LATAR BELAKANG Provinsi Banten dengan luas wilayah Banten adalah 9.160,70 Km2, dan secara adminstrasi terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 140 kecamatan, 262 kelurahan dan 1.242 desa serta dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah 10.644.030 orang, yang terdiri atas 5.440.783 laki-laki dan 5.203.247 perempuan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dari hasil kajian BPS Provinsi banten bahwa pertumbuhan ekonomi Banten secara year on year pada triwulan II 2011 mencapai 6,27 persen atau lebih cepat dari pertumbuhan triwulan yang sama pada tahun 2010 sebesar 5,87 persen.Kecepatan pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan II tahun ini dipicu peningkatan sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang masing-masing naik 12,94 persen dan 11,14 persen.
Sejalan dengan perkembangannya, Pemerintah Provinsi Banten berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatannya yang salah satunya adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki berupa asset daerah maupun sumber pembiayaan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah
Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas. Prinsip Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam bentuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang permanen. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk : Pendirian Perseroan; Pembelian Saham; Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha; dan Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan penyertaan modal antara lain : Kajian kemampuan Keuangan Daerah; Melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah; Penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan kepala daerah dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian asset; Melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan; dan Melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
acuan dalam Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyertaan Modal Ke Bank Bjb Syariah, PD. PK Ciomas dan Penambahan Penyertaan Modal PT. Banten Global Development Tahun Anggaran 2011, disusun melalui proses pengkajian dan pembahasan yang mendalam mengenai : Apa yang menjadi dasar pertimbangan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyertaan Modal Ke Bank Bjb Syariah, PD. PK Ciomas dan PT. Banten Global Development Bagaimana konsepsi pengaturan Raperda Penyertaan Modal Ke Bank Bjb Syariah, PD. PK Ciomas dan PT. Banten Global Development Bagaimana harmonisasi hukum Raperda Penyertaan Modal Ke Bank Bjb Syariah, PD. PK Ciomas dan PT. Banten Global Development terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, baik itu peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan daerah Apa materi muatan Raperda Penyertaan Modal Ke Bank Bjb Syariah, PD. PK Ciomas dan PT. Banten Global Development
Garis besar penyusunan naskah akademik ini melalui tahapan sebagai berikut: Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan akan pengaturan Raperda Penyertaan Modal Ke Bank Bjb Syariah, PD. PK Ciomas dan PT. Banten Global Development Merumuskan konsepsi pengaturan pengelolaan ruang udara nasional yang menjadi landasan pemikiran Raperda Penyertaan Modal Ke Bank Bjb Syariah, PD. PK Ciomas dan PT. Banten Global Development Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan yang terkait dengan Raperda Penyertaan Modal Ke Bank Bjb Syariah, PD. PK Ciomas dan PT. Banten Global Development sehingga materi muatan Raperda tidak bertentangan, tidak tumpang tindih, dan tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang telah ada dan berlaku. Menyusun materi muatan Raperda Penyertaan Modal Ke Bank Bjb Syariah, PD. PK Ciomas dan PT. Banten Global Development dengan acuan teknis kepada peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
TUJUAN DAN KEGUNAANMaksud dari Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyertaan Modal Ke Bank Bjb Syariah, PD. PK Ciomas dan Penambahan Penyertaan Modal PT. Banten Global Development Tahun Anggaran 2011 adalah untuk mendapatkan naskah akademik guna penyusunan Raperda penyertaan modal pada tiga perusahaan tersebut. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah : Tersedianya rancangan landasan hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal sehingga dalam pelaksanaannya menjadi jelas dan terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk melaksanakan penyertaan modal. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/ Swasta bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, untuk itu perlu didukung oleh payung hukum, sehingga pelaksanaan penyertaan modal tersebut. sasaran yang hendak dicapai dari pekerjaan ini antara lain adalah memberikan konsep rencana dan arahan dalam merumuskan kebijakan serta landasan penyusunan raperda dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Banten.
DASAR HUKUM1.
UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
3.4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan senagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5.
6. 7. 8.
