan;

4. Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat, sama-sama sudah

bekerja di perusahaan swasta;

5. Bahwa sekitar tahun 2001, Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja

agar dapat menemani Tergugat ditugaskan ke Hongkong. Dan selama di

Hongkong Penggugat tidak bekerja.

6. Bahwa sejak kepindahan ke Hongkong perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat sudah mulai terjadi. Akan tetapi Penggugat beranggapan bahwa

itu adalah ujian dan cobaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga di

5 tahun pertama;

7. Bahwa dalam hal ini Penggugat yakin suatu Perkawinan itu bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

warahmah;

8. Bahwa setelah kelahiran anak kedua pada tanggal 17 November 2005,

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi dan

komunikasi semakin memburuk;

9. Bahwa oleh karena semakin hari hubungan antara Penggugat dan

Tergugat terasa hambar, maka Penggugat berusaha untuk memperbaikinya

dengan cara menyarankan agar Penggugat dan Tergugat berkonsultasi

kepada Konsultan Pernikahan yaitu Prof. Dadang Hawari. Konsultasi

pernikahan tersebut dilakukan bersama-sama antara Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi tidak memberikan hasil yang baik;

10. Bahwa karena komunikasi yang sangat buruk antara Penggugat dan

Tergugat membuat situasi makin tidak tertahankan oleh Penggugat,

sedangkan Tergugat tidak mau berbicara dengan Penggugat dengan

alasan tidak mau ada keributan. Hal tersebut diketahui oleh anak-anak

Penggugat dan Tergugat, serta mereka seringkali menanyakan kepada

Penggugat mengapa Tergugat tidak pernah berbicara dengan Penggugat;

11. Bahwa sejak peristiwa yang sudah disebutkan di atas, Penggugat merasa

kecewa dan sedih terhadap situasi rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat karena komunikasi semakin jarang dan sering terjadi

kesalahpahaman antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi

pertengkaran terus menerus yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam

rumah tangga dan memberikan dampak yang kurang baik bagi jiwa dan

perkembangan anak-anak serta berdampak terhadap bathin Penggugat

sebagai seorang lbu dan lstri;

12. Bahwa dalam kurun waktu tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat berjalan layaknya seperti dua orang yang baru kenal,

menyapa hanya jika ada yg harus dibicarakan, selebihnya Penggugat dan

Tergugat lebih banyak diam, Tergugat dengan kesibukannya, dan

Penggugat selain bekerja lebih banyak menghabiskan waktu bersama

anak-anak, menemani mereka dan berusaha memenuhi semua kebutuhan

anak-anak akan perhatian dari orang tuanya;

13. Bahwa dengan tidak adanya hubungan yang harmonis lagi antara

Penggugat dengan Tergugat, membuat perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah

tangga yang bahagia, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

kecocokan satu dengan yang lainnya serta tidak dapat didamaikan lagi

sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan

peraturan perundang-undangan sangat sulit terpenuhi;

14. Bahwa pertengkaran-pertengkaran dan ketidakcocokan antara Penggugat

dengan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga tersebut telah memenuhi syarat dan alasan

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa perilaku Tergugat yang tidak pernah berbicara pada Penggugat

tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak yang

dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Maka dari itu demi

perkembangan yang baik bagi psikologis anak-anak, Penggugat sebagai

seorang lbu sudah sepantasnya mendapatkan hak asuh atas kedua orang

anak dari hasil perkawinan Penggugat dan T ergugat yang bernama ANAK I

PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN

TERGUGAT, namun Penggugat mengijinkan serta tidak mengurangi

ataupun membatasi hak-hak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan

menyalurkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya atau sesekali

membawa serta kedua orang anak tersebut untuk berlibur, sepanjang tidak

mengganggu kepentingan pendidikan dan kesehatan kedua orang anak;

16. Bahwa menurut ketentuan pada Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam

diwajibkan kepada Tergugat sebagai ayah untuk memberikan biaya

hadhanah dan nafkah anak, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

dewasa (usia 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri. Berdasarkan

ketentuan di atas, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah

perbulannya untuk memenuhi kebutuhan kedua orang anak hasi:

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,­

(tiga puluh juta rupiah) tiap bulannya sebagai tunjangan atau nafkah kedua

orang anak hingga mereka dewasa dan mandiri;

17. Bahwa untuk menjamin dan melindungi kedua orang anak hasil dari

perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar mendapatkan haknya untuk

hidup, tumbuh berkembang secara optimal, maka Tergugat harus

memberikan tunjangan kesehatan (asuransi kesehatan) untuk kedua orang

anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa mengingat putusnya perkawinan antara Penggugat dan T ergugat,

Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat

sesuai dengan kesanggupan dan ke ikhlasan Tergugat, dan juga

memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai penghargaan atas

pengabdian yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sepanjang

pernikahan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai mana diuraikan di atas,

Penggugat mohon agar dapat kiranya Pengadilan Agama Jakarta Selatan

berkenan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan

oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 1999 bertepatan dengan

10 Jumadil awal 1420 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Nikah No - tertanggal 22 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, Jakarta

Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, untuk mengasuh,

memelihara serta mendidik kedua orang anak laki-laki dari hasil

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juni

2000 (usia 13 tahun), yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi OKI. Jakarta, sebagaimana

terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No - tertanggal 3 Juli 2000, dan anak

perempuan yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

lahir di Jakarta pada tanggal 17 November 2005 (usia 8 tahun), yang

telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotmadya Jakarta Selatan,

sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No -tertanggal 6

Desember 2005,

4. Memberikan ijin kepada Tergugat tanpa mengurangi ataupun membatasi

hak-hak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih

sayang kepada kedua orang anaknya, sepanjang tidak mengganggu

kepentingan pendidikan dan kesehatan kedua orang anak;

5. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan biaya haddanah

atau nafkah anak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap

bulan, guna biaya hidup, pendidikan dan keperluan kedua orang anak

dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, hingga kedua anak

tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

6. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan tunjangan

kesehatan (asuransi kesehatan) untuk kedua orang anak dari hasil

perkawinan Penggugat dan Tergugat;

7. Membebankan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah

kepada Penggugat, sesuai dengan kesanggupan dan ke ikhlasan

Tergugat;

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon

Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah diupayakan

mediasi dengan Mediator Syamsul Huda, S.H., Mediator Nonhakim namun

mediasi gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada

pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan

Penggugat dan Penggugat menyatakan secara lisan menambahkan

keterangannya yaitu sebagai berikut;

o Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih se rumah;

o Bahwa Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya

telah berpisah kamar;

o Bahwa Tergugat bekerja pada Bank Asing dan mempunyai penghasilan

tetap setiap bulannya;

o Bahwa T ergugat sampai dengan sekarang masih rutin memberikan nafkah

kepada Penggugat setiap bulannya antara Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh

juta rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut

keterangan tambahannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan

atau jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan

jawab menjawab meskipun telah diberitahukan oleh majelis untuk hadir dalam

persidangan juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat

telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan

Tergugat Nomor - yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Cikole tanggal 23 Agustus 1999 yang telah

bermateraikan secukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata

sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

2. Fotokopi dari akta kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN

TERGUGAT, nomor - yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Satuan

Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 03 Juli 2000

yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya

ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P 2;

3. Fotokopi dari akta kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN

TERGUGAT. nomor - yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 06

Desember 2005 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokan

dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode

P3;

4. Fotokopi dari fotokopi penghasilan Tergugat tahun 2013 yang telah

bermateraikan secukupnya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga

dan orang dekat dengan Penggugat yang bernama;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut :

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;

• Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat

berdekatan dan jika ada waktu sering berkunjung;

• Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi dari sekitar

5 (lima) tahun terakhir ini karena saksi melihat Penggugat dengan

Tergugat itu sudah masing-masing artinya tidak seperti pasangan suami

isteri yang biasanya;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih se rumah namun telah

berpisah kamar sekitar 4 (empat) tahun terakhir ini;

• Bahwa Tergugat bekerja pada bank Asing yaitu Bank ANZ;

• Bahwa saksi tidak tahu jabatannya Tergugat dan tidak tahu juga gajinya;

• Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat kondisinya sehat, tumbuh

kembang seperti anak seusianya;