PERATURAN PEMERINTAH1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. 8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang/Jasa Milik Pemerintah
PERATURAN MENTERI1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, 6. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012. 8. Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah
PERATURAN DAERAH1. 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten 2 seri e); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten nomor 4). Peraturan daerah nomor 3 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, Pt. Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Perkreditan Kecamatan Di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 6); Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Perusahaan Daerah Banten Global Development (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 20); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam PD. Bank Perkreditan Rakyat Serang dan Pd. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tangerang Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 2012
3.
4.
5.
6.7. 8. 9.
Gambar 1.1 KERANGKA PEMIKIRAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENYERTAAN MODAL KE BANK BJB SYARIAH, PD. PK CIOMAS DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PT. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENTKEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI PROVINSI BANTEN
LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENYERTAAN MODAL KE BANK BJB SYARIAH, PD. PK CIOMAS DAN PT. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PROVINSI BANTEN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LAINNYA
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PEREKONOMIAN MELALUI PENYERTAAN MODAL
TELAAH BUMD BJB SYARIAH PD.PK CIOMAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
ANALISISIS PERKEMBANGAN PENINGKATAN PENDAPATAN PEREKONOMIAN PROVINSI BANTEN MELALUI PENGEMBANGAN BUMD
PENYIAPAN MATERI DASAR HUKUM DAN KETENTUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENYERTAAN MODAL
LANDASAN TEORI DAN SUBSTANSI BAHAN RAPERDA PENYERTAAN MODAL
RUJUKAN MATERI DARI KEBIJAKAN PROVINSI BANTEN DAN PRODUK HUKUM YANG MENYANGKUT PENYERTAAN MODAL
PENYUSUNAN TATA NASKAH RAPERDA PENYERTAAN MODAL KE BANK BJB SYARIAH, PD. PK CIOMAS DAN PT. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT
SURVEY INSTANSIONAL, VISUALISASI, FGD, LOKAKARYA
TELAAH AKADEMIK
TINJAUAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI BANTEN Tinjauan PDRB Banten triwulan II tahun 2011, secara quarter to quarter (q to q) mengalami pertumbuhan 2,61 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I- 2011 yang mengalami kontraksi sebesar -0,92 persen. Semua sektor mengalami pertumbuhan positif dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi sebesar 8,68 persen dan sektor jasa-jasa 6,17 persen, terendah pada sektor pertanian (0,42 persen). Pertumbuhan ekonomi Banten secara year on year (y on y) pada triwulan II tahun 2011 ini mencapai 6,27 persen, lebih cepat dari pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang besarnya 5,87 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 12,94 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (11,14 persen). Secara kumulatif, ekonomi Banten pada triwulan II tahun 2011 telah mampu tumbuh sebesar 6,51 persen dengan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi (12,78 persen) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (10,61 persen).
Sumber pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan II-2011 ini, secara (q to q) ditopang oleh kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,97 persen), industri pengolahan (0,67 persen) dan sektor pengangkutan dan komunikasi (0,29 persen). Bila diamati secara (y on y), sumber pertumbuhan berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran (2,10 persen), industri pengolahan (1,85 persen) dan sektor pengangkutan dan komunikasi (1,17 persen).Tabel II.1 LAJU PERTUMBUHAN PDRB BANTEN MENURUT LAPANGAN USAHA TRIWULAN III - IV/2010 (PERSEN)
No
Triwulan III - IV/2008 (Persen)
Triw III 2010 Terhadap Triwulan II 2010
Triw IV 2010 Terhadap triwulan III 2010
Triw IV 2010 Terhadap Triwulan IV 2010
Sumber Pertumbuhan (Y on Y)
1
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 5 Bangunan 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7 Keuangan, Persewaan dan Jasa Persahaan 8 Pengangkutan dan Komunikasi 9 Jasa-jasa PDRB Dengan Migas PDRB Tanpa Migas
-3,57 4,66 2,91 1,32 0,97 3,5 5,65 7,42 11,97 3,29 3,29
-4,84 2,14 0,19 1,49 6,07 1,94 5,36 2,24 3,23 0,92 0,92
7,03 7,5 2,21 7,36 0,33 9,11 17,72 7,08 13,09 5,61 5,61
0,51 0,01 1,05 0,29 0,01 1,83 0,6 0,65 0,64 5,61 5,61
BANK JABAR BANTEN SYARIAH1. Bank Jabar Banten Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Jabar Banten itu beroperasi berdasarkan ijin usaha dari Bank Indonesia dengan SK Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/35/KEP.PBI/2010 tertanggal 30 April. Bank Jabar Banten Syariah adalah Bank Umum Syariah hasil pemisahan dari Unit Usaha Syariah Bank Jabar Banten pemilikan sahamnya 99 persen Bank Jabar Banten dan satu persen PD Banten Global Development dari keseluruhan modal disetor sebesar Rp 500 miliar. Bank Jabar Banten Syariah yang merupakan anak perusahaan dari Bank Jabar Banten adalah menjadi bank pertama di Indonesia hasil pemisahan unit usaha syariah dari bank pembangunan daerah sebagai penerapan peraturan Bank Indonesia tentang unit usaha syariah dan telah beroperasi pada bulan Mei 2010. Berdasarkan tinjauan laporan keuangan 31 Desember 2009, dana pihak ketiga yang dikelola unit usaha syariah Bank Jabar Banten meningkat Rp 384,89 miliar atau tumbuh 145 persen menjadi Rp 649 miliar. Aset meningkat Rp 307,91 miliar atau tumbuh 41 persen menjadi Rp1,05 triliun. Pembiayaan meningkat Rp 113,45 miliar atau tumbuh 19 persen menjadi Rp 706,98 miliar. Laba meningkat Rp 9,93 miliar atau tumbuh 42 persen menjadi Rp 33,18 miliar. Dengan menjadi bank umum syariah yang mandiri diharapkan Bank Jabar Banten Syariah dapat mengoptimalkan potensi bisnisnya dan melanjutkan upaya penguatan bisnis perbankan syariah secara baik. Untuk mencapai target penyaluran pembiayaan tersebut, BJB Syariah akan memfokuskan penyaluran pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi, UKM, BPRS, Gadai dan Komersial. Porsi pembiayaan terbesar BJB Syariah adalah sektor produktif. BJB Syariah hanya menyalurkan pembiayaan sebesar 3% sampai 5% ke sektor konsumer.
2.
3.
4.
5.
PT. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENTPT. Banten Global Development merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten, Berdasarkan Perda No.54/2002 dan SK Gubernur Banten No. 9/2003, pada tahun 2006 dan dirubah dari PD menjadi PT sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 02 Tahun 2010 di Notaris Rusmaedi SH, M.Kn. Sebagai Holding Company dengan bidang usaha antara lain: Infrastruktur, Energi, Industri & Perdagangan, Pertanian, Pariwisata, dan Keuangan. PT. BGD memiliki anak Perusahaan yang terdiri dari : PT. Banten Inti Gasindo PT. Banten Global Synergi PT. Banten Gas Synergi Bank Jabar Banten Syariah PT. Banten Global Agribisnis PT. Banten Global Property PT. Banten Global Padjajaran
PD. PK CIOMASPD. PK Ciomas adalah Perusahaan Daerah yang melakukan kegiatan jasa keuangan sesuai pasal 2 ayat 2 ayat (1 huruf b) Perda Prov. Jawa Barat No. 14 Tahun 2006. Pengeloaan PD.PK Ciomas akan lebih menigkat, efektif dan efisien; Mempertegas kepemilikan Pemerintah Kabupaten Serang dari sisi investasi jangka panjang (permanen); Peningkatan PAD melalui Deviden setiap tahunnya beerdasarkan penyertaan modal yang telah disetor (Return on Equity); Mempertegas kewenangan, pengelolaan, dan tanggung jawab terhadap pemberdayaan dan peningkatan oendapatan masyarakat melalui intermediasi jasa keuangan. Berdasarkan RUPSLB Tgl. 15 April 2008 disepakati modal Dasar PD.PK Ciomas Kabupaten Serang dirubah dari sebesar Rp 1 M menjadi Rp 4 M, dengan komposisi share saham sebagai berikut : Prov. Jawa Barat 30% Rp 1.200.000.000,Prov. Banten 15% Rp 600.000.000,Pemkab Serang 55% Rp 2.200.000.000,-
PERKEMBANGAN KEUANGAN PD. PK CIOMAS Berdasarkan telaah tahun 2010 bahwa modal Dasar PD.PK Ciomas Kabupaten Serang sebesar Rp 1 M, dengan komposisi share saham sebagai berikut : Prov. Jawa Barat Prov. Banten Pemkab Serang Prov. Jawa Barat Prov. Banten Pemkab Serang 30% 15% 55% 17% 0% 55% Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.566.616.000,Tabel II.3 PERKEMBANGAN LABA DAN DEVIDEN DARI TAHUN 2007 S.D 2010 DEVIDEN PEMPR OV BANTEN
pada awalnya
300.000.000,150.000.000,550.000.000,327.000.000,-
Mengalami perubahan komposisi sebesar Rp. 1.870.616.000,-
Tabel II.2 RINCIAN MODAL DISETOR TAHUN 2010 Kewajib an Modal disetor 300.00 0 150.00 0 550.00 0 1.000.0 00 Realisasi Penyertaan Modal sd Th.2010 (Rp.000) 327.900 0 Prosenta se Modal disetor (%) Kekuranga n/ Kelebihan Modal disetor (Rp) 27.900 (150.000) 3 Th. 2009 N O.