• Bahwa Penggugat orangnya perhatian terhadap anak-anaknya, sayang

dan sanggup untuk mengurus, memelihara dan merawat anak-anaknya;

• Bahwa saksi telah berusaha bahkan sering menyarankan Penggugat

dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

• Bahwa saksi mengetahui jika pada bulan Februari tahun 2014 keluarga

Penggugat dan keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat

dengan Tergugat namun tidak berhasil merukunkannya;

• Bahwa saksi tidak akan mencoba untuk menyarankan Penggugat

dengan Tergugat agar rukun kembali;

2. SAKSI 11, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut :

• Bahwa saksi teman dekat Penggugat sejak SMP;

• Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan T ergugat;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

• Bahwa saksi setelah sekian lama tidak bertemau dengan Penggugat

kemudian bertemau lagi pada tahun 2009;

• Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

• Bahwa sejak saksi bertemu dengan Penggugat, Penggugat

menceritakan kepada saksi jika rumahtangganya sudah tidak harmonis

lagi;

• Bahwa waktu saksi datangpun saksi melihat Penggugat dengan

Tergugat itu sudah masing-masing;

• Bahwa saksi melihat komunikasi Penggugat dengan Tergugat juga

sudah tidak kurang baik;

• Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Penggugat jika Penggugat

dengan Tergugat telah berpisah kamar sejak tahun 2010;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;

• Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat itu kondisinya sehat, dan

tumbuh kembang seperti anak seusianya;

• Bahwa Penggugat orangnya perhatian terhadap anak-anaknya, sayang

dan sanggup untuk mengurus, memelihara dan merawat anak-anaknya;

• Bahwa Tergugat bekerja pada bank Asing yaitu Bank ANZ;

• Bahwa Tergugat berpenghasilan di atas Rp 60.000.000,- (enam puluh

jutaan) setiap bulannya;

• Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sehat, tumbuh kembang

seperti anak seusianya;

• Bahwa Penggugat orangnya perhatian terhadap anak-anaknya, sayang

dan sanggup untuk mengurus, memelihara dan merawat anak-anaknya;

• Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun

kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

• Bahwa saksi tidak akan mencoba untuk menyarankan Penggugat

dengan Tergugat agar rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut

Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang pertama

telah di atas 12 (dua belas) tahun dan tidak dapat hadir namun Penggugat

menyerahkan surat dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan

kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu;

• Bahwa Pengugat merasa bahwa rumah tangganya sulit untuk dipertahankan

mengingat seringnya bertengkar bahkan sudah cukup lama telah berpisah

kamar;

• Bahwa saksi-saksi juga mengetahui jika rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak harmonis;

• Bahwa Penggugat mohon dikabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk

meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara

tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat

adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai dan lainnya

yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan

Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan

perkawinan dengan Tergugat yang dicatatkan di KUA Kecamatan Cikole;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat

mengajukan bukti yang diberi kode P1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan

aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888

KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti

bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat. Dengan demikian Penggugat dan

Tergugat berkualilas sebagai subjek hukum (legitima persons standi in judicio)

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat demikian pula telah ditempuh proses mediasi melalui

Mediator dengan mediator Syamsul Huda, S.H., Mediator nonhakim akan

tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah

memenuhi maksud Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Perma 1

Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi dipengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk

melakukan perceraian dengan Tergugat didasarkan kepada bahwa sejak

kepindahan ke Hongkong tahun 2001 sudah mulai terjadi perselisihan namun

masih dianggap oleh Penggugat sebagai ujian tetapi setelah kelahiran anak

kedua perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi dan

komunikasi semakin memburuk, semakin jarang komunikasi dan Penggugat

merasa kecewa, sedih bahkan sering terjadi kesalahpahaman antara

Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus

bahkan lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat

telah berpisah kamar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat

tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena Tergugat tidak hadir

dalam persidangan tahap jawab menjawab meskipun telah diberitahukan untuk

hadir bahkan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan demikian majelis hakim

berpendapat bahwa Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab

dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karenannya dalil gugatan

Penggugat tersebut tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak

terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut

putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap

akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya

untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P2 sampai

dengan P4 yang bukti tersebut merupakan fotokopi dari aslinya kecuali P4 tidak

ada aslinya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya tersendiri;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P2 dan P3 (fotokopi dari

kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta

otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh

karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata

sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa

Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN

TERGUGAT;