URAIAN
N O .
Nama Pemilik/ Pemegang Saham
LABA SEBELUM PAJAK
Pph BADAN
LABA BERSIH
PEMPRO V JABAR
PEMKA B SERAN G 43,986 80,977 125,35 1 309,13 4 59,448
1 2
Th. 2007 Th. 2008
126,644 261,134
20,493 60,840
106,151 200,294
9,458 19,169
-
1. 2.
Prop. Jawa Barat (30%) Prop. Banten (15%) Kab. Serang (55%) Jumlah
17,31 0
424,167
107,679
316,488
33,118
-
3.
1.566.7581.870.616
82,39100,00
1.016.758894.658 4 Th. 2010 850,101 102,437 747,664 64,679 126,424 -
Sumber : PD.PK Ciomas
JUMLAH Sumber : PD.PK Ciomas
Tabel II.4 PERKEMBANGAN KEUANGAN PD.PK CIOMAS DARI TAHUN 2007 s.d 2010 No. 1 2 Uraian Jumlah Asset Kredit yang diberikan a. Kredit Modal Kerja b. Kredit Konsumtif Tabungan : a. Tabungan Pasar b. Tabungan Pelajar c. Tabungan sukarela d. Tabungan Wajib Deposito Berjangka Modal Disetor a. Pemprov. Jabar b. Pemprov Banten c. Pemkab Serang 591 139 452 2,591 233 469 1,486 403 29 TAHUN Orang 2007 3,059,690 2,240,414 542,167 1,698,247 1,114,459 105,300 124,172 830,662 54,325 499,500 1,095,330 222,000 873,330 659 159 500 4,059 212 502 2,868 477 33 Orang 2008 4,796,586 3,419,681 535,377 2,884,304 2,034,830 198,128 156,606 1,537,474 142,622 686,850 1,370,616 303,858 1,066,758 773 196 577 3,463 228 607 2,017 611 32 Orang 2009 6,847,353 5,446,068 831,059 4,615,009 2,835,318 206,647 299,009 2,115,531 214,131 1,137,000 1,894,658 327,900 1,566,758
3
4 5
6
Laba Tahun Berjalan sebelum PajakTaksasi Pph Badan Laba Bersih Tahun Berjalan
126,644
261,134
424,167
7 8
20,493 106,151
60,840 200,294
107,679 316,938
Sumber : PD.PK Ciomas
Tabel II.5 PERKEMBANGAN KEUANGAN PD.PK CIOMAS DARI TAHUN 2010 DAN RENCANA TAHUN 2011 TAHUN 2010 No. 1 2 Jumlah Asset Kredit yang diberikan a. Kredit Modal Kerja b. Kredit Konsumtif Tabungan : a. Tabungan Pasar b. Tabungan Pelajar c. Tabungan sukarela d. Tabungan Wajib Deposito Berjangka Modal Disetor a. Pemprov. Jabar b. Pemprov Banten c. Pemkab Serang Laba Tahun Berjalan sebelum Pajak 7 8 Taksasi Pph Badan Laba Bersih Tahun Berjalan 102,437 747,664 118,431 881,632 15,994 133,959 13.50% 15.19% 811 214 597 4,511 231 625 2,961 694 35 Uraian Orang Rp 8,752,450 6,856,284 1,046,061 5,810,223 2,799,775 229,584 226,022 2,069,723 274,446 1,840,500 1,894,658 327,900 1,566,758 850,101 993 325 668 5,009 254 650 3,238 867 40 Orang RENCANA 2011 Rp 11,244,131 9,943,757 1,137,234 8,806,523 3,803,829 364,582 360,395 2,678,348 400,504 2,122,000 2,394,658 327,900 2,066,758 1,000,053 PENINGKATAN DARI TAHUN 2011 NOMINAL (Rp) +/- (%) 2,491,641 22.16% 3,087,473 91,173 2,996,300 1,004,045 134,998 134,373 608,616 126,058 281.50 500,000 500,000 149,952 31.05% 8.02% 34.02% 26.04% 37.03% 37.28% 22.72% 31.47% 13.27% 24.19% 0% 0% 24.19% 14.19%
3
4 5
6
Sumber : PD.PK Ciomas
KAJIAN FILOSOFIS Hakekat Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu dan merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka wilayah untuk mencapai cita-cita dan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Penyertaan Modal Daerah perlu dilakukan dengan mendasarkan pada perturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan dimaksud. Ruang lingkup barang milik mengacu pada pengertian Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya Pasal 41 ayat (5). Atas dasar pengertian tersebut lingkup Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disamping berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah juga berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah selanjutnya diperjelas lingkupnya yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan barang milik daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.
Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau Penyertaan modal pemerintah daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa: tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada bupati untuk barang milik daerah; tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan oleh Bupati untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk barang milik daerah.
KAJIAN YURIDIS Acuan dasar dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten pada BUMD/Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya Pasal 41 ayat (5) yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan untuk itu seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan acuan dasar tersebut perlu dikaji kembali termasuk penerapannya untuk disesuaikan dengan acuan trsebut di atas. Acuan lainnya adalah Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 71 Ayat (7), yang menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
KAJIAN POLITISPemberlakuan UU No 27 Tahun 2007 menimbulkan kontroversi di level komunitas, masyarakat pesisir hingga pemerintah daerah. Pasal ber-masalah utamanya Pasal 16-22, 50, 51, 60, 71 yang mengatur Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Pemberlakuan UU tersebut seyogyanya didukung adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang HP3. Secara substantif UU No 27 Tahun 2007 mengandung tiga orientasi kepentingan dalam memaknai dan mengartikan pengelolaan wilayah pesisir yaitu : Upaya Pemanfaatan melalui industrialisasi/privatisasi Wilayah pesisir, perairan dan Pulau-Pulau kecil berupa HP3 dan aturan akreditasi; Upaya konservasi dan preservasi melalui terminologi ekosistem, bio-ekoregion, kawasan konservasi, hingga rehabilitasi; Upaya menggandeng Rakyat dengan pengakuan masyarakat adat, istilah masyarakat lokal, masyarakat tradisional, hingga kearifan lokal.
KAJIAN SOSIOLOGIS Rasa ikut memiliki ( sense of bilonging ) masyarakat terhadap Barang Milik Daerah maupun sumber pembiayaan daerah yang dapt digunakan seluasluasnya untuk kepentingan masyarakat banyak adalah merupakan wujud kepercayaan kepada pemerintah yang antara lain diwujudkan dalam bentuk keterlibatannya dalam merawat dan mengamankan Barang Milik Daerah maupun sumber pembiayaan daerah dengan baik. Masih ditemui adanya pandangan sebagian anggota masyarakat bahwa Barang Milik Daerah maupun sumber pembiayaan daerah adalah milik rakyat secara bersama, yang diwujudkan adanya usaha-usaha untuk memanfaatkan dan memiliki Barang Milik Daerah maupun sumber pembiayaan daerah tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku Pengaturan yang memadai mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah maupun sumber pembiayaan daerah antara lain diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Daerah maupun sumber pembiayaan daerah dengan selalu mendasarkan pada kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku.