Menimbang, bahwa karena bukti P4 merupakan fotokopi dari fotokopinya

maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan sebagai bukti

awal atau permulaan dan membutuhkan bukti yang lainnya untuk mendukung

bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga

dan orang dekat dengan Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah

menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim

yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata

keterangan saksi- saksi tersebut saling bersesuian pada pokoknya

menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat

tersebut telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk

memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang­

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat

gugatan Penggugat berikut keterangan dan kesimpulannya, bukti-bukti

dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

• Bahwa sejak kepindahan ke Hongkong tahun 2001 sudah mulai terjadi

perselisihan;

• Bahwa setelah kelahiran anak kedua perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat sering kali terjadi dan komunikasi semakin memburuk, semakin

jarang komunikasi dan Penggugat merasa kecewa, sedih bahkan sering

terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi

pertengkaran yang terus menerus;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya

telah berpisah kamar;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2(dua) orang;

• Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat kondisinya sehat, tumbuh

kembang seperti anak seusianya;

• Bahwa Penggugat orangnya perhatian terhadap anak-anaknya, sayang dan

sanggup untuk mengurus, memelihara dan merawat anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak

kepindahan ke Hongkong (tahun 2001) karena Penggugat dengan Tergugat

mulai terjadi perselisihan kemudian perselisihan dan pertengkaran itu sering

terjadi setelah kelahiran anak yang kedua kemudian lebih kurang 4 (empat)

tahun lamanya juga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar

sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumahtangga

Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim

berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina

rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan

perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal

3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1Tahun1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 197 4

tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut

merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian

Majelis hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi,

maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga mempertahankan

perkawinan tersebut merupakan hat yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat

bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk

bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim

berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah

yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas tanpa

mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat

sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa

cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu

pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain

merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga gugatan

Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang­

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai

dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya

Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

l..J

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-petimbangan tersebut di

atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan

Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Widya

Permana, S.E., M.BA bin Emon Rivai Arganata) terhadap Penggugat (

PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai

juga mengajukan gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ahnya

kepada T egugat;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan diperbolehkan sepanjang ada

dibenarkan oleh Undang-Undang dan ada relevansinya dengan gugatan pokok,

dan oleh karena gugatan ini merupakan akibat perceraian yang telah

dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan di atas dan dengan berdasar

kepada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, legal formal kumulasi gugatan tersebut dapat diterima

dan majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut

sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar anak Penggugat dan

Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir

di Jakarta tanggal 13 Juni 2000 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

perempuan lahir di Jakarta tanggal 17 November 2005 agar ditetapkan berada

di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat tidak dapat didengar

keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan jawab

menjawab dengan demikian Tergugat menghilangkan hanya untuk menjawab

dari gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim menilai gugatan Penggugat

tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 sebagaimana tersebut

di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua)

orang yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di

Jakarta tanggal 13 Juni 2000 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

perempuan lahir di Jakarta tanggal 17 November 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi sebagaimana

dipertimbangkan di atas terbukti juga anak-anak Penggugat dan Tergugat

10

tersebut sekarang dalam kondisi sehat dan Penggugat juga orangnya perhatian

sayang dan sanggup untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa orang tua yang pertama-tama harus

bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani,

jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua

orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak

akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing­

masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak­

hak anak sebagainana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Udang-undang Nomor

1Tahun1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (~)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di mana

anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan

dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka

perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan

hadhanah bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mengambil pendapat ahli fiqih yang

diambil sebagai pendapat Majelis dari kitab l'anatuthalibin jilid IV halaman 101-

102 sebagaii berikut:

~Jfa ~ ~i ~\ ~l ~y lJA ~y ~J 4.,j\.;.,g\l~ c.)3'Jl3 'A€ ;A _)1#\ ,ljc. ulS ctS..ll\ lJA ol~i L;ft! ul~IJ y.. 'Jy