KAJIAN TEORITISA. DEFINISI DAN BATAS1. 2. 3. Penyertaan modal daerah berikut ketentuannya akan mecakup beberapa istilah dan pengertian yang meliputi : Daerah adalah Provinsi Banten. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Gubernur adalah Gubernur Banten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang Yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
4.
5. 6.7. 8.
9.10.
11.
12.
13. 14.
15.
Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. Usaha Kecil termasuk Koperasi adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Saham adalah Bagian Modal disetor Perusahaan yang dapat diperjualbelikan, baik didalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. PT. Banten Global Development adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Prov. Banten berbadan Hukum Perseroan Terbatas PD. PK Ciomas adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas yang berlokasi di Kecamatan Ciomas, Kab. Serang Prov. Banten yang dimiliki oleh Pemerintah Prov. Banten, Pemerintah Kab. Serang dan Pemerintah Prov. Jawa Barat. PT. Bank Jabar Banten Syariah adalah Perusahaan Daerah yang didirikan oleh PT. Bank Jabar Banten dan PT. Banten Global Development.
KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAHA. BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada BUMD/Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa uang, saham, dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang. Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang/saham. Penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham. Besarnya penyertaan modal) ditempatkan dalam lembar saham yang penerbitannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 Penyertaan modal Pemerintah Daerah berdasarkan Neraca Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. B. PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pengurangan Penyertaan Modal Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah lainnya.
C.
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki pada BUMD/Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan pajak BUMD/Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku BUMD/Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD..
D. PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN Setiap Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Gubernur.
Gubernur melaporkan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan pada DPRD bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD. Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka setiap Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta wajib : Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip :transparansi; Keadilan;akuntabilitas; anresponsibilitas. Meningkatkan Kemampuan, Kompetensi Dan Komitmen Sumber Daya Manusia; Meningkatkan Kemampuan Untuk Melakukan Strategi Bisnis Dalam Rangka Melakukan Persaingan Usaha Yang Sehat; DanMelakukan Kerjasama Yang Strategis Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Produktivitas Usaha. Gubernur Wajib Melakukan Penilaian Terhadap Kewajiban Setiap Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah Dan Perusahaan Swasta Paling Sedikit 2 (Dua) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun.
E. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Gubernur dapat menunjuk pejabat yang mewakili pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta. Pejabat yang ditunjuk adalah orang yang menguasai bidang usaha secara profesional pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta serta bertanggungjawab kepada Gubernur.
MATERI DAN RUANG LINGKUP
PENGATURAN AZAS DAN TUJUAN Azas Fungsional. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tangung jawab masing-masing phak.. Azas kepastian hukum. Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta azas kepatutan dan keadilan. Azas transparansi (keterbukaan). Yang dimaksud dengan transparansi adalah merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan Akuntanbilitas publik Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (balance of power) antara Direksi, pemegang saham dan dewan komisaris. keadilan Yang dimaksud dengan keadilan adalah diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab dewan komisaris dan direksi. responsibilitas Yang dimaksud dengan responsibilitas adalah merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhankebutuhan masyarakat sekitarnya.