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya

yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah

bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas

. _ dan ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang kedua tersebut masih di \-·.//

::___,- bawah umur 12 tahun dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 105 huruf

(a) dan Pasal 156 huruf (a) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum

Islam) maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak

Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN

TERGUGAT, perempuan lahir di Jakarta tanggal 17 November 2005 di

tetapkan di bawah hadhanah Penggugat mengingat Penggugat juga tidak

terdapat halangan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah

sedangkan anak yang pertamanya majlis hakim akan mempertimbangkannya

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang

bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berusia lebih dari 12

(dua belas) tahun namun pada persidangan Penggugat tidak dapat

menghadirkannya sehingga majelis hakim tidak dapat secara langsung untuk

mendengar keterangannya namun Penggugat menyerahkan surat dari

anaknya tersebut dan setelah dibaca ternyata anaknya tersebut memilih tinggal

disini dipahami itu adalah rumah yang sekarang ditempati;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan telah

dipertimbangkan di atas berarti gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh

Tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan

Tergugat yang pertamapun yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN

TERGUGAT ditetapkan hak asuhnya ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam petitumnya memberikan ijin

kepada Tergugat tanpa mengurangi ataupun membatasi hak-hak Tergugat

selaku ayahnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang kepada kedua

orang anaknya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan pendidikan dan

kesehatan kedua orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Penggugat tersebut karena

Tergugat juga tidak hadir dalam jawab menjawab sehingganya tidak diketahui

jawabannya namun meskipun demikian majelis hakim berpendapat bahwa hak

yang diberikan atau dikehendaki oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan

dengan aturan yang berlaku dan merupakan hak Tergugat juga maka majelis

hakim dapat mengabulkannya dengan memberi izin kapada Tergugat tanpa

mengurangi ataupun membatasi hak-hak Tergugat selaku ayahnya untuk

bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya

tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan pendidikan dan

kesehatannya yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat

memberikan biaya hadhanah atau nafkah anak sebesar Rp. 30.000.000,- (ti~a

puluh juta rupiah) setiap bulan, guna biaya hidup, pendidikan dan keperluan

kedua orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, hingga

kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut karena

Tergugat tidak hadir dalam persidangan jawab menjawab sehingga tidak

diketahui setuju atau tidaknya namun majelis hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk biaya kehidupan atau untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap merupakan

kewajiban Tergugat sebagai ayahnya meskipun Penggugat dengan Tergugat

bercerai hal ini sesuai dengan maksud pasal pasal 41 huruf (b) Undang- -

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo 105 huruf (c) pasal 156

huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di atas Tergugat telah dipertimbangkan mempunyai

penghasilan dan dikaitkan dengan memperhatikan keterangan Penggugat

bahwa kebiasaan dari Tergugat yang biasa memberikan nafkah untuk

keluarganya setiap bulannya dan itupun rutin antara Rp 27.000.000,- (dua

puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

dihubungkan dengan kewajibannya sebagai ayah dari anak-anaknya maka

cukup layak dan mampu untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya

tersebut dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk

memberikan kepada Penggugat nafkah untuk anak-anaknya tersebut minimal

·, _____ /s~jumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-

anaknya dewasa atau mandiri yang amarnya akan disebutkan dalam amar

putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat

memberikan tunjangan kesehatan (asuransi kesehatan) untuk kedua orang

anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat juga karena tidak

hadir dalam persidangan jawab menjawab sehingga tidak diketahui jawabannya

namun majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berkut;

l ':J

Menimbang, bahwa di atas Tergugat sebagai ayahnya telah dihukum

untuk memberikan nafkah hadhanah setiap bulan dengan jumlah sebagaimana

dipertimbangkan tersebut di atas sehingganya majelis hakim berpendapat

bahwa tuntutan yang dikemukakan Penggugat tersebut yang sifatnya akan

datang dan kewajiban orangtua terhadap anak itu tidak dibebankan kepada

ayahnya saja dan ibunyapun jika mampu ikut bersama-sama menanggungnya

dan majelis hakim menilai bahwa Penggugat juga sebagai ibunya mempunyai

kemampuan dari segi materi dengan demikian gugatan Penggugat tersebut

tidak cukup beralasan sehingganya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat untuk

memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, sesuai dengan

kesanggupan dan ke ikhlasan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat tidk dapat didengar

keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan jawab menjawab namun

majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan pasal 41 huruf d menyebutkan bahwa Pengadilan dapat

mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan /aj9.11 ___

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri sedangkan dalam pasa(149 1

··-------··

huruf b Kompilasi hukurri' islam disebutkan bahwa memberi nafkah, maskan dan

kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah

dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sedangkan

dalam putusan/ Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007 tanggal 19

September 2007 pertimbangannya adalah meskipun gugatan diajukan oleh

isteri dan isteri tidak terbukti nusuz kemudian istri juga harus menjalani masa

iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain untuk istibra yang istibra tersebut

menyangkut kepentingan suami ;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Penggugat bahwa

Tergugat secara rutin masih memberikan nafkah setiap bulannya antara Rp

27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000,- (tiga

puluh juta rupiah) berarti Tergugat mempunyai penghasilan yang layak;

LV

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat layak untuk dihukum

memberikan nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan jika dikaitkan dengan usia Penggugat

dinilai oleh mejlis hakim maka masa iddahnya itu 3 (tiga) kali suci sehingganya

jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu dikalikan 3 (tiga) sehingga

jumlah seluruhnya Rp 30.000.000;- (tiga puluh juta rupiah) dengan demikian

majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada

Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta

rupiah) yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar Tergugat memberikan

mut'ah dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri

yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi

hukum Islam huruf (a) menyebutkan antara lain bilamana perkawinan putus

karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah ·yang layak kepada

bekas isterinya, baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa mengingat gugatan dalam perkara ini diajukan oleh

Penggugat (~erai gugat) dan Mahkamah Agung RI juga dalam putusannya

Nomor 137K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 tidak ada menyebutkan

tentang pemberian mut'ah dalam perkara gugatan cerai dengan demikian maka

tuntutan agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat tersebut tidak

cukup beralasan dengan demikian majelis hakim menyatakan tidak menerima

terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang­

Undang Nomor 50 Tahun 2009 pengiriman salinan putusan ke Kantor Urusan

Agama merupakan kewajiban yang melekat pada Panitera Pengadilan Agama

oleh karenanya Majelis Hakim perlu untuk menambahkan amar dalam putusan

ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum

L. I

yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang

tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan

maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan ,Perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT

bin Widya Permana, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 13 Juni 2000 dan

ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Widya Permana, perempuan

lahir di Jakarta tanggal 17 November 2005 berada di bawah pemeliharaan

(hadhanah) Penggugat;

4. Memberi izin kapada Tergugat tanpa mengurangi ataupun membatasi hak­

hak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih

sayangnya kepada kedua orang anaknya dalam diktum angka 3 (tiga)

tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan pendidikan dan

kesehatannya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (nafkah anak)

dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya

minimal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut

dewasa atau mandiri;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah

selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

22

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk

mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang

tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang

tersedia untuk itu;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga

putusan ini diucapkan sejumlah Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas

ribu rupiah);

9. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 28

Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyah

oleh DRS. AGUS ABDULAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, ELVIN NAILANA,

S.H., M.H., dan DRS. H. SUNARDl.M, S.H., M.HI., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua

Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NE NE NG KU RN IA Tl,

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat

di luar hadirnya Tergugat.

i~ r.~

L.)

KETUA MAJELIS

Ttd

Ors. AGUS ABDULAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

Ttd Ttd

ELVIN NAILANA, S.H., M.H. DRS. H. SUNARDl.M, S.H., M.HI.

Perincian biaya perkara : 1 . Pendaftaran 2. Proses 3. Panggilan 4. Redaksi 5. Materai

Jumlah

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NENENG KURNIATI, S.Ag.

Rp. 30.000,­Rp. 75.000,­Rp. 800.000,-Rp. 5.000,-Rp. 6.000,+ Rp. 916.000.-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Ahmad Majid, S.H.,M.H.