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL menyiapkan kelengkapan data administrasi sekurang-kurangnya meliputi: Dokumen anggarannya. Nilai realisasi pelaksanaan anggaran, Hasil audit aparat pengawas fungsional pemerintah, Berita acara serah terima pengelolaan sementara dari pengguna barang kepada penerima penyertaan modal pemerintah pusat. melakukan pengkajian. menyampaikan laporan hasil kerja tim kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang dengan disertai dimaksud,.kelengkapan data administrasi dan hasil kajian tim internal. Pengelola Barang melakukan pengkajian mengenai kelayakan usul Pengguna Barang. penjelasan/pertimbangan mengenai usul
Dalam hal berdasarkan kajian tersebut pada butir c, Pengelola Barang menganggap usulan tersebut layak, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyertaan modal pemerintah pusat dimaksud dan menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal tersebut.Persetujuan tersebut dalam butir d mencantumkan nilai Barang Milik Negara yang akan dijadikan penyertaan modal pemerintah pusat, yang perhitungannya didasarkan realisasi pelaksanaan anggaran setelah mempertimbangkan hasil audit. Dalam hal nilai penyertaan modal dimaksud di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang mengajukan permintaan persetujuan kepada Presiden disertai dengan rancangan peraturan pemerintah mengenai penetapan modal negara dimaksud untuk ditetapkan Presiden. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan penyertaan modal pemerintah pusat, Pengguna Barang melakukan serah terima barang dengan penerima penyertaan modal pemerintah pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara berdasarkan berita acara serah terima barang
PENGANGGARAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN PENGANGGARAN Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten tahun anggaran berkenaan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah dapat disesuaikan apabila kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak memungkinkan
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN BUMD/ Perusahaan Daerah yang menerima penyertaan modal daerah, setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah. Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Provinsi Banten Kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah dan PD. PK. Ciomas sebagai Penerima Penyertaan Modal Daerah Provinsi Banten, wajib : Memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; Mendorong serta menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi; Memaksimalkan penyaluran modal dan mendorong pelaku usaha lainnya. Kepada PT.Banten Global Development yang diarahkan sebagai Perusahaan Induk (Holding Company) agar mendirikan perusahaan, baik sendiri maupun berkongsi atau bekerjasama dengan perusahaan lain dalam mendukung pembangunan di wilayah Prov. Banten termasuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.
DASAR PENETAPAN PENYERTAAN MODAL1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya Pasal 41 ayat (5) yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2. PP 1/2008 tentang Investasi Pemerintah, Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan / atau pengambilalihan perseroan terbatas. 3. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 4. PP 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah makna dari Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 5. PP 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, Penyertaan Modal adalah pemisahaan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan / atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. 6. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 71 Ayat (7), yang menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
PENGATURAN MEKANISME Suatu Penyertaan Modal Daerah dalam pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Daerah, hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (5) UU 1/2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 65 6/2006 serta pasal 81 ayat (3) Permendagri 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan Perda ditetapkan harus dengan persetujuan DPRD. Mekanismenya Pemerintah daerah akan menambah modal dalam Investasi penyertaan modal daerah sesuai dengan Pasal 75 PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Sebelum dibahas dan ditetapkan dalam APBD maka terlebih dahulu sudah harus ditetapkan perda tentang penyertaan modal. Dalam hal terdapat rencana penambahan modal pada perusahaan daerah yang telah disertakan modal sebelumnya dengan peraturan daerah maka dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam perda APBD tahun anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum/pasal tertentu pada perda APBD dimaksud sebagaimana diatur dalam surat menteri dalam negeri nomor 900/4622/sj tanggal 21 desember 2009 perihal penjelasan pasal 71 ayat (7) permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
KESIMPULAN
Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah; Pemerintah Provinsi Banten dalam mengimplementasikan konsep pembiayaan pembangunan bukan hanya belanja pemerintah, baik itu APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota, tetapi pembiayaan pembangunan merupakan resultante pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Banten kepada PT. Banten Global Development (BGD), PD. BPR dan PD. PK se-Provinsi Banten pada tahun 2011, hal ini adalah merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Banten terhadap Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Lembaga Intermediasi keuangan yang menunjang pembiayaan usaha UMKM.
Penyertaan modal merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Banten terhadap Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Lembaga Intermediasi keuangan yang menunjang pembiayaan usaha UMKM. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, konsep pembiayaan pembangunan bukan hanya belanja pemerintah, baik itu APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota, tetapi pembiayaan pembangunan merupakan resultante pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat Fungsi utama lembaga keuangan Bank BJB Syariah, BPR dan PD. PK adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan dimana dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito disalurkan kembali kepada pihak lain dalam bentuk kredit atau pinjaman Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, guna mendorong pertumbuhan perekonomian Provinsi Banten serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah, PD.PK. Ciomas dan Penambahan Modal Pada PT. Banten Global Development
Sesuai dengan telaah akademis di atas maka Pemerintah Provinsi Banten direkomendasikan dalap melakukan penyertaan modal ke dalam modal/ saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jabar Banten Syariah, sebesar Rp. 500. 000.000.000,-. (Lima Ratus Milyar Rupiah). Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Banten Global Development, sebesar Rp. 73.000.000.000,- (Tujuh puluh Tiga milyar rupiah) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
